RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2011-2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

2011

BABI PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Dareh merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Padeglang tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2016.

Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Pandeglang yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang mengacu pada sejumlah peraturan perundangan, antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44388)

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemrintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

perbantuan

Dekonsentrasi dan tugas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10 Seri E.5) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang

(Lembaran Daerah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1) 16. Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6)

Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7) 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembanguna Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005 – 20025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Diharapakan Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011-2014

juga dimaksudkan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa mampu berkarya dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah : 1. Untuk menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 ke dalam rencana Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2. Menjabarkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 – 2016 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ; 3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; 4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan,adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan Renstra SKPD

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 BAB IV

BAB V

Penentuan Isu-Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang semakin efektif dan efisien serta pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan

melaksanakan

Desa

penyusunan

Kabupaten dan

Pandeglang

pelaksanaan

mempunyai

kebijakan

daerah

tugas

untuk

di

bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2. Fungsi Sejalan dengan terselenggaranya tugas pelayanan kepada masyarakat yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, maka perlu didukung dan ditunjang oleh fungsi dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah. Adapun di bentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa c. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya. 3. Kewenangan Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan pengembangan serta pemerintahan desa; b. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan pengembangan serta pemerintahan desa; c. Pengoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan pengembangan serta permerintahan desa; d. Pembinaan,

pengendalian

dan

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

bidang

pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa; e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 4. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas : 1. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan pengembangan pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi : - Penyusunan

perencanan

bidang

kelembagaan

dan

pengembangan

dan

pemerntahan desa. - Perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengembangan da pemerintahan desa. - Pengoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kelembagaan dan pengembangan dan pemerintahan desa. - Pembinaan,

pengendalian

dan

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

bidang

pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa. - Pelaksanaan kegiatan piñatausahaan badan pemberdayaan masyarakat dan permintahan desa. - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Badan

dengan

tugas

pokok

menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : - Penyelenggaraan penyusunan perencanaan. - Penyelanggaraan

pengelolaan

administrasi

perkantoran,

administrasi

keuangan dan asministrasi kepegawaian’ - Penyelenggaraan urusan umum dan perelengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat. - Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan. - Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja. - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dengan tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : - Penyusunan

rencana

kegiatan

urusan

umum

dan

pengelolaan

administrasi kepegawaian. - Penyelenggaraan

urusan

umum

dan

pengelolaan

admninistrasi

kepegawaian. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Adapun rincian tugas Sub Bagian umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja Subbagian umum dan kepegawian. - Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat – rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan badan.

- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan. - Melaksanakan urusan rumah tangga, ketrtiban, keamanan dan kebersihan dilingkungan kerja. - Melasanakan pemeliharaan dan peralatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya. - Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan badan. - Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang – barang inventaris. - Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran. - Melaksanakan

pengumpulan,

pengelolaan,

penyimpanan

dan

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan badan. - Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan. - Melaksankan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah / janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai. - Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidian / pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungional. - Melaksanakan penyiapan renjcana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas. - Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai. - Melaksanakan penyiapan bahan standard kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional. - Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b.Sub Bagian Keuangan Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris badan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : - Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan badan. - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan badan. Adapun rincian tugas Sub Keuangan adalah sebagai berikut: - Menyusun rencana kerja subbagian keuangan. - Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. - Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan. - Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran. - Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun. - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris badan dengan tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan badan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian perencanaan , evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi : - Pelaksanaan penyusunan program dan kegaiatan badan - Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Adapun rincian tugas Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. - Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan. - Mengumpulkan bahan – bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan.

- Melaksanakan pengelolaan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan badan. - Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing – masing unit kerja. - Menyusun dokumen pelaksnaan anggaran masing – masing unit kerja. - Menysusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan. - Melaksanakan

pengawasan,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna (TTG). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : - Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat. - Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. - Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. - Penyelenggaraan

pemberdayaan

usaha

ekonomi

masyarakat

serta

pengelolaan sumber daya alam da teknologi tepat guna. - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesusai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada

kepala

bidang

dengan

tugas

pokok

melaksanakan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi : - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. - Penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. - Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. - Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Adapun rincian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja subbidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin. - Mengkoodinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha – usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dari pemerintah, pihak ketiga dan pinjaman desa. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan informasi pelaksanaan dan pendayagunaan bantuan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.

- Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

peningkatan

kewirausahaan dan perkoperasian masyarakat melalui pelatihan dan praktek kerja/magang. - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada

kepala

bidang

dengan

tugas

pokok

melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna. - Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna. - Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna. - Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Adapun rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja subbidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

konservasi

dan

rehabilitasi lingkungan perdesaan. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir pedesaan.

- Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pedesaan. - Melaksanakan kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan dinas / instansi terkait. - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan masyarakat dan pengembangan sosial budaya masyarakat. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Bidang

Kelembagaan

dan

Pengembangan mempunyai fungsi : -

Penyusunan perencanaan Bidang kelembagaan dan pengembangan.

-

Perumusan kebijakan teknis kelembagaan masyarakat serta pengembangan kehidupan sisial budaya masyarakat.

-

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam kelembagaan masyarakat serta pengembangan kehidupan social budaya masyarakat.

-

Penyelenggaraan kelembagaan masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

-

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat serta pengembangan kehidupan social budaya masyarakat.

-

Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. a. Sub Bidang Kelembagaan Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kelembagaan dan

pengembangan dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan Kelembagaan masyarakat.

Untuk melaksankan tugas tersebut, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi : - Penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pengembangan

kelembagaan masyarakat. - Penyusunan program dan kegiatan kelembagaan masyarakat. - Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan masyarakat. - Penyelengaraan kelembagaan masyarakat. - Pelaksanaan

pengawasan

dan

evaluasi

kegiatan

kelembagaan

masyarakat. Adapun rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja subbidang kelembagaan masyarakat - Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat. - Mengkoordasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data profil desa. - Mengkoordasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat. - Mengkoordasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pengembangan

menejemen pembangunan partisifatif masyarakat. - Mengkoordasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pembentukan

dan

revitalisasi kader pemberdayaan masyarakat di desa. - Mengkoordasi dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( musrenbang ) tingkat kecamatan. - Mengkoordasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan masyarakat. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi : - Penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

pengembangan

kehidupan sosial budaya masyarakat - Penyusunan program dan kegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. - Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat. - Penyelenggaraan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat. - Pelaksanaan

pengawasan

dan

evaluasi

kegiatan

pengembangan

kehidupan social budaya masyarakat. Adapun rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat adalah sebagai berikut: - Menyusun rencana kerja subbidang pengembangan kehidupan social budaya masyarakat - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ( PKK ) meliputi kegiatan posyandu, GAKY, GSI, dan PPKSS. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

keswadayaan anak dan remaja.

pelaksanaan

peningkatan

- Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat. - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok

merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

pembinaan

pemerintahan desa. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Bidang

Pemerintahan

Desa

mempunyai fungsi : -

Penyusunan perencanaan bidang pemerintahan desa

-

Perumusan kebijakan teknis pembinaan pengembangan kekayaan desa, pengembangan

kapasitas

pemeritahan

desa

koordinasi

dan

serta

administrasi

pemerintahan desa. -

Pelaksanaan

pembinaan,

fasilitasi

dalam

pengembangan kekayaan desa, pengembangan kapasitas pemerintahan desa serta administrasi pemerintahan desa -

