BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan no 16 tahun 2013 yang terdiri dari : A. Kepala Badan B. Sekretariat, terdiri : 1. Sub Bag. Program 2. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bag. Keuangan C. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat 1. Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan. 2. Sub Bidang Sosial Budaya. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

1


D. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 1. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. 2. Sub Bidang Keswadayaan. E. Bidang Pemerintahan Desa 1. Sub Bidang Kapasitas Aparatur, Pengembangan dan Keuangan Desa/Kelurahan. 2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa/Kelurahan. F. Bidang Teknologi Tepat Guna 1. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi. 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi. 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Berikut struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

2


Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan


3


1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Program kerja yang telah disusun untuk tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan

mencakup

bidang

pemerintahan

desa/kelurahan,

pengembangan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 3. Pengkoordinasian

pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa dan kelurahan.


4


5. Pelaksanaan

kegiatan

penatausahaan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 6. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 7. Pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Sekretariat Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 2. Perumusan

kebijakan

koordinasi

penyusunan

program

dan

penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu. 3. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Badan. 4. Perumusan kebijakan pengelolaan administratif umum dan rumah tangga Badan. 5. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.


5


6. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. 7. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai. 8. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. 9. Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan. 10. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. 11. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan. 12. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 13. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 14. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 15. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 16. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan (a) Sub Bagian Program mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan.


6


2. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan. 3. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan. 4. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 7. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Laporan Tahunan, dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 8. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 10. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 11. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian. 2. Melaksanakan tertib administrasi naskah Badan. 3. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja di lingkungan Badan. 4. Menyiapkan

surat

tugas

perjalanan

dinas

dan

pengendalian

administrasi perjalanan Dinas.


7


5. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapatrapat Badan. 6. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat. 7. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah di lingkungan Badan. 8. Melaksanakan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian

dan

inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Badan. 9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban di lingkungan Badan. 10. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan. 11. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 12. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan. 13. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 14. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, SKP, DUK, sumpah/janji pegawai, laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/karsu,

taspen,

askes

dan

pemberian

penghargaan

serta

peningkatan kesejahteraan pegawai. 15. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan

struktural,

teknis,

fungsional,

ujian

dinas

dan

ujian

kepegawaian

dan

penyesuaian ijazah. 16. Menyiapkan

bahan

pembinaan

umum

pengembangan karier serta disiplin pegawai. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

8


17. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 19. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 20. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 1. Menyusun rincian kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja bagian tata usaha. 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. 3. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. 4. Menyiapkan bahan Laporan Realisasi Anggaran Badan. 5. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. 6. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai. 7. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai. 8. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.


9


10. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 11. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat Desa serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas pada Pasal Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi: 1. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kapasitas kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 2. Pemantapan data Profil Desa dan Profil Kelurahan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat. 4. Pelatihan masyarakat. 5. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan. 7. Pelaksanaan gerakan kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahtearaan Keluarga. 8. Peningkatan pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya lokal. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


10


Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan. b. Sub Bidang Sosial Budaya. (a) Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan pelaksanaan

bahan

untuk

kegiatan

pemberian

dibidang

bimbingan

penguatan

dan

petunjuk

kelembagaan

dan

pengembangan partisipasi masyarakat. 2. Menyiapkan

bahan

untuk

melaksanakan

kegiatan

penguatan

kelembagaan masyarakat desa serta lembaga – lembaga masyarakat desa lain. 3. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan masyarakat desa. 4. Menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pembimbingan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat Desa. 5. Menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (b) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana kerja sub bidang sosial budaya. 2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.


11


3. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat. 4. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), GAKY(Gangguan Akibat Kekurangan Yodium), GSI (Gerakan Sayang Ibu) dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita dan Keluarga Sehat Sejahtera). 5. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial. 6. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong. 7. Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

peningkatan

keswadayaan anak dan remaja. 8. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat. 9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang sosial budaya. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, sarana dan prasarana pedesaan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

12


Untuk melaksanakan tugas pada Pasal Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi: 1. Pendataan dan penyusunan rencana pemberdayaan ekonomi desa. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 4. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan. 5. Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayan usaha ekonomi masyarakat. 6. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 7. Pembinaan dan pengawasan serta supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan. 8. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. b. Sub Bidang Keswadayaan. (a) Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. 2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan organisasi masyarakat. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

13


3. Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pendidikan

dan

pelatihan teknis masyarakat di Bidang Ekonomi Masyarakat 4. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 5. Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pemberdayaan

ekonomi masyarakat. 6. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 7. Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 8. Melaksanakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 9. Koordinasi dan fasilitasi pelakasanaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 10. Pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 11. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 12. Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan bidang kelembagaan ekonomi masyarakat. 13. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 15. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelkasanaan tugas bawahan. 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


14


(b) Sub Bidang Keswadayaan mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidangbidang keswadayaan. 2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat. 3. Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pendidikan

dan

pelatihan teknis masyarakat. 4. Mengkoordinasi dan memfasilitasi diseminasi dan informasi bagi masyarakat. 5. Mengkoordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

pengembangan

manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 6. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di desa dan kelurahan. 7. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 8. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 9. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis


15


penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan serta penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: 1. Penyiapan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan dalam bidang pemerintahan Desa/Kelurahan. 2. Pembinaan dan memfasilitasi serta bimbingan Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan. 3. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada instansi terkait tentang penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan Desa dan Kelurahan serta perubahan Desa menjadi kelurahan. 4. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan skala Daerah. 5. Penyiapan bahan untuk bimbingan, pengoreksian, pengontrolan dan pelaksanaan pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan. 6. Pengumpulan

bahan

penyusunan

pedoman

teknis

pembinaan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 7. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan. 8. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan. 9. Pengumpulan

bahan

penyusunan

pedoman

teknis

pembinaan

pengembangan Desa dan lembaga Desa. 10. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi serta pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset Desa.


