Contoh Proposal Permohonan Bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Written By Indonesia Berkarya on Saturday, February 7, 2015 | Saturday, February 07, 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KECAMATAN RAROWATU DESA WATU KALANGKARI Jalan : Watu Kalangkari No…..Telp………..
Nomor
: 050/01/……/I/2012
Kepada
Lampiran
: 1 (satu) Rangkap
Perihal
: Permohonan untuk mendapatkan
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan
Propinsi Sulawesi Tenggara Di –
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Kendari
Berdasarkan kondisi wilayah yang terisolir, serta penduduk yang sangat miskin ditambah dengan infrastruktur perdesaan yang memadai atau sangat terbatas, maka kami Pemerintah Desa Watu Kalangkari serta seluruh masyarakat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara kiranya dapat memeberikan bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) karena program tersebut kami sangat mengharapkan dan butuhkan, agar kami dapat setara dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Bombana. Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan :
Peta Desa
Data Potensi
RPJMDes
Foto Nol Selanjutnya kami laporkan Desa Watu Kalangkari Kec. Rarowatu Kab. Bombana selama ini masih sangat minim bantuan dari Pemerintah Kabupaten, minim bantuan dari Pemerintah Propinsi, minim bantuan dari Pemerintah Pusat. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak, kiranya sudilah untuk direalisasikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.
Peda Tanggal, 13 Januari 2012 KEPALA DESA WATU KALANGKARI
M. ALI THAYEB Tembusan disampaikan kepada Yth, 1.
Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2.
Bupati Bombana di Rumbia;
3.
Ketua DPRD Kab. Bombana di Rumbia;
4.
Camat Rarowatu di Taubonto;
5.
Arsip.
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA KECAMATAN RAROWATU DESA WATU KALANGKARI Jalan : Watu Kalangkari No…..Telp……….. KEPALA DESA WATU KALANGKARI KECAMATAN RAROWATU KABUPATEN BOMBANA PERATURAN DESA WATU KALANGKARI NOMOR : 003 / WK/I/2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WATU KALANGKARI
Menimbang
a.:
Bahwa dalam rangka RPJM-Des perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaanpembangunan desa.
b.
Bahwa untuk menetapkan RPJM-Des sebagaimana dimaksud huruf “a” diperlukan adanya peraturan desa.
c.
Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa
d.
Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan Petunjuk Teknis.
1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penata Lembaga Kemasyarakatan.
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Kader Pemberdayaan Masyarakat.
Mengingat
3. : 4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA WATU KALANGKARI MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH DESA (RPJM-DES)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah daerah adalah pemerintah desa watu kalangkari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Watu Kalangkari.
2.
Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
3.
Peraturan desa adalah semua peraturan yang oleh kepala desa dan BPD
4.
Keputusan Kepala Desa adalah semua Keptusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5.
Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program satuan perangkat desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayah, disertai dengan wilayah kerja.
6.
Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM-Des yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendataan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa. Rencana kerja dan pendataan serta prakiraan mau, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
7.
Lembaga pemberdayaan masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya di singkat LKMD/LPM adalah lembaga yang berbentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam pemberdayaan masyarakat.
8.
Kader Pemberdayaan masyarakat / Lembaga Ketahanan yang selanjutnya di singkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakan masyarakat dan pembangunan partisiasif.
9.
Profil Desa Adalah gambaran daya menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar Keluraga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN MENETAPKAN RPJM-DES Pasal 2 1. 2.
Rencana RPJM-DES dapat diajukan Pemerintah Desa Dalam menyusun rencana RPJM-DES Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang diwadahi oleh LPM/BPD
3.
Rancangan RPJM-DES yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM / BPD, PKK Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan sebagainya.
4.
Setelahmenerima rancangan RPJM-Des, pemerintah Desa melaksanakan Musrembang Desa untuk mendegarkan penjelasan Kepala Desa Tentang perencanaan Pembangunan Desa.
5.
Jika Rancangan RPJM-Des berasal dari pemerintah desa, maka pemerintah desa mengundang LPM/BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrembang-Desa membahas RPJM-DES.
6.
Setelah melakukan Musrembang desa sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dan (5), maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah serta LPM / BPD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atau rancangan RPJM-DES yang dituangkan dalam peraturan desa.
7.
Setelah mendapat persetujuan pemerintah Desa sebagaimana dmaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-DES, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala mngundangkannya dalam lembaga Desa.