Penyelenggaraan pengembangan

kekayaan desa, pengembangan

kapasitas pemerintahan desa serta administrasi pemerintahan desa. -

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kekayaan desa, pengembangan kapasitas pemerintahan desa serta

administrasi

pemerintahan desa. -

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Kekayaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Kekayaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Penyusunan program dan kegiatan pengembangan kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Penyusunan bahan koordinasi dan fasiitasi pelaksanaan pengembangan kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Penyelenggaraan pengembangan kakayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Adapun rincian tugas Sub Bidang Kekayaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja subbidang kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan penyelenggaraan kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

Data

Base

penyelenggaraan administrasi kekayaan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pengembangan

kapasitas pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pembentukan,

pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa. - Mengkoordinasi dan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kekayaan dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dengan

tugas pokok melaksankan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa. - Penyusunan program dan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa. - Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa. - Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan desa. - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa. Adapun rincian tugas Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : - Menyusun rencana kerja subbidang administrasi pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

administrasi

pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan administrasi pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

Data

Base

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. - Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pengembangan

pemerintahan desa. - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi pemerintahan desa. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 5. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh : a. Kepala Urusan Administrasi; b. Kepala Urusan Operasional; 6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas kegiatan Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, adapun jumlah kelompok jabatan fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, yang mana jenis, jenjang jabatan dan pembinaan terhadap pejabat fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, setiap kelompok di pimpin oleh tenaga fungsional yang senior, yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2.2

SUMBER DAYA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

merupakan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya dituangkan kedalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki jumlah pegawai sebanyak 37 orang, adapun

daftar nominatif pegawai pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 

Jumlah pegawai

-

Laki-laki: 27 orang

-

Perempuan

: 10 orang

Jumlah

: 37 orang



Terdiri dari :

PNS

: 24

orang

CPNS

: 3 orang

TKK

: 4 orang

TKS

: 6 orang

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang terletak di Jalan Kesehatan No. 1 Pandeglang. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang ini mempunyai batas administrasi, sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Kantor Bupati Pandeglang

 Sebelah Timur

: Alun-alun Kota Pandeglang

 Sebelah Selatan

: Kantor BRI Cabang Pandeglang

 Sebelah Barat

: Kantor Kesbangpol & Linmas Kabupaten Pandeglang



ASET BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.

Kendaraan Roda Empat

: 2 buah

2.

Kendaraan Roda Dua

: 6 buah

3.

Mesin Tik

: 3 buah

4.

Meja

: 12 buah

5.

Kursi Tamu

: 2 buah

6.

Kursi

: 30 buah

7.

Lemari

: 7 buah

8.

Rak

: 4 buah

9.

Pesawat fax

: 1 buah

10. UPS

: 2 buah

11. Proyektor inkfokus

: 1 buah

12. Bufet buku

: 2 buah

13. Filling Kabinet

: 6 buah

14. Kipas Angin

: 3 buah

15. Komputer

: 8 buah

16. Notebook

: 5 buah

17. Laptop

: 2 buah

18. Printer

:6

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi Permasalahan 1.

Masih banyak Desa tertinggal

2.

Tingkat kemiskinan cukup tinggi

3.

Masih tingginya tingkat pengangguran

4.

Daerah rawan pangan masih banyak

5.

Kualitas SDM relatif rendah

6.

Masih rendahnya tingkat pendidikan Masyarakat

7.

Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat

8.

Investasi belum kondusif bagi peningkatan perekonomian daerah

9.

Belum optimalnya nilai tambah sektor dan sektor sekunder

10. Tingginya konversi lahan pertanian 11. Sumberdaya air belum termanfaatkan bagi pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 12. Belum optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Kelautan 13. Belum berkembangnya potensi pariwisata berbasis alam 14. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan Akarsari 15. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar 16. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan 17. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah 18. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur 19. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 20. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2011 - 2016 Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Kabupaten Pandeglang pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil

Bupati Indramayu pada saat pencalonan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita pun memahami tentang Visi dan Misi kedua pejabat politik ini sebelum mulai menyusun Renstra SKPD. VISI : “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”. Visi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Terpilih saat ini mengutamakan bidang agribisnis dan pariwisata yang berbasis pembangunan perdesaan

MISI :

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasic Pertanian dan Pariwisata Program Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna Desa yang berkaitan dengan misi ini adalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Program Peningkatan Ketahan Pangan. 2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya. Program Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna Desa yang berkaitan dengan misi ini adalah Program Pemberdayaan Ekonomi 3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis,cerdas, kreatif dan inovatif Program Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna Desa yang berkaitan dengan misi ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan Program Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna Desa yang berkaitan dengan misi ini adalah Program Pengentasan Desa Tertinggal dengan rencana Kegiatan Pemberian stimulan desa berupa Semen 6. Meningkatkan Tata Kelola kepemerintahan daerah Program Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembanguna Desa yang berkaitan dengan misi ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan Profil desa dan Data Base Desa, Program Peningkatan artisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan kegiatan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

1.3 TELAAHAN RENSTRA SKPD Gambaran Singkat Tentang Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011-2016 Perencanaan strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang menyusun rencana strategik (RENSTRA) dengan maksud untuk memberikan kejelasan posisi, peranan dan arah pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari

pembangunan

daerah

Kabupaten

Pandeglang

meningkatkan pembinaan, bantuan dan fasilitasi dalam

dengan

tujuan

meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan desa yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS. Tata Ruang 

Kedudukan dan letak administratif Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1874 Nomor 73 Ordonasi, Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten. Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kanupaten/Kota di Propinsi Banten yang berada di ujung barat pulau jawa, memiliki luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha)

atau sebesar 29,98% dari luass Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 (230) km. Dengan batas wilayah :  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang  Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda  Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak 

Topografi dan Kondisi Geografis  Kabupaten Pandeglang mempunyai perbedaan ketinggian tempat dari Permukaan Laut (dpl) cukup tajam yakni dari 0 – 1.778 dpl.  Suhu Udara berkisar : 22 C  Curah hujan berkisar : 2.000 – 4.000 mm/tahun  Curah hujan rata-rata : 3.814 mm/tahun.





Ketataruangan dan Kawasan 1.

Pemukiman

: 19.582,00 Ha atau 7,12 %

2.

Pertanian

: 52.902,00 Ha atau 19,25 %

3.

Peternakan

: 251,00 Ha atau 0,09 %

4.

Perikanan

: 544,00 Ha atau 0,19 %

5.

Perindustrian

: 116.00 Ha atau 0,04 %

6.

Perkebunan Besar

: 11.561,00 atau 4,19 %

7.

Perkebunan Raktat

: 70.840,00 atau 25,78 %

8.

Pertambangan

: 350,00 atau 0,12 %

9.

