PERJANJIAN KINERJA REVIEW BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

REVIEW

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI TELP : 0361- 9009257

Kode Pos 80351

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mangupura, 16 Pebruari2015 Pihak Kedua, Bupati Badung

Pihak Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda. NIP. 19600304 198503 1 013.

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana Strategis (Renstra) Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung pada tahun 2015. Diharapkan

Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

B.

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : A. Tugas Pokok dan Fungsi : 1. Menyusun program/rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desaberdasarkan

perundang-undangan yang berlaku;

kebutuhan

sesuai

dengan

peraturan

2. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; 3. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku; 4. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas; 5. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 6. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya; 7. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan

karier; 8. Mengawasi

pelaksanaan

tugas

Kesekretariatan,

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Ketahanan Masyarakat dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan; 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 10. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku; 11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. B. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Badung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Badung antara lain adalah sebagai berikut: a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari: -Sub.Bag Program. -Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian. -Sub.Bag Keuangan. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: -Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat. -Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari : -Sub.Bid .Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan. -Sub.Bid Kelembagaan Desa dan Kelurahan. e. Bidang Ketahanan Masyarakat Terdiri dari: -Sub.Bid.Pengembangan SDM Desa/Kelurahan. -Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan. f. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari: -Sub.Bid Pembinaan Desa /Kelurahan. -Sub.Bid Unit Kerja Daerah Pembangunan. Tujuan Penetapan Kinerja a.

Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

b.

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c.

Untuk menilai keberhasilan organisasi.

BAB II PENETAPAN KINERJA

A.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional

adalah

satu

kesatuan

tatacara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Badung Tahun 2010 s/d 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan pembangunan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah.

Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang

diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. SASARAN STRATEGISRPJMD : 1.

Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat dimana sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM masyarakat Badung;

2.

Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber usaha produktif secara terbuka;

3.

Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan.

B.

RENCANA STRATEGIS 2.1. VISI DAN MISI

Visi

Badan

Pemerdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif“. Visi tersebut mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Misi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan

yang

berkwalitas. 2. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat. 3. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan. 2.2. TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah : 1. Terwujudnya

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan

yang

berkwalitas; 2. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi

dan keswadayaan

masyarakat; 3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai kebutuhan masyarakat;

Indikator tujuan : 1. Persentase

tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban

APBDes; 2. Meningkatnya

persentase partisipasi

lembaga

desa (BPD, LPM dan KPM)

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; 3. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan; 4. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kwalitas aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan; 2. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan; 3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan; 4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). C.

Indikator Kinerja Utama dan Program Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2015. Indikator kinerja masing – masing sasaran

tersebut

merupakan

indikator

kinerja

utama

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Indikator

Kinerja

Utama

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel 1.Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Target

1.

Meningkatnya kwalitas

--Persentase tertibnya peren-

aparatur

Pemerintahan

75%

canaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Desa/Kelurahan. 2.

Meningkatnya kwalitas kelembagaanPemeri ntahan Desa/Kel

-Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

60%

Meningkatnya 3.

partisipasi

dan -Prosentase swadaya murni

keswadayaan masyarakat

80 %

Masyarakat dalam membangun dalam

Desa/Kelurahan

membangun Desa/Kelurahan

Meningkatnya 4.

pengelolaan sumber - Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi daya alam dan Tepat Guna (TTG). pendayagunaan Teknologi

20%

Tepat

Guna (TTG).

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2015

terdiri dari 5 (lima) program

18 ( delapan belas )

kegiatan.Program yang mendukung indikator kinerja sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. 3. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan. 4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi. 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

D.

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran


Kabupaten

Badung memiliki 5 (lima) program prioritas yang didukung oleh 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam

pelaksanaan

kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa kabupaten Badung tahun 2015 sebesar Rp 4.691.868.225,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun 2015.

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tansparan akuntabel dan berorientasi pada hasil.Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Perjanjian

Kinerja

SKPD

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran : 2015

1

SASARAN Meningkatnya Aparatur pemerintahan Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kel.

1

2 2

Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

1 2

3 4

INDIKATOR SASARAN Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa; Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.

5 3

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

1

4

Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa

1

5

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

2 1

2 3

6 7 8

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG

4 1

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

80% 46 Desa 46 Desa

46 Desa 80% 90%

PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base berbasis IT. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyara-katan yang telah mengikuti Bimtek.

80% 46 Desa 46 Desa 100%

26% Juara I

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.

80%

1

Persentase pasar yang dikelola dengan baik.

90%

1

Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

29 kelompok

2 9

TARGET 80%

1

57 kelompok 100%

Jumlah Anggaran Th. 2015 : Rp. 4.691.868.225,00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 628.465.400,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 317.650.000,00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 107.400.000,00 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp. 68.354.300,00 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Rp. 1.609.568.600,00 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 1.672.777.950,00

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Bupati Badung


Rp. Rp.

170.229.875,00 117.422.100,00

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIS PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

1)

1

2

3

PENANGGUNG JAWAB TUJUAN

(2)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya pelayanan administrasi umum

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti

Berfungsinya barang Persentase barang milik daerah dengan milik daerah yang baik dipelihara dengan baik Meningkatnya Persentase sarana dan meningkatnya prasarana aparatur kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas Meningkatnya Jumlah usulan Pelayanan kenaikan pangkat administrasi yang diajukan tepat Kepegawaian waktu Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Meningkatnya Persentase disiplin pegawai kehadiran Pegawai di Kantor Meningkatnya Nilai Akuntabilitas implementasi Kinerja akuntabilitas kinerja Jumlah dokumen SKPD perencanaan yang dikirim tepat waktu Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem e-Sakip Kabupaten Badung Tepat waktu Meningkatnya Nilai SKM kepuasan terhadap Pelayanan SKPD

100%

KET SEKRETARIS

ESELON IV

(6)

(7)

(8)

Kasubag Umum/Kepeg

Non

100%

Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

100%

Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

4 orang

Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

1 orang

Kasubag Umum/Kepeg

Non IKU

80,78%

Kasubag Umum/Kepeg

Nn IKU

70

Kasubag Program

Non IKU

4

Kasubag Program

Non IKU

9

Kasubag Program Kasubag Program

Non IKU Non IKU

Sebagai 14ension14r pada bidang yang melaksanakan pelayanan

Non IKU

4

70

IKU

NO

1)

8

PENANGGUNG JAWAB TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3)

(4)

(5)

(2)

Tercipatanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Persentase temuan Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

NO

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1 1

2

3

2

KET SEKRETARIS

ESELON IV

(6)

(7)

(8)

100%

Kasubag Keuangan

Non IKU

0

Kasubag Keuangan

Non IKU

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV. BADUNG BALI 4 5 6

JUMLAH 7

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:

