PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) Negara

17

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA

2014

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41210 Negara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013. c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1.

Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dan wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Peangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15.); dan 13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

KEDUA

: Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas kepada Bupati Jembrana melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan capaian kinerja sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Tahun 2013.

KETIGA

: Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Negara pada tanggal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana,

Drs. I Putu Cahyadi

Pembina Utama Muda NIP. 19590730 198704 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara sebagai laporan. 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara sebagai laporan. 4. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara. 6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013 dapat tersusun dengan baik. LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana lima tahunan telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jembrana. Selanjutnya kami berharap LAKIP yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam Tahun 2013 dan sudah barang tentu LAKIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LAKIP di tahun berikutnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana,

Drs. I Putu Cahyadi Pembina Utama Muda Nip. 19590730 198704 1 001

i

DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN .......................................................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................................... DAFTAR ISI .......................................................................................................................... DAFTAR TABEL DAN GAMBAR...................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1.1 Umum ................................................................................................................. 1.2 Dasar Hukum ...................................................................................................... 1.3 Profil Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ............................... 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1.3.2. Sumber Daya Manusia .......................................................................... 1.4 Kondisi Umum Kabupaten Jembrana ................................................................. 1.4.1. Aspek Geografis.................................................................................... 1.4.2. Aspek Demografis ................................................................................ 1.4.3. Aspek Kependudukan ........................................................................... BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ................... 2.1 Perencanaan Strategis ......................................................................................... 2.1.1. Visi dan Misi ........................................................................................ 2.1.2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 2.1.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ...................................................... 2.2 Perjanjian KInerja .............................................................................................

i ii iii iv 1 4 4 6 7 8 25 26 26 28 29 31 31 31 31 34 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.............................................................................. 3.1 Pengukuran Kinerja ............................................................................................ 3.2 Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja ................................................................ 3.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2012 ................................................................ 3.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2013 ................................................................ 3.3 Aspek Keuangan ................................................................................................. 3.3.1. Pengelolaan Keuangan Tahun 2012...................................................... 3.3.2. Pengelolaan Keuangan Tahun 2013...................................................... BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 4.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 4.2. Saran-saran ......................................................................................................... LAMPIRAN 1 Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2013 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2013

38 38 43 43 48 52 52 54 63 63 64

ii

DAFTAR TABEL

1.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana ..................................................

24

2.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana 5 Tahun Terakhir......................

25

3.

Struktur Usia Penduduk Kabupaten Jembrana Keadaan Tahun 2013 .............................

26

4.

Tujuan dan Sasaran Tahun 2013 .......................................................................................

32

5.

Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013 .....................................................................................

35

6.

Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2012 ......................................................

44

7.

Capaian Kinerja Bidang Pencatatam Sipil Tahun 2012 ....................................................

46

8.

Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2012 ................................

47

9.

Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2013 ......................................................

48

10. Capaian Kinerja Bidang Pencatatam Sipil Tahun 2013 ....................................................

50

11. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2013 ................................

51

12. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 ...........................................................................

52

13. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 ...........................................................................

54

DAFTAR GAMBAR

1.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ..

6

2.

Peta Kabupaten Jembrana .................................................................................................

23

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Eselon II

wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP ). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/publik/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2013 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada LAKIP ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : Meningkatnya Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil , Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai adalah : Meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil . Dalam pencapaian sasaran beberapa kegiatan telah menunjukan pencapaian yang mengembirakan,namun ada kegiatan yang belum mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan

Pencatatan sipil pada tahun 2013 telah dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 6 ( enam ) buah kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Pengendalian Mobilitas Penduduk ,Penerapan e-KTP ,Peningkatan pelayanan pelaporan dan jaminan administrasi kependudukan, Peningkatan pelayanan public dalam bidang catatan sipil, Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan yang merupakan input adalah Dana sebesar .Rp 216.836.000,-, dan Orang/SDM yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 5 orang, Outputnya adalah jumlah ketersedian barang dan jasa untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1

berupa : belanja alat tulis Kantor, belanja kelengkapan computer, belanja cetak dan penggandaan,belanja jasa konsultasi, belanja modal pengadaan computer, belanja modal pengadaan printer.Sedangkan outcomenya adalah prosentase Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan mencapai 5,70 % yang artinya kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan memberikan kontribusi terhadap Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 5,70 % . Pada Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan yang merupakan input adalah Dana sebesar .Rp 38.890.000,-, dan Orang/SDM yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 3 orang, Outputnya adalah jumlah ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan berupa : belanja alat tulis Kantor, belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas, Belanja perawatan Kendaraan bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan,belanja makan dan minum,

Sedangkan outcomenya adalah Prosentase

meningkatnya Penataan Administrasi kependudukan mencapai 2.80 % . yang artinya kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan memberikan kontribusi terhadap Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 2.80 %. Pada Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk yang merupakan input adalah Dana sebesar .Rp 792.556.600,- dan Orang/SDM yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 5 orang, Outputnya adalah jumlah ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk

berupa : belanja Honorarium tenaga kontrak, alat listrik

dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas,

Belanja kelengkapan pakaian kerja lapangan, ,

Sedangkan

outcomenya adalah prosentase meningkatnya penataan Administrasi kependudukan mencapai 20,80 % yang artinya kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan memberikan kontribusi terhadap Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 20,80 %. Pada Kegiatan Penerapan e-KTP yang merupakan input adalah Dana sebesar .Rp 130.515.000,- dan Orang/SDM yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 3 orang, Outputnya adalah jumlah ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan Pengendalian Penerapan e-KTP

berupa : belanja Alat Tulis Kantor,belanja alat listrik dan

elektronik, belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, Belanja Cetak, Belanja makan dan minum, Belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin, Belanja Modal jaringan dan sistem.. Sedangkan outcomenya adalah prosentase penataan Administrasi kependudukan mencapai 3,40 % . yang artinya kegiatan Penerapan e-KTP memberikan kontribusi terhadap Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 20,80 %.

2

Pada Kegiatan Pelayanan pelaporan dan jaminan administrasi kependudukan

yang

merupakan input adalah Dana sebesar .Rp 1.851.765.000,- ,- dan Orang/SDM yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 3 orang, Outputnya adalah jumlah ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan Pelayanan pelaporan dan jaminan administrasi kependudukan

berupa : belanja Premi asuransi kematian, ,belanja cetak dan penggandaan,

belanja makanan dan minuman. Sedangkan outcomenya adalah prosentase meningkatnya penataan Administrasi kependudukan mencapai 39,80 % yang artinya kegiatan Pelayanan pelaporan dan jaminan administrasi kependudukan memberikan kontribusi terhadap Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 39,80 %. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil yang merupakan input adalah Dana sebesar .Rp 386.902.800,- dan Orang/SDM yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 5 orang, Outputnya adalah jumlah ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil berupa : belanja Biaya fasilitasi putusan penetapan pengadilan akta kelahiran yang lewat waktu 1 tahun untuk masyarakat,belanja Alat Tulis Kantor,belanja

bahan bakar minyak/Gas dan

pelumas, Belanja Cetak dan penggandaan, Belanja makan dan minum, Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi. Sedangkan outcomenya adalah prosentase penataan Administrasi kependudukan mencapai 10,10 % . yang artinya kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil memberikan kontribusi terhadap Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 10,10 %. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 1 (Satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang selanjutnya didukung oleh

18 (Delapan

belas ) sasaran

kegiatan yang harus dicapai selama Tahun 2013. Ke 18 ( Delapan belas ) sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam DPA . Dari 18 (Delapan

belas ) Kegiatan, terdapat 6 (enam) kegiatan strategis dan 12

(dua belas) kegiatan Wajib yang harus dilaksanakan , dan di Tahun 2013 terdapat satu sub kegiatan yang dibantu dananya oleh Propinsi, tetapi ingklud dananya dalam APBD yaitu Pengendalian mobilitas Penduduk dan ada Sub kegiatan lagi yang dananya dibiayai pusat yaitu

Pencetakan e-KTP, Tetapi telah dilaksananakan pelaksanaanya oleh pusat yang dalam

hal ini adalah Dirjen Adminduk Kementrian Dalam Negeri , tetapi secara pisik telah memenuhi harapan . Secara umum capaian sasaran strategis keberhasilan cukup

menunjukkan tingkat

baik, dengan rata-rata capaian fisik sebesar 91,11 %, dan Realisasi

keuangan sebesar Rp. 3.607.277.777.00,-, dari Pagu anggaran sebesar Rp. 3.959.345.000,00,dengan capaian sasaran tertinggi sebesar 100% dan capaian sasaran paling rendah sebesar 2,80 %.

