JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19 NEGARA - BALI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTALASI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013

JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19 NEGARA - BALI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PENDAPATAN Jalan Mayor Sugianyar No. 19 Telp. 41210-3606. Fax.40051 NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 157 / DISPENDA / 2014 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta sasaran Organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana; c.

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka ditetapkan Keputusan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

( Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ;

i

2.

Undang _ Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

4.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )

5.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 );

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31;

8.

Peraturan Bupati Jembrana No 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana;

i

9.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Th 2013 Nomor 347) MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

KEDUA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Januari 2014. Ditetapkan di : Negara. Pada tanggal : 21 Februari 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina Tk.I NIP.19691119 199603 1 006

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 6. A r s i p.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2013 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2013 ini Negara, 21 Februari 2014 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina Tk.I NIP.19691119 199603 1 006

ii

DAFTAR - ISI Halaman SK PENETAPAN LAKIP 2013 ……………………………………………………………….......... i KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….... ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………................. iii IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................................................ iiii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………........ A UMUM ....................…….......……………………………………………………..... B DASAR HUKUM........................................................................................... C PROFIL LAYANAN DINAS PENDAPATAN....................................................... D STRUKTUR ORGANISASI.......................................................................... E SISTEMATIKA................................................................................................. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA..........………………....……………. A. RENCANA STRATEGIK ………………..………………………………………...... 1. VISI ………………………………..………………………………………….... 2. PERNYATAAN MISI…..............………………………………..................... 3. TUJUAN ...........................………………………………………………...... 4. SASARAN.................................................................................................. 5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …………....................... B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013.……………………………………………..... C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013.......................................................... BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... A. PENGUKURAN KINERJA.............................................................................. B. ANALISA EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA.............................................. C. ASPEK KEUANGAN...................................................................................... BAB IV PENUTUP............................................................................................................ A. KESIMPULAN.................................................................................................. B. SARAN-SARAN................................................................................................

Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

iii

1 1 2 5 6 19 20 20 20 21 21 22 28 30 40 48 48 52 66 74 74 75

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2013 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) untuk masa lima tahun. Melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 birokrasi baru mampu melaksanakan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountability), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Penetapan tujuan dalam Renstra pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yaitu: iiii

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 2. Meningkatkan akurasi data objek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada 4. Menyempurnakan data objek pajak bumi dan bangunan sehingga terwujud data yang valid 5. Mewujudkan Sistem Pengelolaan PAD yang Online sehingga ketersediaan Informasi setiap saat bisa diperoleh. 6. Menciptakan tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui-melaui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah : 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD 2. Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Meningkatnya penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah. 4. Tersedianya data obyek/subyek Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain. 5. Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan pajak daerah yang aspiratif transparan dan akuntabel 6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Terciptanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis yang dilaksanakan dan harus dicapai selama tahun 2013 oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan namun dibeberapa indikator kinerjanya ada target tidak terpenuhi. Faktor penghambat dari ketidak pencapaian target tersebut adalah masih adanya perencanaan kurang baik, kurang adanya koordinasi dan belum terpenuhinya kebutuhan pegawai (SDM) pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada sekretariat dan bidang-bidang. Capaian kinerja sasaran strategis ditunjukkan melalui program dan kegiatan : •

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

•

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik iiii

•

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

•

Penyediaan Alat Tulis Kantor

•

Penyediaan Barang Cetakan dan Pangandaan

•

Penyediaan Makanan dan Minuman

•

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

•

Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

•

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

•

Pengadaan Mebeleur

•

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

•

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

•

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

•

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

•

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

•

Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran

•

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

•

Gebyar PBB

•

Sosialisasi Pajak Daerah

•

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

•

Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD

•

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

•

Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

•

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

•

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

•

Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah

•

Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah

iiii

BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR/1998 dan UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan. Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda, serta indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mana perencanaan ini disebut dengan Rencana Stratejik (Renstra) untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Rencana Stratejik (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKT ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Setelah mendapat evaluasi diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat tentang


1

rincian anggaran satuan kerja/instansi yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2013 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Pembangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun LAKIP. Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, LAKIP juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan stratejik. B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut : (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila; (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; (3) Landasan Operasional : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

2

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);


3

h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); l.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


4

p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); q. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 21; r.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 347);

s. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. t.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Nomor 157/DISPENDA/2013 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013.

C. Profil Layanan Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

2)

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.


5

3)

Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2011 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. D. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, dan empat orang Kepala Bidang. Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas-tugas kesekretariatan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam urusan Keuangan; Program Evaluasi dan Pelaporan; serta Umum dan Kepegawaian. Sedangkan masing-masing Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada bagan berikut ini :


6

DINAS BAGAN 1 PENDAPATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat

Sub-Bagian Umum & Kepegawaian

Bidang Pendataan & Pengembangan Pendapatan daerah

Bidang Pajak Daerah

Seksi

Seksi

Pendataan Potensi Pendapatan Daerah

Verifikasi

Seksi

Seksi

Pengembangan Pendapatan Daerah

Seksi Pengkajian Sumber Pendapatan Daerah

Bidang Non Pajak Daerah

Sub-Bagian Keuangan

Sub-Bagian Program, Evaluasi d

Bidang Pembinaan, Pendaftaran dan Pengawasan

Seksi Retribusi

Seksi Pembinaan

Seksi Pendapatan Daerah Lain

Seksi

BUPATI JEMBRANA,

Pengawasan

Penagihan Seksi Dana Perimbangan

Seksi Penanganan Keberatan Dan Angsuran

Seksi Pendaftaran dan Penetapan

I PUTU ARTHA

UP


7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok: melaksanakan urusan berdasarkan azas otonomi pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi Kepala Dinas Pendapatan, sesuai Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011, adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang urusannya. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang urusannya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusannya d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: 1) Kepala Dinas -

Mengkoordinasikan penyusunan program dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Sekretaris mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi objektif serta ketentuan yang berlaku;

-

Mengkoordinasikan

kegiatan

pengelolaan

pendapatan

dengan

instansi/lembaga terkait; -

Memberi usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkahlangkah dalam pelaksanaan tugas;

-

Merumuskan kebijakan teknis bidang urusannya;


8

-

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

-

Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

-

Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang di capai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

-

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

2) Sekretaris Dinas -

Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

-

Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan

-

Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;


9

-

Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan sub bagian dalam melaksanakan tugas;

-

Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga dinas;

-

Melaksanakan urusan keuangan;

-

Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;

-

Menerima

naskah/

surat-surat

dinas

yang

masuk,

mencatat,

mendistribusikan ke Kepala Bidang, sub bagian dan seksi -

Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk

-

Merencanakan,

melayani dan

memelihara

kebutuhan peralatan/

perlengkapan dinas; -

Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Dinas;

-

Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan pimpinan;

-

Menilai

kerja

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karir; -

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

-

Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;

-

Menyusun laporan hasil kegiatan ;

-

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


10

3) Bidang Pendataan dan Pendapatan Daerah -

Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan dinas;

-

Mengumpulkan, menyiapkan dan mempelajari bahan terkait dengan penyusunan dan evaluasi ketentuan mengenai pendapatan daerah;

-

Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data potensi pendapatan daerah;

-

Menyiapkan bahan dan mengumpulkan data untuk keperluan sosialisasi pendapatan daerah;

-

Mengumpulkan data dan menyusun bahan perhitungan potensi serta proyeksi pendapatan daerah;

-

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sumber-sumber pengembangan potensi pendapatan daerah;

-

Melaksanakan

kajian

terhadap

pengembangan

sumber-sumber

pendapatan daerah; -

Menyusun dan menyiapkan bahan pengembangan pendapatan daerah;

-

Menyiapkan bahan kerjasama dalam pengelolaan pendapatan daerah;

