PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) Negara

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) 41210 Negara

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA NOMOR : 01/BPMPD/ 2014 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana; c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang – Undang ................

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang dan Tanggungjawab Keuangnan Negara

Pemeriksaan

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang –

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

PemerintahPusat

dan

PemerintahDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

8. Peraturan Pemerintah ……………. 2

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan

dan

penerapan

standar

pelayanan

minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013; 14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang penjabaran

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2013; KEDUA : ...........................

3

KEDUA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penerapan kinerja Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten Jembrana; KETIGA

: Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA,

sebagaimana

terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di negara Pada tanggal 13 Januari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Drs. I Nengah Ledang Pembina Tk. I NIP. 19620302 198303 1 025

Tembusan,disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan; 3. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan; 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan; 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan.

4

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Nomor

: 07/PMD/2009

Tanggal

: 27 Agustus 2009

1. Nama Organisasi :

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

2. Tugas

Merumuskan konsepsasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi

:

serta melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Ketahanan Pangan sesuai dengan Kebijakan Daerah. 3. Fungsi

:

a) perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b) penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Ketahanan Pangan; c) pengoordinasian pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Ketahanan Pangan; d) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Indikator Kinerja

No.

Uraian

Alasan

a.

Sub Bagian Tata Usaha

1

Terlaksananya tertib pengelolaan administrasi Yang baik

Untuk mengukur kinerja organisasi di Bidang Administrasi Perkantoran

2

Tata Kelola urusan Kepegawaian yang tertib Dan baik

Untuk mengukur kinerja organisasi di Bidang Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai

3

Tertib Penatausahaan keuangan yang sesuai Untuk mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan Dengan peraturan Perundang – Undangan dan yang akuntable memenuhi Standar Akuntansi

4

Tertib Pengelolaan Logistik yang baik dan Untuk mengukur kinerja organisasi dalam penggunaan logistik realistis (ATK, BBM dan Pelumas, dll) secara efektif dan efisien

5

Pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan Untuk mengukur kinerja organisasi dalam penggunaan dan Kantor yang baik, tertib dan bertanggung pemeliharaan peralatan/barang Inventaris kantor secara optimal jawab

6

Terlaksananya penyusunan Renstra,RPJM, Untuk mengukur kinerja organisasi di bidang Perencanaan RKPD, Renja dan RKT secara periodik stratigis

7

Laporan Keuangan yang dibuat dengan sistem SIADINDA Jumlah laporan kinerja yang disusun dan disampaikan dalam se Tahun

8

Untuk mengukur Kinerja Organisasi dalam pengelolaan data elektronik khususnya di bidang keuangan Untuk mengukur kinerja organisasi dalam penyampaian pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinamis

2

Satuan Ukuran

Exp/lbr / Paket orang

% Rim/Li ter Unit

Bh Paket Paket

b.

Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Dan Kelembagaan Masyarakat Desa

1

Jumlah Kaur/Kasi di Desa/Kelurahan yang melaporkan tugasnya dengan sistem IT secara berkesinambungan Jumlah Desa/Kelurahan yang telah membuat profil Desa/Kelurahan secara berkesinambungan Jumlah produk hukum untuk Desa/Kelurahan yang diterbitkan Jumlah Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan tertib pengelolaan administrasi Jumlah Lembaga Masyarakat dan jumlah perpustakaan di Desa/Kelurahan

2

3 4 5

6

Untuk Mengukur Kinerja Pembinaan Sistem data IT

Mengukur kinerja Tingkat Perkembangan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan Mengukur kinerja fasilitasi legal drafting Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bidang keuangan Mengukur kinerja fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi tertib administrasi Desa/Kelurahan Untuk mengukur tingkat partisipasi Lembaga Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan dan pemanfaatan perpustakaan Desa/Kelurahan Peningkatan kinerja perangkat Mengukur keberhasilan pembinaan kinerja perangkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas Desa/Kelurahan

c.

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1

Terkelolanya data mapping Posdayandu yang ter up-date secara berkesinambungan Meningkatnya Kelas Pokmas, dan Pokmas Gakin serta menurunnya prosentase penduduk miskin Meningkatnya keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan Meningkatnya desiminasi, terapan dan nilai tambah ekonomi produksi terapan TTG

2

3

4

Untuk mengukur Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dalam konteks MDGs Untuk mengetahui Perkembangan Klasifikasi Pokmas dan Perkembangan Penurunan Penduduk Miskin Untuk mengetahui dan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan swadaya, gotong royong untuk membangun Desa Untuk mengukur tingkat terapan TTG oleh Pokmas dan anggota masyarakat

3

Unit

Paket

Paket Paket Paket

Paket

Br./Lingk.

%

Ds/Kel

Paket

5 6

Meningkatnya mutu pelayanan Untuk mengukur tingkat pelayanan informasi secara prima Posdayandu,Puskesdes dan mobil sejahtera kepada masyarakat Tertib administrasi pengelolaan dana bergulir Untuk mengukur kinerja Tim UP. Dalir dalam penyaluran dan pengembalian Dalir

d

Seksi Ketahanan Pangan

1

Jumlah Data Elektonik sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Barang Milik Negara (BMN) dan Mapping LPD yang terkelola Jumlah pengelolaan sistem ketahanan Pangan berbasis Keluarga Pengelolaan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (LPD,BUMDes,UPK) yang sehat

2 3 4

Tim Unit

Untuk mengukur kinerja pengelolaan data elektronik dan pelaporan dengan sistem IT

Paket

Untuk mengetahui pemantapan ketersediaan Pangan di Tingkat Keluarga Untuk deteksi dini gejala rawan pangan dan gizi

Desa/ Kelurahan

Untuk mengetahui kinerja pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Unit

Desa/ Kelurahan

Negara 27 Agustus 2009 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,

Gede Arsana, S.Sos. M.Si Pembina NIP. 19581231 198203 1 340

4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2012. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama Tahun 2012 yang disesuaikan dengan RKT yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, maka hasil penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2012.

Negara, 5 Pebruari 2013 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,


LAKIP PMPD Kab. Jembrana Th. 2012

v

DAFTAR ISI

halaman

SK PENETAPAN LAKIP 2012.................................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ...............................................................................................................................

v

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................

vi

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR/BAGAN/DIAGRAM ...............................................................................................

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................................

ix

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................

1

1.1

Umum ........................................................................................................................

1

1.2

Dasar Hukum .........................................................................................................

3

1.3

Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

5

Kabupaten Jembrana ............................................................................................. BAB II PERENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA………………………………...

31

A.

PERENCANAAN STRATEGIS.................................................................................

31

A.1

Visi ...........................................................................................................................

31

A.2

Misi...........................................................................................................................

32

A.3

Tujuan dan Sasaran..................………………………………………………….……….

32

B.

PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012...........……………...

38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................

42

A.

Pengukuran Kinerja ........................................................................ .........................

42

B.

Analisis Pencapaian Kinerja................................. ..................................................

45

B.1

Capaian Kinerja Tahun 2005 - 2011 ........................................................................

55

B.2

Capaian Kinerja Tahun 2012 ....................................................................................

56

BAB IV P E N U T U P ....................................................................................................................

73

4.1 Kesimpulan ....................................................................................................................

73

4.2 Saran-Saran …………………………………….. .............................................................

74

LAMPIRAN – LAMPIRAN


vi

DAFTAR TABEL LAKIP

Halaman Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Badan PMD.... …………………………….........

33

Tabel 2.2

Penjabaran Sasaran Badan PMD pada Masing – masing Kegiatan......

35

Tabel 2.3

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama ....................................

19

Tabel 3.1

Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana.......…………………..........

45

Tabel 3.2

Tingkat Perkembangan LPD di Kabupate Jembrana.............................

46

Tabel 3.3

Tingkat Perkembangan Aset LPD di Kabupaten Jembrana...………....

46

Tabel 3.4

Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah .................

47

Tabel 3.5

Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana ............................................

47

Tabel 3.6

Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana 2005 - 2010..........….

48

Tabel 3.7

Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat tahun 2007 s/d 2011 ..

49

Tabel 3.8

Perkembangan Jumlah LPM tahun 2005 s/d 2011 ..……………..........

49

Tabel 3.9

Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana ............…………..........

50

Tabel 3.10 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan ....……………...

53

Tabel 3.11 Perkembangan Alokasi ADD dan Hasil Bagi Pajak.………………….

53

Tabel 3.12 Tingkat Perkembangan BUMDes.......................……………………...

59

Tabel 3.13 Klasifikasi Keragaan Posyandu.................................………………...

60

Tabel 3.14 Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat tahun 2011 s/d 2012..

61

Tabel 3.15 Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah..............…

62

Tabel 3.16 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan…………………

68

Tabel 3.17 Perkembangan Alokasi ADD dan Hasil Bagi Pajak..………………...

69

Tabel 3.18 Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan PMPD Kabupaten Jemrana Tahun 2011............................................................…………………...

70

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Langsung Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2011..........................................................................................................


vii

59

DAFTAR DIAGRAM LAKIP

Halaman Diagram 1.1 Struktur Organisasi Badan PMPD ……………………………

12

Diagram 1.2 Alur Visi Badan PMPD………………………………………..

13


viii


ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang–undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Mengacu pada hal tersebut, maka Kabupaten Jembrana telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pada SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya serta Bupati bertanggungjawab pada Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu

Kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2013 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2013. Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi


ix

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2013, didukung dengan dana sejumlah

Rp 5.162.111.800,00 (Lima Milyar Seratus Enam

Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung Rp 2.733.053.000,00 (52,95%) Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.429.058.800,00 (47,05%). Dengan realisasi belanja tak langsung sebesar Rp 2.356.473.880,00 (86,2 %), silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 376.579.120,00 (13,8%) sedangkan untuk realaisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.406.167.150,00 (99%). dengan sisa dana belanja langsung sebesar Rp. 22.891650,00 (1%). Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa akan datang .

Negara, 13 Januari 2014. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,



x

Badan PMPD Kabupaten Jembrana

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita–cita berbangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang–undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang –undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat

Lakip Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012

nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah

1


menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

penyusunan

IKU

wajib

bagi

unit

kerja

berdasarkan

pada

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.


2


Mengacu pada hal tersebut bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2013 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa, serta urusan Ketahanan Pangan sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

1.2. DASAR HUKUM LAKIP

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Jembrana Tahun 2013 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );


3


d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );


4


k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

1.3. GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana. Adapun Struktur Organisasi dalam PERDA tersebut terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris Badan a. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian b. Kepala Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan c. Kepala Subag Keuangan

3.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejateraan Keluarga a. Kepala Subid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa b. Kepala Subid Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga

4.

Kabid Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan a. Kasubid Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat b. Kasubid Pengembangan sarana/prasarana dan TTG

5.

Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Kasubid Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan


5


b. Kasubid Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 6.

Kabid Ketahanan Pangan a. Kasubid Ketersediaan dan Distribusi Pangan b. Kasubid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten

Jembrana dan

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah :

1. KEPALA BADAN : A. Badan

dipimpin

melaksanakan

oleh

Kepala

penyusunan

dan

Badan

yang

pelaksanaan

mempunyai kebijakan

tugas

daerah

pokok dibidang

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan ketahanan pangan B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan

b.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan

b.

mengkoordinasika

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

bidang

pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dengan ketahanan pangan


6


c.

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

d.

menyelenggarakan administrasi umum kepegawaian berdasarkan kewenangan

e.

mengkoordinasikan

pengendalian

dan

evaluasi

bidang

urusan

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta ketahanan pangan f.

mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Badan

g.

mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

h. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; i.

