RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI MARET 2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi BAB I.

BAB II.

..................................................................................... PENDAHULUAN.................................................................

1

1.1.

Latar belakang ..........................................................

1

1.2.

Landasan Hukum .......................................................

2

1.3.

Maksud dan Tujuan.....................................................

3

1.4.

Sistematika Penulisan Renja.........................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 ......................................................................................... 2.1.

6

Evaluasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD...................................

6

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...................................

17

2.3.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

18

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD.......................

20

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...

22

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............

25

3.1.

Kebijakan..............................................................

25

3.2.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD...........................

26

3.2.

Program dan Kegiatan .........................................

27

BAB IV. PENUTUP .......................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN

32

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja SKPD bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Banyuwangi,

Maret 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI

Dra.PENI HANDAYANI ,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600512 198103 2 008

Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

......................................................

DAFTAR ISI ........................................................................... BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II.

.............................................

1

I.I.

Latar Belakang

....................................

1

I.II.

Landasan Hukum

...................................

2

I.III.

Maksud dan Tujuan ..................................

3

I.IV.

Sistematika Penulisan Renja ...................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU II.I. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab.Banyuwangi ....

6

II.II.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..................... 18

II.III.

Isu – Isu Penting dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............... 19

II.IV.

Review Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ............ 20

II.V.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.

BAB IV.

................................ 23

TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.I. Telaahan terhadap kebijakan............................ 25 III.II.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................. 26

III.III.

Program dan Kegiatan SKPD ......................... 29

PENUTUP ................................................................. 33

LAMPIRAN  Rencana program,kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif  Daftar usulan kegiatan hasil Forum SKPD (Sumber Dana APBD Kab/Kota) TA. 2015


BAB I PENDAHULUAN I.I.

LATAR BELAKANG Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good

Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-undang Perencanaan

Nomor

Pembangunan

25

Tahun

Nasional,

2004

menyatakan

tentang bahwa

Sistem sistem

perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD.


1

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan,

program-program

pembangunan

dan

kegiatan

pokok

pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Banyuwangi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.

I.II.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang No. 17 / 2003 tentang Keuangan Negara

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Tentang Pedoman penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;


2

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 ;

12.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor

61 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan

Desa

Kabupaten Banyuwangi

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2012; 13.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013;

14.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi .

I.III.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan

pembangunan

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

di

Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) tahun anggaran pada Tahun 2015 Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

3

yang dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah terpilih yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015.

I.IV.

SISTEMATIKA PENULISAN RENJA (RENCANA KERJA) Sistematika Penulisan Renja Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut : Bab I

Bab II

:

:

PENDAHULUAN I.I.

Latar belakang

I.II.

Landasan Hukum

I.III.

Maksud dan Tujuan

I.IV.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU II.I.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Lalu dan capaian Renstra Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa kabupeten Banyuwangi II.II.

Analisa Kineja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kab.

Banyuwangi


4

II.III.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi II.IV.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.V.

Penelaahan

usulan

program

dan

kegiatan

masyarakat

Bab III

:

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.I.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

III.II.

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi

III.III.

Program, dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi

Bab IV

:

PENUTUP Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

Kabupaten Banyuwangi

LAMPIRAN


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

II.I.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 Rencana

Kerja

SKPD tahun 2015 disusun berdasarkan analisa

kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2013 dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyedian jasa surat menyurat. 2. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyedian Alat Tulis Kantor. 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 7. Penyediaan peralatan rumah tangga. 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.


6

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 90,60 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 92,23 %.

3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

tujuan

pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam hal pelatihan maupun fasilitasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan sub kegiatan : a. Pendampingan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dengan sub kegiatan : a. Bimbingan Teknis Bagi Penyelenggaraan Musrenbangdes/Kel. b. Pelatihan Pedagang Kaki Lima 3. Penyebarluasan informasi pemberdayaan masyarakat, dengan

sub

kegiatan : a. Pembuatan website dan database pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 85,23 %. Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

7

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

tujuan

pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam hal memfasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempromosikan produk unggulan Tingkat Kabupaten dan Nasional selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa. 2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan, dengan sub kegiatan : a. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten dan Nasional Kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 84,00 %.

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

tujuan

peningkatan peran serta masyarakat Desa maupun Kelurahan dalam program pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1.