Priwisata

: 12.501,00 Ha atau 4,55 %

10. TNUK

: 76.213,91 Ha arau 27,74 %

11. Hutan Lindung

: 6.659,00 Ha atau 2,42 %

12. Hutan Produksi

: 33.095,00 Ha atau 12,04 %

13. Konservasi

: 110,00 Ha atau 0,04 %

Jenis Pemanfaatan Lahan 

Kawasan Lindung

a. Hutan Lindung

: : Kecamatan Mandalawangi, Jiput, Labuan

b. Kawasan Resapan Air : Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan c. Sepadan Pantai

: Kecamatan Labuan, Panimbang, Cigeulis, Sumur, Cibaliung dan Cikeusik

d. Sepadan Sungai

: Kecamatan Pandeglang, Cimanuk, Cisata, Jiput, Labuan,

Pagelaran,

Panimbang,

Cikeusik,

Picung, Cimanggu, Sumur e. TN Ujungkulon 

: Pantai pesisir barat dan selatan

Kawasan Budidaya a. Hutan Produksi

: Kecamatan Labuan, Bojong, Picung, Munjul, Angsana, Cigeulis, Cibaliung, Cimanggu, Sumur dan Cikeusik

b. Tanaman Pangan Lahan Basah

: Kecamatan Karang tanjung, Cadasari, Pandeglang, Cimanuk,Mandalawangi, Jiput, Cipeucang,

Pagelaran,

Panimbang,

Cikeusik,

Saketi, Cisata, Cikesal dan Menes c. Tanaman Pangan Lahan Kering

: Kecamatan Cadasari, Kaduhejo, mandalawangi, Jiput, Menes, Saketi, Bojong, Picung, Munjul, Angsana, Cibaliung, Cigeulis, Cimanggu, Sumur, dan Cikeusik.

d.

Tanaman Perkebunan

: Kecamatan Bojong, Picug, Munjul, Cikeusik, Cibaliung dan Cimanggu

e.

Tanaman Holtikultura

: Kecamatan Kaduhejo, Mandalawangi, Jiput, dan Menes

f.

Agrowisata

:Kecamatan Menes, Pagelaran, Cigeulis, Panimbang Mandalawangi, Labuan

g.

Peternakan

:Kecamatan Bojong, Munju, Angsana dan Cibaliung

h.

Perikanan Laut

: Kecamatan Labuan, Panimbang, Pagelaran, Patia, Sumur, Cikeusik

i.

Kawasan Pariwisata

:Kecamatan Labuan, Cimanuk, Cikeudal, Mandalawangi, Panimbang, Sumur, Panglang,, Saketi, Jiput, Banjar, {agelaran, Patia, Cigeulis, Cimanggu dan Saketi

j.

Kawasan Militer

: Kecamatan Pagelaran dan Cimanggu

k.

Pemukiman Perkotaan

: Disetiap ibukota Kecamatan

l.

Pemukiman Pedesaan

: Di seluruh Kecamatan.

Kajian Lingkungan Hidup :  Lingkungan Hidup 

Hutan Lindung

: Kecamatan Mandalawangi, Pulosari,Jiput, Labuan (Kawasan

Gunung

Karang,Pulosari,Aseupan

dengan luas wilayah 6.659 Ha) 

Kawasan Resapan air

: Kecamatan Mandalawangi, Pulosari,Jiput, Labuan

Kawasan Gunung Karang,Pulosari,Aseupan 

Sepadan Pantai

: Kecamatan Labuan, Panimbang, Cigeulis, Sumur,

Cibaliung, Cikeusik ( Pesisir barat dan selatan kabupaten Pandeglang sampai sepanjang perbatasan kecamatan Malingping (kabupaten Lebak) 

Sepadan Sungai

: Kecamatan Pandeglang, Cimanuk, Cisata, Jiput,

Labuan, Pagelran, Panimbang, Cikeusik, Picung, Cimanggu, Cibaliung, dan Sumur( DAS Ciujung,, DAS Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cibungur, DAS Cidanau, DAS Ujung kulon) 

TN Ujung kulon

: Kecamatan Sumur (Pantai pesisir barat dan

selatan dengan luas 76.213,91 Ha)

 Sumber Daya Alam Pertambangan

Perak dan Emas

Cimanggu

Belerang

Banjar

Kapur

Labuan,

Cigeulis,

Cimanggu,

Cibaliung,Cikeusik, Cadasari

Pariwisata

Pasir Besi

Cikeusik, Cimanggu

Batu Gift

Cigeulis

Wisata Alam

Pantai Carita, Pantai Ciputih, Tanjung Lesung, dan Taman Nasional Ujung Kulon

Pantai Bama, Pantai Mega Cemara, Gunung

Karang,

Gunung

Plosari,

Gunung Aseupan, Mata air Cikoromoy, Sumber air panas Cisolong, Pemandian Citaman, Curug Gendang, Curug Putri Batu Quran, Cibulakan, Makam Maulana

Wisata Sejarah

Mansur Cikaduen, Masjid Caringin Aktivitas Wisata Budaya

budaya

beupa

kegiatan

tradisional yang berupa seni tari dan eni musik, rampak bedug serta aktivitas kebudayaan ketangkasan seperti seni debus , seni pencak silat dan kuda lumping

Perikanan

Pelagis,

Labuan, Carita, Panimbang, Cibitung,

Demersal, Tuna , Cimanggu, Sumur Cakalang, Udang, Rumput Laut Pertanian

Padi,

Durian, Cadasari, Banjar, Mandalawangi, Saketi,

Manggis, Pisang Cimanuk, dan Nenas Kehutanan Perkebunan

dan Kelapa, Cacao,

Jiput,

Cimanggu,

Menes,

Panimbang dan Cibaliung Sawit, Bojong,

Mekarjay,

Jiput,

Saketi,

Karet Cimanggu, Cibitung

Albasiah Peternakan

Kerbau,

sapi Cibaliung,

potong, kambing, bojong unggas domba

dan

cigeulis,cikeusik,cimanggu,

1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 1.

Pertumbuhan Perekonomian masih lambat Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa kewirausahaan pondok pesantren, belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumber daya alam

2.

Ketertinggalan, kemiskinan, ketahan pangan,kualitas SDM Masih kurang berdayanya masyarakat pedesaan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah

3.

Penataan ruang,pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan Belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah

4.

Tata kelola pemerintahan Daerah Masih lemahnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi Pada hakekatnya tujuan penetapan visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi termasuk juga dengan halnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka atas dasar hasil pengkajian tentang potensi, kendala dan permasalahan serta tujuan pembangunan, maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dirumuskan sebagai berikut: “Pembangunan Perdesaan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan

Masyarakat

dan

Optimalisasi

Pemerintahan

Desa

menuju

Pandeglang Mandiri dan Berkembang“. 4. Misi Misi dari setiap organisasi adalah tonggak dari perencanaan strategik ( Renstra ) sejalan dengan pembentukan, tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, maka tujuan yang diharapkan harus terukur, obyektif dan spesifik Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun misi tersebut adalah sebagai berkut : 2.1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat; 2.2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 2.3. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat dengan berbasis pada kehidupan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat 2.4. Meningkatkan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa

2.5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Tujuan Dan Sasaran 

Membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan

keberdayaan masyarakat

dikawasan perdesaan dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat pedesaan dengan sasaran : f.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat;

g.

Pembinaan dan memfungsikan pokjanal TTG kabupaten,Kecamatan dan Desa

h.

Fasilitasi dan pembinaan posyandu

i.

Pembinaan administrasi PNPM-MP;

j.

Pendataan dan analisa perkembangan dan potensi desa/kelurahan (profil desa/kel).



Pemberdayaan usaha kecil yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi sumber daya ekonomi perdesaan

secara optimal untuk mendorong

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dalam bidang agribisnis dengan sasaran : a. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha kecil menengah (UKM) di pedesaan; b. Pelatihan pengelolaan pasar desa; c. Pelatihan Keterampilan Usaha Pertanian; d. Fasilitasi pembinaan pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan; e. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha produktf. 

Peningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong menuju penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dengan sasaran-sasaran : a. fasilitasi pelaksanaan musrenbvangdes/kel; b. Peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat; c. Pemberian stimulan Desa d. Pelaksanan Lomba Desa/Kelurahan;



Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang akuntabel dan profesional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sasaran : a. Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang manajemen pemdes

b. Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa c. Bintek penyusunan peraturan desa; d. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD; e. Pemilihan Kepala Desa; f.

Pemekaran desa

3. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 2011 - 2016 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pandeglang tahun 2011 - 2012 yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2012. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah diperlukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi menjadi penting karena merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu yang menghubungkan keunggulan-keunggulan guna mengatasi persoalan yang datang baik dari intern maupun ekstern. Dalam menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, perlu dilihat berbagai isu strategis dan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam menghadapi isu strategis dan permasaahan pembangunan yang ada, Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama ini telah melaksanakan berbagai upaya sebagai langkah antisipasi atas isu-isu strategis yang muncul sejak diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2001, namun mengingat keterbatasan dana yang tersedia selama ini, upaya-upaya tersebut belum memperoleh hasil yang diharapkan. Isu Strategis dan Permasalahan yang dapat teridentifikasi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu :  Tingginya angka/jumlah penduduk miskin, Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar;  Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2) Pendidikan dan kesehatan. Beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu:  Terbatasnya kualitas dan kuantitas prasana dan sarana pendidikan dan kesehatan. Kualitas SDM dapat tergambar dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang  Belum memadainya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;  Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;  Belum memadainya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;  Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan;  Belum optimalnya manajemen pelayanan kesehatan;  Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan;  Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan;  Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan masyarakat berkenaan dengan perilaku hidup sehat dan bersih. 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat. Beberapa permasalahan mendasar yang dapat diidentifikasi pada isu strategis ini yaitu:  Masih rendahnya investasi yang mendayagunakan potensi dan sumber daya daerah;  Rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah;  Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal;  Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian sebagai core bussines pembangunan di Kabupaten Pandeglang;  Masih rendahnya pendayagunaan potensi objek-objek wisata dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Pandeglang. Dari isu strategis dan permasalahan serta analisis lingkungan internal dan eksternal, ditetapkan strategi pembangunan SKPD yang mengacu pada strategi pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Kebijakan dan Program Pembangunan yang dipetakan kedalam Fungsi Pembangunan serta Urusan Pemerintahan Daerah, sebagai suatu cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Strategi Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa yang profesional dalam rangka pelayanan prima; 2. Menumbuhkembangkan Lembaga ekonomi di desa agar terjadi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; 3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa; 4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna.; 5. Meningkatkan kualitas tenaga teknis masyarakat dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran desa. 6. Meningkatkan Semangat kebersamaan masyarakat dalam membangun desa.;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 1.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya pembinaan bagi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Outcome

:

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta

1.2 Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat. Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya

bintek

bagi

kader

pemberdayaan

masyarakat. Outcome

:

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta

1.3 . Kegiatan Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.200.000.000,-

Output

:

Tersedianya papan profil desa

Outcome

: Kemudahan bagi masyarakat dan Pemerintah dalam mengakses informasi pembangunan

1.4. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes). Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

Output

:

Keikutsertaan dalam Gelar TTG Tk. Nasional dan Tk. Provinsi

Outcome

:

Menggali potensi produk unggulan TTG di Kabupaten Pandeglang dengan memberdayakan Posyantekdes.

1.5. Kegiatan Bhakti TNI TMMD?TMS Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,-

Output

:

Tepeliharanya hasil bhakti TNI TMMD tahun sebelumnya.

Outcome

:

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

1.6. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya Pencanangan bulan bhakti gotong royong Tk. Kabupaten Pandeglang

Outcome

:

Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat

1.7. Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 85.000.000,-

Output

:

Tersalurkannya data profil desa dan kelurahan se- Kabupaten Pandeglang.

Outcome

:

Tersedianya data yang komprehenship mengenai desa dan kelurahan di kabupaten Pandeglang.

1.8. Kegiatan Pembinaan Administrasi proyek (PAP) PNPM-PPK Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya pembinaan administrasi proyek PNPM-MP.

Outcome

:

Tercapainya pengadministrasian proyek yang akuntabel

1.9. Kegiatan Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 200.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya penilaian

lomba Desa / Kelurahan Se-

Kabupaten Pandeglang. Outcome

:

Meningkatkan

kinerja

aparatur

Pemerintahan

Tingkat

Desa/Kelurahan. 1.10. Kegiatan Pendamping Bhakti TNI/TMMD/TMSS Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 100.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya TNI/TMMD?TMSS

pendampingan

Pokjanak

Bhakti

Outcome

:

Terkoordinasinya

kegiatan

Kemanunggalan

TNI

dan

Masyarakat. 1.11. Kegiatan Lumbung Desa Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 150.000.000,-

Output

:

Terbentuknya kelembagaan dan terlaksananya operasional lumbung desa

Outcome

:

Terjaminnya ketahanan Pangan Masyarakat.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2.1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya Pelatihan usaha budidaya tanaman

Outcome

:

Meningkatnya

keterampilan

peserta

mengenai

budidaya

tanaman 2.2 Kegiatan Pelatihan Badan Usaha Milik Desa Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya Pelatihan Badan Usaha Milik Desa

Outcome

:

Meningkatnya keterampilan peserta Badan Usaha Milik Desa

2.3 Kegiatan Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya Pelatihan usaha industri kerajinan

Outcome

:

Meningkatnya keterampilan peserta mengenai usaha industry kerajinan

2.4. Kegiatan Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya Pelatihan pertanian dan peternakan

Outcome

:

Meningkatnya keterampilan peserta mengenai usaha pertanian dan peternakan

2.5 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya bimbingan bagi Lembaga Ekonomi Dea

Outcome

:

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta

2.6 Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya permodalan bagi usaha kecil dan menegah di pedesaan

Outcome

:

Kemudahan bagi usaha kecil dan menegah dalam bidang permodalan

2.7 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menegah di pedesaan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya Workshop untuk memudahkan usaha kecil dan menengah dalam masalah permodalan

Outcome

:

Terciptanya hubungan selarah antara pihak swasta dan pemerintah daerah

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3.1

Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 35.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya pembinaan bagi KPMD tingkat desa.

Outcome

:

Terbinanya Kelompok Masyarakat di desa.

3.2 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbangdes Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 50.000.000

Output

:

Terkoordinasikannya Musyawarah pembangunan desa.

Outcome

:

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3.3 Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa. Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 400.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya

bimbingan

teknis

perencanaan

dan

pembangunan desa. Outcome

:

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran desa.

3.4 Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa. Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 400.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya

bimbingan

teknis

perencanaan

dan

pembangunan desa. Outcome

:

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran desa.

3.5. Kegiatan Operasional Pemberian Stimulan Desa(Pengelolaan ADD) Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Output

: Terselenggaranya

pembinaan

pengelolaan

stimulant

desa

(pengelolaan ADD) Outcome : Terarahnya pemanfaatan Alokasi Dana Desa 3.6. Kegiatan Pasar Desa

4.

Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Output

: Terselenggaranya Pasar Desa

Outcome

: Meningkatnya pendapatan asli desa dari retribusi pasar desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

4.1 Kegiatan Pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

Output

:

Terselenggara Pelatihan bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa

Outcome

:

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa

4.2 Kegiatan Pelatihan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

Output

:

Terselenggara

Pelatihan

bagi

aparatur

desa

dalam

pembangunana kawasan pedesaan Outcome

:

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan pedesaan

4.3 Kegiatan Pelatihan aparatur desa dalam bidang Manajemen pemerintahan desa Input

:

Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

Output

:

Terselenggara Pelatihan bagi aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Outcome

:

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 5.1. Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu dan Kesejahteraan Kader Posyandu Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 280.000.000,-

Output

: Tersalurkannya bantuan operasional Posyandu

Outcome : Tersedianya fasilitas pelayanan Posyandu yang memadai 5.2. Kegiatan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 120.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pelatuhan bagi perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Outcome : Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan 5.3. Kegiatan Pelatihan Kelompok usaha penunjang peran Perempuan Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pelatuhan bagi perempuan dalam bidang usaha penunjang

Outcome : Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan

6. Program Pengembangan Otonomi Daerah. 6.1. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

: Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa secara demokratis.

Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah di tingkat desa. 6.2. Kegiatan Pembekalan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pelitahn bagi aparatur pemerintahan desa

Outcome : Meningkatnya pengetahuan peserta 6.3. Kegiatan Pemekaran Desa. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

: Terselenggaranya Pemekaran Desa.

Outcome : Terfasilitasinya Pemekaran bagi Desa yang memenuhi persyaratan kelayakan. 6.4. Kegiatan Pembinaan Desa. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pembinaan aparatur pemerintahan desa.

Outcome : Terbinanya desa secara komprehensif baik tehnis maupun administrasi. 6.5. Kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Desa. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

: Terpenuhinya kelengkapan peraturan mengenai desa.

Outcome : Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 6.6. Kegiatan Penyusunan data base desa Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pemerintahan yang tertib administrasi.

Outcome : Tersusunnya data base desa

6.7. Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 200.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pemerintahan yang tertib administrasi.

Outcome :Tersalurkannya Buku Administrasi Desa 6.8 Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas wilayah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 75.000.000,-

Output

: Terselenggaranya batas wilayah antar desa

Outcome : Meminimalisir terjadi konflik yang berkaitn dengan batas desa. 7. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 7.1.

Kegiatan Rapat Desa. Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Output

: Terselenggaranya pembinaan bagi Aparatur Pemerintahan baik Tk.Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan

Outcome

: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta.

7.2 Kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa Terpadu Input

: Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output

: Terselengaranya pembinaan di desa lokasi pembinaan desa terpadu.

Outcome

:Terbinanya pelaksanaan kegiatan di desa lokasi pembangunan desa terpadu

TABEL 4.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN VISI MISI I Tujuan 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat pedesaan

: Pembangunan Perdesaan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan dan Optimalisasi Pemerintahan Desa Menuju Pandeglang Mandiri dan Berkembang : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Sasaran Strategi Kebijakan - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam - Mendorong masyarakat aktif dalam - Mengembangkan musyawarah perencanaan pembangunan musyawarah perencanaan pembangunan desa terpadu desa Mengembangkan pola perencanaan dan penganggaran desa yang terarah - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

- Mendorong swadaya dan gotong royong masyarakat

- Menggali potensi swadaya masyarakat

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

- Mendorong transparansi / keterbukaan informasi pelaksanaan pembangunan desa

- Mengembangkan akses informasi

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat

- Mendorong masyarakat untuk aktif menimba pengetahuan nonformal

- Menyelenggarakan pelatihan

- Memberikan stimulan untuk mendorong pengembangan usaha 3. Meningkatkan kesejahteraan - Meningkatnya perekonomian masyarakat masyarakat

Pengembangan Sarana Perekonomian Desa

Membangun baru maupun revitalisasi sarana perekonomian yang sudah ada

MISI II Tujuan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga masyarakat desa

: Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa Sasaran Strategi - Meningkatnya peran lembaga masyarakat Optimalisasi fungsi lembaga - lembaga dalam pembangunan perdesaan sosial dan kemasyarakatan yang ada di tingkat desa

Kebijakan - Faktualisasi data secara komprehensif lembaga masyarakat yang ada di desa - Pembinaan Berkelanjutan

MISI III Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

: Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa Sasaran Strategi - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan - Mendorong penerapan tata kelola publik Pemerintahan Desa yang baik

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan perundangan - undangan yang berlaku - Pembinaan tehnis maupun administrasi Pemerintahan Desa - Pengelolaan Aset Desa

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam pengelolaan Pemerintahan Desa

- Optimalisasi kinerja aparatur pemerintahan desa

- Menyelenggarakan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Desa

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PANDEGLANG

H. UMAR MANSUR, S.Sos

NIP. 19560403 198408 1 001

Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SARANA RPJMD

NO (1)

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD Tahun 0 (3) 10%

2011 (4) 10%

2012 (5) 20%

2013 (6) 40%

2014 (7) 60%

2015 (8) 80%

2016 (9) 100%

Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam pelaksanaan pembangunan

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam pengawasan pembangunan

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Terselenggaranya pelatihan bagi masyarakat pedesaan

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

INDIKATOR (2) Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam perencanaan pembangunan

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (10) 100%

(1)

(2)

(3) 0%

(4) 0%

(5) 20%

(6) 40%

(7) 60%

(8) 80%

(9) 100%

(10) 100%

Peningkatan taraf hidup masyarakat , pengurangan kemiskinan

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknis maupun dalam administrasi pemerintahan desa

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Peningkatan kualitas pelayanan publik

10%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Memberikan stimulan untuk mendorong pengembangan usaha

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PANDEGLANG

H. UMAR MANSUR, S.Sos NIP. 19560403 198408 1 001

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD KABUPATEN Pandeglang

No.

1

TUJUAN

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

SASARAN

3 4 Meningkatnya peran Jumlah dokumen serta masyarakat prioritas kegiatan perdalam perencanaan Kec pembangunan

Meningkatnya peran serta masyaakat dalam pelaksanaan pembangunan

Meningkatkan Kualitas SDM masyarakat pedesaan

Indikator Sasaran

Satuan

5

Kondisi Kinerja Pada awal periode Renstra SKPD 2009 6

2011 7

2012 8

2013 9

2014 10

2015 11

Dokumen

32

32

32

32

Jumlah peserta yang mengikuti sosbintek

Org

-

-

-

-

1,352

Jumlah pelaksanaan sosbintek

Angk

-

-

-

-

2

Jumlah masyarakat yang terlibat

Org

500

500

1,000

1,000

1,000

Waktu pelaksanaan

Bln

1

1

1

1

Volume Keg Fisik

Km

1

1

-

Jumlah lokasi sasaran

Kec

1

1

1

Jumlah swadaya yang diperoleh masyarakat

sak semen

-

-

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

Jumlah buletin desa yang diterbitkan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyaakat

Jumlah peserta yang dilatih

-

Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan permodalan Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dibina Jumlah pelatihan yang dilaksanakan

32

2016 12

32

13

32

192

-

1,352

2,704

-

2

4

1,000

1,000

5,500

1

1

1

6

-

-

-

-

1

1

1

1

1

6

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

Buletin Desa 500 ex

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

500 ex

500 ex

500 ex

500 ex

Orang

-

-

35

322

-

-

-

357

Kegiatan

-

-

1

1

-

-

-

2

Orang

-

-

14

14

14

42

Kelompok

-

-

1

1

1

3

Orang

-

1

1

1

Kegiatan

-

1

4

No.