BAB III
Urusan yanag ditunjuk
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DES
Pasal 3
1.
Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, pada anggotanya untuk mengambil keputusan yang di koordinir oleh LPM / BPD atau sebutan lainya dalam forum Musrembang-Desa
2.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Forum Musrembang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasar musyawarah dan mufakat.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4
Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-DES ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa Pasal 5 Peraturan Desa tentang RPJM-Des ini mulai berlaku pada saat di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintah pengundangan peraturan desa ini dengan menetapkannya dalam lembaran desa. Ditetapkan di : Watu Kalangkari Pada Tanggal : 13 Januari 2012 Kepala Desa,
M. ALI THAYEB
Diundangkan di Desa Watu Kalangkari Pada tanggal 13 Januari 2012 Ketua LPM
H AM I D
DATA POTENSI DESA WATU KALANGKARI KECAMATAN RAROWATU KABUPATEN BOMBANA
I.
Luas Wilayah
II.
Batas Wilayah
: 15.50 Km
-
Sebelah Timur
: Kelurahan Lameroro Kec. Rumbia
-
SebalahSelatan
: Kawasan Hutan /Air Terjun (Sumber air PDAM)
-
Sebelah Barat
: Desa Ladumpi
-
Sebelah Utara
: Desa Lantowonua Kec. Rarowatu Utara
III.
Jumlah Kepala Keluarga
: 124
-
Jumlah Jiwa
: 324 Jiwa
-
Jumlah Laki-Laki
: 124 Jiwa
-
Jumlah Perempuan
: 200 Jiwa
IV.
Potensi Kelembagaan dan Pemerintah
-
Kepala Desa
: 1 Orang
-
Aparat Desa
: 11 Orang
-
BPD
: 5 Orang
-
LPM
: 12 Orang
V.
Potensi Sarana dan Prasarana -
Panjang Jalan
-
Panjang Jalan Swadaya
VI.
Mata Pencaharian Pokok
: 2,500 m : 800 m
-
Petani
: 104 org
-
PNS
: 31 org
-
TNI
:-
-
Polri
: 7 org
-
Buruh Tani
: 28 org
-
Pengrajin
: 5 org
-
Pedagang
VII.
Peternak
: 11 org : 22 org
Kesehatan
-
Paramedis
: 1 org
-
Dukun Reatif
: 1 org
-
Bidan Desa
: 1 org
VIII. Prasarana Pendidikan -
TK
: 1 Unit
-
SD
: 1 Unit
-
SMP
:-
-
SMA
:-
IX.
Prasarana Ibadah
-
Mesjid
: 1 Unit Kepala Desa, M. ALI THAYEB
Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 3 years ago by admin 0
Pembangunan Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sebagian besar warga di desa yang bermata pencaharian sebagai petani mengeluhkan hasil panen mereka yang tidak maksimal. Warga merasa, hal itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang cara bercocok tanam yang baik serta minimnya tenaga penyuluh pertanian yang mendampingi petani. Warga juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena distribusinya yang terbatas dan tidak merata. Karena minimnya hasil garapan mereka, sebagian petani memilih beralih pekerjaan menjadi pekerja bangunan, penarik ojek, kuli pasar, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang yang berbondong-bondong ke kota untuk mengadu peruntungan dengan menjadi pekerja rumah tangga, kuli bangunan atau berdagang. Sementara, lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian selama ini, mereka garapkan ke petani lain atau dianggurkan begitu saja. Untuk itu perlu pembangunan yang merata termasuk di desadesa. Berikut Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN I. PENDAHULUAN A. Latar belakang Pembangunan nasional dewasa ini dengan lebih menitik beratkan pada pembangunan sector petanian dan perkebunan yang memang terbukti tangguh melawan derasnya arus krisis moneter beberapa tahun lalu perlu untuk sesegra mungkin dilaksanakan dengan terencana dan terpadu dengan melibatkan semua unsur stake holder yang terkait. Untuk melaksanakan pembangunan pedesaan hal tersebut diantisipasi dengan system perencanaan pembangunan botton up dengan memulai perencanaan pembangunan tersebut dari kalangan masyarakat Desa dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) pada tingkat Desa yang selanjutnya berjenjang hingga keperencanaan pembangunan nasional. Yang menjadi masalah dalam pembangunan pedesaan akhir-akhir ini adalah penajaman pendekatan kawasan dalam pembangunan ekonomi .hingga akses masyarakat luas pelaku-pelaku ekonomi dan industri dengan petani menjadi semakin mudah , murah dan memadai dengan penyediaan sekian banyak infrastruktur berupa jalan , jembatan dan saluran irigasi dan berbagai kebutuhan masyarakat desa yang fital dan mendukung system perekonomian yang berkembang didesa – desa sehingga upaya aktualisasi