-

Menyusun laporan terkait dengan pendataan dan pengembangan potensipotensi pendapatan daerah;

-

Memberikan timbangan/kajian kepada atasan;

-

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternative pemecahannya;


11

-

Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

-

Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

-

Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan

-

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

4) BIDANG PAJAK DAERAH -

Menyusun rencana dan program kerja bidang berdasarkan kebijakan dinas;

-

Melakukan penataan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan produk hukum dan petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan pajak daerah;

-

Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan pajak daerah dengan instansi terkait;

-

Melaksanakan

pendataan

dan

verifikasi

terhadap

administrasi,

keberadaan serta kewajiban pajak daerah; -

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah;

-

Membuat, menyusun dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan pajak daerah;


12

-

Melaksanakan penghitungan dan penagihan pajak daerah;

-

Mengkoordinasikan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan ketetapan pajak daerah;

-

Menganalisa hasil survey dan pemetaan terhadap potensi pajak daerah;

-

Membuat rekapitulasi / pembukuan dan pelaporan secara periodic terhadap penerimaan, keterlambatan maupun tunggakan pajak daerah;

-

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tunggakan/ piutang pajak daerah;

-

Menerbitkan surat-surat peringatan, surat teguran, surat usulan penyitaan, dan surat pelelangan;

-

Menerima, meneliti dan mengkaji mengumpulkan bukti, menganalisa dan menyusun laporan terhadap permohonan keberatan, keringanan, angsuran, dan penghapusan pajak daerah;

-

Menerbitkan dan membuat surat keputusan keberatan dan penghapusan pajak daerah;

-

Memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan;

-

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternative pemecahannya;

-

Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

-

Memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;


13

-


-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;dan

-

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang dan tugasnya;

5) BIDANG NON PAJAK DAERAH -

Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan dinas

-

Menyiapkan bahan untuk penyusunan produk hukum atau petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan retribusi daerah;

-

Melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah;

-

Melaksanakan verifikasi terhadap pengelolaan/penerimaan retribusi daerah, kontribusi bagian laba BUMD dan pendapatan lain-lain;

-

Menyiapkan bahan monitoring terhadap pelaksanaan dan pengelolaa retribusi daerah;

-

Mengkoordinasikan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

-

Melaksanakan survei dan pemetaan terhadap potensi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;

-

Melakukan penagihan dan pemungutan retribusi daerah;

-

Mencatat/membukukan dan melaporkan penerimaan dan pemungutan retribusi daerah, kontribusi bagian laba BUMD dan penerimaan pendapatan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;


14

-

Melaksanakan monitoring dan evaluari terhadap pengelolaan retribusi daerah dan kontribusi bagi laba BUMD dan penerimaan pendapatan lainlain yang sah;

-

Menyiapkan proses angsuran/keringanan atau penundaan pembayaran dan sanksi administratif serta penghapusan piutang retribusi daerah;

-

Mengkoordinasikan dan mencatat penerimaan daerah dari dana perimbangan serta penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak;

-

Melaksanakan sosialisasi terkait dengan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;

-

Melakukan upaya optimalisasi terhadap penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak;

-

Memetakan, menghitung potensi retribusi dan pendapatan daerah lain;

-

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang, serta mencari alternative pemecahannya;

-

Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

-


-

Menilai hasil Kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan

-

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;


15

6) BIDANG PEMBINAAN, PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN -

Menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;

-

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta dokumen terkait dengan pembinaan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban wajib pajak dan retribusi daerah;

-

Melaksanakan pembinaan, pendaftaran, penetapan dan pengawasan terhadap ketaatan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi daerah;

-

Melaksanakan pengawasan terhadap laporan yang disampaikan oleh wajib pajak dan wajib retribusi;

-

Menerbitkan surat pernyataan tunggakan berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan;

-

Melaksanakan pendaftaran dan penetapan wajib pajak;

-

Menginventarisir, menganalisa dan memvalidasi Surat Ketetapan pembayaran pajak dan Retribusi Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan serta Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Lebih Bayar;

-

Membuat Rekapitulasi laporan mengenai pembinaan, penyelidikan, dan pengawasan terkait dengan pendapatan daerah;

-

Mengkoordinasikan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pengawas fungsional terkait pendapatan daerah;

-

Memberikan pertimbangan/ kajian teknis kepada atasan;


16

-

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang, serta mencari alternative pemecahannya;

-

Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

-


-


-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;dan

-

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Dengan pembagian tugas dan pengaturan organisasi sesuai struktur di atas, maka fungsi pelayanan dan pemerintahan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dapat berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur yang memadai. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2013, terdapat 39 orang PNS dan 38 orang pegawai kontrak. Gambaran tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang ; Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang; SMA sebanyak 12 orang;. Dan gambaran tingkat pendidikan pegawai kontrak adalah sebagai berikut : Strata I (S1) sebanyak 4 orang ; Diploma III sebanyak 1 orang; Diploma I sebanyak 3 orang; SMA sebanyak 30 orang; Dilihat dari tingkat kepangkatan dan golongan kepegawaian, terdapat 6 orang aparatur dalam golongan IV; sebanyak 27 orang dalam golongan III; sebanyak 6 orang dalam golongan II.


17

Data aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 1.1 DATA PNS BERDASARKAN GOLONGAN No

Golongan

Jumlah

Keterangan

1

IV

6 orang

-

2

III

27 orang

-

3

II

6 orang

-

Total

39 orang

Sumber:Set Dinas PendapatanTahun 2013

TABEL 1.2 DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Keterangan

1

Strata 2

3 orang

-

2

Strata 1

24 orang

-

4

SMA

12 orang

-

Total

39 orang


TABEL 1.3 DATA PEGAWAI KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Keterangan

1

Strata I

4 orang

-

2

Diploma III

1 orang

-

3

Diploma I

3 orang

-

4

SMA

30 orang

-

Total

38 orang



18

E. SISTEMATIKA 1. BAB I PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LAKIP Tahun 2013; dasar hukum penyusunan LAKIP Tahun 2013; serta tugas pokok dan fungsi SKPD serta gambaran tentang struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013. 2. BAB II RENCANA STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 Menguraikan tentang perencanaan strategis dan rencana kinerja Tahun 2013 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahun berjalan; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, dan Kegiatan; 3. AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2013 hambatan dan peluang yang berpengaruh, dikaitkan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan; serta analisis anggaran dan realisasi. 4. PENUTUP Menguraikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIK Perencanaan Strategik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategik harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1. Visi Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subjek dan objek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dapat menyusun Visi yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah : “

Terwujudnya

Kemandirian

Daerah

Dalam

Pembiayaan

Pembangunan Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”


20

Kemampuan keuangan daerah dicirikan antara lain pelaksanaan Otonomi Daerah secara micro sudah dapat dibiayai dengan skala prioritas dan pelaksanaan pembangunan menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Sumber Daya Manusia yang terdidik, sarana dan prasarana cukup mendukung dalam kegiatan operasional. Peningkatan pendapatan asli daerah dicirikan antara lain perencanaan Pendapatan Asli Daerah secara umum setiap tahun dapat terpenuhinya penerimaan yang direncanakan dalam APBD dan ada pertumbuhan yang cukup signifikan terhadap PDRB. 2. PERNYATAAN MISI Dalam upaya mencapai harapan yang terkandung dalam Visi tersebut diatas maka Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

3.

Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online

4.

Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan.

3. TUJUAN Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sehubungan dengan visi dan misi peningkatan pendapatan dan yang diuraikan diatas, maka tujuan peningkatan pendapatan kedepan dirumuskan sebagai berikut :


21

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. b. Meningkatkan akurasi data objek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada d. Menyempurnakan data objek pajak bumi dan bangunan sehingga terwujud data yang valid e. Mewujudkan Sistem Pengelolaan PAD yang Online sehingga ketersediaan Informasi setiap saat bisa diperoleh. f.