1

TUJUAN

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

SASARAN

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Kinerja Pada awal periode Renstra SKPD

4 Jumlah pelatihan yang dilaksanakan Jumlah dokumen prioritas kegiatan perJumlah Peserta yang Kec mengikuti pelatihan

5 Orang

2009 6

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

2011 7

2012 8

2013 9

2014 10

2015 11

2016 12

13 -

Kegiatan

-

-

70

70

70

70

280 -

Jumlah Peserta yang mengikut pelatihan

Org

-

-

70

70

70

55

265

Kelompok

-

-

7

7

7

7

28

Jumlah Posyandu yang dibantu

sarana posyandu

14

14

14

14

14

14

98

168

Jumlah kader Posyandu yang terlibat

Org

70

70

70

70

70

70

Jumlah pelaksanaan workshop usaha mikro menengah

Kegiatan

-

-

1

1

1

Jumlah Gelar TTG yang diikuti

Kegiatan

Jumlah Klpk Usaha

-

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

350 350

1

350 4 -

1

1

2

2

2

2

10

19

60

110

165

297

-

Jumlah Produk TTG yang ditampilkan

Produk

10

10

10

10

10

10

Jumlah Kec lokasi PNPM yang dibina

Kec

33

33

33

33

33

-

Jumlah Lumbung Desa yang dikembangkan

Ds

-

-

7

7

7

7

28

Jumlah Pasar Desa yang dikembangkan

Ds

-

-

7

7

7

7

28

-

Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga masyarakat desa

Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Jumlah desa/kel yang menyusun

Ds-Kel

335

335

335

335

1

1

1

1

4

370

-

370

370

1,110

1,340 -

Jumlah data yang tersusun

Dokumen

Jumlah peserta yang mengikuti sosbintek

org

-

No.

1

SASARAN

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Kinerja Pada awal periode Renstra SKPD

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

4

5

2009 6

Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pemerintah daerah

Meningkatnya Jumlah yang peran lembaga melaksanakan Pilkades ,masyarakat dalam pembangunan Jumlah peserta yang perdesaan

TUJUAN

dokumen Jumlah peserta yang prioritas mengikutikegiatan perKec Jumlah kelompok masy

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

2011 7

2012 8

2013 9

2014 10

2015 11

2016 12

13

org

-

35

-

35

70

klp

35

35

35

35

140

Desa

-

212

-

108

320

Org

70

70

70

42

252

Ds

1

1

1

1

4

Jumlah peraturan mengenai desa yang disusun

Perbup

1

1

1

1

4

Lamanya pembinaan Jumlah anggota tim pendamping

Thn Org

1 50

1 50

1 50

1 50

200

Terbinanya desa yang akan mengikuti lomba

Ds-Kel

12

12

12

12

48

Jumlah yang dibina

Ds-Kel

-

322

-

322

Jumlah buku administrasi desa yang tersalurkan

Paket

322

322

322

322

1,288

Jumlah desa yang menyusun

Ds

322

322

322

322

1,288

Jumlah data yang tersusun

Dokumen

1

1

1

1

4

Jumlah sosialisasi batas wilayah desa

Kegiatan

1

1

1

1

4

yang dibina

mengikuti pembekalan

Jumlah yang dimekarkan

4

Jumlah desa yang menyusun

Kec

17

17

17

51

Jumlah data yang tersusun

Dokumen

1

1

1

3

No.

1

TUJUAN

2 Meningkatkan Meningkatkan peran serta kualitas SDM masyarakat aparatur dalam Pemerintahan pembangunan Desa

SASARAN

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Kinerja Pada awal periode Renstra SKPD

3 Meningkatnya Meningkatnyaperan serta masyarakat pengetahuan dan dalam perencanaan keterampilan aparatur dalam pembangunan pengelolaan pemerintahan desa

4

5

2009 6

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD

Target Capaian Kinerja Setiap Tahun

2011 7

2012 8

2013 9

2014 10

2015 11

2016 12

13

dokumen Jumlah peserta yang prioritas permengikutikegiatan pelatihan Kec

Kegiatan

70

70

70

55

265

Jumlah pelaksanaan kegiatan

Pelatihan

1

1

1

1

4

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

Kegiatan

70

70

70

70

55

335

Jumlah pelaksanaan kegiatan

Pelatihan

1

1

1

3

1

1

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

Kegiatan

70

70

70

70

55

335

Jumlah pelaksanaan kegiatan

Pelatihan

1

1

1

3

1

1

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan

Kegiatan

1

1

1

3

775

775

775

2,325

Jumlah peserta yang mengikuti rapat desa

Org

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PANDEGLANG

H. UMAR MANSUR, S.Sos NIP. 19560403 198408 1 001

335 #REF! 250000000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASRAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD KABUPATEN PANDEGLANG KABUPATEN TUJUAN 1

- Meningkatkan

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

SASARAN

SKPD INDIKATOR SASARAN

2 3 - Meningkatnya - Persentase

ketahanan pangan berbasis pemberdayaa n masyarakat

peningkatan produksi dan distribusi serta ketersediaan sarana prasarana

TUJUAN 4

- Meningkatkan

peran serta masyarakat dalam pembangunan

SASARAN 5 - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

INDIKATOR SASARAN 6 - Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam perencanaan pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Kode

7 1 22 xx

8 9 Program Peningkatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam partisipasi membangun desa masyarakat dalam membangun desa

17

penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terutama di pedesaan

- Meningkatnya - Persentase peran serta masyaakat dalam pelaksanaan

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

- Meningkatkan - Meningkatnya Kualitas SDM pengetahuan masyarakat dan pedesaan keterampilan masyaakat

peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam pelaksanaan pembangunan

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

satuan

10

11

2011

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa

Jumlah peserta yang mengikuti sosbintek

-

Org

-

Jumlah pelaksanaan sosbintek

-

Angk

-

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

1 22 xx

15 03

Bulan bhakti gotong royong

Jumlah masyarakat yang terlibat

1 22 xx

15 13

Bhakti TNI TMMD/TMSS

Pendamping Bhakti TNI/TMMD/TMSS

1 22 xx 15 xx

32

-

500

Waktu pelaksanaan

1

Bln

1

Volume Keg Fisik

1

Km

1

Jumlah lokasi sasaran

1

Kec

1

15 Stimulan Keswadayaan Jumlah swadaya yang Masyarakat diperoleh masyarakat

- Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam pengawasan pembangunan

1 22 xx

17

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam pengawasan pembangunan

1 22 xx

15 xx

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

Jumlah buletin desa yang diterbitkan

- Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

1 22 xx

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat

1 22 xx

16 02

Pelatihan Keterampilan Jumlah peserta yang Manajeman badan dilatih usaha milik desa

-

25,000,000

-

32

-

27,500,000

-

32

30,250,000

1,352

338,000,000

-

2

32

-

33,275,000

-

24

25

32

36,602,500

192

167,627,500

1,352

338,000,000

2,704

676,000,000

-

2

Unit Kerja Penanggung jawab 26

BPMD

4 BPMD

Org

15

32

-

500

1 22 xx

15,000,000

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Target Rp.