APBD

10.900.000

APBD

38.750.000

APBD

169.450.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan kantor

0 Pemeliharaan gedung kantor

APBD

2.500.000

3

Pemeliharaan rutin/berkala

APBD

75.450.000

APBD

20.500.000

APBD

11.000.000

APBD

20.000.000

APBD

2.000.000

APBD

20.000.000

APBD

16.332.000

APBD

16.112.000

APBD

100.000.00

kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan kantor Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

0

Penyediaan dekorasi

APBD

5.000.000

Penyediaan bahan bakar

APBD

220.320.00

kendaraan Penyediaan upacara

0 APBD

23.300.000

APBD

14.993.000

Penyediaan alat tulis kantor

APBD

25.000.000

Pelaksanaan upakara

APBD

30.000.000

keagamaan Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah

penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat

4

5

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diselesaikan H-5 dari waktu yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Jumlah usulan 17ension yang diajukan tepat waktu

6

Persentase kehadirtan pegwai di kantor

7

Nilai akuntabilitas kinerja

8

Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu

9

0

11

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

APBD

6.000.000

Pemerintah (SAKIP) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan:

APBD

86.400.000

APBD

5.000.000,

Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke system e-SAKIP Kab.Badung tepat waktu Survey kepuasanmasyarakat Nilai SKM

00

12

Persentase capaian realisasi keuangan,pengelola an program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan:

APBD

1.Pelayanan jasa administrasi

00

Keuangan 2.Penyediaan jasa pegawai

APBD

121.207.40

tidak

0

Tetap

13

Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/Eksternal yang ditindak lanjuti

14

Tersusunya Renja Penyusunan dokumen RKA tepat waktu perencanaan SKPD(RENJA RKA)

NO

3.301.000,

APBD

10.000.000

Jumlahanggaran

PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda NIP. 19600304 198503 1 013

1.068.508.4 000 !Syntax Mangupura, 23 AprilError, 2015 ) PihakPertama Sekretaris, !Syntax Error, )

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. Pembina TK.I NIP. 19610830 199003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BAG KEUANGAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

1)

1

(2)

(3)

(6)

(7)

100 %

Tercipatanya tata 1.Persentase capaian kelola keuangan

realisasi keuangan

yang efektif,

pengelolaan

efisien dan

program/Kegiatan tepat

akuntabel

waktu sesuai dengan anggaran kas

2.Persentase

temuan

Hasil

Pemeriksaan internal/eksternal

11 laporan

yang ditindaklanjuti

NO

INDIKATOR

1

1.Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

2

(5)

(4)

PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV. BADUNG BALI

JUMLAH

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: 1.Pelayanan jasa

APBD

3.301.000

APBD

121.207.400

administrasi keuangan 2.Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Persentase temuan Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah anggaran

124.508.400

Mangupura, 23 April 2015

Pihak Kedua, Sekretaris,

Pihak Pertama Kepala Sub.Bid.Keuangan


Ni Wayan Siki, SH.M.Si. Pembina NIP. 19641231 198503 2 087

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BAG PROGRAM PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatnya implementasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja

70

PENANGGUNG JAWAB (6)

KET

(7)

Non IKU

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

O

1

(7)

4

perencanaan yang dikirim

Jumlah laporan yang dikirim

9

tepat waktu Jumlah pelaksanaan input

4

data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

2

3

Nilai Akuntabilitas Kinerja

2

Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu

4

KET

tepat waktu

1

3

Jumlah dokumen

akuntabilitas kinerja SKPD


SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV. BADUNG BALI 4 5 6

JUMLAH 7

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja

APBD

6.000.000

Instansi Pemerintah (SAKIP)

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu

Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: Penyusunanlaporancapai ankinerjadanikhtisarreal isasikinerja SKPD

APBD

86.400.000

5

Nilai SKM Tepat waktu

Survey

APBD

5.000.000

kepuasanmasyarakat

97.400.000

Jumlahanggaran

Mangupura, 23 April 2015 PihakKedua Sekretaris,

PihakPertama Kasubag Program


I Putu Gede Suka Arsana, SH. Penata TK.I NIP. 19620823 199009 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(2)

(1)

1

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya

Persentase Surat masuk

100%

pelayanan

yang ditindaklanjuti

(6)

(7)

Non IKU

administrasi umum 2

Berfungsinya barang

Persentase barang

milik daerah dengan

milik daerah yang

baik

dipelihara dengan

100%

Non IKU

100%

Non IKU

4 orang

Non IKU

1 Orang

Non IKU

80,78%

Non IKU

baik 3

Meningkatnya sarana

Persentase

dan prasarana

meningkatnya kualitas

aparatur

sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

4

Meningkatnya

1.Jumlah usulan

Pelayanan

kenaikan pangkat

administrasi

yang diajukan

Kepegawaian

tepat waktu 2.Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu

5

Meningkatnya disiplin

Persentase kehadiran

pegawai

Pegawai di Kantor

O

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1)

(2)

(3)

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV. BADUNG BALI (4)

(5)

(6)

KET

(7)

O

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1)

(2)

(3)

1

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

2

3


APBD

Program Pelayanan

(5)

(6)

KET

(7)

100%

APBD

Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan jasa

10.900.000,0

pemeliharaan dan

0

perizinan kendaraan dinas/ operasional Program Peningkatan

APBD

Sarana dan Prasarana Kegiatan : Pengadaan perlengkapan

38.750.000

kantor Pengadaan peralatan

APBD

169.450.000

APBD

2.500.000

APBD

75.450.000

APBD

20.500.000

APBD

11.000.000

kantor Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan kantor Persentase peningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

Program Pelayanan

APBD

Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

20.000.000

O

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1)

(2)

(3)

4


(5)

(6)

KET

(7)

air dan listrik Penyediaan komponen

APBD

2.000.000

APBD

20.000.000

APBD

16.332.000

APBD

16.112.000

APBD

100.000.000

Penyediaan dekorasi

APBD

5.000.000

Penyediaan bahan bakar

APBD

220.320.000

APBD

23.300.000

APBD

14.993.000

APBD

25.000.000

APBD

30.000.000

Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

kendaraan Penyediaan upacara keagamaan Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat Jumlah usulan

O

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1)

(2)

(3)

5

6


(5)

(6)

KET

(7)

kenaikan Pangkat yang diajukan tepat waktu Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Persentase kehadiran Pegawai di Kantor

Mangupura, 23 April 2015 PihakKedua Sekretaris,

PihakPertama Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian


I Gusti Ayu Candrawati, SE. Penata TK.I NIP. 19621116 1986022 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG KETAHANAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET.

5

6

TH 2015

1

2

o.