16


11. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan. 12. Pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi

dan

pelaporan

atas

penyelenggaraan

peran

Badan

Pemusyawaratan Desa (BPD). 13. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas sarana dan prasarana. 14. Pelaksanaan

fasilitasi

Pemerintahan

sarana

dan

prasarana

desa/

kelurahan. 15. Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah desa/kelurahan. 16. Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan Sertifikasi lahan masyarakat yang kurang mampu. 17. Pelaksanaa

pembagian

tugas,

arahan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan tugas bawahan. 18. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari: a. Sub

Bidang

Kapasitas

Aparatur,

Pengembangan

dan

Keuangan

dan

Keuangan

Desa/Kelurahan. b. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa/Kelurahan. (a) Sub

Bidang

Kapasitas

Aparatur,

Pengembangan

Desa/Kelurahan mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang kapasitas aparatur dan pengembangan desa/kelurahan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

17


2. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. 3. Mengumpulkan, pendidikan,

menghimpun

pencalonan,

dan

mengolah

pengumpulan,

bahan

pembinaan,

pengangkatan

dan

pemberhentian perangkat Desa/Kelurahan. 4. Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan. 5. Menginventarisasi

permasalahan

dan

mengelola

data

yang

berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya. 6. Menyiapkan

bahan

Pengendalian

dan

pengevaluasian

penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Desa/Kelurahan. 7. Menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 8. Melaksanakan

Koordinasi

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

dan

supervisi

pengelolaan

keuangan

desa/kelurahan skala daerah. 9. Pembinaan,

pengawasan

desa/kelurahan skala daerah. 10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan desa/kelurahan skala daerah. 11. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan dan kelurahan (lomba desa) 12. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

18


13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 14. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 15. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (b) Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa/Kelurahan mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang sarana dan prasarana desa/kelurahan. 2. Menyiapkan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 3. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 4. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan monitoring sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 5. Menyusun pedoman pengelolaan aset desa skala daerah. 6. Melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan aset desa skala daerah. 7. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan aset desa skala daerah. 8. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 9. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

kepada

atasan

sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

19


10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 11. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 12. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Tepat Guna Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: 1. Perumuskan arah kebijakan dan rencana kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 2. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemasyarakatan

dan kerjasama dalam

penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 5. Pelaksanaan pengendalian dan penguatan kelembagaan teknologi tepat guna.


20


6. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 7. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 8. Pelaksanaan tugas lain dari kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Teknologi Tepat Guna terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi. b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi. (a) Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas: 1. Melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

kegiatan

perencanaan,

pembinaan, pengembangan, bimbingan, bantuan/dukungan dalam bidang pengembangan dan inovasi teknologi tepat guna. 2. Melaksanakan

tugas

koordinasi

dan

fasilitasi

pengkajian

dan

pengembangan teknologi tepat guna, pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 4. Melaksanakan tugas infentarisasi dan pemetaan

sumber daya alam

dan teknologi tepat guna. 5. Melaksanakan persiapan

bahan pemberian bimbingan dan petunjuk

pemasyarakatan teknologi tepat guna. 6. Melaksanakan

pembinaan,

pengembangan

dan

penguatan

kelembagaan teknologi tepat guna.


21


7. Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan bidang pengembangan dan inovasi teknologi tepat guna. 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pengembangan dan Inovasi. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi mempunyai tugas: 1. Melaksanakan tugas perencanaan, penyelenggaraan,

pembinaan,

pengembangan, penyuluhan, bantuan/dukungan bidang pemanfaatan dan promosi teknologi tepat guna. 2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 3. Melakukan pengkajian pemasyarakatan dan penyebarluasan informasi teknologi tepat guna. 4. Mempersiapkan

bahan

pemberian

bimbingan

dan

petunjuk

pemanfaatan sumber daya alam dan promosi teknologi tepat guna. 5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan petujuk pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna. 6. Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan dan promosi sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi TTG. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


22


1.4 Sumber Daya Aparatur Adapun kondisi Sumber daya Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur BPMPD NO

KEPEGAWAIAN

1

Pegawai

2

PTT

ADM Perkantoran

JUMLAH

PERSENTASE

33

47.83 %

32

Kebersihan dan Keamanan

4

Jumlah

Jika

melihat

Pemberdayaan

pada

69

tingkat

Masyarakat

52.17 %

36

dan

Kepegawaian Pemerintahan

100.00 %

aparatur Desa

Badan

Kabupaten

Pelalawan, yang secara total berjumlah 69 orang, maka komposisi pegawai dengan rincian berjumlah 33 orang atau sekitar 47.83% dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 36 orang atau sekitar 52.17%

dari

mencerminkan

jumlah sumber

pegawai

secara

daya

aparatur

keseluruhan. yang

ada,

Hal

ini

memiliki

keseimbangan.


23


Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

PERSENTASE

1

Strata 3 (S-3)

-

-

2

Strata 2 (S-2)

06

18.18 %

3

Strata 1 (S-1)

20

62.50 %

4

Diploma 3

02

6.25 %

5

SLTA/SMK/KPAA

05

15.63 %

6

SLTP

-

-

7

SD

-

-

33

100.00 %

Jumlah

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, yang secara total berjumlah 33 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana, Master, berjumlah 26 orang atau sekitar 78.79% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, meski tetap akan terus ditingkatkan. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan NO

GOLONGAN

JUMLAH

PERSENTASE

1

Golongan I

-

-

2

Golongan II

03

9.38 %

3

Golongan III

24

75.00 %

4

Golongan IV

06

18.18 %

33

100.00 %

Jumlah

Sedangkan bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 pegawai Badan Pemberdayaan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

24


Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan terbanyak berada pada golongan III, berjumlah 24 orang atau (75.00%). Tabel 1.4 Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf NO

ESELON/STAF

JUMLAH

PERSENTASE

1

Esselon II

01

3.13 %

2

Esselon III

05

15.15 %

3

Esselon IV

11

34.38 %

4

Staf

16

50.00 %

33

100.00 %

Jumlah

Dari sejumlah 33 pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan; 5 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, serta 11 jabatan eselon IV, dan sisanya adalah staf. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. 1.5 Permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Dilihat dari Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan dapat di identifikasi beberapa permasalahan yaitu : 1. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur, baik kuantitas maupun kualitas.