2016

Target

1 22 xx 17 05

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

2015

Rp.

32

15

2014

Target

Jumlah dokumen prioritas kegiatan per-Kec

1 22 xx

2013

Rp.

Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa

Dokumen

2012

Target

1 22 xx 17 02

- Tertanggulang - Persentase

inya kemiskinan dan pengangguran dengan memprioritas kan pemberdayaa n masyarakat untuk mencapai tujuan Milenium Development Goal's

Indikator

-

sak semen

-

25,000,000

1,000

40,000,000

1,000

1 50,000,000

44,000,000

1,000

1 -

48,400,000

1,000

1 -

-

53,240,000

1,000

1 -

-

58,564,000

1

-

-

-

-

-

-

-

1

100,000,000

1

120,000,000

1

133,000,000

1

-

-

-

2,000

100,000,000

2,000

120,000,000

2,000

133,000,000

2,000

5,500

269,204,000

6 -

1

50,000,000

146,400,000

5

499,400,000

146,400,000

8,000

499,400,000

BPMD

Buletin Desa

500 ex

-

Orang

-

Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan

-

Kegiatan

-

-

-

75,000,000

-

-

500 ex

322

200,000,000

35,000,000

1

500 ex

-

220,000,000

-

-

500 ex

-

242,000,000

-

-

500 ex

-

266,200,000

-

-

2500 ex

322

1,003,200,000

35,000,000

1

1 22 xx

16 05

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan permodalan

-

Kelompok

-

-

-

-

14

140,000,000

14

168,000,000

14

186,200,000

14

204,960,000

56

699,160,000

1 22 xx

16 08

Fasilitasi pembinaan pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dibina

-

Kegiatan

-

-

-

-

1

50,000,000

1

60,000,000

1

66,500,000

1

73,200,000

4

249,700,000

1 22 xx

19

Program Peningkatan Meningkatnya peran Peran Perempuan di serta perempuan dalam Pedesaan pembangunan desa

BPMD

KABUPATEN TUJUAN 1 Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

SKPD

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2

3

Meningkatnya ketahanan pangan berbasis pemberdayaa n masyarakat

Persentase peningkatan produksi dan distribusi serta ketersediaan sarana prasarana

TUJUAN

SASARAN

4 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

INDIKATOR SASARAN 6 Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam perencanaan pembangunan

Kode

7

1 22 xx

1 22 xx

19 01

19 02

1 22 xx 19 03

- Meningkatkan - Meningkatkan - Persentase Kesejahteraan Perekonomian peningkatan Masyarakat Masyarakat tingkat perekonomian masyarakat

- Organisasi - Meningkatnya - Persentase dan Lembaga peran lembaga peningkatan Kemasyarakat masyarakat peran lembag an Pedesaan dalam masyarakat pembangunan dalam perdesaan pembangunan perdesaan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Program Peningkatan 8 Peran Perempuan di Program Peningkatan Pedesaan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

Indikator

9 peran Meningkatnya Meningkatnya Partisipasi serta perempuan dalam Masyarakat dalam pembangunan desa

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

satuan

10

11

2011

2012

2013

2014

2015

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Target Rp.

2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Unit Kerja Penanggung jawab

25

26

membangun desa

Jumlah pelatihan yang dilaksanakan

-

Kegiatan

-

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan

-

Orang

-

-

Pelatihan kelompok Jumlah Peserta yang usaha penunjang peran mengikut pelatihan perempuan

-

Org

-

-

Jumlah Klpk Usaha

-

Kelompok

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

Jumlah Posyandu yang diberi bantuan

14

Puskesmas kit

14

Jumlah kader Posyandu yang terlibat

70

Org

70

1 22 xx

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Terselenggaranya pelatihan bagi masyarakat pedesaan

1 22 xx

16 05

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Jumlah pelaksanaan workshop usaha mikro menengah

1 22 xx

15

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 xx

15 05

Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes)

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Jumlah Gelar TTG yang diikuti Jumlah Produk TTG yang ditampilkan

1 22 xx

15 04

Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP

Jumlah Kec lokasi PNPM yang dibina

1 22 xx 15 06

Pemberdayaan Lumbung Desa

1 22 xx 15 06

Pemberdayaan Pasar Desa

1 22 xx

15

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 xx

15 08

1 22 xx

15 01

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

1 22 xx

15 02

Penyelenggaraan Jumlah peserta yang pendidikan dan mengikuti pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

1 22 xx

17

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

-

-

35,000,000

70

-

7 105,000,000

14

1

42,000,000

70 70

1

38,500,000

70

127,050,000

14

7 115,500,000

14

46,550,000

70

1

51,240,000

70 46,200,000

55

139,755,000

14

7

4

174,790,000

280 50,820,000

7

265

135,520,000

35 153,730,500

98

761,035,500

BPMD

-

Kegiatan

-

-

1

50,000,000

1

55,000,000

1

60,500,000

1

66,550,000

1

73,205,000

5

305,255,000

BPMD

10

Produk

10

33

Kec

33

Jumlah Lumbung Desa yang dikembangkan

-

Ds

-

-

-

Jumlah Pasar Desa yang dikembangkan

-

Ds

-

-

-

1

25,000,000

2

70,000,000

10 300,000,000

33

2

77,000,000

10 400,000,000

2

84,700,000

10

2

93,170,000

10 -

2

102,487,000

10

33

440,000,000

33

484,000,000

-

-

-

7

350,000,000

7

385,000,000

7

423,500,000

7

-

7

350,000,000

7

385,000,000

7

423,500,000

7

11

452,357,000

60 -

132

1,624,000,000

465,850,000

28

1,624,350,000

465,850,000

28

1,624,350,000

BPMD

335

Jumlah data yang tersusun

Persentase peningkatan peran serta masyarakat yang lebih aktif, dinamis dan inovatif dalam pengawasan

-

14

1

Jumlah peserta yang mengikuti sosbintek

1 70

7 120,000,000

Kegiatan

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Penyusunan profil desa Jumlah desa/kel yang dan kelurahan menyusun

-

1

Ds-Kel

335

Dokumen

20,000,000

-

100,000,000

370

1

370

org

370

-

org

-

-

335

1

-

-

75,000,000

335

110,000,000

-

-

370

35

-

-

1 100,000,000

-

370

-

82,500,000

335

1

-

90,750,000

335

121,000,000

370

1

99,825,000

1,675

133,100,000

1,850

1

-

35

368,075,000

6

-

70

564,100,000

-

BPMD

KABUPATEN TUJUAN 1 Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

- Menciptakan

Pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik

- Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi

SKPD

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2

3

TUJUAN

SASARAN

4 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

INDIKATOR SASARAN

6 Persentase Meningkatnya Persentase peningkatan ketahanan peningkatan peran serta pangan produksi dan masyarakat berbasis distribusi serta yang lebih aktif, pemberdayaa ketersediaan dinamis dan n masyarakat sarana inovatif dalam prasarana perencanaan - Meningkatka - Meningkatnya - Persentase - Terwujudnya - Persentae pembangunan good peran lembaga peningkatan n kualitas Peningkatan peran lembaga governance kinerja birokrasi penyelengga ,masyarakat dalam masyarakat dalam rangka raan pembangunan dalam menciptakan pemerintah perdesaan pembangunan iklim investasi daerah perdesaan yang kondusif - Terciptanya

masyarakat yang demokratis

- Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi

7

Program Peningkatan 8 partisipasi Program Peningkatan masyarakat partisipasi dalam membangun desa masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Persentase peningkatan 9 peran serta masyarakat Meningkatnya Partisipasi yang lebih aktif, dinamis Masyarakat dalam dan inovatif dalam membangun desa pengawasan

