BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA. Laporan AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Laporan

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015

Ringkasan Eksekutif

LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capain kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta Tugas Pembantuan kepada masyarakat dan beberapa kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dapat disusun dengan lebih baik. Mudah-mudahan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih.

Medan,

Maret 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. AMRAN UTHEH, M. AP PEMBINA UTAMA MADYA Nip.19590910 198712 1 001

Page i

Ringkasan Eksekutif


Ringkasan Eksekutif

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta Tugas Pembantuan. Dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017, memiliki Visi yaitu: “Terwujudnya Otonomi Desa/Kelurahan dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Sumatera Utara”, diwujudkan melalui Misi yang kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015. Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama 20132017. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017. Dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Adapun ringkasan berdasarkan target dan capaian tahun 2015 adalah sebagai berikut: No 1

2

Enam Sasaran Strategis dalam mencapai Tujuan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Indikator Kinerja Utama (Renstra 2013-2017) Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer. Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek,

Page ii

Tahun 2015 Target

Realisasi

Capaian

66 Orang

66 Orang

90,95%

66 Orang

66 Orang

98,75%

300 Orang

300 Orang

96,33%

33 Desa/Kel Terbaik

33 Desa/Kel Terbaik

95,63%

1.000 Desa

1.000 Desa

99,37%

Ringkasan Eksekutif

3

4

Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Pasca Bencana melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

5

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa

6

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna


Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Cakupan Penerapan PNPMMPd

Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa Jumlah Posyantekdes yang berfungsi Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek

26 Kab. Lokasi PNPM-MPd


86,82%

26 Kab/Kota Lokasi PNPM-MPd 100 Orang

26 Kab/Kota Lokasi PNPM-MPd 100 Orang

100%

50 Orang

50 Orang

76,83%

33 Kab/Kota (400 Kelompok)


87%

2 Desa Binaan 33 Kab/Kota

2 Desa Binaan 33 Kab/Kota

92,05%

50 Orang

50 Orang

97,62%

1 Kab/Kota

86,41%

1 Kegiatan 4 Kabupaten

67,71% 86,56%

33 Kab/Kota

96,03%

100%

57,38%

Untuk merealisasikan keuangan rata-rata capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun 2015 yaitu sebesar 89,83%. Pencapaian tersebut akan diuraikan dalam dokumen LAKIP Tahun 2015 yang memuat hasil analisis serta evaluasi dituangkan secara keseluruhan dengan menggambarkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu sesuai Rencana Strategis

Page iii

Ringkasan Eksekutif


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 20132017. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Medan,

Maret 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

Page iv

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB 1

:

PENDAHULUAN

Latar Belakang ............................................................................................ 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi .................................................................... 2 Struktur Organisasi .....................................................................................3 Sumberdaya Manusia ................................................................................. 11 Sistematika Penyajian Laporan .................................................................... 12

Bab 2

:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis ...................................................................................... 13 Visi ..................................................................................................... 13 Misi ..................................................................................................... 14 Tujuan ................................................................................................ 14 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................. 16 Arah Kebijakan dan Strategis ................................................................ 18 Program/Kegiatan ................................................................................ 19 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................................................... 20

Bab 3

: AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja ....................................................................... 22 Capaian Kinerja Sasaran 1 .......................................................................... 24

Sasaran 1 ............................................................................................ 24 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 ............................................... 26 Capaian Kinerja Sasaran 2 .................................................................... 30 Sasaran 2 ............................................................................................. 30 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 ............................................... 32 Capaian Kinerja Sasaran 3 .................................................................... 35 Sasaran 3 ............................................................................................. 35 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 ............................................... 38 Capaian Kinerja Sasaran 4 .................................................................... 39 Sasaran 4 ............................................................................................. 39 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 ............................................... 43 Capaian Kinerja Sasaran 5 .................................................................... 46 Sasaran 5 ............................................................................................. 46 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 ............................................... 47 Capaian Kinerja Sasaran 6 .................................................................... 49 Sasaran 6 ............................................................................................. 49 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 ............................................... 52 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan .................................................................. 54 Analisis Capaian Kinerja Tujuan ................................................................... 55 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 58

Bab 4

:

PENUTUP

Kesimpulan .......................................................................................... 59 Saran .................................................................................................. 59

Lampiran

BAB 1 Pendahuluan Latar Belakang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Sumberdaya Manusia Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika Penyajian Laporan


Bab

1 Pendahuluan Latar Belakang Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja (Pasal 5, ayat (2) Permen PAN & RB No 29 tahun 2010). Beberapa alasan mengapa banyak instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya sehingga tidak/belum tahu tingkat kinerja yang dicapai, karena pada umumnya instansi pemerintah: 1.

Belum jelas perumusan tujuan (goal).

2.

Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.

3.

Belum mempunyai indikator mengukur keberhasilannya.

kinerja

untuk

Page 1

*** Tahukah Anda Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.



4.

Belum berani menetapkan target-target organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

kinerja

sebagai

5.

Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

bentuk komitmen

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik sedangkan LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Kedudukan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan *** Tahukah Anda Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sangat Sumatera Utara, Tugas Badan Pemberdayaan tergantung pada kualitas dokumen perencanaan yang telah Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi ada seperti Renstra dan Renja termasuk dokumen RPJMD serta dokumen penganggaran seperti RKA SKPD, KUA, Sumatera Utara adalah melaksanakan penyusunan PPAS dan DPA termasuk APBD dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi antara lain: 1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

4.

Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;

5.

Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan ekstemal; dan

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Page 2



Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

Kepala Badan Sekretaris Kasubbag Umum

Jabatan Fungsional

Kabid Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya

Kasubbag Keuangan

Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Kasubbag Program

Kabid Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kasubbid Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kasubbid Kelembagaan

Kasubbid Ekonomi Keluarga

Kasubbid Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA)

Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan

Kasubbid Pengembangan Sosial Budaya

Kasubbid Produksi dan Ketahanan Pangan

Kasubbid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dibawah ini dapat kita lihat uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, antara lain: Kepala Badan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan, dan Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi sebagai berikut: Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

Page 3



Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; Melaksanakan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; Melaksanakan pelayanan administrasi internal dan eksternal bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai Standar yang ditetapkan. Sekretaris Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam bidang administrasi umum / ketata usahaan, kerumah tanggaan / umum / barang / perlengkapan, kepegawaian, analisis jabatan, administasi keuangan, dan pengelolaan perpustakaan, program dan kegiatan, evaluasi kinerja pengembangan organisasi serta produk-produk hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Badan memiliki fungsi antara lain : Perencanaan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternal administrasi Badan, serta pengelolaan dan pengendalian penggunaanya; Perencanaan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usul bendahara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS di lingkungan Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Perencanaan program dan kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, sistem kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, produk hukum dan perpustakaan Badan, sesuai dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan , sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data, perencanaan pembaharuan dan peningkatan sistim penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi umum / barang / perlengkapan dan perjalanan dinas serta, peningkatan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin, analisis jabatan dan kesejahteraaan pegawai; Menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang / perlengkapan dan perjalanan dinas, administrasi kepegawaian, penegakan

Page 4



disiplin, kesejahteraan pegawai ditetapkan;

sesuai ketentuan dan standar yang

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya; Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya; dan Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, antara lain : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan dan peningkatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Menyusun belanja tidak langsung, menyelenggarakan administasi keuangan baik langsung maupun tidak langsung dan membuat laporan keuangan tahunan serta pengajuan usul bendahara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan pengkajian RKA dan DPA serta pengadaan kebutuhan barang/perlengkapan dan administrasi keuangan dan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya; Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bagian Program Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas, sebagai berikut : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk perencanaan program dan kegiatan serta peningkatan kemantapan dan pengembangan organisasi / kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan produkproduk hukum Badan; Mengkoordinasikan penyiapan konsep rencana program, indikator kinerja, RENSTRA, LAKIP, LPPD, RPJMD, Evaluasi Program pembaharuan dan peningkatan sistem kerja dan pemantapan kinerja di lingkungan Badan, penerapan evaluasi pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Mengelola perpustakaan dan dokumentasi Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bidang tugasnya;

Sekretaris Badan, sesuai

Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidang tugasnya; dan Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Page 5



Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi, antara lain : Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar dalam pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas antara lain: Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar kelembagaan, ketatalaksanaan, kerjasama, sarana administrasi, perencanaan, pengadaan, pengelolaan prasarana fisik/aset, penggalian, penetapan dan pengutipan sumber keuangan desa/kelurahan serta pengangkatan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban aparatur desa/kelurahan; Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan tata pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan aparat desa/kelurahan, sesuai standar yang ditetapkan; Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data tentang penataan dan pengelolaan prasarana fisik, penggalian sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan memiliki tugas sebagai berikut: Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk monitoring dan evaluasi pemerintahan desa / kelurahan kelembagaan, ketatalaksanaan, sarana administrasi, perencanaan, pengadaan, pengelolaan prasarana fisik/aset, penggalian, penetapan dan pengutipan sumber keuangan desa/kelurahan serta pengangkatan, tugas, tanggungjawab dan kewajiban aparatur desa/kelurahan;

Page 6



Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengendalian, monitoring dan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan kelembagaan, ketatalaksanaan, sarana administrasi, perencanaan, pengadaan, pengelolaan prasarana fisik/aset, penggalian, penetapan dan pengutipan sumber keuangan desa/kelurahan serta pengangkatan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban aparatur desa/kelurahan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan – ketentuan dan standar dalam pembinaan kelembagaan dan pengembangan sosial budaya; Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kelembagaan dan pengembangan sosial budaya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Kepala Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, pemantapan sistem pendataan potensi desa/kelurahan, dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; Pelaksanaan Sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, pemantapan sistem pendataan potensi desa/kelurahan, dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Page 7



Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya Kepala Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas, yaitu : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelestarian lembaga adat dan budaya, anak dan remaja, perlindungan tenaga kerja perdesaan, pemberdayaan perempuan, pemantapan ketahanan keluarga dan PKK serta kesejahteran masyarakat; Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelestarian lembaga adat dan budaya, anak dan remaja, perlindungan tenaga kerja perdesaan, pemberdayaan perempuan, pemantapan ketahanan keluarga dan PKK serta kesejahteran masyarakat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga dan produksi ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga memiliki fungsi sebagai berkut : Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuanketentuan dan standar pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga dan produksi ketahanan pangan; Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga dan produksi ketahanan pangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Ekonomi Keluarga Kepala Sub Bidang Ekonomi Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :

Page 8



Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar bantuan pembangunan, pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal, usaha ekonomi keluarga; Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi bantuan pembangunan, pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal, usaha ekonomi keluarga sesuai standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan Kepala Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas, yaitu : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengembangan lembaga keuangan mikro, produksi dan pemasaran, serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat; Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro, produksi dan pemasaran, serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempuyai tugas membantu Kepala Badan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), mempunyai fungsi sebagai berikut: Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan ketentuan dan standar dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG); Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);

Page 9



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan. Kepala Sub Bidang Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) Kepala Sub Bidang Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) mempunyai tugas, sebagai berikut : Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pengelolaan sumber daya pantai dan pesisir, sumber daya daratan, sarana dan prasarana; Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pengelolaan sumber daya pantai dan pesisir, sumber daya daratan, sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan; Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) memiliki tugas, antara lain: Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengkajian Teknologi Tepat Guna, kerjasama Teknologi Tepat Guna, pemasyarakatan dan bantuan Teknologi Tepat Guna dan evaluasi Teknologi Tepat Guna; Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengkajian Teknologi Tepat Guna, kerjasama Teknologi Tepat Guna, pemasyarakatan dan bantuan Teknologi Tepat Guna dan evaluasi Teknologi Tepat Guna sesuai standar yang ditetapkan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya; Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Page 10



Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Sumberdaya Manusia Dalam menjalankan organisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara (Bapemmas & Pemdes Provsu) didukung oleh pegawai sebanyak 89 orang (per 31 Desember 2014) dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu : 1. Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jumlah (Orang)

Jenis Kelamin Kaban

1 2

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 1

Sekretariat 23 11 34

Bid I 8 7 15

Total

Bid II 9 7 16

Bid III 7 5 12

Bid IV 5 6 11

53 36 89

2. Berdasarkan Pendidikan No

Jumlah (Orang)

Pendidikan Kaban

1 2 3 4 5 6 7

SD SMP SMU D-III S1/D-IV S2 S3 Jumlah

Sekretariat 1 1

1 17 13 3 34

Bid I 5 1 5 4 15

Total

Bid II 1 5 6 4 16

Bid III 5 2 4 1 12

Bid IV 8 3 11

1 1 40 3 31 13 89

3. Berdasarkan Golongan No

Jumlah (Orang)

Golongan Kaban

1 2 3

IV III II

Sekretariat 1 1

Jumlah

4 21 9 34

Bid I 3 8 4 15

Total

Bid II 4 11 1 16

Bid III 1 8 3 12

Bid IV 1 8 2 11

14 56 18 89

4. Berdasarkan Jabatan No

Jumlah (Orang)

Jabatan Kaban

1 2 3

Eselon II Eselon III Eselon IV

Sekretariat 1

1 3

Page 11

Bid I 1 2

Total

Bid II 1 2

Bid III 1 -

Bid IV 1 2

1 5 9

Sistematika Penyajian Laporan 4 5

Fungs Umum Fungs Teknis Jumlah


1

4

3

3

1

3

15

Sistematika Penyajian Laporan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dengan sistematika sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif, ringkasan garis besar ruang lingkup muatan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara serta sistematika penyajian laporan. Bab 2 Perencanaan dan Perjajian Kinerja, terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari pengukuran capaian kinerja, evaluasi capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Bab 4 Penutup, Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Page 12

BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Rencana Strategis Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Arah Kebijakan dan Strategis Program/Kegiatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja (PK)


Bab

2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja.

1. Visi Dengan mengacu pada Visi Provinsi Sumatera Utara serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai Renstra Bapemmas & Pemdes Provinsi Sumatera Utara tahun 20132017, Bapemmas & Pemdes Provsu memiliki visi.

*** Tahukah Anda Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah “ Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera “

“ Terwujudnya Otonomi Desa/Kelurahan dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Sumatera Utara ” Visi tersebut mencerminkan kondisi obyektif tentang Otonomi Desa, Keberadaan Masyarakat dan Partisipatif Masyarakat dalam perjalanan 5 (lima) tahun kedepan Bapemmas & Pemdes Provsu. yang disinergikan dalam suatu sistem menuju arah kebijakan program dan kegiatan yang utuh, yaitu: a.

*** Tahukah Anda

Otonomi Desa, merupakan salah satu tujuan yang Visi adalah suatu gambaran akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra pemantapan kerangka aturan / regulasi ; pemantapan yang ingin diwujudkan instansi kelembagaan pemerintahan Desa; Pemantapan pemerintah. Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa; dan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.

Page 13



b.

Keberdayaan Masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup perdesaan dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.

c.

Partisipatif Masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. *** Tahukah Anda Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

2. Misi Sedangkan Misi yang tertuang dalam Renstra Bapemmas & Pemdes Provsu 2013-2017, didasari oleh isu-isu strategis dan penjabaran Visi dari Bapemmas & Pemdes Provsu sebagai wujud cita-cita penggerak perubahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga diambil suatu kebijaksanaan dalam ketetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: 1.

Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

2.

Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

3.

Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat;

4.

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan

5.

Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pendaya gunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan perdesaan.

*** Tahukah Anda Misi Pemprovsu ada 5 (lima), yaitu : 1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi; 2. Membangun dan meningkatkan kwalitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional; 3. Meningkatkan kwalitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah; 4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan 5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

3. Tujuan Penetapan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahun 2013-2017, meliputi:

Page 14

*** Tahukah Anda Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.



1.

Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;

2.

Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

3.

Memantapkan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana;

4.

Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan;

5.

Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;

6.

Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna;

7.

Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara; dan

8.

*** Tahukah Anda Tema Tujuan dari Renstra Bapemmas & Pemdes Provsu 2013-2017 adalah “mewujudkan ekonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.”

Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional. *** Tahukah Anda Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk dapat melakukan pengukuran capaian tujuan perlu ditetapkan suatu indikator kerja tujuan utama. Adapun indikator kinerja tujuan utama yang ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara TUJUAN Mewujudkan Ekonomi Desa dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi. 2. Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan. 3. Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer. 4. Keterpaduan

Program

Page 15

dan

Kegiatan

masuk

Desa

dan


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi. 5. Cakupan penerapan PNPM-MPd. 6. Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). 7. Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu. 8. Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek. 9. Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat. 10. Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa. 11. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi. 12. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek.

4. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) a.

Sasaran Strategi

*** Tahukah Anda Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

Sasaran yang akan dicapai sesuai Rencana Strategi (RENSTRA) Bapemmas & Pemdes Provsu telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategi sebagai penjabaran dari kegiatan yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, yaitu: 1.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

2.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dalam pembangunan desa;

3.

Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

4.

Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;

5.

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa;

6.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;

7.

Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan

Page 16


8.

b.


Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkungan perdesaan dan regional.

*** Tahukah Anda Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakankebijakan dan program-program

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja dari Sasaran Strategi yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapemmas & Pemdes Provsu. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategi yang termuat dalam Rencana Strategi Bapemmas & Pemdes Provsu Tahun 2013-2017, sebagaimana pada Tabel 2.2. Tabel 2.2

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara SASARAN STRATEGIS 1

2

3

4

5

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi.

2.

Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan.

1.

Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer.

2.

Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi.

Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Pasca Bencana melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

1.

Cakupan Penerapan PNPM-MPd.

2.

Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

1.

Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu.

2.

Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek.

1.

Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat.

2.

Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar



Page 17


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa.

6


1.

Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.

2.

Jumlah Pembangunan Sarana dan Permukiman dan Perdesaan melalui Pelatihan, Koordinasi dan Bintek.

Prasarana Orientasi,

5. Arah Kebijakan dan Strategis Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017, serta memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, maka kebijakan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diarahkan pada upaya: 1.

Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan/Desa yang demokratis melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Administrasi dan Kelembagaan Desa;

2.

Memantapkan peran Lembaga Kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajeman pembangunan partisipatif serta memantapkan sistem pendataan profil Desa/Kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa/Kelurahan dan pengembangan kebijkan daerah;

3.

Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana;

4.

Mendorong peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera;

5.

Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6.

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha Desa, serta pengembangan pasar desa;

7.

Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan; dan

8.

Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Page 18


6.


Program/Kegiatan *** Tahukah Anda Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu Sebagai tindak lanjut kebijakan strategis untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau diatas, maka ditetapkan target-target beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama rencana capaian prioritas, yang secara dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu langsung untuk mendukung baik kebijakan prioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

1. Prioritas Nasional Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan target capaian prioritas Tahun 2015, yang dilaksanakan melalui kegiatan dukungan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan pelatihan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembinaan sosial budaya lokal, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Prioritas Bapemmas & Pemdes Provsu Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan target capaian prioritas 2015, yang dilaksanakan melalui beberapa program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, program nasional pemberdayaan masyarakat pola pengembangan kecamatan melalui kerjasama antar desa serta pengembangan desa tertinggal. *** Tahukah Anda Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Page 19



Perjanjian Kinerja Sesuai dengan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa “semua pimpinan instansi pemerintah membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat”. Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan Perjanjian Kinerja atau disebut dengan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 mencakup unit Eselon II sampai dengan Eselon IV dan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, *** Tahukah Anda tanggal 11 Mei 2015. Penetapan Kinerja Eselon Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen II dan Eselon IV sebagaimana dituangkan pada antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar Tabel 2.3 dan lampiran. penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana dituangkan dalam LAKIP.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Eselon II pada Bapemmas & Pemdes Provsu Tahun 2015 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1


Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi.

66 Orang


66 Orang


300 Orang

2


Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi. 3

Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Pasca Bencana melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat


33 Desa/Kel Terbaik 1.000 Desa

26 Kab. Lokasi PNPM-MPd 26 Kab/Kota Lokasi PNPM-

Page 20



Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

MPd Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

4



100 Orang

50 Orang 33 Kab/Kota (400 Kelompok) 2 Desa Binaan

5


Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan, Bintek

33 Kab/Kota


50 Orang

Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa. 6



1 Kab/Kota 1 Kegiatan

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi, Bintek.