25


2. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai dalam mendukung tugas dan fungsi. 3. Masih kurangnya pengetahuan Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 4. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal antar satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

terhadap

permasalahan

tersebut diatas, adalah : 1. Komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi maupun kuantitas. 2. Perbandingan jumlah pegawai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai. 3. Kurangnya pelatihan terhadap pegawai dalam bidang pemberdayaan baik pusat atau provinsi. 4. Keterbatasannya

pegawai

yang

dimiliki

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.6 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Laporan Kinerja (LKj) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang


26


dikerangkakan

dalam

suatu

sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah. Perjanjian

Kinerja

adalah

lembar/dokumen

yang

berisikan

komitmen pimpinan instansi terhadap target kinerja yang akan dilakukan instansinya untuk tahun berjalan kepada kepala daerah, dan selanjutnya setiap pejabat struktural, menuangkan perjanjian kinerja kepada pimpinan instansi terkait komitmen kinerja untuk satu tahun kedepan. Sistem Laporan kinerja (LKj) diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan

visi,

misi,

Pemberdayaan

Masyarakat

tujuan dan

dan

sasaran

Pemerintahan

strategis Desa

Badan

Kabupaten

Pelalawan. Laporan

Kinerja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan disusun sebagai perwujudan atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran – sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Laporan kinerja memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut ; (1) laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan

pertanggungjawaban

kinerja

kepada

seluruh

stakeholders. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

27


(2) laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah. 1.7 Sistematika Penulisan Dalam Laporan kinerja (LKj) ini disajikan data kegiatan maupun sumber

pembiayaan

yang

bersifat

strategis,

yaitu

data

kegiatan

pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD-P Tahun 2016. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam

kaitannya

Pemberdayaan

dengan

Masyarakat

tugas dan

pokok

dan

Pemerintahan

kewenangan Desa

Badan

Kabupaten

Pelalawan, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator input, output, dan outcome. Laporan kinerja (LKj) mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari sebagai berikut;


28


Uraian singkat masing-masing bab, yaitu ; Bab I

–

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II

-

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III

-

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

-

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu


29


PERENCANAAN KINERJA

BAB 2

2.1 Rencana Strategis Rencana

strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan kebijakan, program jangka menengah dan indikator kinerja, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan. Visi dan Misi Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan Visi dan Misi, sebagi berikut; Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan “MENJADI FASILITATOR DAN PENGGERAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU MASYARAKAT MANDIRI”

Adapun

Misi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, yaitu; 1. Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

SDM

aparatur

dalam

memberikan pelayanan baik di internal organisasi maupun pelayanan kepada publik. 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

30


3. Meningkatkan kualitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kelurahan. 5. Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

perekonomian

desa

dan

ekonomi masyarakat desa. 6. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi

kepada

pimpinan

instansi

yang

lebih

rendah

untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transfaransi dan kinerja aparatur. Dengan mengacu pada Rencana strategis Badan Pemberdayaan masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten

Pelalawan

telah

menyusun perjanjian kinerja tahun 2016, perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Penetapan perjanjian kinerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut ;


31


Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa No (1) 1

2

Sasaran Strategis (2) Terlaksananya standar pelayanan minimal organisasi

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

Indikator Kinerja (3) Tersedianya Materai Kelengkapan Dokumen Terpenuhi Kebutuhan Beban Listrik, Air dan Komunikasi Lengkapnya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Cakupan Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam Setahun Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Instalasi dan Penerangan Listrik Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Operasional Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Tenaga Pendukung Kelancaran Administrasi Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa

Target (4) 1000 Lembar

Cakupan pembangunan kantor desa/kelurahan yang fungsional sekabupaten pelalawan

Pembangunan 3 Kantor Desa, 3 Gedung serbaguna, 6 Pagar, 2 Turap, 7 Gapura, 5 Rehap kntr Desa, 7 paving blok. 1 Unit 1 Tahun 1 Tahun 2 Unit 1 Tahun

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terawatnya kendaraan dinas Terawatnya peralatan kantor

1 Tahun 2 Unit 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 32 orang 1 Tahun

3

Terlaksananya standar pelayanan minimal organisasi

Cakupan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal

9 Orang

4


Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Tersedia Renstra dan Renja Tersedia lakip

1 Dokumen


1 Dokumen 1 Dokumen

32


5

Tercapainya pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat

Meningkatkan pembinaan terhadap pokjanal posyandu Terwujudnya peran aktif masyarakat

6 Kecamatan

6


Terfasilitasinya UED SP dan BUMDes se kabupaten Pelalawan Terlatihnya pengurus BUMDes Meningkatnya pengetahuan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes

89 UED SP dan BUMDes 152 Orang 89 Kades

7

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan mandiri

Partisipasi Gotong royong masyarakat Terselenggaranya lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya lomba BBGRM Terlatihnya operator

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Terlatihnya tenaga Aset Desa Terwujudnya Desa yang mandiri Operasional tenaga pendamping PPIDK-M Masyarakat mandiri Tenaga operasional pendamping ADD Jumlah wartek yang berfungsi/aktif Terlaksananya lomba dan penguatan kelembagaan posyantekdes aktif Mengikuti gelar TTG tingkat nasional Mengikuti gelar TTG tingkat provinsi Riau Terciptanya desa mandiri energi terbarukan 8

9

Terwujudnya Tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang baik dan mandiri

Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

6 Kecamatan

1 Kegiatan 118 Desa/Keluraha n 65 Orang 12 Kecamatan 79 Orang 6 Kecamatan 12 Orang 39 Orang 12 Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 Kecamatan

Tercapainya pertanggung jawaban keuangan Terlaksananya program BPMPD Terlaksananya Rakor dan Sosialisasi program BPMPD Terlaksananya dengan baik ADD dan DD

104 Orang

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan desa melalui dakwah

1 Kegiatan


1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan

33


Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 1.709.661.411

APBD-P

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp 7.719.515.000

APBD-P

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rp

47.450.642

APBD-P

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Rp

61.435.000

APBD-P

Rp

160.180.000

APBD-P

6. Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Rp 1.081.426.530

APBD-P

7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 8. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Rp 5.728.233.200

APBD-P

Rp

651.455.000

APBD-P

9. Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama

Rp

242.208.400

APBD-P


34


BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP, Pengukuran kinerja menjadi dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

misi

Badan

Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan diatas setidaktidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Menurut ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,


35


Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran

kinerja

menyangkut

kegiatan

manajemen

khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Oleh sebab itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, yaitu disebut dengan Indikator Kinerja Utama, dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016, maka

Badan

Pemberdayaan

masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten Pelalawan telah menyusun indikator kinerja yang merupakan tolok

ukur

keberhasilan

organisasi

secara

menyeluruh

yang

menggambarkan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil capaian indikator kinerja utama yang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kedepan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten


Pelalawan

secara 36


konsisten dan kontiniu melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan, berikut ini indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama BPMPD No

Sasaran

IKU

1

Terpenuhinya kebutuhan 1.1 Swadaya masyarakat sarana dan prasarana terhadap program pemerintahan pemberdayaan desa/kelurahan masyarakat

2

Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

2.1

3

Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang baik dan mandiri

3.1

4

Meningkatnya Pengelola 4.1 SDA dan Meningkatnya Pemanfaatan TTG

4.2

Alasan/Sumber data

Mempercepat pembangunan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan Sumber data : -Laporanhasil monitoringdan evaluasi Jumlah lembaga ekonomi Mengentaskan kemiskinan di desa/kelurahan (LKM, masyarakat di pedesaan simpan pinjam, BUMDes Sumber data : dan lain-lain) dan -Peraturan GUBRI No. kesejahteraan rakyat yang 21 tahun 2012 telah mendapatkan -Laporanhasil monitoring bantuan pembinaan dan evaluasi Jumlah peserta pendidikan Membekali aparatur dan pelatihan pengurus pemerintahan desa dalam lembaga-lembaga pelayanan dan desa/kelurahan bagi pembangunan menuju desa peningkatan partisipasii mandiri kelembagaan di tingkat Sumber data : desa/kelurahan (orang) dan - PP 72 tahun 2005 penguatan -Laporan hasil monitoringdan evaluasi Posyantek Aktif Efisiensi, efektifitas dan sinergitas pembinaan tingkat kecamatan Sumber data : -SE Mendagri no. 413.5/498/PMD -Panduan pengelolaan Posyantek Warung Teknologi Efisiensi, efektifitas dan sinergitas pembinaan tingkat desa Sumber data : -Inpres no. 3 tahun 2001 -Permendagri no. 20 tahun 2010


37


3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Adapun target dan realisasi kinerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut ; Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja BPMPD Target capaian Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

Kecukupan Sarana/Prasarana Administrasi Pemerintahan Desa (%)

47

34

72,34

2

Jumlah Kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)

538

62

11,52

3

Persentase PKK aktif (%)

100

100

100

4

PKK aktif (%)

100

100

100

5

Persentase Posyandu Aktif (%)

100

99

99

35

-

-

538

62

11,52

118

63

53,38

8

9

113

118

100

85

6

7

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang)

8

Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)

9

Posyantek aktif

10

Warung Teknologi


38


Keterangan Pada tahun 2016 telah ditargetkan pencapaian indikator yaitu Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus Lembaga Desa/Kel sebanyak 538, Namun Realisasi Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus Lembaga Desa/Kel ditahun 2016 menurun menjadi 62 Peserta, disebabkan Capaian target 2016 tidak tercapai karena adanya Pengurangan anggaran sehingga yang dapat direalisasikan 62 Peserta. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di tahun 2015 tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut telah dihentikan oleh pemerintah pusat. Jumlah Lembaga ekonomi di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada no 7 adalah Lembaga UED-SP merupakan Lembaga yang dibentuk melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang pada tahun 2014 Program tersebut telah dihentikan Oleh Pemerintah Provinsi Riau, sehingga capaian target tahun 2016 tidak bisa terpenuhi. 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015  Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaannya yaitu secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Selama Tahun 2016, kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut ;