3

,

4

BAB. I PENDAHULUAN 1.1

UMUM.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang–undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktik strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 s/d 2009. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah berdasarkan prioritasprioritas tersebut menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. 4

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Tata kelola pemerintahan yang baik diwarnai oleh lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalam dalam melaksanakan prioritas pembangunan, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kinerja Instansi Pemerintah tersebut. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LAKIP secara berjenjang, diawali dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pada SKPD yang dipimpinnya serta Bupati bertanggungjawab pada Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana.

5

1.2

DASAR HUKUM. Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan : a. Landasan Idiil yaitu Pancasila. b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945. c. Landasan Operasional : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

6

9.

10.

11. 12.

13. 14.

15.

16.

17.

18.

1.3

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentyang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 ; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

PROFIL LAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana merupakan SKPD Pemisahan dari SKPD gabungan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Kemudian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dipisahkan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

7

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana disebutkan Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung 17 Pejabat Struktural yang meliputi : 1. Kepala Dinas, 2. Sekretaris Dinas membawahi - Kasubag Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan, - Kasubag. Keuangan dan - Kasubag. Umum dan Kepegawaian, 3. Kepala Bidang Kependudukan membawahi - Kasi Pendaftaran Penduduk, - Kasi Pengawasan Mobilisasi Penduduk dan - Kasi Pelapoeran Penduduk, 4. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan membawahi - Kasi Penyedia Sarana & Prasarana Administrasi Kependudukan - Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan - Kasi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan 5. Kepala Bidang Pencatatan Sipil membawahi - Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian - Kasi Pencatatan Perkawinan Perceraian dan Mutasi - Kasi Penyuluhan Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

8

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Kependudukan

Sub-Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Administrasi Kependudukan

Seksi Pendaftaran Penduduk

Seksi Penyedia Sarana & Prasarana Adminduk

Seksi

Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan

Pengawasan Mobilitas Penduduk

Seksi

Seksi

Pelaporan Penduduk

Pembinaan dan Pengawasan Adminduk

UPT

Sub-Bagian Keuangan

Bidang Pencatatan Sipil

Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian

Seksi

Penyuluhan

Seksi Pencatatan Perkawinan Perceraian dan Mutasi

Adapun rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, antara lain : Kepala Dinas Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c.

pembinaan/penyuluhan dibidang Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

9

Rincian tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut: a.

mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Dinas, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;

b.

merumuskan kebijakan teknis, inovasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

c.

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

e.

membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f.

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

g.

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

h.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;dan

i.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan., dan dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, program, evaluasi dan pelaporan serta urusan rumah tangga;

b.

penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;

c.

pembinaan, pengkoordinasi, pengendali, pengawas program dan kegiatan Sub bagian;

d.

penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;dan

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat. 10

Rincian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut : a.

merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, program, pelaporan, dan keuangan;

b.

memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian , program, evaluasi, pelaporan dan keuangan;

c.

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;

d.

melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;

e.

melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;

f.

menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;

g.

merencanakan pelaksanaan perlengkapan dinas;

h.

melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;

i.

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

j.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;

k.

mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;

l.

menyusun laporan hasil kegiatan;

m.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan

n.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

pelayanan

terhadap

kebutuhan

peralatan

/

Kepala Sub. Bagian Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kasubag menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja sub bagian;

b.

pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Sub bagian; dan

c.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a.

menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian umum dan Kepegawaian; 11

b.

mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;

c.

melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;

d.

melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;

e.

mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;

f.

mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;

g.

melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;

h.

melaksanakan pengurusan, perlengkapan dinas;

penyimpanan,

pendistribusian,

i.

melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan dan kendaraan dinas;

gedung kantor,

j.

menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan administrasi pensiun;

k.

membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;

l.


m.

mengevaluasi hasil program kerja Sub bagian;

n.

menyusun laporan hasil kegiatan Sub bagian;

o.


p.


pengadaan,

Kepala Sub. Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang Program, Evaluasi dan pelaporan dan dalam menyelenggarakan tugas nya Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi : a.

penyusunan rencana kerja sub bagian;

b.

pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

c.

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian;dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

12

Rincian tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut : a.

menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b.

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada Staf;

c.

mengendalikan rencana tahunan;

d.

menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;

e.

mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;

f.

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;

g.

melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

h.

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;

i.

melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;

j.

melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;

k.


l.

melaksanakan kegiatan;

m.

membuat laporan hasil kegiatan Sub bagian;

n.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidangnya;dan

o.


inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan

. Kepala Sub. Bagian Keuangan Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dalam melaksankan tugas nya Kepala Sub Bagian menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana program kerja sub bagian;

b.

pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

c.

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian;dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut : a.

menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian;

b.

membuat daftar usulan kegiatan;

c.

membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

13

d.

menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e.

menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;

f.

melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

g.

melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

h.

mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati);

i.

memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

j.

mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;

k.

melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memberi paraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

l.

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;

m.


n.

melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;

o.

membuat laporan hasil kegiatan Sub bagian;

p.


q.


Kepala Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pengelolaan mutasi data penduduk dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja Bidang Kependudukan sesuai kebijakan Dinas;

b.

penyelenggaraan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, Pengolahan Data, Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pengelolaan mutasi data penduduk;

c.

pengkoordinasian pelaksanaan urusan kependudukan;dan

d.

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Bidang Kependudukan sebagai berikut : a.

menyusun rencana kerja Bidang Kependudukan berdasarkan program Dinas;

14

b.

menyelenggarakan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan , pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)dan pengelolaan mutasi data penduduk;

c.

melakukan pengawasan dan penertiban penduduk;

d.

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan kependudukan;

e.


f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Kependudukan serta mencari alternatif pemecahannya;

g.

mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

h.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i.

menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

k.


l.


Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi; pencatatan dan pemuktahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara, pendaftaran pindah datang antarnegara, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan penatausahaan pendaftaran penduduk dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk berdasarkan program Bidang;

b.

pelaksanan kegiatan pendaftaran penduduk;

c.

pelaksanaan sosialisasi kependudukan;dan

d.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

dan

penyuluhan

15

tentang

ketentuan

administrasi

Rincian tugas Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk berdasarkan program Dinas;

b.

melaksanakan kegiatan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi; pencatatan dan pemuktahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara, pendaftaran pindah datang antarnegara, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen-dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan penatausahaan pendaftaran penduduk;

c.

melaksanakan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan;

d.

mengolah data informasi kependudukan;

e.

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketentuan administrasi kependudukan;

f.


g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pendaftaran Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya;

h.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan

k.


Kepala Seksi Mobilitas Penduduk Seksi Pengawasan Mobilisasi Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan analisis pengendalian kuantitas penduduk dan pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Mobilitas Penduduk berdasarkan program Bidang;

b.

pelaksanaan pengendalian Administrasi Penduduk Pendatang;dan

c.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

16

Rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan Mobilitas Penduduk sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Mobilitas Penduduk berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

melaksanakan pengendalian dan analisis pengendalian kuantitas penduduk dan pengembangan kualitas penduduk, pengarahan Pengawasan Mobilitas/penataan persebaran penduduk;

c.

menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan Pengawasan Mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;

d.

melaksanakan pendataan, pembinaan, pengawasan dan penertiban penduduk pendatang sementara/ musiman;

e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pengawasan Mobilitas Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengawasan Mobilitas Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya;

h.


i.


j.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

k.


l.

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan

m.


Kepala Seksi Pelaporan Penduduk Seksi Pelaporan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan terhadap data kependudukan dan disajikan dalam bentuk laporan kependudukan dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelaporan Penduduk berdasarkan program Bidang;

b.

pelaksanaan pelaporan kependudukan secara periodik bulanan, triwulan dan tahunan;dan

c.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

17

Rincian tugas Kepala Seksi Pelaporan Penduduk sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaporan Penduduk berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

pelaksanaan pelaporan kependudukan secara periodik bulanan, triwulan dan tahunan;

c.


d.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pelaporan Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya;

e.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

g.


h.


i.