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; k. melaporkan hasil pelaksanaan

tugas/kegiatan kepada Bupati

melalui

Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. SEKRETARIAT : A. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan

b.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakatan Pemerintahan Desa Dan Ketahanan Pangan


7


c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut : a.

merencanakan

operasionalisasi

pengelolaan

Administrasi

Umum

dan

Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b.

memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

c.

mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;

d.

melaksanakan koodinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;

e.

melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Badan;

f.

melaksanakan urusan keuangan;

g.

menyelenggarakan urusan perawatan inventaris dan peralatan Badan;

h.

menerima naskah

surat-surat yang masuk- mencataL mendistribusikan ke

KepalaBidang. sub bagian. sub bidang: i. menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk; j.

merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Badan;

k.

melaksanakan

penyusunan

bahan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan dan Kabupaten serta Penetapan Kinerja Badan; 1.

mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;

m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangankarier; n.

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

o.

mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;

p.

menyusun laporan hasil kegiatan.

q.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;


8


3.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian

B. Dalam menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian.

C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut: a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi

barang

dan

perlengkapan

Badan,

pelaksanaan

administrasi

penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Badan; d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Badan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan; e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Badan dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;


9


h. melaksanakan

pengurusan,

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian,

inventarisasian perlengkapan Badan; i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan

administrasi

kepegawaian

meliputi

penempatan,

kenaikan pangkat, gaji berkala; k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; 1. mengevaluasi hasil program kerja; m. menyusun laporan hasil kegiatan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4.

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dinas, member!

tugas, member petunjuk, mengatur. mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan.

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A). Kepala sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian;

C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut: a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian;


10


b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya; d. menyusun rencana perjalanan dinas; e. mengendalikan rencana tahunan; f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; g. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistic serta informasi Dinas; i. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; k. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DP A Dinas; 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi; m. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; o. mengevaluasi hasil program kerja; p. membuat laporan hasil kegiatan; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 5. SUB BAGIAN KEUANGAN

A. Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala sub bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;


11


b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan

kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian.

C. Rincian tugas dimaksud pada huruf (A) sebagai berikut: a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan; b. membuat dafitar usulan kegiatan; c. membuat dafitar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan; g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran /kepala i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; k. melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; 1. mengevaluasi hasil program kerja; m. membuat laporan hasil kegiatan; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


12


6

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA A. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kesejateraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, kesejahtraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan serta melaksanakan sistem pengendalian intern.

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan/perumusan program kerja sesuai dengan kebijakan Badan; b. pengoordinasian

program

kerja

bidang

Pemberdayaan

Usaha

Ekonomi

Masyarakat, Kesejahtraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan; c. pengevaluasian dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Masyarakat, Kesejahtraan Keluarga, dan Penanggulangan

Kemiskinan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan; b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahtraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan; c. mengkoordinasikan rencana program atau kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahtraan Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kesejahtraan Keluarga, dan Penanggulangan, serta mencari alternatif pemecahannya;


13


e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas; f. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,; h. melaksanakan sistem pengendalian intern i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor danmengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 7. SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN DESA A. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas

pokok menyusun program kerja

subbid, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa



Sub Bidang mempunyai fungsi: a. penyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. pelaksana

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

usaha

ekonomi

masyarakat, pasar desa, dan penguatan modal lembaga usaha ekonomi perdesaan c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. menyusun pedoman pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan usaha

ekonomi masyarakat, pasar desa, BUMDes dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan lainnya.


14


c. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbid d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; i. melaksanakan sistem pelaksanaan interen; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 8.

SUB BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA A. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja subbid, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan, menyelia, mengatur, mengevaluasi,

dan

melaksanakan

koordinasi,

pembinaan

fasilitasi

penanggulangan kemiskionan dan peningkatan kesejahtraan keluarga;



Sub Bidang mempunyai fungsi: a. penyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. melaksanakan koordinasi pembinaan, fasilitasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahtraan keluarga; c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


15


C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. menghimpun bahan dan menyusun pedoman pembinaan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan kesejahtraan keluarga c. mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahtraan keluarga dengan instansi terkait; d. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahtraan keluarga e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan j. melaksanakan sistem pengendalian interen k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

9. BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIFASI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN A. Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, pembinaan, fasilitasi pendayagunaan tehnologi tepat guna, pengembangan sarana prasarana kawasan perdesaan dan pemanfaatan sumberdaya alam


16


B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan dan perumusan perencanaan Bidang sesuai program Badan; b. pelaksanaan koordinasi , pembinaan fasilitasi, pengembangan tehnologi tepat guna, pemanfaatan sumberdaya alam serta peningkatan sarana prasarana kawasan pedesaan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan; b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat c. merumuskan vahan koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pendayagunaan tehnologi tepat guna d. mengkoordinasikan rencana pengembangan sarana prasarana kawasan pedesaan e. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas; f. mengkoordinasikankan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, sarana prasarana kawasan pedesaan, pemanfaatan sumberdaya alam dan tehnologi tepat guna k. memberikan saran dan pertimbangan teknis pada atasan


17


1. melaksanakan sistem pengendalian intern m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; 10 SUB BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN KESWADAYAAN MASYARAKAT A. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang subbid, membagi mengaturdan

tugas,

mempunyai tugas pokok menyusun program kerja memberi

mengevaluasi

petunjuk

melaksanakan

kepada

koordinasi,

bawahan, menyelia, pembinaan

fasilitasi

pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. B. Dalam menyelenggarakan


Sub Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan keswadayaan serta gotong royong masyarakat; c. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai bidang tugasnya C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. menghimpun bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat d. menyusun pola penyelenggaraan pelatihan sistem perencanaan pembangunan partisipatif


18


e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiriventarisasi permasalahan di Sub Bidang serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku: h. menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan j. melaksanakan sistem pengendalian intern k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

11 SUB BIDANG PENGEMBANGAN SARANA/PRASARANA DAN TTG

A. Sub Bidang Pengembangan Sarana/ Prasarana & TTG dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja subbidang, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaksankan koordinasi pembinaan

fasilitasi

pengembangan

sarana

prasarana

kawasan

pedesaan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna.

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (A), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemngembangan sarana prasarana kawasan pedesaan pemanfaatan tehnologi tepat guna bagi pokmas c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya


19


C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (A), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang; b. merumuskan

pedoman,

pembinaan

fasilitasi

pengembangan

sarana

prasarana kawsaan pedesaan serta pemanfaatan tehnologi tepat guna c. mengkoordinasikan

pelaksanaan

pembinaan

fasilitasi

pengembangan

sarana/prasarana kawasan pedesaan dan tehnologi tepat guna d. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan h. melaksanakan sistem pengendalian intern i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

12 BIDANG KETAHANAN PANGAN A. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan membagi tugas, member petunjuk, mengevaluasi,

mengendalikan. merumuskan. mengkoordinasikan. dan melaksanakn pembinaan fasilitasi bidang kelahanan pangan yang meliputi ketersediaan. distribusi. konsumsi dan keamanan pangan

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:


20


a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai program Badan; b. pelaksanaan program kerja ketahanan pangan yang menyangkut pembinaan fasilitasi ketersediaan distribusi konsumsi dan keamanan pangan c. pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai program Badan; b. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan ketahanan pangan c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penanganan ketahanan pangan d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya; e. melakukan koordinasian antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas; f. menyelenggarakan evaluasi serah terima kegiatan pembangunan; g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan 1. melaksanakan sistem pengendalian intern m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan


21


13 SUB BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN A. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan subbid membagi tugas, member petunjuk, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan, kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang sesuai program Bidang; b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan dan distribusi pangan c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang; b. merumuskan pedoman pelaksanaan monitoring dan evalusi ketersediaan pangan dan distribusi pangan c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan ketersediaan pangan dan distribusi pangan. d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, sertamencari alternatif pemecahannya; e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan

ketentuan

yang berlaku;memberi petunjuk kepada bawahan agar

pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan


22


h. melaksanakan sistem pengendalian intern i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

14 SUB BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

A. Sub Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi masalah konsumsi dan keamanan pangan masyarakat


tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi monitoring dan evaluasi mengenai konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat; c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. merumuskan pedoman monitoring evaluasi dan pelaporan konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi konsumsi pangan dan keamanan pangan masyarakat d. mengevaluasi pelaksanaan togas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;


23


e. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan h. melaksanakan sistem pengendalian intern i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

15 BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN A. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan

B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang kebijakan Badan; b. pelaksanaan

koordinasi

pembinaan

dan

fasilitasi

peningkatan

kapasitas

pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang berdasarkan kebijakan Badan; b. merumuskan

pedoman

pelaksanaan

pembinaan

fasilitasi

peningkatan

kapasitas pemerintahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan


24


c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan d. menyelenggarakan evaluasi kegiatan di bidang; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang serta mencari alternatif pemecahannya; f. melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas; g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; i. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; k. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan 1. melaksanakan sistem pengendalian intern m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

16 SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa & Kelurahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan subbid, membagi tugas, memberi petunjuk, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi pembinaan fasilitasi pola kerja sama antar desa dan lembaga desa/kelurahan serta pengembangan perpustakaan desa/kelurahan


25


B. Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi terhadap lembaga desa/kelurahan dan fasilitasi perpustakaan desa/kelurahan; c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Rincian tugas pokok sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan fasilitasi kelembagaan Desa/Kelurahan di perpustakaan Desa/Kelurahan c. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di subid, serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. memberi saran pertimabangan teknis pada atasan j. melaksanakan sistem pengendalian intern k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 1. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; 17 SUB BIDANG KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN A. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa & Kelurahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan subbid


26


membagi tugas, memberi petunjuk, mengevaluasi, dan melaksanakan koordinasi pembinaan fasilitasi pola kerja sama antara desa dan lembaga desa/ kelurahan serta pengembangan perpustakan desa/kelurahan

B. Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan koordinasi pembinaan fasilitasi kelembagaan desa/kelurahan dan perpustakaan des/kelurahan; c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Rincian tugas pokok sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Bidang; b. memberi petunjuk kepada bawahan c. menilai prestasi kerja bawahan d. menghimpun

bahan

dan

menyusun

pedoman

pembinaan

dan

fasilitasi

kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan e. menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan h. menyusun pedoman standarisasi pembentukan dan perkembangan lembaga desa i. menusun pedoman standarisasi peningkatan desa menjadi kelurahan j. menyusun pedoman standarisasi pemekaran desa k. menyusun pola kerjasama antar desa dan lembaga desa/kelurahan 1. melaksanakan evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan m. melaksanakan pembinaan dan vasilitasi perpustakaan desa/kelurahan n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan


27


o. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya q. melaksanakan sistem pengendalian intern r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan


28

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMBRANA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERNTAHAN DESA KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIAT

Kasubag Keuangan

Kasubag PEP

Kasubag Umum & Kepegawaian

BIDANG Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga

BIDANG Pengembangan Partisipasi dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

BIDANG Ketahanan Pangan

BIDANG Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa

Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Bidang Pengembangan Sarana/Prasarana dan TTG

Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 29 -

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai

: 35 Orang

2. Kualifikasi Pendidikan

:

a. SD

: - Orang

b. SMA

: 15 Orang

c. D3

: 1 Orang

d. S1

: 15 Orang

e. S2

: 4 Orang

3. Pangkat dan Golongan

:

a. Gol. II/a (Pengatur Muda)

: 1 Orang

b. Gol. II/b (Pengatur Muda Tk. I)

: 3 Orang

c. Gol. II/d (Pengatur Tingkat I)

: - Orang

d. Gol. III/a (Penata Muda)

: 4 Orang

e. Gol. III/b (Penata Muda Tk. I)

: 16 Orang

f. Gol. III/c (Penata)

: 4 Orang

g. Gol. III/d (Penata Tk. I )

: 3 Orang

h. Gol. IV/a (Pembina)

: 3 Orang

i. Gol IV/b (Pembina Tk. I)

: 1 Orang

4. Jumlah Pejabat Struktural


: 17 Orang

- 30 -

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

PERENCANAAN STRATEGIS

A.1 VISI Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2008. Perumusan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA GOTONG

ROYONG

DAN

PARTISIPATIF,

DIDUKUNG

PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”. Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat yang berbudaya gotong royong dan partisipatif artinya seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat baik berkaitan dengan kegiatan perekonomian, sosial dan keagamaan dan berperan secara aktif memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk material. 2. Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud pada PP 72 dan PP 73 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.