39


Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 NO

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

1

2

3

4

5

A

Belanja Tidak langsung

B

Belanja Langsung

I

1

2

3

Penyediaan Jasa surat menyurat

sumber daya air dan listrik

perizinan kendaraan dinas/operasional

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12

13

96.14

17,401,565,183.00

15,876,319,002.00

1,525,246,181.00

91.24

3,150,000.00

3,150,000.00

-

100.00

91,904,000.00

86,847,736.00

5,056,264.00

94.50

8,700,000.00

3,700,000.00

5,000,000.00

42.53

85,481,301.00

83,609,301.00

1,872,000.00

97.81

107,507,955.00

105,423,555.00

2,084,400.00

98.06

61,567,155.00

61,567,155.00

-

100.00

2,887,000.00

2,887,000.00

-

100.00

158,509,000.00

157,475,000.00

1,034,000.00

99.35

44,400,000.00

44,100,000.00

300,000.00

99.32

101,700,000.00

101,680,000.00

20,000.00

99.98

364,950,000.00

364,753,904.00

196,096.00

99.95

599,040,000.00

589,864,500.00

9,175,500.00

98.47

79,865,000.00

71,935,000.00

7,930,000.00

90.07

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

Penyediaan alat tulis kantor

11

129,416,448.00

Penyediaan jasa telekomunikasi

5

10

3,226,474,824.00

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9

3,355,891,272.00

Program pelayanan administrasi

4

8

Daya Serap % 6= 4:3

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa


40


II

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14

Pembangunan gedung kantor

15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16

7,287,515,000.00

5,821,529,782.00

1,465,985,218.00

79.88

250,000,000.00

242,000,000.00

8,000,000.00

96.80

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

20,000,000.00

19,900,000.00

100,000.00

99.50

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

45,000,000.00

44,585,156.00

414,844.00

99.08

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

66,700,000.00

64,397,030.00

2,302,970.00

96.55

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

50,300,000.00

50,300,000.00

-

100.00

III

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20

Pendidikan dan pelatihan formal

47,450,642.00

47,450,642.00

-

100.00

9,125,000.00

9,125,000.00

-

100.00

IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

25,900,000.00

16,900,000.00

9,000,000.00

65.25

23

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

26,410,000.00

14,410,000.00

12,000,000.00

54.56

V

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

30,000,000.00

30,000,000.00

-

100.00

130,180,000.00

121,790,000.00

8,390,000.00

93.56

24

25 VI

Sekretariat pokjanal posyandu Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

26

Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan

770,200,000.00

768,485,000.00

1,715,000.00

99.78

27

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan

149,231,530.00

148,225,900.00

1,005,630.00

99.33

28

Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro

161,995,000.00

156,360,000.00

5,635,000.00

96.52


41


VII

29

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Bulan bakti gotong royong Masyarakat

75,569,000.00

42,789,000.00

32,780,000.00

56.62

Lomba Desa/Kelurahan

219,405,000.00

202,228,000.00

17,177,000.00

92.17

Lomba BBGRM tingkat kabupaten

142,538,600.00

134,079,400.00

8,459,200.00

94.07

Penyusunan profil desa/kelurahan

55,710,000.00

55,285,000.00

425,000.00

99.24

Penataan dan pengelolaan aset desa

166,965,000.00

157,649,000.00

9,316,000.00

94.42

Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT)

166,105,600.00

162,405,600.00

3,700,000.00

97.77

Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)

2,934,400,000.00

2,926,525,000.00

7,875,000.00

99.73

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa

220,870,000.00

218,682,000.00

2,188,000.00

99.01

Penunjang kegiatan otonomi desa

682,205,000.00

682,205,000.00

-

100.00

38

Pelatihan penguatan kelembagaan wertek

101,434,000.00

97,723,900.00

3,710,100.00

96.34

39

Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes

417,550,000.00

389,576,093.00

27,973,907.00

93.30

Gelar teknologi tingkat nasional

246,870,000.00

214,929,289.00

31,940,711.00

87.06

Gelar teknologi tingkat provinsi Riau

169,081,000.00

156,035,000.00

13,046,000.00

92.28

Pengembangan desa mandiri energi terbarukan terintegrasi Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

129,530,000.00

119,800,300.00

9,729,700.00

92.49

211,325,000.00

209,014,000.00

2,311,000.00

98.91

109,730,000.00

103,901,000.00

5,829,000.00

94.69

30 31 32 33 34

35

36 37

40 41 42 VIII

43

44

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Perencanaan pengendalian dan pelaporan

45

Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD

208,170,000.00

204,875,000.00

3,295,000.00

98.42

46

Pendampingan pengelolaan keuangan desa

122,230,000.00

113,544,694.00

8,685,306.00

92.89


42


IX

47

Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa Total (BTL+BL)

242,208,400.00

242,008,400.00

200,000.00

99.92

20,757,456,455.00

19,102,793,826.00

1,654,662,629.00

92.03

 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 3.744.272.493,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 21.329.139.798 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program yang mencakup berbagai kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 NO

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Daya Serap %

1

2

3

4

5

6= 4:3

A

Belanja tidak langsung

B

Belanja Langsung

I

Program pelayanan administrasi

3.744.272.493

3.009.175.088

735.097.405

80,37

21.329.139.798

20.159.924.992

1.169.214.806

94,52

Perkantoran 1

Penyediaan Jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.750.000 79.200.000

8.300.000

3.750.000 57.427.365

3.000.000

21.772.635

5.300.000

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

90.195.444

90.195.444

-

5


83.826.110

83.662.510

163.600


43

100 72,51

36,14 100 99,80


6 7 8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

II

200.400.000

1.901.500

196.243.072

33.600.000

33.600.000

84.250.000

82.872.000

281.100.000

280.991.420

672.000.000

667.535.500

74.475.000

44.125.000

6.887.821.000

6.327.554.185

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

13

1.901.500

79.641.070

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

12

79.960.700

Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Program peningkatan sarana dan

319.630 -

4.156.928

1.378.000 108.580

4.464.500

30.350.000

99,60 100 97,93

100 98,36 99,96

99,34 59,25

prasarana aparatur 14


15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

28.000.000

28.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

79.500.000

79.500.000

-

100

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

18.000.000

18.000.000

-

100

13.800.000

13.800.000

-

100

75.965.000

75.963.406

1.594

100

298.862.000

295.385.000

3.477.000

8.875.000

8.875.000

-

244.730.000

228.992.000

15.738.000

93,57

236.055.000

222.568.000

13.487.000

94,29

16

17

18

19

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

20

Pelatihan Soft Skill Pegawai

IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

III

21

V 22

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Sekretariat pokjanal posyandu

