PEMBANGUNAN JALAN TOL BALI MANDARA I Gusti Agung Made Budhi Arsa (NIM 24012317) e-mail :
[email protected] |
[email protected] Makalah disampaikan untuk Matakuliah SP6111 Teori-teori Pembangunan Program Studi Pembangunan SAPPK ITB Januari 2014 ABSTRAK Jalan merupakan media transportasi darat yang utama dalam infrastruktur pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan rakyat umumnya didahului dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Pembangunan jalan tol di Bali merupakan suatu upaya untuk mendukung masterplan program percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Merupakan jalan bebas hambatan pertama di pulau Bali, pembangunan infrastruktur ini menarik untuk dibuat dalam sebuah makalah dengan menggunakan landasan teori pembangunan transport and development. Akan terlihat bagaimana suatu pembangunan sarana transportasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui minat investasi khususnya di sektor pariwisata yang menjadi andalan bagi pulau dewata ini.
1. Pendahuluan Definisi jalan tol dapat diartikan sebagai suatu jalan alternatif bebas hambatan, yang berbayar sesuai dengan tarifnya, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Tercatat di Badan Pusat Statistik Nasional, panjang jalan nasional yang mencapai 38.570 km dan panjang jalan secara keseluruhan di Indonesia adalah 496.607 km pada tahun 2010 bukan merupakan suatu pencapaian yang dapat dibanggakan melainkan seharusnya menjadi suatu koreksi bagi bangsa ini. Mengingat luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km2 yang mana merupakan negara terluas di Asia Tenggara justru memiliki jalan terpendek di ASEAN. Terwujudnya salah satu mega proyek jalan tol Bali Mandara di pulau Bali tidak terlepas karena usaha dan kerja keras pemerintah daerah dan pusat yang telah bekerja sama dengan baik dalam rangka merealisasikan MP3EI di sektor pariwisata Jika ditinjau lebih detail lagi, MP3EI terbagi menjadi 6 koridor, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Papua-Maluku dengan 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Terlihat bahwa rencana pembangunan ekonomi nusantara disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayahnya. Keberhasilan Indonesia lolos dari krisis ekonomi global di tahun 2008 sepertinya menambah motivasi republik ini untuk lebih cepat merealisasikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI pada tanggal 27 Mei 2011 lalu.
Gambar 1 : Pembagian Koridor dan Program Utama dalam MP3EI (sumber: situs Indonesian Investments)
2. Teori Transport and Development Dalam sebuah negara, penyediaan transportasi sangat penting karena menjadi infrastruktur dasar dalam pembangunannya. Jika digolongkan berdasarkan GDP, terdapat 2 kelompok besar yang cukup signifikan dalam penyediaan transportasi, yaitu negara maju dengan level penyediaan transportasi yang baik dan negara yang lebih miskin dengan rendahnya level penyediaan transportasi. Level penyediaan transportasi tidak hanya dilihat dari panjang jalan yang telah dibangun, akan tetapi faktor pemeliharaannya juga menjadi kunci penting. Transportasi memang merupakan elemen esensial dalam pembangunan, tapi transportasi tidak selalu menjamin pembangunan. Melalui kegiatan preservasi, perbaikan transportasi dapat dengan mudah digunakan untuk mengangkut barang dan orang dalam volume yang lebih besar dan jarak yang lebih jauh dengan biaya murah. Dengan menyediakan kemudahan dalam mobilitas dan aksesibilitas, perbaikan transportasi secara potensi mampu mengembangkan kesempatan ekonomi dan sosial tapi mungkin tidak mampu diikuti oleh individu atau komunitas yang tidak dapat memanfaatkannya. Tabel dibawah memperlihatkan bagaimana dampak transportasi terhadap perekonomian. Market consequences 1.For users of transport Vehicle size, character Transport operating cost Cost of time Financial position of transport firms Reliability, speed of transport Commodities that can be carried Freight flows – volumes, directions Passenger flows – numbers, directions Improved distribution channels Commodity price changes 2.For non-users in zone of influence of transport facility Changes in cost of public services Changes in value of land Changes in value of crops/natural resources Changes in rural land use Changes in urban land use 3.Wider regional/national impact New patterns of investment Changed employment opportunity Changed income levels/distribution Changed balance/term of trade Spread of money economy Changing patterns of public finance taxation, revenue, expenditure
Extra-market consequences Tourism Recreational amenity Improved safety Integration Improved information
Impact on community/region well-being Sequent occupancies - intensification Emergence of entrepreneurial capacity
Changing pattern of internal/external linkage Change relative significance of settlement Demographic changes – migration, structure
Tabel 1 : Dampak transportasi terhadap perekonomian (sumber: The Companion to Development Studies)
Selain bermanfaat untuk pembangunan, penyediaan transportasi ternyata juga dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah : Land value meningkat drastis, perbedaannya cukup signifikan jika dibanding dengan daerah dengan infrastruktur transportasi yang kurang Populasi meningkat akibat terjadi perpindahan penduduk sebagai dampak ketimpangan kondisi ekonomi suatu daerah dengan daerah lain.