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan

j.


Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Bidang Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyediakan sarana dan prasarana, melaksanakan menyajikan data kependudukan, melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kebijakan Dinas;

kerja

Bidang Administrasi Kependudukan berdasarkan

b.

penyedia prasarana dan sarana administrasi kependudukan;

c.

pelaksanaan perekaman dan penyaji data informasi kependudukan, serta pembina dan pengawas administrsi kependudukan;dan

d.

pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Bidang Administrasi Kependudukan sebagai berikut : a.

menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

melaksanakan pengelolaan administrasi data kependudukan;

c.

melaksanakan perekaman dan penyajian data kependudukan;

d.

menyusun profil perkembangan kependudukan;

e.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan;

f.

menyediakan sarana dan prasarana administrasi kependudukan;

g.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; 18

h.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan, serta mencari alternatif pemecahannya;

i.


j.


k.


l.


m.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Administrasi Kependudukan Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana administrasi kependudukan dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyediaan Prasarana dan Administrasi Kependudukan berdasarkan kebijakan Bidang;

Sarana

b.

pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana admintrasi kependudukan;dan

c.

pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Administrasi Kependudukan sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

menyusun kebutuhan sarana dan prasarana administrasi kependudukan;

c.

mengelola penatausahaan sarana prasarana administrasi kependudukan;

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Administrasi Kependudukan, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


h.


19

i.

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan

j.


Kepala Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perekaman perkembangan jumlah penduduk dan penyajian data informasi kependudukan dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi perekaman dan penyajian data informasi kependudukan;

b.

pelaksanaan pencatatan/perekaman perkembangan jumlah penduduk;

c.

penyajian data informasi kependudukan;dan

d.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ;

b.

melaksanakan perekaman perkembangan jumlah penduduk;

c.

menyajikan data informasi kependudukan;

d.

mengelola sistem teknologi informasi administrasi kependudukan;

e.


f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Perekaman dan Penyajian Data Informasi Kependudukan, serta mencari alternatif pemecahannya;

g.


h.


i.


j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan

k.


Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan dan dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : 20

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan;dan

c.


Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan sebagai berikut : a.


b.

melakukan evaluasi terhadap administrasi kependudukan;

c.

melakukan pembinaan dan pengawasan adminstrasi kependudukan;

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


h.


i.


j.


Kepala Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan peristiwa penting lainnya dan dalam melaksanakan tugas pokok nya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kerja Bidang Pencatatan Sipil berdasarkan kebijakan Dinas;

b.

pelaksanaan penyuluhan pencatatan sipil;

c.

pelaksanaan penyuluhan, pendataan, penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan kutipan serta pendokumentasian arsip akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, pengakuan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan peristiwa lainnya;

d.

pelaksanaan penerbitan salinan akta, perubahan nama, dan surat keterangan pencatatan sipil;dan

e.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 21

Rincian tugas Kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagai berikut : a.

menyusun rencana dan program kebijakan Dinas;

kerja

Bidang Pencatatan Sipil berdasarkan

b.

melaksanakan penyuluhan pencatatan sipil;

c.

menyelenggarakan penyiapan bahan penyuluhan, pendataan, penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan kutipan serta pendokumentasian arsip akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, pengakuan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan;

d.

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pencatatan sipil;

e.


f.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Pencatatan Sipil, serta mencari alternatif pemecahannya;

g.


h.


i.


j.


k.


l.


Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, pengakuan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan dalam melaksankan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : b.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian berdasarkan kebijakan Bidang;

c.

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, pengakuan anak;

d.

pelaksanaan penerbitan salinan akta perubahan nama dan surat keterangan Pencatatan Kelahiran dan Kematian;dan

e.


22

Rincian tugas Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, pengakuan anak;

c.

pelaksanaan penerbitan salinan akta perubahan nama dan surat keterangan pencatatan kelahiran dan kematian;

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


h.


i.

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan

j.


Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan Pencarian dan Mutasi Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Mutasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, mutasi dan penerbitan kutipan akta perkawinan, dan akta perceraian dan dalam melaksankan tugas pokok nya Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi : b.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian,dan Mutasi berdasarkan kebijakan Bidang;

c.

pelaksanaan pencatatan perkawinan, perceraian, mutasi dan penerbitan kutipan akta perkawinan, serta akta perceraian;

d.

pelaksanaan penerbitan salinan akta pencatatan perkawinan, akta perceraian dan surat keterangan kawin;dan

e.

pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Mutasi sebagai berikut : a.


b.

melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, mutasi dan penerbitan kutipan akta perkawinan, serta akta perceraian;

c.

melaksanakan pencatatan perkawinan, perceraian, mutasi dan penerbitan kutipan akta perkawinan, serta akta perceraian; 23

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Mutasi serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


h.


i.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;dan

j.


Kepala Seksi Penyuluhan Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendataan kepemilikan akta catatan sipil dan dalam menyelenggarakan tugas pokok nya Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan kebijakan Bidang;

b.

pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendataan kepemilikan akta catatan sipil;dan

c.

pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya..

Rincian tugas Kepala Seksi Penyuluhan sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan kebijakan Bidang Catatan Sipil;

b.

menyiapkan bahan untuk kegiatan penyuluhan dan pendataan kepemilikan akta catatan sipil;

c.

melaksanakan kegiatan penyuluhan dan mendata kepemilikan akta catatan sipil;

d.


e.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Penyuluhan, serta mencari alternatif pemecahannya;

f.


g.


h.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 24

i.


j.


1.3.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka dapat digambarkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, seperti dibawah ini : Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada bulan Nopember 2011 dapat dirinci sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai sebanyak 46 orang terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil : 46 orang b. Calon Pegawai Negeri Sipil : orang 2.

3.

4.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural : a. Eselon II/b : 1 b. Eselon III/a : 1 c. Eselon III/b : 3 d. Eselon IV/a : 12

orang orang orang orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan : a. Golongan IV/c : b. Golongan IV/b : c. Golongan IV/a : d. Golongan III/d : e. Golongan III/c : f. Golongan III/b : g. Golongan III/a : h. Golongan II/d : i. Golongan II/c : j. Golongan II/b : k. Golongan II/a : l. Golongan I/d :

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

1 1 3 7 5 7 5 0 1 13 3 -

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan : a. S.2 : 2 b. S.1 : 19 c. D3 : 1 d. D.2 : e. D.1 : f. SMA / sederajat : 24 g. SMP / sederajat : 25

orang orang orang orang orang orang orang

1.4

KONDISI UMUM KABUPATEN JEMBRANA 1.4.1 Aspek Geografis Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” Lintang Selatan dan 114o 25’ 53” - 114o 56’ 38” Bujur Timur. Permukaan bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah: a. Sebelah Utara adalah Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng b. Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan c. Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia. d. Sebelah Barat adalah Selat Bali Gambar 2 Peta Kabupaten Jembrana

Sumber :Dinas PU Kabupaten Jembrana

26

Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Kabupaten Jembrana dengan luas daerahnya yang demikian, merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km2 c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km2 d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km2 e. Kecamatan Jembrana : 93,87 km2 Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki Desa Pekraman sebanyak 64 desa pekraman dengan Banjar Adat sebanyak 232 banjar. Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana No. Pembagian Wilayah Administrasi 1 Jumlah Kecamatan 2 Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Dusun/Lingkungan 3 Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) 4 Jumlah Banjar Adat 5 Jumlah Rumah Tangga 6 Jumlah Penduduk 7 Kepadatan Jiwa Per Km2 8 Luas Wilayah 9 Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio)

Jumlah 5 41/10 207/43 64 232 85.025 311.573 370.127 841,80 Km2 99,81

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana dan Bidang Kependudukan Tahun 2013 Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan 49,07%, tanah tegalan/ kebun 28,42%, tanah sawah 11,54%, pemukiman 7,15%, tambak 0,44%, pertambangan 0,15%, Industri 0,02%, pariwisata 0,02 %, dan lainlain 2%. 27