Pembinaan

kelompok

masyarakat

pembangunan

desa,

dengan

sub kegiatan : a. Lomba Desa b. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baru 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan sub kegiatan : a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi

Dana

Desa (ADD) b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pilkades dan Fasilitasi Permasalahan Pasca Pilkades c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS)


8

3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan sub kegiatan : a.

Evaluasi dan Sosialisasi

b.

Evaluasi HKG

c.

Peningkatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat

d.

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kab.Banyuwangi

4. Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dan Penguatan Kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan 5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, denga sub kegiatan : a.

Optimalisasi dan evaluasi kegiatan/pelaksanaan TKPK Kab.,TKPK Kec.,Satgas TKPK Desa/Kel se Kab.Banyuwangi.

b.

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pro Poor Award Seluruh kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 81,68 %.

6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

tujuan

pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam hal meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam program pembangunan pemerintahan Kab.Banyuwangi selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan: a. Pelatihan Kepala Desa Baru Kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 92,30 %.

7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Program

kerja

ini

ditetapkan

dengan

maksud

agar

tujuan

meningkatkan peran perempuan di perdesaan guna mendukung program pemberdayaan PKK selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

9

1. Peningkatan pemberdayaan PKK, dengan sub kegiatan: a. Pengolahan sampah b. Pelatihan kader sandang c. Klasifikasi kelompok UP2K PKK Seluruh kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 79,15 %.

Adapun rincian realisasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2013 yang mengacu pada capaian target Renstra SKPD 2010-2015, pada tabel 2.1. sebagaimana terlampir.

PROGRAM

1 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

1. Penyedian jasa surat menyurat. 2. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyedian Alat Tulis Kantor.

TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013 REALISASI RENSTRA APBD (Rp.) (Rp.) 2.858.380

5.000.000

48.735.694

50.000.000

49.891.000

50.000.000

20.927.500

25.000.000

4.962.550

5.000.000

26.800.000

45.000.000

4.956.000

5.000.000

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 7. Penyediaan peralatan rumah tangga.


10

2. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan sub kegiatan : a. Pendampingan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

2.012.500

5.000.000

26.980.000

30.000.000

294.850.150

300.000.000

19.270.000

30.000.000

29.880.800

54.000.000

23.590.500

30.000.000

5.000.000

5.000.000

36.043.625

50.000.000

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dengan sub kegiatan :


11

a. Bimbingan teknis bagi penyelenggaraa n Musrenbangdes /kel b. Pelatihan Pedagang Kaki Lima (PKL)

69.700.000

70.000.000

19.506.600

30.000.000

12.900.000

25.000.000

29.556.000

30.000.000

68.797.100

90.000.000

87.919.800

100.000.000

198.050.000

200.000.000

70.489.550

70.000.000

3. Penyebarluasan informasi pemberdayaan masyarakat, dengan sub kegiatan :

3. 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

5. 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Pembuatan Website dan database pemberdayaan masyarakat 1. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa 2. Fasilitasi kemitraan manajemen Badan Usaha Milik Desa, dengan sub kegiatan : a. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten dan Nasional 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, dengan sub kegiatan : a. Lomba Desa b. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa


12

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan sub kegiatan: a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pilkades dan Fasilitasi Permasalahan Pasca Pilkades c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan sub kegiatan: a. Evaluasi dan Sosialisasi b. Evaluasi HKG c. Peningkatan kelembagaan pemberdayaan wanita

83.372.500

100.000.000

38.292.900

50.000.000

26.933.000

30.000.000

123.395.700

100.000.000

86.277.500 7.657.500

100.000.000 10.000.000

257.335.825

250.000.000


13

d. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kab.Banyuwangi 4. Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dan Penguatan Kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan 5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dengan sub kegiatan : a. Optimalisasi dan evaluasi kegiatan/pelaksan aan TKPK Kab.,TKPK Kec.,Satgas TKPK Desa/Kel se Kab.Banyuwangi b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pro Poor Award 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