4 Kabupaten 33 Kab/Kota

*** Tahukah Anda Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia

Page 21

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6

Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan


Bab

3 Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa output maupun outcome. Indikator tujuan menginformasikan capaian kinerja sampai tahun ke-tiga sesuai periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017. Capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

*** Tahukah Anda Pengukuran Kinerja mencakup : 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) darimasing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan 2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bapemmas & Pemdes Provsu Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan

Page 22

TARGET

REALISASI

%

66 Orang

66 Orang

90,95

66 Orang

66 Orang

98,75


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Kelurahan


Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer

300 Orang

300 Orang

96,33

Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi

33 Desa/Kel Terbaik

33 Desa/Kel Terbaik

95,63

1.000 Desa

1.000 Desa

99,37

Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd)

Cakupan Penerapan PNPM-MPd



86,82

26 Kab/Kota Lokasi PNPM-MPd



Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu

Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa

Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat

100

100 Orang

100 Orang

100

50 Orang

50 Orang

76,83



87

2 Desa Binaan

2 Desa Binaan

92,05

33 Kab/Kota

33 Kab/Kota

57,38

50 Orang

50 Orang

97,62

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

86,41

1 Kegiatan

1 Kegiatan

67,71

4 Kabupaten

4 Kabupaten

86,56

Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

Jumlah Posyantekdes yang berfungsi

Jumlah Pembangunan Sarana dan

Page 23


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek

33 Kab/Kota

33 Kab/Kota

96,03

Capaian Kinerja Akuntabilitas capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015, tanggal 11 Mei 2015. Pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

IKU

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi

66 Orang

66 Orang

90,95


66 Orang

66 Orang

98,75

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut : 1.

Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa Konsolidasi serta Inventarisasi melalui kegiatan Temu dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dengan target 66 Capaian pada indikator tersebut adalah :

Page 24

dan Kelurahan melalui Bintek dan Karya dan Wisata Karya Kepala Desa diikuti oleh Kepala Desa/Lurah di orang.



a. Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi didalam Program peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dengan peserta sebanyak 45 orang, sebagaimana Tabel 3.3. Tabel 3.3 Pelaksanaan Temu Karya Kepala Desa dan Lurah Terbaik Provinsi dan Terbaik I Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2015 TEMPAT Putra Mulia Hotel Jl. Gatot Subroto No.62 MEDAN

JUMLAH DESA TERBAIK

JUMLAH LURAH TERBAIK

JUMLAH KETUA TPPKK

JUMLAH KETUA LPM

11 orang

4 orang

14 orang

15 orang

JUMLAH KETUA BPD 1

Orang

b. Memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat dan Terbaik I Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara atas keberhasilan dalam perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara. c. Meningkatkan motivasi dan kreativitas serta kinerja Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan pola pembinaan dan fasilitasi desa dan kelurahan. 2.

Fasilitasi Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan yang diikuti oleh Pejabat yang menangani secara teknis penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan dan operator komputer dengan target 66 orang. Capaian pada indikator tersebut adalah : a. Fasilitasi Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan didalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan peserta sebanyak 50 orang, sebagaimana Tabel 3.4. Tabel 3.4 Pelaksanaan Teknis Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KABUPATEN/KOTA Tapanuli Utara Tapanuli Selatan Toba Samosir Humbang Hasundutan Samosir Pak-Pak Bharat Serdang Bedagai Dairi Batubara Asahan Labuhanbatu Selatan

Page 25

JUMLAH PESERTA 1 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Labuhanbatu Utara Labuhanbatu Mandailing Natal Deli Serdang Langkat Karo Padangsidempuan Medan Tebing Tinggi Binjai Tanjung Balai Sibolga Provinsi Sumatera Utara Jumlah

2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang 9 Orang 50 Orang

b. Bimbingan teknis kelompok kerja penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan provinsi sumatera utara tahun 2015 bertujuan untuk penyelenggaraan dan pemantapan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan berbasis web/on line tahun 2015 sebagai sumber informasi yang akurat, komprehensif dan integral untuk penentuan kebijakan pembangunan desa dan kelurahan. c. Sedangkan tujuan bimbingan teknis kelompok kerja penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan adalah untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan dan memberi solusi pemecahannya dalam rangka untuk mengikuti informasi dalam pengambilan kebijakan. 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

SASARAN


INDIKATOR KINERJA UTAMA

UKURAN

2013

2014

2015

Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi

Target Realisasi Capaian

66 Org 90,95 45 Org

Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan


66 Org 98,75 50 Org

Page 26

2016

2017


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Penilaian desa/kelurahan melalui perlombaan desa dan kelurahan merupakan evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah daerah bersama masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Perlombaan desa dan kelurahan merupakan kompetisi dan evaluasi keberhasilan pembangunan di desa dan kelurahan yang bersifat mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Desa dan kelurahan yang berpatisipasi dalam perlombaan tersebut diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan lainnya sesuai kondisi dan keuangan pemerintah daerah. Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sumatera utara berupa piagam penghargaan dan hadiah bagi desa/kelurahan terbaik tingkat provinsi serta piagam penghargaan bagi desa/kelurahan yang ikut berpatisipasi dalam perlombaan desa/kelurahan tingkat provinsi sumatera utara. Disamping bentuk penghargaan diatas dari pemerintah provinsi sumatera utara mengundang kepala desa dan lurah terbaik tingkat provinsi dan terbaik I kabupaten/kota se-sumatera utara untuk mengikuti temu karya yang dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke-70 dan acara kegiatan kenegaraan lainnya.

Profil Desa Pembangunan membutuhkan data dasar sebagai landasan untuk penyusunan rencana pembangunan hingga evaluasi kinerja dari hasil pembangunan. Melalui konsep basis data desa sebagaimana ditunjukkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Data kini dikumpulkan dari tingkat desa, dengan upaya pelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pendayagunaan data oleh kelompok kerja (pokja) Profil Desa dan Kelurahan dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil pengumpulan dan analisis data kini tersaji secara Online melalui website untuk pengisian data profil desa dan kelurahan, beralamat pada hyyp://prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/. Untuk menunjang pengisian data tersebut, diselenggarakan pula serangkaian asistensi di pusat dan provinsi, yang kenyataannya sampai ke kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Di samping itu, dialokasikan dana dekonsentrasi dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, pelatihan dan pengisian data. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama asistensi meliputi pembentukan kelompok kerja profil desa dan kelurahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan lainnya ialah alokasi penganggaran untuk kegiatan profil desa dan kelurahan. Dalam konteks tersebut dikembangkan motivasi pengisian data profil desa dan kelurahan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Kemudian dilakukan komunikasi yang intensif untuk pengisian dan penanganan masalah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

Page 27



pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara melalukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan. Dari evaluasi diketahui berbagai permasalahan. secara hierarkis, masalah utama ialah rendahnya pendanaan untuk kelompok kerja profil desa dan kelurahan (pokja) dan pengumpulan data. Proses-proses pelaksanaan profil desa dan kelurahan menjadi tugas pokok dan fungsi pokja di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Akan tetapi belum seluruh wilayah tersebut menyusun pokja. Di samping itu, pada pokja yang telah terbentuk tidak selalu disertai dukungan dana untuk melaksanakan program kerja. Akibatnya pokja tidak melaksanakan tugas pokoknya berupa pengumpulan data dan pemasukannya ke dalam website profil desa dan kelurahan. Permasalahan berikutnya ialah rendahnya keterjangkauan listrik dan internet di Desa. Kelemahan ini berpengaruh terhadap kegiatan pemasukan data ke dalam Website profil desa dan kelurahan. Pada saat ini keleluasaan untuk memasukkan data dan mengeditnya hanya berlaku di tingkat desa. Ketiadaan listrik dan internet di desa mengakibatkan kesulitan pokja di tingkat desa untuk memasukkan datanya. Selanjutnya diketahui masih rendahnya Sosialisasi Permendagri 12/2007 di Kabupaten/Kota. Permendagri tersebut berisikan hierarki Organisasi Pengelola Profil Desa dan Kelurahan, tugas dan pokok masing-masing tingkatan organisasi, tahapan pelaksanaan kegiatan, seluruh kuesioner untuk mengumpulkan data, dan seluruh pengolahan serta analisis data. Akan tetapi dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tidak ditemukan pemaknaan setiap pertanyaan kuesioner, sehingga hal-hal semacam ini perlu dilatihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Konsekuensi berikutnya ialah belum digunakannya hasil analisis data profil desa dan kelurahan untuk perencanaan pembangunan. Sebagai langkah awal dalam pembangunan desa dan kelurahan, maka perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan berbasis pada data-data yang valid dan mutakhir. Hal ini seharusnya dapat di penuhi oleh profil desa dan kelurahan. Akan tetapi berbagai permasalahan dalam input, proses dan publikasi diatas mengakibatkan data-data yang telah tersusun belum digunakan sebagai basis kuantitatif bagi perencanaan pembangunan. Disamping berbagai masalah yang bersumber dari dalam prosedur Profil Desa dan Kelurahan, terdapat pula berbagai pengaruh dari faktor luar. Pemekaran wilayah ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi berkonsekuensi pada perubahan data dalam Profil Desa dan Kelurahan. Wilayah baru tidak memiliki basis data lama, sementara validitas data dari wilayah lama berkurang karena tidak sesuai lagi dengan batas-batas geografi yang terakhir. Hal ini membutuhkan pengumpulan data dan pemasukannya kembali ke dalam website profil desa dan kelurahan. Di sisi lain, seringkali muncul adanya pemekaran wilayah, namun mengalami kesulitan dalam pembangunan, karena tidak didukung dengan Potensi Riil. Hal ini menunjukkan bahwa pengisian profil desa dan kelurahan sebaiknya digunakan sebagai basis data untuk penilaian dan persetujuan pemekaran wilayah. Dengan cara demikian proses pengambilan keputusan dilakukan melalui basis data yang akurat. Harapannya basis data tersebut dapat digunakan untuk merancang proses pemekaran wilayah yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan menyadari berbagai simpulan tersebut, maka masih perlu diperhatikan bahwa substansi dan analisis data profil desa dan kelurahan relevan dalam penyusunan profil daerah, serta perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Akan tetapi disadari masih adanya permasalahan dalam aspek kapasitas personil, prasarana pendukung dan pendanaan. Oleh sebab itu dibutuhklan kegiatan pelatihan yang berkelanjutan, terutama dalam pengisian dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan.