1

1

4

Meningkatnya 1.Jumlah kelompok binaan keterampilan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) masyarakat melalui yang produknya dipamerkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 2.Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

29 KLP

IKU

57 Klp

IKU

Tersalurkannya Raskin Persentase penyaluran Raskin (tepat sasaran, tepat kepada masyarakat jumlah, tepat harga, berpenghasilan rendah tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

100%

IKU

SUMBER ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

2

3

Jumlah kelompok Program Peningkatan binaan Teknologi Partisipasi Masyarakat Tepat Guna (TTG) yang dalam Membangun Desa produiknya Kegiatan: dipamerkan - Gelar Teknologi Tepat

APBD KABUPATEN BADUNG

APBD PROV. BALI

APBN

4

5

6

JUMLAH

7

143.021.600

143.021.600

21.808.800,00

21.808.800

Guna Tingkat Nasional - Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan

2

3

Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Kegiatan: - Monev peningkatan

13.364.900

13.364.900

lingkungan pedesaan melalui unit pengelola sarana/kelompok pemakai sarana (UPS-KPS)

Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Monitoring Raskin di Kab. Badung

Jumlah anggaran

170.229.875

170.229.875

348.425.175

348.425.175

Mangupura, 23 Pebruari 2015 Pihak Kedua Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

Pihak Pertama Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Ida Bagus Putu Darmawijaya, S.S. Pembina NIP. 19680207 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BIDANG PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

N0

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 Terwujudnya pemanfaata n sumber daya alam dengan menggunaka n TTG

o.

1

1. Jumlah kelompok Meningkatnya binaan Teknologi Tepat keterampilan kelompok Guna (TTG) yang masyarakat melalui produiknya dipamerkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)


29 klp

KET

(7) IKU

SUMBER ANGGARAN INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN


APBD PROV. BALI

APBN

JUMLAH

Jumlah hasl binaan Program Peningkatan kelompok Teknologi Partisipasi Masyarakat Tepat Guna (TTG) dalam membangun Desa yang dipamerkan Kegiatan: - Gelar Teknologi Tepat Guna Tk.Nasional

143.021.600,00

143.021.600

- Pelatihan TP-PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3PKK) Desa Binaan

21.808.800,00

21.808.800

Jumlah anggaran

164.830.400

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kel


Drs. Kadek Sudita.M.Si. Pembina NIP. 19671229 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KEL. PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

57 Klp

IKU

9883

IKU

1

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan TTG

Meningkatnya ketrampilan kelompok masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

2

Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard PEDUM kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Tersalurkannya Raskin Jumlah RTS-PM (tepat sasaran, tepat Raskin jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

o.

1

INDIKATOR - Jumlah kelompok masyarakat yang sudah memiliki sarana dan prasarana air bersih dengan TTG

PROGRAM / KEGIATAN Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Kegiatan: - Monev peningkatan lingkungan pedesaan melalui unit pengelola sarana/kelompok pemakai sarana

(UPS-KPS)


13.364.900

JUMLAH

13.364.900

2

Jumlah RTS-PM Raskin

Program: Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial. Kegiatan: - Monitoring raskin di Kab.Badung

170.229.875

Jumlah anggaran

170.229.875

183.594.775

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kel


Drs. Made Krishnamurti.M.Si. Pembina NIP. 19610527 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TH 2015

1

1

2

3

2

3

4

KET.

5

6

Meningkatnya aparatur Pemerintahan Desa dan Kel.yang mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan

80 %

IKU

2.Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek administrasi managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan

80%

IKU

Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes

1.Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa

100 %

IKU

2.Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa 3.Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa

46 Desa

IKU

46 Desa

IKU

4.Persentase Desa yang menyampaikan dokumen APBDes tepat waktu

80%

IKU

5.Persentase Desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes 1.Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Desa

90%

IKU

46 Desa

IKU

46 Desa

IKU

80%

IKU

Terlaksananya tindak lanjut peraturan Desa

2.Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Desa

4

PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.

Persentase Lembaga Desa dan lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek

No

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV BADUNG . BALI 4

5

6

JUMLAH 7

1

Persentase aparatur Desa/Kel. yang

mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: 1.Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak dan Restribusi Daerah

2

Persentase aparatur Program Peningkatan Desa/Kel. yang mengikuti Kapasitas Aparatur Bimtek administrasi Pemerintahan Desa managemen Kegiatan: Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.Pembinaan/Monitoring

42.833.700

42.833.700

1.176.541.40

1.176.541.400

0

pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kab.Badung 2.Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 3 4

25.031.000

25.031.000

237.709.200

237.709.200

Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa

5

Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa

6

Persentase Desa yang menyampaikan dokumen APBDes tepat waktu

7

Persentase Desa yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes

8

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan: -Kajian naskah akademis untuk Ranperda terkait pengaturan Desa

9

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Desa

10 Persentase Lembaga Desa dan lembaga Kemsayarakatan yang telah mengikuti Bimtek

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: - Bimtek peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa,Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di Kab.Badung

127.452.800

127.452.800

Jumlah anggaran 1.609.568.100

Mangupura, 23 Pebruari 2015 Pihak Kedua Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

Pihak Pertama Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

I Nyoman Yoseph Sridana, SH.M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19620803 198503 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya peran Lembaga Desa,Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel

NO

1

TUJUAN

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kel.

Jumlah anggota BPD,LPM dan KPM yang mengikuti Bimtek

262 Orang

IKU

SUMBER ANGGARAN INDIKATOR Jumlah anggota BPD,LPM dan KPM yang mengikuti Bimtek

PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: Bimtek peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa,Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di Kab.Badung


APBD PROV BALI

APBN

127.452.80

JUMLAH

127.452.800

0

Jumlah anggaran

365.162.000

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel


I Wayan Somaribawa.SSTP.M.Si. Penata Tk.I NIP. 19610527 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BIDANG APARATUR DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

O

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik

Meningkatnya aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kel.

Jumlah Desa yang dibina dan dimonitor arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak dan Restribusi Daerah

46 Desa

IKU

Jumlah perbekel yang dibina,dipilih dan dilantik

8 Desa

IKU

3 Naskah

IKU

o.

1

2

Terlaksananya tindak Jumlah Kajian naskah akademis lanjut peraturan Desa untuk Ranperda terkait pengaturan Desa

INDIKATOR Jumlah Desa yang dibina dan dimonitor arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak dan Restribusi Daerah

Jumlah perbekel yang dibina,dipilih dan dilantik

PROGRAM / KEGIATAN


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: 42.833.700 -Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak dan Restribusi Daerah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: 1.176.541.400 1.Pembinaan/Monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kab.Badung 25.031.000 2.Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

JUMLAH

42.833.700

1.176.541.400

25.031.000

3

Jumlah Kajian naskah akademis untuk Ranperda terkait pengaturan Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan:

237.709.200

237.709.200

-Kajian naskah akademis untuk Ranperda terkait pengaturan Desa

Jumlah anggaran

1.244.406.100

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel


Ida Bagus Putu Yudara.SH. Penata Tk.I NIP. 19621231 1992031161

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

(1)

SASARAN STRATEGIS

INDIKAT0R KINERJA

(2)

(3)

TH 2015

1

Meningkatnya -Persentase pelayanan kepada Desa/Kelurahan masyarakat yang telah memiliki website dan data base berbasis IT

2

Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa

3

4

o.