potensi-potensi ekonomi yang ada dipedesaan dapat tercapai dan termanfaatkan dengan baik dan bijak oleh masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai upaya aktualisasi potensi-potensi ekonomi masyarakat desa yang mengarah pada penajaman pendekatan kawasan dalam pembangunan ekonomi pedesaan maka penyediaan dan pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan dan jembatan serta bangunan irigasi desa sangatlah diperlukan. Hal tersebut sangat terasa khususnya di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Yang luas wilayahnya belum seimbang dengan ketersediaan ruas-ruas jalan penghubung dari satu wilayah kewilayah lain lainnya sehingga kemudahan untuk mengakses lahan-lahan pertanian dan pekebunan masih mengalami kesulitan. Dengan penyedian infrakstruktur jalan dan jembatan diwilayah Desa Duampanua Kecamatan Anreapi diharapkan dapat menjadi solusi pendekatan kawasan pembangunan dan pengembangan sentra – sentra pertumbuhan baru sehingga diharapkan jugA Sangat Mendukung Bagi Peningkatan produksi hasil pertanian yang pada akhirnya akan memberi nilai tambah bagi pertumbunhan ekonomi nasional yang signifikan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dari Kegiatan pembangunan infrastruktur pedesan ini antara lain berupa: · Berkembangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan asset-Aset ekonomi rakyat dalam skala usaha sebagai basis kemandirian · Lebih efisien dan lebih produktifnya kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat petani tanaman pangan dan perkebunan sebagai basis keunggulan daya saing diera perdagangan bebas · Terciptanya lebih banyak peluang kerja bagi penigkatan kesejahteran dan keadilan social yang merata bagi seluruh rakyat untuk memperkokoh keutuhan bangsa dan ketahanan nasional. 2. Tujuan Tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan ini antara lain berupa: · Mengaktualkan potensi-potensi ekonomi masyarakat khususnya petani tanaman pangan dan perkebungan dengan pembangunan ruas-ruas jalan dan jembatan dikawasan pertanian dan perkebunan. · Menyediakan infrastruktur perhubungan berupa jalan dan jembatan untuk memudahkan akses para pelaku ekonomi dan industri khususnya agro industri dangan sentra-sentra produksi yang ada diberbagai wilayah pedesaan di Kecamatan Anreapi Kab.Polewali Mandar. · Pengembangan sentra-sentra produksi baru yang memang masih memungkinkan dengan mempermudah akses kewilayah yang diprioritaskan. II. RENCANA KEGIATAN Untuk mewujudkan hal yang menjadi ide dasar ini , maka dalam perencanaan yang terpadu kami menyusun rencana kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baik perkerasan jalan maupun pengaspalan jalan dalam lingkungan desa yang sebelumnya sudah ada namun kondisinya belum memadai dan layak untuk digunakan dengan baik yang menyebar diwilayah Desa Duampanua Kecamantan Anreapi Kab.Polewali Mandar sebagaimna rincian dibawah ini : 1. Perintisan dan erkerasan jalan Sepanjang 4.500 Meter
2. Pembangunan saluran irigasi sepanjang 1000 meter 3. Pengaspalan Lapen sepanjang 3.500 meter 4. Pembangunan jembatan beton 1 (satu) Unit III. PENUTUP Dengan pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan desa dan pembangunan jembatan diwilayah Desa Duamanua Kec.Anreapi Kab.Polewali Mandar sebagaimana yang direncanakana ini , diharapkan dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk upaya perluasan sentra – sentra pertumbunhan baru dan penajaman pendekatan kawasan produksi pertanian dan perkebunan diwilayah ini. Untuk itu dengan perhatian dan dukungan setiap stake holder yang terkait sangat diperlukan dengan lebih banyak penyediaan anggaran untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tersebut sehingga upaya aktualisasi potensi-potensi ekonomi pedesaan dapat tercapai sehingga nantinya dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karenanya dengan proposal ini diharapkan dapat mewujudkan rencana dari pemerintah Desa Duampanua Kecamatan Anreapi kab.Polewali Mandar dengan memanfaatkan dana dari pemerintah Pusat untuk menjadikan wilayah Kecamatan ini sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan yang maju dan berdaya saing yang kuat. Duampanua,05 Juni 2011 Kepala Desa Duampanua AMIRULLAH ISMAIL.SPdI
Nomor : 630/2139/25/2010 Kota Mungkid,
11 Nopember 2010