Menciptakan tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah.

4. SASARAN Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam renja tahun 2013, adalah : a. Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD b. Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. c. Meningkatnya penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah. d. Tersedianya data obyek/subyek Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain. e. Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan pajak daerah yang aspiratif transparan dan akuntabel f.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Terciptanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal.


22

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran No 1

Tujuan Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran - Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD - Meningkatnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. - Meningkatnya penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah. - Tersedianya data obyek/subyek Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain. - Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan pajak daerah yang aspiratif transparan dan akuntabel - Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

- Terciptanya

Sistem

Pengelolaan

Pendapatan Daerah yang handal.


23

Masing–masing sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut : Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Dinas Pendapatan Pada Masing-masing kegiatan No 1

Sasaran Meningkatnya ketersediaan

Sasaran Kegiatan -

regulasi pengelolaan PAD

2

Meningkatnya potensi pajak

Meningkatnya

jumlah

peraturan

daerah

-

daerah yang tergali

Meningkatnya jumlah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah

3

Meningkatnya Rasio PAD terhadap

-

Terwujudnya penatausahaan PAD

-

Meningkatnya penyebaran SKPS

pendapatan daerah

dan SKRS ke masing-masing wajib pajak daerah -

Meningkatnya pendapatan pajak bumi dan bangunan

-

Meningkatnya pendapatan pajak daerah

4

Meningkatnya rasio PAD dari

-

non pajak daerah terhadap pendapatan daerah


Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah

-

Meningkatnya penerimaan PAD dari

24

No

Sasaran

Sasaran Kegiatan lain-lain PAD yang sah -

Tersusunnya laporan PAD dari Non Pajak Daerah

-

Tercatatnya penerimaan PAD dari transfer dana perimbangan

5

Meningkatnya kepatuhan wajib

-

pajak dalam pembayaran pajak

Meningkatnya Tertib Administrasi bagi WP sesuai aturan yang berlaku

daerah -

Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak

-

Terlaksananya Rapat Evaluasi sesuai rencana kegiatan.

-

Terselesaikannya penyusunan pelaporan Pendapatan Asli Daerah


25

Sasaran kegiatan terpilih dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Tahun 2013 sebagai mana tabel berikut : Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Terpilih dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 No

Sasaran

2.

Meningkatnya potensi pajak

-

daerah yang tergali

-

Sasaran Kegiatan

IKU

Meningkatnya jumlah

- Persentase potensi

objek dan subjek pajak

pajak yang tergali

daerah dan retribusi

terhadap potensi

daerah

pajak yang tersedia

Terwujudnya penatausahaan PAD

3.

Meningkatnya Rasio PAD

-

terhadap pendapatan daerah

Meningkatnya

- Rasio PAD Pajak

penyebaran SKPS dan

Daerah terhadap

SKRS ke masing-

Pendapatan

masing wajib pajak

Daerah Meningkat

daerah dan wajib retribusi daerah -


-

Meningkatnya


26

No

Sasaran

Sasaran Kegiatan

IKU

pendapatan pajak daerah 4.

Meningkatnya rasio

-

Meningkatnya - Rasio PAD Non

PAD dari Non Pajak

penerimaan PAD dari Pajak Daerah

Daerah terhadap

sektor Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Daerah

-

Meningkatnya Pendapatan penerimaan PAD dari Daerah lain –lain PAD yang sah

-

Tercatatnya Penerimaan PAD dari transfer-transfer Dana Perimbangan

-

Tersusunnya laporan PAD dari non pajak daerah


27

No 5.

Sasaran

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kepatuhan wajib -

IKU

Meningkatnya Tertib - Rasio Wajib Pajak

pajak dalam pembayaran

Administrasi bagi WP membayar Pajak

pajak daerah

sesuai aturan yang terhadap berlaku keseluruhan Wajib -

Meningkatnya Pajak pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak

-

Terlaksananya rapat evaluasi sesuai rencana kegiatan

-

Terselesaikannya penyusunan pelaporan pendapatan asli daerah

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal diperlukan cara mencapainya.


28

1) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan di masing-masing Bagian dibawah Dinas Pendapatan. Setiap tahun dalam perencanaan strategik ditetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan. Adapun kebijakan yang ditempuh antara lain : a. Ekstensifikasi objek pajak/retribusi dan pendapatan lain-lain. b. Mengintensifikan pemungutan PAD dan PBB c. Mengefektifkan penyusunan peraturan daerah d. Peningkatan profesionalisme SDM e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. f.

Meningkatkan sarana dan prasarana.

2) Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program dipilih dari sejumlah program yang telah di tetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


29

Adapun Program Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang terpilih pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah. B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Rencana kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 Renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa (c) : Kebijakan, Program, dan Kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana selama tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya dibawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir dalam lampiran II. Tabel 2.4 Target Sasaran Dinas Pendapatan Kabupeten Jembrana No 1

2

Sasaran Kegiatan -

IKU

Target

Meningkatnya jumlah

Jumlah regulasi

1 Perda

peraturan daerah

pengelolaan PAD

2 Perbub

- Meningkatnya jumlah

Persentase potensi pajak


30

No

Sasaran Kegiatan

IKU

objek dan subjek pajak

yang tergali terhadap


potensi pajak yang

daerah

tersedia

Target 100%

- Terwujudnya penatausahaan PAD 3

-

Meningkatnya

Rasio PAD pajak daerah

penyebaran SKPS dan

terhadap pendapatan

SKRS ke masing-masing

daerah

100%

wajib pajak

-


-

Meningkatnya pendapatan pajak daerah


31

No 4

Sasaran Kegiatan - Meningkatnya

IKU Rasio PAD Non Pajak

penerimaan PAD

Daerah terhadap

dari sektor Retribusi

Pendapatan Daerah

Target 100%

Daerah

- Meningkatnya penerimaan PAD dari lain –lain PAD yang sah

- Tersusunnya laporan PAD dari Non Pajak Daerah

- Tercatatnya laporan PAD dan transfer dana perimbangan 5

-

Meningkatnya Tertib

Rasio Wajib Pajak

Administrasi bagi WP

membayar Pajak

sesuai aturan yang

terhadap keseluruhan

berlaku

Wajib Pajak

100%

- Meningkatnya


32

No

Sasaran Kegiatan

IKU

Target

pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak - Terlaksananya rapat evaluasi sesuai rencana kegiatan - Terselesaikannya Penyusunan pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.5 Target Pencapaian Indikator Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

Kali

24

Kali

26

1

Jumlah terlaksananya penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran

2

Jumlah terlaksananya pendataan pajak/retribusi daerah

3

Jumlah terlaksanya gebyar pajak daerah

Kali

2

4

Jumlah terlaksananya sosialisasi pajak

Kali

2

daerah


33

5

Jumlah terlaksananya penyusunan

Kali

12

laporan pendapatan asli daerah 6

Jumlah penyusunan proyeksi PAD

Kali

4

7

Jumlah terselenggaranya penyebaran

Kali

6

Kali

14

Kali

7

WP

40

Paket

1

Paket

1

ketetapan retribusi daerah 8

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pajak daerah

9

Jumlah terdatanya subyek dan obyek Wajib Retribusi

10

Jumlah terdatanya subyek dan obyek pajak daerah

11

Jumlah tersusunnya kajian tentang pajak daerah

12

Jumlah tersusunnya kajian tentang retribusi daerah


34

Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 No

Program & Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Lokasi Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