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

KET

(6)

80 %

IKU

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa

5 Desa

IKU

-Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

80 %

IKU

Persentase swadaya murni Masyarakat dalam pembangunan Desa

80%

IKU

SUMBER ANGGARAN INDIKATOR Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT

PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: -Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tk.Kabupaten


22.865.900,00

APBD APBN PROV . BALI

JUMLAH

22.865.900

2

3

Jumlah Desa yang Program Peningkatan memiliki Partisipasi Masyarakat Keputusan Kepala dalam Membangun Desa Desa Kegiatan: 1.Penetapan dan Penegasan Batas Desa -Juara I Lomba Program Peningkatan Desa/Kelurahan Partisipasi Masyarakat Tingkat Provinsi dalam Membangun Desa Kegiatan: 1.Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan 2.Lomba Desa/Kelurahan Persentase 1.Pembinaan Bulan Bhakti swadaya murni Gotong Royong dalam masyarakat dalam Membangun Desa pembangunan 2.Penilaian Pelaksanaan Desa. Bulan Bhakti Gotong Royong Terbaik 3. Lomba 10 Program Pokok PKK 4.Jambore Kader PKK 5.Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa

381.318.250,0 0

71.381100

71.381.100

318.584.100

318.584.100

6.883.600,00

6.883.600

32.918.600,00

32.918.600

82.632.400,00

82.632.400

132.842.100

132.842.100

53.537.800,00

53.537.800

Jumlah anggaran

Pihak Kedua, KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan DesaKabupatenBadung


381.318.250

1.102.963.850

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung

Drs. I G A K Suryanegara,M.Si. Pembina NIP. 19670811 198902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.PEMBINAAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

O

1)

1

2

TUJUAN

(2)

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4)

Meningkatnya pelayanan masyarakat

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.

Meningkatnya peran Juara I Lomba Lembaga Desa dan Desa/Kelurahan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Provinsi dalam pembangunan Desa/Kel.

kepada

Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa

INDIKATOR

1

Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina terkait penyusunan profil Desa

TARGET PENANGGUNG

KET

JAWAB


NO

2

SASARAN STRATEGIS

-Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina terkait penyusunan profil Desa Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa

Persentase swadaya murni Masyarakat dalam pembangunan Desa

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: -Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten

Jumlah Desa yang Program Peningkatan memiliki Keputusan Partisipasi Masyarakat Kepala Desa dalam Membangun Desa Kegiatan: - Pembinaan pemekaran Br. Dinas/lingkungan

di Kabupaten Badung

(5) 62 Desa/Kel

(6)

(7) IKU

46 Desa

JuaraI Tk.Prov.

IKU

80%

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATE PROV N .BALI BADUNG

JUMLAH

22.865.900

22.865.900

5.488.400

5.488.400

3

4

Juara I Lomba Program Peningkatan Desa/Kelurahan Partisipasi Masyarakat Tingkat Provinsi dalam Membangun Desa Kegiatan: . 1.Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan 2.Lomba Desa/Kelurahan

71.381.100

71.381.100

318.584.100

318.584.100

Persentase Program Peningkatan swadaya murni Partisipasi Masyarakat masyarakat dalam dalam Membangun Desa pembangunan Desa Kegiatan: 1.Jambore Kader PKK

132.842.100

132.842.100

82.632.400

82.632.400

2. Lomba 10 Program Pokok PKK Jumlah anggaran

633.794.000

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel


Ni Nyoman Sri Harwati, SE. Penata Tk.I NIP. 19610313 1990032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA SUB.BID.UNIT KERJA DAERAH PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG NO

No

1

2

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

1


2

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakata n dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.

INDIKATOR

TARGET TH 2015

PENANGGUN G JAWAB

KE T

(4)

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Jumlah Desa yang telah memiliki penetapan Batas Desa

5 Desa

IKU

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa

80 %

IKU

.

PROGRAM / KEGIATAN

Jumlah Desa yang Program Peningkatan telah memiliki Partisipasi Masyarakat penetapan batas dalam Membangun Desa Desa Kegiatan: -Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Persentase Program Peningkatan swadaya murni Partisipasi Masyarakat masyarakat dalam dalam Membangun pembangunan Desa Desa Kegiatan:

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV BADUNG BALI

381.318.250,0

JUMLAH

381.318.250

0

6.883.600,00

6.883.600

1.Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa 2.Penilaian Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terbaik

32.918.600,00

32.918.600

3.Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa

53.537.800,00

53.537.800

Jumlah anggaran

474.658.250

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung


Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan Desa/Kel

Ida Ayu Putri Astuti.SH Penata Tk.I NIP. 19650724 1992032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG KET

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

TARGET TH 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa)yang terbentuk Persentase pasar yang dikelola dengan baik

100%

IKU

100%

IKU

90 %

IKU

NO

No . 1

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

Persentase 1.Program kehadiran Pengembangan Lembaga Desa Lembaga Ekonomi dan Lembaga Pedesaan Kemasyarakatan Kegiatan: 1. Monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan berkelanjutan Musrembang Desa

SUMBER ANGGARAN APBD APBN PROV BALI


JUMLAH

12.387.000

12.387.000

1.Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

196.424.300

196.424.300

2.Operasional kegiatan

73.605.400

73.605.400

pelaksanaan Program Community Based Development (CBD) di Kab.Badung

2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan:

PNPM- MPd di Kab. Badung

3.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan: -Lomba KG-PKK,KB /Kes Posyandu,PHBS dan Lingkungan bersih sehat dalam rumah tangga

81.203.900

81.203.900

4.Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: -Pembinaan Pokjanal/ Pokja Posyandu,PHBS dan Lingkungan

2

3

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: -Bimtek BUM Desa

Persentase pasar Program Pengembangan yang dikelola Lembaga Ekonomi dengan baik Pedesaan Kegiatan: - Pembinaan dan lomba PasarDesa antar Kec. se- Kabupaten Badung

36.218.200

36.218.200

47.327.900

47.327.900

55.967.300

55.967.300

Jumlah anggaran

619.234.700

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa KabupatenBadung

Pihak Pertama Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat


I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina NIP. 19700120 199003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB. BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG GUNG JAWAB

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakata n dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel.

Meningkatnya Peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.

80%

NO

INDIKATOR

1

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa.