Permasalahan lingkungan hidup, pengembangan transportasi akan selalu diikuti oleh pembangunan infrastruktur lainnya seperti gedung, pabrik, pemukiman dan kawasan komersial akan berdampak pada tingginya polusi dan berkurangnya daerah hijau. Oleh sebab itu maka dibutuhkan perencanaan yang baik dalam penyediaan transportasi. Adapun pertimbangan dalam membuat rencana pengembangan transportasi diantaranya adalah : When : pemilihan waktu yang tepat untuk mengembangkan sarana transportasi Which : penentuan lokasi pengembangan transportasi yang strategis dan berpotensi. What : menentukan teknologi yang digunakan Who : pengambil keputusan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya 3. Studi Kasus Menjadi jalan bebas hambatan pertama di pulau Bali, tol Bali Mandara sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2009. Berbagai pernyataan dan pertanyaan bermunculan meragukan pembangunan jalan tol ini. Beberapa diantaranya adalah pertanyaan mengenai penting atau tidaknya jalan tol dibangun di Bali, sistem pendaan yang terlalu membebani APBD, hingga teknologi yang akan digunakan terkait adanya permasalahan mengenai adat istiadat masyarkat setempat. Kondisi ragam adat dan budaya masyarakat Bali yang sangat konservatif menjadi isu yang sangat menjadi pertimbangan pemilihan jenis konstruksi bangunan jalan tol yang harus dipilih oleh pemerintah dan kontraktor. Keterbatasan dana APBD juga turut menunda realisasi pelaksanaannya pada saat itu. Salah satu kesepakatan APEC ke-24 di Rusia pada bulan September 2012 lalu adalah akselerasi investasi infrastuktur adalah strategi penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik. Namun seperti kesepakatan itu tidak berlaku secara langsung pada pembangunan jalan tol Bali Mandara ini. Tidak adanya minat investor dalam pembangunan infrastruktur ini sebagai pendukung pariwisata mendorong adanya konsorsium BUMN, mengingat tidak dimungkinkannya penggunaan APBN dalam pembangunan jalan tol ini. Jasa Marga sebagai BUMN yang bergerak di bidang jalan tol tentunya punya porsi kepemilikan yang lebih dibanding BUMN lain sebagai kontraktor yang ikut andil dalam sinergi BUMN ini. Proyek yang menelan dana sebesar 2.5 Triliun Rupiah ini pun memiliki susunan kepemilikan sebagai berikut, Jasa Marga sebesar 60%, PT Pelindo III sebesar 20%, PT Angkasa Pura I sebesar 10%, PT Wijaya Karya Tbk (Wika) sebesar 5%, PT Adhi Karya Tbk sebesar 2%, PT Hutama Karya Tbk sebesar 2%, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali sebesar 1%. Dengan tarif tol sebesar Rp. 10.000 untuk golongan I (sedan, jip, pickup/truk kecil dan minibus) dan Rp. 4.000 untuk golongan VI (kendaraan bermotor roda dua) dirasa sedikit lebih mahal jika dibandingkan beberapa jalan tol di pulau jawa yang memiliki panjang lebih dari 12.7 km ini. Menelan total biaya 2.5 triliun rupiah, mega proyek jalan Bali Mandara ini mampu diselesaikan dalam jangka waktu 14 bulan dan dinyatakan resmi digunakan pada tanggal 23 September 2013 oleh Presiden Indonesia ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono.