71.804.000

75.000.000

259.437.850

300.000.000

86.277.500

100.000.000

33.713.000

50.000.000

138.443.550

150.000.000

Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam manajemen pemerintahan Desa, dengan , sub kegiatan:

a. Pelatihan Kepala Desa Baru


14

7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Peningkatan pemberdayaan PKK, dengan , sub kegiatan:

a. Pengolahan Sampah

20.130.000

25.000.000

8.855.000

10.000.000

5.050.000 2.671.813.449 atau 84,44 %

10.000.000

b. Pelatihan Kader Sandang c. Klasifikasi kelompok UP2K PKK JUMLAH REALISASI APBD 2013 atau Persentase (%)

Selain program kegiatan langsung, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, melaksanakan program bantuan yang termasuk belanja tidak langsung yang DPAnya masuk DPA PPKD Kab. Banyuwangi,adapun bantuan hibah, bantuan sosial maupun bantuan keuangan kepada desa untuk tahun anggaran 2013 yang sudah terealisasi, yang meliputi :

REKAPITULASI REALIASASI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA.2013 Tabel.2.2. PLAFON URAIAN

ANGGARAN (RP.)

REALISASI (RP.)

SKPD

KET.

BELANJA HIBAH Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat : 1. Hibah kepada TNI AL

350.000.000

350.000.000

untuk program Karya

BPMPD

50 Rumah @Rp.7.000.000

Bhakti


15

2. Karya Bhakti TNI AD

1.000.000.000

1.000.000.000

BPMPD

1 Desa Kesilir Kec.Siliragung

untuk program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) JUMLAH

1.350.000.000

1.350.000.000

1.005.000.000

1.005.000.000

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organi sasi Swasta Badan/Lembaga/Organi sasi Swasta : 1. Hibah DDUB (Dana

BPMPD

Daerah Urusan

19 Kecamatan

Bersama) Sharing PNPM Mandiri Perdesaan 2. Hibah Sharing

100.000.000

97.500.000

BPMPD

Kec. Wongsorejo

Pemberdayaan

dan

Bantuan Stimulan

Kec.Tegalsari

Perumahan Swadaya (BSPS) 3. Hibah untuk

8.168.459.000

7.568.959.200

9.273.459.000

8.671.459.200

BPMPD

pavingisasi, drainase, plengsengan dan sarana umum lainnya JUMLAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA : Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa: Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

16

1. Bantuan Keuangan

500.000.000

500.000.000

BPMPD

untuk Alat Listrik

5 Desa di 4 Kecamatan

Tenaga Surya 2. Belanja keuangan

30.600.000.000

30.450.038.000

BPMPD

2.245.000.000

1.989.600.000

BPMPD

untuk program Alokasi Dana Desa ( ADD ) 3. Bantuan keuangan Kepada Posyandu 4. Bantuan keuangan

2.250 posyandu

7.500.000.000

7.354.800.000

BPMPD

500.000.000

500.000.000

BPMPD

15 BUMDes

20.300.000.000

9.536.365.000

PAK.Bag.

s/d tribulan

Pemerint

II di BPMPD

untuk insentif RT/RW 5. Bantuan keuangan untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 6. Bantuan Keuangan untuk Tunjangan

ahan

Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD). 7. Bantuan Keuangan

500.000.000

500.000.000

BPMPD

untuk Sarana Air

12 Kecamatan

Bersih 8. Bantuan Keuangan

500.000.000

425.000.000

BPMPD

20.000.000

-

BPMPD

6.250.000.000

5.022.066.000

BPMPD

68.915.000.000

56.277.869.000

27 Pokmas

untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). 9. Bantuan Keuangan untuk Uang Duka Aparatur 10. Bantuan Keuangan untuk Reward PBB JUMLAH


17

II.II.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB.BANYUWANGI Evaluasi pelaksanaan pelayanan tahun 2013 menunjukan data yang

cukup menggembirakan karena realisasi program yang dapat dilaksanakan dengan baik

tidak jauh dari target pencapaian. Di tahun 2013 realisasi

pelaksanaan program kegiatan APBD Kabupaten Banyuwangi mencapai 84,44% sedangkan

realisasi

pelaksanaan

program

kegiatan

APBD

Kabupaten

Banyuwangi TA. 2014 diharapkan penyerapannya hampir sama dengan tahun 2013 atau bahkan lebih. Hal ini disebabkan karena anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 hanya melaksanakan 7 (ltujuh) program yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan,

Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Program, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

tersebut

merupakan

prioritas

pembangunan

pada

kluster

2

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan

yang

didasarkan

pada

prinsip

–

prinsip

pemberdayaan

masyarakat. Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2010 - 2015, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi. Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

18

II.III.