23

Pelatihan kader pemberdayaan


560.266.815 -

44

91,87 100

98,84

100


24 VI

masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan Penguatan fungsi dan peran anggota BPD Program peningkatan promosi dan

235.460.000

227.960.000

7.500.000

52.499.500

51.499.500

1.000.000

903.430.000

903.025.000

405.000

99,96

243.620.160

224.224.800

19.395.360

92,04

314.724.500

301.109.500

13.615.000

95,67

221.620.000

181.686.000

39.934.000

81,98

235.184.500

220.046.500

15.138.000

93,56

259.470.000

204.359.000

55.111.000

78,76

160.085.000

112.610.000

47.475.000

70,34

631.490.000

602.534.000

28.956.000

95,41

4.037.145.000

4.032.315.000

4.830.000

99,88

529.130.000

510.962.936

18.167.064

96,57

834.645.000

833.237.000

1.408.000

99,83

121.935.000

81.842.000

40.093.000

67,12

254.133.000

245.430.000

8.703.000

96,58

476.225.084

430.903.984

45.321.100

90,48

279.370.000

228.854.800

50.515.200

81,92

173.987.000

146.985.000

27.002.000

84,48

203.915.000

179.033.200

24.881.800

87.80

284.211.400

263.171.400

21.040.000

92,60

96,81

kerjasama investasi 25

Kegiatan Pelalawan Expo

VII

29

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan Sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis BUMDes se Kabupaten Pelalawan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Bulan bakti gotong royong Masyarakat Lomba Desa/Kelurahan

30


31


32


33

Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)

26 27

VIII 28

34

35 36 37

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa Penunjang kegiatan otonomi desa

40

Penunjang MP3KI pola khusus PNPM mandiri pedesaan Pelatihan penguatan kelembagaan wertek Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes Gelar teknologi tingkat nasional

41


42


38 39

IX 43

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan


45

98,10


44 45 46 47 X

desa Perencanaan pengendalian dan pelaporan Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD Penunjang musyawarah pemilihan anggota BPD Pendampingan pengelolaan keuangan desa Program bimbingan dan kerukunan

93.425.000

83.281.000

10.144.000

89,14

427.185.000

411.775.000

15.410.000

96,39

54.730.000

52.230.000

2.500.000

95,43

415.880.000

408.594.000

7.286.000

98,25

301.072.900

298.672.900

2.400.000

21.329.139.798

20.159.924.992

1.169.214.806

hidup beragama 48

Penguatan peran Da’i Motivator

99,20

pembangunan Desa Total

3.1.3 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Terhadap capaian kinerja harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat capaian dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat dirumuskan analisa, baik terhadap keberhasilan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan, sehingga pada akhir tahun seluruh target dapat ditetapkan sesuai harapan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dicapai meliputi, Konsistensi pegawai dalam bekerja secara bersungguh sungguh, memiliki kemampuan yang kompeten maka Aparatur akan bekerja secara efektif dan efisien serta memiliki perencanaan yang matang dalam menentukan target kinerja. Dari keberhasilan yang dicapai BPMPD Kabupaten Pelalawan, masih adanya capaian target yang belum maksimal dalam mencapai


46

94,52


target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sumber Daya Manusia di Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan memiliki 33 pegawai negeri

sipil dan 32 tenaga honorer, dengan membandingkan jumlah aparatur di Badan

Pemberdayaan

masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten

Pelalawan terhadap banyak objek, maka keterbatasan Sumber Daya

Manusia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah. sehingga memerlukan kinerja yang ekstra untuk mencapai hasil yang di inginkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 3.1.5 Analisis Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah dibidang

pemberdayaan

Badan

Pemberdayaan

masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan memiliki 9 Program dan 47 Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud tersebut, sebagai berikut : I. Program pelayanan administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat - Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik - Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

47


- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran - Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor III. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD - Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja - Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan V. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa - Sekretariat pokjanal posyandu


48


- Pelatihan

kader

pemberdayaan

masyarakat

tingkat

madya

se

Kabupaten Pelalawan VI. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan - Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan - Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro VII. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Bulan bakti gotong royong Masyarakat - Lomba Desa/Kelurahan - Lomba BBGRM tingkat kabupaten - Penyusunan profil desa/kelurahan - Penataan dan pengelolaan aset desa - Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT) - Penunjang

program

percepatan

pembangunan

infrastruktur

Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M) - Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa - Penunjang kegiatan otonomi desa - Pelatihan penguatan kelembagaan wertek - Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes - Gelar teknologi tingkat nasional - Gelar teknologi tingkat provinsi Riau - Pengembangan desa mandiri energi terbarukan terintegrasi


49


VIII. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa - Perencanaan pengendalian dan pelaporan - Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD - Pendampingan pengelolaan keuangan desa IX. Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama - Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa

3.2 Realisasi Anggaran 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tabel 3.5 Realisasi Anggaran berdasarkan Program No

Program

Anggaran

Realisasi

Daya serap (%)

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,709,661,411.00

1,676,993,151.00

98.09

2

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

7,719,515,000.00

6,242,711,968.00

80.87

3


47,450,642.00

47,450,642.00

100.00

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61,435,000.00

40,435,000.00

65.82

5

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

160,180,000.00

151,790,000.00

94.76

6

Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

1,081,426,530.00

1,073,070,900.00

99.23

7

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

5,728,233,200.00

5,559,912,582.00

97.06


50


8

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

651,455,000.00

631,334,694.00

96.91

9

Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama

242,208,400.00

242,008,400.00

99.92

17,401,565,183.00

15,876,319,002.00

91.24

Total

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 20,757,456,455.00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 3,355,891,272.00 dan Belanja Langsung (BL) Rp 17,401,565,183.00 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program yang mencakup berbagai kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut : Tabel 3.6 Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan NO