5

6

1

Program Pelayanan

Presentase

Administrasi

Cakupan Layanan

Perkantoran

Administrasi

90 %

Dinas Pendapatan

643.194.200,00

Dinas Pendapatan

14.280.000,00

12 kali

Dinas Pendapatan

55.200.000,00

Dinas Pendapatan

19.372.700,00

Dinas Pendapatan

133.383.000,00

Dinas Pendapatan

82.331.000,00

Perkantoran Penyediaan Jasa Surat

Jumlah penyediaan

840 Lembar

Menyurat

prangko dan

Materai

materai

480 Lembar Prangko

Penyediaan Jasa

Jumlah

Komunikasi Sumber

pembayaran

daya Air dan Listrik

rekening air dan telepon

Penyediaan Jasa

Jumlah tersedianya

19 jenis

Kebersihan Kantor

alat-alat kebersihan

bahan

kantor

pembersih

Penyediaan Alat Tulis

Jumlah

55 macam

Kantor

ketersediaan alat

ATK

tulis kantor Penyediaan Barang

Jumlah

7 macam

Cetakan dan

ketersediaan

cetakan

Penggandaan

barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Bahan

Tersedianya bahan

2 jenis

Dinas Pendapatan

113.267.500,00

Logistik Kantor

logistik kantor

Penyediaan Makanan

Jumlah penyediaan

48 kali

Dinas Pendapatan

10.000.000,00

dan Minuman

makan dan minum

Rapat-rapat Koordinasi

Jumlah

22 kali luar

Dinas Pendapatan

199.480.000,00

dan Konsultasi Ke luar

terlaksananya

provinsi

Daerah

rapat-rapat

50 kali

koordinasi dalam

dalam

daerah dan luar

provinsi

Dinas Pendapatan

15.880.000,00

daerah

2

Penyediaan

Jumlah

24 kali

Upacara/Upakara

pelaksanaan

purnama

Keagamaan

upakara/upacara

tilem

Program Peningkatan

Presentase

90%

Sarana dan Prasarana

cakupan sarana

Aparatur

dan prasarana

625.875.000,00

aparatur Pemeliharaan Rutin

Jumlah

2 jenis

Berkala Gedung Kantor

pemeliharaan

barang

Dinas Pendapatan

30.000.000,00

Dinas Pendapatan

226.000.000,00

Dinas Pendapatan

80.000.000,00

Dinas Pendapatan

112.630.040,00

gedung kantor Pengadaaan Peralatan

Jumlah peralatan

5 jenis

Gedung Kantor

gedung kantor

barang

Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan

6 jenis

mebeleur

barang

Pengadaan

Jumlah penyediaan

1 unit

Penyediaan Jasa Sewa

jasa sewa

Kendaraan Dinas/

kendaraan dinas/


36

3

Operasional

operasional

Pemeliharaan Rutin/

Jumlah

Berkala Kendaraan

pemeliharaan

Dinas/ Operasional

kendaraan dinas

Pemeliharaan Rutin

Jumlah

/Berkala Peralatan

pemeliharaan

Gedung Kantor

gedung kantor

Pengadaan Kendaraan

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

Dinas yang Di Beli

Program Peningkatan

Presentase

Disiplin Aparatur

cakupan disiplin

2 unit

Dinas Pendapatan

28.245.000,00

1 jenis

Dinas Pendapatan

44.000.000,00

1 unit

Dinas Pendapatan

105.000.000,00

90 %

Dinas Pendapatan

21.275.000,00

1 tahun

Kab. Jembrana

21.275.000,00

90%

Dinas Pendapatan

37.500.000,00

Dinas Pendapatan

14.000.000,00

Dinas Pendapatan

23.500.000,00

aparatur Pengadaan Pakaian

Jumlah pakaian

Dinas Beserta

olahraga

Kelengkapannya 4

Program Peningkatan

Jumlah laporan

Pengembangan

capaian kinerja

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan

Jumlah laporan

6 jenis

Capaian Kinerja dan

capaian kinerja

laporan

Jumlah Buku Profil

50 buku

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Buku Profil Dinas Pendapatan


37

5

Program Peningkatan

Presentase

dan Pengembangan

meningkatnya

Pengelolaan

penerimaan PAD

90%

Dinas Pendapatan

3.437.632.860,00

2.183 WR

Dinas Pendapatan

2.305.634.475,00

277.676 WP

Dinas Pendapatan

488.459.935,00

12 kali

Dinas Pendapatan

71.275.000,00

6 kali

Dinas Pendapatan

104.590.125,00

11 kali

Dinas Pendapatan

253.746.325,00

12 kali

Dinas Pendapatan

35.198.000,00

6 kali

Dinas Pendapatan

9.807.000,00

Keuangan Daerah Intensifikasi dan

Jumlah wajib

Ekstensifikasi Non

retribusi yang

Pajak Daerah

dikelola

Intensifikasi dan

Jumlah

Ekstensifikasi Pajak

peningkatan

Daerah

pendapatan pajak daerah

Pendataan dan

Jumlah

Penyebaran SKPS

Tersebarnya SKPS

Pajak Hotel dan

Pajak hotel dan

Restoran

restoran

Gebyar PBB

Jumlah terselenggaranya gebyar pajak daerah

Sosialisasi Pajak

Jumlah

Daerah/Retribusi

terselenggaranya sosialisasi pajak daerah

Laporan PAD

Jumlah Tersusunnya Laporan PAD

Penyusunan Proyeksi

Jumlah


38

PAD

penyusunan proyeksi PAD

Penyebaran Ketetapan

Jumlah

Retribusi Daerah

Tersebarnya SKRD

(SKRD)

ke Masing-Masing

5 kali

Dinas Pendapatan

9.807.000,00

1 kali

Dinas Pendapatan

30.555.000,00

20 kali

Dinas Pendapatan

22.320.000,00

1 paket

Dinas Pendapatan

75.000.000,00

20 kali

Dinas Pendapatan

31.240.000,00

Wajib Retribusi Bimbingan teknis Pajak

Jumlah Bimbingan

dan Restoran

Teknis Pajak Daerah

Pembinaan PAD

Terpenuhinya Palaksanaan Pembinaan PAD

Penyusunan Kajian

Tersedianya kajian

Tentang Pajak Daerah

Tentang Pajak daerah

Pengawasan PAD

Jumlah terlaksananya pembinaan dan pengawasan JUMLAH


4.765.477.100

39

C. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Berdasarkan pada Perda Kabupaten Jembrana Nomor.16 Tahun 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013, terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kebupaten Jembrana sebagai berikut :


40

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PENDAPATAN Jln. Mayor Sugianyar No. 7 Telp. (0365) 41210 Ext. 3606 NEGARA PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II / SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Ir. I Made Yasa, M.Si

Jabatan

:

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

:

Gede Gunadnya, SH, MH.

Jabatan

:

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Negara, 09 September 2013 PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

AN. BUPATI JEMBRANA

KEPALA DINAS PENDAPATAN

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA, SH, MH

IR. I MADE YASA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

PEMBINA TK .I

NIP.19561231 198303 1

NIP.19650816 199203 1 017


41

Tabel 2.7 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

Ket

1

2

3

4

5

6

7

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Jumlah penerimaan pajak daerah

Presentase meningkatnya

100%

pendapatan asli daerah 2.

3.

Jumlah terdatanya wajib pajak daerah dan


retribusi daerah

pendapatan asli daerah

Jumlah terselenggaranya Gebyar PBB

Presentase Pendapatan PBB

Pendataan dan penyebaran

131.046.400,00

SKPS pajak hotel dan restauran 100%

Pendataan pajak/ retribusi daerah

221.577.700,00

100%

Gebyar PBB

248.484.300,00

100%

Sosialisasi pajak daerah

116.608.800,00

100%

Penyusunan evaluasi pendapatan

meningkat 4.

5.

Jumlah terselenggaranya sosialisasi pajak


daerah


Jumlah laporan hasil PAD

Terpenuhinya laporan hasil PAD

35.130.000,00

asli daerah 6.

Jumlah laporan proyeksi PAD

Terpenuhinya target proyeksi

100%

pendapatan asli daerah 7.

Jumlah penyebaran wajib retribusi daerah.

Presentase meningkatnya retribusi

Jumlah terlaksananya pembinaan dan



9.250.000,00

evaluasi pendapatan asli daerah 100%

daerah 8.

Penyusunan proyeksi dan

Penyebaran ketetapan retribusi

10.043.000,00

daerah (SKRD) 100%

Pembinaan pengawasan

139.084.800,00

42

9.

pengawasan pendapatan daerah


Jumlah tersusunnya kajian pajak daerah

Tersusunnya kajian pajak daerah

pendapatan daerah 100%

Penyusunan kajian tentang pajak

90.000.000,00

daerah 10.

Jumlah wajib retribusi yang di kelola

Presentase meningkatnya retribusi

100%

daerah 11.

Jumlah peningkatan pendapatan pajak


daerah


Kegiatan intensifikasi dan

2.792.636.800,00

ekstensifikasi non pajak daerah 100%

Kegiatan intensifikasi dan

634.888.000,00

ekstensifikasi pajak daerah Jumlah Anggaran Program

4.365.749.800,00

An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Negara, 20 Januari 2013 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

Gede Gunadnya, SH, MH Pembina Utama Madya Nip.19561231 198303 1 436

Ir. I Made Yasa, M.Si Pembina Tk.I Nip.19650816 199303 1 017


43

Tabel 2.8 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2013 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA Sebelum Perubahan No

1

1.

2.

Sasaran Strategis

Setelah Perubahan

Indikator Kinerja

2

3

KET. Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

4

5

6

7

8

9

Program

4.365.749.800,00

Program

4.457.669.500,00

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengembangan

Pengelolaan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Jumlah Penerimaan

Presentase

Pajak Daerah

meningkatnya

penyebaran SKPS

penyebaran SKPS

pendapatan asli

pajak hotel dan

pajak hotel dan

daerah

restauran

restauran

Jumlah terdatanya wajib

Presentase

pajak daerah dan

meningkatnya

retribusi daerah

pendapatan asli


100%

Peningkatan dan

100%

Pendataan dan

Pendatan pajak/ retribusi daerah

131.046.400,00

221.577.700,00

100%

100%

Pendataan dan

Pendatan pajak/

10

309.836.400,00

268.218.000,00

retribusi daerah

44

Sebelum Perubahan No

Sasaran Strategis

1

Setelah Perubahan

Indikator Kinerja

2

3

KET. Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

4

5

6

7

8

9

10

daerah 3.

4.

Jumlah

Presentase

terselenggaranya gebyar

pendapatan PBB

PBB

meningkat

Jumlah

Presentase

terselenggaranya

meningkatnya

sosialisasi pajak daerah

pendapatan asli

100%

Gebyar PBB

248.484.300,00

100%

Gebyar PBB

100%

Sosialisasi pajak

116.608.800,00

100%

Sosialisasi pajak

daerah

350.534.300,00

34.108.800,00

daerah

daerah 5.

6.

Jumlah laporan hasil

Terpenuhinya

Penyusunan evaluasi

PAD

laporan hasil PAD

pendapatan asli

pendapatan asli

daerah

daerah

Jumlah laporan proyeksi

Terpenuhinya

PAD

target proyeksi

100%

Penyusunan proyeksi dan evaluasi

35.130.000,00

9.250.000,00

100%

100%

Penyusunan evaluasi

Penyusunan proyeksi

36.080.000,00

9.250.000,00

dan evaluasi



45


Sasaran Strategis

1 7.

8...

9.

Setelah Perubahan

Indikator Kinerja

2

3

KET. Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

4

5

6

7

8

9

Jumlah penyebaran

Presentase

100%

wajib retribusi daerah

meningkatnya

ketetapan retribusi

ketetapan retribusi

retribusi daerah

daerah (SKRD)

daerah (SKRD)

100%

Penyebaran

pembinaan dan

meningkatnya

pengawasan

pengawasan

pengawasan

pendapatan asli

pendapatan daerah

pendapatan daerah

pendapatan daerah

daerah

Jumlah tersusunnya

Tersusunnya

kajian pajak daerah

kajian pajak

90.000.000,00

100%

Penyebaran

Presentase

Penyusunan kajian

139.084.800,00

100%

Jumlah terlaksananya

100%

Pembinaan

10.043.000,00

100%

tentang pajak daerah

Pembinaan

10

10.043.000,00

138.134.800,00

Penyusunan kajian tentang pajak daerah

daerah 10.

11.

Jumlah wajib retribusi

Presentase

100%

yang di kelola

meningkatnya

dan ekstensifikasi non

dan ekstensifikasi non

retribusi daerah

pajak daerah

pajak daerah

Kegiatan intensifikasi

2.729.636.800,00

634.888.000,00

100%

100%

Kegiatan Intensifikasi

Jumlah peningkatan

Presentase

pendapatan pajak

meningkatnya

dan ekstensifikasi

dan ekstensifikasi

daerah

pendapatan asli

pajak daerah

pajak daerah


100%


Kegiatan intensifikasi

2.576.576.200,00

634.888.000,00

46


1

Sasaran Strategis

Setelah Perubahan

Indikator Kinerja

2

3

KET. Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Target

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

4

5

6

7

8

9

10

daerah 12.

Jumlah tersusunnya

Tersusunnya

100%

100%

Penyusunan kajian

kajian tentang potensi

kajian tentang

tentang potensi pajak

pajak daerah

potensi pajak

daerah

47.500.000,00

daerah 13.

Jumlah tersusunnya

Tersusunnya

100%

100%

Penyusunan kajian

kajian tentang potensi

kajian tentang


retribusi daerah

potensi retribusi

daerah

42.500.000,00

daerah Jumlah Anggaran

4.365.749.800,00

Jumlah Anggaran

4.457.669.500,00

An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Negara, 09 September 2013 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

Gede Gunadnya, SH, MH Pembina Utama Madya Nip.19561231 198303 1 436

Ir. I Made Yasa, M.Si Pembina Tk.I Nip.19650816 199303 1 017


47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2013. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakanya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).


48

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebabkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut 1) Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut

digunakan

untuk

menghasilkan

output

dan

outcome.

Untuk

menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai kuantitas input, (2) kualitas Input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.


49

2) Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3) Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktifitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 4) Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan setelah proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

50

selesai, (5) perubahan prilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut: a.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

b.

Realisasi Rencana

x 100 %

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian Rencana - (Realisasi-Rencana)

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

c.

x 100%

= Rencana

kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut : Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan

dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)


51

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA B.1. Misi I. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi merupakan penjabaran misi I Kabupaten Jembrana yaitu . Misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan Misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan, juga dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana sebagai salah SKPD pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, melalui : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2013 adalah : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja utama adalah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.Kebijakaan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tertib kelola, efektif efisien dan tepat guna menuju tata kelola kepemerintahan yang baik. 1.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran yang ingin dicapai oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan


52

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Tahun Anggaran 2013 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana menjadi 9 kegiatan strategis yaitu :1). Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran, 2). Pendataan Pajak/Retribusi Daerah, 3) Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, 4). Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD, 5) Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah, 6)Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah, 7). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, 8). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah, 9). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah. 1). Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran, Dalam tahun anggaran 2013 kegiatan pendataan pajak / retribusi daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 268.218.000,- dan telah terlealisasi sebesar Rp. 221.245.638,- atau 82,49% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 46.790.868,- atau 17,51%.Output Kegiatan Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran adalah : Prosentase obyek dan subyek pajak daerah yang terdata, rencana 100%, realisasi 100%. Outcame Kegiatan Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran adalah Presentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, rencana 100%, realisasi 100%. Capaian kinerja 100% Faktor Pendukung : -

Dasar hukum, seperti Perda-perda

-

Komitmen petugas yang cukup baik

-

Pengusaha Dukungan pihak ketiga cukup baik Hambatan kegiatan pendataan dan penyebaran SKPS pajak hotel dan restoran:


53

-

Kurangnya tenaga/petugas sehingga frekuensi pelaksanaan pendataan tidak maksimal

-

Kurangnya sarana/mobil operasional Solusi pemecahan masalah :

-

Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak lebih intensi

2). Pendataan Pajak/Retribusi Daerah, Pendataan Pajak/Restribusi Daerah merupakan salah kegiatan strategis pada pelakasaan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Dinas Pendapatan Daerah mengingat tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pendataan Pajak/Restribusi Daerah yang baik dan benar. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan dan sasaran kegiatan Pendataan Pajak/Restribusi Daerah adalah Terlaksananya pendataan pajak daerah dan retribusi daerah . Indikator utama dari sasaran Terlaksananya penadataan pajak daerah dan retribusi daerah Cakupan penadataan pajak daerah dan retribusi daerah. Input kegiatan Pendataan Pajak/Retribusi Daerah adalah : a) Dana sebesar 268.218.000 b).SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a) Dana sebesar Rp.221.245.638

(74,35%), b).SDM

sebanyak 3 orang. Output, kegiatan Pendataan Pajak/Restribusi Daerah adalah Frekwensi Terlaksananya penadataan pajak daerah dan retribusi daerah, rencana kali , realisasi terdatanya obyek pajak daerah dan retribusi daerah. Outcome kegiatan Pendataan Pajak/Restribusi Daerah, presentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pendataan Pajak/Restribusi Daerah adalah: Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

54

• Agenda kegiatan tersusun dengan baik • Komitmen SDM cukup tinggi • Respon pihak ketiga cukup . Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Pendataan Pajak/Restribusi Daerah daerah: • Adanya masalah Pendataan Pajak/Restribusi Daerah cukup kompleks Cara mengatasi; kordinasi yang lebih baik dengan stakeholder 3). Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah kegiatan strategis pada pelakasaan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Dinas Pendapatan Daerah mengingat tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang baik dan benar. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan dan sasaran kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah adalah Terpenuhinya pelaksanaan pembinaan PAD. Indikator utama dari sasaran Terpenuhinya pelaksanaan pembinaan PAD daerah Prosentase pencapaian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah. Input kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah adalah : a) Dana sebesar Rp.36.080.000, b).SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a) Dana sebesar Rp.32.484.375 (90,03%), b).SDM sebanyak 3 orang. Out put, kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah adalah terlaksananya penyusunan laporan pendapatan asli daerah Outcome kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, adalah meningkatnya penerimaan PAD Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

55

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah adalah: • Agenda kegiatan tersusun dengan baik • Komitmen SDM cukup tinggi • Respon pihak ketiga cukup . Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah: • Adanya masalah Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah cukup kompleks Cara mengatasi; kordinasi yang lebih baik dengan stakeholter 4). Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD, Sasaran Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah jumlah regulasi pengelolaan PAD. Output (Keluaran) Kegiatan Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD adalah : - Meningkatnya peraturan daerah : 1 Perda Sumbangan Pihak Ketiga, dan 2 Perbub Retribusi Daerah. - Jumlah penyusunan proyeksi PAD 2 kali Laporan. Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD dialokasikan dana Rp. 9.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.822.000,- atau 84,56% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp. 1.428.000,- atau 15,44%. Outcome (Hasil) Kegiatan Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD adalah : dokumen proyeksi PAD untuk meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah. Rencana 2 dokumen, realisasi 2 dokumen, maka capaian kinerja 100%. Faktor Pendukung : Meningkatnya koordinasi dengan instansi/SKPD pengelola PAD dalam penyusunan proyeksi PAD. Faktor penghambat : Data yang dikirim oleh SKPD pengelola PAD belum Valid. Solusi pemecahannya; Meningkatkan koordinasi dengan instansi/SKPD. Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

56

5).Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah pada tahun 2013 dialokasikan dana Rp. 10.043.000,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.407.500,00 atau 93,67% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.635.500,00.- atau 6,33% . Output (keluaran) Kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah adalah Jumlah Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah, rencana satu kali, realisasi satu kali (100%). Outcame (Hasil) Kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah adalah Prosentase peningkatan PAD. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah adalah: •

Agenda kegiatan tersusun dengan baik

•

Komitmen SDM cukup tinggi

•

Respon masyarakat wajib retribusi cukup baik Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah

•

Kurangnya kesadaran masyarakat

•

Banyaknya wajib retribusi yang tersebar di masing-masing lingkungan kelurahan Gilimanuk sehingga pungutan sulit tercapai dalam realisasi penerimaan retribusi Cara mengatasi; koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder

6). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah merupakan salah kegiatan strategis pada pelakasaan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Dinas Pendapatan Daerah mengingat tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah yang baik dan benar.


57

Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan dan sasaran kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah adalah terdatanya obyek dan subyek retribusi daerah Indikator utama dari sasaran presentase meningkatnya PAD Input kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah adalah : a) Dana sebesar Rp.2.576.576.200 b).SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a) Dana sebesar Rp.2.379.332.981 (92,34%), b).SDM sebanyak 3 orang Output, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah adalah jumlah terdatanya subyek dan obyek wajib retribusi Outcome kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah presentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah adalah: •


•


•

Respon pihak ketiga cukup

. Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah daerah: •

Adanya masalah Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah cukup kompleks

Cara mengatasi; kordinasi yang lebih baik dengan stakeholder 7). Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Sasaran Meningkatnya potensi pajak daerah yang tergali dengan Indikator Kinerja Utama adalah Presentase pajak daerah yang tergali terhadap potensi pajak yang tersedia. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dialokasikan dana sebesar Rp.634.888.000,- dan Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

58

telah terealisasi sebesar Rp.623.203.289,- atau 98,16% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.11.684.711,00 atau 1,84%. Output (Keluaran) dari kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah adalah : -

Jumlah terdatanya subyek 111.281 wajib pajak

-

Jumlah terdatanya retribusi daerah 2116 WR

-

Terwujudnya penatausahaan PAD Outcame (Hasil) kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi daerah adalah meningkatkan

penerimaan PAD. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi daerah adalah: •


•


•

Respon pihak ketiga cukup Faktor penghambat keberhasilan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah :

•

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah cukup kompleks Cara mengatasi; koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder

8). Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah dialokasikan dana Rp.47.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.47.190.000,- atau 99,35% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.310.000’- atau 0,65%. Output (Keluaran) dari Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah adalah : Dokumen hasil Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah. Rencana 1 buah kajian, realisasi 1 buah kajian (100%) Out Come (Hasil) Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah adalah Prosentase peningkatan penerimaan PAD Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

59

Faktor pendorong keberhasilan Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah adlah : •


•

Jadwal kegiatan pihak ketiga cukup baik Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak

Daerah: •

Terbatasnya waktu kajian

•

Belum semua pajak daerah di kaji Cara mengatasi;

•

Koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder

•

Mengusulkan waktu kajian lebih baik

9). Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah. Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah dialokasikan dana sebesar Rp.42.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.42.295.000,- atau 99,52% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.205.000,- atau 0,48%. Output (Keluaran) dari Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah adalah : Dokumen hasil Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah. Rencana 1 buah kajian, realisasi 1 buah kajian (100%) Out Come (Hasil) Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah adalah Prosentase peningkatan penerimaan PAD. Faktor Pendorong keberhasilan Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah adalah : •


•

Jadwal kegiatan pihak ketiga cukup baik


60

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah: •

Terbatasnya waktu kajian

•

Belum semua Retribusi daerah di kaji Cara Mengatasi;

•

Koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder

•

Mengusulkan waktu kajian lebih panjang Sasaran yang ingin dicapai oleh Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja utama adalah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2012, maka capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah terus dapat ditingkatkan karena Dinas Pendapatan Daeran telah memiliki Perda terkait dengan Pajak dan restribusi sesuai dengan ketentuan. B.2. Misi II. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana dengan IKU Prosentase ketersediaan Cakupan Ketersediaan sarana prasarana. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. merupakan penjabaran misi I Kabupaten Jembrana yaitu . Misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan


61

1. Sasaran Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Sasaran Meningkatnya Cakupan Ketersediaan sarana prasarana IKU Prosentase ketersediaan Cakupan Ketersediaan sarana prasarana . Kebijakan Dinas Pendapatan daerah terkait dengan pengadaan sarana prasarana adalah melaksanakan kegiatan mengacu dengan standar harga, sesuai dengan aturan dan prosedur keuangan. Sasaran Meningkatnya Cakupan Ketersediaan sarana prasarana dilaksanakan melalui Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1.1

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2013 dijabarkan menjadi 6

kegiatan strategis yaitu : 1) Pengadaan Peralatan gedung Kantor, 2). Pengadaan Mebeleur, 3). Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas, 4). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, 5). Pemeliharaan Rutin/Kendaraan dinas Operasional, 6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor dengan dialokasikan dana Rp.142.050.000 dan telah

terealisasi sebesar Rp.139.187.000 atau 97,98% maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.2.863.000,- atau 2,02% -

Input

:- Dana - SDM

-

Output

: Jumlah Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor

-

Outcame

: Presentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

-

Hambatan : -

-

Faktor Pendorong


62

2)

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur dengan dialokasikan dana Rp.21.700.000,- dan telah terealisasi

sebesar Rp.21.700.000’- atau 100,00% -

Input

: - Dana - SDM

3)

-

Output

: Jumlah Terlaksananya pengadaan mebeleur

-

Outcame


-

Hambatan : -

-

Faktor Pendorong

:-

Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dengan dialokasikan dana Rp.72.000.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp.72.000.000,- atau 100,00% -

Input

: - Dana - SDM

4)

-

Output

: Jumlah penyediaan kendaraan dinas

-

Outcame


-

Hambatan : -

-

Faktor Pendorong

:-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan dialokasikan dana Rp.32.000.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp.30.276.250,- atau 94,61% Maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.1.723.750,-

Input

: - Dana - SDM


63

5)

-

Output

: Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Outcame


-

Hambatan : -

-

Faktor Pendorong

:-

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan dialokasikan dana

Rp.182.454.550,- dan telah terealisasi sebesar Rp.175.185.538 atau 96,02% Maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.175.185.538,-. -

Input

: - Dana - SDM

-

Output

: Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

-

Outcame


-

Hambatan : -

-

Faktor Pendorong : -

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan dialokasikan dana Rp.83.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.69.489.000 atau 83,22% Maka terdapat penghematan dana sebesar Rp.14.011.000,-. -

Input

: - Dana - SDM

-

Output

: Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

Outcame


-

Hambatan : -


64

-

Faktor Pendorong : -

B.3. Misi III. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem onkkoline dengan IKU Prosentase pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online. merupakan penjabaran misi I Kabupaten Jembrana yaitu . Misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan 1. Tersedianya pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online Sasaran Tersedianya pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online IKU Jumlah sistem pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online . Pada tahun 2013 tidak ada kegiatan B.4. Misi IV. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Terhadap Perpajakan Misi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Terhadap Perpajakan IKU Prosentase Pendapatan daerah Meningkat. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Terhadap Perpajakan. merupakan penjabaran misi I Kabupaten Jembrana yaitu . Misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan. 1.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Terhadap Perpajakan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan IKU Prosentase Pendapatan daerah Meningkat. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Kewajiban Terhadap Perpajakan Pada tahun 2013 dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan melalui 3 kegiatan strategis yaitu : 1). Gebyar PBB, 2) sosialissai Pajak daerah, dan Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

65

3).Pembinaan Pengawasan Pendapatan daerah. 1).Gebyar PBB Gebyar PBB merupakan salah kegiatan strategis pada pelakasaan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Dinas Pendapatan Daerah mengingat tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Gebyar PBB. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan dan sasaran kegiatan Gebyar PBB adalah Indikator utama dari sasaran meningkatnya penerimaan penerimaan pajak daerah dan PBB Input kegiatan Gebyar PBB adalah : a) Dana sebesar Rp.350.534.300 b).SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a) Dana sebesar Rp.314.598.550 (89,75%), b).SDM sebanyak 3 orang. Out put, kegiatan Gebyar PBB adalah jumlah terlaksananya gebyar Outcome kegiatan Gebyar PBB presentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Gebyar PBB adalah: • Agenda kegiatan tersusun dengan baik • Komitmen SDM cukup tinggi • Respon pihak ketiga cukup . Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Gebyar PBB: • Adanya masalah Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah cukup kompleks Cara mengatasi; kordinasi yang lebih baik dengan stakeholder


66

2).Sosialisasi Pajak Daerah Sosialisasi Pajak Daerah merupakan salah kegiatan strategis pada pelakasaan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Dinas Pendapatan Daerah mengingat tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sosialisasi Pajak Daerah yang baik dan benar. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan dan sasaran kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah Terpenuhinya pelaksanaan pembinaan PAD. Indikator utama dari sasaran Terpenuhinya pelaksanaan pembinaan PAD daerah Prosentase pencapaian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah. Input kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah : a) Dana sebesar Rp.34.108.800, b).SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a) Dana sebesar Rp.22.061.400 (64,68%), b).SDM sebanyak 3 orang. Out put, kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah Outcome kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah, tercapainya penerimaan pajak daerah Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah adalah: • Agenda kegiatan tersusun dengan baik • Komitmen SDM cukup tinggi • Respon pihak ketiga cukup . Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Pendataan Pajak/Restribusi Daerah daerah: • Adanya masalah Sosialisasi Pajak Daerah Daerah cukup kompleks Cara mengatasi; kordinasi yang lebih baik dengan stakeholder


67

3).Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah merupakan salah kegiatan strategis pada pelakasaan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian oleh Dinas Pendapatan Daerah mengingat tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang baik dan benar. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan dan sasaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah adalah terpenuhinya pelaksanaan pembinaan PAD Indikator utama dari sasaran prosentase pencapaian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah. Input kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah adalah : a) Dana sebesar Rp.138.134.800 b).SDM sebanyak 3 orang. Realisasi a) Dana sebesar Rp.124.777.000 (90,33%), b).SDM sebanyak 3 orang. Output, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah adalah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah. Outcome kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah Presentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah adalah: •


•


•

Respon pihak ketiga cukup . Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli

Daerah daerah:


68

•

Adanya masalah Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah cukup

kompleks Cara mengatasi; kordinasi yang lebih baik dengan stakeholder Rangkuman hasil kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, guna mencapai misi Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Akuntabel, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipasif Dan Transparan seperti tabel berikut : Tabel 3.1 Hasil Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013

Capaian No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi Kinerja

1

2

3

Meningkatnya

Prosentase

Pengelolaan Keuangan

Peningkatan dan

Daerah

Pengembangan

4

5

6

100 %

Pengelolaan Keuangan Daerah 1

Tersebarnya SKPS ke

Prosentase

masing-masing Wajib

meningkatnya PAD

100%

230.355.820,00

74,35

100%

221.472.132,00

82,55

100%

314.598.550,00

89,75

Pajak 2

3

Terlaksananya

Presentase

penadataan pajak

peningkatan


pendapatan asli

daerah

daerah

Meningkatnya

Prosentase


69

pendapatan PBB serta

meningkatnya

pajak daerah

penerimaan penerimaan pajak daerah dan PBB

4

Meningkatanya

Prosentase

kesadaran wajib pajak

peningkatan

untuk membayar pajak

penerimaan pajak

100%

22.061.400,00

64,68

32.484.375,00

90,03

100 %

7.822.000,00

84,56

100%

9.407.500,00

93,67

100%

124.777.000,00

90,33

100%

2.379.332.981,00

92,34

100%

623.203.289,00

98,16

100 %

47.190.000,00

99,35

daerah 5

Tersusunnya laporan

Prosentase peningkatan

PAD

penerimaan pajak daerah

6

7

Tersusunnya Proyeksi

Prosentase peningkatan

PAD

penerimaan PAD

Terdatanya obyek dan

Prosentase

subyek pajak dan

meningkatnya PAD

retribusi daerah 8

Terpenuhinya

Prosentase pencapaian

pelaksanaan

pelaksanaan

pembinaan PAD

pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah

9

10

Terdatanya Obyek dan

Prosentase

Subyek retribusi

meningkatnya

daerah.

PAD

Terdatanya Obyek dan

Prosentase

Subyek pajak daerah.

meningkatnya PAD

11

Tersusunnya kajian

Prosentase


peningkatan


70

daerah.

penerimaan pajak Daerah

12

Tersusunnya kajian

Prosentase

tentang potensi

peningkatan

retribusi daerah.

penerimaan pajak

100 %

42.295.000,00

99,52

Daerah

C. ASPEK KEUANGAN Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, didukung dengan dana sejumlah Rp. 9.883.457.250,00 yang terbagi ke dalam dua jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.365.740.150,00 dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp. 5.517.717.100,00. Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp.8.328.137.103,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.297.368.197,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 5.030.768.906,00 Dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.068.371.953,00 dan sisa dana belanja langsung sebesar Rp.486.948.194,00 Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2013 sebesar Rp. 4.383.209.855,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut :


71

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 No

Uraian

1

Gaji pokok PNS

2

Pagu Dana

Realisasi

%

1.731.357.200

1.519.532.600

87,77

Tunjangan Keluarga

152.969.900

137.524.940

89,90

3

Tunjangan Jabatan

222.020.000

201.525.000

90,77

4

Tunjangan Fungsional umum

48.110.000

45.155.000

93,86

5

Tunjangan Beras

107.792.000

104.158.460

96,63

6

Tunjangan PPh

55.968.000

38.304.577

68,44

7

Pembulatan Gaji

62.000

34.755

56,04

8

Iuran Asuransi Kesehatan

40.714.800

30.577.273

75,10

9

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

487.320.000

424.440.000

87,10

158.400.000

123.555.000

78,00

Beban Kerja 10

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

11

Tunjangan Bendahara

4.800.000

4.800.000

100,00

12

Tunjangan Bendahara Pembantu

2.400.000

2.400.000

100,00

13

Tunjangan PPTK

7.200.000

7.200.000

100,00

14

Tunjangan Pengurus Barang

3.600.000

3.600.000

100,00

15

Tunjangan Pejabat Pengadaan

4.200.000

3.500.000

83,33

16

Tunjangan PPTK-SKPD

2.400.000

2.400.000

100,00

18

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

925.611.250

562.590.638

60,78

19

Insentif Pemungutan Retribusi

410.815.000

86.069.954

20,95

4.365.740.150

3.297.368.197

75,53

Daerah Jumlah


72

1. Belanja langsung Belanja langsung pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana pada tahun 2013 sebesar Rp. 5.030.768.906,00.terdiri atas Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Capaian No

Kegiatan

% Capaian Pagu Anggaran

Realisasi

Fisik 1

Penyediaan Jasa

Kinerja

100,00

10.250.000

8.600.000

83,90

100,00

19.200.000

13.906.851

72,43

100,00

48.853.300

48.154.000

98,57

100,00

80.270.600

75.990.600

94,67

100,00

99.797.150

99.113.200

99,31

100,00

21.200.000

19.980.000

94,25

100,00

200.000.000

166.088.420

83,04

Surat Menyurat 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

6

Penyediaan Makanan dan Minuman

7

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


73

Capaian No

Kegiatan


Realisasi

Fisik 8

Penyediaan

Kinerja

100,00

18.300.000

12.400.000

67,76

100,00

142.050.000

139.187.000

97,98

Upacara/Upakara Keagamaan 9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10

Pengadaan Mebeleur

100,00

21.700.000

21.700.000

100,00

11

Pengadaan

100,00

72.000.000

72.000.000

100,00

100,00

32.000.000

30.276.250

94,61

100,00

182.454.550

174.585.538

95,69

100,00

83.500.00

69.489.000

83,22

100,00

14.000.000

14.000.000

100,00

Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional 12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya


74

Capaian No

Kegiatan


Realisasi

Fisik 16

Penyusunan Laporan

Kinerja

100,00

14.472.000

9.743.000

67,32

100,00

309.839.400

230.355.820

74,35

100,00

268.218.000

221.245.632

82,49

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17

Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran

18

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

19

Gebyar PBB

100,00

350.534.300

314.598.550

89,75

20

Sosialisasi Pajak

100,00

34.108.800

22.061.400

64,68

100,00

36.080.000

32.484.375

90,03

100,00

9.250.000

7.822.000

84,56

100,00

10.043.000

9.407.500

93,67

100,00

19.500.000

9.724.700

90,33

100,00

2.576.576.200

2.379.332.981

92,34

Daerah 21

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

22

Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD

23

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

24

Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

25



75

Capaian No

Kegiatan


Realisasi

Fisik

Kinerja

dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah 26


100,00

634.888.000

623.177.189

98,16

100,00

47.500.000

47.190.000

99,35

100,00

42.500.000

42.295.000

99,52

5.515.717.100

5.030.768.906

91,17

dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 27

Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah

28

Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah Jumlah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan Daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan yaitu laba atas penyertaan Modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Dalam meningkatkan PAD di lakukan dengan : 1.

Intensifikasi dan Ektensifikasi Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan

pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

76

kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi agar mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan.

Dengan

melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, target PAD dengan realisasi sebagai berikut Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah REALISASI NO

TAHUN

PENINGKATAN REALISASI

TARGET Rp.

%

Rp.

%

1

2011

36.247.620.073,57

41.330.605.674,41

114,02

6.146.785.491,85

17,88

2

2012

51.525.703.700,74

46.470.110.900,58

90,19

5.139.505.226,17

12,43

3

*2013

63.525.477.340,13

68.485.482.416,04

107,81

13.748.852.319,06

20,07

*Realisasi sebelum audit BPK Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp.13.748.852.319,06 atau 20,07% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Lakip 2013 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

77

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah : -

Kurang kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi potensi yang ada

-

Sumber daya manusia masih lemah

-

Sarana dan prasarana masih kurang

-

Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah

-

Belum adanya penerapan sistem pengelolaan PAD secara online


78

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2013 Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Lakip ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 dari lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2012 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2013. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. A. Kesimpulan. Dari hasil analisa kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan: 1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.


79

2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan anggaran. B. Saran-saran Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas pendataan koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat baik dibidang pelayanan pajak daerah.


80

JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19 NEGARA - BALI

Recommend Documents