JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19 NEGARA - BALI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19 NEGARA - BALI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS PENDAPATAN Jalan Mayor Sugianyar No. 19 Telp. 4545120 NEGARA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 244 / DISPENDA / 2015 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta sasaran Organisasi;

b.

bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana;

c.

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka ditetapkan Keputusan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

( Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ;

ii

2.

Undang _ Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

4.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )

5.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 );

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 31;

8.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Th 2013 Nomor 347)

9.

Peraturan Bupati Jembrana No 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana;

iii

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

KEDUA

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Pebruari 2014. Ditetapkan di : Negara. Pada tanggal : 27 Pebruari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina Tk.I NIP.19691119 199603 1 006

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana di Negara. 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 6. A r s i p.

iv

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana selama Tahun 2014 yang disesuaikan dengan Perencanaan Strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2014 ini.

Negara, 27 Pebruari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina Tk.I NIP.19691119 199603 1 006

Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

DAFTAR ISI halaman SK PENETAPAN LAKIP ......................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................................ DAFTAR ISI .............................................................................................................. RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................

ii v vi vii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................... A Umum .................................................................................................. B Dasar hukum ......................................................................................... C Profil layanan......................................................................................... D Isu-Isu Strategis ....................................................................................

1 1 2 5 11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA....……………………………………….. A RENCANA STRATEJIK...........……………………………………... 1. Visi …………………………………………….………………… 2. Misi ………………………………………………………………. 3. Tujuan …………………………………………………….……….. 4. Sasaran .……………………………………………….…………. 5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ..……….…………………… B PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014…

12 12 12 13 13 14 16 17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 1. Pengukuran Kinerja............................................................................ 2. Capaian Kinerja Organisasi................................................................ 3. Sasaran Strategis …………………………………………………... 4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan ………………….. 5. Realisasi Anggaran …………………………………………………

28 28 31 31 51 51

BAB IV P E N U T U P ….………………………………………………………. A KESIMPULAN .……………......………………………………….. B SARAN – SARAN …………………………………………………

55 55 56

LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 : Form Rencana Kinerja Tahunan ( Form RKT )

v

v

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu pada Inpres

Nomor 7 Tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi

pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2014 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) untuk masa lima tahun. Melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 birokrasi baru mampu melaksanakan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountability), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Penetapan tujuan dalam Renstra pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang, yaitu: vii

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 2. Meningkatkan akurasi data objek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada 4. Menyempurnakan data objek pajak bumi dan bangunan sehingga terwujud data yang valid 5. Mewujudkan Sistem Pengelolaan PAD yang Online sehingga ketersediaan Informasi setiap saat bisa diperoleh. 6. Menciptakan tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui-melaui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah : 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi pendapatan daerah 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah Dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis yang dilaksanakan dan harus dicapai selama tahun 2014 oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. Dari hasil laporan menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan namun dibeberapa indikator kinerjanya ada target tidak terpenuhi. Faktor penghambat dari ketidak pencapaian target tersebut adalah masih adanya perencanaan kurang baik, kurang adanya koordinasi dan belum terpenuhinya kebutuhan pegawai (SDM) pendukung dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada sekretariat dan bidang-bidang. Capaian kinerja sasaran strategis ditunjukkan melalui kegiatan : •

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

•

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

•

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

•

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

•

Penyediaan Alat Tulis Kantor

•

Penyediaan Barang Cetakan dan Pangandaan

•

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

•

Penyediaan Makanan dan Minuman

•

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah viii

•

Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan

•

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

•

Pengadaan Mebeleur

•

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

•

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

•

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

•

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

•

Penyebaran SKPS Pajak Daerah

•

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

•

Gebyar Pajak Daerah

•

Sosialisasi Pajak Daerah

•

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

•

Penyusunan Proyeksi PAD

•

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

•

Bimbingan Teknis Pajak Daerah

•

Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

•

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

•

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

•

Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah

ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas

pemerintahan,

pokok dan

fungsinya

untuk serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan. Untuk dapat melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana wajib menyusun perencanaan taktis strategis, yang sesuai kebutuhan dengan mengacu pada Pola Dasar dan Propeda, serta indikator-indikator yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mana perencanaan ini disebut dengan Rencana Stratejik (Renstra) untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Rencana Stratejik (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKT ini kemudian dipakai acuan dalam menyusun RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, kemudian dilanjutkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Setelah mendapat evaluasi diterbitkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang memuat tentang rincian anggaran satuan kerja/instansi yang dipergunakan sebagai pendukung kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.


1

Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Tahunan

Anggaran

2014

merupakan

bagian

dari

pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Pembangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi penting artinya sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya. Untuk mengukur/mengetahui sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, sehingga diketahui dana-dana yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, maka perlu disusun LAKIP. Disamping sebagai pengukur sistem akuntabilitas berjalan dengan baik, LAKIP juga merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan stratejik. B. Dasar Hukum. Dasar

hukum

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, adalah sebagai berikut : (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila; (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; (3) Landasan Operasional : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


2

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

3

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578); k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. p. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); q. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 21; r.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 347);


4

s. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana. t. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Nomor 244/DISPENDA/2015 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Tahun 2014. C. Profil Layanan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2014 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah.


5

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

I. Kelembagaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut : a. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 3. Sub Bagian Keuangan b. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 1. Seksi Pendataan Potensi Pendapatan Daerah 2. Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah 3. Seksi Pengkajian Sumber Pendapatan Daerah c. Bidang Pajak Daerah 1. Seksi Verifikasi 2. Seksi Penagihan 3. Seksi Penanganan Keberatan dan Angsuran d. Bidang Non Pajak Daerah 1. Seksi Retribusi 2. Seksi Pendapatan Daerah Lain 3. Seksi Dana Perimbangan e. Bidang Pembinaan Pendaftaran dan Pengawasan 1.

Seksi Pembinaan

2.

Seksi Pengawasan

3.

Seksi Pendaftaran dan Penetapan

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana, sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :


6

DINAS PENDAPATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sekretariat

Sub-Bagian Umum & Kepegawaian

Bidang

Bidang

Pendataan & Pengembangan

Pajak Daerah

Bidang Non Pajak Daerah

Bidang Pembinaan, Pendaftaran dan Pengawasan

Pendapatan daerah Seksi Pendataan Potensi Pendapatan Daerah

Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah

Seksi Pengkajian Sumber Pendapatan Daerah

Seksi

Seksi Verifikasi

Retribusi

Seksi Penagihan

Seksi

Sub-Bagian Keuangan

Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pembinaan

Pendapatan Daerah Lain

Seksi Pengawasan

BUPATI JEMBRANA, I PUTU ARTHA

Seksi

Seksi Penanganan Keberatan Dan Angsuran

Dana Perimbangan UPT


7

Seksi Pendaftaran dan Penetapan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah Kabupaten Jembrana. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melakukan kebijakan teknis di bidang pendapatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati b. Melakukan koordinasi teknis dengan SKPD terkait yang berkaitan dengan PAD Adapun rincian uraian tugas Dinas Pendapatan, antara lain : a. Mengkoordinasikan penyusunan program dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Sekretaris mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi objektif serta ketentuan yang berlaku; b. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan pendapatan dengan instansi/lembaga terkait; c. Memberi usul, saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan tugas; d. Merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang urusannya; e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; f. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang di capai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir; Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

8

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; II. Sumber daya Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Dinas Pendapatan adalah meliputi : a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama. b. Hubungan kerja/Koordinasi yang harmonis antara Bagian-bagian yang berada dibawahnya; Sumber daya manusia (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pendapatan berdasarkan data bulan Desember 2014 adalah sejumlah 82 orang dengan rincian masing-masing Bagian, sebagai berikut : Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)

NO

BIDANG

JML.

SETRATA

PEGAWAI

PENDIDIKAN

(orang)

S2

S1

1

5

11

5

1

1

Sekretariat

18

2

Bidang Pendataan dan

6

D

SMA

SMP SD 1

Pengembangan Pendapatan Daerah 3

Bidang Pajak Daerah

8

4

Bidang Non Pajak Daerah Bidang Pembinaan,

5

5

5

4

5

1

4

1

2

1

Pendaftaran dan Pengawasan


9

6.

Tenaga kontrak

40

TOTAL

82

4 2

27

4

32

5

47

1

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural Eselon II.b sebanyak 1 Orang, Eselon III.a sebanyak 1 orang, Eselon III.b sebanyak 4 orang, Eselon IV.a sebanyak 15 orang dan Staf sebanyak 21 orang.

III. Aset Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas dan kwantitas. Adapun fasilitas yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang tercatat sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

A. Aset Tetap 1. Tanah

Rp.

2. Peralatan dan Mesin

Rp. 2.095.249.675

3. Gedung dan Bangunan

Rp.

459.410.800

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.

577.470.000

5. Aset Tetap Lainnya

Rp.

89.605.000

6. Aset Lainnya

Rp.

109.060.000

Nilai Total Aset

477.400.000

Rp.3.699.135.475

D. Isu-Isu Strategis Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good govermance) selain didukung tatanan pemerintah yang sistematis dan berorganisasi dengan sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, juga diperlukan tingkat disiplin dan budaya kerja dari aparatur pemerintah didalam melaksanakan pelayanan publik. Sehubungan Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

10

dengan hal tersebut permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah: 1. Sumber Daya Manusia masih lemah 2. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai 3. Kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi potensi yang ada masih kurang 4. Kesadaran wajib pajak daerah/retribusi daerah masih rendah


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Stratejik harus memperhatikan Lingkungan Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi Setiap organisasi perlu memiliki visi agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kabupaten beserta rakyat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dapat menyusun Visi

yang ingin diwujudkan. Adapun Visi Dinas

Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah : “ Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” Penjelasan tentang Visi : Terwujudnya Dinas Pendapatan dalam peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan daerah


12

2. Misi Dalam upaya mencapai harapan yang terkandung dalam Visi tersebut diatas maka Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui program Intensifikasi dan Ekstensifikasi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka menggali potensi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan melalui bintek-bintek pegawai petugas pelayanan, petugas pungut, dalam memberikan pelayanan prima pada wajib pajak. 3. Meningkatkan pengelolaan PAD melalui penerapan sistem online Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan memanfaatkan sistem pengelolaan PAD pelayanan SPT, BPHTB dan PBB-P2. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan. Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan untuk kelangsungan pembangunan daerah akan semakin sadar pada kewajibannya membayar pajak daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tujuan Menetapkan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan yang di tetapkan setelah Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan


13

misi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :: a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. b. Meningkatkan akurasi data objek pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada d. Menyempurnakan data objek pajak bumi dan bangunan sehingga terwujud data yang valid e. Mewujudkan Sistem Pengelolaan PAD yang Online sehingga ketersediaan Informasi setiap saat bisa diperoleh. f. Menciptakan tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah. 4. Sasaran Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah : a. Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan PAD b. Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c. Meningkatnya penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah. d. Tersedianya data obyek/subyek Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain. e. Meningkatnya penyelenggaraan pemungutan pajak daerah yang aspiratif transparan dan akuntabel f. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya. g. Meningkanya Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal.


14

Masing-masing sasaran, dijabarkan dalam sasaran kegiatan, sebagai berikut : Tabel 2.1 Misi dan Tujuan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana No 1.

Misi

Tujuan

Meningkatkan Pendapatan Daerah -

Meningkatkan Pendapatan Asli

melalui program Ekstensifikasi dan

Daerah

Intensifikasi.

-

Meningkatkan Akurasi Data Obyek Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

2.

Meningkatkan kuantitas

kualitas

pelayanan

dan melalui

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada

perbaikan Sumber Daya Manusia -

Menciptakan tertib

dan sarana prasarana.

administrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

3.

Meningkatkan pengelolaan PAD -

Mewujudkan sistem

melalui penerapan sistem online

pengelolaan PAD yang online sehingga ketersediaan informasi setiap saat bisa diperoleh

4.

Meningkatkan

kesadaran -

Menyempurnakan data objek

masyarakat atas kewajiban terhadap

Pajak Bumi dan Bangunan

perpajakan.

sehingga terwujud data yang valid


15

Tabel 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

No

Tujuan Sasaran

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Tentang Pendapatan Asli Daerah

2.

-

-

Meningkatkan Pendapatan Asli

Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah

Daerah

Meningkatkan Akurasi Data Obyek Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

-

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada

-

Menciptakan tertib administrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

-

Mewujudkan sistem pengelolaan PAD yang online sehingga ketersediaan informasi setiap daat bisa diperoleh

-

Menyempurnakan data objek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga terwujud data yang valid

5. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal diperlukan cara mencapainya.


16

a) Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan. Setiap tahun dalam perencanaan stratejik ditetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk pengambilan kebijakan. Adapun kebijakan yang ditempuh antara lain : a. Peningkatan sumber daya manusia b. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan sistem yang berbasis IT c. Peningkatan pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. b) Program. Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana di atas. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Adapun Program-program Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana antara lain sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

B. PERJANJIAN KINERJA / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

17

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Rencana Kinerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra.

Renja

disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : (a) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (c) program; (d) kegiatan; (e) indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sasaran adalah hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan

sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Dimana sasaran harus spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja tertentu pada setiap akhir tahun dan pencapaian sasaran diukur capaian kinerjanya. Sasaran yang ingin dicapai

Dinas Pendapatan Kabupaten

Jembrana tahun 2014 dengan indikator dan target capaiannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel penetapan kinerja.


18

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang baik,efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si

Jabatan

: Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Gede Gunadnya, SH.,MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku Atas Nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua An. Bupati Sekretaris Daerah

Negara, 17 Januari 2014 Pihak Pertama Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Gede Gunadnya SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina TK I NIP. 19691119 199603 1 006


19

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang baik,efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si

Jabatan

: Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Gede Gunadnya, SH.,MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku Atas Nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 8 September 2014 Pihak Kedua An. Bupati Sekretaris Daerah

Pihak Pertama Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

Gede Gunadnya SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina TK I NIP. 19691119 199603 1 006


20

Tabel 2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA Targe No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

t

Program/Kegiatan

Anggaran

Ket

1

2

3

4

5

6

7

Meningkatnya Ketersediaan Regulasi

Prosentase Meningkatnya

90%

Program Peningkatan dan

Tentang Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Prosentase meningkatnya pendapatan

90%

asli daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah pelaksanaan penyebaran SKPS

3 kali


239.829.000

8 kali

Pendataan Pajak/Retribusi

277.482.750

pajak daerah Jumlah pelaksanaan pendataan pajak daerah Jumlah pelaksanaan gebyar pajak

Daerah 2 kali

Gebyar Pajak Daerah

2 kali


239.505.400

daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak


25.094.000

21

daerah Jumlah pelaksanaan rapat penyusunan

12 kali

Pendapatan Asli Da

PAD

Jumlah pelaksanaan penyusunan

Penyusunan Evalua

4 kali

Penyusunan Proyek

10 kali

Penyebaran Ketetap

proyeksi/target PAD Jumlah pelaksanaan penyebaran ketetapan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis

Daerah (SKRD) 1 kali

Bimbingan Teknis P

12

Pembinaan Pengaw

SKPD

Pendapatan Daerah

pajak daerah Jumlah SKPD pengelola pajak daerah/retribusi daerah yang mendapat pembinaan Jumlah WP daerah yang mendapat

2.418

pembinaan

WP

Pelaksanaan intensifikasi dan

12

Kegiatan Intensifika

bulan

Ekatensifikasi Non

ekstensifikasi non pajak daerah

Daerah


Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

Jumlah tersedianya jaringan sistem pendapatan asli daerah

12

Kegiatan Intensifika

bulan

Ekstensifikasi Pajak

1

Pengadaan Sistem A

paket

Pendapatan Asli Da Jumlah Anggaran

An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Gede Gunadnya, SH, MH Pembina Utama Madya Nip.19561231 198303 1 436


Tabel 2.4

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 201

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA

Sebelum Perubahan No

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Targe

Targ

t

Program/Kegiatan

Anggaran

t

4

5

6

7

2

3

Meningkatnya

Prosentase

Program

Ketersediaan Regulasi

Meningkatnya

Peningkatan dan

Tentang Pendapatan


Pengembangan

Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya

Jumlah pelaksanaan


penyebaran SKPS pajak

3 kali

Penyebaran SKPS

239.829.000

3 ka

277.482.750

8 ka

Pajak Daerah

daerah Jumlah pelaksanaan pendataan pajak daerah


8 kali

Pendataan Pajak/Retribusi

Daerah Jumlah pelaksanaan

2 kali

gebyar pajak daerah Jumlah pelaksanaan

239.505.400

2 ka

25.094.000

2 ka

292.872.800

12 ka

8.265.000

4 ka

14.119.000

10 ka

20.292.000

1 ka

Daerah 2 kali

sosialisasi pajak daerah

Jumlah pelaksanaan rapat

Gebyar Pajak


12 kali

penyusunan PAD

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Jumlah pelaksanaan

4 kali

penyusunan


proyeksi/target PAD Jumlah pelaksanaan

10 kali

Penyebaran

penyebaran ketetapan

Ketetapan Retribusi

retribusi daerah

Daerah (SKRD)

Jumlah pelaksanaan


1 kali

Bimbingan Teknis

bimbingan teknis pajak

Pajak Daerah

daerah

Jumlah SKPD pengelola pajak daerah/retribusi

12

Pembinaan

SKPD

Pengawasan

Jumlah WP daerah yang

12 ka

2.614.956.400

5 ka

542.902.000

5 ka

Pendapatan Daerah

daerah yang mendapat pembinaan

139.940.000

2.418 WP

mendapat pembinaan Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi non

12 bulan

pajak daerah

Kegiatan Intensifikasi dan Ekatensifikasi Non Pajak Daerah

Pelaksanaan intensifikasi

12

dan ekstensifikasi pajak

bulan

daerah


Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pajak Daerah

Jumlah tersedianya jaringan sistem pendapatan asli daerah

1 paket

Pengadaan Sistem

460.000.000

Aplikasi

pake

Pendapatan Asli Daerah Jumlah Anggaran Program

An. Bupati Jembrana Sekretaris Daerah,

Gede Gunadnya, SH, MH Pembina Utama Madya Nip.19561231 198303 1 436


1

4.875.258.350


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2014. 1. Pengukuran Kinerja Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

atas

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

kinerja kegiatan dan sasaran

dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

28

disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut. 1). Input Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 2). Proses Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3). Output Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

29

output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. 4). Outcome Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai. Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut : a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian =

Realisasi Rencana

x 100

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :


30

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Rencana - ( Realisasi Rencana )

x 100 %

Rencana

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). 2. Capaian Kinerja Organisasi Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun Pencapaian nilai akhir Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana dalam tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut: 3. Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana sebagai urusan otonomi daerah dalam mencapai tujuan yang termuat dalam RPJMD dan pada RENSTRA ada dua sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah Dalam tahun 2014 hanya satu sasaran strategis yang di perjanjikan yaitu sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah untuk mewujudkan sasaran di tetapkan 5 program dan 21 kegiatan di mana capaian indikator kinerja masingmasing program/kegiatan tersebut rata-rata 90%. Adapun pencapaian dari masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut. Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

31

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Sebagai program rutin yang dilaksanakan oleh setiap instansi/kantor untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dalam upaya melakukan tugas fungsi instansi yang bersangkutan, walaupun sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan tugas fungsi, perlu juga disampaikan untuk diketahui jenis kegiatan, pendanaan, target dan tingkat pencapaian dalam tahun anggaran 2014 sebagai berikut. 1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah jumlah penyediaan perangko dan materai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, masukan dana sebesar Rp. 5.280.000 dengan realisasi sebesar Rp.5.280.000 (100% ) , target fisik 1.850 materai dan 700 perangko dan terealisasi 100% , melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya perangko dan materai sehingga tugas-tugas dalam penyelesaian administrasi perkantoran dapat diselesaikan dengan tuntas. 2. Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah tagihan yang berupa rekening pembayaran atas pengunaan telepon dan air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, masukan dana sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 20.632.052 (68,77% ) , target fisik 12 kali dan terealisasi 100% , melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan belanja telepon dan air selama 1 tahun dengan hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya komunikasi melalui pesawat telepon.


32

3. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah alat dan bahan pembersih untuk memelihara kebersihan kantor, masukan dana sebesar Rp. 23.352.000 dengan realiasai sebesar Rp. 22.048.800 (94,42%), dengan target fisik 15 jenis dan terealisasi 15 jenis (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat dan bahan pembersih dengan hasil terpeliharanya kebersihan kantor. 4. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, masukan dana sebesar Rp. 83.650.000 dengan realisasi sebesar Rp. 63.740.000 (76,20%), target fisik 6 jenis dan terealisasi 6 jenis (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kerja dengan hasil tersedianya peralatan dalam kondisi yang siap pakai. Untuk memperlancar tugas dinas. 5. Tersedianya alat tulis kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah alat tulis kantor yang tersedia, masukan dana sebesar Rp. 92.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 88.649.350 (95,37%), target fisik 50 jenis dan terealisasi 50 jenis (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dalam satu tahun dengan hasil terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan cepat, tepat dan benar.


33

6. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah barang cetakan yang tersedia untuk pelayanan administrasi perkantoran, masukan dana sebesar Rp. 53.102.750 dengan realiasai sebesar Rp.46.771.675 (88,08%) target fisik 23 jenis catakan dan terealisasi 23 jenis cetakan (100%) melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dengan hasil terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran dengan cepat, tepat dan benar. 7. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, masukan dana sebesar Rp. 8.396.000 dengan realiasai sebesar Rp.7.870.000 (93,74%), dengan target fisik 2 jenis dan terealisasi 2 jenis (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kagiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrsi perkantoran dengan cepat, tepat dan benar. 8. Tersedianya Makanan dan Minuman Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah menu makanan dan minuman yang tersedia untuk komsumsi tamu dan rapat-rapat, masukan dana sebesar Rp. 30.375.000 dengan realisasi sebesar Rp.24.465.000 (80,54% ) , dengan target fisik 1.850 kotak dan terealisasi 1.850 kotak (100%) Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

34

, melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya menu komsumsi tamu dan menu konsumsi untuk rapat rapat. 9. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah frekwensi terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, masukan dana sebesar Rp. 198.500.000 dengan realiasai sebesar Rp. 194.444.000 (97,96%), dengan target fisik 100% dan terealisasi 83%, melibatkan tenaga sebanyak 6 (enam ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah tindak lanjut hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 10. Terlaksananya Penyedian Upakara/Upacara Keagamaan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerjanya adalah jumlah sarana upacara/upakara untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, masukan dana sebesar Rp. 24.801.000 dengan realiasai sebesar Rp. 21.040.000 (84,84%), dengan target fisik 12 kali dan terealisasi 12 kali, melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran tersedianya sarana (banten) upakara keagamaan. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya upacara/upakara keagamaan. Uraian hasil kegiatan dari program administrasi perkantoran dapat dirangkum dalam bentuk table yang memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta memperlihatkan perbandingan realisasi sampai tahun ini dengan rencana setrategis.


35

TABEL I.1 Perbandingan Target dan Realisasi No. 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya Asli Daerah

Pendapattan

% Capaian target

Indikator

Rencana

Realisasi

Jumlah pengadaan prangko dan materai

1.850 materai

1.850 materai

700 perangko

700 perangko

Jumlah tagihan rekening telp.

12 kali

12 paket

Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang tersedia

15 jenis

15 jenis

1 orang

1 orang

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

6 jenis

6 jenis

100%

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

50 jenis

50 jenis

100%

jumalh barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

23 jenis

23 jenis

100%

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

2 jenis

2 jenis

100%

Jumlah snack kotak dan nasi kotak yang tersedia

1.850 kotak

1.850 kotak

100%

528 Dus

528 Dus

Prosentase terselenggaranya rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

100%

83%

50%

Jumlah sarana upacara/upakara keagamaan yang tersedia

12 kali

12 kali

100%

100%

100%

Jumlah tenaga kontrak yang terbayar

232.435 copy

foto

232.435 foto copy

Jumlah air minum kemasan yang tersedia

TABEL I.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahu Lalu Tahun lalu ( Th.2013) No

Sasaran Strategis

Target 1.


Tahun ini ( Th.2014 )

Indikator Jumlah pengadaan prangko dan materai

realisasi

target

realisasi

1.850 materai

1.850 materai

1.850 materai

1.850 materai

700 perangko

700 perangko

700 perangko

700 perangko

% Naik turun 0%


12 kali

12 paket

12 kali

12 paket

0%


18 jenis

18 jenis

15 jenis

15 jenis

-2%

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

6 jenis

6 jenis

100%

50 jenis

50 jenis

-7%

Jumlah tenaga kontrak yang terbayar Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah alat tulis kantor yang


57 jenis

57 jenis

36

tersedia jumalh barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

13 jenis

13 jenis

23 jenis

23 jenis

10%

445.621 foto copy

441.388 foto copy

232.435 foto copy

232.435 foto copy

-10%

2 jenis

2 jenis

100%

1.850 kotak

1.850 kotak

17%

528 Dus

528 Dus

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah snack kotak dan nasi kotak yang tersedia

1.733 kotak

1.733 kotak

Jumlah air minum kemasan yang tersedia

0%

Prosentase terselenggaranya rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

100%

97%

100%

83%

14%

Jumlah sarana upacara/upakara keagamaan yang tersedia

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

0%

TABEL I.3 Perbandingan Antara Realisasi Sampai Tahun Ini Dengan Target Pada Renstra Target Renstra No

Sasaran kegiatan

TH.2013 1


Realisasi

Indikator

Lebih kurang

TH.2014

TH.2013

TH.2014

1.850 materai

1.850 materai

1.850 materai

1.850 materai

700 perangko

700 perangko

400 perangko

700 perangko


12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

0


18 jenis

15 jenis

18 jenis

15 jenis

0,2%

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

0%

6 jenis

0

Jumlah pengadaan prangko dan materai

0

Jumlah tenaga kontrak yang terbayar Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

6 jenis

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

57 jenis

47 jenis

57 jenis

47 jenis

-10%

jumalh barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

13 jenis

20 jenis

13 jenis

13 jenis

7

445.621 foto copy

232.435 foto copy

441.388 foto copy

221.712 foto copy

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah snack kotak dan nasi kotak yang tersedia

2 jenis

1.733 kotak

1.733 kotak

Jumlah air minum kemasan yang tersedia Prosentase terselenggaranya rapat rapat, konsultasi dan


100%

100%

2 jenis

0

1.850 kotak

1.850 kotak

0

528 dus

528 dus

83%

97%

14%

37

koordinasi Jumlah sarana upacara/upakara keagamaan yang tersedia

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

0

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi/kantor, perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, supaya kondisi sarana dan prasarana selalu dalam keadaan siap pakai perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala, adapun sarana dan prasarana yang digunakan secara rutin oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana yang mendapat dana pemeliharaan dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah prosentase tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor, masukan dana sebesar Rp. 352.693.000 dengan realisasi sebesar Rp. 344.014.500 (97,54%), dengan target fisik 12 jenis dan terealisasi 12 jenis (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah efektifnya sarana dan prasarana gedung kantor sebagai tempat melaksanakan tugas kedinasan. 2. Pengadaan Mebeleur Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah prosentase tersedianya pengadaan mebeleur, masukan dana sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 59.000.000 (98,33%), dengan target fisik 1 unit dan terealisasi 1 unit (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah efektifnya sarana dan prasarana gedung kantor sebagai tempat melaksanakan tugas kedinasan. Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

38

3. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah prosentase

terpeliharanya

gedung

kantor,

masukan

dana

sebesar

Rp. 15.780.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.780.000 (100%), dengan target fisik 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah efektifnya sarana dan prasarana gedung kantor sebagai tempat melaksanakan tugas kedinasan. 4. Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur. Indikator kinerjanya adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, masukan dana sebesar Rp. 148.273.000 dengan realisasi sebesar Rp. 120.194.714 (81,06%), dengan target fisik 11 unit dan terealisasi 11 unit (100%), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat ) orang, alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Hasil dari kegiatan ini adalah efektifnya kendaraan dinas oprasional untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi keluar daerah maupun dalam daerah serta tugas tugas rutin lainnya yang memerlukan kendaraan. Uraian hasil kegiatan dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dirangkum dalam bentuk table yang memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta memperlihatkan perbandingan realisasi sampai tahun ini dengan rencana setrategis TABEL II.1 Perbandingan Target dan Realisasi No. 1.

Sasaran kegiatan

Indikator

Rencana

Realisasi

%Capaian target

Meningkanya Pendapatan Asli

Jumlah peralatan gedung kantor

12 jenis

12 jenis

100%

Daerah

Jumlah mebeleur yang di beli

2 jenis

2 jenis

100%

Jumlah gedung kantor yang

1 paket

1 paket

100%


39

dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang di

11 unit

11 unit

100%

pelihara

TABEL II.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahu Lalu Tahun lalu No

Sasaran kegiatan

Target 1

Tahun ini

% Naik

Indikator


Jumlah peralatan gedung

Daerah

kantor

realisasi

target

realisasi

turun

12 jenis

12 jenis

12 jenis

12 jenis

0%

Jumlah mebeleur yang di beli

12 jenis

12 jenis

2 jenis

2 jenis

0%

Jumlah gedung kantor yang

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0%

1 tahun

1 tahun

11 unit

11 unit

6 jenis

6 jenis

dipelihara Jumlah sewa kendaraan dinas

0%

operasional Jumlah kendaraan dinas yang

11 unit

11 unit

0%

di pelihara Jumlah peralatan gedung

0%

kantor yang dipelihara

TABEL II.3 Perbandingan Antara Realisasi Sampai Tahun Ini Dengan Target Pada Renstra Target Renstra No

Sasaran kegiatan

TH.2014

TH.2013

TH.2014

Lebih kurang

12 jenis

12 jenis

12 jenis

12 jenis

0%

12 jenis

2 jenis

12 jenis

2 jenis

0%

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0%

TH.2013 1

Realisasi

Indikator

Meningkatnya Pendapatan

Jumlah peralatan gedung

Asli Daerah

kantor Jumlah mebeleur yang di beli Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah sewa kendaraan

1 tahun

1 tahun

0%

dinas operasional Jumlah kendaraan dinas

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

0%

yang di pelihara Jumlah peralatan gedung

6 jenis

6 jenis

0%

kantor yang dipelihara


40

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Sebagai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana adalah mewujudkan aparatur pemerintah yang patuh dan taat pada peraturan ( PP Nomor 53 tahun 2010 ) tentang peraturan Disiplin PNS, untuk melaksanakan kewajiban serta menjauhi larangan larangan yang bertentangan dengan peraturan disiplin, dilaksanakan kegiatan kegiatan yang

secara kontinyu dapat

mengingatkan PNS untuk sadar terhadap apa yang harus dilakukan. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan indikator kinerjanya adalah jumlah pakaian yang tersedia untuk hari tertentu, masukan dana sebesar Rp. 28.000.000 dengan realisasi sebesar

Rp. 26.250.000 (193,75%), target fisik 40 stel dan terealisasi 40

stel (100% ), melibatkan tenaga sebanyak 4 (empat) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian khusus pada hari hari tertentu dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan pakaian untuk perayaan hari ulang tahun kota Negara dan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Uraian hasil kegiatan dari program peningkatan disiplin aparatur dapat dirangkum dalam bentuk tabel yang memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta memperlihatkan perbandingan realisasi sampai tahun ini dengan rencana setrategis. TABEL III.1 Perbandingan Target dan Realisasi No. 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya Daerah

Pendapatan

Indikator Asli

jumlah pakaian yang tersedia

Rencana 40 stel

Realisasi 40 stel

%Capaian target 100%

untuk hari tertentu


41

TABEL III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahu Lalu Tahun lalu No

Sasaran Strategis

Target 1

Tahun ini

% Naik

Indikator


jumlah pakaian yang tersedia

Daerah

untuk hari tertentu

40 stel

realisasi 40 stel

target

realisasi

40 stel

40 stel

turun 0%

TABEL II.3 Perbandingan Antara Realisasi Sampai Tahun Ini Dengan Target Pada Renstra Target Renstra No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Asli Daerah

Pendapatan

Realisasi

TH.2013

TH.2014

TH.2013

TH.2014

Lebih kurang

40 stel

40 stel

40 stel

40 stel

0

Indikator jumlah pakaian yang tersedia untuk hari tertentu

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. Laporan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada atasan maupun kepada instansi/pihak terkait tentang keadaan suatu benda atau kegiatan yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan maupun yang akan dikerjakan baik berupa kemajuan, permasalahan / hambatan yang dapat dipakai sebagai petunujuk ataupun pedoman kepada pemegang otoritas dalam memberikan arahan maupun sebagai dasar dalam membuat keputusan. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu terevaluasinya penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP. indikator kinerjanya adalah jumlah laporan yang diselesaikan dengan capaian program sebesar 100%, masukan dana sebesar Rp. 14.494.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.892.000 (95,85% ), dengan target fisik 100% dan terealisasi (100%) , melibatkan tenaga sebanyak 8 (delapan ) orang, alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana.

Uraian hasil kegiatan dari program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dirangkum dalam bentuk table yang memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi, membandingkan Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

42

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta memperlihatkan perbandingan realisasi sampai tahun ini dengan rencana setrategis TABEL IV.1 Perbandingan Target dan Realisasi No. 1.

Sasaran Strategis

Rencana

Indikator


Jumlah laporan LPPD dan

Daerah

LAKIP yang terselesaikan

100%

%Capaian

Realisasi

target

100%

100%

TABEL IV.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahu Lalu Tahun lalu No

Sasaran Strategis

Target 1

Tahun ini

% Naik

Indikator



Daerah


realisasi

-

-

target

turun

realisasi

100%

100%

100%

TABEL IV.3 Perbandingan Antara Realisasi Sampai Tahun Ini Dengan Target Pada Renstra Target Renstra No

Sasaran Strategis

TH.2013 1

Realisasi

TH.2014

TH.2013

TH.2014

Lebih kurang

-

-

100%

100%

Indikator

Meningkatnya Pendapatan


Asli Daerah


-

Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dalam perjanjian kinerja tahun 2014 di tetapkan satu program yaitu, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Dari program tersebut ada 11 kegiatan dimana capaian indikator masing-masing kegiatan tersebut rata-rata 90%. Adapun analisis pencapaian dari masing-masing kegiatan sebagai berikut : 1. Penyebaran SKPS Pajak Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan penyebaran SKPS pajak daerah, masukan dana sebesar Rp. 239.829.000 dengan realisasi sebesar Rp.192.072.074 (80,09%), dengan target fisik 4 kali dan terealisasi 4 kali (100%), alat alat yang Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

43

digunakan berupa 2 unit computer dan printer. Dengan pelaksanaan kegiatan yaitu. Penyebaran SPPT PBB-P2 di 5 kecamatan yang di sebar sejumlah SPPT 236.269 membutuhkan tenaga 30 orang. Penyebaran SKP air tanah, hotel restoran, parkir, hiburan dengan jumlah SKP air tanah 2.364 membutuhkan tenaga 6 orang, kegiatan ini sudah terlaksana dengan tuntas. Dengan hasil kegiatan tersebarnya SPPT PBB-P2 dan SKP air tanah, hotel restoran, parkir, hiburan. 2. Pendataan Pajak/Retribusi Daerah . Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan pendataan pajak/retribusi daerah, masukan dana sebesar Rp. 504.490.750 dengan realisasi sebesar Rp.402.261.960 (79,74%), dengan target fisik 7 kali dan terealisasi 7 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Pelaksanaan kegiatan pendataan wajib pajak yang sudah ada (pemuktahiran data) sebanyak 2.895 WP dan mendata WP baru sebanyak 19 WP, membutuhkan tenaga lapangan 412 orang. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan tuntas, dengan hasil kegiatan adalah terdatanya Wajib Pajak Daerah di lima kecamatan. 3. Gebyar Pajak Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan gebyar pajak daerah, masukan dana sebesar Rp. 296.505.400 dengan realisasi sebesar Rp.252.412.890 (85,13%), dengan target fisik 1 kali dan terealisasi 1 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 5 unit laptop dan printer. Dengan tujuan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di seluruh Desa/Lurah, Dusun dengan cara jemput bola dengan membutuhkan tenaga lapangan 77 orang dan tenaga administrasi 6 orang. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan tuntas.Dengan hasil kegiatan terlaksananya pungutan PBB-P2 dengan capaian Rp.298.012.362


44

4. Sosialisasi Pajak Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah, masukan dana sebesar Rp. 23.861.000 dengan realisasi sebesar Rp.22.915.200 (96,04%), dengan target fisik 2 kali dan terealisasi 2 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer, printer dan kendaraan. Kegiatan sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan di lima kecamatan Desa/Kelurahan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang PBB-P2 terkait pada pelayanan : Obyek pajak baru, mutasi kepemilikan, keberatan, perbaikan dan salinan, membutuhkan tenaga 6 orang 1 paket peralatan. Dengan demikian kegiatan sosialisasi pajak daerah sudah terlaksana dengan tuntas. Dengan hasil kegiatan terlaksana sosialisasi pajak daerah di lima kecamatan. 5.

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan rapat-rapat evaluasi pendapatan asli daerah, masukan dana sebesar Rp. 257.872.800 dengan realisasi sebesar Rp.241.669.200 (93,72%), dengan target fisik 12 kali dan terealisasi 12 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Kegiatan ini dilaksanakan rapat-rapat mengundang SKPD terkait pengelola PAD untuk mengetahui perkembangan realisasi PAD baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Dengan demikian kegiatan penyusunan evaluasi PAD sudah terlaksana dengan tuntas membutuhkan tenaga administrasi 3 orang. Dengan hasilkegiatan tersusunnya laporan PAD setiap bulan. 6. Penyusunan Proyeksi PAD Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan rapat-rapat penyusunan proyeksi pendapatan asli daerah, masukan dana sebesar Rp. 4.365.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.304.000 (98,60%), dengan target fisik 4 kali dan terealisasi Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

45

4 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Kegiatan penyusunan proyeksi mengadakan rapat-rapat dengan mengundang SKPD terkait pengelola PAD baik pajak daerah/retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk menentukan terget proyeksi pada masing-masing SKPD, kegiatan ini sudah terlaksana dengan tuntas. Membutuhkan tenaga 45 orang dengan hasil kegiatan tersusunnya proyeksi/target PAD. 7. Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan penyebaran SKRD, masukan dana sebesar Rp. 4.365.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.304.000 (98,60%), dengan target fisik 10 kali dan terealisasi 10 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Pelaksanaan kegiatan Penyebaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) di 4 kecamatan yaitu penyebaran SKRD aset provinsi 135 SKRD. Dengan demikian kegiatan penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sudah dilaksanakan dengan tuntas membutuhkan tenaga lapangan 10 orang dan tenaga administrasi 2 orang. Dengan hasil kegiatan tersebarnya SKRD retribusi daerah 8. Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target 11 kali dan terealisasi 11 kali (100%) masukan dana sebesar Rp. 139.940.000 dengan realisasi sebesar Rp.130.179.315 (93,03%), alat-alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Pelaksanaan kegiatan pada lima kecamatan pembinaan wajib pajak daerah sebanyak 1.247 Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah. Membutuhkan tenaga lapangan 40 orang, dan 8 orang tenaga administrasi. Dengan demikian kegiatan sudah terlaksana dengan tuntas. Dengan hasil kegiatan terlaksana pembinaan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah di lima kecamatan. Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

46

9. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi non pajak daerah, masukan dana sebesar

Rp.2.454.190.400 dengan realisasi

sebesar Rp.2.151.049.169 (87,65%), dengan target fisik 2.116 Wajib Retribusi dan terealisasi 2.116 Wajib Retribusi (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Dengan membutuhkan tenaga lapangan 10 orang, dan tenaga administrasi 2 orang dengan hasil kegiatan terlaksananya pungutan retribusi daerah. Dengan demikian kegiatan sudah terlaksana dengan tuntas. 10. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, masukan dana sebesar

Rp.637.477.000 dengan

realisasi sebesar Rp.595.245.948 (93,38%), dengan target fisik 12 kali dan terealisasi 12 kali (100%), alat alat yang digunakan berupa 5 unit laptop dan printer. Kegiatan ini di laksanakan di lima kecamatan yaitu pungutan air tanah, hotel restoran, parkir, hiburan dan verifikasi BPHTB kegiatan sudah terlaksana dengan tuntas membutuhkan tenaga 16 orang petugas lapangan, dan 5 staf administrasi. Dengan demikian kegiatan sudah terlaksana dengan tuntas 11. Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan sistem aplikasi PAD, masukan dana sebesar Rp.553.420.000 dengan realisasi sebesar Rp.551.726.000 (99,69%), dengan target fisik 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%), alat alat yang digunakan berupa 1 unit computer dan printer. Membutuhkan tenaga 3 orang 1 paket peralatan kegiatan sudah terlaksana dengan tuntas. Uraian hasil kegiatan dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat dirangkum dalam bentuk table yang memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

47

tahun lalu serta memperlihatkan perbandingan realisasi sampai tahun ini dengan rencana setrategis. TABEL V.1 Perbandingan Target dan Realisasi No. 1.

Sasaran kegiatan Meningkatnya

Pendapatan

Rencana

Indikator Asli

Daerah

Jumlah pelaksanaan

%Capaian

Realisasi

target

4 kali

4 kali

100%

7 kali

7 kali

100%

1 kali

1 kali

100%

2 kali

2 kali

100%

12 kali

12 kali

100%

4 kali

4 kali

100%

10 kali

10 kali

100%

11 kali

11 kali

100%

2.116 WR

2.116 WR

100%

12 kali

12 kali

100%

1 paket

1 paket

100%

pengelolaan SKPS pajak daerah Jumlah pelaksanaan pendataan pajak/retribusi daerah Jumlah pelaksanaan gebyar pajak daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat evaluasi PAD Jumlah pelaksanaan rapat-rapat penyusunan proyeksi PAD Jumlah pelaksanaan penyebaran SKRD Jumlah SKPD pengelola PAD yang di bina Jumlah WP yang mendapat pembinaan Jumlah pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah Jumlah pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Jumlah pengadaan sistem aplikasi PAD

TABEL V.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahu Lalu Tahun lalu No

Sasaran Strategis

Target 1.

Tahun ini

Indikator


Jumlah pelaksanaan

Daerah

pengelolaan SKPS pajak

4 kali

realisasi 4 kali

target 4 kali

% Naik turun

realisasi 4 kali

0

daerah


48

Jumlah pelaksanaan

7 kali

7 kali

7 kali

6 kali

0

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

4 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0

12 bulan

12 bulan

12 kali

12 kali

0

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

0

10 kali

10 kali

10 kali

10 kali

0

11 kali

11 kali

11 kali

11 kali

0

Jumlah pelaksanaan

2.116

2.116

2.116

2.116

0

Intensifikasi dan

WR

WR

WR

WR

12 bulan

12 kali

12 kali

12 kali

0

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

1 paket

1 paket

0

1 paket

1 paket

0

pendataan pajak/retribusi daerah Jumlah pelaksanaan gebyar pajak daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Jumlah pelaksanaan rapatrapat evaluasi PAD Jumlah pelaksanaan rapatrapat penyusunan proyeksi PAD Jumlah pelaksanaan penyebaran SKRD Jumlah SKPD pengelola PAD yang di bina Jumlah WP yang mendapat pembinaan

Ekstensifikasi Non Pajak Daerah Jumlah pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Jumlah pengadaan sistem aplikasi PAD Jumlah kajian tentang potensi pajak daerah Jumlah kajian tentang potensi retribusi daerah


49

TABEL V.3 Perbandingan Antara Realisasi Sampai Tahun Ini Dengan Target Pada Renstra Target Renstra No

Sasaran kegiatan

TH.2013 1.

Meningkatnya Asli Daerah

Pendapatan

Realisasi

Indikator Jumlah pelaksanaan

TH.2014

TH.2013

TH.2014

Lebih kurang

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

0

7 kali

7 kali

5 kali

6 kali

0

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

4 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0

12 bulan

12 kali

12 bulan

12 kali

0

4 kali

4 kali

2 kali

4 kali

0

10 kali

10 kali

5 kali

10 kali

0

12 SKPD

11 kali

12 SKPD

11 kali

0

pengelolaan SKPS pajak daerah Jumlah pelaksanaan pendataan pajak/retribusi daerah Jumlah pelaksanaan gebyar pajak daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Jumlah pelaksanaan rapatrapat evaluasi PAD Jumlah pelaksanaan rapatrapat penyusunan proyeksi PAD Jumlah pelaksanaan penyebaran SKRD Jumlah SKPD pengelola PAD yang di bina Jumlah WP yang

2.418 WP

2.418

mendapat pembinaan Jumlah pelaksanaan

WP 12 bulan

2.116 WR

12 bulan

2.116 WR

0

12 bulan

12 kali

12 bulan

12 kali

0

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah Jumlah pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Jumlah pengadaan sistem aplikasi PAD Jumlah kajian tentang

1 paket

1 paket

0

1 paket

1 paket

0

potensi pajak daerah Jumlah kajian tentang potensi retribusi daerah


50

4.Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan target atas pelaksanaan program / kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana adalah : 1. Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap pegawai terhadap pekerjaan. 2. Adanya standar operasional prosedur sebagai acuan kerja. 3. Adanya aturan-aturan seperti Perda-perda terkait pajak daerah atau retribusi daerah. 4. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait 5. Terciptanya situasi yang kondusip untuk menjaga etos kerja 5.Realisasi Anggaran Aspek keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, secara umum aspek keuangan dapat dikatakan sebagai alat utama dari pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan. Hasil capaian kinerja dari program/kegiatan telah dipaparkan pada analisis kinerja di atas. Mengenai pencapaian kebijakan melalui kegiatan yang telah diprogramkan ada beberapa kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran yang Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

51

memadai dan sebaliknya kegiatan yang diprogramkan sebelumnya dianggarkan tidak direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan, penganggaran terasa efektif apabila jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu penyediaan anggaran kas. Pada tahun 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana mendapat anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.6.295.717.100,00 untuk mendanai 5 (lima) program dengan 28 (dua puluh delapan ) kegiatan. Dari dana yang dianggarkan tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.592.310.975,00 (89,95%) dengan realisasi target fisik pekerjaan sebesar 100%. Secara rinci dana perkegiatan dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini. Tabel C.1 REALISASI ANGGARAN No

Uraian Kegiatan

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Target APBD (Rp)

Realisasi (Rp)

Pencapaian (%)

5.280.000

5.280.000

100,00

30.000.000

20.632.052

68,77

Sumber Daya Air dan Listrik 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.352.000

22.048.800

94,42

4

Penyediaan Jasa Perbaikan

83.650.000

63.740.000

76,20

Peralatan Kerja 5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

92.950.000

88.649.350

95,37

6

Penyediaan Barang Cetakan dan

53.102.750

46.771.675

88,08

8.396.000

7.870.000

93,74

30.375.000

24.465.000

80,54

198.500.000

194.444.000

97,96

24.801.000

21.040.000

84,84

Pengandaan 7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

10

Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan


52

11

Pengadaan Peralatan Gedung

352.693.000

344.014.500

97,54

Kantor 12

Pengadaan Mebeleur

60.000.000

59.000.000

98,33

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala

15.780.000

15.780.000

100,00

148.273.000

120.194.714

81,06

28.000.000

26.250.000

93,75

14.494.000

13.892.000

95,85

Gedung Kantor 14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

16

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17


239.829.000

192.072.074

80,09

18

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

504.490.750

402.261.960

79,74

19

Gebyar Pajak Daerah

296.505.400

252.412.890

85,13

20


23.861.000

22.915.200

96,04

21

Penyusunan Evaluasi Pendapatan

257.872.800

241.669.200

93,72

4.365.000

4.304.000

98,60

14.119.000

6.369.250

45,11

139.940.000

130.179.315

93,03

2.454.190.400

2.151.049.169

87,65

637.477.000

595.245.948

93,38

553.420.000

551.726.000

99,69

6.295.717.100

5.592.310.975

89,95

Asli Daerah 22


23

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

24

Bimbingan Teknis Pajak Daerah

25

Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

26

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

27

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

28

Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah


53

Tabel diatas menunjukan program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Kebupaten Jembrana pada tahun 2014 terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 50% yaitu kegiatan Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) karena Kegiatan Penyebaran SKRD HPL Gilimanuk tahun 2014 tidak dilaksanakan karena di alihkan ke Bagian Perlengkapan Setda Kab.Jembrana.


54

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) yang tersusun ini merupakan

pertanggungjawaban

Dinas

Pendapatan

Kabupaten

Jembrana

atas

keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2014. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. LAKIP ini disusun sesuai Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. : 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014. Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah , yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana tahun 2014 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2014 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2014. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2014 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

A. Kesimpulan Dari hasil analisis kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana di peroleh kesimpulan : 1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya. Lakip 2014 Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana

55

2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan. 3. Koordinasi berjalan dengan baik antara pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. B. Saran-saran Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas pendataan koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat baik dibidang pelayanan pajak daerah.


56

LAMPIRAN LAKIP

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN 2014

Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana Rincian Matrik Anggaran SKPD Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Menurut Program per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nama SKPD : Dinas Pendapatan Rencana Tahun 2014 KODE PROGRAM/ KEGIATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

4

5

6

Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Dinas Pendapatan

90%

Jumlah penyediaan prangko dan materai

Dinas 840 Lembar Pendapatan materai

3

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8

9

7

Urusan Wajib

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

480 lembar prangko

1

20

1.20.06

01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Jumlah pembayaran rekening Dinas 12 kali air dan listrik air dan telepon Pendapatan

1

20

1.20.06

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

20

1.20.06

550,406,750.00 Kegiatan ini bersifat rutin

95%

605,447,425.00

5,280,000.00 Kegiatan ini 840 Lembar bersifat rutin materai

5,808,000.00

480 lembar prangko

30,000,000.00 Kegiatan ini 12 kali bersifat rutin

33,000,000.00

25,687,200.00

Jumlah tersedianya alat-alat kebersihan kantor

19 jenis bahan Dinas Pendapatan pembersih

23,352,000.00 Kegiatan ini 20 jenis bahan bersifat rutin pembersih


1 orang tenaga kontrak


01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah perbaikan peralatan kerja

Dinas 11 jenis peralatan Pendapatan kerja

83,650,000.00 Kegiatan ini 11 jenis peralatan bersifat rutin kerja

92,015,000.00

1

20

1 1.20.06

2 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

4 5 3 Jumlah ketersediaan alat tulis Dinas 55 Macam ATK kantor Pendapatan

6 7 8 92,950,000.00 Kegiatan ini 55 Macam ATK bersifat rutin

1

20

1.20.06

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan pangandaan

53,102,750.00 Kegiatan ini 25 Macam cetakan bersifat rutin

Dinas 25 Macam cetakan Pendapatan 231.839 lembar foto copy

1

20

1.20.06 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

1.20.06

01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Jumlah palatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.

Dinas 3 Macam Pendapatan

48 kali Jumlah penyediaan makan dan Dinas minum Pendapatan

1

20

20

1.20.06

1.20.06

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

01 23 Penyediaan Upakara/upacara keagamaan

Jumlah terlaksananya rapat- Dalam rapat koordinasi dalam daerah daerah dan luar daerah dan luar daerah

8,396,000.00 Sangat Penting

Jumlah pelaksanaan Upakara/upacara

50 Kali Dalam Provinsi Dinas 24 kali purnama Pendapatan tilem

20

1.20.06

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Pendapatan

1

20

1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor'

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dinas 30 unit Pendapatan

90%

9,235,600.00

33,412,500.00

1.700 snack kotak 400 nasi kotak 360 air kemasan 198,500,000.00 Kegiatan ini 22 Kali Luar bersifat rutin Provinsi 50 Kali Dalam Provinsi 24,801,000.00 Kegiatan ini 24 kali purnama bersifat rutin tilem

2 kali odalan

1

3 Macam


22 Kali Luar Provinsi

58,413,025.00

231.839 lembar foto copy

1.170 snack kotak 530 nasi kotak 528 air kemasan 1

9 102,245,000.00

218,350,000.00

27,281,100.00

3 kali odalan

576,746,000.00 Menunjang kinerja aparatur 352,693,000.00 Menunjang 30 unit kinerja aparatur

95%

634,420,600.00

387,962,300.00

1

20

1 1.20.06

1

20

1.20.06

1

20

1.20.06

2 02 10 Pengadaan mebeleur

4 5 3 Jumlah penyediaan mebeleur Dinas 31 unit Pendapatan

01 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung Dinas 2 item kantor Pendapatan

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

20

1.20.06

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

20

1.20.06

03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1

20

1.20.06

06

1

20

1.20.06

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 orang tenaga Dinas Pendapatan kontrak

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

Dinas 14 roda dua Pendapatan

15,780,000.00 Kegiatan ini 2 item bersifat rutin

17,358,000.00

1 orang tenaga kontrak 148,273,000.00 Kegiatan ini 14 roda dua bersifat rutin 2 roda empat



Jumlah pakaian olahraga, dan Dinas 40 stel pakaian jumlah pakaian endek Pendapatan olahraga

Jumlah laporan capaian kinerja

9 66,000,000.00

2 roda empat

Presentase cakupan disiplin Dinas 90% aparatur Pendapatan

Program Peningkatan Pengembangan Jumlah laporan capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja Keuangan

6 7 8 60,000,000.00 Kegiatan ini 31 unit bersifat rutin

28,000,000.00 Kegiatan 95% Rutin 17 agustus 28,000,000.00 Kegiatan ini 40 stel pakaian bersifat rutin olahraga

163,100,300.00

30,800,000.00

30,800,000.00

Dinas Pendapatan

90%


95%

15,943,400.00

Dinas Pendapatan

6 lap


6 lap

15,943,400.00

1

20

1 1.20.06

17

1

20

1.20.06

17 23 Penyebaran SKPS pajak daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah

1

20

1.20.06

17 24 Pendataan pajak/retribusi daerah

1

20

1.20.06

1

20

1

2 3 Program Peningkatan dan Presentase meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan penerimaan PAD Daerah

4 Dinas Pendapatan

5 90%

8 95%

9 5,638,677,385.00

239,829,000.00 Kegiatan ini 80.275 WP bersifat rutin

263,811,900.00

317 WP dan 2116 Jumlah terdatanya wajib pajak Dinas daerah dan retribusi daerah Pendapatan WR

504,490,750.00 Kegiatan ini 317 WP dan 2.116 bersifat rutin WR

554,939,825.00

17 25 Gebyar Pajak Daerah

Jumlah terselenggaranya gebyar pajak daerah

Dinas 1 kali Pendapatan


326,155,940.00

1.20.06

17 32 Sosialisasi pajak daerah

Jumlah terselenggaranya sosialisasi pajak daerah



26,247,100.00

20

1.20.06

17 39 Penyusunan evaluasi pendapatan asli daerah

Jumlah terlaksananya penyusunan laporan PAD

Dinas 1 tahun Pendapatan

257,872,800.00 Kegiatan ini 1 tahun bersifat rutin

283,660,080.00

1

20

1.20.06

17 40 Penyusunan proyeksi PAD

Jumlah terlaksananya penyusunan proyeksi PAD


1

20

1.20.06

17 41 Penyebaran ketetapan retribusi daerah (SKRD)

Jumlah penyebaran wajib retribusi daerah

Dinas 2116 WR Pendapatan

1

20

1.20.06

17 45 Pembinaan pengawasan pendapatan daerah

Jumlah terlaksananya pembinaan dan pengawasan daerah



1 orang

1 orang

jumlah tersedianya tenaga kontrak 1

20

1.20.06

17 49 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Dinas 80.275 WP Pendapatan

6 7 5,126,070,350.00 Kegiatan ini bersifat rutin

Jumlah wajib retribusi yang di Dinas 2116 WR kelola Pendapatan Jumlah buku yang tersedia

9 jenis


14,119,000.00 Kegiatan ini 2.116 WR bersifat rutin

2,454,190,400.00 Kegiatan ini 2116 WR bersifat rutin 9 jenis

4,801,500.00

15,530,900.00

153,934,000.00

2,699,609,440.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20

1.20.06

17 50 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Jumlah peningkatan pendapatan pajak daerah

Dinas 250.000 WP Pendapatan

637,477,000.00 Kegiatan ini 250.000 WP bersifat rutin

701,224,700.00

1

20

1.20.06

17 53 Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah


Dinas 1 Paket Pendapatan

553,420,000.00 Kegiatan ini 1 Paket bersifat rutin

608,762,000.00

Jumlah

6,295,717,100.00

6,925,288,810.00 Negara, 13 Agustus 2014 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana,

I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si Pembina Tk.1 NIP.19691119 199603 1 006

JALAN MAYOR SUGIANYAR NO. 19 NEGARA - BALI

Recommend Documents