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

1

2

3

4

5

A

Belanja Tidak langsung

B

Belanja Langsung

I

1

2

3

4

Daya Serap % 6= 4:3

3,355,891,272.00

3,226,474,824.00

129,416,448.00

96.14

17,401,565,183.00

15,876,319,002.00

1,525,246,181.00

91.24

3,150,000.00

3,150,000.00

-

100.00

91,904,000.00

86,847,736.00

5,056,264.00

94.50

8,700,000.00

3,700,000.00

5,000,000.00

42.53

85,481,301.00

83,609,301.00

1,872,000.00

97.81

Program pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor


51


5


6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8

9

10

11

12

13

II

107,507,955.00

105,423,555.00

2,084,400.00

98.06

61,567,155.00

61,567,155.00

-

100.00

2,887,000.00

2,887,000.00

-

100.00

158,509,000.00

157,475,000.00

1,034,000.00

99.35

44,400,000.00

44,100,000.00

300,000.00

99.32

101,700,000.00

101,680,000.00

20,000.00

99.98

364,950,000.00

364,753,904.00

196,096.00

99.95

599,040,000.00

589,864,500.00

9,175,500.00

98.47

79,865,000.00

71,935,000.00

7,930,000.00

90.07

7,287,515,000.00

5,821,529,782.00

1,465,985,218.00

79.88

250,000,000.00

242,000,000.00

8,000,000.00

96.80

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14


15

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

20,000,000.00

19,900,000.00

100,000.00

99.50

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

45,000,000.00

44,585,156.00

414,844.00

99.08

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

66,700,000.00

64,397,030.00

2,302,970.00

96.55

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

50,300,000.00

50,300,000.00

-

100.00

III


20

Pendidikan dan pelatihan formal

47,450,642.00

47,450,642.00

-

100.00

9,125,000.00

9,125,000.00

-

100.00

IV

21

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


52


22

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

25,900,000.00

16,900,000.00

9,000,000.00

65.25

23

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

26,410,000.00

14,410,000.00

12,000,000.00

54.56

V

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

30,000,000.00

30,000,000.00

-

100.00

130,180,000.00

121,790,000.00

8,390,000.00

93.56

24

25 VI

Sekretariat pokjanal posyandu Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

26

Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan

770,200,000.00

768,485,000.00

1,715,000.00

99.78

27

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan

149,231,530.00

148,225,900.00

1,005,630.00

99.33

28

Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro

161,995,000.00

156,360,000.00

5,635,000.00

96.52

VII

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

75,569,000.00

42,789,000.00

32,780,000.00

56.62

Lomba Desa/Kelurahan

219,405,000.00

202,228,000.00

17,177,000.00

92.17


142,538,600.00

134,079,400.00

8,459,200.00

94.07


55,710,000.00

55,285,000.00

425,000.00

99.24


166,965,000.00

157,649,000.00

9,316,000.00

94.42

Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT)

166,105,600.00

162,405,600.00

3,700,000.00

97.77

Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)

2,934,400,000.00

2,926,525,000.00

7,875,000.00

99.73

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa

220,870,000.00

218,682,000.00

2,188,000.00

99.01

Penunjang kegiatan otonomi desa

682,205,000.00

682,205,000.00

-

100.00

Pelatihan penguatan kelembagaan wertek

101,434,000.00

97,723,900.00

3,710,100.00

96.34

Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes

417,550,000.00

389,576,093.00

27,973,907.00

93.30

Gelar teknologi tingkat nasional

246,870,000.00

214,929,289.00

31,940,711.00

87.06

29 30 31 32 33 34

35

36 37 38 39 40

Bulan bakti gotong royong Masyarakat


53


41 42 VIII

43

44


169,081,000.00

156,035,000.00

13,046,000.00

92.28


129,530,000.00

119,800,300.00

9,729,700.00

92.49

211,325,000.00

209,014,000.00

2,311,000.00

98.91

109,730,000.00

103,901,000.00

5,829,000.00

94.69

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Perencanaan pengendalian dan pelaporan

45

Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD

208,170,000.00

204,875,000.00

3,295,000.00

98.42

46

Pendampingan pengelolaan keuangan desa

122,230,000.00

113,544,694.00

8,685,306.00

92.89

242,208,400.00

242,008,400.00

200,000.00

99.92

20,757,456,455.00

19,102,793,826.00

1,654,662,629.00

92.03

IX

47

Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa Total (BTL+BL)

KETERANGAN :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dialokasi

anggaran sebesar Rp. 1,709,661,411 dengan realisasi anggaran Rp. 1,676,993,151

atau

98.09%

dan

memiliki

sisa

anggaran

Rp.

32,668,260. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik, meliputi penyediaan peralatan atau sarana komunikasi untuk penyelenggaraan operasional kantor. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, digunakan untuk membayar pajak atau memperpanjang masa STNK yang bertujuan mampu memperlancar urusan dinas selama 1 tahun.


Kegiatan

Penyediaan

54


jasa kebersihan kantor, Kegiatan penyediaan Alat tulis kantor, terlaksananya kegiatan ini berjalan dengan baik karena pendistribusian Alat tulis kantor ke Sekretariat dan Bidang serta peran aktif aparatur dalam menggunakan ATK sudah baik. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Adapun bahan bacaan yang terealisasi adalah langganan surat kabar dan majalah yang dibayarkan sangat selektif untuk berlangganan dan publikasi Pajak Daerah. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, digunakan untuk Makan dan Minum Rapat serta Makan Minum Tamu. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keLuar Daerah, meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah yang mencakup wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan belanja perjalanan dinas ke luar daerah. Kegiatan penyediaan jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran, digunakan untuk pembayaran honorer yang terdiri dari 32 orang Honorer Dinas. Kegiatan penunjang panitia pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran tersebut diatas merupakan salah satu wujud efisiensi dalam pelaksanaannya. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dialokasi anggaran sebesar Rp. 7,719,515,000 dengan realisasi anggaran Rp. 6,242,711,968