ISU – ISU PENTING DAN HAMBATAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2010 -2015 melaksanakan 7 (tujuh) program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program kegiatan.

a) HAMBATAN TERKAIT PEMBERDAYAAN  Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang terbatas;  Keterbatasan anggaran mengakibatkan sejumlah program dan

kegiatan

yang menjadi prioritas tidak dapat dilaksanakan b) DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN PROGRAM Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program unggulan di tahun 2013 dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berdampak di berbagai sektor, yakni :  Program bantuan untuk

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)

kepada Kelompok Masyarakat Buruh Untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang bertujuan untuk : 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan buruh dalam mengelola

kegiatan

PEM

dengan

memanfaatkan

sumberdaya lokal yang tersedia; 

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan Kelompok Buruh di wilayahnya

dan

meningkatkan

pendapatan

serta

kesejahteraan anggota Pokmas beserta keluarganya. Sehingga program yang dilaksanakan memberikan

dampak kepada 27

Pokmas untuk melaksanakan kegiatan usahannya yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan produktif dengan total Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

19

pemberian bantuan sebesar Rp. 425.000.000, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Program kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sistem manajemen kepada

pelaku

pengurus

BUMDes

yang

sudah

maupun

belum

mendapatkan bantuan pengembangan BUMDes guna meningkatkan sistem kinerja yang baik dan tertib administrasi.  Program Bantuan keuangan untuk pengembangan BUMDes Program ini memberikan pelayanan kebutuhan usaha produktif bagi kelompok

miskin

pelepasan

uang,

di

pedesaan,

menciptakan

mengurangi

pemerataan

praktek

kesempatan

ijon

dan

berusaha

dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekitar.

II.IV.

REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

II.IV.1 PROGRAM KEGIATAN BELANJA LANGSUNG 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i.

Penyediaan makanan dan minuman

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


20

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur, meliputi kegiatan : a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi kegiatan: a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, dengan sub kegiatan : 

Pendampingan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dengan sub kegiatan : 

Bimbingan teknis bagi penyelenggaraan Musrenbangdesa/ Kelurahan



Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bioetanol



Sharing pendampingan pemanfaatan dan penerapan TTG dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKMM, dengan sub kegiatan : 

4.

Peningkatan Kinerja UPKu

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dengan kegiatan meliputi : a. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan, dengan sub kegiatan : 

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional dan Pameran Terintegrasi

6.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi kegiatan : a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, dengan sub kegiatan : 

Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan


21

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan sub kegiatan : 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan sosial



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pilkades dan Fasilitasi Permasalahan Pasca Pilkades



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD

c. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan sub kegiatan : 

Evaluasi dan sosialisasi



Evaluasi HKG



Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kabupaten Banyuwangi



Peningkatan kelembagaan pemberdayaan wanita

d. Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dan Penguatan Kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan e. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dengan sub kegiatan : 

Optimalisasi

dan

evaluasi

Kab.,TKPK

Kec.,

Satgas

kegiatan/pelaksanaan TKPK

TKPK

Desa/Kelurahan

se

Kab.Banyuwangi

7.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, meliputi kegiatan : a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang menejemen pemerintahan desa, dengan sub kegiatan :

8.



Pelatihan dan penyusunan Pendayagunaan Profil Desa



Pelatihan perangkat desa

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan, meliputi kegiatan : a. Peningkatan pemberdayaan PKK, dengan sub kegiatan : 

Klasifikasi kelompok UP2K PKK



Pelatihan Kader Sandang



Pengolahan sampah


22

II.IV.1 PROGRAM KEGIATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (HIBAH,BANTUAN KEUANGAN DESA) 1. Hibah kepada Instansi Vertikal (Pemerintah Pusat), meliputi:  Hibah kepada TNI AD untuk program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)  Hibah kepada TNI AL untuk program Karya Bhakti

2. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, meliputi : a. Hibah DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan b. Hibah

Sharing

Pemberdayaan

Bantuan

Stimulan

Perumahan

Swadaya (BSPS)

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, meliputi: a. Alokasi Dana Desa (ADD) b. Bantuan Bedah Rumah Tangga Miskin c. Bantuan kepada Posyandu d. Bantuan kepada RT RW e. Bantuan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) f. Bantuan Keuangan Untuk Uang Duka Aparatur Desa g. Belanja Saran Air Bersih h. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) i.