Gambar 2 : Peta Jalan Tol Bali Mandara (sumber: dokumen Badan Pembinaan Jalan Tol 2013)
Selain untuk mendukung program pemerintah pusat tujuan utama lainnya dari pembangunan jalan tol ini adalah untuk menguraikan kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar menuju titik-titik penting di daerah kota Denpasar, yaitu akses menuju bandara internasional Ngurah Rai dan pelabuhan Tanjung Benoa yang merupakan pintu masuk menuju pulau Bali (Gambar 2). Data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dibawah memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan mobilitas keluar dan masuk penumpang yang menggunakan jasa penerbangan melalui bandara ngurah rai meningkat setiap tahunnya. Begitu juga terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Pulau Bali khususnya kota Denpasar terus meningkat setiap tahunnya.
Tabel 2 : Data jumlah penerbangan dan penumpang keluar dan masuk Pulau Bali
Gambar 3 : Data statistik jumlah kendaraan bermotor di Bali
4. Analisa Teori Terhadap Studi Kasus 4.1 Perencanaan Transportasi Merupakan salah satu pencapaian yang patut mendapat apresiasi mengingat momentum penyelesaian proyeknya dapat menyesuaikan dengan beberapa event besar dunia yang dilaksanakan di pulau dewata ini seperti Miss World, APEC SUMMIT 2013 dan Bali Democracy Forum ke-6. Proyek pembangunan jalan tol ini juga merupakan proyek tercepat sepanjang sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia. Durasi 14 bulan, dimulai pada bulan Juni 2012 dan selesai pada bulan Agustus 2013, dapat dilaksanakan karena tidak adanya pembebasan lahan masyarkat yang digunakan untuk pembangunan ini. Ide pemilihan jalur laut sebagai tempat pembangunan jalan tol ini juga merupakan suatu gagasan yang cukup cemerlang, selain meminimalisir biaya pembebasan lahan yang sangat mahal juga merupakan suatu seni keindahan tersendiri. Permasalahan lingkungan yang terkait dengan biota laut dan hutan mangrove juga dapat diselesaikan dengan baik. Adanya Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 1545/04-B/HK/2011 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan tol Nusa Dua-Benoa, mendorong kontraktor untuk menggunakan bahan-bahan konstruksi yang ramah lingkungan, diantaranya dengan membangun jalan kerja di sepanjang trase jalan tol, yang terbuat timbunan batu kapur, atau limestone dimana sifat batuan sedimen limestone yang terdiri dari kalsium carbonate atau mineral calcite berasal dari organisme laut, sehingga pembuatan jalan kerja menggunakan batu kapur ini tidak mengganggu habitat dan biota laut. Setelah konstruksi selesai, timbunan batu kapur tersebut akan dikeruk kembali sehingga tidak akan membendung atau mengganggu arus air laut yang melewati sela-sela tiang pancang jalan tol tersebut.Penanaman seribu pohon mangrove pun dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013 disekitar bundaran Ngurah Rai. Benturan terhadap isu adat istiadat masyarkat Bali secara paralel dapat dihindari. Perencanaan dalam pembangunan jalan tol ini sepertinya sudah memperhatikan kaidah dalam teori transport and development karena hampir setiap faktor yang terlibat didalamnya menjadi perhatian dalam menentukan keputusannya. Berikut sedikit ilustrasinya : When : jalan tol ini sebenarnya sudah mulai diwacanakan sejak tahun 2004, dimana pada saat ini berbagai kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat terealisasinya mega proyek ini. Sehingga di tahun 2009 sepertinya pemerintah provinsi bali ikut ambil bagian ketika pemerintah pusat sedang mengatur kebijakan percepatan ekonomi atau yang dikenal dengan MP3EI. Perencanaan teknis terus