Lampira n : Perihal : Permohonan Bantuan Bronjong Akibat Bencana Gunung Merapi. Kepada : Yth. Kepala SNVT Pengendalian Lahar Gunung Merapi Jl. Magelang Km. 4 Yogyakarta Dengan hormat, Dari hasil pengecekan lapangan pada Tanggal 10 Nopember 2010, dasar sungai Pabelan di wilayah Desa Progowati Kecamatan Mungkid dan Kali Lamat Desa Muntilan Kec. Muntilan mengalami degradasi dasar sungai sedalam + 4 sampai 5 m akibat turunnya lahar dingin Gunung Merapi. Dampak dari tergerusnya dasar sungai Pabelan jembatan Kali Pabelan pada ruas jalan MendutTanjung Japuan terancam dan rawan untuk dilalui kendaraan karena abutment kedua jembatan sudah di atas dasar sungai (foto terlampir). Penanganan awal dari Pemerintah Kabupaten Magelang sementara ini menutup jembatan agar tidak dilalui kendaraan roda empat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk penanganan sementara kami rencanakan pengaman / groundshield jembatan, pengaman tebing saluran Daerah Irigasi. Srowol Areal 64 Ha dan penahan tebing Kali Lamat untuk pengaman Gedung RSUD Muntilan dengan konstruksi dari bronjong dan mengingat keterbatasan dana dan waktu karena memprioritaskan pengungsi untuk itu kami mengajukan permohonan bantuan tersebut di atas dengan biaya sebagai berikut : 1. Bidang Bina Marga, Pengaman Jembatan /Groundshield Kali Pabelan Ds. Adikarto Kec. Muntilan 2. Bidang Pengairan Penahan Tebing pengaman Saluran DI. Srowol
pada Kali Pabelan Ds. Progowati Kec. Mungkid 3. Bidang Cipta Karya, Pengaman Tebing Kali Lamat untuk pengaman gedung RSUD Muntilan Desa Muntilan Kec. Muntilan Rp. 1.013.785.000 Rp. 1.088.757.000 Rp.
211.768.000
JUMLAH TOTAL Rp. 2.314.310.000 Demikian atas perhatian dan diterimanya permohonan ini, disampaikan terima kasih. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang Ir. HARYONO YAHMO Pembina Utama Muda 19570601 199002 1 001 Tembusan : disampaikan Kepada Yth. 1. Menteri Pekerjaan Umum 2. Dirjen SDA 3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMABANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN I. PENDAHULUAN A.
Latar belakang Pembangunan nasional dewasa ini dengan lebih menitik beratkan pada pembangunan sector petanian dan perkebunan yang memang terbukti tangguh melawan derasnya arus krisis moneter beberapa tahun lalu perlu untuk sesegra mungkin dilaksanakan dengan terencana dan terpadu dengan melibatkan semua unsur stake holder yang terkait. Untuk melaksanakan pembangunan pedesaan hal tersebut diantisipasi dengan system
perencanaan
pembangunan
pembangunan
botton
up
dengan
memulai
perencanaan
tersebut dari kalangan masyarakat Desa dalam bentuk musyawarah
rencana pembangunan (Musrembang) pada tingkat Desa yang selanjutnya berjenjang hingga keperencanaan pembangunan nasional. Yang menjadi masalah dalam pembangunan pedesaan akhir-akhir ini adalah penajaman pendekatan kawasan dalam pembangunan ekonomi .hingga akses masyarakat luas pelaku-pelaku ekonomi dan industri dengan petani menjadi semakin mudah , murah dan memadai dengan penyediaan sekian banyak infrastruktur berupa jalan , jembatan dan saluran irigasi dan berbagai kebutuhan masyarakat desa yang fital dan mendukung system perekonomian yang berkembang didesa - desa sehingga upaya aktualisasi potensi-potensi ekonomi yang ada dipedesaan dapat tercapai dan termanfaatkan dengan baik dan bijak oleh masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai upaya aktualisasi potensi-potensi ekonomi masyarakat desa yang mengarah pada penajaman pendekatan kawasan dalam pembangunan ekonomi pedesaan maka penyediaan dan pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan dan jembatan serta bangunan irigasi desa sangatlah diperlukan. Hal tersebut sangat terasa khususnya di Desa Duampanua Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Yang luas wilayahnya belum seimbang dengan ketersediaan ruas-ruas jalan penghubung dari satu wilayah kewilayah lain lainnya sehingga kemudahan untuk mengakses lahan-lahan pertanian dan pekebunan masih mengalami kesulitan. Dengan penyedian infrakstruktur jalan dan jembatan diwilayah Desa Duampanua Kecamatan Anreapi diharapkan dapat menjadi solusi pendekatan kawasan pembangunan dan pengembangan sentra - sentra pertumbuhan baru sehingga diharapkan jugA Sangat Mendukung Bagi Peningkatan produksi hasil pertanian yang pada akhirnya akan memberi nilai tambah bagi pertumbunhan ekonomi nasional yang signifikan. B.
Maksud dan Tujuan
1.
Maksud dari Kegiatan pembangunan infrastruktur pedesan ini antara lain berupa: Berkembangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan asset-Aset ekonomi rakyat dalam skala usaha sebagai basis kemandirian
Lebih efisien dan lebih produktifnya kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat petani tanaman pangan dan perkebunan
sebagai basis keunggulan daya saing diera
perdagangan bebas Terciptanya lebih banyak peluang kerja bagi penigkatan kesejahteran dan keadilan social yang merata bagi seluruh rakyat untuk memperkokoh keutuhan bangsa dan ketahanan nasional.
2.
Tujuan Tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan ini antara lain berupa: Mengaktualkan potensi-potensi ekonomi masyarakat khususnya petani tanaman pangan dan perkebungan dengan pembangunan ruas-ruas jalan dan jembatan dikawasan pertanian
dan perkebunan. Menyediakan infrastruktur perhubungan berupa jalan dan jembatan untuk memudahkan akses para pelaku ekonomi dan industri khususnya agro industri dangan sentra-sentra produksi yang ada diberbagai wilayah pedesaan di Kecamatan Anreapi Kab.Polewali
Mandar. Pengembangan sentra-sentra produksi baru yang memang masih memungkinkan dengan mempermudah akses kewilayah yang diprioritaskan.
II.
RENCANA KEGIATAN Untuk mewujudkan hal yang menjadi ide dasar ini , maka dalam perencanaan yang terpadu kami menyusun rencana kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baik perkerasan jalan maupun pengaspalan jalan dalam lingkungan desa yang sebelumnya sudah ada namun kondisinya belum memadai dan layak untuk digunakan dengan baik yang menyebar diwilayah Desa Duampanua Kecamantan Anreapi Kab.Polewali Mandar sebagaimna rincian dibawah ini :
III.
1.
Perintisan dan erkerasan jalan Sepanjang 4.500 Meter
2.
Pembangunan saluran irigasi sepanjang 1000 meter
3.
Pengaspalan Lapen sepanjang 3.500 meter
4.
Pembangunan jembatan beton 1 (satu) Unit PENUTUP Dengan pembangunan infrastruktur perhubungan berupa jalan desa dan pembangunan jembatan diwilayah Desa Duamanua Kec.Anreapi Kab.Polewali Mandar sebagaimana yang direncanakana ini , diharapkan dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk upaya perluasan sentra - sentra pertumbunhan baru dan penajaman pendekatan kawasan produksi pertanian dan perkebunan diwilayah ini. Untuk itu dengan perhatian dan dukungan setiap stake holder yang terkait sangat diperlukan dengan lebih banyak penyediaan anggaran untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tersebut sehingga upaya aktualisasi potensi-potensi ekonomi pedesaan dapat
tercapai sehingga nantinya dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karenanya dengan proposal ini diharapkan dapat mewujudkan rencana dari pemerintah
Desa
Duampanua
Kecamatan
Anreapi
kab.Polewali
Mandar
dengan
memanfaatkan dana dari pemerintah Pusat untuk menjadikan wilayah Kecamatan ini sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan yang maju dan berdaya saing yang kuat. Duampanua,05 Juni 2011 Kepala Desa Duampanua
AMIRULLAH ISMAIL.SPdI