- 31 -

pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

A.2. M I S I Untuk mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

yang telah

ditetapkan, maka Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi Masyarakat untuk Menanggulangi Kemiskinan; 2. Meningkatkan Keberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang transparan dan akuntabel; 3. Meningkatkan usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes); 4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara konsisten; 5. Mewujudkan manajemen dan layanan administrasi perkantoran yang prima.

A.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ ( Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana yang ditetapkan meliputi : - Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat - Memantapkan sistem pembangunan partisipatif masyarakat - Mengembangkan Sistem Kepemerintahan Desa dengan prinsip – prinsip good governance - Meningkatkan sistem ketahanan pangan lokal yang mantap dan dinamis


- 32 -

Setelah ditetapkan tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya ditentukan sasaran. ” Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang mantap dan mandiri. 2. Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 4. Terwujudnya kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa yang baik. 5. Terwujudnya pengembangan kelembagaan masyarakat desa yang dinamis dan mandiri. 6. Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang profesional dan pelayanan prima. 7. Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan akuntabel. 8. Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern. 9. Terwujudnya peningkatan hasil/produksi pangan lokal secara mantap dan dinamis. 10. Terwujudnya distribusi hasil pangan secara lancar, adil dan meratasepanjang waktu. 11. Terwujudnya peningkatan ketersediaan konsumsi pangan lokal secara aman dan terjangkau. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan PMD Kabupaten Jembrana No. 1.

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan manajemen dan layanan a.

Terwujudnya

penatausahaan

administrasi perkantoran yang prima

keuangan yang profesional dan taat azas b.

Terlaksananya pengelolaan barang dan aset dinas yang efektif, efesien

c.

Terkelolanya administrasi dan data kepegawaian yang baik dan dinamis


- 33 -

2.

-

Meningkatnya

Keberdayaan Terwujudnya peningkatan pengembangan

Kelembagaan

Usaha dan Sosial lembaga ekonomi perdesaan yang mantap dan mandiri

Ekonomi Masyarakat

-

Mantapnya

Sistem

Pembangunan a.

Terwujudnya

Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Partisipatif Masyarakat b.

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

3.

Mengembangkan

Sistem a.

Terwujudnya

kelembagaan

dan

Kepemerintahan

manajemen Pemerintahan Desa yang

Desa dengan Prinsip – prinsip Good

baik

Govermance

b.

Terwujudnya

Pengembangan

Kelembagaan Masyarakat desa yang dinamis dan mandiri c.

Terwujudnya aparatur Pemerintah Desa yang profesional dan pelayanan prima

d.

Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel

e.

Terwujudnya

sistem

administrasi

desa yang modern.

4.

Meningkatkan Sistem Ketahanan Pangan a.

Terwujudnya

Lokal yang Mantap dan Dinamis

hasil/produksi pangan lokal b.

Peningkatan

Terwujudnya distribuís hasil pangan secara lancar dan adil

c.

Terwujudnya

peningkatan

ketersediaan pangan lokal secara dinamis

Masing-masing sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam sasaran kegiatan, sebagai berikut :


- 34 -

Penjabaran Sasaran Badan PMPD pada Masing-Masing Kegiatan NO SASARAN SASARAN KEGIATAN 1 Terwujudnya peningkatan - Meningkatnya jumlah pengelolaan pengembangan

lembaga ekonomi

Lembaga

perdesaan yang mantap dan mandiri

Keuangan

Mikro

Perdesaan

(LPD, BUMDes, UPK), yang sehat - Meningkatnya

administrasi pengelolaan

dana bergulir 2.

Peningkatan - Meningkatnya desiminasi, terapan dan nilai

Terwujudnya

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

tambah ekonomi produksi terapan TTG - Terkelolanya data posyandu yang terupdate secara berkesinambungan - Meningkatnya mutu pelayanan Posyandu, Posyantek

3.

Peningkatan - Meningkatnya keswadayaan, kemandirian

Terwujudnya Partisipasi

Masyarakat

dalam

dan kegotongroyongan masyarakat dalam

Membangun Desa

pelaksanaan pembangunan pedesaan - Meningkatnya kelas Pokma dan Pokmas gakin serta menurunnya jumlah penduduk miskin

4.

Terwujudnya manajemen

kelembagaan Pemerintahan

dan Desa

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan

yang baik 5.

Terwujudnya pengelolaan kekayaan Meningkatnya jumlah produk hukum untuk dan

keuangan

desa

secara Desa/Kelurahan

transparan dan akuntabel 6.

yang

diterbitkan

selama

setahun

Terwujudnya sistem administrasi - Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan desa yang modern.

dan aset desa - Terlaksananya pelaksanaan

pertanggung pemerintah

desa

jawaban berupa

LPPD. 7.

Terwujudnya

Peningkatan Meningkatnya jumlah pengelolaan sistem

hasil/produksi pangan lokal 8.

Terwujudnya

ketahanan pangan berbasis keluarga

peningkatan Meningkatkan

pengelolaan

sistem

ketersediaan pangan lokal secara kewaspadaan pangan dan gizi dinamis


- 35 -

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama NO 1

SASARAN SASARAN KEGIATAN Terwujudnya peningkatan - Meningkatnya jumlah - Jumlah pengembangan ekonomi

lembaga

perdesaan

pengelolaan

yang

mantap dan mandiri

Lembaga

IKU pengelolaan

Lembaga Keuangan Mikro

Keuangan Mikro Perdesaan

Perdesaan

(LPD,

BUMDes,

BUMDes,

UPK),

(LPD, UPK),

sehat

yang sehat

- Meningkatnya administrasi - Jumlah pengelolaan dana bergulir 2.

yang

administrasi

pengelolaan dana bergulir

Terwujudnya

Peningkatan - Meningkatnya desiminasi, - Jumlah desiminasi, terapan

Keberdayaan

Masyarakat

terapan dan nilai

Perdesaan

tambah

ekonomi produksi terapan

dan nilai tambah ekonomi produksi terapan TTG

TTG -

Terkelolanya

posyandu - Jumlah

secara berkesinambungan

posyandu yang di

kelola

secara

berkesinambungan 3.

Terwujudnya

Peningkatan - Meningkatnya keswadayaan, - Jumlah

Partisipasi Masyarakat dalam

kemandirian

dan

Membangun Desa

kegotongroyongan dalam

dan

dan

masyarakat

dalam

pelaksanaan pembangunan

pelaksanaan pembangunan

pedesaan

pedesaan

- Meningkatnya

Terwujudnya

kemandirian kegotongroyongan

masyarakat

4.

keswadayaan,

kelas - Jumlah peningkatan kelas

Pokmas dan Pokmas gakin

Pokmas dan Pokmas gakin

serta menurunnya jumlah

serta

penduduk miskin

penduduk miskin

kelembagaan Meningkatnya

jumlah

kualitas Jumlah

penurunan

lembaga

manajemen kelembagaan masyarakat dan kemasyarakatan

Pemerintahan

Desa

baik

lembaga berperan

yang kualitas pemerintahan

yang

serta

perpustakaan berjalannya

dan sistem

manajemen pemerintahan di

di Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan 5.

Terwujudnya

pengelolaan Meningkatnya jumlah tertib Jumlah pengelolaan keuangan

kekayaan dan keuangan desa pengelolaan secara

transparan

keuangan

dan dan aset Desa.

dan aset Desa.

akuntabel 6.

Terwujudnya administrasi modern.

sistem Meningkatnya desa

jumlah Jumlah Desa/Kelurahan yang

yang Desa/Kelurahan yang telah telah melaksanakan


melaksanakan

tertib

tertib pengelolaan administrasi

- 36 -

7.

Terwujudnya

Peningkatan Meningkatnya

hasil/produksi pangan lokal

jumlah Jumlah pengelolaan sistem

pengelolaan sistem ketahanan ketahanan pangan berbasis pangan berbasis keluarga

8.

Terwujudnya

peningkatan Meningkatkan

keluarga

pengelolaan Pengelolaan

sistem

ketersediaan pangan lokal sistem kewaspadaan pangan kewaspadaan pangan dan gizi secara dinamis

dan gizi

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan untuk menjabarkan Rencana Kinerja tersebut setiap tahun disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang : a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. b. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya c. Program dan Kegiatan d. Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya. a.

Sasaran : Sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013 dengan Indikator dan Target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir. b.

Program dan Kegiatan : Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program ádalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan adalah usuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian statu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif. Indikator kegiatan dikatagorikan ke dalam kelompok indikator Input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (manfaat) dan impact (dampak). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama adalah


- 37 -

metode dan bahan/materi.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas barang yang dibeli, frekuensi acara/aktifitas yang dilaksanakan dan jumlah orang/lembaga yang telah diberikn pembinaan.

Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas prilaku dari pihak yang dibina atau berfungsinya barang yang dibeli. Sedangkan Benefit merupakan manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut mesti memenuhi kriteria : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) seperti sebagai berikut:


- 38 -

INSTANSI VISI

: :

MISI

1. 2. 3. 4. 5.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JEMB TERWUJUDNYA MASYARAKAT JEMBRANA YANG BERBUDAYA GOTONG ROYONG DAN PARTISIPATIF, DIDUKUNG PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT YA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENINGKATKAN KEBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN MENINGKATKAN KEBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT D KELURAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENINGKATKAN USAHA EKONOMI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI D MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SECARA KONSISTEN MEWUJUDKAN MANAJEMEN DAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG PRIM

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa

Mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan Dan Kelembagaan Masyarakat Desa


-

Jumlah Tersusunnya APBDesa sesuai Peraturan Perundang- undangan

41 Desa

-

-

Jumlah pemanfaatan DAU Desa

41 Desa

-

-

Jumlah Partisipasi Masyarakat dlm membangun desa

4 Desa

- Pemilihan Perbekel

- 39 -

Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

ANG

8.790

8.321

8.000

-

-

-

Mantapnya sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat

Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat


-

Jumlah buku pedoman administrasi Desa/kelurahan

51 Desa/Kel.

Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersedia

Jumlah Kelian Banjar/Kepala Lingkungan yang dibina

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dlm Pembangunan Desa dan Keluarahan