PROGRAM / KEGIATAN 1.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan:


73.605.400

IKU

JUMLAH

73.605.400

- Operasional kegiatan

PNPM- MPd di Kab. Badung

2.Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan:

81.203.900

81.203.900

36.218.200

36.218.200

1.Lomba KG-PKK,KB/Kes

Posyandu,PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam rumah tangga 2.Pembinaan Pokjanal/ Pokja Posyandu,PHBS dan Lingkungan

3.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional

116.100.700

116.100.700

Jumlah anggaran

270.910.000, 00

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat


I Nyoman Susila Penata Tk.I NIP. 19630212 198607 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KA.SUB.BID USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKATPADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kel

Meningkatnya Peran Lembaga Desa dan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrembang Desa. Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek tentang BUM Desa

100 %

IKU

46 Desa

IKU

Meningkatnya usaha Jumlah pasar yang di 9 Binaan , mikro kecil menengah kelola dengan baik 8 yang di pedesaan dilombakan

N O 1

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

Persentase 1.Program kehadiran Lembaga Pengembangan Desa dan Lembaga Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Pedesaan dalam Musrembang Kegiatan: Desa. -Monitoring dan evaluasi pengelolaan berkelanjutan pelaksanaan program Community Based Development (CBD) di Kab. Badung 2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)


KET

(7)

IKU

JUMLAH

12.387.000

12.387.000

196.424.300

196.424.300

2

3

Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Bimtek tentang BUM Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: - Bimtek BUM Desa

Jumlah pasar yang Program Pengembangan di bina dan Lembaga Ekonomi dilombakan Pedesaan Kegiatan: -Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se-Kab. Badung

47.327.900

47.327.900

55.967.300

55.967.300

Jumlah anggaran

348.324.700

Mangupura, 23 April 2015 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Ekonomi Keluarga DanMasyarakat


I Ketut Sutarka,SP. PenataTk.I NIP. 19611231 198103 1 114

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran : 2015

1


1

2 2


1 2

3 4

INDIKATOR SASARAN Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa; Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.

5 3


1

4


1

5


2 1

2 3

6 7 8

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG

4 1

Tersalurkannya Raskin

80% 46 Desa 46 Desa

46 Desa 80% 90%

PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base berbasis IT. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyara-katan yang telah mengikuti Bimtek.

80% 46 Desa 46 Desa 100%

26% Juara I

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.

80%

1


90%

1

Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. Persentase penyaluran Raskin kepada

29 kelompok

2 9

TARGET 80%

1

57 kelompok 100%

(Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

masyarakat berpenghasilan rendah.

Jumlah Anggaran Th. 2015 : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 4.691.868.225,00 Rp. 628.465.400,00 Rp. 317.650.000,00 Rp. Rp.

107.400.000,00 68.354.300,00

Rp.

1.609.568.600,00

Rp.

1.672.777.950,00

Rp. Rp.

170.229.875,00 117.422.100,00

Bupati Badung




REVIEW

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI TELP : 0361- 9009257

Kode Pos 80351

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. Putu Gede Sridana, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Anak Agung Gde Agung

Jabatan : Bupati Badung Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Mangupura, 17 Maret2014 Pihak Kedua, Bupati Badung

Pihak Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung



BAB I PENDAHULUAN C.

Latar Belakang Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada rencana Strategis (Renstra) Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung pada tahun 2014. Diharapkan

Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

D.

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : C. Tugas Pokok dan Fungsi : 12. Menyusun program/rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desaberdasarkan

kebutuhan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 13. Mengkoordinasikan para bawahan,instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;

14. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dan ketentuan yang berlaku; 15. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas; 16. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 17. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya; 18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan

karier; 19. Mengawasi

pelaksanaan

tugas

Kesekretariatan,

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Ketahanan Masyarakat dan Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan; 20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 21. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku; 22. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. D. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Badung. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Badung antara lain adalah sebagai berikut:

c. Kepala Badan. d. Sekretariat terdiri dari: -Sub.Bag Program. -Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian. -Sub.Bag Keuangan. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: -Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat. -Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari : -Sub.Bid .Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan. -Sub.Bid Kelembagaan Desa dan Kelurahan. e. Bidang Ketahanan Masyarakat Terdiri dari: -Sub.Bid.Pengembangan SDM Desa/Kelurahan. -Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan. f. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari: -Sub.Bid Pembinaan Desa /Kelurahan. -Sub.Bid Unit Kerja Daerah Pembangunan. Tujuan Penetapan Kinerja d.

Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

e.

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f.

Untuk menilai keberhasilan organisasi.

BAB II PENETAPAN KINERJA

E.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional

adalah

satu

kesatuan

tatacara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuapten Badung Tahun 2010 s/d 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan pembangunan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah.

Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang

diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. SASARAN STRATEGIS RPJMD : 4.

Meningkatnya penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat dimana sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing SDM masyarakat Badung;

5.

Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang sosial lainnya untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber usaha produktif secara terbuka;

6.

Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem manajemen partisipatif yang legitimate dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan.

F.

RENCANA STRATEGIS 2.1. VISI DAN MISI Visi

Badan

Pemerdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan

Desa

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif“. Visi tersebut mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan.

Misi


Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 4. Mewujudkan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan

yang

berkwalitas. 5. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat. 6. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah : 4. Terwujudnya

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan

yang

berkwalitas; 5. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi

dan keswadayaan

masyarakat; 6. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Sesuai kebutuhan masyarakat;

Indikator tujuan : 5. Persentase

tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban

APBDes; 6. Meningkatnya


lembaga

desa (BPD, LPM dan KPM)

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; 7. Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan; 8. Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 5. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan; 6. Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan; 7. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan;

8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). G.

Indikator Kinerja Utama dan Program Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2014. Indikator kinerja masing – masing sasaran

tersebut

merupakan

indikator

kinerja

utama

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Indikator

Kinerja

Utama

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

1.

Meningkatnya

-Persentase tertibnya peren-

kwalitas

aparatur

Pemerintahan

(IKU)

Target 50 %

canaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Desa/Kelurahan. 2.

Meningkatnya kwalitas kelembagaan

- Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

50 %

Pemerintahan

pembangunan desa

Desa/Kel 3.

-

Prosentase swadayamurni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

70%

- Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi pengelolaan sumber Tepat Guna (TTG).

20%

Meningkatnya partisipasi

dan

keswadayaan masyarakat

dalam

membangun Desa/Kelurahan 4.

Meningkatnya daya

alam

dan

pendayagunaan Teknologi

Tepat

Guna (TTG).

Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) program

35 ( tiga puluh lima )

kegiatan .Program yang mendukung indikator kinerja sebagai berikut : 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. 8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 9. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan. 10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi. 11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. H.

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten

Badung memiliki 6 ( enam) program yang didukung oleh 35 (tiga puluh lima)) kegiatan.

Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam

pelaksanaan

kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa kabupaten Badung tahun 2014 sebesar Rp 4.871.314.092,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung tahun 2014.

BAB III PENUTUP

Penetapan mewujudkan

Kinerja

manajemen

(PK)

SKPD

menjadi

pemerintahan

yang

sangat

efektif,

penting

tansparan

artinya

dalam

akuntabel

dan

berorientasi pada hasil.Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evalusai akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Penetapan

Kinerja

SKPD

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Drs Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 SEKRETARIS PADA BPMD DAN PEMDES

KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN SETRATEGIS

INDIKATOR KERJA

(2)

(3)

(1)

1

Meningkatnya

Persentase Surat

pelayanan

masuk yang

administrasi

ditindaklanjuti

TARGET (4)

100%


KET (6)

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian

Non

Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian

Non

IKU

umum 2

Berfungsinya

1.Persentase barang

barang milik

milik daerah yang

daerah dengan

dipelihara dengan

baik

baik

3

2.Persentase

100%

100%

meningkatnya

Kepala Sub.Bid.Keuang an

IKU

Non IKU

kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas 4

Meningkatnya

1.Jumlah usulan

Pelayanan

kenaikan pangkat

administrasi

yang diajukan tepat

Kepegawaian

waktu 2.Jumlah usulan

11 orang

1 Orang

pensiun yang

Kasubag Program

Non

Kasubag Program

Non

IKU

IKU

diajukan tepat waktu 5

6

Meningkatnya


disiplin pegawai

Pegawai di Kantor

Meningkatnya

1.Nilai Akuntabilitas

implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

83,32 %

Umum/Kepeg

70

Kinerja 2.Jumlah dokumen

Kasubag

Kasubag Program 4

Non IKU

Non IKU Non IKU

perencanaan yang

Kasubag Program

dikirim tepat waktu Jumlah laporan yang

9

dikirim tepat waktu

Kasubag Program

Jumlah pelaksanaan

4

input data capaian

Kasubag Program

Non IKU Non IKU

kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu 7

Meningkatnya

Nilai SKM

-

kepuasan

Sebagai indikator

terhadap

pada bidang yang

Pelayanan SKPD

melaksanakan

Non IKU

pelayanan 8

Tercipatanya tata

Persentase capaian

100%

kelola keuangan

realisasi keuangan

Kasubag

yang efektif,

pengelolaan

Keuangan

efisien dan

program/Kegiatan

akuntabel

tepat waktu sesuai

Non IKU

dengan anggaran kas Persentase temuan

0

Hasil Pemeriksaan

Kasubag

internal/eksternal yang

Keuangan

Non IKU

ditindaklanjuti

9

Meningkatnya

-Prosentase swadaya

partisipasi dan

murni masyarakat

keswadayaan

dalam membangun

masyarakat dalam

Desa/Kel

membangun Desa/Kel

70%

Ka.Sub.Bag Umum/Kepeg

IKU

No.

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

1

2

3

Persentase Surat masuk yang ditindaklanjuti Persentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Presentase usulan pensiun yang diajukan tepat waktu

4 Persentase kehadiran Pegawai di Kantor 5

6

Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

7

8

Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/Kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Persentase temuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SUMBER ANGGARAN APBD KAB. APBD APBN BADUNG PROV. BALI 4 5 6

JUMLAH 7

20.000.000 APBD

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

APBD

9.950.000

APBD

24.997.750

APBD

16.320.000

APBD

7.700.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

APBD

100.000.000

Penyediaan dekorasi

APBD

5.000.000

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

APBD

121.207.400

Penyediaan bahan bakar kendaraan

APBD

314.400.000

Penyediaan upacara keagamaan

APBD

16.100.000

Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah

APBD

14.978.000

Penyediaan alat tulis kantor

APBD

19.997.977

Pelaksanaan upakara penganyaran ke

APBD

25.000.000

9

10

Hasil Pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pura Kahyangan Jagat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

APBD

Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu

11

Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem esakip Kabupaten Badung Tepat waktu

12

185.000.000

33.479.940,-

Pengadaan peralatan kantor

APBD

18.468.000,00

Pemeliharaan gedung kantor

APBD

2.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

APBD

75.026.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

APBD

23.600.000,00

APBD

3.301.000,00

APBD

135.234.375,0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: Pelayanan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap(upah THL selama 1 tahun)

0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

APBD

96.300.000,00

PenyusunanSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

APBD

6.000.000,00

Penyusunan dokumen

APBD

6.000.000

perencanaan SKPD(RENJA RKA)

Program: Peningkatan partisipasi Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kel

masyarakat dalam membangun Desa/Kel.

APBD

10.058.500

APBD

34.534.250

Kegiatan: Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masy 1.081.675.502

Jumlah anggaran

Mangupura, 21 Januari 2014 PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa KabupatenBadung

PihakPertama Sekretaris,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KASUBAG KEUANGAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

- Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayaran - Jumlah laporan pertanggungjawaban uang persediaan secara administratif

100 %

1

Terlaksananya penatausahaan keuangan

- Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SAP

NO 1

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

- Persentase SPJ Belanja Pegawai yang masuk dan dapat diproses pembayaran - Jumlah laporan pertanggungjawab Penyediaan jasa an uang persediaan pegawai tidak tetap secara administratif


KET

(7) Terlaksananya penatausahaan keuangan

11 laporan

7 laporan


JUMLAH

APBD

6.549.952.040

APBD

135.234.375

- Jumlah laporan pertanggungjawab an keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SAP

Jumlah anggaran

6.685.186.415

Mangupura, 23 April 2014 Pihak Kedua, Sekretaris,

Pihak Pertama Kepala Sub.Bid.Keuangan


Ni Wayan Siki, SH.M.Si. Pembina NIP. 19641231 198503 2 087

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KASUBAG PROGRAM PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

1

MeningkatnyaAkuntabilitas - Jumlah Sakip

yang

Pemberdayaan Masyarakat

disampaikan

tepat

Desa

NO

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

- Jumlah

dokumen yang

Peningkatan

disampaikan

tepat

Pengembangan

(6)

Non

dokumen

IKU

waktu - Tersusunnya Renja

3

RKA tepat waktu

dokumen

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KABUPATEN PROV. BADUNG BALI 4

5

6

JUMLAH 7

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan

- Tersusunya

KET.

