Jalan Udayana No. 40 Negara-Bali Telepon (0365) Fax. (0365) 43731

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Udayana No. 40 Negara-Bali Telepon (0365) 43944 ─ Fax. (0365) 43731

KATA PENGANTAR

"Om Swastyastu"

Fuji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan

Yang Maha karena atas berlcat rahmat-Nya kfta fapit menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja i

E f J f

i I IN i

r I

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kocnisf Pemiliharl Umum kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagai k

wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 terâng Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden ^mor 7 Tahun i

i

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

t

L

^

LAKIF^ KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentan| Pedoman

PenyusunaJ Kenetapan Kinerja. Penyusunan LAKIP KPU mengacu pada dokumen Penetapan !

Kinerja (PK) KPU Tahun 2015. Terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) . ^ ^ I ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meniilgkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja

Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jembrana. Laporan ini memberikan gambaran

sebagai tingkat perpapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam me^wujudkan

s ^ I nr ■ sasaran, vis^, tîsi^misi Pemilihan Umum,^ Kabupaten'jembrana.■ Disampin|îty,âporan ini diharapkan

apat

erja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrajljtlap^îoptimalkan

berikutnya, si baik kualitas

m

dikan bahan^ pertimbangan untuk menentukan gro^î Merja tahun

titasnya.

po

Semoga 'dengafh disusunnya LAKIP KPU Kabupaten Jemâfi^'hFiîl^rmasi tentang 1

J

pelaksanaan pencapaian kinerja^ permasalahan dan solusi yangkdUakukah
-

j

'_ '

5^

f

Jembrana dapat diketahui eleh senûîhak. KamLnaeB^dari bahwa dalam penyusunan LAKIP Tahun 2015, ini masih terdapat kekuranganrirraJnSTdiperlukan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan ini ditahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

"Om Santhi, SanthI, Santhi, Om"

Negara, 25 Januari 2016 Komisi Pemilihan Umum I Jembrana Se

ris

rtiana M

306011983031012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan

Umum

adalah

lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil

Tf Wf

1

Presiden dan Pemilihan Umum Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2015-2019 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang adil dan demokratis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap / atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dalam

mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 maka disusunlah Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DlPA KPU

Kabupaten Jembrana Nomor: DIPA-076-01.2.658106/2015 tanggal 14 Nopember 2014 yang terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 8 (deiapan) Kegiatan serta 23 (duo puluh tiga) Output

Kegiatan. LAKIP KPU Kabupaten Jembrana menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Capaian

Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Jembrana ditetapkan sebanyak 19 (sembilanbelas) sasaran dengan menentukan 23 {duo puluh tiga) indikator kinerja yang terukur dan dengan

menentukan sub kegiatan sebanyak 23{dua puluh tiga) dan target yang ditetapkan tidak terlalu

11

berbeda dengan DlPA Tahun 2015. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung 23 [dua puluh tiga) sub kegiatan target dengan realisasi keuangan. Berdasarkan DiPA KPU Kabupaten Jembrana Nomor : DIPA-076-01.2.658106/2015 tanggal 14 Nopember 2014 maka pagu anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.13.209.961.000,- (tigabelas miliyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu ruplah) dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar capaian penyerapan anggaran KPU Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.8.929.109.152,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan

ribu seratus lima puluh dua ruplah) sehingga realisasi kegiatan LAKIP KPU Kabupaten Jembrana telah mencapai persentase 96,00% {sembilan puluh enam persen) dengan penyerapan anggaran keuangan mencapai persentase 67,59% {enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen).

Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan balk,

sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

Ill

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.

RINGKASAN EKSEKUTIF

IV

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. KEDUDUKAN DAN TUGAS

C. STUKTURORGANISASI

BAB II

BAB III

BAB IV

D. SISTEMATIKA.

10

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

12

A. SASARAN RPJMN 2015 - 2019

12

B. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

13

C. PERJANJIAN KINERJATAHUN 2015

15

AKUNTABILITAS KINERJA

18

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

18

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

23

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

44

PENUTUP

47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

: PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

LAMPIRAN II : RKT KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

LAMPIRAN III : PENGUKURAN KINERJA KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 LAMPIRAN IV : DlPA 076 TA 2015 KPU KABUPATEN JEMBRANA

IV

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU Kabupaten Jembrana juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jembrana atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Jembrana selama Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja. B.

KEDUDUKAN DAN TUGAS Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011. Pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing 1 BAB I PENDAHULUAN LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU: 1. Kedudukan Pada Pasal 1 ayat 6 meyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 2. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Jembrana mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut : 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi : a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya; k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU 2

BAB I PENDAHULUAN LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan; 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara panghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan. 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, meliputi: a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;

3


b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan; d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya; e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota; g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; i. Menetapkan pasangan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan; j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi; l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya; m. Mengumumkan Calon Bupati/Walikota terpilih dan membuat berita acaranya; n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Bupati/Walikota; t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4


C.

STRUKTUR ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Ketua KPU Anggota KPU

Sekretaris Tenaga Profesional

Sub Bagian Program dan Data

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Sekretaris

Sub Bagian Program dan Data

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Staf.

5


Tabel 1.1 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015

NO

NAMA

JABATAN

DIVISI / SUB BAGIAN

1

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA, ST

KETUA

DIVISI HUPMAS, DATA INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

2

MADE WIDIASTRA, SE

ANGGOTA

DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PENGEMBANGAN SDM DAN SOSIALISASI

3

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA, ST

ANGGOTA

DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA

4

I NENGAH SUARDANA, SH

ANGGOTA

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

5

I PUTU EKA SUTAMARBAWA, SH

ANGGOTA

DIVISI PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN URUSAN RUMAH TANGGA

6

DRS. I GEDE MARTIANA, M.SI

SEKRETARIS

-

7

I GUSTI NGURAH ADIL WIDANA, S.SOS

KASUBAG

PROGRAM DAN DATA

8

I GEDE SUARTANA, SE

KASUBAG

TEKNIS DAN HUPMAS

9

TRI KARYNA AMBARADADI, S.STP., M.AP

KASUBAG

HUKUM

10

SITI AMINAH, SE

KASUBAG

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

11

K. TRISNA SARI DEWI, A.MD. KOM

STAF / PNS

PROGRAM DAN DATA

12

I PUTU EKA DWIPAYANA

STAF / KONTRAK

PROGRAM DAN DATA

13

I KOMANG EDI WIRAWAN

STAF / KONTRAK

TEKNIS DAN HUPMAS

14

DEWA PUTU GEDE OKA

STAF / KONTRAK

TEKNIS DAN HUPMAS

15

I NYOMAN GIRI GUNADI, SH

STAF / PNS

HUKUM

16

I NYOMAN ARTANA

STAF / KONTRAK

HUKUM

17

I WAYAN HERAWAN WIDIASTHANA, A.MD

STAF / PNS


18

DESAK MADE DWI WIDIANTARI, S.AP

STAF / PNS


19

I KADE ADI KUSUMA PUTRA

STAF / PNS


20

I KETUT SUPARTA

STAF / PNS


21

I GUSTI AYU PUTU ARSINI

STAF / PNS


22

I MADE ARI ADI ARTA

STAF / PNS


23

NI KOMANG ANTIWI

PRAMUBAKTI / KONTRAK


24

I MADE BAYU ADA

SOPIR / KONTRAK


25

I PUTU GEDE ARCANA

SOPIR / KONTRAK


26

I GEDE BUDI ARTA

27

I GUSTI KADE SUPARSA

28

I KETUT WIARTA ADI

SATPAM / KONTRAK SATPAM / KONTRAK SATPAM / KONTRAK

KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 5 (lima) orang dan D3 sebanyak 2 (dua) orang, dan SLTA sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana tabel 1.2 dibawah.

6


Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

S2

2

2

S1

5

3

D3

2

4

SLTA

4

TOTAL

13

Melihat kondisi umum organisasi, dengan jumlah SDM seperti ini maka KPU Kabupaten Jembrana masih kekurangan SDM dan dengan SDM yang kurang, KPU Kabupaten Jembrana juga sebagai lembaga vertikal belum memiliki Gedung Kantor sendiri karena status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Jembrana. Adapun Tugas dan Wewenang Masing-Masing Sub Bagian berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain : A. Sub Bagian Program dan Data meliputi: 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; 2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; 3. Mengelola, menyusun data pemilih; 4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait; 5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan; 6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; 7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu; 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu; 9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu; 10. Menyusun dan mengolola laporan pelaksanaan Subbagian program dan data; 11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Program dan Data; 12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Program dan Data; 13. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Jembrana; 14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU; dan 15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. B. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas meliputi: 1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Jembrana; 7


2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jembrana; 3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu; 4. Menyusun dan mencari bahan draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu; 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jembrana; 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jembrana dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; 7. Mengumpulkan dan mengidenfikasikan bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksana kampanye; 10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; 11. Mengumpulkan dan mengidenfikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat; 13. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan- bahan yang dperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas; 15. Membantu mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu; 16. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas; dan 17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. C. Sub Bagian Hukum meliputi: 1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu; 2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu; 3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum; 4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu; 5. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum; 6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum; 7. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 8. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;

8


9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Hukum; 10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu; 11. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya; 12. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Jembrana; 13. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu; 14. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu; 15. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; 16. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; 17. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Hukum; dan 18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. D. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik meliputi: 1. Menyusun dan melakukan urusan kersipan, surat menyurat, pengetikan dan ekspedisi; 2. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas; 3. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing- masing; 4. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; 5. Mencatat dan menyusun surat masuk atau keluar; 6. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk atau keluar; 7. Menyusun dan mengarsipkan himpunan- himpunan naskah dinas; 8. Menyusun dan mencatat himpunan naskah dinas yang keluar; 9. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; 10. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; 11. Mengelola dan memelihara barang invertaris milik negara; 12. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum; 13. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; 14. Mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan; 15. Memberi informasi terbaru menyangkut penggolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jembrana; 16. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan; 17. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru; 18. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; 19. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; 20. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Kepala Subbagian Umum; 21. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Umum; 22. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; 23. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan; 24. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai; 9


25. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; 26. Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan peraturan yang berlaku; 27. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; 28. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum; 29. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPAK); 30. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; 31. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; 32. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Subbagian Umum; dan 33. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D.