-

Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan

5 Kec.

- Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

252 orang

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

5 Kec.

19.288

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Perlombaan Desa/Kelurahan

8.197

65.392

118.95

‘- Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa

5 Kec.

- Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan desa

36.36

-

Terlaksananya pembinaan LPM

5 Kec.

- Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

189.00

-

Jumlah penerapan TTG oleh masyarakat

7 Klp

- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat

27.00

-

Jumlah Pembinaan Kelas Pokmas

50 Klp

- Penilaian Kelas Pokmas

16.76

- 40 -

-

Jumlah Kelompok Pamsimas yang dibina

10 Klp

Pengelolaan Air Minum Berbasis - Masyarakat

-

Jumlah Kelompok Posyantek Percontohan

1 Klp

- Pembinaan Posyantek

3.750.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

26.17

26.899

-

Jumlah tertib manajemen usaha dan administrasi BUMDes

41 BUMDes

-

Jumlah Monev CBD yang dilaksanakan

64 Desa Pakraman

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD

15.000

-

Jumlah pembinaan dan pengembalian dana bergulir

253 Klp

- Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi perdesaan

12.25

-

Jumlah Pembinaan Pasar Desa

10 unit

- Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa

15.000

-

Terlaksananya Pembinaan Badan Kerja Sama (BKS) LPD

64 LPD

- Pembinaan Pengelola BKS LPD

10.000

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan


-

Jumlah partisipasi masyarakat dlm pembangunan

1.580 org

- Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM - MP)

-

Jumlah Berkurangnya KK Miskin di

5 Kec.

- Penanggulangan Kemiskinan

- 41 -

170.20

83.08

Kabupaten Jembrana

-

-

-

Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis

Terpadu

Jumlah partisipasi masyarakat dlm membangun desa

Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

Jumlah pembinaan Posyandu

249 Br/ Lingk.

- Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

5 Kec.

- PAP - PNPM Integrasi

69.99

328 Posyandu

- Pembinaan Posyandu

66.000

22.200

19.00

-

Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

5 Kec.

Peningkatan Ketahanan Pangan - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

-

Jumlah pembinaan desa mandiri pangan

5 Kec.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan

356.53

Diversifikasi Pangan dan Gizi


-

Jumlah pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

5 Kec.

- Pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

9.670.

-

Jumlah pembinaan UPGK

5 Kec.

- Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

378.30

- 42 -

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. I Nengah Ledang

Jabatan

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jembrana

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama

: Gede Gunadnya, SH., MH

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung pihak Pertama Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Negara, 22 Pebruari 2013 Pihak Kedua Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Gede Gunadnya, SH., MH Pembina Utama Muda NIP. 19561231 198303 1 436


Pihak Pertama Kepala Badan PMPD Jembrana


- 43 -

NO. 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2 3 Mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa - Jumlah Tersusunnya APBDesa Sesuai Peraturan Perundangundangan

TARGET 4

PROGRAM/KEGIATAN 5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa

41 Desa

ANGGARAN 6

8.790.900,00

- Jumlah pemanfaatan DAU Desa

41 Desa

-

Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

8.321.200,00

- Jumlah Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa

4 Desa

-

Pemilihan Perbekel

8.000.000,00

- Jumlah buku pedoman Administrasi Desa/Kelurahan

51 Desa/Kel.

-

Pembinaan Administrasi Desa/ Kelurahan

19.288.300,00

- Jumlah Profil Desa/Kelurahan Yang Berkesinambungan

5 Kecamatan

-

Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

8.197.500,00

- Jumlah Kelian Banjar/Kepala Lingkungan yang dibina

252 orang

-

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

5 Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Perlombaan Desa/Kelurahan

Mantapnya sistem Pembangunan Partisipatif Masyarakat - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan


- 44 -

65.392.000,00

118.956.000,00

- Terlaksananya pembinaan pemerintahan desa

5 Kecamatan

-

- Terlaksananya pembinaan LPM

5 Kecamatan

-

Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha Dan sosial ekonomi masyarakat - Jumlah penerapan TTG oleh masyarakat

7 Kelompok

Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat

36.360.600,00

189.001.800,00

27.000.000,00

- Jumlah Pembinaan Kelas Pokmas

50 Kelompok

-

Penilaian Kelas Pokmas

16.760.000,00

- Jumlah Kelompok Pamsimas yang dibina - Jumlah Kelompok Posyantek Percontohan

10 kelompok

-

Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat

26.899.000,00

1 kelompok

-

Pembinaan Posyantek

3.750.100,00

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Jumlah tertib manajemen usaha dan administrasi BUMDes

41 BUMDes

-

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa

- Jumlah Monev CBD yang dilaksanakan

64 Desa Pakraman

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD

15.000.000,00

- Jumlah pembinaan dan pengembalian dana bergulir

253 kelompok

-

Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi perdesaan

12.252.800,00

- Jumlah Pembinaan Pasar Desa

10 unit

-

Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa

15.000.000,00

- Terlaksananya Pembinaan BKS-LPD

64 LPD

-

Pembinaan Pengelola BKS LPD

10.000.000,00


- 45 -

26.176.300,00

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa - Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM - MP)

1.580 orang

170.200.000,00

- Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

5 Kecamatan

-

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

- Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa

249 Br/Lingk.

-

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

- Jumlah Berkurangnya KK Miskin di Kabupaten Jembrana

5 Kecamatan

-

PAP - PNPM Integrasi

69.997.600,00

- Jumlah pembinaan Posyandu

328 Posyandu

-

Pembinaan Posyandu

66.000.100,00

Mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis - Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

-

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

5 Kecamatan

-

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Jlh pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

5 Kecamatan

Diversifikasi Pangan dan Gizi - Pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

- Jumlah pembinaan UPGK

5 Kecamatan

-

Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga JUMLAH


356.538.800,00

Peningkatan Ketahanan Pangan 5 Kecamatan

- Jumlah pembinaan desa mandiri pangan

83.085.300,00

- 46 -

22.200.000,00

19.000.000,00

9.670.000,00

378.300.000,00

1.790.138.300,00

AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah perwujudan kewajiban

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2012 Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi

pemerintah

tersebut

berhasil

atau

gagal

memenuhi

target-target

yang

direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. digunakan

untuk

mengukur,

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang

menilai,

dan

membandingkan

secara sistematis

dan

berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran

dengan cara

membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen

kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari


- 47 -

organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen perlu memfokuskan diri pada sejumlah kecil indikator kinerja sehingga tidak teralihkan pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Selain ditentukan oleh konteks mengenai apa yang benar-benar perlu diukur sesuai dengan kerangka pengukuran kinerja masing-masing organisasi, perlu diperhatikan kualitas indikator kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi manejemen. Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik. 5 kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja (SMART), yaitu : 1.

S = Specific (spesifik). Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Asumsi-asumsi serta definisi yang disertakan harus mudah diinterpretasikan.

2.

M = Measureable (dapat diukur). Indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif. Indikator yang baik sebaiknya juga dimungkinkan untuk dianalisis secara statistik.

3.

A = Attainable (dapat dicapai). Indikator kinerja yang ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan ketersediaan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja

4.

R = Realistic (realistis). Sama halnya dengan kriteria dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data hingga mengolah data tersebut menjadi informasi. “R” dalam kriteria SMART kadangkadang diatributkan kepada “relevan”. Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait dengan ukuran-ukuran

yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian

program dan tujuan organisasi. 5.

T

= Timely (ketepatan waktu). Indikator kinerja harus mempertimbangkan

pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah

sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut. 1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator

input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat mapun sistem yang


- 48 -

digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan

bagaimana input tersebut digunakan untuk

menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2). Proses Indikator

proses

memberikan

gambaran

mengenai

langkah-langkah

yang

dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan

bagaimana

organisasi

mengelola

input

tersebut

menghasilkan output dan outcome. Untuk dapat menggambarkan

digunakan

untuk

mengenai hal tersebut,

indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas output, (2) kuantitas output, (3) efisiensi dalam menghasilkan output.

4). Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadangkadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Indikator

kinerja

outcome

dapat

dikelompokkan

menjadi

indikator

yang

menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai. Dalam pengukuran kinerja Badan PMPD Kabupaten Jembrana diupayakan Indikator Badan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Badan PMPD Kabupaten secara keseluruhan. Keberhasilan Badan PMPD Kabupaten Jembrana merupakan keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan dalam Badan PMPD Kabupaten Jembrana. Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 49 -

atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =

Realisasai X 100% Rencana

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian =

Rencana – ( Realisasai –Rencana ) X 100% Rencana

B.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

B.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2005 – 2012 1.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a. Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jembrana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2006. Dalam Perda tersebut telah diatur bahwa: -

BUMDes didirikan oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;

-

Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUMDes;

-

Organisasi BUMDes terdiri dari pengurus, pengawas dan penasehat.

Dengan dilakukannya pembinaan intensif

dan kontinu untuk pemantapan

manajemen BUMDes maka pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan, dimana dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah BUMDes sebesar 29 BUMDes yang semula sebanyak 10 BUMDes pada tahun 2005 berkembang menjadi 39 BUMDes pada tahun 2012. Tabel 3.1 Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana No

Tahun

Jumlah Desa

1 2 3 4 5 6 7 8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

42 42 42 41 41 41 41 41


Jumlah BUMDES 10 34 40 39 39 39 39 39

% 24% 80,9% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2 % 95,2% 95,2%

- 50 -

LPD merupakan Lembaga Keuangan Pedesaan yang pembentukannya berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perda Nomor 3 Tahun 2001, dimana kemajuannya sangat tergantung dari peran serta masyarakat (krama desa) di wilayah Desa Pakraman setempat. Sampai tahun 2012 jumlah LPD di Kabupaten Jembrana adalah 64 LPD pada 64 Desa pakraman, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial

ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama

sasaran ini adalah untuk

meningkatkan kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana Tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan jumlah dan klasifikasi tingkat kesehatan LPD sebagai berikut : Tabel 3.2 Tingkat perkembangan LPD di Kabupaten Jembrana No

Tahun

Jumlah LPD

Klasifikasi Sehat

1 2 3 4 5 6 7 8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

63 51 64 64 64 64 64 64

50 43 55 56 56 56 59 51

Klasifikasi Cukup Sehat 2 1 5 5 2 1 0 4

Klasifikasi Klasifikasi Kurang Tidak Sehat Sehat 6 7 3 4 2 2 0 3 0 6 1 6 0 5 2 7

Tabel 3.3 Tingkat Perkembangan Aset LPD

2.

No

Tahun

1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

Desa Jumlah Pakraman LPD 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Jumlah Aset Rp. (000) 87.596.360 108.031.154 122.089.580 156.706.604 220.866.212

Jumlah SHU Rp. (000) 4.134.554 5.379.689 6.921.910 8.122.860 9.295.882

Jumlah Modal Rp. (000) 17.006.668 20.886.770 25.740.625 31.412.316 38.562.495

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a.