Page 28



Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan serta permasalahan pembangunan di setiap Desa dan Kelurahan. Berikutnya ialah manfaat mengukur status kemajuan dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan Swadaya ke Swakarya menuju Swasembada.

Page 29



Sasaran 2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa 2.1. Capaian Kinerja Sasaran 2 Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

IKU

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

CAPAIAN


300 Orang

300 Orang

96,33

Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi.

33 Desa/Kel Terbaik

33 Desa/Kel Terbaik

95,63

1.000 Desa

1.000 Desa

99,37

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut : 1.

Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi Masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer dengan target 300 orang. Capaian pada indikator tersebut adalah : a.

Fasilitasi Pelatihan yang diberikan bagi Masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer didalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan yang dilakukan melalui Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP sesuai dengan surat mendagri yang diikuti oleh aparatur BPMPD kabupaten/kota dan ketua atau yang mewakili komisi A DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan peserta sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, sebagaimana Tabel 3.7. Tabel 3.7 Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan turunannya Tingkat Provinsi Sumatera Utara NO 1 2 3 4 5 6 7

KABUPATEN/KOTA Tapanuli Selatan Gunung Sitoli Tapanuli Tengah Humbang Hasundutan Dairi Nias Selatan Nias Utara

BPMD 2 1 2 3 2 2 2

Org Org Org Org Org Org Org

Page 30

PESERTA KETUA KOMISI A DPRD 2 Org 1 Org 1 Org 1 Org

SKPD PROVINSI -

Akuntabilitas Keuangan 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2.

LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Mandailing Natal Labuhanbatu Selatan Padangsidempuan Serdang Bedagai Labuhanbatu Asahan Langkat Tapanuli Utara Pakpak Bharat Nias Barat Labuhanbatu Utara Toba Samosir Karo Deli Serdang Padang Lawas Utara Samosir Batubara Simalungun SKPD Provinsi Jumlah

1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org 43 Orang

1 Org 1 Org 2 Org 2 Org 2 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 2 Org 21 Orang

30 Org 30 Orang

b.

Mensosialiasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c.

Menyamakan persepsi dan membangun komitmen dalam implementasi pokok-pokok kebijakan tentang desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan peraturan daerah terkait desa dan pemilihan kepala desa.

Fasilitasi Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan Sistem Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi dengan target 33 Desa/Kel Terbaik dan 1.000 Desa. Capaian pada indikator tersebut adalah : a.

Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan Sistem Perencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi didalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang dilakukan melalui kegiatan Penilaian Desa/Kelurahan Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang diikuti oleh juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, sebagaimana Tabel 3.8. Tabel 3.8 Penetapan Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO

DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

JUARA

A 1 2 3 4 5 6

DESA Pematang Johar Simbara Ulak Tano Sisobambowo Pematang Serai Gudang Garam

Labuhan Deli Tara Bintang Simangambat Mandrehe Barat Tanjung Pura Bintang Bayu

Deli Serdang Humbahas Paluta Nias Barat Langkat Sergai

I II III Harapan I Harapan II Harapan III

B 1 2

KELURAHAN Tanjung Marulak Hilir Sei Sikambing B

Rambutan Medan Sunggal

Tebing Tinggi Medan

I II

Page 31

Akuntabilitas Keuangan 3 4


Aek Muara Pinang Bunga Tanjung

Sibolga Selatan Datuk Bandar Timur

Sibolga Tanjung Balai

III Harapan I

b.

Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah proses pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan motivasi masyarakat, mengembangkan swadaya gotong royong masayarkat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terwujud dalam pembangunan yang terwujud dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan/pelestarian pembangunan di desa dan kelurahan.

c.

Perlombaan desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan setiap tahun secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

d.

Wakil desa dan kelurahan berprestasi dalam perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diberikan penghargaan untuk mengikuti rangkaian acara HUT proklamasi kemerdekaan RI dan acara-acara lain yang diadakan setiap tahun yang sifatnya memperkuat integrasi dan memiliki arti yang sangat penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, disamping itu sebagai wadah pertukaran informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan para wakil desa dan kelurahan serta stimulus bagi desa dan kelurahan disekitarnya.

2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

SASARAN

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer. Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif

UKURAN

2013

2014

2015


300 Org 96,33 94 Org

Target

33 Desa/Kel 95,63 3 Desa/Kel Terbaik

Realisasi Capaian

Page 32

2016

2017


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 RUU tentang Desa mulai disusun pada tahun 2007 dan pembahasan penyempurnaan terhadap draft RUU tersebut dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2009 melalui forum konsultasi dengan pakar/akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparatur daerah, dan Stakeholder lainnya. Pada tahun 2012 Rancangan Undang-Undang tentang Desa tersebut dalam proses pembahasan di DPR RI, dan baru tanggal 18 desember 2013 Undang-Undang tentang Desa telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 pada Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014. Sebagai tindaklanjut dan implementasi dari Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014, telah disahkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 akan menuntun Pemerintah dan Pemerintah Desa dalam tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dapat memberi panduan penatakelolaan keuangan dan aset desa. Kedua peraturan pemerintah dimaksud akan dirinci secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri memungkinkan implementasi kebijakan desa semakin terarah dan terukur.

Lembaga Kemasyarakatan Sesuai denga Visi Bapemmas & Pemdes Provsu yaitu “Terwujudnya Otonomi Desa/Kelurahan dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Sumatera Utara” yang mana telah menopang pula Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wujud dari keberdayaan masyarakat tersebut telah diaktualisasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Terkait dengan penguatan terhadap desa ada 3 (tiga) hal pokok yaitu : (1) Memperkuat dan mendayagunakan perangkat Pemerintah Lokal, karena tanpa itu tidak akan jalan pemerintahannya; (2) Memperkuat Lembaga Kemasyarakatan, karena melalui kelembagaan tersebut proses kegiatan pembangunan dimulai; dan (3) Masyarakat itu sendiri yang harus diperkuat dalam artian memberdayakannya. Untuk menjaga proses penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah telah menyediakan serangkaian landasan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Sesuai bunyi Pasal 212 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan Wadah Partisipasi Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, jenis Lembaga Page 33



Kemasyarakatan terdiri dari : (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK); (2) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK); (3) Lembaga Adat; (4) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; (5) RT/RW; (6) Karangtaruna; dan (7) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. Penataan dan Penguatan Kapasitas Lembagaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan sangat penting, terutama untuk meningkatkan kedudukan dan peran lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara masih menemukan masalah dalam Penataan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang pada umumnya belum adanya basis kerja yang terarah, mengingat program dan kegiatan yang ada belum sepenuhnya melibatkan peran Lembaga Kemasyarakatan di samping itu Alokasi Dana untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan masih sangat minim dan belum sepenuhnya mendapat perhatian baik dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dengan adanya alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan secara nyata melalui peningkatan Kapasitas Pengurus maupun Anggota Lembaga Kemasyarakatan. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah : 1.

Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat meningkatkan peran dalam fungsi Lembaga Kemasyarakatan secara nyata melalui Peningkatan Kapasitas Pengurus maupun Anggota Lembaga Kemasyarakatan.

2.

Untuk penyiapan masyarakat dan lembaga masyarakat maka perlu diberikan pelatihan bersifat manajemen terutama dalam menjaga pelestarian dan sumberdaya lokal. Setelah itu baru menjalin kerjasama dengan Lembaga/Institusi yang bergerak di bidang Teknologi dengan memberikan paparan bahwa Desa mempunyai Wilayah atau Masyarakat yang siap untuk menerima teknologi agar teknologi yang diberikan dapat lebih berkembang, kemudian diidentifikasi sumberdaya yang ada.

Page 34



Sasaran 3 Dukungan pengentasan daerah tertinggal melalui pemantapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd) 3.1. Capaian Kinerja Sasaran 3

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 3 Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

IKU

TAHUN 2015


Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

TARGET

REALISASI

CAPAIAN



86,82



100

100 Orang

100 Orang

100

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja utama cakupan penerapan PNPM-MPd dengan target di 26 Kabupaten Lokasi PNPM-MPd. Dalam evaluasi pelaksanaannya, realisasi capaian kinerja sasaran pada kegiatan ini melalui 2 indikator kinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut : 1.

Jumlah Cakupan Penerapan PNPM-PMd dengan target 26 Kab/Kota. Capaian pada indikator tersebut adalah: a.

Fasilitasi Cakupan Penerapan PNPM-MPd dengan kegiatan yang dilakukan meliputi : (1) Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan (2) Bimbingan Teknis bagi Penanggungjawab Operasional Kecamatan (Pjo Kecamatan), sebagaimana Tabel 3.11. Tabel 3.11 Cakupan Penerapan PNPM-MPd Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KABUPATEN Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan

JUMLAH KECAMATAN 10 23 14 20 15 16 3 23

Page 35

DESA 80 135 94 110 84 78 19 139

KEGIATAN 93 143 104 130 90 93 19 194


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Humbang Hasundutan Pakpak Bharat Samosir Serdang Bedagai Batubara Padang Lawas Padang Lawas Utara Gunungsitoli Nias Barat Nias Utara Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Nias Selatan

10 9 7 15 12 10 8 9 17 7 12 9 6 8 11 3 3 18

53 35 41 101 111 42 27 52 77 59 69 61 48 76 74 22 24 115

53 42 46 119 163 47 32 75 108 103 79 66 56 89 105 30 31 120

298

1829

2236

b.

Pemantapan pemahaman tentang latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

c.

Pemantapan tugas pokok dan fungsi penanggungjawaban operasional kegiatan (PJOK) Kecamatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

d.

Hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sampai dengan 27 Desember 2014 telah menghasilkan capaian kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.12. Tabel 3.12

e.