Penghargaan Kepada Mantan Kades

j.

Penghargaan Kepada Mantan Perangkat Desa

k. Reward PBB

II.V.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan

kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (bottom up planning) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Rencana Kerja Tahun 2015 BPM-PD Kabupaten Banyuwangi

23

Terintegrasi Tingkat Kecamatan (pola penyamaan misi dengan program PNPMMPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) dan Jaring Aspirasi Masyarakat dari Konstituen DPRD Kabupaten Banyuwangi) yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten tetapi sebelumnya dibahas di Forum SKPD. Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah merupakan pembahasan akhir tentang usulan program/kegiatan prioritas yang masuk dari Kecamatan

serta

masukan

dari

steakholder

terkait

sehingga

didapat

kesepakatan program/kegiatan prioritas kabupaten yang kemudian ditetapkan dan akan direalisasikan melalui APBD Kabupaten Banyuwangi. Beberapa usulan program/kegiatan yang masuk juga ada yang diusulkan pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang nantinya dianggarkan dalam APBD Propinsi. Biasanya usulan program/kegiatan tersebut yang nantinya bisa terealisasi merupakan program prioritas propinsi atau program yang memang betul-betul memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, diantaranya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Usulan program/kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi disamping berdasarkan masukan dari Kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian di lapangan baik yang dilakukan sendiri maupun masukan dari Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi, dan LSM. Penyesuaian usulan program/kegiatan yang terinventarisir

selama

Tahun

2013-2015

diprioritaskan

pada

program

pemberdayaan usaha ekonomi mikro masyarakat, peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah desa, pemberdayaan pengelolaan Sumber Daya Alam dan TTG (pengelolaan sarana air bersih), peningkatan partisipasi masyarakat melalui Bulan Bhakti Gotong Royong dan pengentasan kemiskinan.


24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN III.I. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI dan VISI organisasi. Guna mencapai kinerja Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: a. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan; b. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masayarakat; c. Pemberdayaan Fungsi Ekonomi dari segi pengelolaan Managemen Produktifitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun

penyediaan

stimulant

dan

mendayagunakan

potensi

ekonomi; d. Peningkatan

dan

pengembangan

usaha

ekonomi

produktif

masyarakat; e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pedesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi; f. Melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diarahkan bagi desa-desa tertinggal; g. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan desa;


25

h. Pengembangan

Teknologi

Tepat

Guna

(TTG)

untuk

perdesaaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktifitas; i. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam pedesaan; j. Peningkatan peran Pemerintahan Desa dalam fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan masyarakat; k. Peningkatan

peranan

masyarakat desa

BPD

dan

LPMD

serta

kelembagaaan

lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.

III.II.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Dalam upaya mencapai tujuan yang hendak dicapai perlu kiranya kita mengetahui adanya faktor yang mempengaruhi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Badan Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten

Banyuwangi melalui pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats). Hasil telahaan melalui pendekatan analisis SWOT tersebut yang merupakan bentuk kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Investasi 3. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan 4. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran 5. Memberdayakan kelompok masyarakat 6. Regulasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Daerah


26

Berdasarkan hasil kajian diatas maka tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015 yaitu : VISI : Terwujudnya

Keberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik. MISI : a. Meningkatkan

Peran

serta

/

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan Desa dan Pengembangan Sosial Budaya; b. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan; c. Meningkatkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pada potensi lokal; d. Meningkatkan kualitas aparatur dan manajemen pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Terkait dengan visi dan misi,maka tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, yang telah mengacu pada tujuan dan sasaran dari Renstra BPMPD 2010-2015, yakni : TUJUAN 1. Meningkatkan 1 partisipasi masyarakat / lembaga kemasyarakatan serta kemandirian 2 masyarakat dalam membangun desa; 2. Terwujudnya 3 produktifitas berusaha dalam

upaya peningkatan

kualitas hidup melalui pemanfaatan 3. Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pemafaatan sumber daya desa 4. Meningkatkan 4