Jumlah kelompok masy yang dibina

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

satuan

10

11

35

Kec

2011

2012 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

35

20,000,000

-

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan otonomi daerah baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun implementasinya

1 22 xx

44 02

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Jumlah yang melaksanakan Pilkades

13

Desa

13

1 22 xx

44 04

Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan

-

Org

-

1 22 xx

44

Pembekalan penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah desa 10 Pemekaran desa

Jumlah yang dimekarkan

1

Ds

1

50,000,000

1 22 xx

44

12 Penyusunan peraturan mengenai desa

Jumlah peraturan mengenai desa yang disusun

1

Perbup

1

50,000,000

1 22 xx

17

1 22 xx

17 03

Program pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan Operasional / Pemberian stimulan pembangunan desa

1 22 xx

15

1 22 xx

15 09

1 22 xx

44

Program Pengembangan otonomi Daerah

1 22 xx

44

11 Pembinaan Desa

Jumlah yang dibina

322

Ds

322

75,000,000

-

1 22 xx

44

15 Pengadaan Buku Administrasi Desa

Jumlah buku administrasi desa yang tersalurkan

150

Paket

150

95,000,000

-

1 22 xx

44

13 Penyusunan data inventaris desa

Jumlah desa yang menyusun

-

Ds

-

Jumlah data yang tersusun

-

Dokumen

-

Jumlah sosialisasi batas wilayah desa

-

Kegiatan

Jumlah desa yang menyusun

-

Jumlah data yang tersusun

-

-

35

25,000,000

35

27,500,000

35

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Target Rp.

2016

13

Program Pengembangan otonomi Daerah

30,250,000

35

24

33,275,000

175

BPMD

50,000,000 -

2 -

1

50,000,000

212

55,000,000

-

60,500,000

335

215,500,000

-

70

35,000,000

70

38,500,000

70

42,350,000

42

46,585,000

252

162,435,000

-

1

55,000,000

1

60,500,000

1

66,550,000

1

73,205,000

5

305,255,000

1

44,000,000

1

48,400,000

1

53,240,000

1

58,564,000

6

294,204,000

40,000,000

-

-

-

108

BPMD

-

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Pembinaan lomba desa Terbinanya desa yang dan kelurahan akan mengikuti lomba

Thn Org

-

-

-

-

1 50

322,000,000

1 50

354,200,000

1 50

389,620,000

1 50

428,582,000

4 200

1,494,402,000

BPMD

Ds-Kel

12

75,000,000

12

90,000,000

12

99,000,000

12

108,900,000

12

119,790,000

12

131,769,000

72

624,459,000

BPMD

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan otonomi daerah baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun implementasinya

Program peningkatan Meningkatnya Keterampilan aparatur kapasitas aparatur pemerintahan desa pemerintahan desa

26

136,025,000

Meningkatnya Keterampilan aparatur pemerintahan desa Lamanya pembinaan Jumlah anggota tim pendamping

Unit Kerja Penanggung jawab

25

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

18 Fasilitasi penetapan dan penegasan batas wilayah kabupaten,kecamatan,d esa dan kelurahan 44 xx Pengelolaan Database desa/kelurahan pesisir

18

2015

Rp.

44

1 22 xx

2014

12

1 22 xx

44

2013

Target

17 01

1 22 xx

Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam pengelolaan pemerintahan desa

Indikator

1 22 xx

1 22 xx

- Meningkatkan - Meningkatnya kualitas SDM pengetahuan aparatur dan Pemerintahan keterampilan Desa aparatur dalam pengelolaan pemerintahan desa

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Kode

-

40,000,000

322

82,500,000

-

-

322

90,750,000

-

-

966

248,250,000

322

200,000,000

322

220,000,000

322

242,000,000

322

266,200,000

1,438

1,023,200,000

322

44,000,000

322

48,400,000

322

53,240,000

322

58,564,000

1,610

244,204,000

-

322

-

-

-

-

1

50,000,000

1

55,000,000

1

60,500,000

1

66,550,000

4

232,050,000

Kec

-

-

-

-

17

35,000,000

17

38,500,000

17

42,350,000

17

46,585,000

68

162,435,000

Dokumen

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

BPMD

KABUPATEN TUJUAN 1 Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

SKPD

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2

3

Meningkatnya ketahanan pangan berbasis pemberdayaa n masyarakat

Persentase peningkatan produksi dan distribusi serta ketersediaan sarana prasarana

TUJUAN Meningkatkan kualitas 4 SDM aparatur Meningkatkan Pemerintahan peran serta Desa masyarakat dalam pembangunan

SASARAN Meningkatnya pengetahuan 5 dan Meningkatnya keterampilan peran serta aparatur dalam masyarakat pengelolaan dalam pemerintahan perencanaan desa pembangunan

INDIKATOR SASARAN Persentase peningkatan 6 pengetahuan Persentase dan peningkatan keterampilan peran serta aparatur dalam masyarakat pengelolaan yang lebih aktif, pemerintahan dinamis dan desa inovatif dalam perencanaan pembangunan

Kode

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

7

Program peningkatan kapasitas aparatur 8 pemerintahan desa Program Peningkatan

1 22 xx

1 22 xx

18 01

18 02

Indikator Meningkatnya Keterampilan9 aparatur pemerintahan desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelatihan aparatur desa Jumlah peserta yang dalam bidang mengikuti pelatihan pembangunan kawasan pedesaan

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

satuan

10

11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

-

Kegiatan

-

Jumlah pelaksanaan kegiatan

-

Pelatihan

-

Pelatihan aparatur desa Jumlah peserta yang dalam bidang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan Jumlah pelaksanaan desa

-

Kegiatan

-

-

Pelatihan

-

Pelatihan aparatur desa Jumlah peserta yang dalam bidang mengikuti pelatihan manajemen Jumlah pelaksanaan pemerintahan desa

-

Kegiatan

-

-

Pelatihan

-

-

-

-

1 -

70

70

70,000,000

1 60,000,000

1

70

70

77,000,000

1 66,000,000

1

70

70

84,700,000

1 72,600,000

1

70

55

93,170,000

1 79,860,000

1

55

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD Target Rp. 24

Unit Kerja Penanggung jawab

25

265

26

324,870,000

5 87,846,000

1

335

366,306,000

5

kegiatan

1 22 xx

18 03

-

70

60,000,000

1

70

66,000,000

1

70

72,600,000

1

70

79,860,000

1

55

87,846,000

1

335

366,306,000

5

kegiatan

1 22 xx 45

Program pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan

1 22 xx 45 04

Rapat Desa

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas pengelolaan SDA secara Optimal Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti rapat desa

BPMD

1

775

Kegiatan

Org

1

775

250,000,000

-

775

-

1

775

250,000,000

1

775

275,000,000

1

775

302,500,000

1

775

332,750,000

5

1,410,250,000

4,650

Mengetahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

H. UMAR MANSUR, S.Sos NIP. 19560403 198408 1001

335 #REF! 250000000 #REF!

10,000.00

500

12 60,000,000.00