Program

Sakip

waktu


3

dokumen

Kinerja Badan Desa dan Pemerintahan

TARGET

Renja

capaian kinerja dan

APBD

96.300.000

RKA tepat waktu

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan

APBD

6.000.000

APBD

6.000.000

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan dokumen perencanaan SKPD(Renja RKA) 108.300.000

Jumlahanggaran

Mangupura, 21 Januari 2014 PihakKedua Sekretaris,

PihakPertama Kasubag Program

Ni Putu Dharmawathi, SH.MH. I Putu Gede Suka Arsana, SH. Pembina TK.I Penata TK.I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 NIP. 19610830 199003 UMUM 2 002 DAN KEPEGAWAIAN PADA BPMD NIP. 19620823 KASUBAG DAN PEMDES199009 1 001 KABUPATEN BADUNG NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

(1)

(2)

(3)

1

INDIKATOR KINERJA (4)

Meningkatnya

Persentase Surat

pelayanan administrasi

masuk yang

umum

ditindaklanjuti

Berfungsinya barang

Persentase barang

milik daerah dengan

milik daerah yang dipelihara dengan

TARGET

100%

PENANGGUNG JAWAB

KET

(5)

(6)

Ka.Sub.Bag.Umum /Kepegawaian

100%

Non IKU

Ka.Sub.Bag.Umum

Non

/Kepegawaian

IKU

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR KINERJA (4)

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

KET

(5)

(6)

Ka.Sub.Bag.Umum

Non

/Kepegawaian

IKU

baik

baik Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Persentase

100%

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas

Meningkatnya Pelayanan administrasi Kepegawaian

Meningkatnya disiplin pegawai

Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kel

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu Jumlah usulan pensiun yang diajukan tepat waktu Persentase kehadiran Pegawai di Kantor

11

NO

INDIKATOR

1

2

3

Non IKU


Non IKU

83,32 % Ka.Sub.Bag.Umum

Non IKU

orang

1

/Kepegawaian

Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kel

PROGRAM / KEGIATAN


70 %

Ka.Sub.Bag.Umum/Kepeg awaian.


IKU

5

6

JUMLAH 7

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

APBD

20.000.000

APBD

10.900.000,00

APBD

20.000.000

APBD

2.000.000

APBD

16.332.000

APBD

16.112.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat

APBD

100.000.000

koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa

APBD

121.207.400

APBD

220.320.000

pegawai tidak tetap Penyediaan bahan bakar kendaraan

Penyediaan upacara

APBD

23.300.000

APBD

14.993.000,00

APBD

25.000.000

APBD

30.000.000

keagamaan Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan :

APBD

38.750.000,00

Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan

APBD

169.450.000

APBD

2.500.000

kantor Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan

APBD

75.450.000

APBD

20.500.000

APBD

11.000.000

rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan kantor Program: Partisipasi maasyarkat dalam

APBD

membangun Desa/Kel. Kegiatan:

10.058.500

Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat . Pencanangan Bulan

APBD

189.460.125

APBD

34.534.250

Bhakti Gotong Royong Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

108.300.000

Jumlah anggaran

Mangupura, 21 Januari 2014

PihakKedua Sekretaris,

PihakPertama Ka.Sub.Bag Umu dan Kepegawaian


I Gusti Ayu Candrawati, SE. Penata TK.I NIP. 19621116 1986022 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG KETAHANAN PADA BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PENANGGUNG JAWAB KET

(6) (7)

(8)

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PENANGGUNG JAWAB KET

(6)

(8)

(7)

1

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)

20 %

Ka.Sub.Bid.Pen gembangan SDM Desa dan Kelurahan

IKU

2

Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat desa/kelurahan

Jumlah Desa yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih

7 Desa

Ka.Sub.Bid.Sar ana dan Prasarana Desa dan Kelurahan

Non IKU

9883

Ka.Sub.Bid.Sar ana dan Prasarana Desa dan Kelurahan

Non IKU

Jumlah RTS-PM menerima raskin

NO

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

1


2

3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: - Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional - Pelatihan pengolahan Tekhnologi Tepat yang Guna

yang


5

6

JUMLAH 7

APBD

107.250.000

APBD

19.990.125

APBD

29.691.225

Jumlah Desa memanfaatkan sarana dan Program Peningkatan prasarana air bersih Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: -

Pelatihan TP-PKK dan

-

3

Ketua Kelompok PKK(TPK3PKK) Desa Binaan Pelatihan dan Orientasi pemanfaatan dan pengelolaan tanaman obat bagi TP-PKK Kab. Badung

Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan Program Pelayanan dan masyarakat Rehabilitasi desa/kelurahan Kesejahteraan Sosial Kegiatan: Monitoring Raskin di Kabupaten Badung

APBD

111.711.375

APBD

170.229.875,00

268.642.725,00

Jumlahanggaran

Mangupura, 21 Januari 2014 PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

PihakPertama Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

(1)

TUJUAN (2)

1

No.

INDIKATOR

1


SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG GUNG JAWAB

KET

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)


20 %

PROGRAM / KEGIATAN

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN KAB. PROV. BADUNG BALI

IKU

JUMLAH

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Kegiatan: -

Gelar Teknologi Tepat Guna Tk.Nasional

APBD

107.250.000

-

Pelatihan pengelolaan TTG

APBD

19.990.125

- Pelatihan TP-PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3PKK) Desa Binaan

APBD

29.691.225

APBD

111.711.375

- Pelatihan dan Orientasi pemanfaatan dan pengelolaan tanaman obat bagi TP-PKK Kab.Badung Jumlahanggaran

268.642.725,00

Mangupura, 21 Januari 2014 Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa


Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kel Drs. Kadek Sudita.M.Si. Pembina NIP. 19671229 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KEL. PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGGU NG JAWAB

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat desa/kelurahan

Jumlah Desa yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih

0

NON IKU

Jumlah RTS-PM yang menerima raskin

9883

Non IKU

1

No. 1

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN


JUML AH

Jumlah Desa yang Program: memanfaatkan Pelayanan dan Rehabilitasi sarana dan kesejahteraan sosial. prasarana air bersih Kegiatan: -

Monitoring raskin di Kab.Badung

APBD

Jumlahanggaran

204.3 92,37 5

204.3 92,37 5

Mangupura, 21 Januari 2014 Pihak Kedua, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kel


Drs. Made Krishnamurti.M.Si. Pembina NIP. 19610527 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANGPEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO (1)

TUJUAN

TARGET

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawab an APBDes

50 %

Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel

IKU

Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga Desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

50 %

Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel

IKU

(2)

1

2

NO

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

1

PENANGGUNG JAWAB

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Persentase tertibnya Pembinaan dan perencanaan, monitoring arah penyusunan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan APBDes penyisihan pajak,

KET (7)


5

6

JUMLAH

7

36.300.875,00

36.300.875,00

28.112.250,00

28.112.250,00

retribusi Daerah Evaluasi /Verifikasi APBDes Induk dan Perubahan Tahun 2014

2

Meningkatnya

Program Peningkatan

persentase partisipasi Kapasitas Aparatur lembaga LPM,

Desa

KPM)