dilakukan hingga tahun 2012 realisasi pembangunannya terlaksana. Which : pemilihan jalan bypass ngurah rai dan simpang dewa ruci sebagai tempat pembangunan jalan tol bukan tidak beralasan. Selain rencana pengembangan bandara internasionalnya, akses di ruas jalan ini sangat padat. Lalu lintas menuju dan dari arah bandara, pelabuhan alternatif benoa dan spot pariwisata sanur dan nusa dua merupakan prioritas utama pemprov Bali untuk mengurangi kemacetan. What : pembangunan jalan tol diatas laut ini merupakan keputusan yang efektif mengingat secara teknis pembangunan jalan tol layang sangat tidak dimungkinkan dilaksanakan di pulau dewata ini karena terbentur adat istiadat masyarakat setempat. Selain itu juga, keputasan itu mampu menghemat anggaran untuk pembebasan lahan yang cukup signifikan. Who : pemprov bali yang terkendala oleh pendanaan karena tidak mendapat dukungan dari APBN tetap dapat merealisasikan proyek ini setelah melakukan kerjasama melalui konsorsium BUMN yang sebagaian besar memang bergerak dibidang konstruksi bangunan dan jasa jalan tol. Adanya pertimbangan jumlah pengendara sepeda motor yang cukup banyak membuat keputusan untuk menyediakan jalur tol khusus kendaraan bermotor roda dua. Diharapkan dengan hadirnya jalan tol baru ini, aktifitas pariwisata di pulau Bali tidak terhambat oleh kondisi lalu lintas yang padat. 4.2 Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Salah satu literatur mengenai teori pembangunan yang bersumber dari The Eddington Transport Study disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan seharusnya mampu memberikan nilai lebih diantaranya adalah : 1. Improved bussiness efficiency Distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini terbukti benar adanya ketika dilakukan wawancara singkat terhadap pelaku usaha bisnis yang mendukung industri pariwisata.
Salah seorang distributor bahan makanan mengatakan bahwa “uang mungkin lebih mudah didapat, tapi waktu tidak dapat dibeli dengan uang”. Dengan adanya jalan tol ini, proses distribusi barang menjadi lebih cepat. Bahan bakar yang dihabiskan selama menunggu kemacetan dapat dialihkan untuk membayar tarif tol. Kejenuhan supir akibat menunggu lalu lintas lancar yang berdampak pada kondisi fisik pun dapat diminimalisasi sehingga produktifitasnya meningkat. CV. Mitra Jaya melalui pemiliknya mengakui bahwa sebelum dibangun tol proses distribusi barang untuk wilayah nusa dua dan sekitarnya maksmimal hanya mampu dilakukan 2 kali dalam sehari, namun saat ini bisa mencapai 4 hingga 5 kali dalam sehari. 2. Investment and inovation Menarik minat investor untuk berinventasi dan berinovasi. Reklamasi daratan memang bukan merupakan hal yang baru di Bali, akan tetapi untuk dapat mereklamasi pulau dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Merangkul investor merupakan solusi terbaik untuk melaksanakannya.Setelah dibangunnya jalan tol Bali Mandara ini, PT. TWDI berniat melakukan investasi besar untuk mereklamasi tanjung benoa. Peta rencana lokasi reklamasi ini terlihat pada gambar dibawah : Keterangan : 1. Bandara Internasional Ngurah Rai 2. Pelabuhan Benoa 3. Pulau Serangan (sudah direklamasi) 4. Rencana Pulau Baru (reklamasi Tanjung Benoa) 5. Teluk Benoa
Gambar 4 : Peta rencana reklamasi Tanjung Benoa Bali (sumber : http://nakbalibelog.wordpress.com)
Rencana reklamasi ini selain merupakan dampak dari beberapa pembangunan yang ada lainnya, seperti pengembangan bandara ngurah rai yang hampir bersamaan dengan pembangunan jalan tol ini, juga berpengaruh terhadap pembangunan wilayah provinsi Bali secara keselurahan. Hal ini sesuai dengan teori transport and development yang menyebutkan bahwa jika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana transportasi dilakukan dengan baik, maka akan muncul suatu pembangunan yang berkelanjutan lainnya. Gambar dibawah memberikan ilustrasi mengenai siklus dampak pembangunan yang terjadi terkait dengan pembangunan jalan tol ini. Rencana Reklamasi Tanjung Benoa Pengembangan Bandara Ngurah-Rai
Pembangunan Jalan Tol Bali
Development
Gambar 5 : Dampak simultan pembangunan jalan tol Bali Mandara
4.3 Dampak Pembangunan Jalan Tol 4.3.1 Dampak Positif Esensi pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang. Berupaya sebagai awal pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata, pembangunan jalan tol harus memiliki dampak positif yang dapat dirasakan saat ini sehingga membawa suasana kondusif dalam perkembangannya. Beberapa dampak positif pada pembangunan jalan tol dibawah sesuai dengan tabel dampak pembangunan yang dituliskan diatas, diantaranya adalah : Penyerapan sekitar 3000 tenaga kerja pada saat proses pembangunannya Keuntungan bagi industri/pelaku usaha konstruksi bangunan Mengurai kemacetan (waktu tempuh sebelumnya 1-2 jam menjadi hanya 15 menit) Menjadi acuan awal rencana pembangunan jalan tol lainnya (Jalan Tol Kuta-SokaSeririt) Sinergi BUMN mencerminkan pembangunan tidak terhambat oleh pendanaan Memberi nilai lebih sebagai kota tujuan wisata (landmark baru Pulau Bali) 4.3.2 Dampak Negatif Selain dampak positif yang dapat dirasakan, terdapat beberapa dampak negatif juga yang bermuncul sebagai efek samping dari perkembangan suatu wilayah. Berikut beberapa dampak negatif yang timbul akibat pembangunan jalan tol ini : Potensi kapatalisme tinggi, bertentangan dengan adat budaya Budaya masyarakat setempat yang terancam keberlangsungannya adalah sistem penghormatan seseorang berdasarkan kasta. Adanya kapitalisme yang muncul, jika tidak dikendalikan menyebabkan penghormatan terhadap seseorang dinilai dari harta yang dimilikinya. Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa strata tertinggi yang ada dalam sistem sosial kasta di Bali adalah pemimpin upacara adat (kaum Brahmana). Jika penghormatan terhadap pemimpin memudar, tidak menutup kemungkinan adat istiadat masyarakat setempat perlahan-lahan memundar dan hilang. Tarif tol yang relatif tinggi akibat investasi tidak berasal dari APBN murni Tidak adanya subsidi dari pemerintah membuat investor menginginkan keuntungan yang maksimal dalam proses bisnisnya. Jumlah kendaraan pribadi meningkat Peningkatan kemudahan untuk mengakses daerah yang ingin dijangkau membuat setiap orang memiliki tuntunan lebih, diantaranya kenyamanan yang bisa diperoleh dengan memiliki kendaraan pribadi. Memicu terjadinya urbanisasi yang tinggi Merupakan dampak regional/nasional akibat kesenjangan yang muncul yang disebabkan kurangnya pemerataan pembangunan. 4.4 Solusi Dampak Negatif Idealisme pembangunan yang sempurna memang sulit untuk diraih, akan tetapi yang memungkinkan adalah mengurangi dampak negatif yang muncul ataupun melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan dampak negatif yang muncul di masa mendatang. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan dampak negatif yang ada : Penetapan relugasi yang ketat terhadap investasi di bidang pariwisata Selain untuk melindungi usaha menegah dan kecil lokal, penetapan regulasi investasi di bidang pariwisata juga dirasa penting untuk menjaga suasana kondusif budaya yang ada. Investasi asing tidak semata-mata hanya berdampak ekonomi saja, aspek sosial juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyetujuinya. Pembatasan jumlah kendaraan dengan peraturan daerah
Adanya peraturan mengenai batas tahun minimal kendaraan yang diperbolehkan masuk ke pulau Bali merupakan tindakan awal yang cukup baik dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali. Pengembangan transportasi umum Pemerintah provinsi harusnya belajar dari beberapa wilayah lainnya di nusantara, seperti Jakarta dan sekitarnya yang sudah mulai mengembangkan transportasi umum yang memadai selain pengembangan pembangunan jalan yang kurang lagi efektif untuk dilakukan karena keterbatasan lahan. Peningkatan kualitas public services dari return values investment Dalam teori transport and development disebutkan bahwa beberapa hal yang sering dikorbankan oleh pembangunan infrastruktur transportasi adalah public services. Pemerintah daerah yang berfokus menyediakan alokasi pendapatan wilayahnya hanya untuk infrastruktur fisik sering melupakan kesejahteraan masyarakatnya diluar dari dampak langsung terhadap pembangunan tersebut. Seharusnya terdapat beberapa persen dari nilai balik investasi untuk menyelenggarakan program yang menguntungkan rakyat kecil, seperti bebas biaya sekolah hingga tingkat perguruan tinggi bagi mereka yang berprestasi tetapi secara ekonomi tidak memadai ataupun bebas biaya pengobatan untuk mereka yang telah lanjut usia.
5. Kesimpulan Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara merupakan program pemerintah daerah untuk mendukung program MP3EI di sektor pariwisata dengan pembenahan transportasi darat. Pembangunan jalan tol Bali Mandara menjadi awal pembangunan transportasi modern di pulau Bali. Hal tersebut terbukti melalui adanya masterplan pembangunan jalan tol lainnya yang menghubungkan Bali wilayah selatan dengan bali wilayah barat dan utara. Dampak positif di sektor ekonomi dapat dirasakan langsung dengan pembangunan ini. Kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan jalan tol ini. Teori transport and development yang digunakan hampir dapat mengungkap semua paradigm yang ada akan tetapi tidak semua sesuai pada studi kasus ini, dampak negatif kenaikan harga lahan tidak terjadi secara signifikan karena pembangunan jalan tol dilakukan diatas laut merupakan salah satunya. Terealisasinya proyek jalan tol ini membuktikan bahwa jika aktor-aktor yang terkait didalamnya mampu bersinergi dengan baik, maka pembiayaan dana proyek bukan merupakan isu yang menjadi jalan buntu terciptanya pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan lebih jauh lagi akan mendorong banyak dampak positif serta mengurangi permasalahan sosial yang biasa muncul di masyarakat. Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik Nasional (2013), Data Statistik Panjang Jalan di Indonesia, http://www.bps.go.id Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2013), Data Statistik Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penerbangan Pesawat dan Penumpang, http://bali.bps.go.id Budhi Arsa, I Gusti Agung Made (2013), Reklamasi Tanjung Benoa, Paper Tugas Ujian Akhir Semester Matakuliah Etika Pembangunan, Program Studi Pembangunan SAPPK ITB. Desai, Vandana and Potter, Robert B. (2002). The Companion to Development Studies. United States of America: Oxford University Press Inc. Indonesian-Investments (2013), Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development, http://www.indonesianinvestment.com Mary, Siti Rakhma, MP3EI, Mendorong Pertumbuhan dengan Mempercepat Kehancuran, Program Hukum dan Resolusi Konflik HuMa The Eddington Transport Study (2006). The Case for Action : Sir Rod Eddington’s Advice to Government, Norwich: St. Clements House