atau

80.87%

dan

memiliki

sisa

anggaran

Rp

1,476,803,032. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan

pembangunan

gedung

Kantor,

Kegiatan

pengadaan

kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala


55


rumah jabatan, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasi anggaran sebesar Rp. 47,450,642 dengan realisasi anggaran Rp. 47,450,642 atau 100 % Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran Pelatihan/kursus singkat dan perjalanan dinas luar daerah, Kegiatan ini berjalan sesuai yang diharapkan. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan dialokasi anggaran sebesar Rp. 61,435,000 dengan realisasi anggaran Rp. 40,435,000 atau 65.82 % dan terdapat sisa anggaran Rp 21,000,000 sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Penyusunan Rencana strategis dan Rencana Kerja dan Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dialokasi anggaran sebesar Rp. 160,180,000 dengan realisasi anggaran Rp. 151,790,000 atau 94.76 % dan terdapat sisa anggaran Rp 8,390,000. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Madya Se-Kabupaten Pelalawan.


56


6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program dialokasi

Pengembangan

anggaran

sebesar

Lembaga

Ekonomi

Rp.1,081,426,530

Pedesaan

dengan

realisasi

anggaran Rp.1,073,070,900 atau 99.23 % dan terdapat sisa anggaran Rp 8,355,630. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdesaan, untuk kegiatan pendamping dalam ragka memfasilitasi desa dalam pelaksanaan perekonomian masyarakat melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam serta memfasilitasi aparat desa dalam pendirian/Pembentukan BUMDes. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan, untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan kelembagaan dan keuangan

BUMDes.

Kegiatan

Pelatihan

Kepala

Desa

dalam

Pengelolaan Lembaga keuangan Mikro. 7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan desa dialokasi anggaran sebesar Rp. 5,728,233,200 dengan realisasi anggaran Rp. 5,559,912,582 atau 97.06% dan memiliki sisa anggaran Rp 168,320,618. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan

adanya

sisa

Kegiatan

bulan

bakti

gotong

royong

masyarakat, bertujuan Menumbuh kembangkan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa dalam upaya pelestarian secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

57


Lomba

Desa/Kelurahan,

Pemerintahan

bertujuan

Desa/kelurahan

Memotivasi dalam

masyarakat

upaya

dan

peningkatan

perkembangan Desa/kelurahan menuju Desa/kelurahan mandiri dan sejahtera

dengan

melakukan

evaluasi

tingkat

perkembangan

Desa/kelurahan. Kegiatan Lomba BBGRM Tingkat kabupaten, Kegiatan Penyusunan profil Desa dan Kelurahan, digunakan untuk pelatihan operator, pembayaran honor pokja kabupaten, pokja kecamatan dan operator kelurahan. Kegiatan Penataan dan pengelolaan Aset Desa, Kegiatan

Sinkronisasi

Sistem

Manajemen

Pembangunan

Desa

Terpadu(PDT), Kegiatan Penunjang program percepatan pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan Mandiri (PPIDK-M),

Kegiatan Program

nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Desa, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka monitoring dan pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 6 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan Gelar teknologi tepat guna Tingkat Nasional, Kegiatan Gelar teknologi tepat guna Tingkat Provinsi Riau, Kegiatan Lomba dan Penguatan Kelembagaan Posyantekdes, Kegiatan Pelatihan penguatan Kelembagaan Wartek dan Pengembangan Desa Mandiri Energi Terbarukan Terintegrasi. 8. Program peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa Program peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa dialokasi anggaran sebesar Rp.651,455,000 dengan realisasi anggaran Rp. 631,334,694 atau 96.91% dan memiliki sisa anggaran Rp 20,120,306. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Bidang pengelolaan Keuangan desa, Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

58


bertujuan untuk mengikuti kegiatan musrenbang kecamatan, Monitoring dan

Evaluasi

kegiatan

serta

Pelaporan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan berupa laporan tahunan. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program BPMPD, diikuti oleh peserta dari desa dan kelurahan sebanyak 2 orang, dimana tujuan dari Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program BPMPD, untuk mempercepat informasi ke Desa dan Kelurahan, sehingga mempercepat proses pembangunan di Desa. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. 9. Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama Program Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama pada Kegiatan penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa dialokasi anggaran sebesar Rp 242,208,400 dengan realisasi anggaran Rp 242,008,400 atau 99.92% dan memiliki sisa anggaran Rp. 200,000. Kegiatan

ini

berjalan

sesuai

apa

yang

diharapkan,

Sehingga

terpenuhinya kader Da’I pembangunan desa, Supaya Da’I motivator untuk dapat meningkatkan perannya ditengah tengah masyarakat seperti mengajak masyarakat mengsukseskan program pembangunan Pemda dan menyampaikan informasi pembangunan.


59


PENUTUP

BAB 4 KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan tahun 2016. Secara umum, sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100%. Hal ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2016, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana kinerja dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian

dijabarkan

lebih

lanjut

dalam

rencana

kinerja

dengan

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu sehingga hasil yang dicapai dapat dievaluasi dan diukur secara lebih akurat.


60


2. Meningkatkan

efisiensi,

efektivitas

dan

keekonomisan

pelaksanaan

kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 3. Mekanisme

pengumpulan

data

kinerja

akan

diperbaiki

sehingga

pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan kinerja yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan dengan hasil kinerja baik di tingkat regional maupun nasional untuk mengukur hasil yang dicapai. 4. Lebih meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai kinerja yang optimal. 5. Mengefektifkan penggunaan anggaran agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat Desa secara optimal. 6. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. 7. Merekrut sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Sebagai akhir kata, segenap aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan mengharapkan

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah tahun 2016 ini dapat menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.


61

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN

Recommend Documents