SISTEMATIKA Sistematika penulisan LAKIP KPU Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja. IKHTISAR EKSEKUTIF Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja. DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan KPU Kabupaten Jembrana yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana di Tahun 2015 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

10


LAMPIRAN: 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

11


BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA A. SASARAN RPJMN 2015 – 2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi. Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut : 1.

2.

3.

12

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui: a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik; b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah; c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2015. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan Undang-Undang Penanganan Konflik; b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa; c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik; d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa; e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik; b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi. BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

B. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/Tahun 2015Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi, misi, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, dalam perencanaan kinerja merujuk kepada DIPA Nomor: DIPA-076-01.2.658106/2015 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2015. Adapun Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Srategis berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: 1. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER , dan JURDIL Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Jembrana sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Jembrana juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Bali dapat tetap terjaga ditengah-tengan belangsungnya Pemilihan maupun pemilu, sehingga Bali yang Damai dan Sejahtera (Bali Santih dan Jagadhita) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Jembrana merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Jembrana memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Bali Santih dan Jagadhita. 2. Misi Komisi Pemilihan Umum adalah : Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan; 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. 3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum : Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. 4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum : Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 14


a. b. c. d. e. f. g.

Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; Opini BPK atas LHP; Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 KPU Kabupaten Jembrana yang akan dicapai pada Tahun 2015 disesuaikan dengan DIPA KPU Kabupaten Jembrana TA 2015 Nomor : DIPA076-01.2.658106/2015 tanggal 14 November 2014 dijabarkan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

15

1

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

12 Laporan

2

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

12 Laporan

3

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota

4

Tersedianya data kebutuhan logistik

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

12 Bulan Layanan

1 Dokumen


NO.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

5

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

1 Dokumen

6

Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

1 Dokumen

7

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

6 Laporan

8

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

1 Laporan

9

Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural

Layanan peningkatan kompetensi SDM

10

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK

11

Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

12

Meningkatnya kapasitaspersonil pengelolaBMN

Persentase ketepatan dan tertibadministrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

4 Laporan

13

Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

1 Laporan

14

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

2 Orang

3 Dokumen

1 Unit

12 Bulan Layanan

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 15

16

Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU

1 Unit


NO.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 16

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

17

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

18

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU

1 Provinsi

19

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

50 Orang

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih

17

1 Kasus

1 Dokumen

1 Aparatur Pemilukada 1 Satker

Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

1 Laporan

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

1 Laporan


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2015 – 2019 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015 ditetapkan 3 (tiga) Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Jembrana tahun 2015. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Jembrana tahun 2015 yang tertuang sebagaimana Tabel 3.1. Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.

076.01.01

2.

076.01.02

3.

076.01.06

A.

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

TARGET

Rp

2 1.495.030.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Rp

82.700.000

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp

TOTAL

REALISASI

%

3 Rp 1.411.358.694

4 94,40

Rp

78.969.169

95,49

11.632.231.000

Rp 7.438.781.813

63,95

Rp 13.209.961.000

Rp 8.929.109.676

67,59

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU Tahun 2015 – 2019 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum secara menyeluruh. Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatannya tertuang di DIPA TA 2015 Nomor : DIPA-076-01.2.658106/2015, tanggal 14 November 2014 dan pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana pada tabel 3.2 . Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

NO.

1 1

2

3

4

19

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

2 Terlaksanany a sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

3 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

4 12 Laporan

Tersusunnya laporan pertanggungj awaban penggunaan anggaran

Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjaw aban penggunaan anggaran (eLPPA) yang tepat waktu dan valid Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota

12 Laporan

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Terselesaikan nya permasalaha n pengelolaan keuangan


5 12 Laporan

%

12 Laporan

6 100%

100%

SUB KEGIATAN

Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

Laporan Pertanggungjaw aban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

Layanan Perkantoran (3355.994)

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008)

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

8

9

32.825.000

32.440.600

16.787.000

16.360.900

876.471.000

876.446.427

10.205.000

5.310.000

% Penyer apan

10 98,83

97,46

100,00

52,03


NO.

5

6

7

8

9

10

11

20



TARGET

REALISASI

%

SUB KEGIATAN PAGU (Rp)

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggara n, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

1 Dokumen



1 Dokumen

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggar aan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kot a yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

6 Laporan

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Terlaksanany a diklat teknis dan diklat struktural


1 Laporan

Meningkatny a akuntabilitas penatausaha an Barang Milik Negara KPU Nasional

Persentase pengadministra sian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK

3 Dokumen



1 Unit


2 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

6 Laporan

1 Laporan

2 Orang

3 Dokumen

1 Unit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dokumen perencanan dan data kepemiluan (3357.001)

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.018)

Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003)

Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)

REALISASI (Rp)

% Penyer apan 88,42

27.550.000

24.360.300

52.227.000

27.758.600

7.220.000

6.725.000

2.880.000

1.440.000

2.070.000

480.000

19.356.000

15.589.300

1.950.000

1.950.000

53,15

93,14

50,00

23,19

80,54

100,00


NO.

12

13

14

15

16

17

18

21



TARGET

REALISASI

%


Meningkatny a kapasitas personil pengelola BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

4 Laporan

0

Meningkatny a pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Meningkatny a kualitas pelayanan administrasi perkantoran


1 Laporan


12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100%

Meningkatny a pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektr onik Kantor KPU

1 Unit

1 Unit

100%

Meningkatny a kualitas pertimbanga n/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyiapan bahan kajian/dukunga n untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

1 Kasus

Meningkatny a kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum


1 Dokumen

Meningkatny a kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentuka n peraturan perundangundangan


1 Provinsi

1 Laporan

1 Kasus

1 Dokumen

1 Provinsi

0%

100%

100%

100%

100%

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010)

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015)

Layanan Perkantoran (3360.994)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3362.997)

Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)

Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

REALISASI (Rp) 0

% Penyer apan 0,00

2.550.000

66,07 9.754.000

6.444.800

433.185.000

396.052.243

82.700.000

78.969.169

1.960.000

500.000

91,43

95,49

25,51

0

0,00

1.080.000

100,00 960.000

960.000


NO.

19

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Meningkatny a kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


TARGET

REALISASI

%


Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kot a dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kot a yang mengikuti Bimtek Pemilukada

50 Orang

50 Orang

100%

1 Aparatur Pemilukada


100%

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih

1 Satker

1 Satker

100%


1 Laporan

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kot a yang melaksanakan Pemilukada

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kot a (3364.004)

Bimbingan teknis penyelenggaraa n Pemilukada (3364.006)

Pusat pendidikan pemilih (3364.032) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

Tahapan Pemilihan (3364.034)

REALISASI (Rp)

31,69 14.610.000

4.630.000

20.400.000

20.395.500

30.772.000

23.560.000

9.650.000

490.000

11.552.799.000

7.388.246.313

13.209.961.000

8.929.109.152

99,98

76,56

5,08

63,95

TOTAL

67,59

Rata-rata capaian penyerapan anggaran KPU Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.8.929.109.152,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran 67,59% (enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen) dari pagu anggaran DIPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.13.209.961.000,- (tigabelas miliyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sedangkan rata-rata capaian target kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebesar 96,00% (sembilan puluh enam persen) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Jembrana dikategorikan dalam capaian kinerjanya ”Baik” dari 3 (tiga) Program , 8 (delapan) Kegiatan , 19 (sembilanbelas) sasaran kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja serta 23 (dua puluh tiga) Output Kegiatan.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3.3. Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja

22

% Penyer apan


No. 1.

Rentang Nilai > 100

Kategori Sangat Baik

2.

91 – 100

Baik

3.

71 – 90

Cukup Baik

4.

51 – 70

Kurang Baik

5.

0 – 50

Tidak Baik

Keterangan Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana secara umum dapat mencapai target kinerja sesuai dengan DIPA Nomor: DIPA-076-01.2.658106/2015 maka adapun analisis dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1. Kegiatan: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU

Terlaksananya Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Sasaran 1 :

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terlaksananya Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan


1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

-

TARGET

2 12 Laporan

REALISASI

3 12 Laporan

%

4 100%

% PENYERAPAN

SUB KEGIATAN

5 Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (3355.003)

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

8 98,83

32.825.000

32.440.600

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 98,83% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tiga persen). KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015 di tingkat UAKPA, yaitu: (1) Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan

23


membukukan/menginput kedalam aplikasi SAKPA; (2)Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; (3) Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL; (4) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL; (5) Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan. Output hasil pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Jembrana untuk TA 2015 berupa penyusunan laporan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Sasaran 2 :

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran ANGGARAN INDIKATOR KINERJA

1 Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (eLPPA) yang tepat waktu dan valid

-

TARGET

2 12 Laporan

REALISASI

3 12 Laporan

%

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

16.787.000

16.360.900

8 97,46

Indikator Kinerja Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid dalam pelaksanaan kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam persen). KPU Kabupaten Jembrana telah menyusun, membuat dan menyampaikan Lapoan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran. Output pelaksanaan kegiatannya berupa dokumen LPPA KPU Kabupaten Jembrana yang dibuat setiap bulan.

24


Sasaran 3 :

Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan ANGGARAN INDIKATOR KINERJA

1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota

-

TARGET

2 12 Bulan Layanan

REALISASI

3 12 Bulan Layanan

%

SUB KEGIATAN

4 100%

5 Layanan Perkantoran (3355.994)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

876.471.000

876.446.427

8 100,00

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 100% (seratus persen). Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana sesuai jumlah pegawai PNS di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana dengan uraian tabel 3.7. serta pembayaran uang kehormatan Komisioner KPU sebanyak 5 (lima) orang.

Daftar Tabel : Data Nominatif Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 NO.

NAMA

NIP

1 2 3 JUMLAH SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBRANA = 16 ORANG

25

PANGKAT

JABATAN

GOL/ RUANG

STRUKTURAL

4

5

KET.

6

1

Drs. I Gede Martiana,M.Si

19630601.198303.1.012

IV/b

Sekretaris

PNS DPK

2

I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos

19630914.198312.1.002

III/d

Kasubag Program dan Data

PNS DPK

3

Siti Aminah,SE

19620511 199103 2 003

III/c

Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

PNS DPK

4

I Gede Suartana. SE

19750124 199703 1 003

III/b

Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

PNS DPK

5

Tri Karyana Ambaradadi, SSTP.M.AP

19870709 200602 1 002

III/b

Kasubag Hukum

PNS DPK


NO.

NAMA

NIP

PANGKAT

JABATAN

GOL/ RUANG

STRUKTURAL

1 6

2 I Nyoman Giri Gunadi, SH

3 19870309 200912 1002

4 III/b

5 Staf Bagian Hukum

6 Organik

7

I Made Artawan, SH

19820608 201012 1 002

III/b

Staf Bagian Hukum

Diperbantukan di KPU Singaraja

8

Ni Putu Eva Ardiani,SE

19810709 201012 2 003

III/b

Staf Keuangan, Umum dan Logistik

Diperbantukan di KPU Provinsi Bali

9

I Gusti Agung Ayu Surya Andanari,ST

19870819 201012 2 005

III/b

Staf Bag, Program dan Data

Diperbantukan di KPU Provinsi Bali

10

Desak Made Dwi Widiantari, S.AP

19870217 201012 2 006

III/b

Organik

11

I Wayan Herawan Widiasthana, A.Md

19881026 200912 1002

II/d

Staf Keuangan, Umum dan Logistik Staf Keuangan, Umum dan Logistik

12

K. Trisna Sari Dewi,A.Md.Kom

19880901 201012 2 007

II/d

Staf Bag, Program dan Data

Organik

13

I Gusti Ayu Putu Arsini

19771221 200701 2 292

II/b


PNS DPK

14

I Ketut Suparta

19690813 250701 1 003

II/c


Organik

15

I Kade Adi Kusuma Putra

19820729 200701 1002

II/c


Organik

16

I Made Ari Adi Arta

19830929.201001.1.018

II/b

2. Kegiatan:Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Sasaran 4 :

KET.


Organik

PNS DPK

Pengadaan,

Pendistribusian,

Tersedianya Data Kebutuhan Logistik

Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Tersedianya Data Kebutuhan Logistik

26



1 Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

-

TARGET

2 1 Dokumen

REALISASI

3 1 Dokumen

%

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

10.205.000

8 52,03

5.310.000

Indikator Kinerja Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 52,03% (lima puluh dua koma tiga persen).

Bentuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi Perencanaan Logistik Pemilu di KPU Kabupaten Jembrana yaitu menghadiri rapat koordinasi dari KPU Provinsi mengenai kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu merupakan rangkaian kegiatan evaluasi Pemilu 2014 yang lebih ditekankan pada mekanisme pengelolaan logistik Pemilu secara terpadu, mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pelaksanaan pengadaan dan pengiriman logistik, monitoring dan evaluasi serta pelaporannya. Output Laporan pelaksanaan perjalanan dinas ke KPU Provinsi dalam rangka menghadiri rapat koordinasi evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2014. Bentuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu KPU Kabupaten Jembrana yaitu melaksanakan kegiatan penghapusan logistik eks Pemilu yang diatur dengan kebijakan KPU. Dalam hal pelaksanaan tersebut, KPU Kabupaten Jembrana telah melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk menilai logistik yang akan dihapuskan serta koordinasi dengan KPU atau KPU Provinsi untuk mencari informasi ketentuan terbaru dalam proses penghapusan tersebut untuk tindak lanjut mekanisme penghapusannya. Guna menunjang kegiatan tersebut, telah dialokasikan honor bagi tim pelaksana kegiatan dan biaya jasa timbang serta bongkar muat (apabila diperlukan). Menyiapkan berkas administrasi pelaksanaan kegiatan seperti nota dinas, surat ke KPKNL, SK, dan lainnya. Melaporkan hasil kegiatan (risalah) kepada Ketua KPU Kabupaten Jembrana, KPU Provinsi dan KPU sebagai tembusan. Output pelaksanaan kegiatannya yaitu Laporan pelaksanaan kegiatan berupa risalah lelang, disampaikan ke KPU Provinsi dan KPU sebagai tembusan dan laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penghapusan logistik eks Pemilu. 27


3. Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Sasaran 5 :

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data Dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data Dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi


1 Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

-

TARGET

2 1 Dokumen

REALISASI

3 1 Dokumen

%

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Dokumen perencanan dan data kepemiluan (3357.001)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

27.550.000

24.360.300

8 88,42

Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL dalam pelaksanaan kegiatan Dokumen perencanan dan data kepemiluan tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 88,42% (delapan puluh delapan koma empat puluh dua persen). KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) dan RKA K/L KPU Kabupaten/Kota Tahun 2016 serta menghadiri rapat koordinasi penyusunan Renja dan RKA K/L di KPU Provinsi Bali dengan peserta dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali untuk melaksanakan penyusunan usulan kegiatan dan rincian anggaran Tahun Anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada KPU. Selain itu, melaksanakan Pengelolaan Program dan Revisi DIPA TA 2015 ke Kanwil DJPB Provinsi Bali. Dokumen usulan Renja dan RKA K/L KPU Kabupaten Jembrana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 dan Dokumen Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015.

28


Sasaran 6 :

Tersedianya Data, Informasi Dan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Tersedianya Data, Informasi Dan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi ANGGARAN INDIKATOR KINERJA

1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

-

TARGET

2 1 Dokumen

REALISASI

3 1 Dokumen

%

SUB KEGIATAN

4 100%

5 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

52.227.000

8 53,15

27.758.600

Indikator Kinerja Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 53,15% (lima puluh tiga koma lima belas persen). Pelaksanaan kegiatannya yaitu menghadiri rapat kerja penggunaan basis data pemutakhiran data pemilih Pemilukada 2015 di Surabaya dan rapat koordinasi penggunaan basis data pemutakhiran data pemilih dan bimtek aplikasi Pemilukada 2015 di Jakarta dari pelaksanaan tersebut diselenggarakan oleh KPU RI.

Sasaran 7 :

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien

INDIKATOR KINERJA

TARGET

ANGGARAN

REALISASI %

1 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

-

29

2 6 Laporan

3 6 Laporan

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.018)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

7.220.000

8 93,14

6.725.000

Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

Pemilihan Umum tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 93,14% (sembilan puluh tiga koma empat belas persen). KPU Kabupaten Jembrana telah melaksanakan penyusunan Lakip Tahun 2014 dan Tapkin Tahun 2015. Penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2014 yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana. Sedangkan penyusun TAPKIN KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana dan (Selaku Pihak I) dan Ketua KPU/KIP Provinsi (Selaku Pihak II). Pelaksanaan pengelolaan data laporan kegiatan dan melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Pelaksanaan Kinerja KPU Kabupaten Jembrana di KPU Provinsi Bali dengan kegiatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), TAPKIN dan Laporan Triwulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan data dukung yang dilampirkan antara lain: LAKIP Tahun 2014, RKT Tahun 2015, TAPKIN Tahun 2015 dan Laporan Triwulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 pada Tahun 2015 serta data dukung lainnya Output pelaksanaan kegiatannya adalah Dokumen LAKIP Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015 serta Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulanan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi, Matriks Monitoring RKP, dan Laporan berdasarkan PMK 249/2011) pada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Laporan Triwulan I, periode pelaporan Januari s.d Maret; Laporan Triwulan II, periode pelaporan April s.d Juni; Laporan Triwulan III, periode pelaporan Juli s.d September; dan Laporan Triwulan IV, periode pelaporan Oktober s.d Desember.

4. Kegiatan: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Sasaran 8:

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan SDM

Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan SDM INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

-

30

2 1 Laporan

3 1 Laporan

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

2.880.000

8 50,00

1.440.000

Indikator Kinerja Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 50,00% (lima puluh persen). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

Bentuk pelaksanaan kegiatannya yaitu menghadiri pengangkatan dan pengisian jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada hari Jumat , (10/4/2015) bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali melantik pejabat struktural eselon IV sekretariat KPU Badung dan KPU Bangli. Dari empat pejabat struktural yang dilantik dua diantaranya adalah pejabat baru yaitu I B Gde Mariawan, SE sebagai Kepala sub bagian program dan data pada sekretariat KPU Badung dan I Gusti Ayu Ardani,S.Kom sebagai kepala sub bagian program dan data di sekretariat KPU Bangli.Dua pejabat yang lain adalah pejabat lama yang mengalami mutasi jabatan yaitu Drs. I Ketut Losen yang sebelumnya sebagai Kepala sub bagian Program dan Data Sekarang dilantik sebagai Kepala sub bagian Keuangan,Umum dan Logistik. I Nengah Paramarta yang sebelumnya sebagai Kepala sub bagian Keuangan,Umum dan Logisti sekarang sebagai Kepala sub bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat KPU Bangli. Pelantikan dilakukan berdasarkan surat rekomendasi Sekretaris Jendral KPU Nomor : 459/SJ/III//2015 tertanggal 25 Maret 2015. dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Bali Nomor : 413/Kpts/Kpu-Prov-016/IV/2015. Acara pelantikan dihadiri oleh Komisioner dan Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi Bali, Komisioner dan Pejabat Struktural KPU Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli serta ketua dan sekretaris kabupaten/kota se provinsi Bali.

Terlaksananya Diklat Teknis Dan Diklat Struktural

Sasaran 9:

Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terlaksananya Diklat Teknis Dan Diklat Struktural

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Layanan peningkatan kompetensi SDM

-

2 2 Orang

3 2 Orang

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

2.070.000

8 23,19

480.000

Indikator Kinerja Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Peningkatan Kompetensi SDM tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 23,19% (dua puluh tiga koma sembilan belas persen). Pelaksanaan kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana yang mana diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali.

31


5. Kegiatan: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Sasaran 10:

Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK

-

2 3 Dokumen

3 3 Dokumen

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

19.356.000

8 80,54

15.589.300

Indikator Kinerja Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Negara tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 80,54% (delapan puluh koma lima puluh empat persen). Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPBW,dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPUsebagai UAPB.

Sasaran 11:

Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

32

2 1 Unit

3 1 Unit

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

1.950.000

8 100,00

1.950.000


-

Indikator Kinerja Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 100% (seratus persen). Bentuk pelaksanaanya yaitu melaksanakan perhitungan fisik barang persediaan kotak suara dan bilik suara berbahan alumunium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan kegiatan di akhir tahun sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL setempat sehingga diperoleh data stock opname persediaan BMN yang valid dan berkesinambungan dengan . Output hasil pelaksanaan kegiatan tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN di KPU Kabupaten Jembrana yang handal dan akuntabel.

Sasaran 12:

Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN

Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

-

33

2 4 Laporan

3 0

4 0%

SUB KEGIATAN

5 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7 0

8 0,00

2.550.000

Indikator Kinerja Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN tercapai dengan capaian kinerja yang belum tercapai karena di KPU Kabupaten Jembrana tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor/Pemeriksa internal atau eksternal atas BMN yang hilang atau adanya kerugian negara pada laporan BMN.


Sasaran 13:

Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan

Tabel 3.16. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

-

2 1 Laporan

3 1 Laporan

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

9.754.000

8 66,07

6.444.800

Indikator Kinerja Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 66,07 (enam puluh enam koma tujuh persen).

KPU Kabupaten Jembrana telah menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif. Output pelaksanaan kegiatannya berupa Laporan hasil tata kelola kearsipan dan penilaian arsip tahun 2015 dan Penyelamatan arsip/Dokumen Negara di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana dalam menghasilkan Arsip yang berdaya guna.

Sasaran 14:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.17. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

34

ANGGARAN TARGET

2 12 Bulan Layanan

REALISASI

3 12 Bulan Layanan

%

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Layanan Perkantoran (3360.994)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

433.185.000

8 91,43

396.052.243


-

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 91,43% (sembilan puluh satu koma empat puluh tiga persen). Adapun pelaksanaan kegiatannya selama duabelas bulan adalah pembayaran belanja keperluan perkantoran, pembayaran terkait langganan daya dan jasa, pembayaran belanja pemeliharaan perkantoran, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor. Daftar Pegawai Honorer & Non-PNS di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015

NO. URUT

MASA KERJA

NAMA JABATAN

BLN 1

2

3

THN 4

JUMLAH PROVINSI BALI, KABUPATEN JEMBRANA = 10 ORANG

35

1

I GEDE BUDI ARTA

Satpam

4

8

2

I GUSTI KADE SUPARSA

Satpam

4

8

3

NI KOMANG ANTIWI

Pramubakti

0

9

4

I KETUT WIARTA ADI

Satpam

11

7

5

I KOMANG EDI WIRAWAN

Sopir

2

8

6

I MADE BAYU ADA

Sopir

0

6

7

I PUTU EKA DWIPAYANA

Pesuruh

0

6

8

I NYOMAN ARTANA

Pesuruh

0

6

9

I PUTU GEDE ARCANA

Sopir

0

6

10

DEWA PUTU GEDE OKA

Pesuruh

0

6


II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 1. Kegiatan: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

Sasaran 15:

Meningkatnya Pemenuhan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik Kantor KPU

-

TARGET

2 1 Unit

REALISASI

3 1 Unit

%

SUB KEGIATAN

4 100%

5 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (3362.997)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

82.700.000

78.969.169

8 95,49

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU dalam pelaksanaan kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 95,49% (sembilan puluh lima koma empat puluh sembilan persen). Kegiatan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin di KPU Kabupaten Jembrana dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam memberikan informai serta data dan juga untuk menunjang pelaksanaan perkantoran sehari-hari serta menunjang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan bulan Desember Tahun 2015, adapun pengadaan yang dimaksud sebagai berikut: 1. Mesin Handkey sebanyak 1 Unit 2. Proyektor sebanyak 1 Unit 3. Scanner sebanyak 1 Unit 4. Printer MF sebanyak 1 Unit 5. Printer sebanyak 1 Unit

36


III. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 1. Kegiatan: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

Sasaran 16:

Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Hukum INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

-

2 1 Kasus

3 1 Kasus

SUB KEGIATAN

4 100%

5 Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

1.960.000

8 25,51

500.000

Indikator Kinerja Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Sengketa Hukum tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 25,51% (dua puluh lima koma lima puluh satu persen). Bentuk pelaksanaan kegiatannya adalah penyusunan bahan dan kajian/analisa hukum terhadap gugatan hukum/sengketa hukum; menyusun daftar inventarisasi permasalahan hukum Pemilu/Pemilukada dan non permasalahan hukum lain Pemilu/Pemilukada; dan Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/ pembahasan/evaluasi/Kajian permasalahan hukum di KPU Provinsi Bali.

Sasaran 17:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

37

2 1 Dokumen

3 1 Dokumen

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7 0

8 0,00

1.080.000


-

Indikator Kinerja Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat) dalam pelaksanaan kegiatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 0,00% (nol persen) karena adanya kesalahan pencatatan kode transaksi adapun penyerapan anggaran dalam LPPA bendahara sebesar 78,89% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen). Adapun pelaksanaanya berupa pembelian ATK dan penggandaan/penjilidan. Bentuk pelaksanaan kegiatannya adalah Melakukan inventarisasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi produk hukum (Peraturan, Keputusan,putusan Bawaslu, putusan DKPP, dan putusan Pengadilan); Menyediakan dan menyajikan data dan informasi produk hukum (Peraturan, Keputusan, putusan Bawaslu, putusan DKPP, dan putusan Pengadilan) dalam bentuk manual atau berbasis web.

Sasaran 18:

Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU Dan Keputusan KPU Yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU Dan Keputusan KPU Yang Sesuai Dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU

2 1 Provinsi

3 1 Provinsi

4 100%

SUB KEGIATAN

5 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

960.000

960.000

8 100,00

-

Indikator Kinerja Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan RPU dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 100% (seratus persen).

-

Bentuk pelaksanaan kegiatannya adalah menghadiri kegiatan di KPU Provinsi Bali terkait penyusunan/evaluasi/penyuluhan/peningkatan kompetensi dan kapasitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota. Output hasil pelaksanaan kegiatannya adalah Meningkatnya kompetensi dan kapasitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW 38


Sasaran 19:

Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.22. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

ANGGARAN %

1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

2 50 Orang

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada



100%


1 Satker

1 Satker

100%


1 Laporan


1 Laporan

-

39

3 50 Orang

1 Laporan

1 Laporan

4 100%

100%

100%

SUB KEGIATAN

% PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

5 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)

14.610.000

4.630.000

Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada (3364.006)

20.400.000

20.395.500

30.772.000

23.560.000

9.650.000

490.000

11.552.799.000

7.388.246.313

Pusat pendidikan pemilih (3364.032)

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

Tahapan Pemilihan (3364.034)

8 31,69

99,98

76,56

5,08

63,95

Indikator Kinerja Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja dalam pelaksanaan kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 31,69% (tiga puluh satu koma enam puluh sembilan persen). Adapun pelaksanaan kegiatannya berupa pengadaan alat tulis kantor, pencetakan, penggandaan dan penjilidan terkait penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Jembrana dan melaksanakan koordinasi penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Jembrana ke KPU Provinsi Bali.


-

Indikator Kinerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen). Adapun pelaksanaan kegiatannya berupa menghadiri kegiatan bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Pemilukada sehingga meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilukada pada masing-masing kabupaten/kota khususnya Kpu Kabupaten Jembrana.

-

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih dalam pelaksanaan kegiatan Pusat pendidikan pemilih tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 76,56% (tujuh puluh enam koma lima puluh enam persen). Bentuk pelaksanaan kegiatannya yaitu KPU Kabupaten Jembrana bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Universitas Ngurah Rai untuk melaksanakan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Jembrana. Output hasil pelaksanaan kegiatannya yaitu Laporan Hasil Penelitian Political Voluntarism dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih (Studi Penelitian Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali). Tujuan laporan hasil penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis polical voluntarism dalam partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, serta faktor pendukung dan penghambat warga pemilih. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan input terhadap pemilu oleh penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu dan juga masyarakat pemilih serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan manajemen Pemilu di masa datang oleh KPU RI dan khususnya KPU Kabupaten Jembrana demi terwujudnya Pemilu yang Good Governance dan clean Governance.

40

-

Indikator Kinerja Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada dalam pelaksanaan kegiatan Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 5,08% (lima koma delapan persen). Adapun pelaksanaan kegiatannya berupa penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada baik di pers dan media.

-

Indikator Kinerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada dalam pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% (seratus persen) dengan penyerapan realisasi anggaran 63,95%(enam puluh tiga koma sembilan puluh lima persen).


Bentuk pelaksanaan kegiatannya adalah: a. Menghadiri Bimbingan Teknis, supervisi dan monitoring Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU b. Penyusunan Laporan Bupati/Walikota

Pelaksanaan

Tahapan

Penyelenggaraan

Pemilihan

c. Menghadiri rapat koordinasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP) di KPU Provinsi d. Melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015 yang mana pelaksanaan tahapan tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun pelaksanaan kegiatannya antara lain:

41

-

Pembentukan Panitia Ad-Hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Panitia Pemungutan Suara sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang se-Kabupaten Jembrana dilantik pada hari Senin, 18 Mei 2015 pukul 10.00 Wita di Lantai II Gedung Kesenian Bung Karno Jembrana.

-

Terlaksanakannya pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Jembrana dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebanyak 756 (tujuh ratus lima puluh enam) orang. Pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dimulai pada tanggal 24 Juni s/d 7 Nopember 2015.

-

Terbentuknya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 413 TPS dikalikan 7 orang dimasing-masing TPS (2.891 orang).

-

Telah terlaksanakannya Penerangan / Penyuluhan / Sosialisasi di Kabupaten Jembrana dengan melaksanakan penyebaran leaflet/brosur sebanyak 1500 lembar. Selain itu KPU Kabupaten Jembrana mengadakan Launching Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana untuk BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

memperkenalkan maskot dan jingle kepada masyarakat pada tanggal 6 juni 2015 yang dilaksanakan di areal Gedung Kesenian Bung Karno Jembrana. Adapun fungsi dari kegiatan Penerangan / Penyuluhan / Sosialisasi adalah: untuk mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana 2015 dan untuk mengajak masyarakat agar turut serta berpartisipasi didalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana 2015.

42

-

Telah terlaksanakannya pengadaan logistik KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2015 maka Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang mana jumlah kebutuhan logistik di KPU Kabupaten Jembrana telah sesuai dengan : Jumlah Pemilih sebanyak 225.386 (dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam) orang (DPT), ditambah dengan jumlah pemilih tambahan sebanyak 8 (delapan) orang (DPTb); TPS sejumlah 413 (empat ratus tigabelas); PPS (Desa/Kelurahan) sejumlah 51 (lima puluh satu); dan PPK (Kecamatan) sejumlah 5 (lima).

-

Telah terlaksanakannya Bimtek di tingkat PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tahapan kegiatan di KPU Kabupaten Jembrana.

-

Telah terlaksanakannya kegiatan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015. Adapun uraian kegiatannya adalah Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada masyarakat di Media Cetak/Radio ; Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon; Pengumuman Pasangan Calon Resmi ; Rapat Pleno Pengambilan Nomor Urut. Untuk pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Jembrana, namun salah satu calon gugur atas nama I Ketut Wirawan, SH dan I Made Suardana,ST karena terbukti tidak menyetor bukti pajak negara sehingga diperoleh 2 (dua) pasangan calon atas nama : Pasangan Calon Urut 1 (I Komang Sintra, SH dan I Gusti Agung Ketut Sudanayasa) ; dan Pasangan Calon Urut 2 (I Putu Artha, SE,MM dan I Made Kembang Hartawan,SE,MM).

-

Telah terlaksanakannya kegiatan audit dana kampanye yang mana pelaksanaan kegiatan Audit Dana Kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada Tanggal 26 Agustus 2015, tim kampanye meyerahkan Laporan awal Dana Kampanye (LADK) pada Pokja Audit Dana Kampanye KPU Kabupaten Jembrana dan kembali pada Tanggal 06 Desember 2015, tim kampanye meyerahkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tersebut. Pada tanggal 07 Desember KPU Kabupaten Jembrana menyerahkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada kantor akuntan publik yang telah ditunjuk.

-

Telah terlaksanakannya Pelaksanaan Kegiatan Kampanye yaitu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

a. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon yang bekerjasama dengan salah satu siaran TV yaitu Bali TV pada tanggal 27 Nopember 2015; b. Tersebarnya Bahan Kampanye ke masing-masing pasangan calon yaitu penyebaran Selebaran / Flayer sebanyak 56.400 lbr, Brosur / Leaflet sebanyak 56.400 lbr dan Pamflet sebanyak 56.400 bh ; c. Tersebarnya Alat Peraga Kampanye / APK di wilayah Kabupaten Jembrana yaitu Baliho sebanyak 10 bh, Umbul-Umbulsebanyak 200 bh dan Spanduk sebanyak 204 bh. -

Telah terlaksanakannya pendistribusian logistik pada tanggal 8 Desember 2015, pada saat pendistribusian Logistik diangkut dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ke PPS melalui PPK dilakukan pengawasan oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana, Pengawas Pemilu Kecamatan seKabupaten Jembrana serta pengawalan oleh kepolisian. Sedangkan dari PPS ke tingkat TPS dilakukan pengawasan oleh Pengawas Pemilu desa/kelurahan dan pengawalan oleh kepolisian dimasing-masing desa/kelurahan.

-

Telah terlaksanakannya proses kegiatan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015 baik ditingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Jembrana. Adapun perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015 yang ditetapkan di tingkat Kabupaten Jembrana pada tanggal 17 Desember 2015 adalah sebagai daftar tabel berikut:

Daftar Tabel : Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015 URAIAN DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JEMBRANA

MELAYA

MENDOYO

NEGARA

PEKUTATAN

JUMLAH AKHIR

1

2

3

4

5

6

7

18

1 2 3

43

RINCIAN

NO.

Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)

27.637

26.699

32.012

36.932

15.415

138.695

538

312

469

632

261

2.212

28.175

27.011

32.481

37.564

15.676

140.907


Daftar Tabel : Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2015 NAMA PASANGAN CALON NO.

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

JEMBRANA

MELAYA

MENDOYO

NEGARA

PEKUTATAN

JUMLAH AKHIR

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

I Komang Sinatra, SH - I Gusti Agung Ketut Sudanayasa I Putu Artha, SE., MM - I Made Kembang Hartawan, SE., MM Jumlah Suara Sah Calon

% 9

10.569

6.216

13.011

14.941

2.857

47.594

34,32

17.068

20.483

19.001

21.991

12.558

91.101

65,68

27.637

26.699

32.012

36.932

15.415

138.695

34% Pasangan No Urut 1 Pasangan Urut No. 2

66%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Tahun 2015 adalah sebesar sebesar Rp.8.929.109.152,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 67,59% (enam puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen) dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-076-01.2.658106/2015 tanggal 14 Nopember 2014, anggaran KPU Kabupaten Jembrana terdiri dari: 3 (tiga) Program dengan 7 (tujuh) Kegiatan serta 23 (dua puluh tiga) Output Kegiatan sehingga anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana pada Tahun 2015 adalah Rp.13.209.961.000,- (tigabelas miliyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah). Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan TA 2014 disajikan dalam grafik berikut.

44


10.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 -

TA 2014

TA 2015

TA 2015 T 2014 TA 2015T A 2014

TA 2015

TA TA 20152014

TA 2014

Belanja Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang Modal Barang Hibah

Dibandingkan dengan Tahun 2014, Realisasi Belanja TA 2015 mengalami penurunan sebesar 6,44% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: Pada tahun 2014 KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Belanja Operasional dianggarkan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2014. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN

REALISASI TA 2015

REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN) %

RUPIAH MURNI Belanja Pegawai

876.446.427

839.606.523

Belanja Barang

608.336.068

9.243.137.688

78.969.169

76.481.000

7.365.357.488

-

8.929.109.152

10.159.225.211

Belanja Modal PINJAM DANA HIBAH Belanja Barang Jumlah

-

45

2,15 (87,65) 1,60

100,00 (6,44)

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp878.446.427,- dan Rp839.606.532,- Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,15% persen dari TA 2014. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015.


Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014

URAIAN

REALISASI TA 2015

REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

528.446.951

469.557.937

5,90

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

348.000.000

370.050.000

(3,07)

Jumlah Belanja Kotor

876.446.951

839.607.937

2,15

Pengembalian Belanja Pegawai

524

1.414

Jumlah Belanja

876.446.427

839.606.523

-

(45,92) 2,15

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.973.693.556,- dan Rp9.243.137.688,- Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan (13,73) persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh pada Tahun 2014 KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana belanja barang untuk mendukung kegiatan tersebut dananya dianggarkan pada bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2014. Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014

URAIAN

REALISASI TA 2015

REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN)%

Belanja Barang Operasional

313.626.951

284.715.375

Belanja Barang Non Operasional

1.265.399.422

6.651.741.205

(80,98)

Belanja Jasa

39.298.602

1.496.554.295

(97,37)

Belanja Pemeliharaan

89.988.690

86.806.760

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

-

727.865.900

100,00

Belanja Barang untuk Persediaan

6.265.379.891

-

100,00

Jumlah Belanja Kotor

7.973.693.556

9.247.683.535

(13,78)

Pengembalian Belanja

-

4.545.847

Jumlah Belanja

7.973.693.556

9.243.137.688

46

10,15

3,67

(13,73)


BAB IV

PB Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah

bentuk

pelaksanaan

kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan

W-r_-s

♦

kinerja wujud

yang

akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban

dalam mencapai visi dan misi Komisi

Pemilihan

Umum.

Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program

dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.

Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur KPU; Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Jembrana pada Tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Perlunya

koordinasi

berjenjang

antara

KPU

Rl,

KPU

Provinsi

dengan

KPU

Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan Pemilu maupun teknis pelaksanaan anggarannya; 2. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan

metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

47

BABIVPENUTUP

LAKIP KPU KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi; 5.

Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stake

holder, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu; 6.

Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan

pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan;

7. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota diharapkan adanya penyesuaian perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalisir kekurangan anggaran;

8. Perlu penyeragaman aturan Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada;

9. Untuk perencanaan kebutuhan logistik Pemilu diharapkan dibuat dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah; dan

10. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan

proses-proses pengadaan sesuai

ketentuan, pelaksanaan

pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Negara, 25 Januari 2016 Komisi Pemllihan Umum

r^lOali'^jgtifcn Jembrana ris

■^T

artiana M

01 198303

48

012

BABIVPENUTUP LAKIP KPUKABUPATEN JEMBRANA TAHUN2015

lLv^s*=

n=-A-=3i=

"'•—'•~''*—'•—'•—'•——••—'•—'•——•t=^.=-^.==v.=.t=v.=.*.==?.==v.=Ji==i4=y.==-.».=i-==-^,=.f.==-..=^.=-^.==j.=

r>

BOCS. I I I. I. I. I.

gi

PERJANJIAN KINERJA

A

I I. I.

'A

H I. 1 I

1J=.V^

TAI

J J J J J J J J J J J J J J J

I I I J J J J J J J J J J J

S

PERJANJIAN KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN

:2015

NO.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

1

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lalnnya KPU 1

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan (euangan

2

Tersusunnya iaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Jumlah Iaporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

12 Laporan

Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu

12 Laporan

dan valid

3

Terselesalkannya permasaiahan pengelolaan keuangan Persentase penyelesaian permasaiahan dalam pengelolaan keuangan pada

12 Bulan Layanan

satker KPU, KPU Provinsi, KPU

Kab/Kota

Persentase jumlah,jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

4


5

Persentase kesesuaian antara Tersedianya dokumen perencanaan dan dan Renja K/L dan RKA KL penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta basil monitoring dan evaluasi

6


Renstra

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Indonesia 7

Terwujudnya sistem administrasi

penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

6 Laporan

1 Laporan

pengelolaan SDM


9



2 Orang

10

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK

3 Dokumen

8

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 KPU Kabupaten Jembrana

Hall


NO.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

2

1

11

Terwujudnya pengelolaan persediaan Stock opname)


12

Meningkatnya kapasitas personil pengelola

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

4 Laporan

1 Laporan

BMN

13



14



lUnit

12 Bulan Layanan

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

15


Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU

1 Unit

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

16

17

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum Persentase penyiapan bahan dan penyelesaian sengketa hukum

kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan


dokumentasi dan informasi hukum

18

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan


1 Kasus

1 Dokumen

1 Provinsi

KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

19

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Presiden serta Pemilu

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



50 Orang


Hal2

NO.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

1


1 Satker

Persentase penyampaian informasi

1 Laporan

dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada


PROGRAM

1.

1 Laporan

ANGGARAN

2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan : Rp.1.495.030.000,-(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Tugas Teknis Lainnya KPU Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp.82.700.000,-(Deiapan Puluh Duo Juta Tujuh Ratus Ribu KPU

Rupiah)

3.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

:Rp.ll.632.231.000,-(Sefee/os Milyar Enam Ratus Tiga Puluh

Perbaikan Proses Politik

Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Total Anggaran Tahun 2015

: Rp. 13.209.961.000( Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Negara, 25 Januari 2016 KomisLPemilihan Umum jmbrana Se

lana

NIP


M

1983031012

Hai3

(rA-=«= -A—A—A—A—A—A

A—A

A

A——.f.==?.==?,=S'.==J»=4=J»=^.=.l==V.==n=.*.==i*.=.i=3i=*4=lt==-.•.=v,=-."

A

j J J

'J*'

I. I. I. I. 1 I. !i I. I

•S'

SOCA

J J J J J I J J J J

•V

4

I I i I.

TAHUN

J J J J J J

•V

J I J J J J J J ii J

lkM==?.*=."f==5b*==?.°==?."==?j

.•==vJ]

RENCANA KERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN

:2015

NO.

SASARAN PROG RAM/KEGlATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

1

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003)

12 Laporan

2

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban

Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota

12 Laporan

penggunaan anggaran

yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid (3355.007)

3

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada

12 Bulan Layanan


Kab/Kota

4


5

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

Persentase jumlah,jenis, aiokasi dan peruntukan logistik Pemiiu yang tepat (3356.008)

1 Dokumen

Persentase kesesuaian antara Renstra

1 Dokumen

dan Renja K/L dan RKA KL(3357.001)

6


Persentase pemutakhiran data pemiiih di tingkat keiurahan di seluruh Indonesia (3357.010)

7


Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja (3357.018)

penyeienggaraan pemilu yangtertib, efektif dan efisien

8

9


Penataan organisasi, pembinaan dan

Terlaksananya dikiat teknis dan diklat struktural


1 Dokumen

6 Laporan

1 Laporan

pengelolaan administrasi SDM (3358.001)

2 Orang

(3358.003) 10

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional ♦

RKT Tahun 2015 KPU Kabupaten Jembrana

Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK (3360.008)

3 Dokumen

Hall

NO.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

1

11

12


Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu (3360.009)


Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut(3360.010)

4 Laporan

1 Laporan

BMN

1 Unit

13


Persentase jumiah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan (3360.015)

14


12 Bulan Layanan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai (3360.994)


15


Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU (3362.997)

1 Unit

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

16

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk dan penyelesaian sengketa hukum pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

1 Kasus

(3363.010) 17

informasi hukum

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)(3363.012)

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU

Persentase Provinsi yang

dan Keputusan

mendapatkan penyuluhan peraturan RPU (3363.013)

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan

18


19

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Presiden serta Pemilu

Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja (3364.004)


Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada (3364.006)


1 Dokumen

1 Provinsi

50 Orang


Hal2

NO.

1

SASARAN PROG RAM/KEGlATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

4

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih (3364.032)

1 Satker

Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada (3364.033)

1 Laporan

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Laporan

yang melaksanakan Pemilukada (3364.034)

Negara, 25 Januari 2016 Komisi Pemilihan Umum

„KjbJiPaten Jembrana cetaris.

AN Drs

Ge

rtiana M

1983031 012


Hal3

fp%—

—«%=

—«i4—4—A—A—'I'*——«i*»=y.==y.==s»»==H=v,=y,==5»,===iv=i4=i»,=y,=y,==j»=3»=v,=j "•i;=i%=v«=4=>'^

i I. A

i I I. I i I. I I. i I.

.V

I J J J J

»DG« I. >,

I I I I I I.

&

H

RJA

J J

TAHUN 2015 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

I

•£

«if

oS

1S

»Jf

<■/

«if

Bj?

».»

oS

eg

e»

oS

qO

pft

»»

>•

o»

S*

j|

PENGUKURAN KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI :KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN

NO.

:2015


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

2

3

4

5

6

I

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan akuntabllltas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU 1

Terlaksananya sistem akuntansi dan peiaporan keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan peiaporan keuangan

12 Laporan

12 Laporan

100%

2


Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu

12 Laporan

12 Laporan

100%

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

100%

penggunaan anggaran

dan valid

3

Terselesalkannya permasalahan pengelolaan keuangan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota

Fasllitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan,Pendistrlbuslan, Pemellharaan dan Inventarisasi Logistik Pemllu 4


:

Persentase jumlah,jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

5

Tersedianya dokumen perencanaan dan Persentase kesesuaian antara Renstra penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan dan Renja K/L dan RKA KL informasi serta hasll monitoring dan evaluasi

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

6


1 Dokumen

1 Dokumen

100%

6 Laporan

6 Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

2 Orang

2 Orang

100%

3 Dokumen

3 Dokumen

100%

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data


7

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja

Pembinaan SDM,Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 8



9



Penyelenggaraan Operasional dan Pemellharaan Perkantoran

(KPU) 10

Meningkatnya akuntabllltas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Pengukuran Kinerja Tahun 2015 KPU Kabupaten Jembrana

Persentase pengadministrasian BMN

KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK

Hall


NO.

1

11

12

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

3

4

5

s



Menlngkatnya kapasitas personil pengelola BMN

lUnIt

lUnIt

100%

Persentase ketepatan dan tertib admlnlstrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

4 Laporan

0

0%

1 Laporan

1 Laporan

100%

12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

100%

13

Menlngkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesual kaidah kearsipan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesual dengan penerapan kaidah kearsipan

14

Menlngkatnya kualltas pelayanan admlnlstrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana admlnlstrasi penunjang kinerja pegawal


Penyelenggaraan Oukungan Sarana dan Prasarana 15

Menlngkatnya pemenuhan peralatan dan fasllltas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelalr/Elektronik Kantor KPU

lUnIt

lUnIt

100%

1 Kasus

1 Kasus

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 ProvlnsI

1 ProvlnsI

100%

50 Orang

SO Orang

100%

100%

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbalkan Proses Polltik

Penylapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesalan Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaltan dengan penyelenggaraan pemllu 16

-

Menlngkatnya kualltas pertlmbangan/oplnl hukum Persentase penylapan bahan kajlan/dukungan untuk dan penyelesalan sengketa hukum pertlmbangan/oplnl hukum dan penyelesalan dengan tepat waktu

17

Menlngkatnya kualltas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan InformasI hukum

18


Menlngkatnya kualltas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan

Persentase ProvlnsI yang

KPU yang sesual dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

RPU

mendapatkan penyuluhan peraturan

Fasilltasi PeiaksanaanTahapan Pemllu Leglslatif, Pemllu Presiden dan Wakil Preslden,Pemllukada, Publlkasi dan SosiallsasI serta Partlsipasi

Masyarakat dan PAW 19

Menlngkatnya kualltas dukungan teknis dalam Pemllu Leglslatif, Pemllu Presiden dan Wakll Presiden serta Pemllu

Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD ProvlnsI dan DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesalkan dalam waktu 5 hah kerja jumlah ProvlnsI dan Kabupaten/Kota yang menglkuti Bimtek Pemllukada

Jumlah keglatan Pendldlkan Pemlllh


1 Aparatur

1 Aparatur

Pemllukada

Pemllukada

1 Satker

1 Satker

100%

Hal2

NO.

1


TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

2

Persentase penyampalan informasi dan publikasi serta sosiallsasi pada

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Pemllu dan Pemilukada


-

Jumlah Anggaran Tahun 2015

:Rp.13.209.961.000( Tiga Betas Milyar Duo Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam

Realisasi Anggaran Tahun 2015

:Rp.8.929.109.152 {Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus

Puluh Satu Ribu Rupiafi)

Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah)

^^êgaTaT-A^^nuari 2016 .t

^ umum

Kabupat

rana

Sekre

ana

1983031 012


3

2

1

NO.

valid

Inventarisasi Logistik Pemllu

Fasilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan,Pendistribuslan, Pemellharaan dan

Kab/Kota

w


Terselesalkannya permasalahan pengelolaan keuangan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada

penggunaan anggaran

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan

Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang


keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan

Pelaksanaan akuntabllltas pengelolaan administrasi keuangan dl Lingkungan Setjen KPU

12 Bulan

Layanan

Layanan

12 Laporan

12 Laporan

12 Bulan

12 Laporan

12 Laporan

100%

100%

100%

%

PROGRAIvl/KEGIATAN

Pemilu

Inventarisasi Sarana dan Prasarana

3366 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan

3355.994 Layanan Perkantoran

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

Pelaporan Keuangan

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi Dan

di Lingkungan Setjen KPU

pengelolaan administrasi keuangan

3355 Pelaksanaan akuntabilitas

KPU

REALISASl

Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Pelaksanaan TugasTeknis Lalnnya KPU


:2015

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan

TAHUN

NAMA/UNITORGANISASI :KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

PENGUKURAN KINERJA

876.471.000

16.787.000

32.825.000

PAGU (Rp)

876.446.427

16.360.900

32.440.600

REALISASl(Rp)

ANGGARAN

Hall

1

100,00

97,46

98,83

%

pengelolaan administrasi SDM


pengelolaan SDM


Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi

Milik Negara KPU Nasional

SIMAK

Persentase pengadministrasian BMN KPU

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang

Perkantoran (KPU)

Penyeienggaraan Operasional dan Pemeiiharaan

Penataan organisasi, pembinaan dan

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan

Kepegawaian

Pembinaan SDM,Pelayanan dan Administrasi

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja


3 Dokumen

2 Orang

1 Laporan

6 Laporan

1 Dokumen

3 Dokumen

2 Orang

1 Laporan

6 Laporan

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

Pemilihan Umum

Pelaksanaan Kegiatan Komisi

Monitoring Dan Supervisi

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

Kepegawaian

Manusia

dan Pengelolaan Sumber Daya

Penataan Organisasi, Pembinaan,

3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara

3360 Penyeienggaraan Operasional dan Pemeiiharaan Perkantoran (KPU)

SDM

3358.003 Layanan Peningkatan Kompetensi

3358.001

Pelayanan dan Administrasi

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia,

3357.018

100% 3357.010

Persentase pemutakhiran data pemilih di

tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

dan prasarana teknologi informasi

kepemiluan

Tersedianya data, informasi dan sarana

3357.001

Dokumen perencanan dan data

100%

Renja K/L dan RKA KL

3377 Pelaksanaan Manajemen

3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

7

PROGRAM/KEGIATAN

Persentase kesesuaian antara Renstra dan 1 Dokumen

100%

6

%

penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta basil monitoring dan evaluasi

1 Dokumen

1 Dokumen

5

REALiSASi

Tersedianya dokumen perencanaan dan

Penaukuran Kineria Tahun 201^ KPIJ Kohiinntp.n Ip.mhrnnn

10

9

8

7

6

5

1 Dokumen

A

TARGET

Perencanaan dan Data

peruntukan logistik Pemilu yang tepat

Persentase jumlah,jenis, alokasi dan

3

INDiKATOR KiNERJA



2

1

4


NO.

19.356.000

2.070.000

2.880.000

7.220.000

52.227.000

27.550.000

10.205.000

8

PAGU (Rp)

15.589.300

480.000

1.440.000

6.725.000

27.758.600

24.360.300

5.310.000

9

REALiSASi(Rp)

ANGGARAN

80,54

23,19

50,00

93,14

53,15

88,42

52,03

10

Meningkatnya pengelolaan dan

dan Perbalkan Proses Polltik

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan DemokrasI

Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilltas perkantoran

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

Aparatur KPU

Sasaran Program Penlngkatan Sarana dan Prasarana

KPU

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelalr/Elektronik Kantor

kinerja pegawal

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana admlnlstrasi penunjang

Meningkatnya kualltas pelayanan admlnlstrasi

kearslpan

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesual dengan penerapan kaldah

lanjut

Persentase ketepatan dan tertib admlnlstrasi pelaksanaan evaluasi tindak

waktu

berdasarkan stock opname dengan tepat

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan aset

INDIKATOR KINERJA

perkantoran

penerapan kearslpan sesual kaldah kearslpan


15

14

13


12

BMN


2


11

1

NO.

lUnIt

Layanan

12 Bulan

1 Laporan

4 Laporan

1 Unit

TARGET

lUnIt

Layanan

12 Bulan

1 Laporan

0

1 Unit

REALISASI

100%

100%

PROGRAM/KEGIATAN

Layanan Perkantoran

Penataan, Pendataan dan Penllalan ArsIp

Polltik

Demokrasi dan Perbalkan Proses

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan

Peralatan dan Fasilltas Perkantoran

dan Prasarana

3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana

Prasarana Aparatur KPU

076.01.02 Program Penlngkatan Sarana dan

3360.994

3360.015

3360.010 Evaluasi Tindak Lanjut Hasll Pemerlksaan Laporan BMN

Opname)

3360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock

3362.997

100%

0%

100%

%

82.700.000

433.185.000

9.754.000

2.550.000

1.950.000

a

PAGU (Rp)

78.969.169

396.052.243

6.444.800

0

1.950.000

9

REALISASI(Rp)

ANGGARAN

10

95,49

91,43

66,07

0,00

100,00

19

18

17

16

2

1

INDIKATOR KINERJA


waktu 5 hari kerja


Pemilu

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapatdiselesaikan dalam

penyuluhan peraturan RPU

Persentase Provinsi yang mendapatkan


Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

dan PAW

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat


Keputusan

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan

informasi hukum

dokumentasi dan

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan

Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk penyelesaian sengketa hukum pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu


NO.


1 Aparatur

50 Orang

1 Provinsi

1 Dokumen

1 Kasus

REALISASI

Pemilukada

50 Orang

1 Provinsi

1 Dokumen

1 Kasus

TARGET

3363.010

100%

100%

100%

3364.006

3364.004

Pemilukada

Bimbingan teknis penyelenggaraan

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pendidikan Pemilih

Penyelenggaraan Pemilu dan

Publikasi/Sosialisasi

Bimbingan Teknis/ Supervisi/

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan

3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada

Hukum

Dokumentasi dan Informasi Produk

Advokasi dan Sengketa Hukum

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

Peraturan KPU, Advokasi,

3363 Penyiapan penyusunan Rancangan

100% 3363.012

100%

%

PROGRAM/KEGIATAN

20.400.000

14.610.000

960.000

1.080.000

1.960.000

PAGU (Rp)

960.000

0

500.000

20.395.500

4.630.000

9

REALISASI(Rp)

ANGGARAN

99,98

31,69

100,00

0,00

25,51

10

%

Realisasi Anggaran Tahun 2015

-


Jumlah Anggaran Tahun 2015

2


-

1

NO.

1 Laporan

1 Laporan

1 Satker

4

TARGET

1 Laporan

1 Laporan

1 Satker

5

REALISASI

100%

100%

100%

6

%

3364.034

3364.033

3364.032

Tahapan Pemilihan

sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

Informasi dan publikasi serta

Pusat pendidikan pemilih

7

PROGRAM/KEGIATAN

13.209.961.000

11.552.799.000

9.650.000

30.772.000

a

NIP. 1963.06t)l 1983031012

Jjrs, LCê Martiana. M.Si

C^ris,

Ha Jembrana

si-ggmilihan Umum

Negara, 25 Januari 2016

8.929.109.152

7.388.246.313

490.000

23.560.000

9

REALISASI(Rp)

ANGGARAN

PAGU (Rp)

; Rp.8.929.109.152(Delapan l\/lilyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan RIbu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah)

; Rp. 13.209.961.000( Tiga Betas Miiyar Duo Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

TOTAL

melaksanakan Pemilukada

Jumlah ProvlnsI dan Kabupaten/Kota yang

Pemilukada

publikasi serta soslallsasi pada Pemllu dan

Persentase penyampalan informasi dan


3

INDIKATOR KINERJA

67,59

63,95

5,08

76,56

10

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658106/2015

DS:3405-4034-0454-7967

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Revisi ke 08

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Tanggal : 11 Desember 2015

3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (076)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Unit Organisasi

: (01)


3. Provinsi

: (22)

BALI

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA : Rp. 13.209.961.000 ( TIGA BELAS MILIAR DUA RATUS SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

1.738.532.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

11.471.429.000

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

11.471.429.000

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN SINGARAJA E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(132) Rp.

6. SBSN PBS 13.209.961.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2015 Satker

DS:3405-4034-0454-7967

: (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Rp.

1.495.030.000

01.3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Rp.

926.083.000

01.3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp.

10.205.000

01.3357


Rp.

86.997.000

01.3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Rp.

4.950.000

01.3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Rp.

466.795.000

02


Rp.

82.700.000

02.3362


Rp.

82.700.000

06


Rp.

11.632.231.000

06.3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp.

4.000.000

06.3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Rp.

11.628.231.000

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2015 IA. INFORMASI KINERJA

DS:3405-4034-0454-7967

Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Kuasa Pengguna Anggaran

: Drs. I Gede Martiana,M.Si

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: I Wayan Herawan Widiasthana,A.Md

Provinsi

: (22)

BALI

Pejabat Penanda Tangan SPM : I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos

Kode/Nama Satker

: (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman : IA. 1

1 Fungsi Sub Fungsi

01

PELAYANAN UMUM

13.209.961.000

01.01

13.209.961.000

076.01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Hasil (Outcome)

01

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKU Program

01

Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)

Kegiatan

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Indikator Kinerja Kegiatan

001

Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU

002

3355.003

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

1,00 Laporan

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

1,00 Laporan

16.787.000

3355.994

Layanan Perkantoran

12,00 BULAN LAYANAN

876.471.000

Kegiatan

3356


001

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja. Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusikan logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP.

2 Program

003 004 005 006 Keluaran (Output)

002 003 004

1.495.030.000

926.083.000

32.825.000

10.205.000


DS:3405-4034-0454-7967





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker


Keluaran (Output)

3356.008

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

Kegiatan

3357



001

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

002

Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

003

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

004 005

Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

006

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

007

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

3357.001

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

1,00 Dokumen

27.550.000

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

1,00 Dokumen

52.227.000

3357.018

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

1,00 Laporan

Kegiatan

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian


001

Prosentase Pengajuan Berkas Persyaratan Administrasi Kepegawaian Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT) Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.

Keluaran (Output)

002 003

1,00 Dokumen

86.997.000

005 006

Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi

007

Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

3358.001

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

1,00 Laporan

3358.003


2,00 Orang

Kegiatan

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)


001

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu.

Keluaran (Output)

002

7.220.000 4.950.000

Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan

004

10.205.000

2.880.000 2.070.000 466.795.000


DS:3405-4034-0454-7967





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker



003

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

004

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan

005 006

Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU. Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU.

007

Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.

008

010

Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement.

011

Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari.

012

Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU.

3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

3,00 DOKUMEN

3360.009

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

1,00 UNIT

1.950.000

3360.010

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

4,00 LAPORAN

2.550.000

3360.015

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

1,00 Laporan

3360.994

Layanan Perkantoran

Program

076.01.02


Hasil (Outcome)

01

Memadainya Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPU

IKU Program

01

Tingkat/ Kesesuaian Kebutuhan Anggota dan Staf KPU Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan Sarana dan Prasarana Serta Kendaraan Operasional Untuk Daerah Pemekaran

Kegiatan

3362



001

Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal

002

Persentasi akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal 'Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional dan belanja modal untuk daerah pemekaran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

009

Keluaran (Output)

003 Keluaran (Output)

3362.997

12,00 BULAN LAYANAN

19.356.000

9.754.000 433.185.000 82.700.000

82.700.000

1,00 Unit

82.700.000


DS:3405-4034-0454-7967





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker


Program

076.01.06


Hasil (Outcome)

01

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

IKU Program

01

Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan).

Kegiatan

3363


001

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

002 003 004 005

11.632.231.000

4.000.000

Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum

3363.010

Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum

1,00 Kasus

1.960.000

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

1,00 Dokumen

1.080.000

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

1,00 Provinsi

Kegiatan

3364


001

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.

Keluaran (Output)

002 003 004

Keluaran (Output)

960.000 11.628.231.000

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

005

Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

006

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

007


008

Jumlah pusat pendidikan pemilih

009

%Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3364.004

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

50,00 Orang

14.610.000


DS:3405-4034-0454-7967





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker

: (658106) KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman : IA. 5 3364.006

Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada

3364.032

Pusat pendidikan pemilih

1,00 Aparatur Pemilukada 1,00 Satker

20.400.000

3364.033

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

1,00 LAPORAN

9.650.000

3364.034

Tahapan Pemilihan

1,00 LAPORAN

11.552.799.000

30.772.000

Jakarta, 14 November 2014 SEKRETARIS JENDERAL

ttd. Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2015

DS:3405-4034-0454-7967

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker

: (658106)

KPU KABUPATEN JEMBRANA Halaman : IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2015

Rp.

13.209.961.000

1. Rupiah Murni

Rp.

1.738.532.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

11.471.429.000

6. SBSN PBS

Rp.

0

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

11.471.429

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1 1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

H KABUPATEN JEMBRANA IDR

11.471.429,00

28U7PTYL IDR 5

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

11.471.429


DS:3405-4034-0454-7967

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

658106

KPU KABUPATEN JEMBRANA

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 3355.003 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 01 RM 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 01 RM 3355.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu 01 RM 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

876.471

12.253.490

80.000

-

-

13.209.961

876.471

618.559

-

-

-

1.495.030

876.471

49.612

-

-

-

926.083

-

32.825

-

-

-

32.825

22 . 02

-

32.825

-

-

-

32.825

132

-

16.787

-

-

-

16.787

22 . 02

-

16.787

-

-

-

16.787

132

876.471

-

-

-

-

876.471

22 . 02

876.471

-

-

-

-

876.471

132

-

10.205

-

-

-

10.205

-

10.205

-

-

-

10.205

22 . 02

-

10.205

-

-

-

10.205

132

-

86.997

-

-

-

86.997


DS:3405-4034-0454-7967



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

3357.001 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan 01 RM 3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 01 RM 3357.018 Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 01 RM 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. 01 RM 3358.003 Layanan peningkatan kompetensi SDM 01 RM 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

27.550

-

-

-

27.550

22 . 02

-

27.550

-

-

-

27.550

132

-

52.227

-

-

-

52.227

22 . 02

-

52.227

-

-

-

52.227

132

-

7.220

-

-

-

7.220

22 . 02

-

7.220

-

-

-

7.220

132

-

4.950

-

-

-

4.950

-

2.880

-

-

-

2.880

22 . 02

-

2.880

-

-

-

2.880

132

-

2.070

-

-

-

2.070

22 . 02

-

2.070

-

-

-

2.070

132

-

466.795

-

-

-

466.795

-

19.356

-

-

-

19.356

22 . 02

-

19.356

-

-

-

19.356

132


DS:3405-4034-0454-7967



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

1.950

-

-

-

1.950

22 . 02

-

1.950

-

-

-

1.950

132

-

2.550

-

-

-

2.550

22 . 02

-

2.550

-

-

-

2.550

132

-

9.754

-

-

-

9.754

22 . 02

-

9.754

-

-

-

9.754

132

-

433.185

-

-

-

433.185

22 . 02

-

433.185

-

-

-

433.185

132

-

2.700

80.000

-

-

82.700

-

2.700

80.000

-

-

82.700

-

2.700

80.000

-

-

82.700

22 . 02

-

2.700

80.000

-

-

82.700

132

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

-

11.632.231

-

-

-

11.632.231

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan

-

4.000

-

-

-

4.000

3360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 01 RM 3360.010 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 01 RM 3360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 01 RM 3360.994 Layanan Perkantoran 01 RM 076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 3362.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM


DS:3405-4034-0454-7967



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

Penyelenggaraan Pemilu 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 01 RM 3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 01 RM 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 01 RM 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 3364.004 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 01 RM 3364.006 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada 01 RM 3364.032 Pusat pendidikan pemilih 01 RM

-

1.960

-

-

-

1.960

22 . 02

-

1.960

-

-

-

1.960

132

-

1.080

-

-

-

1.080

22 . 02

-

1.080

-

-

-

1.080

132

-

960

-

-

-

960

22 . 02

-

960

-

-

-

960

132

-

11.628.231

-

-

-

11.628.231

-

14.610

-

-

-

14.610

22 . 02

-

14.610

-

-

-

14.610

132

-

20.400

-

-

-

20.400

22 . 02

-

20.400

-

-

-

20.400

132

-

30.772

-

-

-

30.772

22 . 02

-

30.772

-

-

-

30.772

132


DS:3405-4034-0454-7967



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN


9

10

8

-

9.650

-

-

-

9.650

22 . 02

-

9.650

-

-

-

9.650

132

-

11.552.799

-

-

-

11.552.799

01 RM

-

81.370

-

-

-

81.370

132

10 HLD

-

11.471.429

-

-

-

11.471.429

132

876.471

12.253.490

80.000

-

-

13.209.961

3364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. 01 RM 3364.034 Tahapan Pemilihan

JUMLAH

22 . 02



28U7PTYL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:3405-4034-0454-7967

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2 658106

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KPU KABUPATEN JEMBRANA 115.408

171.865

268.311

342.106

689.949

894.780

1.451.077

1.409.062

1.548.501

1.523.498

1.727.440

3.067.964

51

BELANJA PEGAWAI

51.186

51.975

56.620

72.046

69.154

106.404

82.827

76.516

103.336

50.748

77.305

78.354

876.471

52

BELANJA BARANG

63.894

117.410

208.435

266.828

617.427

784.224

1.361.362

1.324.602

1.436.109

1.465.518

1.640.743

2.966.938

12.253.490

53

BELANJA MODAL

RENCANA PENARIKAN DANA

13.209.961

328

2.480

3.256

3.232

3.368

4.152

6.888

7.944

9.056

7.232

9.392

22.672

80.000

51.642

52.987

58.396

74.765

72.012

109.579

88.339

81.879

109.151

56.682

83.948

86.703

926.083

51.186

51.975

56.620

72.046

69.154

106.404

82.827

76.516

103.336

50.748

77.305

78.354

876.471

456

1.012

1.776

2.719

2.858

3.175

5.512

5.363

5.815

5.934

6.643

8.349

49.612

94

208

365

559

588

653

1.134

1.103

1.196

1.221

1.366

1.718

10.205

52 BELANJA BARANG

94

208

365

559

588

653

1.134

1.103

1.196

1.221

1.366

1.718

10.205

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

800

1.775

3.114

4.767

5.011

5.568

9.665

9.404

10.196

10.405

11.649

14.643

86.997

52 BELANJA BARANG

800

1.775

3.114

4.767

5.011

5.568

9.665

9.404

10.196

10.405

11.649

14.643

86.997

46

101

177

271

285

317

550

535

580

592

663

833

4.950

46

101

177

271

285

317

550

535

580

592

663

833

4.950

4.295

9.523

16.711

25.580

26.887

29.875

51.861

50.461

54.708

55.829

62.504

78.561

466.795

4.295

9.523

16.711

25.580

26.887

29.875

51.861

50.461

54.708

55.829

62.504

78.561

466.795

353

2.535

3.353

3.380

3.524

4.325

7.188

8.236

9.372

7.555

9.754

23.125

82.700

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 52 BELANJA BARANG 076.01.02.3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:3405-4034-0454-7967

Halaman : III. 2 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

KODE

JANUARI 1

2

3 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 52 BELANJA BARANG 076.01.06.3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 52 BELANJA BARANG

4

FEBRUARI

MARET

5

6

APRIL

MEI

7

JUNI

8

JULI

9

10

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

11

12

13

14

15

16

25

55

97

148

156

173

300

292

316

323

362

453

2.700

328

2.480

3.256

3.232

3.368

4.152

6.888

7.944

9.056

7.232

9.392

22.672

80.000

37

82

143

219

230

256

444

432

469

478

536

674

4.000

37

82

143

219

230

256

444

432

469

478

536

674

4.000

58.141

104.654

186.052

232.565

581.412

744.207

1.291.896

1.257.012

1.362.829

1.390.736

1.557.020

2.861.707

11.628.231

58.141

104.654

186.052

232.565

581.412

744.207

1.291.896

1.257.012

1.362.829

1.390.736

1.557.020

2.861.707

11.628.231



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658106/2015 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [076]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [22]

BALI

Kode dan Nama Satker

: [658106] KPU KABUPATEN JEMBRANA

KODE

DS:3405-4034-0454-7967

Halaman : IV. 1

URAIAN

(dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN



Jalan Udayana No. 40 Negara-Bali Telepon (0365) Fax. (0365) 43731

Recommend Documents