Dengan pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. 1.4.2. Aspek Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana hasil sensus penduduk tahun 2011 adalah 311.573 jiwa terdiri dari laki-laki 155.635 jiwa, Perempuan 155.938 jiwa, Pada tahun 2012 berdasarkan laporan kepedudukan database SIAK, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 317.117 jiwa terdiri dari laki-laki 158.398 jiwa, perempuan 158.719 tahun, dan pada Tahun 2013 adalah 321.008 jiwa terdiri dari laki laki 160.337 Jiwa dan perempuan 160.671 jiwa. dalam kurun waktu 5 tahun yaitu diantara tahun 2008 sampai akhir tahun 2013 penduduk Kabupaten Jembrana bertambah 58.267 jiwa, atau rata-rata 3,48 % per tahun. Tabel 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana 5 Tahun Terakhir No Tahun Jumlah Kenaikan % Penduduk 2 2008 269.647 6.906 2,63 3 2009 304.956 35.309 13,09 4 2010 307.804 2.848 0,93 5 2011 311.573 3.769 1,21 6 2012 317.117 5.544 1,78 7 2013 321.008 3.891 1,21 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk 3,48 Sumber: Bidang Kependudukan Tahun 2013

Ket

Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2013 mencapai 99,79% yang berarti bahwa setiap 99, orang Laki-laki bisa dipasangkan dengan 100 Perempuan atau 1 berbanding 1. Dengan jumlah penduduk sebesar 321.008 jiwa jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Jembrana seluas 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana mencapai 381 jiwa/km2. Jumlah penduduk tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Negara yang mencapai 93.070 jiwa jika dibandingkan dengan luas 28

wilayahnya 126,60 Km2, maka kepadatan Penduduk Kecamatan Negara mencapai 735 Jiwa/Kilo meter hampir dua kali lipat kepadatan Penduduk Kabupaten Jembrana , sedangkan njumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Pekutatan dengan jumlah 31.217 jiwa, dibandingkan dengan Luas wilayahnya yaitu 129,65 Km2, maka kepadatan Penduduk nya mencapai 240 Jiwa per kilometernya. Struktur usia penduduk di Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Jembrana Keadaan Tahun 2013 KELOMPOK UMUR

LAKI-LAKI

n (jiwa) 0-4 12.470 5-9 13.557 10-14 14.345 15-19 12.838 20-24 11.815 25-29 12.016 30-34 13.874 35-39 13.392 40-44 13.914 45-49 11.364 50-54 9.257 55-59 6.996 60-64 5.379 65-69 3.362 70-74 3.040 >75 2.718 Sumber : Bidang Kependudukan

PEREMPUAN

% 52,22 51,18 51,42 51,24 49,76 49,52 50,09 49,91 50,73 48,87 49,28 50,56 49,86 46,06 46,09 38,77

n (jiwa) 11.409 12.930 13.554 12.216 11.928 12.250 13.825 13.438 13.511 11.888 9.526 6.840 5.409 4.099 3.556 4292

% 47,78 48,82 48,58 48,76 50,24 50,48 49,91 50,09 49,27 51,13 50,72 49,44 50,14 54,94 53,91 61,23

TOTAL n (jiwa) 23.879 26.487 27.899 25.054 23.743 24.266 27.699 26.830 27.425 23.252 18.783 13.836 10.788 7.461 6.596 7.010

% 7,44 8,25 8,69 7,80 7,40 7,56 8,63 8,36 8,54 7,24 5,85 4,31 3,36 2,32 2,05 2,18

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 15 s/d 59 tahun cukup tinggi sebanyak 210.888 orang mencapai 65,70 %, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. 1.4.3. Aspek Kependudukan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil anatara lain luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, 29

mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte catatan sipil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan Data keluarga kedalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian pital ( lahir,mati,datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan,kesadaran masayarakat untuk melengkapi diri dengan KTP perlu ditingkatkan,begitu pula kesadaran masyarakat akan kepemilikan akte catatan sipil,biar tidak kelengkapan Administrasi kependudukan baru dicari pada saat diperlukan. Solusi Pemecahan Masalah : Melakukan razia terhadap penduduk pendatang yang tidak memiliki Identitas diri dengan melibatkan petugas terkait serta aparat tingkat Banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan serta tokoh Masyarakat, mengingatkan kepada Masyarakat untuk segera memperpanjang masa berlaku KTP jika telah habis masa berlakunya , melakukan penyuluhan akte catatan sipil secara periodik, menyebarkan informasi tentang persyaratan tentang pembuatan akte catatan sipil ke Desa/Kelurahan, memberikan subsidi terhadap pembuatan akte kelahiran, melakukan pembinaan administrasi kependudukan kepada Kades/Lurah,Kadus/Kaling, memotipasi masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data KK , melakukan pembinaan Administrasi Kependudukan,pemberian subsidi terhadap pembuatan KTP, memotipasi masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukanyan dengan pemberian Asuransi jiwa kepada pemilik KTP, melaksanakan penertiban penduduk dan Razia KTP di Desa/Kelurahan dengan melibatkan POL PP, Aparat Kecamatan/Desa serta Kelurahan.

30

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan Strategis ( Renstra ) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor ekternal yang berupa peluang dan tantangan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan : visi , misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. 2.1.1 Visi dan Misi Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 54 Tahun 2011 yang menggambarkan Apa yang ingin dicapai, mempunyai orientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas, maka berdasarkan penggambaran tersebut maka rumusan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dirumuskan menjadi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jembrana Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilandasi dengan Nilai –Nilai Panca Sila“. Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya, adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan; dan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. 31

Tujuan yang ditetapkan meliputi : 1. Terselenggaraanya Administrasi Pemerintahan Pembangunan yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatkan Pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Tertib Kependudukan. Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” (Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu 1 tahun tidak lepas dari Sasaran Rencana Staretgis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jangka waktu menengah yaitu 5 tahunan sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelayanan Adnministrasi Pemerintahan Pembangunan yang efektif dan efisien. 2. Peningkatan Pelayanan dibidang Adnministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan. 3 . Terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana. Penjabaran masing–masing Tujuan kedalam Sasran Startegis dan dijabarkan dalam sasaran 1 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Tahun 2013 No Tujuan Sasaran Renstra Sasaran Rencana Kerja Terselenggarakanya 1. Peningkatan 1. Peningkatan Penyediaan 1. Administrasi pelayanan Jasa Surat Menyurat Pemerintahan Administrasi 2. Peningkatan Penyediaan Pemerintahan Pembangunan yang jasa perbaikan perlatan Efektif dan Efisien Pembangunan yang kerja efektif dan efisien. 3. Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

32

No

2

Tujuan

Sasaran Renstra

Meningkatkan Pelayanandibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan

2. Peningkatan Pelayanan dibidang Adnministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan

3. Terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana 33

Sasaran Rencana Kerja 5. Peningkatan Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Peningkatan penyediaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah 7. Peningkatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 8. Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9. Peningkatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional 10. Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional 11. Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 12. Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1. Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan 2. Peningkatan Pelayanan Jaminan Administrasi Kependudukan 3. Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 4. Peningkatan Penerapan eKTP 5. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil 1 Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

2.1.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. 1.

Kebijakan Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang bebas KKN, Pelayanan administrasi yang mudah dan berkualitas dan Menurunkan angka urbanisasi

2.

Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Program-program yang wajib dan strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2013 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capain kinerja 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

3.

Kegiatan Kegiatan merupakan pelaksanaan dari Program yang telah ditetapkan yang merupakan pelaksanaan secara nyata dan dapat diaplikasikan dalam bentuk pencapaian tujuan, Kegiatan strategis yang telah dilaksanankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jembrana di Tahun 2013 antara lain : a. Kegiatan bersifat wajib Penyediaan jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34

b. Kegiatan bersifat Strategis. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Pengendalian Mobilitas Penduduk Penerapan e-KTP Peningkatan pelayanan pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil. 2.2. PERJANJIAN KINERJA Kegiatan kegiatan Strategis atau kegiatan Wajib yang dilaksanakan di Tahun 2013, adalah kegiatan yang telah menjadi komitmen Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Sekretaris Daerah selaku atas nama Bupati, sebagai acuan untuk melaksanakan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pada pertengahan tahun terdapat perubahan/pergeseran anggaran untuk beberapa kegiatan yang mengakibatkan perubahan penetapan kinerja, maka akan dibuat penetapan kinerja Perubahan seperti di bawah ini : Tabel 5 Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013. No 1 1

a

b

c

d

e

Sasaran Strategis 2 Peningkatatan Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Peningkatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja 3 Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 4 90%

Jumlah ketersediaan perangko dan meterai

900 buah

Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos Jumlah Peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan Jumlah ketersediaan Alat tulis Kantor

Program/ Kegiatan 5 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran 6 271.615.500

5.500.000

35 Kali 42 Unit

1.329 Jenis.

Jumlah ketersediaan barang Cetak

980 Jenis.

Jumlah ketersediaan Penggandaan Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman

50.000 Lembar 1.400 Kotak

35

Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

24.050.000

89.455.500

14.000.000

8.000.000

No f

2

a

b

c

d

3

a

4

a

Sasaran Strategis Peningkatan penyediaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Jumlah Prekwensi perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Target 270 kali

Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur

90%

Peningkatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor .

11 Jenis

Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor .

145 Jenis

Peningkatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

Jumlah Kendaraan Operasional yang mendapat pemeliharaan

13 Unit

Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Disiplin Aparatur

90%

Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

40 Stel

Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90%

15 Kali

1. Laporan Realisasi APBD 2. Laporan Kormonev APBD 3. Laporan Keuangan Bulanan 4. Laporan Keuangan Semester 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun 6. LAKIP 7. LPPD SKPD 8. LKPJ SKPD 9. Renja

36

Program/ Kegiatan Kegiatan : Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program : Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Anggaran 130.610.000

240.025.800

49.400.000

3.431.300

72.000.000

115.194.500

14.000.000

14.000.000

16.238.300

16.238.300

No

5

a

Sasaran Strategis

Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

Indikator Kinerja 10. Renja Perubahan 11. RKA 12. RKA Perubahan 13. DPA 14. DPA Perubahan 15. CALK Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan

Target

Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk

82,78 %

Kepemilikan KTP

189.688 Orang 27,34 %

90%

Rasio Penduduk ber Kartu KK per jumlah Penduduk Jumlah KTP yang mendapat Premi Asuransi

b

Peningkatan Pelayanan Jaminan Administrasi Kependudukan

c

Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan

600.Orang

d

Peningkatan Penerapan e-KTP

Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK Ketersediaan database kependudukan skala propinsi Rasio bayi ber Akta Kelahiran

189.688.Or ang

Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan

11.53 %

e

f

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

229.149 Orang

Program/ Kegiatan

Anggaran

Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

3.417.465.400

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan

1.851.765.000

Kegiatan : Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kegiatan : Peningkatan Penerapan e-KTP

216.836.000

38.890.000

130.515.000

Tidak

25.12 %

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

386.902.800

Kegiatan : Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

792.556.600

251. Orang 1.32 %

TOTAL

3.959345.000

37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2013. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka indikator kinerja merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara : “Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome” (Meneg PAN, 2006: 15). Dari 38

pengertian- pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif berupa nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (selfassement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. Umumnya ukuran kinerja dapat dikelompokkan ke dalam satu dari 6 kategori berikut ini. Namun demikian, organisasi-organisasi tertentu dapat mengembangkan kategori-kategori masing-masing yang sesuai dengan misinya. •

Efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang benar (are we doing the right things?).

•

Efisien. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai efektivitas menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu dengan benar (are we doing things right?).

•

Kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan dan kebutuhan dan harapan konsumen.

39

•

Ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Untuk itu perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Kriteria ini biasanya didasarkan pada harapan konsumen.

•

Produktivitas. Indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Dalam bentuk yang lebih ilmiah, indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja.

Alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja tersebut adalah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut berfungsi sebagai alat ukur yang menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen perlu memfokuskan diri pada sejumlah kecil indikator kinerja sehingga tidak teralihkan pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Selain ditentukan oleh konteks mengenai apa yang benar-benar perlu diukur sesuai dengan kerangka pengukuran kinerja masing-masing organisasi, perlu diperhatikan kualitas indikator kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi manejemen. Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik. The University of California menggunakan tes “SMART” yang terdiri dari 5 kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja, yaitu : 1.

S = Specific (spesifik). Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi berbeda. Asumsi-asumsi serta definisi yang disertakan harus mudah diinterpretasikan.

2.

M = Measureable (dapat diukur). Indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara objektif. Indikator yang baik sebaiknya juga dimungkinkan untuk dianalisis secara statistik.

40

3.

A = Attainable (dapat dicapai). Indikator kinerja yang ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh. Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan ketersediaan data agar dapat digunakan sebagai indikator kinerja.

4.

R = Realistic (realistis). Sama halnya dengan kriteria dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya. Pemilihan indikator kinerja harus mengkalkulasi manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan data hingga mengolah data tersebut menjadi informasi. “R” dalam kriteria SMART kadang-kadang diatributkan kepada “relevan”. Indikator kinerja yang dipilih seharusnya yang terkait dengan ukuran-ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi.

5.

T = Timely (ketepatan waktu). Indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut. 1.

Input. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat mapun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2.

Proses. Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

41

3.

Output. Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas output, (2) kuantitas output, (3) efisiensi dalam menghasilkan output.

4.

Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome sebaiknya mengukur outcomes yang lebih “controllable” bagi organisasi. Untuk outcomes yang melibatkan banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor lain di luar kendali organisasi sebaiknya diukur sebagai manfaat (benefit) atau dampak (impact). Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah output/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana merupakan keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan dalam Sekretariat dan Bidang- bidang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana , dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja kegiatan melainkan didasarkan pada Renstra.

42

Untuk menilai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana digunakan acuan, antara lain; (1) Sasaran RPJMD, (2) Sasaran RKT, (3) Penetapan kinerja, (4)analisis lingkungan, (5) tujuan jangka menengah dan sasaran tahunan yang berorientasi outcome, (6) indikator dan sub indikator kinerja, (7) target-target kinerja, (8) strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : a.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

b.

Realisasi Rencana

=

x 100 %

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana-( Realisasi - Rencana ) Rencana

x 100 %

3.2. ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 3.2.1. Capain Kinerja Tahun 2012 A.

Capain Kinerja Bidang Kependudukan

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator diantaranya Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk,Kepemilikan KTP, Rasio penduduk berkartu KK per jumlah penduduk dan Rasio Penduduk Pendatang per jumlah penduduk sebelumnya.

43

a.

Program dan Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Kependudukan yaitu Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan dan terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2012 sebagai berikut : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pengendalian Mobilitas Penduduk b.

Realisasi Program dan Kegiatan

Untuk meningkatkan rasio penduduk ber KTP dan Kepemilikan KTP di Kapupaten Jembrana dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memberikan Jaminan Asuransi kematian kepada masyarakat yang memiliki KTP Jembrana sebanyak 224.823 Jiwa Penduduk dengan jumlah Premi Rp.7.500,- per KTP dengan total jumlah Pagu anggaran Rp. 1.686.172.500,- selain Asuransi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan rasio jumlah Penduduk yang memiliki KTP telah memberikan kemudahan bebas biaya Pembuatan KTP dan Pembuatan Kartu Keluarga dengan menyediakan Blangko KTP dan Blangko KK sesuai Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2010 , tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) Surat keterangan Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta perkawinan bagi Penduduk kabupaten Jembrana. Peningkatan Rasio Jumlah Penduduk Pendatang per jumlah Penduduk sebelumnya dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui Pengawasan terhadap Penduduk Pendatang yang masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk secara berkala/rutin. Tabel 6 Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2012 No 1

2

Uraian Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kepend udukan

Pengendalian Mobilitas Penduduk

Indikator KInerja Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk Kepemilikan KTP Rasio Penduduk Ber Kartu KK Per Jumlah Penduduk Rasio jumlah Penduduk Pendatang per Jumlah Penduduk sebelumnya

44

Target KInerja 81,08 %

Realisasi % KInerja 82.78 % 102,09

182.907 Orang 27,29 %

189.688 103,70 Orang 27,34 % 100,18

1,33 %

1,35 % 101,50

c

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi tidak ada kepastian dari pemerintah pusat

tentang Pagu anggaran ribon Cetak KTP sehingga Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tetap mengangarkan, tetapi pada pertengahan tahun baru ada kepastian sehingga dana yang dianggarkan tidak terpakai. Solusi dari permasalahan diatas yaitu dengan mengembalikan pagu anggaran Ribon yang tidak terpakai akibat dibiayai Pusat, agar tidak mengurangi prosentase capaian kinerja SKPD. B

Capain Kinerja Bidang Catatan Sipil

Capaian Kinerja Urusan Catatan Sipil diukur dengan beberapa indikator diantaranya Rasio Bayi Berakta Kelahiran dan Rasio Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 Penduduk serta Rasio pasangan berakta Perkawinan . a.


Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Catatan Sipil yaitu Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2012 yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil. b.


Untuk meningkatkan rasio Bayi berakta Kelahiran,kepemilikan Akta kelahiran per 1.000 penduduk dan rasio pasangan berakta perkawianan di Kapupaten Jembrana dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan untuk jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dilakukan dengan menyediakan anggaran belanja cetak Blangko kutipan akta kelahiran sebanyak 12.000 lembar dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan rasio pasangan berakta perkawinan dilakukan dengan menyediakan anggaran belanja cetak blangko akta perkawinan sebanyak 9.100 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.500.000,-

45

Tabel 7 Capaian Kinerja Bidang Pencatatam Sipil Tahun 2012 No 1

c

Target KInerja

Realisasi KInerja

Rasio Bayi berakta kelahiran

19,01 %

25,12 %

132,14

Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 Penduduk

191.004 Orang

251.169 Orang

131,50

Rasio Pasangan berakta Perkawinan

22,12 %

21,89 %

98,96

Uraian Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

Indikator KInerja

%

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi yaitu karena adanya isu-isu strategis bahwa segera akan dilaksanakanya pembuatan akta kelahiran melalui sidang Pengadilan ditahun 2012 nanti , maka masyarakat ber bondong-bondong untuk menyelesaikan akta kelahiran, tidak terbayangkan juga orang banyak membuat akta Perkawinan . Solusinya tetap memberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tentang arti penting administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. C

Capain Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan diukur dengan beberapa indikator diantaranya Jumlah Penduduk yang mendapat Premi Asuransi KTP ,Jumlah penduduk yang mendapat Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan, jumlah penduduk yang menerapkan KTP Nasional berbasis NIK . a


Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Administrasi Kependudukan yaitu Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2012 sebagai berikut : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan Peningkatan soaialisasi Kebijakan kependudukan. Peningkatan Penerapan e-KTP.

46

b.


Untuk meningkatkan pelayanan jaminan administrasi Kependudukan Pemerintah Kabuparten Jembrana dengan memberikan Jaminan Asuransi kematian kepada masyarakat yang memiliki KTP Jembrana sebanyak 224.823 Jiwa Penduduk dengan Premi Rp.7.500,- per KTP total jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 1.686.172.500,- selain pelayanan jaminan asuransi, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyampaikan kebijakan kependudukan kepada Masyarakat dilaksanakanlah sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan kepada Desa dan Kelurahan yang di fokuskan pelaksanaanya di Kecamatan, selain capaian diatas, untuk meningkatkan jumlah Penduduk menerapkan KTP nasional berbasis NIK dengan malakukan perekaman sebanyak 189.688 Orang Tabel 8 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2012. No 1

2

3

Uraian Kegiatan Kegiatan - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Kegiatan Peningkatan sosialisasi kebijakan kependudukan Kegiatan Peningkatan Penerapan e-KTP

Indikator KInerja Jumlah penduduk yang mendapat Premi asuransi KTP Jumlah penduduk yang mendapat Soaialisasi Kebijakan Kependudukan Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK Ketersediaan data base Kependudukan Skala Propinsi

c.

Target KInerja

Realisasi KInerja

182.907 Orang

229.149 125,28 Orang

600 Orang

600 100,00 Orang

182.907 Orang

189.688 103,71 Orang

Ada

%

Ada 100,00

Permasalahan dan Solusi Permasalahan dibidang Administrasi Kependudukan tidak ada permasalahan yang dihadapi, namun dalam pencapaian sudah melampaui target yang disebabkan untuk pertama kalinya diterapkan e-KTP.

47

3.2.2. Capain Kinerja Tahun 2013 A

Capain Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2013

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator diantaranya Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk,Kepemilikan KTP dan Rasio Penduduk Pendatang per jumlah penduduk sebelumnya. a.

Program dan Kegiatan Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Kependudukan yaitu Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan dan terkendalinya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Jembrana maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pengendalian Mobilitas Penduduk b. Realisasi Program dan Kegiatan Untuk meningkatkan rasio penduduk ber KTP dan Kepemilikan KTP di Kapupaten Jembrana dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pemerintah Kabupaten Jembrana telah memberikan Jaminan Asuransi kematian kepada masyarakat yang memiliki KTP Jembrana sebanyak 229.952 Penduduk dengan jumlah Premi Rp.7.500,- per KTP dengan total jumlah Pagu anggaran Rp. 1.724.640.000,-,- selain Asuransi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jembrana dalam meningkatkan rasio jumlah Penduduk yang memiliki KTP telah memberikan kemudahan bebas biaya Pembuatan KTP dan Pembuatan Kartu Keluarga dengan menyediakan Blangko KTP dan Blangko KK sesuai Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2010, tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) Surat keterangan Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta perkawinan bagi Penduduk kabupaten Jembrana. Peningkatan Rasio Jumlah Penduduk Pendatang per jumlah Penduduk sebelumnya dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Mobilitas Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui Pengawasan terhadap Penduduk Pendatang yang masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk secara berkala/rutin. Tabel 9 Capaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2013 No 1

Uraian Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Indikator KInerja Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk Kepemilikan KTP

48

Target KInerja

Realisasi KInerja

82.78 %

83.44 % 100,79

189.688 Orang

194.492 102,53 Orang

%

No

Uraian Kegiatan

Indikator KInerja Rasio Penduduk Ber Kartu KK Per Jumlah Penduduk

2

c.

Pengendalian Mobilitas Penduduk

Rasio jumlah Penduduk Pendatang per Jumlah Penduduk sebelumnya

Target KInerja

Realisasi KInerja

%

27,34 %

26,26 %

94,05

1,35 %

0,77 %

57,03


Permasalahan yang dihadapi tidak ada kepastian dari pemerintah pusat tentang Pagu anggaran ribon Cetak KTP tetapi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tetap mengangarkan karena takut apa bila pada saat pelaksanaan pusat memberikan keputusan bahwa anggaran tetap dianggarkan oleh Daerah, atau sebaliknya pada pertengahan tahun berjalan, Pusat memberikan keputusan bahwa biayanya ditanggung Pusat, sehingga dana yang dianggarkan tidak terpakai. Pembayaran klaim asuransi bagi Pemilik KTP Jembrana yang diasuransikan belum sepenuhnya dapat dibayarkan karena akhir akhir ini di jakarta mengalami kebanjiran, sehingga mengakibatkan pembayaranya tertunda. Solusinya yaitu dengan mengembalikan pagu anggaran Ribon yang tidak terpakai akibat dibiayai Pusat.agar tidak mengganggu capaian kinerja SKPD.dan memberikan pemahaman tentang situasi alam yang menyebabkan tertundanya pembayaran Klaim. B

Capain Kinerja Bidang Pencatatan Sipil Tahun 2013

Capaian Kinerja Urusan Catatan Sipil diukur dengan beberapa indikator diantaranya Rasio Bayi Ber akta Kelahiran dan Rasio Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 Penduduk serta Rasio pasangan berakta Perkawinan . a


Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Catatan Sipil yaitu Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil.

49

b.


Untuk meningkatkan rasio Bayi berakta Kelahiran,kepemilikan Akta kelahiran per 1.000 penduduk dan rasio pasangan berakta perkawianan di Kabupaten Jembrana dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil untuk capaian kinerja jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dilakukan dengan menyediakan anggaran belanja cetak Blangko kutipan akta kelahiran sebanyak 17.000 lembar dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000, sedangkan rasio pasangan berakta perkawinan dilakukan dengan menyediakan anggaran belanja cetak blangko akta perkawinan sebanyak 8.000 lembar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,Tabel 10 Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil Tahun 2013 No 1

Uraian Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

Target KInerja

Realisasi KInerja

Rasio Bayi berakta kelahiran

19,01 %

25,12 %

132,14

Rasio kepemilikan akata kelahiran per 1.000 Penduduk

191.004 Orang

251.169 Orang

131,50

Rasio Pasangan berakta Perkawinan

22,12 %

21,89 %

98,96

Indikator KInerja

%

c.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi yaitu karena adanya isu-isu strategis bahwa segera akan dilaksanakanya pembuatan akta kelahiran melalui sidang Pengadilan ditahun 2012, maka masyarakat ber bondong-bondong untuk menyelesaikan akta kelahiran, tidak terbayangkan juga orang banyak membuat akta Perkawinan. Solusinya tetap memberikan pengertian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tentang arti penting administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. C

Capain Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan diukur dengan beberapa indikator diantaranya Jumlah Penduduk yang mendapat Premi Asuransi KTP ,Jumlah penduduk yang mendapat Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan, jumlah penduduk yang menerapkan KTP Nasional berbasis NIK . 50

a.