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Adapun perkembangan/pencapaian melalui Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/merealisasikan sampai dengan pelestariannya yang ditunjukan dengan


- 51 -

peningkatan jumlah pelaksanaan MAD sebesar 9 kali (25%) yang semula sebanyak 36 kali pada tahun 2005 berkembang menjadi 45 kali pada tahun 2010, untuk jumlah pelaku PNPM – MP selama lima tahun terakhir terjadi penambahan 51 orang (44%) yang semula sebanyak 114 orang pada tahun 2005 menjadi 165 orang pada 2010, sedangkan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah terjadi peningkatan sebanyak 4.461 orang (21%) yang semula 21.210 orang pada tahun 2005 bertambah menjadi 26.023 orang pada tahun 2012, seperti pada tabel berikut : Tabel 3.4. Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah NO. TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Musy. Antar Desa (kali) 36 36 36 45 45 45 45 45

Musdes (kali) 204 204 204 204 204 204 204 204

Masyarakat yg Terlibat (orang) 21.210 22.536 20.752 19.546 25.671 25.671 26.023 26.023

Pelaku (orang) 114 114 165 165 165 165 165 165

b. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan sejak Tahun 2005 yang semula 6.999 KK atau 23.199 jiwa, sampai dengan akhir Tahun 2011 telah dapat diturunkan menjadi 5.935 KK, seperti pada tabel berikut: Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana

NO

JUMLAH PENDUDUK

KECAMATAN

KK

ORANG

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK

ORANG

PROSENTASE KK

ORANG

1

JUMLAH TAHUN 2011

85.024

311.573

5.935

18.872

6.98

6,05

2

JUMLAH TAHUN 2010

84.663

311.573

5,597

17.623

6.61

5.65

3

JUMLAH TAHUN 2009

83,257

304,956

3,943

11,561

4.74

3.79

4

JUMLAH TAHUN 2008

74,889

269,729

5,727

17,105

7.65

6.34

5

JUMLAH TAHUN 2007

72,792

266,218

5,386

17,312

7.40

6.50

6

JUMLAH TAHUN 2006

71,189

260,184

6,502

21,210

9.13

8.15

7

JUMLAH TAHUN 2005

72,926

253,403

6,999

23,199

9.59

9.15


- 52 -

Kabupaten

Jembrana

setiap

tahunnya

selalu

mengadakan

Perlombaan

Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan, dengan hasil seperti tabel berikut : Tabel 3.6 Hasil Lomba Desa/Kelurahan JENIS PERLOMBAAN

Tahun

d.

Lomba Desa

Prestasi

Lomba Kelurahan

Prestasi

2008

Nusasari

IV

Banjar Tengah

VII

2009

Budeng

VI

Sangkaragung

IV

2010

Mdy Dauh Tukad

V

Tegalcangkring

III

2011

Yeh Sumbul

II

Pendem

VII

2012

Dlod Berawah

V

Dauh Waru

V

2013

Banyubiru

IV

Gilimanuk

II

Pelaksanaan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelaksanaan Bulan Bhakti gotong royong masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung secara penuh dengan inovasi dan kebijakan Bupati Jembrana berupa gerakan massal gotong royong masyarakat di setiap Desa/Kelurahan. Mulai tahun 2007 sesuai dengan inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Gerakan Gotong Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya setiap minggu I setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dan semangat Gotong masyarakat yang sudah mulai berkurang. Sejak tahun 2007 dilaksanakan

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sampai tahun 2012

partisipasi masyarakat terus bertambah, baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah Desa/Kelurahan sebagai predikat Desa/Kelurahan Gotong Royong (mendapat bendera putih) terus meningkat, pada Tahun 2007 jumlah desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun 2012 sebanyak 42 Desa/Kelurahan, seperti tabel berikut : Tabel 3. 7 Hasil Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Bendera Putih

34

45

46

42

43

42

2

Bendera Merah

17

6

5

9

8

9

3

Bedera Hitam

0

0

0

0

0

0

Jumlah Desa/Kel.

51

51

51

51

51

51


- 53 -

- bendera merah : desa/kelurahan harapan - bendera hitam : desa/kelurahan binaan

e.

Kegiatan Peningkatan Kinerja LPM LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat sosial dan berpartisipatif merupakan

wahana kerjasama masyarakat

dalam penyusunan perencanaan

pelaksanaan, dan pelestarian pembangunan Desa maupun Kelurahan, yang pembentukannya sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan di Desa adalah berdasarkan Peraturan Desa yang dipayungi dengan Perda 11 Tahun 2001 yang perubahannya telah diajukan Ranperda ke DPR, sedangkan untuk kelurahan pembentukan LPM berdasarkan Perda Tahun 2005 yang diatur secara khusus. Dimana dalam kurun waktu enam tahun terjadi peningkatan jumlah LPM sebesar 3 LPM (6%) seperti pada tabel berikut : Tabel 3.8 Perkembangan Jumlah LPM tahun 2005 s/d 2012 NO

TAHUN

JML DESA/KELURAHAN

JML LPM

51

51

1

TAHUN 2012

2

TAHUN 2011

51

51

3

TAHUN 2010

51

51

4

TAHUN 2009

51

51

5

TAHUN 2008

51

51

6

TAHUN 2007

51

51

7

TAHUN 2006

51

51

8

TAHUN 2005

51

48

KETERANGAN

Dari tabel diatas terjadi peningkatan jumlah LPM di Kabupaten Jembrana dimana pada tahun 2005 terdapat 48 LPM dan pada tahun 2012 menjadi 51 LPM, hal ini berarti bahwa semua Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana memiliki LPM (tingkat keberhasilan 100%).

f.

Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Sejalan dengan edaran Mendagri

Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang

revitalisasi posyandu. Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melakukan revitalisasi posyandu. Dengan pembinaan yang intensif oleh tim pembina Kabupaten Jembrana perkembangan posyandu mengalami peningkatan baik dari manajem pengelolaan maupun kemampuan kader posyandu. Dari Tahun 2005 s/d 2012

klasifikasi

Posyandu di Kabupaten Jembrana mengalami

peningkatan seperti pada tabel berikut :


- 54 -

g.

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Posyandu Pratama

7

24

8

8

5

5

5

5

Posyanadu Madya

82

32

29

88

91

91

91

91

Posyandu Purnama

168

257

260

201

201

201

201

201

Posyandu Mandiri

61

31

31

31

31

31

31

31

JUMLAH

318

328

328

328

328

328

328

328

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kegiatan ini merupakan Kerja sama aparat pemerintah, TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan prasarana dan sarana dasar seperti (jalan, jembatan) pada kawasan terpencil perdesaan. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menunjang kelancaran akses perekonomian masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Pemasyarakatan dan pengembangan TTG di Kabupaten Jembrana setiap tahunnya dilaksanakan melalui desiminasi dan selalu menumbuhkembangkan kelompok pelaksana TTG, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai TTG. Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu mengadakan perlombaan kelompok pelaksana TTG baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi serta mengikuti gelar TTG Nasional dengan hasil sebagai berikut: Tabel 3.10 Hasil perlombaan TTG NO.

TAHUN

1

2006

2

3

4

2007

2008

2009

NAMA KELOMPOK

PRESTASI

Kelompok Amertasari,

Juara III tingkat provinsi, mengikuti

Desa Yeh Kuning

Gelar TTG Nasional di Pontianak

Klp Tumpang Sari,


Desa Gumbrih

Gelar TTG Nasional di Manado

KUPP Surya,


Desa Yeh Sumbul

Gelar TTG Nasional di Semarang

Klp Sapta Gopala Sari,


Desa Candikusuma

Gelar TTG Nasional di Riau


- 55 -

Desa Yeh Sumbul 6

2011

Klp Agus Handycraft,

Juara II tingkat provinsi

Desa Pohsanten 7

2012

Klp Galang Kangin,


Desa Ekasari

b. Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas Dalam rangka mendorong usaha masyarakat dilakukan melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat,khsusnya kelompok keluarga miskin antara lain dengan memberikan fasilitasi pembinaan manajemen,akses permodalan usaha, teknologi dan pasar, Pemberdayaan masyarakat berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) diarahkan untuk secara bersama – sama dapat memberdayakan seluruh anggota sehingga memiliki kekuatan sendiri dalam menerapkan inovasi (baik teknis, ekonomis dan sosial), memanfaatkan azas skala ekonomi dan memupuk ketahanan dalam menghadapi resiko usaha, sehingga mampu memperoleh pendapatan dan kesejahteraan yang layak. Dalam rangka mendorong usaha masyarakat dilakukan melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, khsusnya kelompok keluarga miskin antara lain dengan memberikan fasilitasi pembinaan manajemen,akses permodalan usaha, teknologi dan pasar. Untuk meningkatkan dan memantapkan klas pokmas dilakukan dengan pembinaan, penilaian dan pengukuhan pokmas. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir pertumbuhan pokmas mengalami fluktuatif, seperti pada tabel perkembangan keragaan pokmas sebagai berikut : Tabel 3.11 Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana No

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Pokmas Pemula

1.014

1.231

1.581

1.582

1.578

1.588

513

2

Pokmas Lanjut

430

475

475

475

482

482

461

3

Pokmas Madya

166

245

245

245

245

245

252

4

Pokmas utama

40

69

69

69

69

69

38

1650

2020

2370

2371

2373

2384

1264

Jumlah

Keterangan Penilaian Kelas Pokmas: - Pokmas Pemula : Nilai antara 0 - 250 - Pokmas Lanjut : Nilai antara 251 - 500 - Pokmas Madya : Nilai antara 501 - 750 - Pokmas Utama : Nilai antara 751 – 1000


- 56 -

a.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Sesuai perkembangan waktu berbagai upaya dan cara telah ditempuh dalam memfasilitasi desa dalam penyusunan APBdesa sehingga desa mempunyai arah program didalam pembangunannya yang sesuai dengan aturan dan mampu menampung aspirasi masyarakatnya sendiri. Diawal tahun 2005 penyusunan APBDesa hanya merupakan formalitas yang harus dipenuhi untuk kelengkapan administrasi Desa semata, mulai tahun 2007 setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa kita melakukan fasilitasi dan monitoring secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga seluruh desa di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2012 telah memiliki APBdesa yang sesuai dengan peraturan seperti tersebut diatas dan telah mampu menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh didalam pembangunan desa. Diawali dengan pembuatan RPJMDesa,ditindaklanjuti dengan RKPDesa kemudian Perhitungan anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

b.

Kegiatan Pemilihan Perbekel Perkembangan demokrasi saat ini terutama ditingkat Dusun dan desa mengalami kemajuan yang signifikan dimana masyarakat ditingkat bawah telah semakin dewasa dan mengerti arti penting sebuah demokrasi didalam menentukan arah dan tujuan ke depan sehingga demokrasi menjadi suatu kebutuhan dan suatu bentuk proses didalam pengambilan suatu keputusan. Bicara

masalah

Demokrasi

tentu

salah

satunya

berkaitan

dengan

pemilihan,untuk ditingkat Dusun tentu ada pemilihan Kepala Dusun,dan ditingkat Desa tentu adanya pemilihan Perbekel. Dalam tatanan masyarakat mengambil peran

demokrasi tentunya

yang utama didalam menentukan arah,tujuannya

sendiri. Sehingga pemerintah mempunyai kapasitas sebagai fasilitator. Dengan

berjalannya

waktu,

pemerintah

Kabupaten

Jembrana

telah

melaksanakan berbagai pemilihan baik ditingkat dusun/Lingkungan maupun ditingkat Desa, dan ditahun 2007 sebanyak 26 kali pemilihan Perbekel dan di tahun 2009 sebanyak 4 kali pemilihan perbekel terakhir di tahun 2010 sebanyak satu kali pemilihan. Mengenai kehadiran dan partisipatif masyarakat didalam proses pemilihan itu sendiri adalah sekitar rata-rata 72% masyarakat hadir di melaksanakan hak pilihnya.


