RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik 74162

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /VII/BPMD/2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPMD Kabupaten Lamandau tahun 2013, perlu disusun Rencana Kerja BPMD Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMD Kabupaten Lamandau.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah..........

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah..........

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

KESATU

:

Rencana Kerja BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPMD;

KEDUA

:

Rencana Kerja BPMD sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 4 Juli 2013 Kepala BPMD Kabupaten Lamandau,

Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH, M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19610529 198603 2 009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BPMD Tahun 2014 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40). Dengan tersusunnya Rencana Kerja BPMD Tahun 2014 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2014.

Nanga Bulik, 4 Juli 2013 Kepala BPMD Kabupaten Lamandau,

Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH, M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19610529 198603 2 009

Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

1

1.1. Latar Belakang . ...................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................

7

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....

9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. .................................... 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ................................ ..

9 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................................................................................

25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....................

31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................................................................

37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............

38

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................

38

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................

42

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................

46

BAB IV PENUTUP ......................................................................................

55


ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD .............

11

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMD................................

23

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2014 ..............

32

Tabel 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional ...........................................................................

38

Tabel 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana .......................................................................

45

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan BPMD Tahun 2014 ......................

47

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPMD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 .............................

49


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan

daerah,

karena

Renja

SKPD

merupakan

produk

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.


1

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan

Renja

SKPD

bukan

kegiatan

yang

berdiri

sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.


2

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


4

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);


5

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

20.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2014.


6

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BPMD Kabupaten Lamandau adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh BPMD Kabupaten Lamandau; 2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


7

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja BPMD Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPMD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

suatu

media

pertanggungjawaban

yang

dilaksanakan

secara

periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPMD Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPMD Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan

indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

9

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2012 Anggaran Tahun 2012 BPMD Kabupaten Lamandau dengan APBD murni maupun perubahan sebesar Rp. 5.852.419.433,- yang terdiri dari 8 program dan 39 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 5.366.698.085,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 %

dan

capaian kinerja keuangan sebesar 91,09%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi sebesar Rp. 2.300.000,- atau sebesar 15,33 % dari total Rp. 15.000.000,2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan realisasi sebesar Rp. 11.492.949,- atau sebesar 49,12 % dari total sebesar Rp. 23.400.000,3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi sebesar Rp. 8.338.950,- atau sebesar 53,29 % dari total sebesar Rp. 15.647.195,4. Kegiatan

Monitoring

dan

Evaluasi

Fisik

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan realisasi sebesar Rp. 35.289.500,- atau sebesar 58,82 % dari total sebesar Rp. 60.000.000,-


10

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET KINERJA

1

2

3

4

PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD TAHUN 2012

APBD TAHUN 2012

5

6

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

II

BELANJA LANGSUNG PEGAWAI

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kemampuan BPMD dalam koordinasi dan fasilitasi

-

Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon BPMD Kab. Lamandau Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas BPMD Kab. Lamandau

-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

-


REALISASI FISIK APBD 2011 (%) 8

4.798.516.800

I

-

REALISASI KEUANGAN APBD 2012 (Rp) 7

1.181.178.515

995.534.300

935.448.337

3.299.505.676

3.842.982.500

3.138.757.787

100%

650.131.946

821.208.670

740.937.941

100%

4.040.000

4.040.000

3.402.000

100%

23.400.000

23.400.000

11.492.949

100%

61.500.000

64.000.000

53.093.000

Tertibnya administrasi keuangan BPMD Kab. Lamandau

100%

133.050.000

185.474.000

171.893.267

Terciptanya Kantor BPMD Kab. Lamandau yang asri dan bersih

100%

42.432.000

42.451.200

39.556.800

11

100% 99,721%

100% 100% 100% 100% 100%

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja kantor BPMD Kab. Lamandau

100%

12.195.000

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya peralatan alat tulis kantor BPMD Kab. Lamandau

100%

52.741.250

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan

100%

24.999.983

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor BPMD Kab. Lamandau

100%

7.224.200

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

100%

19.707.195

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya minat baca aparatur BPMD Kab. Lamandau

100%

35.000.000

-

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

100%

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur BPMD Kab. Lamandau

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

16.435.000

14.460.000

52.741.250

47.181.875

25.999.983

25.999.700

7.224.200

7.224.200

15.647.195

8.338.950

18.400.000

13.460.000

4.992.000

3.276.000

3.276.000

100%

50.384.000

55.536.000

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur BPMD Kab. Lamandau

100%

112.466.318

Perjalanan dinas dalam daerah

Tersedianya kebutuhan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah aparatur BPMD Kab. Lamandau

100%

-

Penyediaan bahan dan perlengkapan

Tersedianya bahan dan perlengkapan kantor

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

-

Pengadaan Mebeleur

-

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Meningkatnya kemampuan BPMD dalam koordinasi dan fasilitasi Tersedianya peralatan kerja dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya pengadaan meubeleur kantor BPMD Kabupaten Lamandau Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BPMD Kabupaten Lamandau


12

37.556.000

100% 100% 100% 100% 100% 78,26% 100% 100% 100%

150.000.000

149.452.200

50.000.000

111.583.842

110.551.000

100%

100%

16.000.000

45.000.000

44.000.000

100%

100%

210.000.000

247.900.000

215.690.640

100%

100%

40.000.000

41.250.000

40.950.000

100%

40.000.000

76.700.000

45.000.000

100%

100%

50.000.000

49.950.000

49.865.640

100%

100%

-

Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

-

Pembangunan Garasi / Tempat Parkir

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

-

Dana pendamping Administrasi kegiatan (PAK) PNPM – MP Identifikasi dan pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar Sederajat Monitoring dan Evaluasi Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPMMP)

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

100%

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100%

100%

75.000.000

75.000.000

74.875.000

100%

100%

65.000.000

18.360.000

18.360.000

100%

100%

35.000.000

18.360.000

18.360.000

100%

100%

30.000.000

-

-

100%

35.000.000

15.000.000

2.300.000

100%

100%

35.000.000

15.000.000

2.300.000

100%

100%

784.984.500

869.119.500

824.078.350

100%

Terpenuhinya administrasi kegiatan PNPM-MP

100%

426.898.500

445.558.500

426.035.450

100%

Terlaksananya Identifikasi dan Pameran / Gelar TTG

100%

108.086.000

138.561.000

107.937.800

100%

Terpenuhinya makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) bagi murid sekolah dasar (SD) sederajat

100%

250.000.000

250.000.000

179.860.600

100%

100%

-

60.000.000

35.289.500

100%

100%

-

75.000.000

74.955.000

100% 100%

Terlaksananya pembangunan garasi dan rumah jaga speed boat operasional BPMD Kabupaten Lamandau Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitras mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal pegawai BPMD Kabupaten Lamandau Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitras mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi

-

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

6

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100%

130.396.230

135.083.500

123.374.600

-

Identifikasi Usaha Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya identifikasi usaha ekonomi masyarakat

100%

70.387.730

-

-


13

-

-

7 -

Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarkat Desa / Kelurahan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa / Kelurahan (POSYANTEKDES) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pembinaan Administrasi & Koordinasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarkat Desa / Kelurahan Terlaksananya pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa / Kelurahan

100%

-

75.075.000

69.935.600

100%

100%

60.008.500

60.008.500

53.439.000

100%

100%

1.347.343.000

2.388.652.000

2.305.381.406

100%

Terlaksananya musyawarah pembangunan desa

100%

140.000.000

105.273.750

105.258.750

100%

Tertibnya Administrasi dan koordinasi PM2L

100%

705.550.000

121.600.000

115.120.000

100%

Terselenggaranya perlombaan desa tingkat kabupaten

100%

113.325.500

138.260.000

122.095.000

100%

Meningkatnya gotong royong masyarakat di perdesaan

100%

218.051.250

319.710.000

308.347.500

100%

-

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Terpenuhinya kebutuhan data potensi dan profil desa

100%

94.416.250

223.363.250

204.565.000

100%

-

Kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU)

100%

76.000.000

84.670.000

82.715.500

100%

-

Pembangunan Pagar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat

Terlaksananya Pembangunan Pagar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat

100%

-

508.250.000

507.566.000

100%

-

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke IX dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Provinsi

100%

-

887.525.000

859.713.656

100%

8

Program Peningkatan Peran Perempuan i Perdesaan

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke IX dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) Tingkat Provinsi Meningkatnya Martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan (event) baik antar daerah kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional

100%

76.650.000

53.650.000

52.737.500

100%


14

-

Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera


Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

100%

15

76.650.000

53.650.000

52.737.500

100%

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 5.265.867.800,- terurai dalam 8 program dan 41 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten

Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BPMD sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BPMD menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada BPMD Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai sehingga menjadi kendala karena kurangnya pegawai pelaksana

sehingga

tidak

berimbang

antara

kegiatan

yang

dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan dirasa masih kurang mendukung bila

disesuaikan

dengan

kebutuhan

dalam

pelaksanaan

tugas

dilingkungan BPMD Kabupaten Lamandau. d. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.


16

e.

Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2012, BPMD Kabupaten Lamandau telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah yang

dapat

memudahkan

dalam

proses

penyusunan

RKPD.

Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur/operator dalam mengaplikasikan sistem tersebut. f.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dan kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BPMD melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Berdasarkan Renstra BPMD Kabupaten Lamandau 2013-2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : 1.

Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan desa / kelurahan melalui fasilitasi penyusunan profil desa / kelurahan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan.

2.

Peningkatan Pengetahuan

dan Kapasitas Perempuan di Perdesaan serta

memperkuat kelembagaan sosial masyarakat melalui Peningkatan Peran Wanita


17

Menuju Keluarga Sehat Sejahtera, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi muri SD Sederajat. 3.

Peningkatan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Penyelenggaraan Perlombaan Desa / Kelurahan

4.

Memperkuat kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan melalui pelatihan kelompok usaha ekonomi masyarakat, sosialisasi dan

fasilitasi

pembentukan BUMDes 5.

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur penyelenggara pemerintahan desa / kelurahan melalui pelatihan dan studi banding.

6.

Membuat rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

7.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

serta akses masyarakat dalam

pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG 8.

Meningkatkan Kualitas dan kapasitas aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan disiplin, dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

9.

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

1.

fasilitasi penyusunan profil desa / kelurahan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan.

2.

Pembentukan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam usaha menunjang pendapatan keluarga

3.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pembangunan desa / kelurahan


18

4.

Melaksanakan fasilitasi dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah / kelompok usaha ekonomi masyarakat

5.

Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang BUMDes dan pembentukan BUMDes

6.

Memberikan kesempatan kepada Aparatur penyelenggara pemerintahan desa /kelurahan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan studi banding

7.


8.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna

9.

Memberikan kesempatan kepada aparatur pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi

10. Mengadakan sarana dan prasarana penunjang dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BPMD Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun

2008

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

a. KEPALA BADAN b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

2.

Sub Bagian Keuangan


19

3.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari : 1.

BIDANG

PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN

DESA

DAN

KELURAHAN terdiri dari : 1.1

Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1.2

Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

2.

BIDANG

KELEMBAGAAN

SOSIAL

BUDAYA

DAN

PELATIHAN

MASYARAKAT, terdiri dari : 2.1

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

2.2

Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Penguatan Sosial Budaya Masyarakat

3.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT terdiri dari : 3.1

Sub Bidang Pengusahaan Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro

3.2 4.

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin

BIDANG PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DESA / KELURAHAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) terdiri dari : 4.1

Sub Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam

4.2

Sub Bidang Identifikasi TTG

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMD Kabupaten Lamandau didukung oleh 30 (tiga puluh) orang Pegawai, terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 9 (sembilan) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BPMD terdiri dari 3 (tiga) orang berpendidikan Magister, 6 (Enam) orang berpendidikan Sarjana (S1), 2 (dua) orang berpendidikan Diploma IV (D.IV), 3 (tiga) orang berpendidikan Sarjana Muda (D.III), 12 (dua belas) orang berpendidikan SLTA, 3 (tiga) orang berpendidikan SLTP dan 1 (satu) orang berpendidikan SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

20

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang, Eselon III/a 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon IV/a sebanyak 5 (lima) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)

adalah

melaksanakan

tugas

penyusunan

dan

perlaksanaan

kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BPMD mempunyai Fungsi : 1. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan

oelh

Bupati

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 2. Koordinasi pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat. 3. Koordinasi Kebijakan Pembangunan Masyarakat di pedesaan dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong. 4. Melaksanakan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa. 5. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.


21

STRUKTUR ORGANISASI BPMD KABUPATEN LAMANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

SUB BIDANG PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT

BIDANG KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA DAN PELATIHAN MASYARAKAT

SUB BIDANG BIDANG PENGUSAHAAN EKONOMI MASYARKAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGUATAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT


SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARKAT MISKIN

UPTB

22

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DESA / KELURAHAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

SUB BIDANG PENGENDALIAN, PROGRAM & PELAPORAN

SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI ANALISA DATA DAN STATISTIK

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Catatan Analisis

Proyeksi

N O

Indikator

SPM /standar nasional

IKK

Tahun 2011 (thn n-2)


Tahun 2013 (tnn n)

Tahun 2014 (thn n+1)



Tahun 2013 (thn n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

83

83

-

-

83

83

-

-

8 Kec

8 Kecamatan

-

-

8 Kec

8 Kecamatan

-

-

6.681 siswa

9.721 siswa

-

-

6.681 siswa

9.721 siswa

Jumlah lansia peserta sosialisasi

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah peserta sosialisasi

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah peserta pelatihan

-

-

88 orang

88 orang

-

-

88 orang

1

Jumlah kelompok lembaga perberdayaan masyarakat (LPM)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Kecamatan yang menerima PAK PNPM-MP Jumlah murid SD sederajat yang mendapat makanan tambahan

2

Persentase Lembaga Simpan Pinjam Perempuan(SPP)

Jumlah Kecamatan lokasi PNPM-MP

-

-

-

Keikutsertaan dalam gelar TTG

-

-

1 kali

jumlah pemanfaatan SDA dan TTG

-

-

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

-

-

8 Kecamatan

Tahun 2014 (thn n+1) 12

88 orang 8 Kecamatan

-

-

-

1 kali

-

-

1 kali

1 kali

-

-

-

-

-

-

79

5

-

-

5 79

jumlah Desa yang mengelola Alokasi Dana Bantuan Desa Jumlah BUMDes yang terbentuk Jumlah peserta pelatihan jumlah desa yang mengikuti lomba pasar desa jumlah posyantekdes yang dibentuk di masing-masing kecamatan


-

-

83 Desa

83 Desa

-

-

83 Desa

83 Desa

-

-

-

1 BUMDes

-

-

-

1 BUMDes

-

-

-

20 orang

-

-

-

20 orang

-

-

3 pasar desa

3 pasar desa

-

-

3 pasar desa

3 pasar desa

-

-

2 posyantekdes

2 posyantekdes

-

-

2 posyantekdes

2 posyantekdes

23

13

3

4

Jumlah LPM yang berprestasi

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat Pelatihan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jumlah desa yang melaksanakan musyawarah pembangunan desa Persentase koordinasi dalam pelaksanaan PM2L Jumlah desa /kelurahan yamg mengikuti perlombaan Jumlah desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat jumlah desa yang memiliki profil desa

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

83 Desa/kel

83 Desa/kel

-

-

83 Desa/kel

83 Desa/kel

-

-

3 desa

3 desa

-

-

3 desa

3 desa

-

-

8 desa

8 desa

-

-

8 desa

8 desa

-

-

83 Desa/kel

83 Desa/kel

-

-

83 Desa/kel

83 Desa/kel

-

-

83 Desa/kel 8 Pokjanal

-

-


-

Jumlah Pokjanal Posyandu yang aktif Jumlah Rumah masyarakat tidak mampu yang direhab Jumlah koordinasi PPSP

-

-



-

-

15 rumah

15 rumah

-

-

15 rumah

15 rumah

-

-

4 kali

4 kali

-

-

4 kali

4 kali

-

-

166

89

-

-

166

89

-

-

48 orang

48 orang

-

-

48 orang

48 orang

-

-

60%

65%

-

-

60%

65%

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

60%

-

-

60%

60%


-

-

53

58

-

-

53

58

Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

-

-

2 desa

2 desa

-

-

2 desa

2 desa

Jumlah PKK Aktif

-

-

95 PKK

95 PKK

-

-

95 PKK

95 PKK

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Aparatur pemerintahan desa yang dilatih Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan Persentase peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan penguatan kelembagaan

5 .

Persentase Jumlah PKK yang aktif


24

2 Peraturan

2 Peraturan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi -

Inovasi-inovasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;

-

Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan,

koordinasi,

dan

dinamika

perubahan; -

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;

-

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses pemberdayaan

masyarakat

dan

desa

dengan

melibatkan

masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur; -

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur -

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.


25

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana -

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

-

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

-

Pemanfaatan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus

mampu

membiayai

seluruh

kebutuhan

daerah,

sehingga

Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

26

memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan

reformasi

berbagai

nasional

telah

perubahan-perubahan

penyelenggaraan

good

governance

mendorong

dilaksanakannya

penting

dalam

praktek

dengan

menerapkan

prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

telah

mengubah

pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

27

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu

ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pemberdayaan dalam hal ini BPMD Kabupaten penyusunan

Lamandau dan

yang

membantu

Pelaksanaan

kebijakan

Bupati dalam

Lamandau

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPMD Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pemberdayaan; Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

28

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga berdampak pada kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa; 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan; 6. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dan desa sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram

pembangunan

yang

dikaitkan

dengan

pemberdayaan

masyarakat dan desa; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, maupun penganggaran. 9. Ketidaksesuaian

indikator-indikator yang ada didalam dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses pemberdayaan masyarakat dan desa itu sendiri. Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi

dengan

pihak

terkait


harus

selalu

dijalankan

dan 29

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah

dikeluarkan

sebagai

produk

dari

BPMD

Pemberdayaan, perlu prinsip ketelitian didalam

sebagai

institusi

proses perencanaan

pemberdayaan masyarakat dan desa. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses

perencanaan

dan

penganggaran.

Adanya

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran

tekanan

politis

yang akan dicanangkan

mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai

yang

tertuang

didalam

dokumen-dokumen

perencanaan

pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang BPMD

Kabupaten

Lamandau

selaku

institusi

pemberdayaan

masyarakat dan desa harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pemberdayaan sehingga

dikemudian

hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan BPMD dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diterapkan secara bermanfaat. Peningkatan disegala aspek pembinaan dan pelaksanaan

tugas

dibidang

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa.

Memonitoring sarana prasarana pemberdayaan masyarakat dan desa , apa yang menjadi kebutuhan daerah dan sarana dasar kebutuhan masyarakat dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

30

maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis

kebutuhan

dapat


dilihat

pada

tabel

berikut

ini:

31

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakata dan Desa Rancangan Awal RKPD N o

Program/ Kegiatan

1


Lokasi

Indikator kinerja

Cakupan Layanan Administrasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

100%

816.685.025

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya Jasa Administrasi surat menyurat BPMD Kabupaten Lamandau

12 Bulan

4.545.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor BPMD

12 Bulan

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional roda 4 / speed boat BPMD kabupaten Lamandau Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan gedung dan lingkungan kantor BPMD Kabupaten Lamandau Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Program/ Kegiatan

Lokasi


Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

100%

811.400.950

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya Jasa Administrasi surat menyurat BPMD Kabupaten Lamandau

12 Bulan

4.545.000

27.600.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor BPMD

12 Bulan

31.200.000

1 Tahun

90.560.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

1 Tahun

90.560.000

12 Bulan

196.034.400

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

12 Bulan

209.061.600

12 Bulan

47.731.200

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

12 Bulan

47.731.200

12 Bulan

18.325.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

12 Bulan

18.325.000

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional roda 4 / speed boat BPMD kabupaten Lamandau Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan gedung dan lingkungan kantor BPMD Kabupaten Lamandau Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

54.233.125

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

54.233.125

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

25.745.983

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

N.Bulik

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

25.749.983


32

Catatan Penting

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2

N.Bulik N.Bulik N.Bulik N. Bulik

Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Perjalanan Dinas dalam daerah

Dalam Daerah


N. Bulik


Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistik kantor

12 Bulan

7.224.200

1 Tahun

10.436.650

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

3.276.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya makanan dan minuman kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan

26.270.000

1 Tahun

152.375.000

1 Tahun

123.490.967

Terlaksananya penyediaan bahan dan perlengkapan

1 Kegiatan

16.837.500


100%

157.480.000


1 Paket

58.350.000

Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor penunjang kegiatan kantor BPMD Kab. Lamandau Terlaksananya Pengadaan Peralatan kerja dan Penunjang Kegiatan Kantor BPMD Kab. Lamandau

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

N. Bulik


N.Bulik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BPMD Kabupaten Lamandau

1 Paket

33.250.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

N.Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 Tahun

5.000.000

1 Paket

60.880.000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas dalam daerah

N.Bulik N.Bulik N.Bulik N. Bulik N.Bulik Luar Daerah Dalam Daerah N. Bulik

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistik kantor

12 Bulan

7.224.200

1 Tahun

10.436.650

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

3.276.000

Tersedianya makanan dan minuman kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan

11.750.000

1 Tahun

144.978.800

1 Tahun

123.490.967

Terlaksananya penyediaan bahan dan perlengkapan

1 Kegiatan

16.837.500

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

165.345.000

1 Paket

58.345.000

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor penunjang kegiatan kantor BPMD Kab. Lamandau Terlaksananya Pengadaan Peralatan kerja dan Penunjang Kegiatan Kantor BPMD Kab. Lamandau


N. Bulik


N.Bulik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BPMD Kabupaten Lamandau

1 Paket

33.250.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

N.Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 Tahun

5.000.000


33

1 Paket

68.745.000

3

4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

N.Bulik

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

N.Bulik

Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

5

Luar Daerah

Monitoring dan Evaluasi Fisik Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM –MP) Pelatihan Kader Pemberdayaan asyarakat (KPM)

1 Paket

12.271.875

1 Paket

16.650.000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai BPMD Kabupaten Lamandau

1 Tahun

Persentase Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kab. Lamandau

Identifikasi dan Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar Sederajat

28.921.875

Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang

Progam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM – MP

Tingkat Kepatuhan Aparatur Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Kab. Lamandau Kab. Lamandau

Kab. Lamandau

Terlaksananya Administrasi Kegiatan PNPM – MP

1 Tahun

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

50.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

1.061.940.350

Progam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

490.114.350

Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM – MP


1 Kegiatan

161.051.000

Identifikasi dan Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

Terlaksananya PMT-AS Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

275.000.000

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar Sederajat

1 Tahun

51.300.000

Monitoring dan Evaluasi Fisik Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM –MP)

1 Kegiatan

84.475.000

Pelatihan Kader Pemberdayaan asyarakat (KPM)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fisik Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM –MP) Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan asyarakat (KPM)


34

N.Bulik N.Bulik

Luar Daerah

Tingkat Kepatuhan Aparatur Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai BPMD Kabupaten Lamandau

27.870.000 1 Paket

11.220.000

1 Paket

16.650.000

50.000.000

1 Tahun

Persentase Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kab. Lamandau

Kab. Lamandau Kab. Lamandau

Kab. Lamandau

Terlaksananya Administrasi Kegiatan PNPM – MP

50.000.000

1.010.305.197

1 Tahun

468.649.072


1 Kegiatan

155.881.125

Terlaksananya PMT-AS Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

250.000.000

1 Tahun

51.300.000

1 Kegiatan

84.475.000

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fisik Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM –MP) Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan asyarakat (KPM)

6

7

Progam pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah Lembaga Ekonomi di Perdesaan

254.503.375

Fasilitasi Pembentukan BUMDes

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan BUMDes

1 Kegiatan

Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi / Kelurahan (Posyantekdes/kel)

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan POSYANTEKDES/KEL

Fasilitasi Perlombaan Pasar Desa

Kab. Lamandau

Terlaksananya Perlombaan Pasar Desa

Progam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Progam pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah Lembaga Ekonomi di Perdesaan

232.090.375

80.000.000

Identifikasi Usaha Ekonomi Masyarakat

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan BUMDes

1 Kegiatan

75.000.000

2 Kecamatan

74.503.375

Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi / Kelurahan (Posyantekdes/kel)

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan POSYANTEKDES/KEL

2 Kecamatan

74.503.375

8 Kecamatan

100.000.000


Kab. Lamandau

Terlaksananya Perlombaan Pasar Desa

8 Kecamatan

82.587.000

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa.

1.250.227.625

Progam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

1.247.003.375

118.243.750

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kab. Lamandau

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan

24 Desa

118.243.750

3 Desa lokasi PM2L

82.725.000

Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Progam Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)

Kab. Lamandau

Terlaksananya Administrasi dan koordinasi PM2L

3 Desa lokasi PM2L

82.725.000

Terlaksananya Perlombaan Desa

8 Kecamatan

128.540.000

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Kab. Lamandau

Terlaksananya Perlombaan Desa

8 Kecamatan

196.040.000

Kab. Lamandau

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

233.923.125

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Kab. Lamandau

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

183.845.625

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

8 Kecamatan

217.075.250

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

8 Kecamatan

217.075.250


Kab. Lamandau

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan

24 Desa


Kab. Lamandau

Terlaksananya Administrasi dan koordinasi PM2L

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Kab. Lamandau

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan


35

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Pembangunan Pagar desa dan Rehap Rumah Masyarakat Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

8.

Kab. Lamandau

Terlaksananya rehap rumah masyarakat

Kab. Lamandau

Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Republik Indonesia

87.720.500

3 Desa Lokasi PM2L

322.000.000

8 Kecamatan

60.000.000

Terlaksannya Studi Banding Aparatur Pemerintah Desa / kelurahan

1 Kali

Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Perdesaan

Kab. Lamandau

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

8 Kecamatan

Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik

Progam Peningkatan peran Perempuan di pedesaan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PW2KSS)

10

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Studi Banding Aparatur Pemerintah Desa / kelurahan

9

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PW2KSS)

2 Desa

Persentase keikutsertaan dalam kegiatan pameran Kab. Lamandau

Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

1 Kali

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Pembangunan Pagar desa dan Rehap Rumah Masyarakat Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

155.879.250

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

155.879.250

Studi Banding Aparatur Pemerintah Desa / kelurahan

84.315.000

Progam Peningkatan peran Perempuan di pedesaan

84.315.000

Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PW2KSS)

20.958.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

20.958.000

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten


36

Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu

Kab. Lamandau

Terlaksananya rehap rumah masyarakat

Kab. Lamandau

Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

8 Kecamatan

79.855.000

3 Desa Lokasi PM2L

322.000.000

8 Kecamatan

47.218.750

Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik Republik Indonesia

Terlaksannya Studi Banding Aparatur Pemerintah Desa / kelurahan

155.879.250

1 Kali

Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Perdesaan Kab. Lamandau

Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PW2KSS)

83.687.500

2 Desa

Persentase keikut sertaan dalam kegiatan pameran Kab. Lamandau

Keikutsertaan dalam pameran pembangunan

155.879.250

83.687.500

20.958.000

1 Kali

20.958.000

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun asosiasi-asosiasi yang langsung ditujukan kepada SKPD,hasil pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan.


37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No. (1)

1

2

3

Kebijakan Provinsi

Kabupaten (2)

(3)

fasilitasi penyusunan profil desa / kelurahan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan.

Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan sistem pendataan profil desa / kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/ kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah

Pembentukan lembagalembaga sosial ekonomi masyarakat dalam usaha menunjang pendapatan keluarga

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usahausaha desa, serta pengembangan pasar desa

Meningkatkan masyarakat peranannya pembangunan kelurahan

Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Mendorong Pemasyarakatan dan pendayagunaan tknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi

kesadaran akan dalam desa /


Nasional (4)

Pelatihan Penyusunan profil desa /Kelurahan

38

sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

4

Melaksanakan fasilitasi dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah / kelompok usaha ekonomi masyarakat

5

Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang BUMDes dan pembentukan BUMDes

6

Memberikan kesempatan kepada Aparatur penyelenggara pemerintahan desa /kelurahan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan studi banding

7.


8.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usahausaha desa, serta pengembangan pasar desa Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usahausaha desa, serta pengembangan pasar desa Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa


39

9.

10

Memberikan kesempatan kepada aparatur pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi Mengadakan sarana dan prasarana penunjang dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2013-2018, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014 Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan

dengan

visi

dimaksud,

BPMD

Kabupaten

Lamandau

melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mampu merespon dan bersinergi terhadap

berbagai

perubahan

yang

terjadi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu BPMD telah menyusun visi Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

40

sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018,

visi

BPMD

Kabupaten

Lamandau

adalah

“Terwujudnya

Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Desa”. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh

BPMD

adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten

Lamandau

Tahun

2013-2018

yaitu

“Terwujudnya

kesejahteraan masyarakat, terlaksananya Tata kelola Pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Pernyataan misi membawa BPMD Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

41

mewujudkan Visi yang telah disepakati.

Misi BPMD Kabupaten Lamandau

juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi BPMD Kabupaten Lamandau adalah sebagai

berikut :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa / kelurahan. b. Meningkatkan peranan kelembagaan sosial budaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / kelurahan, c. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat. d. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa / kelurahan. e. Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Pendayagunaan Teknologi Tempat Guna ( TTG ) yang berwawasan Lingkungan. Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BPMD Kabupaten Lamandau adalah :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  Program Peningkatan Disiplin Aparatur;  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;  Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


42

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Tujuan BPMD Kabupaten Lamandau untuk merealisasikan misi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pemanfaatan profil desa / kelurahan sebagai data awal perencanaan pembangunan 2. Memberdayakan perempuan atau lembaga masyarakat lainnya dalam menunjang pendapatan keluarga 3. Meningkatkan

partisipasi,

keswadayaan

dan

kegotongroyongan

masyarakat dalam membangun desa / kelurahan. 4. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah. 5. Meningkatnya kualitas aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan 6. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) yang berwawasan lingkungan 7. Meningkatnya

kualitas

dan

kapasitas

aparatur

pemberdayaan

masyarakat dan desa. 8. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka BPMD menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu : Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

43

1. Terlaksananya pemutakhiran data profil desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Lamandau 2. Meningkatnya peranan perempuan atau lembaga masyarakat lainnya dalam usaha menunjang pendapatan keluarga 3. Meningkatnya

partisipasi,

keswadayaan

dan

kegotongroyongan

masyarakat dalam membangun desa / kelurahan 4. Meningkatnya

kapasitas

dan

pengetahuan

masyarakat

dalam

pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah 5. Tersedianya aparatur pemerintahan desa / kelurahan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya 6. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan. 7. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) yang berwawasan lingkungan. 8. Tersedianya aparatur pemberdayaan yang memiliki kapasitas, kualitas dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi. 9. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam memfasiltasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.


44

TABEL 3.2.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran BPMD Kabupaten Lamandau tahun rencana Sasaran

Indikator Sasaran

Terlaksananya pemutakhiran data profil desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Lamandau

Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi penyusunan profil desa

Meningkatnya peranan perempuan atau lembaga masyarakat lainnya dalam usaha menunjang pendapatan keluarga

Terbentuknya lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam usaha menunjang pendapatan keluarga

Meningkatnya partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Usaha mikro, kecil dan menengah

Meningkatnya partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

Tersedianya Aparatur pemerintahan desa /kelurahan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan tugas dan fungsinya.

Jumlah Aparatur pemerintahan desa /kelurahan yang memiliki kompetensi

Tersedianya Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan Meningkatnya pengelolaan Pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Pendayagunaan Teknologi Tempat Guna ( TTG ) yang berwawasan Lingkungan

Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Pendayagunaan Teknologi Tempat Guna ( TTG ) yang berwawasan Lingkungan

Tersedianya aparatur pemberdayaan yang memiliki kapasitas, kualitas dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi

Jumlah aparatur pemberdayaan yang memiliki kapasitas, kualitas dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa

Jumlah sarana dan prasarana penunjang dalam memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa


Terbentuknya pengelola usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri dan menjadi cikal bakal BUMDes

45

3.3.

Program dan Kegiatan BPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

dan

membantu

Bupati

Lamandau

dalam

menyusun

dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlaksananya Tata kelola Pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”

dan sesuai dengan Visi

BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Desa”, maka program dan kegiatan yang dirancang BPMD Kabupaten Lamandau tahun 2014 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ; 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

46

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 3.3.

Program dan Kegiatan BPMD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 No.

Prioritas Program

Kegiatan

1.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

 Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MP  Identifikasi dan Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional  Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Bagi Murid Sekolah Dasar Sederajat  Monitoring dan Evaluasi Fisik PNPM-MP  Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM

2.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

 Fasilitasi Pembentukan BUMDes  Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa / Kelurahan (Postantekdes/kel)  Fasilitasi Lomba Pasar Desa

3.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa  Pembinaan administrasi dan koordinasi PM2L  Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan  Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)  Fasilitasi Penyusunan Profil


47

Desa  Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu (Pokjanal Posyandu)  Pembangunan Pagar Desa dan Rehap rumah Masyarakat  Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 4.

Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa

 Studi Banding aparatur Pemernitah Desa / Kelurahan

5.

Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

 Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)


48

Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 Kabupaten Lamandau Tahun 2013 SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kode

Rencana Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Target

4

Total Belanja

5 1 Tahun

Pagu Indikatif (Rp) 6 5.265.867.800

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

1.364.494.329

1 Tahun

1.299.296.366

Belanja Langsung

1 Tahun

3.901.373.471

1 Tahun

3.563.250.878

22

1

22

01

1

22

01

01


Kelancaran Administrasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran : Adanya jasa surat menyurat perkantoran

100% Nanga Bulik

Hasil : tercapainya Jasa Surat Menyurat 01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Keluaran : Adanya Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik kantor

22

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : adanya jasa pemeliharaan dan perijininan kendaraan Dinas / operasional dan speed boat

Nanga Bulik

22

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran : Adanya Jasa Administrasi Keuangan

Nanga Bulik

22

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran : Adanya Jasa kebersihan kantor

Nanga Bulik

31.200.000

1 Tahun

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun 1 Tahun

49

100% 1 Tahun

807.660.028 4.040.000

1 Tahun

25.800.000

1 Tahun

90.560.000

1 Tahun

91.500.000

1 Tahun 209.061.600

100%

Hasil : Tercapainya jasa kebersihan gedung dan lingkungan kantor BPMD Kabupaten Lamandau


1 Tahun

16 Kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Tercapainya penyedia Jasa Keuangan 1

4.545.000

1 Tahun

Hasil : Tercapainya pemeliharaan dan lengkapnya ijin kendaraan Dinas / Operasional dan speed boat 1

1 Tahun

811.400.025

1 Tahun

Hasil : Tercapainya Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik kantor 1

7


1

22

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pagu Indikatif Target (Rp) 8 9 1 Tahun 4.862.547.244

Lokasi

1

1

Catatan Penting

1 Tahun

182.654.400

100% 47.731.200

1 Tahun 1 Tahun

42.451.000

1

22

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran : adanya jasa perbaikan peralatan kerja

Nanga Bulik

Hasil : Tercapainya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1

22

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran : adanya alat tulis kantor

22

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran : adanya barang cetakan dan penggandaan

Nanga Bulik

22

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran : Adanya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Nanga Bulik

1

22

22

01

01

14

15

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Keluaran : Adanya peralatan rumah tangga kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Hasil : Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga BPMD Keluaran : Adanya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Nanga Bulik

22

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

Keluaran : Adanya bahan logistik kantor

1 Tahun

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

25.749.983

1 Tahun

7.224.200

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

52.741.250

1 Tahun

25.999.983

1 Tahun

7.224.200

1 Tahun 10.436.650

1 Tahun

9.647.195

1 Tahun 12.000.000

100% Nanga Bulik

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

16.435.000

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Tercapainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 1

54.233.125

1 Tahun

Hasil : Tercapainya penyediaan instalasi listrik dan penerangan kantor 1

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1

18.325.000

1 Tahun

Hasil : Tercapainya penyediaan alat tulis kantor 1

1 Tahun

1 Tahun

16.400.000

100% 3.276.000

1 Tahun

3.276.000

Hasil : Tercapainya penyediaan bahan logistik kantor 1

1

22

22

01

01

17

18

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Bahan dan Perlengkapan

1

22

01

19

Perjalanan dalam daerah

Keluaran : Adanya makanan dan minuman harian pegawai kantor Hasil : Tercapainya penyediaan makanan dan minuman kantor Keluaran : Adanya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Tercapainya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Keluaran : Adanya bahan dan perlengkapan Hasil : Tercapainya penyediaan bahan dan perlengkapan Keluaran : Adanya perjalanan dinas dalam daerah


11.750.000

1 Tahun Luar daerah

Kab. Lamandau

50

1 Tahun

55.536.000

1 Tahun

1 Tahun

144.978.800

1 Tahun

130.000.000

1 Tahun

16.837.500

1 Tahun

28.955.000

1 Tahun

123.490.967

1 Tahun

115.000.000

Hasil : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

1

22

02

1

22

02

07


Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja


Keluaran : Adanya perlengkapan gedung kantor

100% Kab. Lamandau

1 Paket

Nanga Bulik

1 Tahun

165.345.000 58.350.000

5 Kegiatan

100%

1 Paket

-

95.000.000 -

Hasil : Tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1

22

02

09


Keluaran : Tersedianya sarana peralatan gedung kantor

1 Tahun

68.745.000

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1

22

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran : Adannya pemeliharaan gedung kantor

40.000.000

1 Tahun Nanga Bulik

1 Paket

Nanga Bulik

1 Tahun

33.250.000

1 Paket

50.000.000

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor BPMD Kabupaten Lamandau 1

22

02

29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Keluaran : Tersedianya pemeliharaan meubeleur kantor

1 Tahun

5.000.000

5.000.000

Hasil : Terpeliharanya meubeleur kantor BPMD 1

22

03

1

22

03

02

1

06

03

03

1

22

05

1

22

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

Pendidikan dan Pelatihan formal

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Keluaran : adanya pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Hasil : Tercapainya pakaian dinas beserta Perlengkapan pegawai BPMD Kabupaten Lamandau Keluaran : Adanya pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu Hasil : Terpenuhinya pakaian khusus hari – hari tertentu Pegawai BPMD Kabupaten Lamandau

100%

27.870.000

Nanga Bulik

1 Paket

11.156.250

Nanga Bulik

1 Paket

Peningkatan SDM Aparatur Keluaran : Adanya pendidikan dan pelatihan aparatur

100% Luar Daerah

1 Tahun

2 Kegiatan

1 Paket

1 Paket

16.650.000

0,00

100%

1 Kegiatan

100% 1 Tahun

50.000.000

65.000.000 35.000.000

30.000.000

50.000.000 50.000.000

Hasil : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Pegawai BPMD Kabupaten Lamandau 1