produktifitas

ekonomi,

pendapatan

dan

kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal


27

5. Terwujudnya 5

kompentensi

aparatur

pemerintahan

dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

SASARAN : 1) Meningkatknya

kesadaran

masyarakat

dan keswadayaan

masyarakat dalam membangun desa yang digalang oleh kelompok potensial, kader dan tenaga terampil; 2) Meningkatnya jumlah kelompok ekonomi informal di pedesaan / kelurahan yang dapat mengarah pada berkembangnya sektor usaha

sehingga

akan

menambah

dan

membuka

lapangan

pekerjaan, yang diikuti dengan tersedianya modal dan stimulan secara mudah dan cepat; 3) Meningkatnya kelompok masyarakat pengelola industri kecil dan rumah tangga dalam berproduksi secara kuantitatif dan kualitatif dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG); 4) Meningkatnya pendapatan Kelompok Masyarakat (Pokmas); 5) Terwujudnya peningkatan nilai gotong royong atas dasar tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat; 6) Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa 7) Terwujudnya tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang semakin tertib; 8) Meningkatnya

keterampilan

aparatur

dalam

memberdayakan

masyarakat; 9) Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.


28

III.III.

PROGRAM DAN KEGIATAN III.III.I Rencana Program dan Kegiatan Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi menempati program dan kegiatan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai Renstra lai tahun 2010 – 2015 . Sedangkan rencana program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 ( adapun sesuai RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan yang meliputi : a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

c.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

d.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

f.

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

g.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

h.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i.

Penyediaan Bahan logistik kantor

j.

Penyediaan makanan dan minuman

k.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang meliputi : a.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

b.

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

c.

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan : a.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


29

SKPD, dengan sub kegiatan :  Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( LPPD,LAKIP, LKPJ, RENJA), Penyusunan laporan belanja tidak langsung serta penyusunan dokumen pelaksanaan dokumen anggaran SKPD.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan : a.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan, sub kegiatannya :  Pendampingan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

b. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan kelurahan, sub kegiatan :  Pemutakhiran Data Profil Desa c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dengan sub kegiatan :  Identifikasi keberadaan dan keberdayaan Sumber Daya Alam d. Penyebarluasan informasi pemberdayaan masyarakat

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan : a. Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan , sub kegiatan :  Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional b. Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) c. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, sub kegiatan :  Pemantapan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan kegiatan : a. Pembinaan Kelompok masyarakat dalam membangun desa, sub kegiatan :  Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan


30

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sub kegiatan :  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Desa  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)  Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Musrenbangdes/Kel  Pendataan peralatan TTG yang dikelola masyarakat c. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat , dengan sub kegiatan :  Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Lomba Gotong Royong Tingkat Kabupaten d. Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dan Penguatan Kapasitas PNPM Mandiri Perdesaan; e. Peningkatan Kinerja Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dengan sub kegiatan :  Fasilitasi pengembangan inovasi teknologi da pelaksanaan invasi teknologi award.

7. Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, Dengan kegiatan : a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, sub kegiatan :  Pelatihan penyusunan sistematika pembuatan proposal dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. b. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, sub kegiatan :  Pelatihan pengadaan barang/jasa dan manajemen aset desa.

PROGRAM KEGIATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (HIBAH,BANTUAN KEUANGAN DESA) 1. Hibah kepada Instansi Vertikal (Pemerintah Pusat), meliputi:


31

 Hibah kepada TNI AD untuk program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)  Hibah kepada TNI AL untuk program Karya Bhakti

2. Bantuan sosial Kepada Kelompok Masyarakat,yakni :  Hibah DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan 3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, meliputi:  Bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)  Bantuan keuangan untuk Posyandu  Bantuan keuangan untuk RT/RW  Bantuan keuangan untuk Sarana Air Bersih  Bantuan keuangan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)  Bantuan keuangan untuk pemberian uang duka bagi aparatur pemerintahan desa  Bantuan keuangan untuk pemberian reward PBB  Bantuan keuangan untuk Bedah Rumah


32

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penyusunan Renja ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi tahun 2015, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan

Rencana

Kerja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. Demikian penyusunan rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat yang sejalan

dengan

Terwujudnya Masyarakat

Visi

dan

Misi Kepala Daerah Banyuwangi yaitu ”

Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak

Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya manusia ” yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015.

Banyuwangi,

Maret 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI

Dra.PENI HANDAYANI ,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600512 198103 2 008


33


34

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

Recommend Documents