61,26% 38,74% 59,42% 40,58% 58,52% 41,48% 52,83% 47,17% 47,62% 52,38% 45,71% 54,29% 44,87% 55,13% 43,90% 56,10% 35,06% 64,94% 34,62% 65,38% 22,22% 77,78% 21,05% 78,95% 18,75% 81,25% 14,58% 85,42% 12,16% 87,84% 4,17% 95,83% 3,48% 96,52% 0,00% 100,00%

64,55%

LABUHAN BATU SELATAN

NIAS SELATAN

LABUHAN BATU UTARA

NIAS UTARA

GUNUNGSITOLI

NIAS

NIAS BARAT

PAKPAK BHARAT

SAMOSIR

SERDANG BEDAGAI

KARO

TOBA SAMOSIR

DAIRI

HUMBANG HASUNDUTAN

SIMALUNGUN

MANDAILING NATAL

PADANG LAWAS

LANGKAT

TAPANULI TENGAH

35,45%

74,58% BATUBARA

25,42%

76,60% TAPANULI SELATAN

TAPANULI UTARA

23,40%

82,14%

Grafik MDST TA 2014

17,86%

85,15% DELI SERDANG

14,85%

87,77% ASAHAN

12,23%

89,47%

10,53%

LABUHAN BATU

PADANG LAWAS UTARA

4,92%

95,08%

Hasil Capaian Pelaksanaan PNPM-MPd Tahun 2014

Mereflesikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pemantapan peningkatan keterpaduan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku serta masyarakat pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa dan Kecamatan. Page 36


f.

2.


Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lokal serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan dan Desa.

Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dengan target 100 orang. Capaian pada indikator tersebut adalah: a.

Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dengan kegiatan yang dilakukan melalui Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MPd) didalam Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola Pengembangan Kecamatan melalui Kerjasama antar Desa yang diikuti oleh Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sumatera Utara, didalam Program Nasional Pemberdayaan masyarakat pola Pengembangan Kecamatan melalui Kerjasama Antar Desa dengan peserta sebanyak 100 (seratus) orang, sebagaimana Tabel 3.13. Tabel 3.13 Pelatihan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM-MPd Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KABUPATEN/KOTA Asahan Batubara Dairi Deli Serdang Simalungun Humbang Hasundutan Padang Lawas Utara Langkat i Mandailing Natal Karo Samosir Pakpak Bharat Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Padang Lawas Toba Samosir Jumlah

JUMLAH ORANG 8 4 4 6 6 6 5 8 7 4 5 4 7 6 8 5 8 100

b.

Peningkatan pemahaman tentang latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan PNPM-MPd melalui UPK sebagai pengelola program.

c.

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengurus UPK dalam pengelolaan Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa.

d.

Peningkatan Kapasitas Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam merencanakan pengelolaan Dana Bergulir dan Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang memperoleh Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNMP-MPd.

e.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus UPK Kecamatan dalam mengelola dan penanganan pinjaman bermasalahan.

Page 37



f.

Meningkatkan pengetahuan pengurus UPK Kecamatan dalam mengelola administrasi pembukuan dan keuangan.

g.

Meningkatkan penguatan dan pengembangan kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan.

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

SASARAN Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan Penerapan PNPM-MPd

UKURAN

2013

Target

2015 26 Kab. Lokasi PNPM-MPd 26 Kab. Lokasi PNPM-MPd 86,82 100

Realisasi Capaian Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

2014

Target

100 Orang

Realisasi Capaian

100 100 Orang

Page 38

2016

2017



Sasaran 4 Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat 4.1. Capaian Kinerja Sasaran 4 Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

IKU

TAHUN 2015


Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek

TARGET 50 Orang

REALISASI 50 Orang

CAPAIAN 76,83



87

2 Desa Binaan

2 Desa Binaan

33 Kab/Kota

33 Kab/Kota

92,05 57,38

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut : 1.

Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu dengan target 50 orang, 33 Kab/Kota (400 kelompok) dan 2 Desa Binaan. Capaian pada indikator tersebut adalah : a. Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Pelaksanaan Bangdesmadu dengan kegiatan yang dilakukan meliputi : (1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke-XLIII Tahun 2015; (2) Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan (3) Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU). b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke-XLIII Tahun 2015 dilaksanakan melalui beberapa tahapan : -

Pembinaan langsung kelapangan lokasi Desa/Kelurahan Binaan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara berupa Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan di 10 (sepuluh) Desa Binaan dengan kegiatan antara lain : Tertib Administrasi PKK, Kelompok UP2K, Pemanfaatan Lahan Perkarangan (HATINYA PKK), Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), PKDRT, Posyandu, Lingkungan Bersih Sehat (LBS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), PKK-KBKesehatan dan PT P2W-KSS.

Page 39


-


Pelaksanaan Rapat persiapan Kegiatan Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota seSumatera Utara di laksanakan di Aula Bapemmas & Pemdes Provsu pada tanggal 13 Mei 2015 dan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Provinsi di laksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di lapangan Sepak Bola Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu sedangkaan untuk Tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015 di Desa Kolongan Kecamatan, Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

c. Adapun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi/Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam rangka Menyongsong Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) Ke 43 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2015, sebagaimana Tabel 3.16. Tabel 3.16 Penetapan Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Administrasi PKK, PKDRT, UP2K PKK, Pemanfaatan Tanah Pekarangan (HATINYA PKK), Pemanfaatan Hasil TOGA Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 NO A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. D.

KELURAHAN/DESA

KECAMATAN

KOTA/KABUPATEN

PERINGKAT

Tertib Administrasi PKK Mabar Hilir Tambangan Aek Muara Pinang Durian Padang Halaban Bandar Labuhan Adian Nangka Pardamean Ajibata Nanggar Jati Hutapadang

Medan Deli Padang Hilir Sibolga Selatan Sei Balai Aek Kuo Tanjung Morawa Siempat Nempu Ajibata Arse

Medan Tebing Tinggi Sibolga Batubara Labura Deli Serdang Dairi Tobasa Tapsel

Terbaik I Terbaik II Terbaik III Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Pencegahan KDRT Sumber Jaya Besar Selat Lancang Jati Makmur Dadimulyo Sisobohili Tonasea Beringin Kampung Baru Kaban Tengah Lumban Sitorus

Siantar Martoba Medan Labuhan Datuk Bandar Timur Binjai Utara Kisaran Barat Hili Duhu Beringin Bilah Barat STTU JAHE Parmaksian

Pematang Siantar Medan Tanjung Balai Binjai Asahan Nias Deli Serdang Labuhanbatu Pakpak Bharat Tobasa

Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan II

UP2K PKK Karya Jaya Aek Habil Perjuangan Pergajahan Kanan Huta Aru Sosopan Tebing Linggahara Sipirok Godang Silimakuta Baringin

Rambutan Sibolga Selatan Teluk Nibung Bintang Bayu Sosopan Bilah Barat Sipirok Tinada Parlilitan

Tebing Tinggi Sibolga Tanjung Balai Sergai Palas Labuhanbatu Tapsel Pakpak Bharat Humbahas

Terbaik I Terbaik II Terbaik III Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Pemanfaatan Tanah Perkarangan (HATINYA PKK) 1. Binjai Estate Binjai Selatan Binjai 2. Kem Tani Medan Tuntungan Medan

Page 40

Terbaik I Terbaik II

Akuntabilitas Keuangan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Bandar Sakti Aman Damai Durian Gunung Serawan Turpuk Sihotang Bantu Nanggar Huta Lontung Pemanfaatan Hasil TOGA Puwodadi Sidorejo Pujidadi Keramat Gajah Lasara Sawo Sibukare Siabal-abal Narumonda 2

Bajenis Serapi Medang Deras Bandar Masilam Harian Batang Onang Muara

Tebing Tinggi Langkat Batubara Simalungun Samosir Palas Taput

Terbaik III Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Batunadua Medan tembung Binjai Selatan Galang Sawo Tarabintang Sipahutar Narumonda

Padangsidempuan Medan Binjai Deli Serdang Nias Utara Humbahas Taput Tobasa

Terbaik I Terbaik II Terbaik III Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II

d. Bangdes Madu merupakan kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu dengan sasaran kegiatan letak geografis desa berkedudukan didaerah terpencil serta sulit dijangkau, kondisi infrastruktur dan sosial ekonomi kurang memadai dan kegiatan investasi juga produksi masih minim. Strategi yang dilakukan dalam dalam pelaksanaan Bangdes Madu antara lain : fasilitasi pengelolaan BUMDes, meningkatkan sarana-prasarana produksi, pengelolaan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa, pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, lokasi desa binaan Bangdes Madu Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2005 s.d 2016 sebagaimana Tabel 3.17. Tabel 3.17 Lokasi Desa Binaan Bangdes Madu Provinsi Sumatera Utara NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DESA Hinai Kanan Pagar Batu Motung Gambus Laut Paluh Sibaji Sitoluhuta Kuala Lama Siborutorop Nenassiam Simpang Empat Teluk Meku Paropo I Raya Huluan Tanjung Asri Sialang Taji Lae Langge Mandarsih Lintong Julu Sibaganding Kwala Musam Gunung Selamat

KECAMATAN

KABUPATEN

Hinai Sipaholon Ajibata Lima Puluh Pantai Labu Pangururan Pantai Cermin Paranginan Medang Deras Bulan Baru Babalan Silahisabungan Raya Sei Dadap Kualuh Selatan Sitellu Tali Medang Deras Lumbanjulu Girsang SB Batang Serangan Bilah Hulu

Langkat Tapanuli Utara Toba Samosir Asahan Deli Serdang Samosir Serdang Bedagai Humbahas Batubara Karo Langkat Dairi Simalungun Asahan Labura Pakpak Bharat Batubara Toba Samosir Simalungun Langkat Labuhanbatu

Page 41

TAHUN BINAAN 2005-2006 2005-2006 2006-2007 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2008-2009 2008-2009 2009-2010 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2014-2015 2014-2015 2015-2016


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Sosor Dolok

2.

Harian

Samosir

2015-2016

Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan, Bintek dengan target 33 Kab/Kota.

Capaian pada indikator tersebut adalah: a.

Fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender dan peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek kegiatan yang dilaksanakan Penilaian Desa/Kelurahan PT P2W-KSS Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan peserta perangkat dan kader-kader PKK Desa/Kelurahan dan pengurus kelembagaan Desa/Kelurahan beserta masyarakat dengan kategori 6 (enam) pemenang Desa tingkat Kabupaten dan 3 (tiga) pemenang Kelurahan tingkat Kota di dalam 33 Kab/Kota seSumatera Utara, sebagaimana Tabel 3.18 dan Tabel 3.19. Tabel 3.18 Hasil Pelaksana Terbaik Desa Program Terpadu Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT P2W-KSS) Kategori Kabupaten Tahun 2015

NO 1 2 3 4 5 6

PERINGKAT Juara I Juara II Juara III Harapan I Harapan II Harapan III

DESA Talawi Saba Hotang Parbuluan II Dolok Sanggul Kwala Musam Hilimbowo Kare

KECAMATAN

KABUPATEN

Benteng Barumun Parbuluan Simangumban Batang Serangan Alasa Talumuzoi

Batubara Padang Lawas Dairi Tapanuli Utara Langkat Nias Utara

NILAI 84,50 83,45 82,20 81,50 80 79

Tabel 3.19 Hasil Pelaksana Terbaik Kelurahan Program Terpadu Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT P2W-KSS) Kategori Kota Tahun 2015 NO 1 2 3

PERINGKAT Juara I Juara II Juara III

KELURAHAN

KECAMATAN

KOTA

T S Mandala III Pintu Langit Jahe Pinang Mancung

Medan Denai PSP Angkola Julu Bajenis

Medan Padangsidempuan Tebing Tinggi

NILAI 83 82 81

b.

Memacu perangkat dan kader-kader PKK yang ada di Desa/Kelurahan dan juga pengurus kelembagaan Desa/Kelurahan beserta masyarakat Desa/Kelurahan agar dapat menata Desa/Kelurahan masing-masing maupun meningkatkan kreatifitas masyarakat Desa/Kelurahan terutama warga binaan yang berada di Desa/Kelurahan PT P2W-KSS sehingga masyarakat mengetahui suatu kegiatan melalui bimbingan dan pembinaan yang diberikan Dinas/Instansi terkait yang ada di Kabupaten/Kota dan akhirnya masyarakat dan warga binaan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sendirinya ekonomi masyarakat dan warga binaan yang dulunya rawan Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan sekarang sudah mengalami peningkatan.

c.

Hasil dari pada penilaian/evaluasi Pelaksana Terbaik Desa/Kelurahan PT P2W-KSS yang telah dievaluasi oleh Tim maka dihasilkan juara-juara terbaik dengan kategori Kabupaten Juara I, II, III dan kategori Kota Juara I, II dan III masing-masing mendapat bantuan stimulan untuk sarana dan prasarana Kantor Kepala Desa yang

Page 42



diserahkan pada Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 44 tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada setiap tahunnya jatuh pada bulan Mei di salah satu Kabupaten yang menjadi Tuan Rumah peringatan bulan bhakti gotong royong tingkat Provinsi Sumatera Utara dan untuk juara I kategori Kabupaten diikut sertakan menghadiri Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Nasional yang dilaksanakan pada bulan Mei minggu ke tiga atau ke empat beralokasi di salah satu Provinsi yang bersedia menjadi tuan rumah untuk tingkat Nasional.

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4


SASARAN Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bintek

UKURAN

2013

Target

Realisasi

Capaian Target Realisasi Capaian

2014

2015

2016

2017

50 Orang 33 Kab/Kota 2 Desa Binaan 50 Orang 33 Kab/Kota 2 Desa Binaan 76,83 87 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 57,38

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gerakan PKK yang dilaksanakan secara Nasional sejak tanggal 27 Desember 1972, telah mendapat pengakuan dan penghargaan baik Dalam Negeri maupun dari Badan Internasional, perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Gerakan ini mengispirasi kaum perempuan khususnya untuk bersama-sama saling bahu membahu memberikan yang terbaik terhadap peningkatan keberdayaan keluarga. Dalam rangka memantapkan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan gerakan PKK telah diterbitkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Page 43



Gerakan ini mengispirasi kaum perempuan khususnya untuk bersama-sama saling bahu membahu memberikan yang terbaik terhadap peningkatan keberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga menjadi penting sebagai modal untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, tawuran warga dan sikap-sikap buruk bangsa lainnya. Keberadaaan PKK menjadi sangat penting dan lebih strategis sebagai perekat antara fungsifungsi Kemasyarakatan dan fungsi-fungsi Pemerintahan. PKK melakukan kerja nyata dalam pengembangan Posyandu, Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan sikap mental khususnya bagi Anak dan Remaja serta Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan trafficking/perdagangan anak, Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, pemahaman tentang Pangan yang beragam, bergizi dan berimbangan serta disebarluaskannya pengertian “Hatinya PKK”. Menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasillitas teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara percepat 10 Program Pokok PKK melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan rapat-rapat konsultasi. Dengan cara demikian, anggota PKK akan memiliki kematangan pikiran dan kemampuan yang cukup dalam menyukseskan kehidupan keluarga serta akan dapat berperan lebih maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. PKK memberikan perhatian khusus kepada posyandu, sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar. Ditemukannya kasus gizi buruk dan kurang gizi di berbagai daerah, mengingatkan kita semua bahwa sesuatu kegiatan/program tidak hanya selesai setelah waktu kegiatan berakhir tetapi semua kegiatan perlu ditindak lanjuti melalui pemantauan dan pembinaan , begitu seterusnya. Posyandu merupakan garda terdepan pemberian layanan kepada masyarakat dan dalam pencapaian target pembangunan Millenium (MDGs). Sejak dicanangkan Posyandu pada tahun 1986 telah turut menyumbang terhadap penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi melalui pemantauan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan, kelahiran sampai dengan anak berusia 5 tahun atau balita. Penimbangan bayi dan balita di Indonesia sebanyak 78% dilaksanakan di Posyandu (Riskesdas 2007). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara kira perlu menindaklanjuti beberapa hal dibawah ini yaitu : 1.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu). Sesuai dengan Permendagri tersebut, pada setiap tingkatan Pemerintahan agar membentuk pokjanal Posyandu mulai di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga di Desa/Kelurahan. Pokjanal Posyandu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk oleh Unit Sekretariat yang berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara;

2. Dalam rangka revitalisasi Posyandu, sejak tahun 2012 telah dikembangkan ‘pilot project’ penguat posyandu di lokasi-lokasi terpilih yaitu di lokasi road show dan acara puncak BBGRM dan HKG PKK. Dalam penguatan tersebut diberikan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Posyandu untuk mendukung kegiatan penguatan dan pengembangan Posyandu.

3. Melaksanakan kegaitan Lomba Posyandu sebagai salah satu rangkaian kegiatan Peringatan

Hari Kesatuan Gerak PKK termasuk didalamnya PKK-KB-Kesehatan yang acara puncaknya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Hari Keluarga Tingkat Nasional pada setiap tanggal 29 Juni dengan melibatkan SKPD terkait dan Tim Penggerak PKK.

4. Mengintegrasikan berbagai kegiatan layanan sosial dasar masyarakat di posyandu sebagai upaya penguatan peran Posyandu sehingga Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu

Page 44



dan anak, akan tetapi ditambah dengan berbagai layanan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB). Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Kesehatan Lanjut Usia dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis keunggulan setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu, sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat dengan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretaris Pokjanal Posyandu.

5. Pemerintah Daerah agar mendukung pengembangan kegiatan Posyandu dengan pendanaan melalui APBD dan APB Desa.

6. Khusus untuk pengembanngan Usaha Ekonomi dapat memanfaatkan mekanisme kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang telah dibangun melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, UP2K dan Lembaga Ekonomi lainnya yang telah dikembangkan oleh Pemerintah, serta tidak mengakses bantuan yang harus menggunakan Aset Desa sebagai agunan. Untuk itu saudara agar melakukan pengawasan agar tidak terjadi pinjaman kepada posyandu dengan asset desa sebagai agunan.

7. Setiap Posyandu yang sudah terbentuk agar tidak diahlikan menjadi lembaga layanan

dengan sebutan/nama lainnya di Desa/Kelurahan, atau Posyandu yang sudah ada tidak boleh dimasukkan kedalam wadah/lembaga yang baru dibentuk. Posyandu sebagai wahana yang keberadaanya, dari, oleh, untuk masyarakat, sudah memiliki papan nama Posyandu yang dikenal masyarakat, sehingga tidak diperkenankan papan nama Posyandu diganti dengan nama Wadah/Lembaga lainnya.

8. Memanfaatkan website Pokjanal Posyandu yang telah dibangun oleh Sekretariat Pokjanal

Posyandu tingkat pusat sebagai sarana komunikasi pusat dan daerah antar daerah dengan alamat www.pokjanal.p.ht serta email [email protected] dan [email protected]

Page 45



Sasaran 5 Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa 5.1.

Capaian Kinerja Sasaran 5 Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

IKU

TAHUN 2015


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

50 Orang

50 Orang

97,62

Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa.

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut : 1.

Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat, dengan target 50 Orang. Capaian pada indikator tersebut adalah : a.

Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro

Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) Masyarakat dengan peserta Tenaga Pengelola UED-SP yang terdiri dari Ketua,

Sekretaris, Bendahara Aparat Desa dan Unsur BPD/LPM sebanyak 50 Orang, sebagaimana Tabel 3.22 dan Tabel 3.23. Tabel 3.22 Jumlah Kelompok Peserta Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 NO 1 2 3

KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK UED-SP 5 3 2

Asahan Toba Samosir Tapanuli Tengah

Page 46


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Tabel 3.23

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 NO

2.

KABUPATEN/KOTA

1

Asahan

2

Toba Samosir

3

Tapanuli Tengah

KECAMATAN Buntu Pane Silau Laut Air Batu Rahuning Sei Dadap Uluan Laguboti Marsangap Sosor Gadong Kampung Rakyat

JUMLAH PESERTA

DESA Karya Ambalutu Silo Lama Sei Alim Ulu Rahuning Sei Dadap I/II Dolok Saribu Lumban Nabolon Tinggir Nipasir Sigumpar Muara Bolak Perlabian

di

perdesaan

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

b.

Menciptakan iklim permodalan yang kondusif Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa.

dan

mendorong

c.

Menghimpun dana melalui tabungan masyarakat yang menjadi anggota.

d.

Memberikan pinjaman modal kepada anggota yang memerlukan modal usaha baru/pengembangan usahanya.

e.

Membantu Pemerintah Desa dalam mengusahakan Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa.

f.

Mengurangi dan mengatasi praktek-praktek negatif sistem ijon, pelepas uang, gadai gelap dan kegiatan lainnya yang sejenis.

g.

Membantu masyarakat dalam penyediaan modal yang murah, ringan dan cepat (MURIPAT) dalam rangka penumbuh kembangan UED.

h.