22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


1.010.305.197

51

5 Kegiatan

1.095.558.500

1

22

15

05

Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MP

Keluaran : adanya dana PAK PNPM-MP

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

468.649.072

1 Tahun

545.558.500

Luar daerah

1 Kegiatan

155.881.125

1 Kegiatan

140.000.000

Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

250.000.000

1 Kegiatan

250.000.000

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

51.300.000

Kab. Lamandau

1 Kegiatan

84.475.000

1 Kegiatan

100.000.000

Hasil : Lancarnya administrasi Kegiatan PAK PNPM-MP 1

22

15

06

Identifikasi dan Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

Keluaran : adanya identifikasi dan Pameran / Gelar TTG Hasil : Tercapainya penerapan teknologi tepat guna di masyarakat

1

22

15

07

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar Sederajat

Keluaran : adanya PMT-AS bagi Murid SD/Sederajat Hasil : Tercapainya PMT-AS bagi Murid SD/Sederajat

1

22

15

09

Monitoring dan Evaluasi Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Fisik PNPM-MP

Hasil : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PNPM-MP 1

22

15

10

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Keluaran : Adanya Pelatihan KPM Hasil : Tercapainya pelaksanaan Pelatihan KPM

1

22

16

1

22

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 08

Fasilitasi Pembentukan BUMDes

240.008.500 Keluaran : adanya Fasilitasi Pembentukan BUMDes

4 Kegiatan

385.008.500

Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

75.000.000

1 Kegiatan

80.000.000

Kabupaten Lamandau

2 Kecamatan

74.503.375

2 Kecamatan

60.008.500

Kab. Lamandau

8 Kecamatan

82.578.000

8 Kecamatan

120.000.000

Hasil : Terlaksananya Pembentukan BUMDes 1

22

16

12

Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa / Kelurahan (Posyantekdes/kel)

Keluaran : adanya fasilitasi pembentukan POSYANTEKDES/KEL Hasil : Terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Desa di 2 (Dua) Kecamatan


Keluaran : Adanya perlombaan pasar desa


52

Hasil : Tercapainya pelaksanaan perlombaan pasar desa 1

22

17

1

22

17

Program Peningkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 02


1.247.003.375 Keluaran : adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

8 Kegiatan

1.453.291.750

Kabupaten Lamandau

24 Desa

118.243.750

24 Desa

140.000.000

Kabupaten Lamandau

3 Desa Lokasi PM2L

82.725.000

3 Desa Lokasi PM2L

85.550.000

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

196.040.000

8 Kecamatan

136.325.500

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

183.845.625

8 Kecamatan

225.000.000

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

217.075.250

8 Kecamatan

340.416.250

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

79.855.000

8 Kecamatan

76.000.000

Kabupaten Lamandau

3 desa lokasi PM2L

322.000.000

3 desa lokasi PM2L

450.000.000

Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 1

22

17

06


Keluaran : adanya administrasi dan koordinasi PM2L Hasil : Tertibnya administrasi dan terlaksananya koordinasi PM2L Kabupaten Lamandau

1

22

17

07

Penyelenggaraaan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Keluaran : adanya Lomba Desa Tingkat Kabupaten Lamandau Hasil : tercapainya desa juara lomba desa tingkat Kabupaten Lamandau

1

22

17

08

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Keluaran : adanya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong

1

22

17

09

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa / Kelurahan

Keluaran : adanya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Hasil ; Tertibnya Data Profil Desa / Kelurahan di Kabupaten Lamandau

1

22

17

10

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)

Keluaran : adanya fasilitasi pembentukan Pokjanal Posyandu Hasil ; terbentuknya Pokjanal Posyandu

1

22

17

11

Pembangunan Pagar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat

Keluaran : adanya pelaksanaan pembangunan pagar desa dan rehap rumah masyarakat Hasil : terlaksananya pembangunan pagar desa dan rehap rumah masyarakat


53

1

22

17

13

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Keluaran : adanya koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman

Kabupaten Lamandau

8 Kecamatan

8 Kecamatan

47.218.750

47.218.750

Hasil : Terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman 1

22

18

1

22

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 05

Studi Banding Aparatus Pemerintah Desa / Kelurahan

348.959.458 Keluaran : Adanya Studi Banding Aparatus Pemerintah Desa / Kelurahan

Republik Indonesia

1 Kegiatan

3 Kegiatan

164.884.458

175.000.000 1 Kegiatan

-

Hasil : Tercapainya Studi Banding Aparatus Pemerintah Desa / Kelurahan 1

22

19

1

22

19

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 03

Fasilitasi Peningktatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PW2KSS)

83.687.500 Keluaran : adanya perlombaan PW2KSS dan Pembinaan desa lokasi PW2KSS

Kabupaten Lamandau

Hasil ; meningkatnya peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera


54

2 Desa

83.687.500

1 Kegiatan

83.687.500 2 Desa

83.687.500

BAB IV PENUTUP

Rencana

Kerja

(Renja)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan

tuntutan

paradigma

baru,

yang

pada

gilirannya

akan

mampu

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Lamandau

adalah

Program

Tahunan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)

Kabupaten

Lamandau

ini

disusun

sebagai

bahan

acuan

dalam

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada BPMD Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala BPMD Kabupaten Lamandau,

Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH, M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19610529 198603 2 009 Rencana Kerja --- BPMD Kabupaten Lamandau 2014

55

LAMPIRAN DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN TA. 2013 BPMD KABUPATEN LAMANDAU (FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)


56

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

Recommend Documents