- 57 -

Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana bahwasanya desa sebagai ujung tombak penopang pembangunan suatu daerah bahkan suatu negara agar mampu berkembang dan berinovasi didalam melaksanakan kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakatnya,Hal tersebut dapat terwujud apabila ditopang oleh adanya akurasi data yang bersifat menyeluruh,tepat dan dapat menginformasikan frofil desa itu sendiri,sehingga dalam perencanaan pembangunan yang ada dapat menyentuh setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Administrasi Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana. Dimana dalam lima tahun terjadi peningkatan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah tertib administrasi Desa/Kelurahan sebanyak

33 Desa/Kelurahan

(92,5%), pada tahun 2005 desa/kelurahan yang sudah tertib administrasi sebanyak 4 Desa/Kelurahan menjadi 37 Desa/Kelurahan pada tahun 2009, sedangkan sampai tahun 2012 sudah semua Desa/Kelurahan sudah tertib Administrasi seperti pada tabel berikut : Tabel 3.12 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan NO. 1 2 3

TAHUN 2010 2011 2012

BELUM LENGKAP 0 0 0

TERTIB ADMINISTRASI TAHAP MELENGKAPI 0 0 0

JUMLAH LENGKAP 51 51 51

51 51 51

d. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Pada setiap Tahun dimulai pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah menganggarkan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari hasil pajak,bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa paling sedikit 10%(sepuluh persen)atau yang biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya. Hal ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Adapaun Alokasi dana Desa yang dianggarkan mulai tahun 2007 sampai dengan 2010 seperti pada table berikut : LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 58 -

NO. 1 2 3 4 5 6

TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ADD 10,243,345,310 10,243,345,310 11,088,445,310 6,830,000,000 3,974,507,853 8,700,000,000

HASIL BAGI PAJAK 324,638,750 324,638,750 324,638,750 494,638,750 5,039,983,791 7,888,318,627

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa,dengan besaran prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud adalah 60% besaran pemerataan dan 40% untuk besaran tertimbang yang di akumulasikan dengan Rumus sesuai dengan bobot masing-masing desa. Mengenai jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima desa dari Tahun 2007 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan hanya saja ditahun 2010 terdapat penurunan dikarenakan jumlah Dana perimbangan pusat yang diterima Kabupaten setelah dipotong pembayaran gaji PNS mengalami penurunan,namun hal tersebut tidak mengurangi kuantitas dan kualitas pembangunan di desa karena dalam pengalokasian dana desa tersebut tetap mengacu pada swadaya dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan Desa. Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan guna mencapai pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif telah dilakukan dengan berjenjang dan berkesinambungan dimana langkah langkah yang diambil yaitu member pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD, member bimbingan dan pelatihan,mengawasi pengelolaan keuangan desa sehingga sampai tahun 2012 semua desa di Kabupaten Jembrana telah memiliki buku Pedoman Pengelolaan keuangan Desa sehingga semua desa telah melaksanakan tata kelola keuangan desa yang tranparan,akuntabel,dan partisipatif sesuai dengan petunjuk dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengeloaan keuangan Desa.

e.

Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan, dimana semua Desa/Kelurahan diwajibkan mempunyai Profil Desa/Kelurahan. Di Kabupaten Jembrana sampai dengan

tahun 2012 semua Desa/Kelurahan sudah mempunyai

Profil Desa/Kelurahan


- 59 -

NO. TAHUN 1 2 3

5.

2010 2011 2012

MEMILIKI PROFIL SUDAH BELUM MEMILIKI MEMILIKI 0 51 0 51 0 51

JUMLAH 51 51 51

Program Peningkatan Ketahanan Pangan a.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia, tetapi dari beberapa hasil kajian menunjukan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional menjamin perwujudan ketahanan panganpada tingkat rumah tangga yang kekurangan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut penganekaragamaan pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Pada kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan bentuk kegiatannya adalah dengan memberikan bantuan bibit lele dan bibit tanaman sayur – sayuran di 5 kelompok di 5 kecamatan dengan harapan tercukupinya kebutuhan rumah tangga akan kebutuhan pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengoptimalkan pekarangannya sebagai sumber pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan demi menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, meneral, protein dan lemak untuk keluarga. Untuk mengetahui tingkat konsumsi pangan masyarakat dihitung melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH):

Tabel 3. 15 Perkembangan skor PPH: No Klp. Bahan Pangan

Skor PPH 2010

2011

2012

1

Padi-padian

25.0

25.0

25.0

2

Pangan Hewani

24.0

24.0

24.0

3

Minyak dan Lemak

0.1

5.0

0

4

Buah/biji berminyak

1.0

1.0

1.0

5

Kacang-kacangan

5.6

10.0

10.0

6

Gula

2.5

0.6

0.5

7

Sayuran dan buah

30.0

20.7

30.0

88.20

86.30

90.50

Jumlah


- 60 -

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Bentuk kegiatan ini yaitu pemantauan harga, distribusi cadangan pangan dengan cara menunjuk Petugas yang bertugas dalam mencari informasi harga di pasar (Petugas Informasi Pasar/PIP). Petugas Informasi Pasar bertugas setiap bulan untuk mengumpulkan daftar harga di masing – masing pasar se Kabupaten Jembrana yang selanjutnya akan direkap untuk menjadi laporan data harga. Adapun hasil kegiatan yaitu Tersedianya data harga, distribusi dan cadangan pangan di Kabupaten Jembrana seperti tabel berikut: Tabel 3.16 Tabel Perkembangan data harga pangan No. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9

c.

Komoditi Beras Jagung pipilan Kedele Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Minyak goreng Gula pasir Cabe merah

Tahun 2011

2012

2013

8.500 5.000 7.000 55.000 24.000 1000 10.000 10.000 20.000

8.500 6.000 10.000 70.000 28.000 900 12.000 12.000 12.000

10.000 5.000 10.000 90.000 29.000 1.000 12.400 11.500 28.000

Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengoptimalkan pekarangannya sebagai sumber pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan demi menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, meneral, protein dan lemak untuk keluarga. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama

yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Bentuk

kegiatan ini yaitu dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di masing – masing Posyandu (328 posyandu) se Kabupaten Jembrana sebanyak 10 paket selama 10 bulan, adapun paket PMT yang diberikan terdiri dari Kacang hijau, gula pasir dan susu. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan UPGK dan pemberian makanan tambahan dengan hasil kegiatan

meningkatnya

kualitas gizi keluarga. Perkembangan Gizi Balita di Posyandu seperti Tabel berikut:


- 61 -

No

Tahun

1.

Hasil kegiatan S

D

N

BGM

N/D(%)

BGM/D(%)

2009

17.876

12.079

7.899

223

65,39

1,85

2

2010

18.133

12.152

7.936

187

65,31

1,54

3

2011

18.582

12.605

8.362

180

66,37

1,43

4

2012

18.741

13.138

8.669

163

65,98

1,24

Keterangan : S : D : N : BGM : N/D :

Jlh semua balita yang ada diwilayah Posyandu Jlh balita yang datang dan ditimbang di Posyandu Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya Balita yang berat badannya dibawah garis merah Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya Dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu BGM/B : Jlh balita yang berat badannya di bawah garis merah dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu

d. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan Kegiatan ini merupakan bagian dari program peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran utama yaitu mentapnya ketahanan pangan masyarakat secara dinamis. Bentuk kegiatan ini dengan melaksanakan lomba Adikarya Pangan Nusantara tingkat kecamatan, yang merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kompetensi kelompok masyarakat/kelompok tani dalam menggiatkan usaha pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai bahan pangan keluarga. Untuk mempersiapkan Lomba Adikarya Pangan Nusantara di tingkat Provinsi, terlebih dahulu dilaksanakan seleksi ditingkat Kabupaten Jembrana. Juara pertama tingkat Kabupaten berhak mewakili Jembrana di tingkat provinsi. Nama-nama kelompok yang mewakili Kabupaten Jembrana dalam Lomba di tingkat Provinsi seperti di tabel berikut : Tabel 3.18 Hasil Perlombaan Adikarya Pangan Nusantara NO.

TAHUN

1

2011

NAMA KELOMPOK Kelompok Rosella

PRESTASI Juara II tingkat provinsi, dan

Kelurahan Baler Bale Agung mengikuti Kecamatan Negara. 2

2012

Kelompok

Wanita

Hari

Pangan

Nasional di Gorontalo Tani Juara III Tingkat Provinsi dan

Mekar sari Br. Merta Sari

mengikuti

Kelurahan Loloan Timur.

Nasional di Palangkaraya


Hari

Pangan

- 62 -

Kegiatan ini merupakan bagian dari program diversifikasi pangan dan gizi, dengan sasaran utama adalah mantapnya ketahanan pangan masyarakat secara dinamis. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam asupan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pembinaan, sosialisasi dan promosi kepada masyarakat melalui lomba cipta menu. Dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.

B.2 Capaian Kinerja Tahun 2013 Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Kinerja masing-masing Kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2013 sebesar 97,49 % atau sebesar Rp. 26.322.550,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 4 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal, TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (relatif meniru dan dan


- 63 -

hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. Cara pemecahannya yaitu Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas pelaksana TTG, Desiminasi TTG lewat Jinet, Pembinaan– pembinaan oleh Tim. Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu mengadakan perlombaan kelompok pelaksana TTG baik ditingkat Kabupaten maupun provinsi serta mengikuti gelar TTG Nasional dengan hasil sebagai berikut: NO.

TAHUN

1

2012

NAMA KELOMPOK

PRESTASI

Klp Galang Kangin,


Desa Ekasari, Kec. Melaya 2

2013

Klp Buana Satwa, Desa Yeh Juara I tingkat kabupaten Kuning, Kec. Jembrana

2.

Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas Kegiatan Kelas Pokmas di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 16.760.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2013 sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 16.760.000,(Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 10 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah Jumlah Pokmas yang dibina dengan target 1500 kelompok dan terealisasi 1500 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat belum optimal. Cara pemecahannya dilakukan pembinaan dan pengukuhan kelas Pokmas oleh Tim Pembina/penilai Kabupaten. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatkan klasifikasi kelas Pokmas, adapun perkembangan klasifikasi kelas Pokmas sebagai berikut :

TAHUN

KLASIFIKASI KELAS POKMAS PEMULA

LANJUT

MADYA

UTAMA

JUMLAH

2011

513

461

252

38

1264

2013

562

594

273

32

1461


- 64 -

Kegiatan

Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

di Kabupaten

Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 21.942.100,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2013 sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 21.942.100,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 4 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah kelompok Pamsimas yang di bintek dengan target 10 kelompok dan terealisasi 10 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan kelompok pengelolaan air minum berbasis

masyarakat

yang

belum

optimal.

Cara

pemecahannya

dilakukan

pembinaan/bimbingan teknis oleh Tim Pembina/penilai Kabupaten. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatnya pengelolaan kelompok Pamsimas.

4.

Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 3.750.100,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2013 sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 3.750.100,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 4 orang dengan raelisasi sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah kelompok Pamsimas yang di bintek dengan target 10 kelompok dan terealisasi 10 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan dan keterampilan kelompok posyantek belum optimal. Cara pemecahannya dilakukan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten. Hasil dari kegiatan ini untuk meningkatnya pengelolaan kelompok Posyantek.


- 65 -

Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 26.176.300,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 99,96 % atau sebesar Rp. 26.165.400,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pengelolaan manajemen usaha BUMDes dengan target 39 BUMDes dan telah terealisasi 39 BUMDes (100%) dengan tenaga sebanyak 9 orang. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor penghambatnya yaitu Pengetahuan dan keterampilan pengelolaan BUMDes masih terbatas, BUMDes yang telah terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha berupa simpan pinjam. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya: - Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari pihak perbankan maupun sumber – sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan, - Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil dengan pihak lain. - Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen, administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan dengan tingkat perkembangan sebagai berikut : No 1 2

6.