Menciptakan jiwa kewirausahaan bagi Masyarakat Desa.

i.

Melestarikan keberadaan dana-dana/modal yang masuk kedesa.

j.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan sasaran masyarakat yang berpendapatan rendah yang berada di Desa yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam serta potensi desa yang tersedia.

Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa, indikator kinerja utama ini tidak dituangkan didalam kegiatan karena dana tidak mendukung.

5.2.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5

Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa SASARAN Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah

UKURAN

2013

Target

2014

2015 50 Orang

Page 47

2016

2017

Akuntabilitas Keuangan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa

Realisasi Capaian


Page 48

50 Orang 97,62



Sasaran 6 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 6.1.

Capaian Kinerja Sasaran 6 Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

IKU

TAHUN 2015


Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek.

TARGET 1 Kab/Kota

REALISASI 1 Kab/Kota

CAPAIAN 86,41

1 Kegiatan

1 Kegiatan

67,71

4 Kabupaten

4 Kabupaten

86,56

33 Kab/Kota

33 Kab/Kota

96,03

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut dilaksanakan melalui 2 indikator kinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut : 1.

Fasilitasi Posyantekdes yang berfungsi dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara; dan (2) Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2015. Capaian pada indikator tersebut adalah : a. Terselenggaranya pelaksanaan Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) XV Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 di Kota Tanjung Balai sebagai salah satu instrumen dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) serta pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG). b. Kegiatan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara diikuti oleh Kontigen yang diwakili Kab/Kota seSumatera Utara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kab/Kota, Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi sebanyak 9 (sembilan) instansi, Perusahan Swasta sebanyak 1 (satu) perusahan dan UKM/Perorangan sebanyak 51 (lima puluh satu) UKM/Perorangan. c. Keikut sertaan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG) Nasional XVII Tahun 2015 di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sebagai wahana menambah ilmu pengetahuan dan wawasan aparatur pemerintah juga masyarakat dalam perkembangan kemajuan teknologi serta manfaat dalam peningkatan juga pengembangan serta kualitas produkproduk berbagai sektor usaha. d. Lokasi Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional terhitung mulai tahun 2013, sebagaimana Tabel 3.26. Tabel 3.26

Page 49


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Lokasi Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provsu dan Penyertaan Provsu Dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional

NO

KEGIATAN

1.

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional

2.

2.

TAHUN 2013 Batubara

LOKASI PELAKSANAAN TAHUN TAHUN TAHUN 2014 2015 2016 Kab Kota Rencana Simalungun Tanjung Kab Balai Labura

Sumbar

Kaltim

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

TAHUN 2017

Rencana NTB

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD); dan (2) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Capaian pada indikator tersebut adalah : a.

Pelaksanaan kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) tahun 2015 sebagai salah satu alternatif dalam membantu pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan merupakan program terpadu lintas sektoral yang penyelenggaranya melibatkan semua unsur terkait secara terintegrasi serta sesuai dengan semangat dan konsepsi Otonomi daerah. Melalui kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNIMMD) akan terwujud kerjasama yang megedepankan nilai-nilai kebersamaan yang merupakan sikap dan karakter sejati bangsa indonesia yang harus ditumbuh kembangkan, khususnya disaat–saat sebagian anak bangsa mengalami krisis identitas karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok.

b.

Kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) Tahun Anggaran 2015 melibatkan TNI–Angakatan Darat, TNI–Angakatan laut, TNI–Angkatan Udara dan POLRI sedangkan Instansi terkait Kementrian Agama, Dinas kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan secara terpadu, baik dalam kegiatan fisik maupun Nonfisik di daerah sasaran dan sekitarnya dengan upaya meningkatkan pembangunan desa serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan Rakyat, sebagaimana Tabel 3.27. Tabel 3.27 Pelaksanaan Kegiatan TNI – Manunggal Membangun Desa Tahun 2015

TAHUN

2013 2014 2015

KAB/KOTA

JENIS BANTUAN

HASIL PELAKSANAAN Fisik

Langkat

Cangkul, Plengki, Pisau Babat dan Beko.

Jenis-jenis Kegiatan

Pembangunan Masjid Pembuatan Jembatan Pembukaan Jalan Baru Pembuatan Jalan Baru Pembuatan Jembatan 4 x 5M

Page 50

VOLUME/ JUMLAH

Non Fisik 3 unit 3 unit 3,5 Km 3 Km 1 unit


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Pembuatan Jembatan 4 x 4M Pembuatan Jembatan 3 x 4M Pembuatan Goronggorong Pembangunan Pos Kamling Pemugaran Masjid Pembangunan Gereja GKII

Padang Lawas

Labuhanbatu Selatan

Dairi

Batubara




Cangkul, Plengki,

Pembukaan jalan Pembuatan Jembatan Pembuatan Gorong-gorong Rehab sekolah SD Pembuatan MCK Pengecetan Masjid Pembuatan Lapangan Volly Pembuatan Lapangan Badminton

Pengerasan Jalan Pembangunan Dwiker

Pembukaan Jalan Pembuatan Parit kiri-kanan Pembuatan Jamban Keluarga

Peningkatan Ruas Jalan Peningkatan Ruas Jalan

Page 51

3 unit 1 unit 3 unit

Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Perkebunan Penyuluhan Bela Negara Penyuluhan Agama Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan Narkoba

Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Perkebunan Penyuluhan Kerukunan antar ummat beragama Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan Narkoba Penyuluhan Kesadaran Bela Negara Penyuluhan Bahaya Narkoba Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Perkebunan Penyuluhan Agama

Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Penyuluhan Bela Negara Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Kehutanan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Penyuluhan Hukum

1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2.500 mtr 2 unit 6 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1.800 mtr 2 unit 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 7.100 meter 0.75 meter 7.100 meter 2 kali 2 kali 2 2 2 2

kali kali kali kali

2 kali 240 meter 169,55 mtr


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Pisau Babat dan Beko.

Peningkatan Ruas Jalan Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase

2016 2017

6.2.

Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI Penyuluhan Belanegara Penyuluhan Perikanan Penyuluhan Pertanian

82,85 meter 314 meter 315 meter 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali

c.

Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) sebagai salah satu alternatif dalam membantu pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan merupakan program terpadu lintas sektoral yang penyelenggaranya melibatkan semua unsur terkait secara terintegrasi serta sesuai dengan semangat dan konsepsi Otonomi daerah. Melalui kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) akan terwujud kerjasama yang megedepankan nilai-nilai kebersamaan yang merupakan sikap dan karakter sejati bangsa indonesia yang harus ditumbuh kembangkan, khususnya disaat– saat sebagian anak bangsa mengalami krisis identitas karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok.

d.

Peran serta Masyarakat untuk Manunggal bersama TNI adalah berdasarkan saling asah, asih dan asuh. Pada umumnya Masyarakat yang tinggal disekitar lokasi sasaran semakin sadar bahwa Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan Taraf hidup dan untuk mempercepat Pembangunan Desa. Hal ini terbukti dari partisipasi aktif masyarakat desa sekitar lokasi TMMD, demikian pula Partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat setempat dan Pengusaha Lokal serta Masyarakat secara sukarela dan ikhlas untuk menyerahkan sebagian lahan tanah dan tanamannya untuk di jadikan jalan demi kepentingan umum tanpa ganti rugi.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6

Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna SASARAN

Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Posyantekdes yang berfungsi

UKURAN

2013


Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan,


Page 52

2014

2015 1 Kab/Kota 1 Keg 1 Kab/Kota 1 Keg 86,41 67,71 4 Kab 33 Kab/Kota 4 Kab 33 Kab/Kota 86,56 96,03

2016

2017


LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Koordinasi dan Bintek

Pengembangan Posyantek Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi, khususnya Teknologi Tepat Guna melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes), Menteri Dalam Negeri Mengintruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di seluruh Indonesia untuk : (1) Melaksanakan operasionalisasi Posyantekdes; (2) Memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan Dinas/Instansi terkait yang ada di Daerah; (3) menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dana lainnya yag sah dan tidak mengikat; dan (5) melaporkan hasil pelaksanaanya. Selanjutnya didalam Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, istilah Posyantekdes dirubah menjadi Posyantek (Pos Pelayanan teknologi Tepat Guna). Didalam Permendagri No 20 tahun 2010 pengertian Posyantek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan Pelayanan Teknis, Informasi dan Orientasi jenis TTG. Adapun permasalahan pengembangan Posyantek adalah: (1) Pengembangan Posyantek terbatas hanya pada posyantek percontohan; dan (2) belum adanya dana bantuan dari pemerintahan daerah untuk mengembangkan Posyantek baik pendampingan maupun APBD. Sebagai tindaklanjut dalam pengembangan Posyantek adalah melalui kegiatan rapat koordinasi Posyantek bagi Aparat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bimbingan teknis Posyantek bagi Pengurus dan Pembina, pelaksanaan lomba Posyantek tingkat Nasional, sampai dengan pemberian dana stimulan kepada Posyantek. Selain itu, dalam mendukung upaya memaksimalkan keberfungsian Posyantek di Desa, maka telah dilaksanakan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional setiap tahun yang meliputi kegiatan mulai dari pameran. Lokakarya, penilaian TTG sampai dengan pemberian stimulan bagi Provinsi juara gelar TTG Nasional. Pelaksanaan kegiatan TTG Nasional juga dimaksudkan untuk menginformasikan jenis-jenis TGG hasil inovasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah maupun Swasta dan lain sebagianya, meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang Program Pemberdayaan Masyarakat melalui pemasyarakat dan kerjasama TTG, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, lembaga Penelitian dan masyarakat dalam rangka penerpan dan Pengembangan TTG.

Page 53



Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan Tujuan : Mewujudkan Otonomi Desa dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya. Tabel 3.29 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan TUJUAN Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi sosial dan budaya

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa

CAPAIAN 100%

Sejalan dengan tujuan didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017, bahwa dalam rangka pencapaian tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, maka pada tahun 2015 dilakukan dengan beberapa langkah strategis, yaitu: 1.

Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa;

2.

Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pembeerdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan dukungan daerah tertinggal;

3.

Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal;

4.

Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi mayarakat dan keluarga termasuk pengutaan lembaga sosial ekonomi masyarakat; dan

5.

Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Formulasi masing-masing langkah strategi tersebut diwujudkan ke dalam indikator kinerja pencapaian tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Indikator kinerja dan pencapaian kinerja tersebut yaitu jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Sesuai hasil evaluasi, bahwa pencapaian tujuan dengan indikator kinerja jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa mencapai realisasi 100%. Artinya, terdapat 5.418 desa dan 692 kelurahan memiliki kemampuan menjalankan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Page 54



Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tabel 3.30 Analisis Capaian Kinerja Tujuan Tujuan Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi sosial dan budaya

Indikator Kinerja Utama Jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa

Capaian 2013 5436 Desa 666 Kel

2014 5436 Desa 666 Kel

2015 5418 Desa 692 Kel

2016

2017

Pencapaian tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dilakukan melalui langkah strategi dengan indikator kinerja utamanya, yaitu : a.

Meningkatkan efektiitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu : 1) Jumlah pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi dengan kegiatan Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh: 11 (sebelas) Orang Kepala Desa Terbaik, 4 (empat) Orang Lurah Terbaik, 14 (empat belas) Orang Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, 15 (lima belas) Orang Ketua LPM dan 1 (satu) Orang Ketua BPD berasal dari 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara. 2) Sedangkan jumlah kapasitas penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan diikuti 50 (lima puluh) Orang peserta dari 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara, terdiri dari: 1 (satu) Orang dari Kabupaten Tapanuli Utara, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Tapanuli Selatan, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Toba Samosir, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Humbang Hasundutan, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Samosir, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Pakpak Bharat, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Serdang Bedagai, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Dairi, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Batubara, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Asahan, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Labuhanbatu, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Mandailing Natal, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Deli Serdang, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Deli Serdang, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Langkat, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Karo, 1 (satu) Orang dari Kabupaten Padangsidempuan, 2 (dua) Orang dari Kota Medan, 1 (satu) Orang dari Kota Tebing Tinggi, 1 (satu) Orang dari Kota Binjai, 1 (satu) Orang dari Kota Tanjung Balai, 2 (dua) Orang dari Kota Sibolga dan 9 (sembilan) Orang dari Provinsi.

Page 55


b.


Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu: 1)

Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi Masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer dengan kegiatan Sosialisasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP sesuai dengan surat Mendagri yang diikuti oleh: 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 (satu) Orang BPMD serta 2 (dua) Orang DPRD Komisi A Kota Gunung Sitoli, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Tapanuli Tengah, 3 (tiga) Orang BPMD serta 1 (satU) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Humbang Hasundutan, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Dairi, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Nias Selatan, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Nias Utara, 1 (satu) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Mandailing Natal, 3 (tiga) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Padangsidempuan, 2 (dua) Orang BPMD serta 2 (dua) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Serdang Bedagai, 1 (satu) Orang BPMD Kabupaten Labuhanbatu, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Asahan, 2 (dua) Orang BPMD serta 2 (dua) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Langkat, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Tapanuli Utara, 2 (dua) Orang BPMD serta 2 (dua) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Pakpak Bharat, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Nias Barat, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Toba Samosir, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Karo, 1 (satu) Orang BPMD Kabupaten Deli Serdang, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Padang Lawas Utara, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Samosir, 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Batubara, 2 (dua) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Simalungun dan 30 (tiga puluh) Orang SKPD Provinsi Sumatera Utara. 2)

Sedangkan keterpaduan program dan kegiatan masuk Desa dan peningkatan sistem perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi dengan kegiatan yang dilakukan meliputi : (a) Penilaian Desa/Kelurahan Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara; dan (b) Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintahan Desa.

c.

Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan dukungan daerah tertinggal dimana pada tahun 2015, PNPM-MPd mentargetkan capaian kinerja sasaran cakupan program pada 26 Kabupaten/Kota, 298 Kecamatan, 1829 Desa dan 2236 Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, realisasi pencapaian kinerja sasaran pada kegiatan ini 100%.

d.

Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan keseteraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan. Indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu: 1) Jumlah fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke-43 Tahun 2015; (b) Fasilitasi pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan (c) Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU). Tahun 2015 Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK sebanyak 9 (sembilan) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; Pelaksana Terbaik Pencegahan KDRT sebanyak 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; Pelaksana Terbaik UP2K PKK sebanyak 9 (sembilan) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Tanah Perkarangan (HATINYA PKK) sebanyak 9 Page 56



(sembilan) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; dan Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Hasil TOGA sebanyak 8 (delapan) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota. Sedangkan Desa Binaan Bangdes Madu Tahun 2015 terdapat 1 (satu) Desa, Kecamatan dan Kabupaten 2) Sedangkan jumlah pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bimtek dengan kegiatan penilaian Desa/Kelurahan PT P2W-KSS Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Pelaksanaan Terbaik kategori Desa PT P2W-KSS sebanyak 6 (enam) Desa dan Pelaksana Terbaik kategori Kelurahan PT P2W-KSS sebanyak 3 (tiga) Kelurahan Tahun 2015. e.

Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. Indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu: 1) Jumlah pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bimtek, Koordinasi dan pemberian Stimulan kepada kelompok Masyarakat dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyrakat yang diikuti oleh: 5 (lima) Kelompok UED-SP dari Kabupaten Asahan; 3 (tiga) Kelompok UED-SP dari Kabupaten Toba Samosir; dan 2 (dua) Kelompok UED-SP dari Kabupaten Tapanuli Tengah. 2) Sedangkan jumlah pengembangan dan pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan pengembangan Informasi Pasar melalui Bimtek pengelolaan Pasar Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa, pengelolaan Pasar dan BPD serta memberikan bantuan Stimulan untuk rehabilitasi Pasar Desa, tidak dapat diuraikan kegiatannya karena keterbatasan dana.

f.

Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. Indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu: 1) Jumlah Posyantekdes yang berfungsi dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (a) Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara; dan Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2015. Pelaksanaan Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 bertempat di Kota Tanjung Balai dan untuk Tingkat Nasional bertempat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

g.

Sedangkan jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bimtek dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (a) Pembinaan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TNIMMD); dan (b) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2015 pelaksanaan program TNI Manunggal membangun Desa (TNIMMD) bertempat di Kabupaten Langkat, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Dairi dan Batubara.

Page 57



Akuntabilitas Keuangan Pagu anggaran berdasarkan DIPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 13.352.836.600 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Berdasarkan anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2015 (31 Desember 2015) adalah Rp. 11.948.174.949 (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau (89,48%). Dari persentase realisasi pencapaian target tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dapat dikatakan baik. Tabel 3.31 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 NO 1 2 3

4 5 6

SASARAN Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Page 58

PAGU ANGGARAN (Rp) 384.133.000

REALISASI (Rp)

%

364.460.600

94,88

662.505.150

638.710.150

94,41

459.686.000

446.504.000

97,14

1.360.720.000

1.126.566.279

82,80

226.766.000

221.360.000

97,62

983.578.000

818.253.300

83,20

4.077.388.150

3.615.854.329

83,20

BAB 4 Penutup Kesimpulan Saran

Kesimpulan & Saran


Bab

4 Penutup

Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-3 (ketiga). Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017. Pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 diukur dengan 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. Keseluruhan pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut telah dijabarkan dalam dokumen LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, sebagian besar dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa capaian target belum terealiasasi sempurna dimana peningkatan target pada setiap tahun tidak selalu diikuti dengan pencapaian target 100%. Hal ini tidak dapat dipungkiri, dikarenakan terkadang dalam pelaksanaan timbul permasalahan yang bersifat tiba-tiba dan tidak berencana (accidental), sehingga sampai dengan akhir tahun pelaksanaan, permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Pencapaian hasil kinerja hendaknya tidak hanya diukur secara kuantitatif, namun juga dilihat pada proses berlangsungnya pelaksanaan program. Dengan terlaksannya seluruh kegiatan selama tahun 2015 ini, dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja pada tahun berikutnya agar pencapaian kinerja dapat optimal sesuai dengan harapan.

Saran Perlu adanya optimalisasi/peningkatan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Page 59

Kesimpulan & Saran


Peningakatan kapasitas aparat dan masyrakat, serta kelembagaan yang berlokasi di desa guna teroptimalisasinya peran aparat, masyarakat dalam kelembagaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi, sehingga menegaskan bahwa perlu adanya konsistensi antara penetapan tingkat kinerja RPJMD dengan Alokasi Anggaran untuk pencapaian target tersebut. Perlu adanya Product Campaige terkait dengan keberhasilan program-program, terutama program prioritas dengan mengusung isu strategisd yang berbasis pastisipasi, integrasi, transparansi, akuntabilitas dan sustainabilitas. Perlu adanya panduan monitoring dan evaluasi berbasis substansi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Page 60

Lampiran Penetapan Kinerja


LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA ESELON II TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA No.

UNIT KERJA

1

BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BAPEMMAS & PEMDES PROVSU

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Utara

66 Orang

2

Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP sesuai dengan Surat Mendagri Penilaian Desa/Kelurahan Terbaik Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintah Desa Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TPPKK Kab/Kota Se Sumatera Utara Menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) Ke-XLIII Tahun 2015 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU) Penilaian Desa/Kelurahan PT P2WKSS Terbaik Kabupaten/Kota SeSumatera Utara. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sematera Utara Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

66 Orang

1

2 3

2

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA PADA BAPEMMAS & PEMDES PROVSU


1

2

3

4

3

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT


1

Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Pasca Bencana melalui Pemantapan Program

1

Page 61

300 Orang

33 Desa/Kel Terbaik 1.000 Desa

50 Orang

33 Kab/Kota (400 Kelompok) 2 Desa Binaan 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 26 Kab. Lokasi PNPM-MPd

Lampiran Penetapan Kinerja PADA BAPEMMAS & PEMDES PROVSU

LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015 Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Perdesaan (PNPM-MPd). 2

Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa 4

BIDANG PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) PADA BAPEMMAS & PEMDES PROVSU


Bimbingan Teknis bagi Penanggungjawab Operasional Kecamatan (Pjo Kecamatan) 3 Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MPd) 1 1. Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UEDSP) Masyarakat 1 Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara

2

3

Page 62

Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2015. Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNIMMD)

26 Kab. Lokasi PNPM-MPd 100 Orang

50 Orang

1 Kab/Kota

1 Kegiatan

4 Kabupaten

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA. Laporan AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents