Jalan Surapati No.1 Telp. (0365) 41211 Negara Bali
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI JLN SURAPATI No. 1 CIVIC CENTRE TELP/FAX. (0365) 41210 Psw. 3351 N E G A R A.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 045.2/ 52 / 2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANATAHUN 2011 – 2016
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana
diamanatkan
dalam
Ketetapan
MPR
Nomor XI/MPR/1988 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan
menetapkan
Bebas dengan
KKN,
dipandang
Keputusan
perlu
Kepala
untuk Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tentang Rencana Strategis sebagai pedoman Program / kegiatan 1 tahun
Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437);
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Peemrintah dan Kewenangan Provinsi
Sebagai
Daerah
Otonom
(Lembaran
Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 11);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang 9.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 10. Tahun
2006
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Derah Nomor 11 Tahun 2011Tentang Rencana
Program
Jangka
Menengah
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomo 11);
12
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7
.
Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jembrana
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 7);
13
Perda Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor : 15 Pendapatan Jembrana
Tahun 2012, tentang dan
Belanja
Tahun
Daerah
Anggaran
2013,
Anggaran Kabupaten tanggal
4
September 2013.
14
Peraturan Bupati Nomor : 32 tahun 2013 tentang Perubahan ke 2 atas Bupati Jembrana Nomor : 52 tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2013 tanggal 5 September 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERUBAHAN
KEPUTUSAN
PERINDUSTRIAN, KABUPATEN STRATEGIS
KEPALA
DINAS
PERDAGANGAN DAN KOPERASI
JEMBRANA (RENSTRA)
TENTANG DINAS
RENCANA
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 - 2016
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten
Perencanaan
Dinas
Jembrana Perindustrian,
adalah
Dokumen
Perdagangan
dan
Koperasi Kabupaten Jembrana atas kewenangan yang diberikan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
2. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana berlaku dari Tahun 2011-2016. 3. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program serta Kegiatan.
Pasal 2
Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Jembrana
memuat
pelayanan
di
bidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang bersifat strategis.
Pasal 3
Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara Pada tanggal 23 Januari 2014 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana,
Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611203 198603 2 010
LAMPIRAN
: PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016. NOMOR
: 045.2/
52 / 2013
TANGGAL
: 23 JANUARI 2014
TENTANG
: PERUBAHAN
PEMBENTUKAN
TIM
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTIAN,
PERDAGANGAN
DAN
KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 – 2016
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Ketua
: Sekretaris.
Sekretaris
: Ni Nyoman Sudarmi, S.Sos.
Anggota
: 1. Ni Luh Putu Armiasih. (Ka. Bidang Perindustrian). 2. I Komang Susila, S. Sos. (Ka. Bidang Perdagangan) 3. Sidik, SE. M.Si. (Ka. Bidang Koperasi). 4. Ashari, S.Sos. (Kasi. Industri Kecil Rumah Tangga) 5. I Ketut Parwiadi Hariadi, SE, M.Si (Kasi. Industri Menengah dan Besar).
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sangyang Whidi Wasa atas asung kerta wara
nugrahanya, sehingga
penyusunan Review
Rencana
Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Jembrana Tahun 2013 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Dengan
tersusunnya
Review Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini, kami
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Review Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013
yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas selama tahun 2013.
Review Rencana Trategis ( RENSTRA ) Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Jembrana tahun 2013 tidak luput dari kekurangan – kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Negara, 23 Januari 2014 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
Dra. Ni Made Ayu Ardini, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19611203 198603 2 010
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………
i
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………
1
1.2. Landasan Hukuan………………………………………………………
4
1.3. Maksud dan tujuan……………………………………………………..
5
1.4. Sistimatika Penulisan …………….……………………………………
6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDAGKOP 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi………………………………
9
2.2. Sumber Daya Dinas Perindagkop……………………………………
31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop…………………………….
31
2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindagkop ………………………………………………………..
35
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi…………………….
83
3.2. Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih…………………………………………………………………………..
84
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Prov./Kab./Kota…………………………
85
3.4. Penentuan isi-isu Strategis…………………………………………………
87
BAB IV. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Perindagkop…………………………………………..
90
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perindagkop…………..
90
4.3. Strategis dan Kebijakan…………………………………………………..
92
i
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
95
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDAGKOP SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja………………………………………………….
96
6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci…………………………….
96
BAB. VII. PENUTUP…………………………………………………………………………
99
DAFTAR TABEL Tabel 1……………………………………………………………………………………… Tabel 2………………………………………………………………………………………
1
DINAS PERINDAGKOP BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntable sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1988 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Berkaitan dengan ketetapan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sekaligus sebagai Perencanaan Strategis untuk masa lima tahun dari tahun 2011 s/d 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Perencanaan Strategis Kabupaten Jembrana 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktik stratejik Kabupaten Jembrana dan disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Sebagai bagian dari perangkat daerah, setiap pengelola pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana utamanya Kepala Unit Kerja Mandiri dan Pejabat Eselon II keatas diwajibkan menyusun Rencanaan Stratejik (Renstra) untuk masa lima tahun, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai salah satu SKPD yang dipimpin oleh Eselon II wajib menyusun Renstra. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable serta sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan memperhatikan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka peranan Renstra sangat penting. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat
Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana yang
diamanatkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proposional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan antara lain staf dan eselon IV bertanggung jawab pada kegiatan, eselon III bertanggung jawab pada program, dan eselon II bertanggung jawab pada kebijakan. Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Demikian juga halnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana juga wajib menyusunnya.
2
DINAS PERINDAGKOP Dalam menyusun Rentra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, ada beberapa hal yang menjadi acuan seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang. Fungsi Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan Perindagkop sehingga terjadi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunannya harus melalui beberapa tahapan. ;Pertama proses penjaringan visi dan misi organisasi.Penjaringan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi.Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait. ;Kedua
menetapkan tujuan. Untuk
mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang inngin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT. Dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010),, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9
tahun 2009), Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016. Hal ini karena pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya
3
DINAS PERINDAGKOP penyusunan Rencana strategis SKPD harus bersinergi dan singkron
dengan dokumen
perencanaan lainnya. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana diharapkan : • Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait. • Dapat memberikan arah terhadap perkembangan daerah dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga dengan demikian akan tumbuh terbangun ‘sense of ownership’ dari rencana strategis tersebut. • Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis dan permasalahan prioritas di sektor Perindagkop; • Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan • Dapat merumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan. • Dapat menghasilkan acuan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif. Gambar I.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pedoman
RPJM-Nasional (5 Tahun)
RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan
Memperhatikan
Acuan
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Memperhatikan
Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota Pedoman
Input RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun) Penjabaran Pedoman Pedoman RKPD Kab/Kota Renstra-SKPD (1 Tahun) (5 Tahun) Acuan Acuan RKP Input Acuan Pedoman Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)
Rancangan Renstra-SKPD
4
DINAS PERINDAGKOP 1.2 Landasan Hukum Dalam masa lima tahun, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.
Dengan terbitnya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2008 tentang rincian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, maka penyusunan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional : - Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
Pemeriksaan dan Tanggungjawab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5
DINAS PERINDAGKOP 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); -
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); - Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tambahan Lembaran Daerah Nomor 11): - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Jembrana;
1.3 Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Perindagkop Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam urusan Dinas Perindagkop dalam kurun waktu 5 tahun. Sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra Dinas Perindagkop
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah kebijakan pembangunan pada sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Jembrana sesuai Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan pembangunan Perindagkop lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindagkop 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi selama lima tahun.
6
DINAS PERINDAGKOP 4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut:
BAB
I
PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang yang Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD, Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDAGKOP Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala
7
DINAS PERINDAGKOP SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
SKPD;
Bagian
ini
mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD Kabupaten / Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan
besaran
kebutuhan
pelayanan,
dan
arahan
lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
a. Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan c. apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD d. yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD,sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD
8
DINAS PERINDAGKOP e. Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2015. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDAGKOP SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. Penetapan indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran,Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB
V
PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.
9
DINAS PERINDAGKOP BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA
Untuk mengetahui Gambaran pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, Komposisi Personalia, Kondisi Lingkungan Strategis, dan Isu Strategis sbb:
2.1
TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011, tentang Uraian Tugas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah :
(1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; c. pembinaan dan penyuluhan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;dan d.pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. (3) Rincian tugas pokok Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
10
DINAS PERINDAGKOP b. merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; e. menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; f. menyusun
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian
dan
sosialisasi
dibidang
kegiatan
dibidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi; g. mengkoordinasikan
pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
perindustrian, perdagangan dan koperasi; h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS; i.
mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
j. mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; l. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing; m. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; o. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; p. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; r.
menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
11
DINAS PERINDAGKOP s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas t.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Bagian kedua SEKRETARIAT Pasal 4
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan
program
teknis
administrasi
kepegawaian,
administrasi
keuangan,
perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. penyelenggaraan program administrasi umum; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;dan e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat. (3) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b. memberi
tugas kepada bawahan
dalam
pengelolaan urusan Administrasi Umum,
kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya; d. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas; e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas; f. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas;
12
DINAS PERINDAGKOP g. merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan Dinas; h. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; j. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; k. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian; l. menyusun laporan hasil kegiatan; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja sub bagian; b. pelaksanaan program kerja sub bagian;dan c. pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Sub Bagian; dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga; d. melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
13
DINAS PERINDAGKOP e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
perlengkapan
dinas; i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administarsi pensiun; k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l.
memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
m. mengevaluasi hasil program kerja Sub bagian; n. menyusun laporan hasil kegiatan Sub bagian; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 6 (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Sub bagian;dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
14
DINAS PERINDAGKOP (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; b. mengendalikan rencana tahunan; c. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; d. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas; f. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas; i.
melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; k. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; l. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program kerja sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c.
pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup sub bagian; dan
15
DINAS PERINDAGKOP d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala SubBagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian; b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati); i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; k. melaksanakan
kegiatan
meneliti,
mengoreksi
dan
memberi
paraf
Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; o. membuat laporan hasil kegiatan Sub bagian; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Perindustrian Pasal 8 (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengatur,
16
DINAS PERINDAGKOP mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. pengevaluasian pelaksaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang; c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;dan e. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; c. menyelenggarakan pendataan potensi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; e. menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan; f. mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; g. menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian limbah industri; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya; i.
mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
j.
memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
k. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
17
DINAS PERINDAGKOP l.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 9 (1) Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi yang meliputi industri kecil rumah tangga. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi; c. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri kecil rumah tangga; c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT); d. menyiapkan bahan pembinan serta pengawasan mutu dan desain produk industri kecil rumah tangga; e. mencari terobosan pengembangan teknologi dan diversifikasi produk industri kecil rumah tangga; f. menyiapkan dan menyajikan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang IKRT; g. menganalisis kebutuhan diklat SDM industri kecil; h. menyiapakan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah IKRT; i.
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventarisasi permasalahan di Seksi Industri Kecil Rumah Tangga, serta mencari alternative pemecahannya;
18
DINAS PERINDAGKOP j.
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.
memonitor dan mengevaluasi kineja bawahan untuk bahan pengambangan karier;
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; n. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; Pasal 10 (1) Seksi Industri Menengah dan Besar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Industri Menengah dan Besar. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan program seksi; b. penyelenggaraan kegiatan seksi;dan c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Menengah dan Besar berdasarkan kebijakan Bidang ; b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri menengah besar; c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan industri menengah besar; d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri menengah dan besar; e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan; f. menyiapkan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk industri menengah besar; g. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah Industri Menengah Besar (IMB);
19
DINAS PERINDAGKOP h. memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri menengah besar; i.
memfasilitasi kemitraan antar IKRT dengan Industri Menengah Besar (IMB);
j.
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.
memonitor dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Industri Menengah dan Besar, serta mencari alternatif pemecahannya; o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 11 (1) Seksi Industri Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Industri Kreatif. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan program seksi; b. penyelenggaraan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi;dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan inventarisasi potensi industri kreatif; c. melaksanakan bimbingan teknis produksi dan manajemen bagi pengusaha industri kreatif; d. melaksanakan fasilitasi bagi industri kreatif dalam rangka promosi atau perluasan pemasaran produk;
20
DINAS PERINDAGKOP e. melaksanakan koordinasi dengan stake holder dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pembinaan industri kreatif; f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; a. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 12 (1) Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang perdagangan meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan dan pelaksana kegiatan Bidang Perdagangan yang meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB; c. evaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang Perdagangan serta mencari alternatif pemecahannya;dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
21
DINAS PERINDAGKOP (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perdagangan berdasarkan kebijakan Dinas; b. merencanakan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor); c. merencanakan kegiatan promosi bidang perdagangan melalui pelaksanaan pameran dan informasi potensi pasar; d. merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga sembilan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya; e. merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap distribusi sembilan bahan pokok, barang bersubsidi dan barang strategis; f. merencanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi kegiatan tera/tera ulang UTTP, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, melaksanakan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang dilarang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan serta distribusinya; g. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Perdagangan serta mencari alternatif pemecahannya; i. mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 13 (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang pembinaan
22
DINAS PERINDAGKOP dan pengembangan usaha meliputi informasi potensi pasar dan usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG).
(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha berdasarkan kebijakan Bidang Perdagangan; b. pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi pasar dan usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG);dan c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha berdasarkan kebijakan bidang Perdagangan; b. melaksanakan bimbingan usaha perdagangan, penyiapan dan pemberian rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG); c. melaksanakan teknis pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor), peningkatan sumber daya manusia serta menjalin peningkatan kerjasama dengan dunia usaha; d. melaksanakan kegiatan penyebaran informasi pasar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, IKRT dan IMB; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
23
DINAS PERINDAGKOP j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan Pasal 14 (1) Seksi Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang perlindungan konsumen (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan Bidang Perdagangan; b. pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan Bidang Perdagangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi kegiatan tera/tera ulang UTTP; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, melaksanakan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang dilarang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan serta distribusinya; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Perlindungan Konsumen serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
24
DINAS PERINDAGKOP i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 15 (1) Seksi Promosi Dan Penyaluran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang promosi dan penyaluran barang dan jasa.
(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan kegiatan promosi dan penyaluran barang dan jasa;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan bidang b. melaksanakan kegiatan promosi dalam dalam berbagai bentuk, utamanya berbentuk pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap distribusi sembilan bahan pokok, barang bersubsidi dan barang strategis lainnya termasuk stok dan kebutuhan masyarakat; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Promosi dan Penyaluran serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
25
DINAS PERINDAGKOP h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Koperasi Pasal 15 (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
(2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang koperasi dan UMKM; c. pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang.
(3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyusun rencana kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Bina pemberdayaan dan pengawasan usaha koperasi dan Bina usaha mikro kecil dan menengah; d. menyusun dan mengkoordinasikan program fasilitas permodalan, sarana dan prasarana, jaringan usaha, promosi serta peningkatan Sumber Daya Manusia koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencari alternative pemecahannya; f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
26
DINAS PERINDAGKOP g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.
memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
j.
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;
k.
melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan
l.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 16 (1)
Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi di bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi.
(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan kegiatan teknis dibidang kelembagaan dan usaha koperasi;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai organisasi koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan penilaian pemeringkatan koperasi, kesehatan KSP/USP dan bimbingan administrasi organisasi, usaha koperasi, dan sistem akuntansi koperasi; c. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian, pendaftaran, pembentukan koperasi dan pemberian pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, amalgamasi/penggabungan koperasi, dan pembubaran koperasi;
27
DINAS PERINDAGKOP d. memproses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Amalgamasi dan pembubaran koperasi serta pemberian izin pembukaan kantor cabang KSP/USP sesuai peraturan perundangan yang berlaku; e. menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha koperasi dibidang perkreditan, distribusi, pengolahan dan manajemen koperasi; f. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian KSP/USP di bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan Kredit; g. menyiapkan bahan informasi dan memfasilitasi terhadap akses permodalan, sarana dan prasarana, kelembagaan, manajemen, usaha program kerjasama serta akses promosi hasil produksi koperasi; h. menyusun rencana serta memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan koperasi; i.
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
j.
membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 17 (1)
Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pemberdayaan dan pengawasan koperasi.
(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan kegiatan teknis Seksi pemberdayaaan dan pengawasan koperasi;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
28
DINAS PERINDAGKOP (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan di Bidang Koperasi; b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan konsultasi dan evaluasi di bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. melaksanakan pemantapan dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah; d. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta/BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah; e. membina dan mengawasi serta memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, dalam pengembangan usaha sehingga mampu menjadi pengusaha mikro kecil dan menengah mandiri dan unggulan; f. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan pengawasan mengenai pemanfaatan, pengembangan, peningkatan teknologi, sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah; g. mengevaluasi tugas dan mengiventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi serta mencari alternatif pemecahannya; h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.
menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
j.
memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Pasal 18 (1) Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bina Usaha Mikro Kecil Menengah.
29
DINAS PERINDAGKOP (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan kegiatan teknis Bina Usaha Mikro Kecil Menengah;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang Koperasi ; b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan kosultasi dan evaluasi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (pihak swasta/BUMN/BUMD) dengan lembaga masyarakat laiinya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. menumbuhkan, mengembangkan, membina serta menfasilitasi wirausaha baru; e. melaksanakan kegiatan teknis pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah melalui fasilitasi permodalan, sarana dan prasarana, pendampingan manajemen dan promosi produk unggulan UMKM; f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; a. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah serta mencari alternatif pemecahannya; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
30
DINAS PERINDAGKOP STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR :53 TAHUN 2011.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Sekretariat
Sub-Bagian Umum dan kepegawaian
Bidang
Bidang
Perindustrian
Perdagangan
Seksi
Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga
Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Seksi Perlindungan Konsumen
Seksi Industri Menengah dan Besar
Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Sub-Bagian Keuangan
Bidang Koperasi
Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi
Seksi Promosi dan Penyaluran
Seksi Usaha Aneka Jasa
UPT
Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah
31
DINAS PERINDAGKOP 2.2 SUMBERDAYA
Berdasarkan data Kepegawaian Disperindagkop bulan Desember 2013 jumlah pegawai Disperindagkop Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 50 orang dengan rincian sbb: a. Pendidikan : S2. 12 orang, S1. 15 orang, Diploma 0 orang, SLTA 22 orang dan SMP 1 orang. b. Jabatan
: - Struktural 17 orang (Eselon II : 1 orang, Eselon III : 4 orang, dan Eselon IV : 12 orang. - Fungsional 6 orang - Staf 27 orang
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA A.KINERJA URUSAN KOPERASI Dalam rangka mensukseskan Program Pemerintah khususnya dalam Peningkatan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (K-UMKM). Dengan Pengembangan dan pemberdayaan K-UMKM diharapkan mampu memotivasi dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat. Melalui lembaga koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, masyarakat akan mudah dapat mengakses permodalan, informasi, pengetahuan dan keterampilan baik teknis, Sosial maupun ekonomis. Layanan yang lain yang telah diberikan kepada masyarakat melalui urusan koperasi di Tahun 2013 adalah berupa Pelatihan dan Peningkatan wawasan bagi pengelola Koperasi, melaksanakan Pembinaan dan pendataan bagi UMKM di Kabupaten Jembrana, Memberikan Pelatihan Kewirausahaan untuk meningkatkan Jumlah usaha baru, Memberikan pelatihan dan pengelolaan produk berkualitas bagi UKM di Kabupaten Jembrana, Melakukan pendampingan bagi UMKM dalam mengakses permodalan, Melaksanakan Sosialisai tentang perkoperasian dan Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai badan Hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Disamping itu Program ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, sehingga mampu berusaha secara mandiri, tangguh dan berdaya saing. Arah Kebijakan yang ditempuh adalah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan peran BUMN/BUMD/Swasta dalam pengembangan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut:
32
DINAS PERINDAGKOP a. Usaha Mikro adalah
usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memiliki: - Kekayaan bersih (asset) max. Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) - Omzet max. Rp. 300.000.000,- per tahun. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilalukan oleh orang perorangan dan / atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki : - Asset antara Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (non tanah dan bangunan). - Omzet Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- per tahun. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki: - Asset antara Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- (non tanah dan bangunan) - Omzet antara Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-
A.1 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. 1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif. Sasaran Program ini adalah meningkatnya jumlah UMKM Produktif. Adapun jenis kegiatan program ini antara lain : a. Kegiatan Perencanaan koordinasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah UKM dengan Indikator kegiatan ini adalah : Meningkatnya jumlah binaan UMKM produktif yang mana di tahun 2013 ini ditargetkan jumlah binaannya adalah 190 UMKM atau 51 Desa/Kelurahan. Kegiatan ini menyangkut penyusunan data base UMKM di Kabupaten Jembrana 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil
Menengah. Sasaran Program ini adalah meningkatnya jumlah wira Usaha baru dan meningkatnya pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/ KUD. Adapun jenis kegiatan Program ini ada 2 kegiatan antaralain : a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah wira usaha baru, dan Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan, yang targetnya di tahun 2013 ini adalah 75 UMKM/75 orang. b. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD. Sasaran Kegiatan ini adalah : Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/KUD. Dan Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang dilatih, dan targetnya adalah : 50 koperasi dan 1 paket.
33
DINAS PERINDAGKOP 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengelola usahanya dengan baik, sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas sesuai permintaan pasar serta mampu menyerap tenaga kerja lokal. Adapun Program ini terdiri dari 3 kegiatan antara lain:
a.
Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga. Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga. Dan Indikator dari kegiatan ini adalah : Jumlah UMKM yang mengikuti bintek pengelola Usaha dalam mengakses modal pasar dan manajemen. Dan targetnya 75 UMKM. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : - Bintek peningkatan usaha UMKM pada kelompok usaha produktif/sentra UMKM - Pendampingan dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan - Peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah
b.
Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Produk Unggulan UMKM. Serta indikator dari kegiatan ini adalah : Jumlah UMKM yang mendapat bimbingan/ pembinaan, Jumlah UMKM yang menjadi pendampingan dalam pemasaran produk UMKM, Jumlah terlaksananya pengembangan pasar UMKM. Dan target dari Indikator tersebut adalah : 375 UMKM, 375 UMKM dan 1 paket. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : - Bintek Peningkatan Kualitas Produk UMKM - Pendampingan Pengembangan dan Pemasaran Produk UMKM
c.
Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil Produksinya. Serta Indikator dari Kegiatan ini adalah : Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM, serta target dari Indikator ini adalah : 2 UMKM. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : - Pameran di luar daerah provinsi dan Promosi produk UMKM di dalam daerah Provinsi
4.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sasaran Program ini adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koperasi berprestasi, Koperasi
34
DINAS PERINDAGKOP berkualitas, Kesehatan Koperasi, Koperasi aktif berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Adapun Jenis kegiatannya antara lain: a.
Kegiatan
Pembangunan
Sistem
informasi
Perencanaan
Pengembangan
Perkoperasian. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kemampuan SDM dan Pengembangan Usaha Koperasi. Serta Indikator dari kegiatan ini adalah : Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas usaha Koperasinya, serta target dari Indikator tersebut adalah : 231 Koperasi. kegiatan tersebut menyangkut Bantuan hibah Barang kepada Koperasi Kakao Kerta Samaya Samaniya.
b.
Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. Sasaran dari kegiatan ini adalah : Meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dan Koperasi berprestasi. Serta Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang mengikuti penyuluhan dan pembinaan perkoperasian, Jumlah pembentukan Koperasi baru dan Jumlah brosur dan leaflet Koperasi yang tercetak, serta target dari Indikator tersebut adalah : 231 Koperasi, 10 Koperasi, dan 1000 lembar. Kegiatan tersebut menyangkut: - Kegiatan Bimbingan teknis Kelembagaan, Bintek bagi Pengawas koperasi, Bintek Administrasi dan Akuntansi Koperasi. - Penyuluhan dan pembentukan Koperasi
c.
Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan berkualitas. Serta Indikator dari Kegiatan ini adalah : Jumlah Koperasi yang diperingkat, Jumlah terlaksananya penilaian lomba Koperasi, Jumlah Koperasi yang diaudit, Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP nya dan Jumlah Jenis Koperasi yang dilombakan, serta target dari Indikator tersebut adalah : 25 Koperasi, 1 kali, 5 Koperasi, 100 Koperasi dan 5 jenis Kegiatan ini menyangkut : - Lomba Koperasi dalam rangka HUT Koperasi ke – 65 - Kegiatan Pemeringkatan Koperasi - Kegiatan Audit Koperasi - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan di Bidang Koperasi adalah: - Komputer 4 set (kondisi baik) - Printer 3 buah (1 kondisi baik dan 2 kondisi rusak)
35
DINAS PERINDAGKOP - Laptop 1 buah (kondisi baik) - HP Scanner 1 buah (kondisi rusak) - Handycam 1 buah (kondisi baik) - Camera Digital 2 buah (1 kondisi rusak) - Kendaraan Bermotor Roda-2 ada 4 buah (2 buah motor bantuan Provinsi dalam kondisi rusak dan 2 buah motor dinas Pemkab. Jembrana (1 buah tidak layak pakai). A.2. Capaian Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan Urusan Koperasi dan UKM periode 5 tahun terdahulu ( 2009-2013 ) dapat dilihat beberapa capaian umum program/kegiatan sebagai berikut :
Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jembrana Tahun 2009-2013
Uraian / Tahun
Satuan
2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah Koperasi
Unit
214
219
222
232
242
Koperasi Aktif
Unit
199
204
207
213
223
Unit
119
139
167
192
115
Unit
184
184
234
120
124
Unit
30
30
35
49
54
Unit
150
150
152
165
176
Orang
48.448
48.471
50.657
51.369
56.720
Orang
1.949
1.965
1.127
1.151
1.224
4.452,087
5.038,923
6.267.345
6.714.250
Koperasi berkualitas Koperasi Sehat Koperasi yg telah di Audit Koperasi yg RAT Jumlah Anggota Koperasi Penyerapan Tenaga Kerja SHU
Rupiah
4.515
Volume Usaha
Rupiah
103.864
103.884,974
112.900,561
123.063.261
147.789.722
Asset
Rupiah
118.367
118.407,115
138.308,686
226.444.062
241.036.776
36
DINAS PERINDAGKOP Uraian/Tahun
2009
2010
2011
UKM Formal
1.701
1.786
1.801
UKM Informal
17.370
17.395
19.071
Jumlah
19.071
19.181
20.872
26.377
26.527
27.323
Tenaga Kerja Volume Usaha
766.300.852 767.830.852 790.865.778
Asset UMKM
717.241.665 719.814.165 741.408.590
2012
2013
2.134
1.739
19.168
6.364
21.302
8.103
30.055
11.219
869.952.356 432.976.178 815.549.449 407.774.725
Sedangkan capaian kinerja beberapa variabel kinerja Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada gambar berikut : DATA KERAGAAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA 300 Jumlah Koperasi
250
Koperasi Aktif
JUMLAH
200
Koperasi Berkualitas 150
Koperasi Sehat
100
Audit
50 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah Koperasi
198
201
214
219
222
232
242
Koperasi Aktif
129
184
199
204
207
213
223
Koperasi Berkualitas
40
70
119
139
167
192
115
Koperasi Sehat
182
182
184
184
234
120
124
Audit
16
24
30
30
35
49
54
TAHUN
Berdasarkan Grafik diatas terlihat bahwa perkembangan Koperasi Selama 5 tahun terakhir yaitu Jumlah Koperasi meningkat sebanyak 57,45% (11,49% per tahun), peningkatan Jumlah Koperasi aktif sebanyak 62,99% (12,60% per tahun), peningkatan jumlah Koperasi Berkualitas sebanyak 317,5% (63,5% per tahun), peningkatan jumlah Koperasi Sehat sebanyak 162,92% (32,58% per tahun) dan peningkatan jumlah Koperasi yang telah di audit sebanyak 250% (25,2% per tahun).
37
DINAS PERINDAGKOP
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa adanya peningkatan dalam hal keanggotaan serta tenaga kerja Koperasi yaitu : Jumlah Keanggotaan Koperasi meningkat sebanyak 16,81% (3,36% per tahun) serta meningkatnya jumlah tenaga kerja sebanyak 10,59% (2,12% per tahun).
Kinerja Koperasi Dalam Bidang SHU, Volume Usaha dan Asset
250.000.000 200.000.000 150.000.000
Jumlah
100.000.000 50.000.000 SHU
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.489.00 3.822.00 4.515.00 4.452.08 5.038.92 6.267.34 6.168.10
Volume Usaha 81.819.0 86.120.0 103.864. 103.864. 112.900. 123.063. 135.479. Asset
91.777.0 114.830. 118.367. 118.407. 138.308. 226.444. 240.290.
Tahun
Berdasarkan grafik diatas terlihat adanya peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu meningkatnya jumlah SHU sebesar 45,24% (9,05% per tahun), meningkatnya Volume Usaha sebesar 36,10% (7,22% per tahun) dan meningkatnya jumlah Asset Koperasi sebesar 63,81% (12,76% per tahun)
38
DINAS PERINDAGKOP UMKM di Kabupaten Jembrana ( Formal/Informal )
Keragaan UMKM di Kabupaten Jembrana Keragaan UMKM di Kabupaten Jembrana sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut :
Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 keberadaan UMKM di Kabupaten Jembrana menunjukkan peningkatan sebanyak 3.865 UMKM meningkat rata-rata sebesar 18,52 % pertahun. Peningkatan ini tentunya menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian daerah sehingga perlu untuk terus dikembangkan. A.3 Tingkat Pencapaian standar Pelayanan Minimal. 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
39
DINAS PERINDAGKOP 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. 6. Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang di Cadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan. 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan Dan membudayakan Kewirausahaan. 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. 9. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM RI Nomor 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah. 10. Peraturan Menteri
Negara Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor
15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. 11. Peraturan Menteri
Negara Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor
14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PER/M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 32.1/KEP/M.KUKM/IV/2003, tentang Juknis Business Development Services (BDS). 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 33). 14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 5 Mei 2006 Tentang Pemberian Modal Kerja (Dana Talangan) Kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Rangka Pembelian Gabah Petani Dan Penyaluran Beras Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jembrana. 15. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 45/Perindagkop/2012 Tanggal 10 Januari 2012 tentang Pemberian Modal Kerja (Dana Talangan) Kepada Koperasi Unit Desa (KUD) dalam rangka Pembelian Gabah Petani dan Penyaluran Beras Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jembrana. 16. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 36/Disperindagkop/2012 Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Koperasi Unit Desa (KUD) Sebagai Penerima Modal Kerja
(Dana
40
DINAS PERINDAGKOP Talangan) dalam Rangka Pembelian Gabah Petani dan Penyaluran Beras Untuk Pasar dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Jembrana Tahun 2012. A.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Dengan demikian urusan Koperasi dan UMKM ditangani oleh satu Bidang yaitu Bidang Koperasi. A.5.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai yang menangani urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebanyak 30 orang dengan perincian sebagai berikut: 1.
2.
Berdasarkan Pendidikan : - S2
= 7 orang
- S1
= 7 orang
- SMA
=15 orang
- SLTP
= 1 orang
Berdasarkan Jabatan Sturktural sebanyak 9 orang, terdiri dari : - Kepala Dinas
= 1 orang
- Sekretaris
= 1 orang
- Kepala Bidang
= 1 orang
- Kepala Seksi
= 3 orang
- Kasubag
= 3 orang
3.
Jabatan Fungsional sebanyak 1 orang
4.
Berdasarkan Pangkat dan Golongan : - Pangkat Pembina Utama Muda ( IV/c )= 1 orang - Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)
= 1 orang
- Pangkat Pembina (IV/a)
= 1 orang
- Penata Tk. I (III/d)
= 2 orang
- Pangkat Penata (III/c)
= 5 orang
- Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b)
= 9 orang
- Pangkat Penata Muda (III/a)
= 4 orang
- Pangkat Pengatur ( II/c )
= 2 orang
- Pangkat Pengatur Muda Tk.I ( II/b )
= 3 orang
- Pangkat Pengatur Muda ( II/a )
= 1 orang
- Pangkat Juru Muda ( I/b )
= 1 orang
41
DINAS PERINDAGKOP A.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran dan realisasi program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah baik secara fisik maupun keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. Alokasi dan Reaalisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013
No A.
Anggaran
Realisasi
Realisasi
Capaian
( Rp )
Fisik
Keuangan
(%)
49.900.000,-
100 %
49.806.800,-
99,81 %
20.050.000,-
100 %
20.040.900,-
99,96 %
35.000.000,-
100 %
34.986.730,-
99,96 %
Kerja
35.000.000,-
100 %
34.987.900,-
99,97 %
Pembinaan
77.000.000,
100
76.994.01
99,99 %
Program/Kegiatan Program
Penciptaan
Iklim
Usaha UKM yang Kondusif.
1.
Perencanaan
Kordinasi
dan
Pengembangan Usaha Kecil Menengah
B.
Program Pengembangan dan Kewirausahaan
dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
1.
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kewirausahaan
2.
Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan Koperasi/KUD
C.
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.
Peningkatan
Jaringan
sama antar Lembaga
2.
Penyelenggaraan Industri
Rumah
Tangga,
42
DINAS PERINDAGKOP Anggaran
Realisasi
Realisasi
Capaian
( Rp )
Fisik
Keuangan
(%)
50.000.000,-
100 %
40.591.097,-
81.18 %
20.000.000,-
100 %
19.988.550,-
99.94 %
35.000.000,-
100 %
34.499.059,-
98.57 %
Pembinaan, Pengawasan dan 150.000.000,-
100 %
148.592.910,- 99.00 %
100 %
460.487.956
No
Program/Kegiatan Industri Kecil dan Industri Menengah
3.
Penyelenggaraan
Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
D.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
1.
Pembangunan Informasi
Sistem Perencanaan
Pengembangan Perkoperasian.
2.
Sosialisasi Prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian.
3.
Penghargaan
Koperasi
Berperstasi
Jumlah
471.950.000.-
97,57 %
urusan Koperasi Tahun 2013 terdiri dari 4 Program dan 9 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 471.950.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Dari anggaran tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.460.487.956,- ( Empat ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh Tujuh ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah ) atau sebesar 97,57 % dari total anggaran. Realisasi tersebut dipergunakan antara lain untuk : 1. Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif Program ini dilaksanakan dalam rangka mendata dan mewujudkan UMKM produktif sekaligus mewujudkan validitas data base UMKM guna mendukung perencanaan tentang pembinaan dan pemberdayaan UMKM tahun berikutnya. Sasaran dari Program ini adalah
43
DINAS PERINDAGKOP meningkatnya Jumlah Binaan UMKM produktif. Dan Kebijakan yang ditempuh dalam Program ini adalah mrelalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan peran BUMN / BUMD / Swasta dalam engembangan ermodalan bagi Koperasi dan UMKM. Adapun program ini menyangkut kegiatan: a. Kegiatan Perencanaan kordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah, Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah UKM dengan Indikator kegiatan ini adalah : Meningkatnya jumlah binaan UMKM produktif yang mana di tahun 2013 ini ditargetkan jumlah binaannya adalah 190 UMKM atau 51 Desa/Kelurahan. Kegiatan ini menyangkut penyusunan data base UMKM di Kabupaten Jembrana dengan sub kegiatan
survey identifikasi penyusunan data base UMKM Kabupaten
Jembrana. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp. 49.900.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah ) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.806.800,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah ) atau sebesar 99,81% sedangkan realisasi fisik mencapai 100% dengan penggunaan anggaran sebagian besar untuk belanja jasa konsultasi kepada pihak ketiga. Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah berjumlah 10 orang. Sedangkan Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah UMKM produktif sebanyak 190 UMKM. Dan Outcam dari kegiatan ini adalah terwujudnya data base pada 51 Desa/Kelurahan. Mitra kerja dalam kegiatan ini adalah PT.Surveyor Indonesia, yang dikepalai oleh Baron Agung Wicaksono, ST selaku Kepala Cabang PT. Surveyor Indonesia Surabaya. Manfaat dari kegiatan ini adalah mempermudah untuk mengefaluasi sekaligus sebagai bahan perencanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. 2.
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Jumlah wirausaha Baru. Sedangkan kebijakan dalam program ini adalah melalui Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kopetensi pengelola UMKM sehingga memiliki Jiwa Enterpreneur (jiwa wirausaha) di dalam mengelola usahanya. Adapun program ini terdiri dari: a. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah wira usaha baru, dan Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan, yang targetnya di tahun 2013 ini adalah 75 UMKM/75 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.050.000,- (Dua Puluh Juta lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.040.900,- (Dua Puluh Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 99.96%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100% dengan
44
DINAS PERINDAGKOP penggunaan anggaran untuk honorarium instruktur, uang harian kepada peserta, biaya konsumsi dan biaya pendukung lainnya. Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 10 orang. Sedangkan Mitra kerja kegiatan ini adalah Instruktur / Nara Sumber. Dan Output dari kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan kewirausahaan sebanyak 75 orang. Sedangkan Outcamnya kegiatan ini adalah terwujudnya SDM UMKM yang professional sebanyak 75 orang. Manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya kompetensi dan jiwa wirausaha pengelola UMKM. b. Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD. Sasaran Kegiatan ini adalah : Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi Pengurus Koperasi/KUD. Dan Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang dilatih, dan targetnya adalah : 50 koperasi dan 1 paket. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kopetensi SDM pengelola koperasi di bidang kelembagaan dan bidang administrasi/ Akuntansi koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan realisasi keungan sebesar Rp. 34.986.730 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 99,96% sedangkan realisasi fisik mencapai 100% dengan penggunaan anggaran untuk honorarium instruktur, uang harian kepada peserta, biaya konsumsi dan biaya pendukung lainnya.Sumber Daya Manusia dalam kegiatan ini adalah berjmlah 10 orang. Sedangkan output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah UMKM produktif. Dan outcam dari kegiatan ini adalah terwujudnya Database UMKM Produktif. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi SDM pengelola koperasi/KUD. 3. Program pengembangan system pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah. Sasaran dari rogram ini adalah meningkatnya jumlah binaan UMKM Produktif. Sedangkan kebijakan dari program ini adalah melalui pemberian bantuan hibah barang kepada UMKM di Kabupaten Jembrana. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengelola usahanya dengan baik, sehimgga menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas sesuai permintaan pasar serta mampu menyerap tenaga kerja local. Adapun program ini terdiri dari 3 kegiatan antara lain: a.
Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga. Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga. Dan Indikator dari kegiatan ini adalah : Jumlah UMKM yang mengikuti bintek pengelola Usaha dalam mengakses modal pasar dan manajemen. Dan targetnya 75 UMKM. Kegiatan ini menyangkut sub kegiatan antara lain:
45
DINAS PERINDAGKOP - Bintek peningkatan usaha UMKM pada kelompok usaha produktif/sentra UMKM - Pendampingan dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan - Peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah Kegiatan peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.987.900,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dari anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau 99,97 % dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini adalah mencapai 100% Penggunaan anggaran ini adalah untuk pembayaran Belanja Pegawai sebanyak 10 orang, yaitu untuk pembayaran honorarium instruktur peningkatan usaha UMKM, dan belanja trasportasi dan akomodasi peserta sebanyak 50 orang dan pembimbingan sebanyak 25 orang. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 10 orang. Sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya bintek bagi pengelola usaha UMKM dalam mengakses modal, pasar dan manajemen. Dan Outcam kegiatan ini adalah terpenuhinya kegiatan bintek bagi pengelola usaha UMKM dalam mengakses modal, pasar dan manajemen. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk terwujudnya peningkatan permodalan UMKM dan pemasaran Produk UMKM KUKM. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi SDM pengelola UMKM dalam bidang usaha, permodalan, dan pemasaran produk unggulan. b. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga,industri kecil dan industri menengah. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Produk Unggulan UMKM. Serta indikator dari kegiatan ini adalah : Jumlah UMKM yang mendapat bimbingan/ pembinaan, Jumlah UMKM yang menjadi pendampingan dalam pemasaran produk UMKM, Jumlah terlaksananya pengembangan pasar UMKM. Dan target dari Indikator tersebut adalah : 375 UMKM, 375 UMKM dan 1 paket. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.76.994.010,-(tujuh puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu sepuluh rupiah) dari jumlah anggaran sebesaran Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar 99,99% dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik juga mencapai 100%. Peruntukan anggaran ini adalah digunakan untuk Belanja pegawai yaitu untuk pembayaran honorarium instruktur sebanyak 2 orang, serta belanja bahan dan material. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas dalam
kegiatan ini adalah berjumlah 2 orang.
Output dari
kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan/ bimbingan kepada 375 UMKM, terlaksananya pendampingan dalam pemasaran produk oleh 375
UMKM dan
terlaksananya pengembangan 1 paket pasar UMKM. Sedangkan Outcam kegiatan
46
DINAS PERINDAGKOP Penyelelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industry kecil dan industry menengah adalah terpenuhinya kegiatan pendampingan kepada 375 Sentra UMKM, dan terpenuhinya kegiatan pengembangan dalam pemasaran produk UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UKM dan pemasaran produk UMKM. Adapun sub sub kegiatan penyelenggaraan pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan menengah tersebut terdiri dari: - Bintek Peningkatan Kualitas Produk UMKM - Pendampingan pengembangan dan pemasaran produk Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi SDM pengelola Usaha Ekonomi Produktif baik dalam bidang teknis produksi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas maupun pemasaran produk. c.
Kegiatan penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil Produksinya. Serta Indikator dari Kegiatan ini adalah : Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM, serta target dari Indikator ini adalah : 2 UMKM. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar Rp 40.591.097,- (empat puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh tujuh rupiah). Dari anggaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 81,18% dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk belanja Transportasi Akomodasi 6 KUKM, Belanja sewa Rumah Gedung/Kantor/Tempat untuk sewa tempat pameran sebanyak 2 paket yang bertujuan untuk penyelenggaran pameran produk-produk UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan pemasaran produk UMKM. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : - Pameran di luar daerah provinsi dan Promosi produk UMKM di dalam daerah
Provinsi. Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebanyak 5 orang, dan outputnya jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM sebanyak 2 orang. Sedangkan outcam dari kegiatan ini adalah terwujudnya kegiatan Pameran bagi UMKM. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan sekaligus memperluas pangsa pasar produk unggulan Kabupaten Jembrana 4. Program Peningkatan Kualitas Koperasi Sasaran Program ini adalah Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif dan berkualitas. Serta meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.Dan kebijakan dari program ini adalah melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM. dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koperasi berprestasi, Koperasi berkualitas, Kesehatan Koperasi,
47
DINAS PERINDAGKOP Koperasi aktif
berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Terdiri dari 2 (dua )
kegiatan yaitu: a. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kemampuan SDM dan Pengembangan Usaha Koperasi. Serta Indikator dari kegiatan ini adalah : Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas usaha Koperasinya, serta target dari Indikator tersebut adalah : 231 Koperasi. kegiatan tersebut menyangkut Bantuan hibah Barang kepada Koperasi Kakao Kerta Samaya Samaniya. Sumber dana kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana
sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah), realisasinya sebesar
Rp.19.988.550,- (Sembilan belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh rupiah) atau 99.94 % dari Anggaran. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sumber Daya Manusia dalam kegiatan ini adalah sebanyak 25 orang, dan output dari kegiatan ini adalah 231 koperasi meningkat kualitas usaha koperasinya. Sedangkan outcamnya adalah terwujudnya kerjasama antar koperasi. Manfaat dari kegiatan ini adalah suksenya pelaksanaan Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke-66 di Kabupaten Jembrana b. Kegiatan Sosialisasi Prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian. Sasaran dari kegiatan ini adalah : Meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dan Koperasi berprestasi. Serta Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang mengikuti penyuluhan dan pembinaan perkoperasian, Jumlah pembentukan Koperasi baru dan Jumlah brosur dan leaflet Koperasi yang tercetak, serta target dari Indikator tersebut adalah : 231 Koperasi, 10 Koperasi, dan 1000 lembar. Kegiatan ini di alokasikan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dan Realisasinya sebesar Rp. 34.499.059,- ( Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah ) atau 98,57 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %. Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam kegiatan ini adalah 10 orang, sedangkan output dari kegiatan ini adalah 231 koperasi yang mengikuti penyuluhan dan pembinaan perkoperasian, pembentukan 10 koperasi baru dan 1000 lembar brosur dan leaflet koperasi yang tercetak. Dan outcam dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan terwujudnya usaha koperasi yang sehat. Kegiatan tersebut meliputi: - Kegiatan Bimbingan teknis Kelembagaan, Bintek bagi Pengawas koperasi, Bintek Administrasi dan Akuntansi Koperasi. - Penyuluhan dan pembentukan Koperasi
48
DINAS PERINDAGKOP Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat/ anggota koperasi tentang nilai dan prinsip sebagai wujud nyata dari Jati Diri Koperasi. c. Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan berkualitas. Serta Indikator dari Kegiatan ini adalah : Jumlah Koperasi yang diperingkat, Jumlah terlaksananya penilaian lomba Koperasi, Jumlah Koperasi yang diaudit, Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP nya dan Jumlah Jenis Koperasi yang dilombakan, serta target dari Indikator tersebut adalah : 25 Koperasi, 1 kali, 5 Koperasi, 100 Koperasi dan 5 jenis Realiasasi utnuk kegiatan ini sebesar Rp. 148.592.910,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) dari Total Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 99,00 % dari Total Anggaran. Sedangkan Realisasi Fisik Mencapai 100 %. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk pembayaran Belanja Jasa Kantor untuk Biaya Pemeringkatan Koperasi sebanyak 25 Koperasi serta pemberian hadiah dan Belanja Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi guna terwujudnya koperasi yang berprestasi dan berkualitas. Jumlah orang dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah satu Tim, sedangkan outputnya 25 koperasi yang diperingkat, diadakannya penilaian koperasi sebanyak I kali, 10 koperasi yang telah diaudit, 100 koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USPnya dan 5 jenislomba koperasi yang telah diadakan. Dan outcam dari kegiatan ini adalah terwujudnya koperasi yang berkualitas dan koperasi yang berprestasi. Mitra Kerja Kegiatan ini adalah PT.Surveyor Indonesia Surabaya, yang dikepalai oleh Baron Agung Wicaksono, ST sebagai Kepala Cabang. Program inovatif Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa pemberian bantuan dana talangan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) senilai Rp. 5.000.000.000,- untuk pembelian gabah petani dan penyediaan serta penyaluran beras kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2013, telah dapat berjalan dengan baik dan berorientasi pada konsep “Tri Sukses“ yaitu sukses realisasi, sukses pemanfaatan/penggunaan dan sukses pengembalian. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2013telah mampu berpartisipasi melalui penyertaan Modal kepada PT. Jaminan Perkreditan Daerah (Jamkrida) Bali Mandara sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai
wujud
Kepedulian terhadap K-UMKM dalam akses Pembiayaan. Berbagai
program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
bertujuan
untuk
lebih
memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) sehingga
49
DINAS PERINDAGKOP mampu memotivasi dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi. Kegiatan ini menyangkut: - Lomba Koperasi dalam rangka HUT Koperasi ke – 66 - Kegiatan Pemeringkatan Koperasi - Kegiatan Audit Koperasi - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan dan citra koperasi di masyarakat. A.7. Proses Perencanaan Pembangunan. Proses Perencanaan Pembangunan di Bidang Koperasi dilaksanakan melalui Forum SKPD, kegiatan Musrenbang, RKA dan DPA. A.8. Kondisi Sarana Prasarana Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan di Bidang Koperasi adalah: - Komputer 4 set (kondisi baik) - Printer 3 buah (1 kondisi baik dan 2 kondisi rusak) - Laptop 1 buah (kondisi baik) - HP Scanner 1 buah (kondisi rusak) - Handycam 1 buah (kondisi baik) - Camera Digital 2 buah (1 kondisi rusak) - Kendaraan Bermotor Roda-2 ada 4 buah (2 buah motor bantuan Provinsi dalam kondisi rusak dan 2 buah motor dinas Pemkab. Jembrana (1 buah tidak layak pakai). A.9. Permasalahan dan Solusi Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut: a.
Sektor Koperasi:
- Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. - Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. - Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). - Terbatasnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang operasional aparat pembina.
50
DINAS PERINDAGKOP - Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi. b.
Sektor UMKM:
- Rendahnya alokasi permodalan BUMN pada UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari tingginya tunggakan kredit yang ada. - Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. - Terbatasnya dukungan dana untuk pengembangan sentra dan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM. - Fasilitas untuk promosi, permodalan dan penyesuaian HAKI produk UMKM sangat terbatas sehingga sebagian besar UMKM belum memperoleh kesempatan. - Rendahnya tingkat kewirausahaan (enterpreneurship) pengelola UMKM. - Terbatasnya dana pembinaan untuk pemberdayaan UMKM di daerah. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana disebutkan di atas, diambil langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut : a.
Sektor Koperasi:
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak perbankan melalui fasilitas pemberian kredit (permodalan) disamping pembinaan dan pendampingan kepada Gerakan Koperasi secara rutin dan berkelanjutan. - Perlu adanya rasionalisasi pembentukan Koperasi sehingga penyebarannya merata di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. - Memfasilitasi Gerakan Koperasi untuk mengadakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN, Perbankan maupun antar Koperasi). - Mohon dukungan pemerintah daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. - Melaksanakan
Pendidikan
dan
Pelatihan
pada
gerakan
Koperasi
tentang
Kelembagaan dan Manajemen Usaha Pengelolaan Koperasi. b.
Sektor UMKM:
- Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang telah akses bantuan kredit BUMN/perbankan, sehingga dapat terwujud Tri Sukses (Sukses Realisasi, Pemanfaatan dan Pengembalian). - Memotivasi UMKM dalam mengembangan usaha secara baik dan mantap, sehingga mampu memenuhi persyaratan Fiesible dan Bankible. - Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan PKM secara terpadu baik vertikal maupun horizontal.
51
DINAS PERINDAGKOP - Meningkatkan dukungan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga mampu meningkatkan volume usaha dan pelayanan melalui koordinasi lintas sektoral. - Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang kelembagaan, usaha serta semangat interpreneurship kepada UMKM. - Perlu dukungan pembiayaan dari pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan UMKM.
B.KINERJA URUSAN PERDAGANGAN Pengembangan sektor perdagangan khususnya perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, menjaga stabilitas harga diarahkan pada tingkat yang wajar bagi produsen dan terjangkau oleh rakyat banyak dan memberikan rasa aman kepada konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai produk tersebut, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada Masyarakat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan Masyarakat, mendorong perkembangan ekonomi dan kesempatan dalam mewujudkan stabilitas Nasional. Selain itu usaha pengembangan setelah perdagangan adalah salah satu pilar utama ekonomi Nasional yang harus memproses kesempatan/peluang utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud kepedulian kepada usaha. Arah kebijakan yang ditempuh adalah : Melalui Pengawasan dan pengendalian Peredaran barang dan Jasa ditingkat produser, distribusi, Sub, distributor dan pengecer. Kemudian dengan mengadakan pembinaan dan penataan perusahaan yang bergerak di sector perdagangan. Arah kebijakan berikutnya adalah melalui pembangunan dan refitalisasi pasar tradisional modern, melaksanakan dan mengikuti pameran didalam dan diluar Daerah. Juga melalui penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ). . B.1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. 1.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan terdiri dari 2 kegiatan antara lain: a.
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, serta Indikator dari Kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dengan target kinerja sebanyak 50 kali Pengawasan b.
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran, Timbangan dan
Perlengkapannya (UTTP).
52
DINAS PERINDAGKOP Sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang serta Indikator dari Kegiatan ini adalah Jumlah Terlaksananya Pengawasan Alat Ukur Timbangan dan Perlengkapannya di Kabupaten Jembrana, dengan target 80% terstandarnya alat ukur Timbangan dan Perlengkapannya di kabupaten Jembrana. 2.
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 3 kegiatan:
a. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk. Sasaran dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Revitalisasi pasar di 4 (Empat) lokasi, serta Indikator dari Kegiatan ini adalah Jumlah Terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional di kabupaten Jembrana, dengan target 4 paket. b. Kegiatan Promosi Produk Jembrana. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pameran Industri Kecil dan Menengah di Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah lainnya, serta Indikator dari Kegiatan ini adalah Jumlah Terlaksananya Pameran Industri Kecil dan Menengah di kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah lainnya dengan target pelaksanaan sebanyak 5 kali. c. Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga. Sasaran dari Kegiatan ini adalah meningkatnya Monitoring dan Publikasi Informasi Harga, serta target dari kegiatan ini adalah jumlah kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga dengan target sebanyak 96 kali pelakasanaan Monitoring. Sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh Bidang Perdagangan adalah ATK, Komputer set, dan Kendaraan bermotor, yang semuanya itu masih dalam kondisi layak pakai. B.2. Capaian Kinerja Tabel 1 PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE 3 (SP3) TAHUN 2009 S/D 1 DESEMBER 2013
NO
TAHUN
JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1
2009
32,494,000
2
2010
29,800,000
3
2011
15,350,000
4
2012
-
5
2013
-
JUMLAH
KET
53
DINAS PERINDAGKOP
Tabel 2 PERKEMBANGAN TANDA DAFTAR GUDANG TAHUN 2009 S/D DESEMBER 2013
NO
TAHUN
TDG YANG
JUMLAH
TERBIT
PENERIMAAN
KET
RETRIBUSI (Rp) 1
2009
3
-
2
2010
6
600,000
3
2011
12
1,200,000
4
2012
19
1,900,000
5
2013
9
900,000
JUMLAH
49
4.600.0000
54
DINAS PERINDAGKOP Tabel 3 DATA PERKEMBANGAN SIUP DARI TAHUN 2009 S/D DESEMBER 2013 NO
TAHUN
GOLONGAN USAHA
SIUP
JUMLAH
JUMLAH PENERIMAAN
PK
PM
PB
MB
(Rp)
1
2009
174
7
4
1
186
23,200,000
2
2010
177
6
3
5
191
46,250,000
3
2011
96
9
0
6
111
10,450,000
4
2012
66
9
0
4
79
-
5
2013
59
16
0
2
77
-
644
138,570,000
572
47
7
18
KET
55
DINAS PERINDAGKOP Tabel 4 PERKEMBANGAN PENERBITAN TDP TAHUN 2009 S/D DESEMBER 2014
JUMLAH BENTUK USAHA NO
PENERIMAAN RETRIBUSI
TAHUN PT
KOP
CV
Fa
PO
P.Negara/
BUL
P.Asing
JUMLAH
(Rp)
Daerah
1
2009
8
2
12
0
177
0
0
0
199
28,800,000
2
2010
8
4
16
0
164
0
0
0
177
20,500,000
3
2011
57
7
52
0
306
0
0
0
422
15,350,000
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
798
0 4
2012
20
1
39
0
263 0
5
2013
8
0
32
0
210
Jumlah
101
14
119
0
1.120
0
64.650.000
Tabel 5 JUMLAH (FORMAL DAN NON FORMAL) PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DAN
NO
TAHUN
JUMLAH PEDAGANG FORMAL
NON FORMAL
PENYERAPAN TENAGA KERJA FORMAL
NON FORMAL
1
2009
4,720
6,727
16,067
10,568
2
2010
4,906
7,114
16,631
18,294
3
2011
294
114
682
4
2012
5
2013
625
56
DINAS PERINDAGKOP
TABEL 6 DAFTAR PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TERA ULANG PENERIMAAN RETRIBUSI UTTP DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 S/D 1 September 2013
NO
TAHUN
JUMLAH UTTP YANG
JUMLAH PENERIMAAN
DITERA ULANG
RETRIBUSI
1
2009
-
-
2
2010
-
-
3
2011
-
-
4
2012
911
-
5
2013
378
-
1.289
KET
57
DINAS PERINDAGKOP Tabel 7 JUMLAH PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 S/D 1 September 2013
NO
TAHUN
JUMLAH PASAR
JUMLAH
MELAYA
NEGARA
JEMBRANA
MENDOYO
PEKUTATAN
1
2009
2
1
3
2
1
13
2
2010
2
1
3
2
1
13
3
2011
2
1
3
2
1
13
4
2012
2
1
4
2
2
11
5
2013
2
1
4
2
2
11
KET
TABEL 8 JUMLAH PASAR MODERN/SWALAYAN DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 S/D 1 September 2013
JUMLAH PASAR
JUMLAH
NO
TAHUN
MELAYA
NEGARA
JEMBRANA
MENDOYO
PEKUTATAN
1
2009
5
2
5
2
2
16
2
2010
5
3
6
3
2
19
3
2011
2
6
8
5
5
26
4
2012
-
4
4
-
-
8
5
2013
2
4
5
-
-
11
KET
58
DINAS PERINDAGKOP
TABEL 9 JUMLAH WAJIB PAJAK TERA ULANG/UTTP BERDASARKAN PELAKSANAAN TERA ULANG TAHUN 2009 S/D 1 September 2013 DI KABUPATEN JEMBRANA
NO TAHUN
WTU
UTTP
RETRIBUSI
1
2009
-
-
-
2
2010
-
-
-
3
2011
1.943
-
-
4
2012
1943
5
2013
1943
Kegiatan UTTP
59
DINAS PERINDAGKOP
NO
URAIAN
2009
2010
2011
1
JUMLAH UNIT USAHA (bh)
4.05% 1.69%
0.04%
2
TENAGA KERJA (or)
7.10% 1.54%
0.07%
3
NILAI INVESTASI (milyaran Rp)
12.30% 3.78%
0.99%
2012
2013
Tabel 12 Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Sampai 1 Desember 2011
JUMLAH THN
SIUP
SIUP MB
Penerbitan Naik/Turun
%
Retribusi(Rp) Naik/Turun
%
2009
185
1
186
-22 11.83
23,200,000
2010
93
10
103
-83 80.58
-1,450,000
-5.88 -
14,800,000
-8,400,000 56.76 -
2011
263
6
269
2012
75
4
79
2013
75
2
77
Rata-rata 2006/2011
166 61.71
10,450,000
-4,350,000 41.63
60
DINAS PERINDAGKOP
B.3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 1. UU Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. UU Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 3. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 5. Peraturan Keputusan Menperindag RI No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa yang Beredar di Pasar 6. Permendag No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing 7. Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa. 8. Permendag No.13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
61
DINAS PERINDAGKOP 9. Permendag No.14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Surat Izin Usaha Jasa Survey 10. Permendag No.16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 11. Permendag No.33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti 12. Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 13. Permendag No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 14. Permendag No.31/M-DAG/PER/3/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba 15. Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 16. Permendag No.28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Windows. 17. Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) 18. Permendag
No.07/M-DAG/PER/2/2009
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DEG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 19. Perda Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Mikol 20. Perbup Jembrana Nomor 9 tahun 2008 tentang Biaya Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. 21. Surat edaran No.01/PDN/SE/9/2011, Tentang penghapusan Retrubusi Surat ijin Usaha Perdagangan dan tanda daftar perusahaan. 22. Perda No.13 Tahun 2012, Tentang Retribusi Perijinan tertentu.
B.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
B.5. Pegawai yang ditugaskan dalam urusan Perdagangan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah Pegawai yang menangani bidang perdagangan adalah sebanyak 12 orang. Bidang Perdagangan dikepalai oleh 1 orang Kepala Bidang dengan pangkat Pembina (IV/a). Bidang perdagangan terdiri dari 3 seksi, yaitu : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dikepalai oleh 1 orang Kepala Seksi dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum)
62
DINAS PERINDAGKOP dengan pangkat Penata Muda Tingkat I/(III/c). Mempunyai 2 staf dengan rincian: - 1 orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum. Dengan pangkat Penata Muda Tingkat 1/ ( IIIb ). - 1 orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat 1/( II/b ).
2. Seksi Perlindungan Konsumen Dikepalai oleh 1 orang Kepala Seksi dengan kualifikasi pendidikan Strata 2
(Magister
Managemen) dengan pangkat Penata tingkat 1 (III/d). Mempunyai 1 staf dengan rincian : - 1 orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA. Dengan pangkat Pengatur Muda (II/b)
3. Seksi Promosi dan Penyaluran Dikepalai oleh 1 orang Kepala Seksi dengan kualifikasi pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi) dengan Pangkat/Golongan
Penata
(III/c) mempunyai 2 Staf dengan
rincian - 1 Orang yang mempunyai kualifikasi Pendidikan S1 (Sarjana Hukum) dengan pangkat/Golongan Penata Muda (III/a). - 1 Orang yang mempunyai Kualifikasi pendidikan SLTA dengan pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat 1 (III/b). - 3 orang Penyuluh Indag. Penyelia dengan pangkat sebagai berikut : - 1 orang S1, Pangkat Penata Muda ( III/a ) - 2 orang SLTA, Pangkat Penata ( III/c ).
B.6. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk menghasilkan perencanaan yang baik dalam artian mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sinkron dengan kebijakan nasional dalam urusan perindustrian maka ditempuh tahapan-tahapan perencanaan sebagai berikut: a. Rakornas Perindustrian b. Forum SKPD (Bottom Up Planing) c. Musrenbang Kabupaten dan Provinsi d. Penyusunan Renja e. Penyusunan RKA f. Desk RKA g. DPA
63
DINAS PERINDAGKOP B.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan tahun 2013 terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.11.069.965.994,- ( Sebelas Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ). Anggaran Tersebut bersumber dari dari APBD sebesar Rp.10.049.805.994,- dan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp.1.020.160.000,- dari Anggaran tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.11.013.673.884,- ( Sebelas Miliar Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah ), atau sebesar 99,48%, sedangkan realisasi fisik mencapai 99,50 %, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1.
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Sasaran dari Program ini adalah terlaksananya semua kegiatan pada program perlindungan konsumen dan Pengamanan perdagangan. Serta Kebijakan dari Program ini adalah Melalui pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa ditingkat produser, distribusi, Sub,distributor dan pengecer mengadakan pembinaan dan penataan perusahaan yang bergerak di sector perdagangan. Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu: a.
Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dengan indicator jumlah pelaksanaan pengawasan Peredaran barang dan Jasa, dengan target kinerja sebanak 50 kali pengawasan. Kegiatan ini realisasi keuangannya sebesar Rp.23.683.550,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dari anggaran Rp.23.942.600,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 98,40%, sedangkan realisa fisik mencapai 100%. Sisa Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 259.050,-
b.
Kegiatan pelaksanaan pengawasan dan tera ulang takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan dan pelaksanaan Tera Ulang, dengan indicator jumlah terlaksananya pengawasan Alat Ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana, dengan target kinerja 80 % terstandarnya alat ukur, Timbangan dan Perlengkapannya di Kabupaten Jembrana.Dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.14.990.700,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari Anggaran Rp.17.479.894,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 82,22%, sedangkan realisasi Fisik mencapai 87,15%. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk pembayaran uang lembur PNS, belanja bahan percontohan (sampel produk), uang jasa pihak ke-3 tim MIKOL dari Kepolisian, dan
64
DINAS PERINDAGKOP Uji Laboratorium. Untuk persentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan, ada beberapa sub-kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pembelian Bahan Percontohan dan Uji Laboratorium karena belum ada MoU dengan laboratorium yang sanggup melakukan tes untuk sampel bahan yang akan diuji. Sehingga dana yang telah dianggarkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun bentuk kegiatan dari program tersebut adalah sebagai berikut: − Bekerjasama dengan Kantor UPTD Metereologi Provinsi Bali melakukan kegiatan Peningkatan Legalitas Alat UTTP dan Jumlah Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) yang diawasi berupa Tera Ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Jembrana (5 Kecamatan). − Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jembrana. Kegiatan tersebut meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Wisata, Warung Tradisional, Super Market, Hotel dan Restaurant yang tersebar di 5 Kecamatan se Kabupaten Jembrana. Dari kegiatan tersebut diharapkan tingkat kerawanan dan ketertiban masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin dan juga menghindari adanya peredaran Minuman Beralkohol yang ilegal/palsu. − Pengawasan Terhadap Penjualan dan Peredaran Barang di Pasar. Kegiatan tersebut meliputi antara lain : a. Kegiatan Pengawasan peredaran barang/makanan kadaluarsa, Barang Melamin berformalin, barang palsu, kosmetik yang mengandung mercury, obat-obatan ilegal, Makanan berformalin dan lain-lainnya. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari kegiatan diharapkan para pihak distributor semakin meningkat kesadaran untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud. b. Pengawasan terhadap peredaran dan pendistribusian barang-barang bersubsidi termasuk pupuk, gula pasir, dan bahan bakar minyak (BBM) sangat penting untuk dilaksanakan,dan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan adanya kelancaran arus distribusi barang-barang dan ketersediaan barang yang stabil serta harga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. c. Tahun 2013 dalam kegiatan Pengawasan, pembinaan bekerjasama dengan BB POM Denpasar ditemukan barang atau Produk yang tidak layak edar. Barang/Produk tersebut telah diamankan oleh BB POM. Jenis Barang/produk yang dimaksud antara lain : Obat tradisional dengan pendaftaran Pikxiy, Obat Tradisional mengandung BKO, Obat tradisional tanpa ijin edar, Obat Keras
65
DINAS PERINDAGKOP daftar G yang dijual diwarung, Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan Kosmetik tanpa ijin edar. Manfaat Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa : 1. Masyarakat lebih dapat terlindungi dari resiko mengkonsumsi Barang yang tidak layak Konsumsi 2. Meminimalisir Peredaran Barang dan Jasa yang tidak layak edar 3. Menekan Tingkat Kerawanan ,Ketertiban dan menghindari adanya peredaran Mikol yang ilegal. 2.
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Sasaran dari Program ini adalah Terwujudnya perkembangan Industri dan perdagangan berbasis sumberdaya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dari Program ini adalah Melalui Pembangunan dan refitalisasi pasar tradisional modern, melaksanakan dan mengikuti pameran di dalam dan di luar daerah.terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
a.
Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Revitalisasi Pasar di 4 lokasi, dengan indikator jumlah terlaksananya Pembangunan Pasar tradisional dan distribusi barang/produk, dengan target kinerja sebanyak 4 paket. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.536.947.434,- (Sepuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dari
Anggaran Rp. 10.575.963.000,-
(Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh
Puluh Linam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu rupiah) atau sebesar 99,63% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Adapun Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: -
Pembelian 1 ( satu ) Paket Genset
-
Sambungan Listrik PLN untuk Pasar Tradisional Kec. Jembrana
-
Revitalisasi pasar Yehembang Kec. Mendoyo
-
Pengawasan Revitalisasi Pasar Yehembang Kec. Mendoyo
-
Pembangunan Pasar Tradisional Kec. Jembrana Tahap ke II
-
Pengawasan Pembangunan Tradisional Kec. Jembrana Tahap II
-
Perencanaan Pembangunan Pasar Umum Negara
-
Pembangunan Los Pasar Tradisional Kec. Pekutatan
-
Pembangunan Rumah Genset pasar Tradisonal Kec. Jembrana
-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan pasar Melaya
- Pengawasan Paket Pekerjaan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Melaya,
66
DINAS PERINDAGKOP Pembangunan Los Pasar Tradisonal Kec. Pekutatan dan Pembangunan Rumah Genset Pasar Tradisional Kec. Jembrana - Perencanaan Penataan Areal parkir Pasar Tradisional Kec. Jembrana - Penataan Areal Parkir pasar Tradisional Kec. Jembrana - Pengawasan Penataan Areal parkir Pasar Tradisional Kec. Jembrana - Penataan Areal parkir Pasar Yehembang Kec. Mendoyo - Pengawasan Penataan Areal Parkir Pasar Yehembang Kec. Mendoyo - Rehab Pura Melanting Pasar Yehembang - Rehab Pura Melanting Pasar Melaya - Pengawasan Paket Pekerjaan : Rehab Pura Melanting Pasar Yehembangdan Rehab Pura Melanting Pasar Melaya Sehingga dengan Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
b.
Kegiatan promosi produk Jembrana Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pameran Industri Kecil dan Menengah di Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah Lainnya, dengan indicator jumlah terlaksananya Pameran Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Luar Daerah yang diikuti, dengan target kinerja sebanyak 5 kali pelaksanaan Pameran yang diikuti. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 421.781.450,- (Empat ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh ratus Delapan Puluh satu Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah) dari anggaran Rp. 435.604.500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 96,45% sedangkan realisasi Fisik mencapai 100%. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Biaya Keikutsertaan Pameran beserta biaya–biaya penunjang pameran yang lainnya, uang jasa untuk 2 orang Petugas PIPJ, dan biaya modal pengadaan Printer Multifungsi.
Untuk persentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi yang dapat dilakukan dalam pendanaan kegiatan tersebut. Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, Bidang Perdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para pengerajin untuk mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun kegiatan pameran yang telah diikuti pada tahun 2013 ini yaitu : − Pameran OtonomiExpo dan Forum 2013 di Jakarta − Pameran Cratina di jakarta
67
DINAS PERINDAGKOP Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pengerajin / pengusaha yang ada untuk dapat mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi transaksi/kontak dagang antara pembeli dan penjual. Dengan adanya kegiatan Pameran , pengrajin Jembrana memiliki kesempatan untu mempromosikan hasil kerajinannya, baik di dalam Daerah maupun di Luar Daerah.
c.
Kegiatan monitoring dan publikasi harga Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya monitoring dan Publikasi informasi harga, sedangkan indikatornya adalah Jumlah kegiatan monitoring dan publikasi Informasi harga, dengan target kinerja 96 kali kegiatan. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.16.270.750,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh ratus Lima Puluh Rupiah) dari anggaran Rp. 16.976.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) atau tepat 99,57% . Sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Anggaran ini adalah digunakan untuk biaya penyiaran harga bahan pokok dan barang strategis di radio yang telah ditunjuk.
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting lainya. Pendataan dilakukan 2 x seminggu di Pasar Negara dan di Pasar Melaya. Data harga yang didapat tersebut di kirimkan ke Radio untuk disiarkan supaya masyarakat Kabupaten Jembrana bisa mengetahui harga–harga di pasar Negara dan pasar Melaya. Selain itu data tersebut dikirimkan juga ke Kabupaten – Kabupaten di seluruh Bali dan Ke Dinas Perindag Provinsi Bali sebagai sarana tukar informasi.
Selain rincian tugas – tugas tersebut, tahun 2013 ini juga telah dilaksanakan kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBD 2013 dan tidak tercantum dalam DPA Bidang Perdagangan, yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan perijinan dilakukan untuk memantau serta mensosialisasikan perlunya kepemilikan Dokumen perijinan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG). Selain itu, Bidang Perdagangan termasuk salah satu anggota tim perijinan yang bertugas untuk melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi pada pembuatan izin yang berkaitan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG).
68
DINAS PERINDAGKOP Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2013
No.
Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Capaian
Fisik
Keuangan
(Rp.)
(%)
(Rp.)
(%)
23.942.600
100
23.683.550
98,40
17.479.894
87,15
14.990.700
82,22
Program perlindungan 1.
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Program Peningkatan
2.
Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 2. Promosi produk Jembrana 3. Monitoring dan Publikasi Harga TOTAL
B.8
10.575.963.000
100
10.536.947.434
99,63
435.604.500
100
421.781.450
96,45
16.976.000
100
16.270.750
99,57
11.013.673.884
99,48
11.069.965.994
99,50
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh Bidang Perdagangan adalah ATK,
Komputer set, dan Kendaraan bermotor, yang semuanya itu masih dalam kondisi layak pakai.
B.9
Permasalahan dan Solusi Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas.
dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain: a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP b. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- (Nol rupiah) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target.
69
DINAS PERINDAGKOP c. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. d. Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah
memiliki keahlian
dipindahkan ke instansi yang lain. e. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/ pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. f. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. g. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina
termasuk sarana transportasi
roda 4. h. Terbatasnya Titik Pelaksanaan Tera yang dilaksanakan oleh UPT Metrologi Provinsi Bali i. Tidak memiliki tester untuk menguji Produk Konsumsi yang non Formalin. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan
upaya- upaya
pemecahannya sebagai berikut: a. Sosialisasi perlunya kepemilikan SIUP dan TDP kepada para pelaku usaha. b. Melakukan Pelatihan dan bimbingan tekhnis peningkatan SDM bagi UKM maupun Pembina/Aparat. c. Melakukan pembinaan secara terus menerus antara lain pengurusan perijinan dan promosi produk. d. Mengikuti Pameran/Promosi Produk Unggualan Daerah ke even-even Nasional
maupun
regional. e. Penerapan Right Man on the Right Place, yaitu penetapan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan dibutuhkan.
C.
KINERJA URUSAN INDUSTRI Menurut UU No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, Perindustrian didefinisikan sebagai
tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dalam penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Jembrana memiliki potensi yang sangat besar dibidang penyediaan produk-produk hasil pertanian, baik untuk masyarakat Jembrana sendiri maupun masyarakat di luar Jembrana. Akan tetapi secara ekonomis potensi ini belum diikuti oleh pencapaian nilai tambah yang memadai. Bahkan pada suatu kondisi sering terjadi kerugian akibat tidak optimalnya penyerapan pasar terhadap produk-produk yang dihasilkan.
70
DINAS PERINDAGKOP Berdasarkan kondisi tersebut dikembangkan kegiatan-kegiatan industri maupun kegiatan produktif lain sebagai sebuah solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat Jembrana. Seperti misalnya yang sudah diberikan di Tahun 2013 antara lain : Bintek Manajemen Sederhana, Bintek Bunga Kering, Bintek Dasar Tenun Ikat ( ATBM ), Bintek Ikat Pakan, (ATBM ), Bintek Pengolahan Ikan, Bintek Rajut, Bintek Anyaman Lidi dan Bintek Gula Semut. Sedangkan Sasaran dari Program tersebut adalah Meningkatnya Kualitas SDM pelaku Usaha Industri dan Perdagangan serta Aparatur Pembina dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan dan Terwujudnya perkembangan Industri dan Perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memajukan pembangunan sektor industri adalah Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. Juga Melalui pembangunan Industri dan Perdagangan berbasis sumber daya alam untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif di Masyarakat, termasuk usaha industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas, industri yang memiliki keterpaduan antara sektor hulu dan hilir serta industri yang mampu menstimulasi bertumbuh kembangnya sektor ekonomi lainnya. Disamping itu juga dilakukan upaya pemberdayaan industri-industri yang telah ada menjadi industri yang lebih kuat, mandiri dan berdaya saing, sehingga peran serta industri sebagai salah satu penyangga pembangunan bidang ekonomi maupun penyedia lapangan kerja semakin dapat diandalkan.
C.1. Program dan Kegiatan yang di Laksanakan Untuk mendukung kebijakan dibidang pembangunan sektor industri di Kabupaten Jembrana maka Tahun 2013 dirancang program/kegiatan yang pada prinsipnya terfokus/bermuara pada upaya penumbuh dan pengembangan industri. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri dari satu kegiatan: a. Fasilitasi bagi Industri kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber daya.
2.
Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri terdiri dari satu kegiatan: a. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
3.
Program pengembangan sentra – sentra Industri Potensial terdiri dari Dua kegiatan: a.Peningkatan Produktivitas sentra Industri. b. Pemberdayaan Dekranasda
71
DINAS PERINDAGKOP C.2. Capaian Kinerja Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor industri periode 5 (lima) tahun terdahulu (2009-2013) dapat dilihat beberapa capaian umum program/kegiatan sebagai berikut : a. Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi sektor Industri Kecil menengah sebagai tertuang pada tabel data dibawah ini.
DATA PERKEMBANGAN POTENSI UNIT USAHA, POTENSI TENAGA KERJA, NILAI INVESTASI DAN NILAI PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 S/D 2013 NO
URAIAN
2009
2010
2011
2012
2013
5,583
5,634
5,679
5,731
5,753
JUMLAH POTENSI UNIT USAHA 1
(BUAH)
POTENSI TENAGA KERJA 2
(ORANG)
12,946
13,186
13,354
16,867
16,977
3
NILAI INVESTASI (RP MILYARD)
56.73
79.96
80.54
104.86
106.04
4
NILAI PRODUKSI (RP MILYARD)
278.34
291.88
298.03
413.87
414.19
72
DINAS PERINDAGKOP
b. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :
Tahun
2009
20010
2011
2012
2013
PDRB
7,47
7,54
7,80
7,80
7,50
C.3. Tingakat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Menurut UU No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian, Perindustrian didefinisikan sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Sedangkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dalam penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri. Berbagai landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian adalah sebagai berikut : 1.
UU No. 3 Tahun 1982, tentang wajib daftar perusahaan .
2.
UU No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian.
73
DINAS PERINDAGKOP 3.
Kepmenprin No. 6 Tahun 1994, tentang ketentuan pengaturan bengkel umum kendaraan bermotor.
4.
PP No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
5.
Kepmenprin No. 148 Tahun 1995, tentang penetapan jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak lingkungan hidup.
6.
UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7.
PP No. 27 Tahun 1999, tentang Amdal
8.
Kepmenprin No. 651 Tahun 2004, tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
9.
Perpres No. 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal.
10. UU No. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal. 11. PP No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 12. PP No. 24 Tahun 2009, tentang Kawasan Industri. 13. Permenprin No. 41 Tahun 2009, tentang Ketentuan dan Tata cara pemberian izin usaha indutri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. 14. Perbub Kabupaten Jembrana No. 16 Tahun 2008, tentang Perindustrian dan Perbub No. 34 Tahun 2008 tentang Pembahasan atas Perbub No. 16 Tahun 2008 tentang Perindustrian.
C.4. Pegawai yang ditugaskan dalam urusan perindustrian. Untuk melaksanakan urusan Perindustrian di tahun 2013 ditugaskan pegawai sebanyak 8 (delapan) orang dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Pendidikan: - SMA sederajat sebanyak 2 (dua) Orang - Strata satu (S1) sebanyak 3 (tiga) Orang - dan Strata Dua (S2) sebanyak 3 (Tiga) Orang b. Kepangkatan/Golongan Ruang: - Pembina Tk.I (IV/a) sebanyak 1 Orang - Penata Tk.I (III/d) 1 (satu) orang - Penata Muda Tk.I (III/c) sebanyak 2 (dua) - Pangkat Penata Muda Tk.I ( III/b ) sebanyak 2 orang - Penyuluh Perindag Penyelia (III/c) sebanyak 1 Orang - Penyuluh Perindag Penyelia ( III/a ) sebanyak 1 Orang c. Jabatan Struktural : - 1 orang Kepala Bidang (eselon III/b) - 3 orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
74
DINAS PERINDAGKOP d. Sedangkan Pejabat Fungsional yang ada pada urusan Perindustrian terdiri dari 2 (dua) Orang dengan Kualifikasi Fungsional Penyuluh Perindag Penyelia.
C.5 Proses Perencanaan Pembangunan. Untuk menghasilkan perencanaan yang baik dalam artian mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan kebijakan nasional dalam urusan perindustrian maka ditempuh tahapan-tahapan perencanaan sebagai berikut : - Rakornas Perindustrian - Forum SKPD (Bottom Up Planing) Kabupaten Provinsi - Musrenbang Kabupaten dan Provinsi - Penyusunan RKA - Desk RKA - DPA. C.6 Kondisi Sarana dan Prasarana. Sarana prasarana yang dipergunakan dalam urusan perindustrian terutama adalah Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) dan roda 4 (1 unit ) yang digunakan bergantian dengan urusan lain dan pada saat ini masih kurang secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu juga dipergunakan 2 unit komputer (sering rusak), Telpon dan ruang kerja.
C.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2013 Urusan Industri memperoleh Anggaran sebesar Rp. 443.695.800,- ( Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 433.743.136,- ( Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah ) atau mencapai 97,76 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 98,73 %. Hasil yang diharapkan dari program/kegiatan yang dirancang tahun 2013 ini adalah meningkatnya daya saing industri Kabupaten Jembrana sehingga semakin dapat diandalkan sebagai penopang perekonomian masyarakat. Adapun alokasi program dan kegiatan serta realisasinya urusan perindustrian tahun 2013 dapat dillihat pada rincian program dan kegiatan sebagai berikut: 1.
rogram Pengembangan IKM Sasaran dari kegiatan ini adalah Peningkatan jumlah Unit Industri. Sedangkan Kebijakan dari Program ini adalah Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. Program ini terdiri dari satu kegiatan, yaitu Kegiatan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah untuk meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan
75
DINAS PERINDAGKOP perekonomian di Kabupaten Jembrana, dengan indikator kinerja adalah Jumlah terlaksananya Bimtek produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana dengan target kinerja sebanyak 3 kali pelaksanaan Bimtek. Adapun Sumber Dana kegitan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 87.947.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.84.597.860,-(Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 96,19%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 95,18%. Terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 3.349.140,- (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh rupiah). Nilai ini merupakan silpa dari pemberian honor instruktur bintek manajemen sederhana dan silpa dari belanja bahan dan alat bintek. Kegiatan ini terdiri dari 2 (tiga) Sub, antara lain: Bintek Manajemen Sederhana Dengan Bintek manajemen sederhana, diharapkan pelaku usaha industri kecil rumah tangga mendapatkan pengetahuan atau memahami dan mempraktekkan tentang cara bagaimana mengatur atau mengolah usaha secara sederhana dari sisi keuangan perusahaan sehingga jelas untung dan rugi dari usaha yang dijalankannya. Bintek Bunga Kering Bintek kerajinan Bunga Kering bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal membuat kerajinan bunga dan sejenisnya, dengan memanfaatkan limbah pohon kelapa, palem, lontar dan lain-lainnya. Jumlah peserta Bimtek ini adalah 50 orang dari 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana, dimana penekanan dari Bupati Jembrana agar peserta Bimtek menyertakan minimal 30 % dari warga KK Miskin. Dan juga Bimtek kerajinan Bunga Kering ini lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan mendisain dan membuat pas Bunga. Hasil yang diperoleh adalah, antara lain terciptanya disain baru untuk Bunga yang dipajang di atas meja. 2.
Program Peningkatan kemampuan teknologi industri Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produktifitas Usaha Industri. Seangkan Kebijakannya adalah adalah Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Industri dan Perdagangan. Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu : Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. yang sasarannya adalah untuk meningkatnya kualitas teknologi IKM di Kabupaten Jembrana. Dengan Indikator kinerjanya adalah jumlah terlaksananya bimtek Produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana, dengan target kinerja 3 kali pelaksanaan bimtek. Adapun sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran
76
DINAS PERINDAGKOP sebesar Rp.156.718.800,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan ratus Rupiah) dimana realisasinya sebesar Rp.156.613.991,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).atau 99,93%. Sedangkan Realisasi Fisik mencapai 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 104.809,- ( Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah ). Sisa anggaran ini merupakan efisiensi dari pembelian bahan dan alat–alat yang di pakai pada saat bimbingan teknis tenun ikat (ATBM). Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah ........... Dan Outputnya adalah terlaksananya 3 kali bintek Produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana. Sedangkan Outcamnya adalah meningkatnya Produktifitas IKM. Mitra kerja dalam kegiatan ini adalah IKM Teratai 99 Bapak Taufik dengan alamat Jalan Kedondong Gg. IX/ 13 Kelurahan Loloan Barat. Kegiatan ini diarahkan pada upaya pemanfaatan teknologi dibidang produksi (pembuatan kain tenun ATBM) dan peningkatan kemampuan perajin tenun ATBM dalam hal pembuatan motif-motif tenun ATBM dengan pelaksanaan bintek ikat pakan, dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan mutu, produktivitas/efisiensi maupun diversifikasi produk industri. Sub-kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) yaitu: Bintek Dasar Tenun Ikat (ATBM) Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan teknik dasar tenun ATBM dan menumbuhkan minat masyarakat untuk menekuni tenun sehingga kelompok tenun yang dulu pernah berjaya di Kabupaten Jembrana bisa bangkit kembali serta tumbuhnya kelompok tenun baru. Disampin itu bimtek ini juga difokuskan pada upaya untuk membina para pemula (dasar)
bagi pengrajin
alat tenun bukan mesin (ATBM) yakni dengan membina
kemampuan dasarnya melalui bintek dasar tenun ikat. Pelaksanaan bimtek ini dipusatkan di Desa Manistutu kecamatan Melaya, dengan jumlah peserta 20 orang yang berasal dari Kecamatan Melaya dan Negara. Bintek Ikat Pakan Pelatihan ikat pakan kelanjutan bertujuan untuk mengenalkan cara pembuatan motif dan desain tenun serta proses pewarnaan atau pencelupan. Tujuan bimtek, Jumlah dan alamat peserta sama seperti pada bimtek Dasar tenun Ikat ( ATBM ) Bintek Pengolahan Ikan Bimtek Pengolahan Ikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara pengolahan ikan bagi masyarakat yang ada di pesisir pantai. Hal ini untuk mengantisi melimpahnya hasil tangkapan nelayan yang membuat harga jual ikan jadi rendah . Maka Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan Kegiatan ini adalah Terolahnya produk hasil perikanan ( Pengolahan ikan ) menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi
77
DINAS PERINDAGKOP dan dapat dijadikan sebagai salah satu peluang usaha Masyarakat. Adapun jumlah peserta bimtek ini adalah 20 orang dari Desa Yeh Kuning, Air Kuning dan Perancak. Melaksanakan kegiatan Bintek Rajut. Dengan kegiatan ini diharapkan agar para perajin bisa meningkatkan baik dari segi kuantitas maupun mutu kwalitas yang baik dan hasil yang diperoleh adalah antara lain terciptanya desain baru seperti membuat topi, syal baju dan lain-lain. Juga bertujuan untuk menambah tenaga terampil dalam pembuatan rajut, mengisi peluang usaha dan memenuhi kebutuhan pasar. Jumlah peserta bimtek rajut 40 orang dari 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana. Hibah Barang berupa Peralatan Tenun ATBM kepada 6 kelompok tenun yang ada di Kabupaten Jembrana, agar kapasitas produksi kelompok tenun bisa meningkat seiring dengan Program Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam penggunaan kain tenun untuk pakaian seragam. Adapun peralatan yang dihibahkan adalah 10 buah pesawat tenun dan 1 buah Penghanian dan alat-alat pengolahan kue. Outcome dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas, kualitas dan utilitas teknologi yang diterapkan pada sektor industri di Kabupaten Jembrana. 3.
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya cakupan Bina perajin Sentra Industri. Dengan Kebijakannya adalah : Melalui pembangunan Industri dan dan perdagangan berbasis Sumberdaya alam untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: a.
Kegiatan Peningkatan Produktivitas sentra Industri. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan cakupan pembinaan perajin sentra dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah terlaksananya bimtek Produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana ,yang target kinerjanya 3 kali pelaksanaan bimtek . Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 118.720.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh ribu Rupiah). Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 114.513.785,-( Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima rupiah) 99,85%. Sisa Anggaran sebesar
atau
96,46%. Sedangkan realisasi fisik mencapai Rp. 4.106.215 ( Empat Juta Seratus Enam Ribu
Dua Ratus Lima Belas Rupiah ) yang merpakan silpa dari biaya penginapan, sewa stand dan biaya transport kegiatan Pameran Inacraft. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu: Keikutsertaan dalam Pameran tingkat nasional yaitu Pameran Inacraft yang dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta .Dengan keikutsertaan pada pameran yang
78
DINAS PERINDAGKOP berskala nasional ini diharapkan mampu mengkomunikasikan keberadaan usaha industri Kabupaten Jembrana baik lokasi, jenis produk, harga, disain maupun informasi lain yang diperlukan untuk memasarkan/promosi produk-produk kerajinan serta meningkatkan investasi dan membuka luas pasar bagi pariwisata, perdagangan dan investasi yang ada, khususnya produk-produk yang ada di Kabupaten Jembrana di Tingkat Nasional. Pameran inacraft ini menyertakan 2 orang Perajin dan 2 orang pendamping. kegiatan Bimbingan Teknis Anyaman Lidi peruntukannya adalah kepada Perajin Anyaman Lidi di Kabupaten Jembrana. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu membuat disain motif yang lebih baik, menarik, dinamis dan sesuai selera konsumen. Jumlah peserta bimtek ini 40 orang, yang terdiri dari 20 orang di Kecamatan Negara, dan 20 orang di Kecamatan Pekutatan. Bintek Gula Semut, Manfaat yang harapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terolahnya Produk hasil Perkebunan ( Pengolahan Kelapa ) menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan dapat dijadikan sebagai salah satu peluang usaha masyarakat. Peserta dari bimtek ini 40 orang yang berasal dari anggota kelompok gula merah di Desa Melaya dan anggota kelompok gula merah di Desa Banyubiru masing-masing 20 orang. b.
KegiatanPemberdayaan Dekranasda. Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan Industri Kerajinan oleh Dekranasda dan Indikator dari pada kegiatan ini adalah Jumlah pembinaan Industri kerajinan Kabupaten Jembrana oleh Dekranasda, dengan target kinerja 12 Kali pembinaan. Adapun Sumber dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pagu sebesar Rp.80.310.000,- (Delapan Puh Juta Tiga Ratus sepuluh Ribu Rupiah). Realisasinya mencapai
Rp. 78,017,500,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu
Lima Ratus Rupiah). Realisassi fisik mencapai 100% sedangkan presentase realisasi keuangannya adalah mencapai 97,15%. Sisa Anggaran sebesar Rp.2.292.500,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) yang merupakan silpa dari kegiatan perjalanan dinas dalam rangka HUT Dekranasda, Adapun Sub kegiatannya adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai Honorarium 4 orang tenaga kontrak Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka HUT Dekranas di Jakarta Belanja Modal Pengadaan Mebeulair untuk pajangan di ruang Pameran di Gedung Dekranasda Kabupaten Jembrana.
79
DINAS PERINDAGKOP Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan Urusan Industri Tahun 2013 No.
1
Anggaran
Program / Kegiatan
Realisasi
Capaian
Fisik
Keuangan
(Rp.)
(%)
(Rp.)
(%)
87.947.000
95,18
84.597.860
96,19
156.718.800
100
156.613.991
99,93
118.720.000
99,85
114.513.785
96,46
80.310.000
100
77.817.500
97,15
443.695.800
98,73
432.068.136
97,76
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. a. Kegiatan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.
2
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Indutri
3
Program Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial a. Peningkatan Produktivitas Sentra Industri b. Pemberdayaan Dekranasda
C.8.Permasalahan dan Solusi Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : a.
Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
b.
Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah :
a.
Ketatnya tingkat persaingan pasar.
b.
Dinamisnya selera konsumen.
c.
Tingginya cost produksi.
d.
Maraknya Black Market.
e.
Kurang kondusifnya iklim usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah
sebai berikut: a.
Melaksanakan diklat SDM aparatur dan dunia usaha secara berkala.
b.
Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi.
c.
Mengembangkan kreatifitas untuk menciptakan disain-disain produk baru yang sulit dijiplak.
d.
Melindungi karya cipta melalui HKI.
80
DINAS PERINDAGKOP e.
Penerapan strategi OVOP dan
f.
Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah
D.11. Swot Analisa Koperasi Koperasi dan UMKM adalah mewujudkan KUMKM memiliki daya saing dan mampu berperan sebagai penyedia barang dan jasa baik di tingkat regional, nasional maupun international. Hal ini dapat digambarkan melalui analisis SWOT dengan melalukan identifikasi Strenght (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (acaman), sebagai berikut : a. Kekuatan : Adanya kebijakan pemerintah yang berkomitmen mengembangkan sektor
o
riil melalui Koperasi dan UMKM. o
Koordinasi yang mantap antar petugas yang menanganiKUMKM.
o
Tersedianya lembaga Diklatda yang memadai.
o
Adanya standar operasional prosedur yang jelas untuk penerbitan Badan Hukum koperasi dan surat ijin lainnya.
b. Kelemahan : o Terbatasnya petugas yang menangani Koperasi dan UMKM. o Terbatasnya
dana
yang
dialokasikan
untuk
pengembangan
dan
pemberdayaan KUMKM. o Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pemberdayaan KUMKM. o Belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM. c. Peluang : o Masih terbukanya pangsa pasar Koperasi dan produk UMKM. o Banyaknya sumber-sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh KUMKM. o Adanya Coorporate Social Responsibility (CSR) pada BUMN/BUMD yang bisa diakses oleh KUMKM. d. Ancaman : o Masuknya produk-produk luar negeri dengan mutu dan harga yang lebih kompetitif. o Kebijakan perbankan yang terlalu ketat. o Persaingan bisnis yang tidak sehat antar gerakan koperasi.
D.12. Isu Strategis Koperasi Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi
81
DINAS PERINDAGKOP tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi karakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya. Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai berikut : 1. Terbukanya pangsa pasar global untuk produk Koperasi dan UMKM. 2. Rendahnya daya saing produk KUMKM. 3. Menurunnya citra jati diri Koperasi dan UMKM sebagai akibat adanya black market. 4. Kebijakan perbankan yang belum memihak pada KUMKM (suku bunga relatif tinggi). 5. Kemampuan SDM KUMKM yang belum memadai. 6. Tingkat inflasi yang relatif tinggi. 7. Masih adanya pelanggaran terhadap HAKI.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA Dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang diamatkan dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 tetang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas KKN tentunya banyak hal yang akan maupun yang sudah dilalui seperti Tantangan dan Peluang di masing – masing Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana :
A. URUSAN PERINDUSTRIAN : a. Tantangan : - Terbukanya pasar global (AFTA, NAFTA, ICFTA DLL.) - Perkembangan isu kerusakan lingkungan dari limbah Industri - Keterbatasan bahan baku - Berkembangnya black market - Echo labebeling produk Industri - Penerapam ISO yang semakin ketat. b. Peluang : - Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah bagi perkembangan Industri sebagai tertuang pada Misi dan Visi Kabupaten Jembrana - Terdapat areal yag. Memadai bagi pengembangan Industri
82
DINAS PERINDAGKOP - Kondusifitas keamanan Daerah - Kemudahan akses perijinan usaha, permodalan maupun transportasi - Tingginya minat Masyarakat untuk menekuni Usaha Industri - Adanya kearifan lokal yang mendukung daya saing Industri
B.URUSAN PERDAGANGAN a. Tantangan 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perijinan untuk tempat usahanya 2. Banyaknya isu strategis nasional di bidang perdagangan yang harus ditindaklanjuti 3. Keterbatasan pasokan bahan kebutuhan pokok di waktu waktu tertentu 4. Sering terjadinya keterlambatan penyampaian informasi dari pusat ke daerah 5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya promosi produk yang mereka hasilkan b. Peluang 1. Masih banyaknya sektor perdagangan yang belum mengurus kelengkapan perijinan yang bisa disasar 2. Banyaknya tingkat kebutuhan pasar baik tingkat lokal, nasional , maupun internasional akan produk jembrana (khususnya untuk produk handicraft) 3. Banyaknya tingkat kebutuhan pasar baik tingkat lokal, nasional , maupun internasional akan produk jembrana (khususnya untuk produk handicraft) 4. Banyaknya minat penyelenggara even pameran yang mengirim undangan untuk ikut serta dalam even tersebut
B.BIDANG KOPERASI a. Tantangan : • Masuknya produk-produk luar negeri dengan mutu dan harga yang lebih kompetitif.. • Kebijakan perbankan yang terlalu ketat. • Persaingan bisnis yang tidak sehat antar gerakan koperasi. a. Peluang : • Masih terbukanya pangsa pasar Koperasi dan produk UMKM. • Banyaknya sumber-sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh KUMKM. • Adanya Coorporate Social Responsibility (CSR) pada BUMN/BUMD yang bisa diakses oleh KUMKM
83
DINAS PERINDAGKOP BAB III ISU – ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 3.1.1. Urusan Perindustrian Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : -
Kurang memadainya Sumber daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.
-
Kurang memadainya sarana/prasarana pembinaan
Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : -
Ketatnya tingkat persaingan pasar
-
Dinamisnya selera konsumen
-
Tingginya cost produksi
-
Maraknya Black Market
-
Kurang kondusifnya iklim usaha.
3.1.2. Urusan Perdagangan Disamping adanya faktor sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . b) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. c) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. d) Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. e) Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. 1) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. f) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina. g) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia.
84
DINAS PERINDAGKOP h) Untuk realisasi Kegiatan Promosi Produk Jembrana, hanya 77 % itu dikarenakan adanya perpindahan lokasi pameran sehingga tidak sesuai dengan yang tercantum di DPA sehingga tidak bisa diikuti. i) Untuk realisasi kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa hanya 29% itu dikarenakan tidak ada temuan yang memerlukan uji laboratorium.
3.1.3. Urusan Koperasi Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasahan sebagai berikut : Sektor Koperasi • Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. • Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. • Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). • Terbatasnya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang operasional aparat pembina. • Masih rendahnya tingkat kemampuan SDM dalam mengelola Koperasi. Sektor UMKM • Rendahnya alokasi permodalan BUMN pada UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai akibat dari tingginya tunggakan kredit yang ada. • Sebagian Besar UMKM belum mampu menyediakan jaminan kredit kepada Bank maupun BUMN. • Terbatasnya dukungan dana untuk pengembangan sentra dan bantuan sarana dan prasarana kepada UMKM. • Fasilitas untuk promosi, permodalan dan penyesuaian HAKI produk UMKM sangat terbatas sehingga sebagian besar UMKM belum memperoleh kesempatan. • Rendahnya tingkat kewirausahaan (enterpreneurship) pengelola UMKM. • Terbatasnya dana pembinaan untuk pemberdayaan UMKM di daerah. 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, arah dan fokus strategi yang akan ditempuh, serta menjadi perekat bagi setiap
85
DINAS PERINDAGKOP komponen dalam jajaran organisasi untuk mengemban tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara sinkron dan sinergis. Oleh karena itu visi dan misi diharapkan mampu menangkap peluang dan mengantisipasi era globalisasi yang ditandai oleh persaingan yang semakinketat baik secara nasional maupun global dan krisis yang berkepanjangan. Dalam perumusannya Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mengacu pada Visi yang
ditetapkan Kabupaten, sehingga dalam implementasinya terjadi sinkronisasi
dan kesamaan arah atau merupakan bagian dari Visi Kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang diemban berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Adapun Visi dan Misi Kabupaten Jembrana adalah : Visi : “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”
Misi : -
Mewujudkan Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Pemerintah yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
-
Meningkatkan perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemeberdayaan Masyarakat
-
Meningkatkan kwalitas pelayanan bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial dasar lainnya.
- Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestraian lingkungan. - Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan ber Negara dan ber Masyarakat.
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan
86
DINAS PERINDAGKOP tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Tema Pembangunan Nasional adalah: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya sebagai berikut :
1)
Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
2)
Prioritas 2 : Pendidikan,
3)
Prioritas 3 : Kesehatan,
4)
Prioritas 4
5)
Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
6)
Prioritas 6 : Infrastruktur,
7)
Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
8)
Prioritas 8 : Energi,
9)
Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
: Penanggulangan Kemiskinan,
10) Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik, 11) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Prioritas lainnya meliputi : 1)
Prioritas di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
2)
Bidang Perekonomian,
3)
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Bali yaitu : ”Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota”.
Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 6 ( enam) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1)
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
2)
Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
87
DINAS PERINDAGKOP 3)
Pemantapan Ketahanan Pangan
4)
Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi
5)
Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan
6)
Pemantapan Sistem Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional dan Pengelolaan Bencana
7)
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
8)
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Jembrana ditetapkan tema yaitu : Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 adalah : “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah untuk Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan”. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan yang meliputi : 1) Peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan, 2) Peningkatan ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran, 3) Peningkatan keadilan layanan publik yang akuntabel baik fisik maupun non fisik, 4) Peningkatan penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman.
3.4. Penentuan isu – isu Strategis 3.4.1. Urusan Perindustrian
Pengaruh yang paling nyata dari isu global tersebut adalah terbukanya pasar lokal dan adanya kesepakatan perdagangan antar kawasan seperti WTO, NAFTA, AFTA, ICFTA dll merupakan isu strategis yang paling krusial saat ini. Terjadinya aliran barang – jasa maupun aliran informasi tanpa batas secara timbal balik antara negara negara anggota kesepakatan termasuk Indonesia, dan ironisnya kejadian ini cendrung menekan perkembangan usaha industri kita.Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Industri Nasional maupun di daerah adalah kecendrungan semakin maraknya black market, keamanan nasional yang tidak menentu, isu kepastian hukum dan isu lingkungan hidup, isu isu ini dalam satu hal merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri, akan tetapi dalam kondisi
88
DINAS PERINDAGKOP serba keterbatasan, baik kemampuan SDM, keterbatasan sarana perasarana dan beberapa kebijakan nasional yang kurang kondusif bagi pengembangan industri nasional, justru isu isu ini menjadi tantangan dan bahkan penghambat perkembangan pembangunan industri.
3.4.2. Urusan Perdagangan
1. Maraknya isu nasional tentang kejadian meledaknya tabung gas di Indonesia Antisipasi/tindaklanjut : Sudah dilakukan pengawasan barang beredar secara rutin, termasuk Pembinaan dan teguran
kepada para pengusaha apabila ditemukan mereka
menjual barang yang dilarang sesuai dengan surat edaran yang diterima Bidang Perdagangan dari Instansi terkait (pusat). Dalam kegiatan ini, termasuk juga pengawasan dan perekomendasian Barang yang berlabel SNI (termasuk Kompor Gas dan kelengkapannya) 2. Peredaran minuman beralkohol illegal yang semakin marak dan mengganggu stabilitas keamanan dan bahkan telah menelan korban jiwa. Antisipasi/tindaklanjut : Sudah dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol secara rutin termasuk masalah perijinannya dan pembinaan pentingnya label edar pada kemasan Minuman beralkohol. 3. Menjamurnya keberadaan Toko Modern Antisipasi/tindak lanjut : Pada prinsipnya kita tidak bisa menolak permohonan perijinan pendirian toko modern tersebut selama toko tersebut bisa memenuhi semua persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan.
4. Kasus SPDN di Desa Perancak Kabupaten Jembrana Antisipasi/tindak lanjut : Permasalahan yang perlu ditangani secara serius adalah yang berhubungan dengan perijinan penyimpanan bahan bakar yang sudah mati/kadaluarsa, sedangkan untuk dokumen perijinan perniagaan lengkap dan masih berlaku, aturan penjualan juga tidak ditaati ( penjualan kepada nelayan langsung ke perahu, tetapi pada kenyataannya pembelian dengan drum juga dilayani) sehingga izin pengelolaannya untuk sementara sudah dicabut .
5. Langkanya persediaan BBM di SPBU-SPBU. Antisipasi/tindaklanjut : Sudah dilakukan koordinasi dengan Pertamina Wilayah di Denpasar , ternyata penyebabnya adalah kurangnya armada pengangkutan yang ditugaskan untuk mengangkut BBM ke lokasi SPBU..
89
DINAS PERINDAGKOP 6. Kenaikan harga Bahan Pokok menjelang Hari Besar dan Keagamaan Antisipasi/tindaklanjut : Menjelang Hari Hari Besar dan Keagamaan terjadi Kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan yang dikarenakan volume kebutuhan masyarakat yang meningkat dan musim yang kurang mendukung. Hal ini ditindaklanjuti dengan operasi pasar atau pemantauan harga barang yang telah rutin dilakukan 2 x seminggu.
3.4.3. Urusan Koperasi Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya.
Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jembrana sebagai berikut :
1. Terbukanya pangsa pasar global untuk produk Koperasi dan UMKM. 2. Rendahnya daya saing produk KUMKM. 3. Menurunnya citra jati diri Koperasi dan UMKM sebagai akibat adanya black market . 4. Kebijakan perbankan yang belum memihak pada KUMKM (suku bunga relatif tinggi). 5. Kemampuan SDM KUMKM yang belum memadai. 6. Tingkat inflasi yang relatif tinggi. 7. Masih adanya pelanggaran terhadap HAKI.
90
DINAS PERINDAGKOP BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas Perindistrian, Pedagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Visi : “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBRANA MELALUI PENINGKATAN MENENGAH
DAYA
DAN
SAING
KOPERASI
DAN
PEMBERDAYAAN
DALAM
RANGKA
USAHA
KECIL,
MENINGKATKAN
PENDAPATAN MASYARAKAT”. Misi : - Mengembangkan dan memantapkan pemasaran produk/potensi, investasi Jembrana, memperlancar arus barang dan jasa serta menciptakan iklim yang kondusif di bidang industri, Perdagangan dan Koperasi. - Mewujudkan Industri/kerajinan yang berdaya saing tinggi, maju dan mandiri serta berbasis ekonomi kerakyatan. - Memberdayakan usaha kecil Menengah Mikro (UMKM) melalui pengembangan partisipasi anggota, peningkatan SDM pengelola dan kemandirian UMKM. - Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana : 1. Tujuan Tujuan untuk melaksanakan Program adalah merupakan faktor Kunci Penentu Keberhasilan (FKPK)
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Jembrana. Dari ke 3 (tiga) FKPK tersebut akan mengarahkan perumusan Tujuan, Sasaran dan Program serta kegiatan dalam program dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi yang akan menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk memperoleh FKPK tersebut dilakukan dengan Analisa SWOT dan Analisis Strategis Pilihan (ASP) dengan demikian Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut : - Meningkatkan kwalitas SDM pelaku Usaha industri dan perdagangan serta aparat pembina Dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan. - Mewujudkan perkembangan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam dan berorientasi pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi , Usaha Kecil dan menengah dan pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..
91
DINAS PERINDAGKOP - Meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola usaha, manajemen dan pengawasan Koperasi/KUD - Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pimpinan/ pengelola UMKM agar mampu mengelola usahanya secara optimal. - Memfasilitasi dan memperlancar pemasaran produk unggulan/khas Kabupaten Jembrana. - Menentukan kualifikasi
koperasi baik peringkatnya, kesehatannya maupun usaha
koperasinya. -Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus dalam mengelola kelembagaan maupun usaha koperasinya. - Meningkatkn harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa. - Mempromosikan sekaligus memasarkan kerajinan Kabupaten Jembrana yang bernilai ekspor agar dikenal oleh buyer atau pembeli baik dalam negeri maupun luar negeri. - Memasarkan/memperkenalkan produk/barang /hasil-hasil kerajinan Kabupaten Jembrana agar dikenal oleh konsumen/masyarakat dan buyer baik dari dalam negeri maupun luar negeri. - Terselenggaranya pemantauan dan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran informasi harga melalui radio dan pengiriman data informasi pasar antar Kabupaten / Kota se-Bali. - Terbentuknya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dan produk tertentu menjelang hari raya dan waktu – waktu tertentu. .
2. Sasaran Strategis Setelah ditetapkan tujuan Disperindagkop, selanjutnya ditentukan sasaran strategis dan target sasaran tiap tahunnya sebagai tabel terlampir . Adapun sasaran strategis tersebut adalah Sebagai berikut : - Meningkatnya jumlah UMKM - Meningkatnya jumlah wira usaha baru - Meningkatnya pengetahuan dan kompotensi pengurus Koperasi/ KUD. - Meningkatnya UMKM yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan UMKM. - Meningkatnya jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil produksinya - Meningkatnya Kemampuan SDM dan Pengembangan Usaha Koperasi - Meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dan Koperasi berprestasi - Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif dan berkwalitas. - Meningkatnya kegiatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. - Meningkatnya Pengawasan dan pelaksanaan tera Ulang. - Terlaksananya Pameran Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana., Provinsi
92
DINAS PERINDAGKOP Bali dan Daerah lainnya. -
Meningkatnya monitoring dan publikasi informasi harga
-
Terlaksananya Revitalisasi pasar di 4 Lokasi.
-
Meningkatnya peran sector Industri terhadap Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Jembrana
-
Meningkatnya kwalitas teknologi IKM di Kabupaten Jembrana.
-
Meningkatnya cakupan pembinaan perajin sentra.
-
Terlaksananya kegiatan pembinaan Industri Kerajinan oleh Dekranasda.
4.3. Kebijakan Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 merupakan kebijakan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 2006-sampai 2025. Penyusunan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang diperlikan untuk menyelaraskan perencanaan Daerah dengan potensi Sumber daya yang ada secara efisien,efektif dan berhasil guna dalam upaya mewujdkan Kabupaten Jembrana Dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun mendatang sesuai Visi Pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Jembrana yang Jagadhita Tahun 2025, maka Visi dituangkan ke dalam 5 ( lima ) misi pembangunan yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang. Kebijakan pembangunan sektor indagkop terdiri dari 2(dua) yaitu kebijakan Bupati dan kebijakan Pimpinan SKPD yang merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Sedangkan kebijakan Kepala Dinas adalah ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang merupakan terjemahan lebih spesifik dari kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Jembrana adalah : 1. Peningkatan mutu dan jenis hasil industri 2. Penaggulangan kemiskinan melalui perberdayaan masyarakat 3. Memberdayakan Koperasi pengusaha kecil dan menengah 4. Mengembangkan hubungan kemitraan antara pelaku dengan lembaga keuangan dan ekonomi Desa / Daerah 5. Meningkatkan daya saing industri perdagangan 6. Menciptakan iklim investasi yang kondusip
93
DINAS PERINDAGKOP Sedangkan arah kebijakan yang diterjemahkan kedalam kebijakan spesifik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Melalui pembangunan Industri dan perdagangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dan perdagangan. 2. Melalui Pembangunan Industri dan Perdagangan berbasis Sumberdaya Alam untuk memberikan dukungan kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Melalui Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa ditingkat produser, distribusi, sub, distributor, pengecer mengadakan pembinaan dan penataan perusahaan yang bergerak di sector perdagangan. 4. Melalui Pembangunan dan refitalisasi pasar tradicional modern,dan melaksanakan dan mengikuti pameran didalam dan diluar Daerah. Dan melalui Penataan dan Pemberdayaan PKL ( Pedagang Kaki Lima ). 5. Melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan peran BUMN/BUMD/swasta dalam pengembangan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. 6. Menumbuhkan dan Mengembangkan industri kecil menengah yang berdaya saing tinggi. 7. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi para pengusaha untuk mempromosikan dan memperdagangkan produk Jembrana 8. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi, kuat, tangguh dan mandiri Untuk mencapai hasil tentunya harus didukung dengan Program dan Kegiatan yang matang dan dirancang untuk pembangunan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5(lima) tahun mendatang adalah sbb : - Sektor Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya - Kegiatan Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan kemampuan teknologi industri - Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri - Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknomlogi industri Program Pengembangan sentra-sentra industri - Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
94
DINAS PERINDAGKOP - Kegiatan Peningkatan produktivitas sentra industri - Kegiatan Pemberdayaan Dekranada Jembrana - Sektor Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan - Kegiatan Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa - Kegiatan Pengawasan dan Tera UlangUTTP Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional - Kegiatan Database barang dan Jasa Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor - Kegiatan Pameran Produk Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Kegiatan Promosi Produk Jembrana - Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga - Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusibarang/produk Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima - Kegiatan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima - Kegiatan Penataan dan Pengawasan Mutu Dagangan pedagang Kaki Lima - Sektor Koperasi UKM Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif - Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM (survey sertifikasi potensi UMKM) - Kegiatan Fasilitasi pengembangan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM - Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dan KUD Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM - Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis - Kegiatan Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM - Kegiatan Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga - Kegiatan Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah - KegiatanPenyelenggaraan promosi produk UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - KegioatanPembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama koperasi Untuk lebih lanjut tentang rencana, program dan kegiatan 5(lima) tahun mendatang (2011-2015) dapat dilihat pada tabel terlapir.
95
DINAS PERINDAGKOP BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai dengan Perencanaan
Undang
Pembangunan
–
Undang
Nasional
Nomor
yang
25
kemudian
Tahun
2004
tentang
Sistem
dijabarkan lebih rinci dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah, maka Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 -2015. Dalam Rencana Strategis tentunya dimuat Program dan Kegiatan – kegiatan, Indikator Kinerja serta sasaran yang strategis untuk mencapai tujuan dan pendanaan, hal ini dituangkan ke dalam tabel terlampir :
96
DINAS PERINDAGKOP BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDAGKOP SESUAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realissai dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perenanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem LAKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
97
DINAS PERINDAGKOP Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua
dikenal dengan sebutan
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat
banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang
didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.
98
DINAS PERINDAGKOP Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.
Contoh hubungan Indikator Kinerja Kabupaten dengan Indikator Kinerja SKPD.
Sasaran Pemerintah Derah: Tersedianya Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Rasio data yang tersedia terhadap kebutuhan data untuk perencanaan dalam satu tahun
Sasaran Kegiatan:
Sasaran Kegiatan:
Tersedianya pusat data/informasi pembangunan daerah
Meningkatnya jumlah data yang siap digunakan dalam perencanaan terkait dengan profil daerah
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja :
Rasio Pemanfaatan Ruang untuk penduduk miskin yang terpetakan terhadap Total Pemanfaatan Ruang.
Jumlah tambahan data terkait dengan profil daerah yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan
Sasaran Kegiatan:
Sasaran Kegiatan:
Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya ketersediaan data terkait dengan kepuasan layanan publik
Meningkatnya ketersediaan data terkait PDRB
Meningkatnya ketersediaan data terkait perhubungan
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja :
Jumlah tambahan data terkait dengan PDRB yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan
Jumlah tambahan data yang dapat digunakan dalam perencanaan perhubungan
Indikator Kinerja : Jumlah tambahan data terkait dengan layanan publik yang siap digunakan dalam perencanaan pembangunan
Berdasarkan uraian dan contoh bagan diatas, maka sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian, terlampir.
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ditetapkan sesuai Tabel
99
DINAS PERINDAGKOP BAB VII PENUTUP
Dalam pelaksanaan Perencanaan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2011 – 2015. Walaupun penyusunan Renstra ini dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini. Untuk penyusunan Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Perencanaan dan Program untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.
Negara, 23 Januari 2014 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana
Dra. NI MADE AYU ARDINI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19611203 198603 2 010
TABEL 2 RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA (Jutaan Rupiah) TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
1 A.
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5
DATA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN DAN KEGIATAN AWAL PERANCANAA (OUTPUT) N
6
7
TAHUN -1 2011
TAHUN -2 2012
TAHUN -3 2013
TAHUN -4 2014
TAHUN -5 2015
TAHUN -6 2016
UNIT SKPD KONDISI KINERJA PENANGGU LOKASI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA NG JAWAB SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BIDANG PERINDUSTRIAN program Pengembangan Industri Kecil Persentase jumlah unit usaha & Menengah 5634 unit usaha Industri
2
a.
Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di Kab.Jembrana
Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kab Jembrana
2
2
a.
07
Program Peningkatan teknologi industri
2 Meningkatnya kualitas teknologi IKM di Kabupaten Jembrana
Meningkatnya produktifitas usaha industri rata-rata 15% per tahun
2
Kegiatan fasilitas bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya
07
Jumlah terlaksananya bimtek Produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana
2
3
07
2
Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri
Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan teknologi industri
Pengembangan dan pelayanan teknologi Industri
102,596
30 unit
87.955
30
55
30
65
30
75
Jembrana. Program Pengembangan sentra-sentra Persentase cakupan industri Potensial Perajin Sentra Industri
20 kali
4
25
4 kali
102,596
3 Kali
87,947
4
55
4
65
4
75
36 kali
300
291,9 M
20 M
100 jt
20 M
146,556
3 kali
154,2188
30 M
115 jt
30 M
120 jt
40 M
125 jt
451,9 M
675
Terlaksananya pemetaan dan publikasi/ promosi potensi sentra IKM di Kab.Jembrana
b
Meningkatnya cakupan pembinaan Berkembangnya sentra-sentra perajin sentra industri potensial di Kab.Jembrana
2
Peningkatan produktivitas sentra industri (rekening baru)
Jumlah terlaksananya bimtek Produksi bagi IKM di Kabupaten Jembrana.
2
Pemberdayaan Dekranasda Jembrana (rekening baru)
Jumlah terlaksananya pembinaan Industri Kerajinan Kab. Jembrana.
Penyediaan sentra informasi yang dapat diakses Masyarakat
c
75 IKM
60 IKM
60 IKM
100 jt
40 IKM
146,556
3 kali
156,718
1
190,03
4 Senta
1 sentra
175.732,50
1
159,086
1 paket
1 paket
60
1
115,2865
25 kali
3 kali
115,732,50
3
43,8
3 Kali
-
-
-
1
45
12 kali
301
Jumlah Perindustrian
1
Dinas Perindagkop
115 Jt
40 IKM
120 Jt
30 IKM
125 Jt
365 IKM
675
Bina
2
B
300
bimtek
Berkembangnya sentra-sentra Meningkatnya cakupan pembinaan industri potensial di perajin sentra Kab.Jembrana
Terlaksananya kegiatan pembinaan Industri kerajinan oleh Dekranasda.
30
Produksi bagi IKM di Kabupaten
a
07
25
kemampuan Persentase Produktifitas Industri
Jumlah terlaksananya
Meningkatna kwalitas teknologi IKM di Kabupaten Jembrana.
5814 unit usaha
30
1
235
1
250
1
285
10
1,34 M
1
150
1
160
1
180
7 paket
800 Jt
118,72
4
25
4
30
4
30
22 kali
250,7 jt
80,31
1
60
1
60
1
75
5 paket
295 jt
408,238 443.695
385
435
485
2,315
BIDANG PERDAGANGAN Persentase Program Program Perlindungan Konsumen dan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan pengamanan Perdagangan 01
40 kali
20 45 kali
15
1
42,9545
90% 41,4225
50 kali
53 50 kali
59 50 kali
64 285 kali
263
Dinas Perindagkop
23
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
SASARAN
1
a
b.
INDIKATOR SASARAN
2 Meningkatnya kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa Meningkatnya Pengawasan dan pelaksanaan Tera ulang
KODE
3 Meningkatnya frekuens pengamanani peredaran barang dan jasa
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
01
15
03
Meningkatnya frekuensi pengewasan terhadap UTTP
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERANCANAA (OUTPUT) N
5
6
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa
Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran Barang dan Jasa
Kegiatan Pengawasan dan Tera Ulang UTTP
Jumlah terlaksananya Pengawasan alat UTTP.
7
Rp. 38.900.000 35 kali
TAHUN -1 2011
TAHUN -2 2012
TAHUN -3 2013
TAHUN -4 2014
TAHUN -5 2015
UNIT SKPD KONDISI KINERJA PENANGGU LOKASI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA NG JAWAB SKPD
TAHUN -6 2016
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
40 kali
20
45 kali
29,3145
50 kali
23,942
50 kali
23
50 kali
24
50 kali
24
285 kali
113
-
-
5 kec.
13,008
80 %/5 Kec
17,4799
5 Kec
30
5 Kec.
35
5 kec
40
5 Kec
150
0
0
0
1 paket
53
1 paket
55
1 paket
55
1 paket
213
0
0
0
1 paket
53
1 paket
55
55
3 paket
213
0
0
0
1 kali
80
1 kali
90
1 kali
90
1 kali
335
0
0
1 kali
80
1 kali
90
1 kali
90
1 kali
335
Terlaksananya
2
01 16 Tersedianya data/buku profil usaha Tersedianya data/buku profil
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Kegiatan data base baranga
a
peningkatan peredaran 9
0
-
16 06 perdagangan
0
bahan pokok Jumlah buku profil usaha
usaha perdagangan
-
-
perdagangan Program Peningkatan dan
17
3
Terlaksananya peningkatan produk
0
0
pengembangan eksport Banyaknya hasil kerajinan lokal
a.
17 03 Meningkatnya promosi
Terlaksananya pameran
Hasil kerajinan lokal
produk ekspor
4
a.
01 18
Terlaksananya Pameran industri Terlaksananya Pameran di kecil dan menengah di Kabupaten Jembrana Prov. Dan Jembrana,Prov.dan daerah lainnya Daerah lainnya
b.
Meningkatnya monitoring dab publikasi informasi harga
c.
Terlaksananya Revitalisasi pasar di Meningkatnya jumlah pasar dan 4 (empat) lokasi. lancarnya distribusi barang
5
Meningkatnya frekuensi monitoring dan publikasi harga
01
Kegiatan Pameran Produk Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
-
-
7 kali
421
9 kali
9.138,9491
9 kali
11.122,6435
9 kali
469
9 kali
498
9 kali
493
52 kali
3190
7 kali
416,4
9 kali
440,1895
5 kali
435.604
9 kali
460
9 kali
483
9 kali
483
52 kali
2696
96 kali
13,008
96 kali
16,976
96 kali
5
96 kali
5
96
10
768 kali
34,6
8.685,7516
4 paket
10.575,963
1 unit
4
1 unit
4
1 unit
4
1 unit
16
5 kec
61
5 kec
65
5 kec
65
5 kec
305
yang dipromosikan
Persentase Program Efesiensi Perdagangan Rp.490,233,500 7 kali dalam Negeri
18 08 Kegiatan Promosi Produk Jembrana
Jumlah terlaksananya pameran Industri kecil dan menengah di kabupaten Jembrana, Provinsi bali dan Daerah lainnya. Yang diikuti.
18 ,09 Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga
Jumlah kegiatan Monitoring dan publikasi Informasi harga
96 kali
96 kali
4,8
-
-
18 10
Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi barang produk
Jumlah terlaksananya pembangunan pasar tradisional
-
19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Terbinanya pedagang kaki lima
0
0
5 kec
2
59,5
23
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
SASARAN
1 a.
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
Meningkatnya frekwensi Meningkatnya pembinaan terhadap pembinaan terhadap pedagang pedagang kaki lima kaki lima
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERANCANAA (OUTPUT) N
5
6
19 07
Kegiatan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima
Jumlah pedagang kaki lima yang dibina
19 03
Kegiatan Penataan dan Pengawasan Mutu dagangan pedagang kaki lima
Banyaknya dagangan yang dilakukan pengawasan
7
TAHUN -1 2011
TAHUN -2 2012
TAHUN -3 2013
TAHUN -4 2014
TAHUN -5 2015
TAHUN -6 2016
UNIT SKPD KONDISI KINERJA PENANGGU LOKASI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA NG JAWAB SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-
22
5 Kec
27
5 Kec
28
5 Kec
30
5 kec
30
5 Kec
140
5 Kec
32,5
5 Kec
33
5 Kec
35
5 kec
35
5 Kec
165
441,2
9.181,9031
11.069,965
716
765
767
50
50
95
23
3971
Jumlah Perdagangan
C. BIDANG KOPERASI Persentase Binaan UMKM Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif
15
0
0
190 UMKM
49,9
190 UMKM/51 Desa/Kel.
49.900
200 Disperindagkop
Produktif
Meningkatnya jumlah UKM
Jumlah UKM formal dan informal meningkatnya sebanyak 1%
Meningkatnya penyerapan tenaga Jumlah penyerapan tenaga kerja kerja pada UMKM meningkat sebanyak 2%
15
06
15
8
Meningkatnya jumlah Binaan UMKM Produktif
- Fasilitasi pengembangan UMKM
Terwujudnya penyerapan tenaga Jumlah tenaga kerja lokal kerja 26527 or.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
16
Meningkatnya jumlah wira usaha baru
- Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM (survei serifikat potensi UMKM)
19.181 UMKM
0
0
0
0
-
0
570
0
Persentase Wirausaha Baru
Tumbuhnya wira usaha baru sebanyak10%
16
06
Penyenyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan kewirausahaan.
Meningkatnya jumlah pengelola Koperasi/KUD yang memiliki Koperasi sebanyak 20%
16
07
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi dan KUD
Jumlah pengurus koperasi/KUD yang dilatih
Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM
Persentase Binaan UMKM produktif
Pengembangan Klaster Bisnis
Terwujudnya OVOP (One Vilage One Product
Jumlah wira usaha baru sebanyak 3596
2%
55,05
20.050
0
0
300
50
75UMKM
0
0
0
0
50 Kop
190
45
190
45
190
45
19.944
180
570
50
570
50
570
50
29
200
110
120
120
450
300
55
300
60
300
60
5.396
225
2 unit (50 or)
55
2 unit (50 or)
60
2 unit (50 or)
60
11 unit 275 or)
225
Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pengurus
3 unit (75 or.)
35
koperasi/KUD
17
Meningkatnya daya saing UMKM
Meningkatnya jumlah UMKM yang berientasi bisnis sebanyak 2 Unit
17
02
120
0
0
171,675
0
0
3
0
162
0
0
245
1 unit
100
245
1 unit
100
245
1 unit
100
1.120
3 unit
300
Kab. Jembrana
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
Meningkatnya jumlah UMKM Meningkatnya jumlah UMKM yang yang mampu memasarkan hasil mampu akses pasar produknya secara persamaan
PROGRAM DAN KEGIATAN
4 17
06
5 Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM
Meningkatnya kwalitas dan kwantitas Produk Unggulan UMKM.
penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
Meningkatnya jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil produksinya.
penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menangah
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERANCANAA (OUTPUT) N
6 Terwujudnya outlet pasar oleholeh produk Jembrana yang mantap dan resprentatif
7 1 unit
TAHUN -1 2011
TAHUN -2 2012
TAHUN -3 2013
TAHUN -5 2015
TAHUN -6 2016
UNIT SKPD KONDISI KINERJA PENANGGU LOKASI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA NG JAWAB SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 unit
0
- Jumlah UMKM yang dapat bimbingan / pembinaan. 'Jumlah UMKM yang menjadi pendapingan dalam pemasaran produk UMKM. '- Jumlah terlaksananya pengembangan pasar UMKM (pasar oleh-oleh UMKM jembrana).
375 KUMKM 375 KUMKM 1 paket
Jumlah UMKM yang mengikuti pameran UMKM
2 UMKM
22
1 unit
25
1 unit
25
1 unit
25
1 unit
100
3 kali
10
3 kali
10
3 kali
10
21 kali
60
72 kali (1.440 or)
40
72 kali (1.440 or)
40
72 kali (1.440 or)
40
504 kali (10080 or)
240
2 kali (6 UMKM)
70
2 kali (6 UMKM)
70
2 kali (6 UMKM)
70
17 kl ( 51 UMKM)
420
77
50
Meningkatnya jumlah UMKM Meningkatnya UMKM yang mampu yang mampu melaksanakan melakukan kerja sama dengan kemitraan usaha sebanyak 75 pihak ketiga UMKM/tahun
17
07
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Jumlah UMKM yang mengikuti bimtek pengelola Usaha dalam mengakses modal pasar dan manajemen.
3 kali
3 kali
10
75 umkm
46,935
75 UMKM
Meningkatnya jumlah UMKM Meningkatnya kwalitas dan yang mampu berproduksi sesuai kwantitas produk unggulan UMKM kebutuhan pasar sebanyak 72 KP / tahun
17
08
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah
Jumlah UMKM yang memproduksi Produk unggulan
72 kali (1.440 or) (Bintek)
72 kali (1.440 or)
40
225 umkm 250 umkm
76,8
25 UMKM
Meningkatnya jumlah UMKM yang Meningkatnya jumlah UMKM mampu akses pasar regional dan yang produknya memiliki pangsa Nasional pasar sebanyak 15 UMKM
17
09
Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Jumlah UMKM yang mampu memasarkan hasil produksinya
5 kali 15 UMKM)
2 kali (6 UMKM)
70
2 umkm
47,94
Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi aktif dan berkualitas
18
TAHUN -4 2014
240,18
216,475
4
90%
35
77
205
253,82
253,82
253,82
1509,2
23
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
1
SASARAN
2
KODE
INDIKATOR SASARAN
3
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5 sosialisasi prinsip -prinsip pemahaman perkoperasian
Meningkatnya kemampuan SDM berkualitas dan koperasi berprestasi.
Meningkatnya jumlah koperasi yang tangguh, mantap dan mandiri sebanyak 3% 18
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERANCANAA (OUTPUT) N
6 - jumlah koperasi yang mengikuti penyuluhan dan pembinaan. '- jumlah pembentukan koperasi baru . '- jumlah brosur dan leaflet koperasi yang ter cetak.
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Meningkatnya kemampuan SDM dan pengembangan usaha Koperasi.
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
TAHUN -3 2013
TAHUN -4 2014
TAHUN -5 2015
TAHUN -6 2016
UNIT SKPD KONDISI KINERJA PENANGGU LOKASI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA NG JAWAB SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
231 kop. 10 kop 1000 204 kop
- jumlah koperasi yang diperingkat . 'jumlah terlaksananya penilaian lomba koperasi . '- jumlah koperasi yang di audit. '- jumlah koperasi yang dinilai kesehatan KSP/USP nya . '- jumlah jenis koperasi yang dilombakan.
jumlah koperasi yang meningkat kualitas usaha koperasinya
Meningkatnya jumlah koperasi peningkatan dan pengembangan jaringan yang diaudit kerjasama koperasi berprestasi
18
TAHUN -2 2012
5
221 kop
0
59,8
35
5
9,64
5
9,64
5
9,64
234
48,2
150
12
64,18
12
64,18
12
64,18
87
385
20
28
56
28
56
28
56
168
336
05
Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan berkualitas.
Meningkatnya jumlah pengelola Meningkatnya pengetahuan koperasi yang mampu mengelola jaringan pemasaran dan teknologi usaha secara profesional usaha koperasi sebanyak 15%
7
TAHUN -1 2011
06
Peningkatan dan pengembangan jaringan Meningkatnya jumlah pengelola kerjasama koperasi koperasi yang profesional
Jumlah Bidang Koperasi : Total
25 kop 1 kali 10 kop 100 kop 5 jenis
12
64,18
25 umkm
116,675
79 kop
28
56 1 kop
30 kop
5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
60
300
30 orang
30
70
30
70
30
70
30
70
30
70
210
420
360
40
435.605
1.102,20
231 kop
471,95
690
700
700
3.491
12.068.211.800
1.791,00
1.900,00
1.952,00
7.464,32
9.975,2911
Negara,
23 Januari 2014
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kabupaten Jembrana, 5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN PERANCANAA (OUTPUT) N
6
7
TAHUN -1 2011
TAHUN -2 2012
TAHUN -3 2013
TAHUN -4 2014
TAHUN -5 2015
TAHUN -6 2016
UNIT SKPD KONDISI KINERJA PENANGGU LOKASI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA NG JAWAB SKPD
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
(unit)
(juta)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dra.Ni Made Ayu Ardini,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19611203 198603 2 010
6
23