Tahun 2012 2013

Jumlah Desa 41 41

Jumlah BUMDes 39 39

% 95,2 95,2

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan LEP Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 12.252.800,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 94,92 % atau sebesar Rp. 11.630.200,- (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha


- 66 -

kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% dengan tenaga sebanyak 9 orang. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembinaan terhadap kelompok masyarakat penerima dana bergulir

sehingga

berkurangnya

tunggakan

Pokmas,

serta

pemberian

insentif

pengembalian tepat waktu (IPTW) bagi kelompok masyarakat yang membayar sesuai dengan ketentuan (tidak pernah menunggak). 7.

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 99,45 % atau sebesar Rp. 14.916.750,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% dengan tenaga sebanyak 9 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya pemahaman terhadap lembaga pengelola CBD yang saat ini cenderung diartikan salah serta pembuatan buku hasil monitoring yang telah disebarkan kepada masing – masing Desa Pakraman

8.

Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100,00 % atau Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pasar desa yang dibina dengan target 10 unit pasar desa dan terealisasi 10 unit pasar (100%) dengan tenaga sebanyak 9 orang. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor penghambatnya yaitu pengetahuan dan keterampilan pengelolaan pasar desa masih terbatas, sedangkan pemecahannya adalah dilakukannya melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen, administrasi dan usaha secara berkesinambungan serta melalui perlombaan pasar desa dengan hasil sebagai berikut: Juara I

: Pasar Desa Lelateng

Juara II

: Pasar Desa Baler Bale Agung


- 67 -

Juara IV

9.

: Pasar Desa Manistutu

Fasilitasi Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD) Kegiatan Fasilitasi Badan Kerjasama LPD (BKS – LPD) didukung dengan APBD II Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah). Tenaga yang ditugaskan sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%, Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya keberdayaan kelembagaan usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah pengelolaan Badan Kerjasama LPD dengan target 1 paket dan telah terealisasi 1 paket (100%) dengan tenaga sebanyak 9 orang. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Hasil kegiatan ini meningkatnya manajemen pengelolaan BKSLPD.

10. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Kegiatan Posyandu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar

Rp. 66.000.100,- (Enam Puluh Enam Juta Seratus Rupiah) dengan realisasi

sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 99,87 % atau sebesar Rp. 65.912.550,(Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Kegiatan ini yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan sasaran utama berkesinambungan. Indikator Kinerja Utama

yaitu Terkelolanya posyandu secara sasaran ini adalah jumlah pembinaan

posyandu aktif dengan target 328 posyandu dan terealisasi 328 posyandu (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% serta dengan jumlah tenaga yang dgunakan sebanyak 9 orang. Faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya kerja sama Tim yang Solid baik di Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta adanya koordinasi lintas sektoral. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Sistem perencanaan materi, pelaksanaan dan evaluasi layanan belum sepenuhnya dilakukan secara partisipatif. Adapun pemecahannya adalah dilakukannya Bintek dan monev sistem kerja layanan Posyandu kepada Tim Pelaksana di lapangan dan koordinasi lintas sektoral dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posyandu, baik ditingkat banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun perkembangan posyandu berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:


- 68 -

1 2

11.

2012 2013

Pratama 5 5

Madya 91 91

Purnama 201 201

Mandiri 31 31

328 328

Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sesuai

Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten

Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 653.495.700,(Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 653.490.700,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah keswadayaan, kemandirian dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan target 253 banjar/lingkungan dan terealisasi (100%). Alat yaang digunakan kendaraan roda 4 dan 2 dengan realisasi 100%, serta melibatkan 54 orang tim penilai dan 5 orang tim pemantau kegiatan dengan realisasi 100%. Hasil kegiatan ini : No

Tahun

Bendera Putih

Bendera Merah

Bendera Hitam

Jumlah

1

2012

42

9

0

51

0

51

2

2013 41 10 Keterangan : - bendera putih : desa/kelurahan gotong royong - bendera merah : desa/kelurahan harapan - bendera hitam : desa/kelurahan binaan

Faktor penghambat : Tingkat kesadaran masyarakat untuk bergotong royong Belum maksimal baik dari hasil kegiatan maupun kehadiran di lokasi kegiatan. Secara fisik gotong royong sebagian besar masih terbatas pada pembersihan jalan dan Belum menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Solusi : Melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong dangan membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap bulan. Melakukan pembinaan ke Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksanaan gotong royong


- 69 -

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 170.200.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100% atau sebesar Rp. 170.200.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah kader yang terfasilitasi target 1530 orang dari tenaga KPMD dan 5 orang Pendamping Lokal dengan realisasi 100%. Jumlah tenaga yang dilibatkan yaitu sebanyak 10 orang Pembina dan. Adapun perkembangan/pencapaian pembangunan yang telah dilakukan melalui Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/merealisasikan sampai dengan pelestariannya telah menunjukan kemajuan signifikan yang dapat diukur dari tingkat partisipasi, kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam melaksanakan program sebagai berikut : No

Tahun

1 2

2012 2013

Musdes (kali) 204 204

MAD (kali) 40 40

Jumlah Pelaku (orang) 165 165

Masyarakat yang terlibat (orang) 26.023 26.023

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya

program – program yang bertujuan untuk

pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu : Masih tendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa masih relatif rendah

Dan upaya pemecahannya antara lain : Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten secara berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan. Memantapkan

komitmen, bahwa untuk Tahun 2012 keseluruhan kegiatan yang

berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan menyentuh langsung lepada KK Miskin.


- 70 -

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 83.085.300,- (Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 93,42 % atau sebesar Rp. 77.620.379,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan realisasi fisik sebesar 100%, terjadi efisiensi sebesar Rp. 5.464.921,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu tim pencocokan, evaluasi dan verifikasi KK Miskin Kabupaten sebanyak 306 orang dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama

yaitu

Tersedianya buku KK Miskin di Kabupaten Jembrana. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah penurunan angka kemiskinan. Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan:

NO

JUMLAH PENDUDUK

KECAMATAN

KK

ORANG

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KK

ORANG

PROSENTASE KK

ORANG

1

JUMLAH TAHUN 2011

85.024

311.573

5.935

18.872

6.98

6,05

2

JUMLAH TAHUN 2012

86.685

317.117

5,308

16.885

6.10

5,30

Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi angka kemiskinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan masyarakat serta banyaknya program – program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan faktor penghambatnya yaitu : Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan kemiskinan. Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang memihak Rumah Tangga Miskin Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK Miskin

Dan upaya pemecahannya antara lain : Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh masyarakat untuk

meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program

penanggulangan kemiskinan.


- 71 -

implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten.

’14. Kegiatan PAP PNPM - Integrasi Kegiatan PAP-PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 69.997.600,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013

sebesar 99,30 % atau sebesar Rp.

69.507.390,- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebanyak 9 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Indikator Kinerja Utama

sasaran ini adalah jumlah monitoring dan

evaluasi kegiatan PNPM. Bentuk dan hasil kegiatan PAP-PNPM Integrasi tahun 2013 yaitu pembinaan dan monitoring pelaksanaan PNPM dengan harapan memberikan pemahaman kepada pelaku PNPM dan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip – prinsip dasar pelaksanaan PNPM secara nyata. Sasaran kegiatan adalah sistem administrasi dan penyaluran dana di tingkat unit pengelola kegiatan (UPK) di masing – masing kecamatan, pengelolaan dan pemanfaatan dana BLM di masing – masing tim pengelola kegiatan (TPK) desa/kelurahan serta tingkat kemajuan kegiatan fisik dan partisipasi masyarakat di lapangan.

15.

Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan. Untuk Tahun 2013 Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 112.965.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 98,88 % atau sebesar Rp. 111.691.600,- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah). Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan merupakan bagian dari program peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa dengan target Desa/Kelurahan di 5 Kecamatan dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak


- 72 -

realisasi 100%. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan selain diadakan ditingkat Kabupaten juga dilakasanakan ditingkat provinsi.dengan hasil sebagai berikut: Tahun

JENIS PERLOMBAAN Lomba Desa

Prestasi

Lomba Kelurahan

Prestasi

2012

Dlod Berawah

V

Dauh Waru

V

2013

Banyubiru

IV

Gilimanuk

II

Faktor penunjang keberhasilan kegiatan dimaksud adalah adanya komitmen pimpinan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini adalah Pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan Permendagri No 32 Tahun 2006 dan No 34 Tahun 2007 belum maksimal. Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan, disamping masalah dana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengumpulan data. Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut diatas perlu diambil langkah – langkah dini untuk mengantisipasi data yang akurat di Desa/Kelurahan dengan cara melaksanakan pembinaan yang lebih intensif dan fokus terhadap pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan dan profil Desa/Kelurahan disamping peningkatan anggaran untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan

16.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM) di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar

Rp.

66.000.100,- (Enam Puluh Enam Juta Seratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 99,87 % atau sebesar Rp. 65.912.550,- (Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu sebanyak 6 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah LPM yang terbina sebanyak 51 LPM, dengan realisasi 100% Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu belum maksimalnya fungsi dan peran LPM dalam mengawal proses pembangunan di masing – masing desa/kelurahan. solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan bimtek kepada pengurus LPM se LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 73 -

Sekretaris dan Bendahara) se Kabupaten Jembrana lebih memahami peran dan dan fungsinya di Desa/Kelurahan, sehingga ikut berperan aktif di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil – hasil pembangunan di Desa/Kelurahan masing – masing, perkembangan LPM di Kabupaten Jembrana seperti pada tabel berikut : NO 1 2

TAHUN TAHUN 2013 TAHUN 2012

JML DESA/KELURAHAN 51 51

JML LPM

KETERANGAN

51 51

17. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 36.360.600,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013

sebesar 92,55% atau sebesar Rp. 33.651.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta

Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ). Efisiensi sebesar Rp. 2.709.600,Jumlah pesonil yang dilibatkan yaitu sebanyak 6 orang dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan sasaran utama

yaitu Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah BPD yang terbina sebanyak 41 BPD, dengan realisasi 100% Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu belum maksimalnya fungsi dan peran BPD dalam mengawal proses pembangunan di masing – masing desa, solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan pembinaan pengurus BPD se Kabupaten Jembrana Adapun hasil dari kegiatan ini adalah 1). BPD tertib administrasi dengan pengisian buku – buku administrasi Desa/Kelurahan, 2). Meningkatkan peran BPD melalui pemahaman terhadap fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perkembangan BPD di Kabupaten Jembrana seperti pada tabel berikut : NO 1 2

TAHUN TAHUN 2013 TAHUN 2012

JML DESA 41 41

JML BPD 41 41

KETERANGAN

18. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDesa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 7.785.100,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 99,89% atau sebesar Rp. 7.776.500,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 74 -

Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat kegiatan ini yaitu penyusunan APBDes Belum dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes, sedangkan solusi pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan pembinaan penyusunan APBDes sebanyak 3 kali. mulai tahun 2007 setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dilakukan fasilitasi dan monitoring secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga seluruh desa di Kabupaten Jembrana sampai tahun 2013 telah menyusun APBdesa yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan seperti tersebut diatas dan telah mampu menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh didalam pembangunan desa.

19. Kegiatan Pemilihan Perbekel Kegiatan Pemilihan Perbekel di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 15.305.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 91,15% atau sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Efisiensi sebesar Rp. 1.354.000,Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya adalah jumlah pemilihan perbekel yang demokratis dan akuntabel dengan target 35 Desa dengan realisasi 35 Desa.

20. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp.19.288.300,- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100,00 % atau sebesar Rp. 19.288.000,-(Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 75 -

Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan tertib pengelolaan administrasi dengan realisasi 51

Desa/Kelurahan dengan realisasi (100%), SDM yang digunakan yaitu sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor penghambat kegiatan ini adalah administrasi desa belum tertib dan laporan administrasi desa setiap bulan tidak tepat waktu, sedangkan cara pemecahannya yaitu dilakukan Monitoring dan Pembinaan pengisian administrasi desa secara berkala, Memberikan bantuan buku – buku administrasi Desa dan Membuatkan sistem laboran IT bagi seluruh perangkat Desa. Perkembangan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah tertib administrasi Desa/Kelurahan seperti pada tabel berikut : NO. 1 2

TAHUN 2012 2013

BELUM LENGKAP 0 0

TERTIB ADMINISTRASI TAHAP MELENGKAPI 0 0

JUMLAH LENGKAP 51 51

51 51

21. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 58.087.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 58.087.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah desa yang mempunyai profil desa dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 6 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa

22. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 8.321.200,- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah ) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 8.321.200,- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator


- 76 -

yang taat asas efektif dan efisien dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 15 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penghambat keberhasilan kegiatan ini adalah masih desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes, Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Solusi pemecahan masalah tersebut antara lain melakukan Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan yang dibiayai DAU Desa serta dilakukan pembinaan pemanfaatan DAU Desa Kepada perangkat Desa, BPD dan LPM sebanyak 2 kali dalam setahun. NO. TAHUN 1 2012 2 2013

ADD 8.700.000.000 8.847.000.000

HASIL BAGI PAJAK 7.888.318.627 8.528.288.039

TOTAL 16.588.318.627 17.375.288.039

23. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II Tahun 2013 sebesar Rp. 8.197.500,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 8.197.500,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, sasaran utama mantapnya Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja utamanya untuk mengetahui jumlah desa yang mempunyai profil desa dengan target 41 Desa dengan realisasi 100%, SDM yang digunakan yaitu Tim pembina sebanyak 6 orang dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit dan roda 4 sebanyak 2 unit dengan realisasi 100%. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya profil Desa/Kelurahan Tahun 2013 di setiap Desa/Kelurahan.

24. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2013 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan pemanfaatan pekerangan untuk pengembangan pangan dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. LAKIP Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013

- 77 -

adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum mantapnya koordinasi antara pelaku ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif . Bentuk kegiatan ini dengan melaksanakan lomba Adikarya Pangan Nusantara tingkat kecamatan, yang merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kompetensi kelompok masyarakat/kelompok tani dalam menggiatkan usaha pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai bahan pangan keluarga. Adapun hasil kejuaraan Lomba Adikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: NO.

TAHUN

1

2012

NAMA KELOMPOK Kelompok

Wanita

Tani Juara III Tingkat Provinsi dan

Mekar sari Br. Merta Sari Kelurahan

Loloan

PRESTASI

mengikuti Hari Pangan Nasional

Timur, di Palangkaraya.

Kec.Jembrana. 2

2013

Kelompok Miftahul Ulum, Juara

III

Tingkat

Provinsi

Desa Air Kuning Kecamatan Bali.dan mengikuti Hari Pangan Jembrana

Nasional

Provinsi

Bali

di

Kabupaten Badung.

25. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sampai bulan Desember 2013 sebesar 100,00% atau sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan target 5 Kecamatan, dengan realisasi 100%. Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rumah tangga dapat mengoptimalkan pekarangannya sebagai sumber pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan demi menunjang ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, meneral, protein dan lemak untuk keluarga.


- 78 -

Kegiatan Kegiatan Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp.378.300.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 adalah 99,71% atau sebesar Rp. 377.200.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama

yaitu mantapnya

Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama

sasaran ini

adalah jumlah pembinaan UPGK dengan target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100% Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah dilaksanakannya Dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif. Bentuk kegiatan ini yaitu dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di masing – masing Posyandu (328 posyandu) se Kabupaten Jembrana sebanyak 10 paket selama 10 bulan, adapun paket PMT yang diberikan terdiri dari Kacang hijau, gula pasir dan susu. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan UPGK dan pemberian makanan tambahan dengan hasil kegiatan

meningkatnya kualitas gizi

keluarga. Perkembangan Gizi Balita di Posyandu seperti Tabel berikut: No

Tahun

Hasil kegiatan S

D

N

BGM

N/D(%)

BGM/D(%)

1

2012

18.741

13.138

8.669

163

65,98

1,24

2

2013

18.891

15.236

10.277

126

67,45

0,83

Keterangan : S D N BGM N/D

: Jlh semua balita yang ada diwilayah Posyandu : Jlh balita yang datang dan ditimbang di Posyandu : Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya : Balita yang berat badannya dibawah garis merah : Jlh balita yang naik berat badannya dari penimbangan bulan sebelumnya Dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu BGM/B : Jlh balita yang berat badannya di bawah garis merah dibagi jlh balita yang datang dan ditimbang di posyandu


- 79 -

Masyarakat Kegiatan Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat di Kabupaten Jembrana didukung dengan dana APBD II sebesar Rp. 9.670.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 adalah 88,07% atau sebesar Rp. 8.516.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). %. Tenaga yang bertugas 5 orang realisasinya 5 orang yaitu 100%. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Diversifikasi Pangan, dengan sasaran utama yaitu mantapnya Ketahanan Pangan Masyarakat secara dinamis. Indikator Kinerja Utama sasaran ini adalah jumlah pembinaan Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat dengan target 5 kecamatan dan terealisasi 5 kecamatan (100%). Alat yang digunakan 2 Unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dengan realisasi 100%. Faktor – faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini antara lain komitmen dari pimpinan, adanya dukungan dari stakeholder terkait dan juga masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam asupan makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pembinaan, sosialisasi dan promosi kepada masyarakat melalui lomba cipta menu. Dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Adapun hasil kejuaraan Lomba Cipta Menu Tahun 2013 di Kabupaten Jembrana adalah: Juara I

: TP.PKK Kecamatan Mendoyo

Juara II

: TP.PKK Kecamatan Jembrana

Juara III

: TP.PKK Kecamatan Melaya

Juara IV

: TP.PKK Kecamatan Negara

Juara V

: TP.PKK Kecamatan Pekutatan


- 80 -

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana tahun 2013, didukung dengan dana sejumlah

Rp 5.162.111.800,00 (Lima Milyar Seratus Enam

Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung Rp 2.733.053.000,00 (52,95%) Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.429.058.800,00 (47,05%). Dengan realisasi belanja tak langsung sebesar Rp 2.356.473.880,00 (86,2 %), silpa belanja tak langsung sebesar Rp. 376.579.120,00 (13,8%) sedangkan untuk realaisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.406.167.150,00 (99%). dengan sisa dana belanja langsung sebesar Rp. 22.891650,00 (1%). Adapun rincian penggunaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3.18 Realisasi belanja tak langsung Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2013 1. Belanja tak langsung No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uraian Gaji Pokok PNS Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Tambahan Penghasilan Beban Kerja Uang Lauk Pauk Tambahan penghasilan untuk bendahara Tambahan penghasilan bendahara pembantu Tunjangan PPTK Tunjangan Pengurus Barang Tunjangan pejabat pengadaan Tunjangan PPK TOTAL


Pagu Dana 1.4899.024.200,00 147.215.000,00 172.740.000,00 0 50.840.000,00 93.588.000,00 51.182.500,00 49.500,00 40.333.800,00 505.080.000,00 166.320.000,00 1.680.000,00

Realisasi 1.333.579.100,00 139.391.786,00 170.885.000,00 0 41.735.000,00 89.783.160,00 34.974.432,00 31.289,00 27.214.113,00 391.560.000,00 110.640.000,00 1.680.000,00

% 89,6 94,7 98,9 0 82,1 95,9 68,3 63,2 67,5 77,5 66,5 100

1.200.000,00

1.200.000,00

100

6.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.733.053.000,00

6.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.356.473.880,00

100 100 100 100 86,2

- 81 -

Realisasi masing-masing belanja langsung Badan PMPD Kabupaten Jembrana Tahun 2012 2. Belanja langsung No.

PROGRAM/KEGIATAN

Capaian Fisik (%)

Pagu Anggaran

Realisasi

% Capaian

Ket. (Silpa)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

91

2.650.000,-

2.400.000,-

91

250.000,-

2.

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemerliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

97

118.350.500,-

114.295.281,-

97

4.055.291,-

100

5.000.000,-

5.000.000,-

100

-

3. 4.

Kegiatan Penyediaan ATK

100

36.811.100,-

36.744.900,-

100

66.200,-

5.

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

99

57.911.800,-

57.545.400,-

99

366.400,-

6.

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

100

15.000.000,-

15.000.000,-

100

-

7.

Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

99

190.742.900,-

188.823.600,-

99

1.919.300,-

8.

Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

100

70.200.000,-

70.200.000,-

100

-

9.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

100

14.000.000,-

14.000.000,-

100

-

10.

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

95

22.780.000,-

21.602.900

95

1.177.100,-

11.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

100

58.087.000,-

58.087.000,-

100

,-

12.

Kegiatan Pembinaan dan evaluasi penggunaan DAU Desa

100

8.321.200,-

8.321.200,-

100

-

13.

Kegiatan Pemilihan Perbekel

91

15.305.000,-

13.951.000,-

91

1.354.000,-

14.

Kegiatan pembinaan administrasi desa/kelurahan

100

19.288.300,-

19.288.000,-

100

300,-

15.

Kegiatan Perlombaan desa/kelurahan

99

112.956.000,-

111.691.600,-

99

1.264.400,-

16.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)

100

9.481.800,-

9.481.000,-

100

800,-


- 82 -

18.

Pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan

100

8.197.500,-

8.197.500,-

100

-

19.

Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APB Desa

100

7.785.100,-

7.776.500,-

100

8.600,-

20.

PAP – PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)

99

69.997.600,-

69.507.390,-

99

490.210,-

21.

Pemberian stimulan pembangunan desa

100

170.200.000,-

170.200.000,-

100

-

22.

Penanggulangan kemiskinan terpadu

93

83.085.300,-

77.620.379,-

93

5.464.921,-

23.

Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa

100

653.495.700,-

653.490.700,-

100

5.000,-

24.

Posyandu

100

66.000.100,-

65.912.550,-

99

87.550,-

25.

Pembinaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

100

378.300.000,-

377.200.000,-

99

1.100.000,-

26.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

100

19.000.000,-

19.000.000,-

100

-

27.

Pemanfaatan Pekarangan

100

22.200.000,-

22.200.000,-

100

,-

88

8.516.000,-

8.516.000,-

88

1.154.000,-

100

26.176.300,-

26.165.400,-

100

10.900,-

95

12.252.800,-

11.630.200,-

95

622.600,-

Pengelolaan

100

15.000.000,-

15.000.000,-

100

,-

Badan

100

10.000.000,-

10.000.000,-

100

,-

100

15.000.000,-

15.000.000,-

99

,-

97

27.000.000,-

26.298.700,-

97

701.300,-

untuk Pengembangan Pangan 28.

Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

29.

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

30.

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan

31.

Pembinaan Pasar Desa

32.

Fasilitasi

Kerjasama LPD ( BKS – LPD ) 33.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

34.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat


- 83 -

36.

Pengelolaan Air Minum

100

21.942.100,-

21.942.100,-

100

,-

Pos Pelayanan Teknologi

100

3.750.100,-

3.750.100,-

100

,-

JUMLAH

99

2.240.488.817,-

2.406.167.150,-

99

,-

Berbasis Masyarakat 37.


- 84 -

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2013. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban. 2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan. 3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Jembrana guna mengemban Visi dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat.


- 85 -

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Negara, 13 Januari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana,



- 86 -

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Jalan Surapati Nomor 1 Telepon (0365) Negara

Recommend Documents