Sasaran yang ingin dicapai pada Bidang Administrasi Kependudukan yaitu Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tertib Kependudukan, maka dapat ditempuh dengan melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2012 sebagai berikut : Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan jaminan administrasi Kependudukan Peningkatan soaialisasi Kebijakan kependudukan. Peningkatan Penerapan e-KTP. b.


Untuk meningkatkan pelayanan jaminan administrasi Kependudukan Pemerintah Kabuparten Jembrana dengan memberikan Jaminan Asuransi kematian kepada masyarakat yang memiliki KTP Jembrana sebanyak 224.823 Jiwa Penduduk dengan Premi Rp.7.500,- per KTP total jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 1.686.172.500,- selain pelayanan jaminan asuransi, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyampaikan kebijakan kependudukan kepada Masyarakat dilaksanakanlah sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan kepada Desa dan Kelurahan yang di fokuskan pelaksanaanya di Kecamatan, selain capaian diatas, untuk meningkatkan jumlah Penduduk menerapkan KTP nasional berbasis NIK dengan malakukan perekaman sebanyak 189.688 Orang Tabel 11 Capain Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2013. No

Uraian Kegiatan

Indikator KInerja

1

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendapat Premi asuransi KTP

2

Peningkatan sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah penduduk yang mendapat Soaialisasi Kebijakan Kependudukan

3

Peningkatan Penerapan e-KTP

Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK Ketersediaan data base Kependudukan Skala Propinsi

51

Target KInerja 229.149 Orang

Realisasi % KInerja 229.149 100,00 Orang

600. Orang

600. 100,00 Orang

189.688 Orang

194.492 102,53 Orang

Ada

Ada 100,00

c.


Permasalahan dibidang Administrasi Kependudukan tidak ada permasalahan yang dihadapi, namun Banyak masyarakat yang menanyakan kapan terselesaikanya Pencetakan KTP Electronik, yang selama ini dicetak di Jakarta,sedangkan di daerah hanya punya kewenangan perekaman saja. Solusi Oleh karena belum semua KTP electronik ( e-KTP ) belum semua diselesaikan pusat, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menerbitkan KTP Siak. 3.3. ASPEK KEUANGAN 3.3.1 Pengelolaan Keuangan Tahun 2012 Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam Tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah Perubahan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.034.568.800,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.098.847.800,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.935.721.000,Perincian pagu anggaran, realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12 Realisasi APBD Tahun 2012 No

Uraian

1

A

B 1

2

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Realisasi Keuangan Fisik

( Rp )

( Rp )

%

%

3

4

5

6

DANA APBD

7.034.568.800 6.234.601.707

88,63

Belanja Tidak langsung

3.098.847.800 2.803.442.497

90,47

- Belanja Pegawai

3.098.847.800

2.803.442.497

90,47

Belanja Langsung

3.935.721.000 3.431.159.210

87,18

83,00

Program : Penataan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa surat menyurat b Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas

8.800.000

4.851.660

55,13

58,97

4.350.000

1.871.700

43,02

75,00

52

No

Uraian

c Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja d Penyediaan Alat Tulis Kantor e Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan f Penyediaan makanan dan minuman g Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2

Realisasi Anggaran

Realisasi Realisasi Keuangan Fisik

( Rp ) 25.350.000

( Rp ) 11.683.000

% 46,08

% 67,00

163.488.950

161.042.650

98,50

99,36

87.100.000

77.699.950

89,20

98,00

10.500.000

1.275.000

12,14

13,16

283.350.000

246.292.900

86,92

60,00

5.200.000

4.600.000

88,46

100,00

111.591.550

94.315.250

84,52

100,00

72.000.000

66.000.000

91,67

100,00

120.548.000

110.146.700

91,37

93,57

18.800.000

18.800.000

100,00

100,00

2.348.136.500

1.970.479.750

83,92

95,00

201.786.000

197.586.650

97,91

95,00

474.720.000

464.514.000

97,85

90,00

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur a Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional d Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4

Pagu Anggaran

Program : Penataan Administrasi Kependudukan a Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan b Sosialisasi kebijakan kependudukan c Pengendalian Mobilitas Penduduk

53

Melihat seperti yang ditunjukan pada tabel diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran, hal ini ditunjukan dengan cukup banyak kegiatan realisasi fisiknya telah mencapai 83,00 % meskipun penggunaan anggaran secara nominal kurang dari 100%. Anggaran keseluruhan Belanja Langsung yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp. 3.935.721.000,- (tiga milyard sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.431.159.210.,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 504.561.790,- (lima ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah ) atau realisasi prosentase sebesar 87,18 % dari pagu anggaran Belanja Langsung. Hal ini disebabkan karena merupakan penghematan pada beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. 3.3.2 Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam Tahun 2013 Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah Perubahan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.041.326.800,- terdiri dari Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 3.081.981.800,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.959.345.000,- Perincian pagu anggaran, realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13 Realisasi APBD Tahun 2013 Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

( Rp )

( Rp )

%

%

3

4

5

6

DANA APBD

7.041.326.800

6.466.136.255

91,84

Belanja Tidak langsung

3.081.981.800

2.858.858.478

92,76

- Belanja Pegawai

3.081.981.800

2.858.858.478

92,76

B

Belanja Langsung

3.959.345.000

3.607.277.777

91,11

1

Program : Penataan Administrasi Perkantoran

No 1

A

Uraian 2

54

87,73

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

( Rp )

( Rp )

%

%

a Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah ketersediaan perangko dan meterai fisik 56,67% - Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos fisik 68,57 %

5.500.000

3.998.780

72,71

62,62

b Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja c Penyediaan Alat Tulis Kantor d Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan

24.050.000

11.535.000

47,97

61,90

89.455.500

49.689.600

55,55

96,69

14.000.000

12.250.000

87,50

84,06

8.000.000

2.000.000

25,00

28,57

130.610.000

18.142.500

90,46

70,37

49.400.000

46.500.000

94,13

100,00

3.431.300

2.891.500

84,27

97,93

72.000.000

72.000.000

100,00

100,00

115.194.500

104.679.162

90,88

100,00

No

Uraian

- Jumlah ketersediaan barang Cetak fisik 71,42 % - Jumlah ketersediaan Penggandaan fisik 60,65 % e Penyediaan makanan dan minuman f Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur a Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional d Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

55

No 3 a

4

a

5

a

b

c d

Uraian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program : Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan - Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk fisik 100,79 % - Kepemilikan KTP fisik 102,53 % - Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk fisik 94,05 % Peningkatan pelayanan pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Penerapan e-KTP - Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK fisik 100,00 %

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

( Rp )

( Rp )

%

%

14.000.000

14.000.000

100,00

100,00

16.238.300

15.645.300

96,35

100,00

216.836.000

214.823.225

99,08

99,12

1.851.765.000

1.726.788.000

93,25

100,00

38.890.000

21.646.900

55,67

100,00

130.515.000

22.757.300

17,44

100,00

56

No

Uraian

- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi fisik 100,00 % e Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

( Rp )

( Rp )

%

%

386.902.800

378.435.210

97,82

120,87

792.556.600

789.495.300

99,62

57,03

- Rasio bayi ber Akta Kelahiran fisik 132,14 % - Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan fisik 98,96 % - Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk fisik 131,50 % f Pengendalian Mobilitas Penduduk

Melihat seperti yang ditunjukan pada tabel diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran, hal ini ditunjukan dengan cukup banyak kegiatan realisasi fisiknya telah mencapai 87,73 % meskipun penggunaan anggaran secara nominal kurang dari 100%. Anggaran keseluruhan baik yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 3.959.345.000,- (Tiga miliyard sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.607.277.777,- (Tiga miliyard enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 352.067.223 ( tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau realisasi prosentase sebesar 91,11 % dari pagu anggaran Belanja Langsung. Hal ini disebabkan karena merupakan penghematan pada beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

57

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana selama tahun 2013. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang. LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Jembrana, disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2013, sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2013. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2013 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya. 4.1. KESIMPULAN Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 2 ( Dua ) Tujuan dan 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang selanjutnya didukung 3 ( Tiga) sasaran kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2013. Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 18 (Delapan belas) kegiatan strategis dan Kegiatan Wajib yang telah dilaksanakan. 4.2. SARAN-SARAN 1. Perlu adanya penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan pada tahun berikutnya. 2. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan instansi/lembaga terkait.

58

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN NO

Sasaran Strategis

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA : 2013 Indikator Kinerja

1 1

2 3 Peningkatatan Prosentase Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

a

Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b c d

e f 2 a b c d

Peningkatan Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan penyediaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Peningkatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional

Target 4 90%

- jumlah ketersediaan perangko dan meterai

900 buah

- Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos - Jumlah Peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan - Jumlah ketersediaan Alat tulis Kantor

35 Kali 42.Unit

- Jumlah ketersediaan barang Cetak - Jumlah ketersediaan Penggandaan - Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman - Jumlah Prekwensi perjalanan Dinas ke Luar Daerah Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur

1.329 Jenis. 980 Jenis.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

50.000 Lembar 1.400 Kotak Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 270 kali 90%

- Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor .

11 Jenis

- Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor .

145 Jenis

- Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

- Jumlah Kendaraan Operasional yang mendapat pemeliharaan

Program/ Kegiatan 5 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

13 Unit

Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional

Anggaran 6 271.615.500.00

5.500.000,00

24.050.000,00 89.455.500,00 14.000.000,00

8.000.000,00 130.610.000,00 240.025.800.00 49.400.000,00 3.431.300,00

72.000.000.00 115.194.500,00

3 a 4

a

Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Prosentase Disiplin Aparatur - Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90% 40 Stel 90%

15 Kali

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

14.000.000,00

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program : Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

14.000.000,00

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16.238.300,00

16.238.300,00

1. Laporan Realisasi APBD 2. Laporan Kormonev APBD 3. Laporan Keuangan Bulanan 4. Laporan Keuangan Semester 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun 6. LAKIP 7. LPPD SKPD 8. LKPJ SKPD 9. Renja 10.Renja Perubahan 11.RKA 12.RKA Perubahan 13. DPA 14. DPA Perubahan 15. CALK 5 a

b

90% Peningkatan Penataan Administrasi Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan Kependudukan Peningkatan pelayanan Publik dalam - Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk 82,78% bidang Kependudukan - Kepemilikan KTP 189.688 Orang - Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk 27,34% Peningkatan Pelayanan Jaminan Administrasi Kependudukan

Jumlah KTP yang mendapat Premi Asuransi

Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

229.149 Orang Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan

3.417.465.400.00 216.836.000,00

1.851.765.000.00

c d

e

f

Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan Penerapan e-KTP

- Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi 600 Orang Kegiatan :Peningkatan Sosialisasi Kebijakan kebijakan kependudukan Kependudukan - Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional 189.688 Orang Kegiatan :Peningkatan Penerapan e-KTP berbasis NIK - Ketersediaan database kependudukan skala propinsi Ada


- Rasio bayi ber Akta Kelahiran

Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan TOTAL

- Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan - Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk - Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya

19.01%


22.12 % 191.004 Orang 1.35 % Kegiatan :Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

38.890.000,00 130.515.000,00

386.902.800.00

792.556.600,00 3.959.345.000,00

Negara, 10 September 2013 an. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Gede Gunadnya, SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

Drs I Putu Cahyadi Pembina Utama Muda NIP. 19590730 198704 1001

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013 UNIT ORGANISASI

: DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBRANA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

1

2

Peningkatatan Prosentase Meningkatnya Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Menyurat

Peningkatan Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PROGRAM DAN KEGIATAN 3 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 4 Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran

- jumlah ketersediaan perangko dan meterai - Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos Tersedianya jasa perbaikan perlatan Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan - Jumlah Peralatan kerja yang kerja perlatan kerja mendapat pemeliharaan Tersedianya Alat Tulis Kantor Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah ketersediaan Alat tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan - Jumlah ketersediaan barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah ketersediaan Penggandaan Peningkatan Penyediaan Makanan Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan : Penyediaan Makanan dan - Jumlah Ketersediaan Makanan dan dan Minuman Minuman Minuman Peningkatan penyediaan Perjalanan Terlaksananya Perjalanan Dinas Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan - Jumlah Prekwensi perjalanan Dinas Dinas Keluar Daerah keluar Daerah Konsultasi keluar Daerah ke Luar Daerah Peningkatan Peningkatan sarana Meningkatnya Prosentase sarana Program : Peningkatan sarana dan Prosentase sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur dan prasarana Aparatur prasarana Aparatur Aparatur Peningkatan Pengadaan perlengkapan Tersedianya Pengadaan Kegiatan : Pengadaan perlengkapan - Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor . Peningkatan Pengadaan Peralatan Tersedianya Pengadaan Peralatan Kegiatan : Pengadaan Peralatan - Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor Gedung Kantor .

TARGET

REALISASI

%

5

6

7

90%

64,35

900 buah

510 buah

56,67

35 Kali

24 Kali

68,57

42.Unit

26.Unit

61,90

1.329 Jenis.

1.285 Jenis.

96,69

980 Jenis.

700 Jenis.

71,42

50.000 Lembar 1.400 Kotak

30.329 Lembar 400 Kotak

60,65 28,57

270 kali

190 kali

70,37

90%

99,48

11 Jenis

11 Jenis

100,00

145 Jenis

142 Jenis

97,93

SASARAN STRATEGIS

1

INDIKATOR SASARAN

2

PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

3

4

Peningkatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya jasa sewa kendaraan Dinas/operasional

Kegiatan : Pengadaan penyediaan jasa - Jumlah ketersediaan jasa sewa sewa kendaraan Dinas/operasional kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional

Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional

Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Prosentase Disiplin Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur

Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Jumlah Kendaraan Operasional yang mendapat pemeliharaan Prosentase Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus - Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Hari-hari Tertentu Tertentu

Program : Peningkatan Peningkatan pengembangan sistem Meningkatnya Prosentase pengembangan sistem Pelaporan pengembangan sistem Pelaporan Pelaporan capaian Kinerja dan capaian Kinerja dan keuangan capaian Kinerja dan keuangan keuangan

Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1. Laporan Realisasi APBD 2. Laporan Kormonev APBD 3. Laporan Keuangan Bulanan 4. Laporan Keuangan Semester 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun 6. LAKIP 7. LPPD SKPD 8. LKPJ SKPD 9. Renja 10.Renja Perubahan 11.RKA 12.RKA Perubahan 13. DPA

TARGET

REALISASI

%

7

5

6

12 Bulan

12 Bulan

100,00

13 Unit

13 Unit

100,00

90% 40 Stel

100,00 40 Stel

90%

15 Kali

100,00 100,00

15 Kali

100,00

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN


1

2

3


TARGET

REALISASI

%

4

5

6

7

14. DPA Perubahan 15. CALK Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Terlaksananya pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Jaminan Administrasi Kependudukan

Tersedianyan Pelayanan Jaminan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan Penerapan e-KTP

Terlaksaananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Peningkatan Penerapan e-KTP


Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pengendalian Mobilitas Pendudukan

Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan Kegiatan :Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kegiatan :Peningkatan Penerapan eKTP


Kegiatan :Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan

Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan - Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk - Kepemilikan KTP - Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk Jumlah KTP yang mendapat Premi Asuransi

90%

102,30

82,78%

83.44 %

100,79

189.688 Orang 27,34%

194.492 Orang 26,26%

102,53 94,05

229.149 Orang

229.149 Orang

100,00

600.Orang

100,00

194.492 Orang

102,53

Ada

100,00

25.12 %

132,14

- Jumlah penduduk yang mendapat 600.Orang sosialisasi kebijakan kependudukan - Jumlah penduduk menerapkan KTP 189.688.Orang Nasional berbasis NIK Ada - Ketersediaan database kependudukan skala propinsi - Rasio bayi ber Akta Kelahiran 19.01 % - Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan

22.12 %

21.89 %

98,96

- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk - Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya

191.004 Or.

251.169 Or.

131,50

1.35 %

0.77 %

57,03

Negara, 28 Januari 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN


1

2

3


TARGET

REALISASI

%

4

5

6

7

Drs. I Putu Cahyadi Nip. 19590370 1987041 001

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) Negara

Recommend Documents