(BPD, Pemerintahan Desa dalam Kegiatan:

perencanaan,

Pembinaan /

pelaksanaan

dan monitoring pemilihan

pengawasan

dan pelantikan

pembangunan Desa

Perbekel di

89.023.575,00

89.023.575,00

Kabupaten Badung Pembinaan

42.415.000,00

42.415.000,00

114.054.350,00

114.054.350,00

administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Penelitian, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desadan kepala lingkungan di Kabupaten Badung Bimtek Peningkatan

143.564.925,00

143.564.925,00

kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan KPM di Kabupaten Badung

Jumlah anggaran

453.470.975,00

Mangupura, 21 Januari 2014 PihakKedua Kepala BPMD dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

PihakPertama Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

(1)

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG GUNG JAWAB

KET

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

50 %

(2)

1

NO

INDIKATOR

1

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

PROGRAM / KEGIATAN


IKU

JUMLAH

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: Bimtek peningkatan

143.564.925

143.564.925

kualitas SDM Pemdes,Lembga Kemasyarakatan dan KPM di Kabupaten Badung Jumlah anggaran

143.564.925 Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Kelembagaan Desa/Kel


I Wayan Somaribawa.SSTP.M.Si. Penata Tk.I NIP. 19610527 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA SUB.BID.APARATUR DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

(1) 1

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANG GUNG JAWAB

KET

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

Meningkatnya kualitas -Persentase aparatur Pemerintahan perencanaan, penyusunan Desa/Kelurahan

IKU

tertibnya dan

50 %

pertanggungjawaban APBDes

- JumlahPerbekel yang dibina dan dilantik -JumlahDesa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan

No.

INDIKATOR

1

-Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

2

PROGRAM / KEGIATAN

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan: -Pembinaan dan monitoring penggunaan arah ADD Evaluasi /Verifikasi APBDes Induk dan Perubahan Tahun 2014 - JumlahPerbekel yang Program Peningkatan dibina dan dilantik

8 orang 62 Ds/Kel.


36.300.875,00

Non IKU Non IKU

JUMLAH

28.112.250

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan:

3

-JumlahDesa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan

-Pembinaan/Monitoring pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

89.023.575

89.023.575

Pemerintahan Desa Kegiatan:

42.415.000

42.415.000

-Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Penelitian, pemberhentian

114.054.350

114.054.350

dan pengangkatan perangkat Desa dan Kepala Lingkungan di Kabupaten Badung Jumlah anggaran

273.605.175 Mangupura, 21 Januari 2014

Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kab. Badung

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Aparatur Desa/Kel


Ida Bagus Putu Yudara.SH. Penata Tk.I NIP. 19621231 1992031161

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG PENANGGUNG JAWAB

NO

(1)

1

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya Persentase swadaya partisipasi dan murni masyarakat keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

70 %

Meningkatnya - Jumlah pelayanan kepada Desa/Kelurahan, Br. masyarakat dan Dinas/Lingkungan yang dimekarkan adanya kepastian hukum tentang status Desa/Kelurahan, - Jumlah Batas Br. Desa/Kel. Yang Dinas/Lingkungan ditetapkan

4 Br. Dinas

2

No.

1

2

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

Persentase swadaya Program Peningkatan murni masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu Jumlah Desa Pembinaan Penyusunan Profil /Kelurahan, Br. Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten Dinas/Lingkungan Pembinaan dan Evaluasi Kader yang dimekarkal PKK Monitoring dan Inventarisasi swadaya murni masyarakat

2 Desa

KEPALA BIDANG PENGEM BANGAN DESA/ KEL

ESELON IV

(6)

(7)

(8)

Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel

IKU

KET

Ka.Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan Desa/Kel Ka.Sub.Bid. Pembinaan Desa/Kel

Ka.Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan Desa/Kel


Non IKU

Non IKU

JUMLAH

APBD

481.736.175

APBD

43.790.650

APBD

21.608.500

APBD

17.502.000

3

Jumlah Batas Desa/Kel. Yang ditetapkan

Pembinaan Pemekaran Br. Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung

APBD

10.223.275

Penetapan Batas Desa/Tapal Batas Jumlah anggaran

APBD

97.495.875 672.356.475

Mangupura, 21 Januari 2014 Pihak Kedua, KepalaBPMD dan Pemerintahan Desa KabupatenBadung

Pihak Pertama Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan Kab. Badung


Drs. I G.A. K. uryanegara,M.Si. Pembina NIP. 19670811 198902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG

NO

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGE T

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

1

2

3

PENANGGUNG JAWAB

KET

(5)

(6)

(7)

Persentase desa/kel. Yang menerima program PNPM-MPd

80 %

Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat

Non IKU

Persentase Lembagalembaga yang mengusulkan kegiatan

80 %

Sub.Bid.Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Meningkatnya Jumlah pasar yang pengelolaan menyampaikan laporan lembaga usaha tepat waktu ekonomi masyarakat Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu

6 pasar

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan

68 Klp

Jumlah peserta didik yang menerima PMT-AS

635 orang

Jumlah peserta Bimtek SIP

72 orang

84 klp

Non IKU

Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat Sub. Bid. Usaha Ekonomi |Keluarga dan Masyarakat

Non IKU

Non IKU

Non IKU

NO 1

INDIKATOR

SUMBER ANGGARAN APBD APBD APBN PROGRAM / KEGIATAN KABUPATEN PROV. BADUNG BALI Program Peningkatan

JUMLAH

Persentase swadaya murni Partisipasi Masyarakat masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan:

Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan(PNPM)

APBD

Operasional kegiatan

APBN

2.777.040.000

136.945.250

PNPM-MP di Kabupaten Badung 2

Persentase Gelar Karya LembagaPembangunan Tingkat lembaga yang mengusulkan Nasional kegiatan Monev Musrenbang

APBD

123.056.300

APBD

4.772.875

Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung 3

Jumlah pasar yang menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: Pembinaan Pasar Desa

APBD

17.315.825

di Kabupaten Badung Lomba Pasar Desa di Kabupaten Badung

APBD

43.200.750

Monitoring dan evaluasi

APBD

23.519.475

APBD

95.612.500

APBD

94.423.750

APBD

52.185.375

APBD

30.127.250

pengelolaan berkelanjutan pelaksanaan program Community Based Development (CBD) di Kab. Badung 4

Jumlah Pokja/Pokjanal posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu dan KG PKK KB/Kes Posyandu PHBS dan Lingkungan Bersih sehat Lomba KG PKK KB/Kes Posyandu PHBS dan Lingkungan Bersih sehat

5

6

Jumlah peserta didik yang menerima PMTAS

Pemberian Makanan


Bimtek SIP

Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Jumlah anggaran

3.155.977.725

Mangupura, 21 Januari 2014 Pihak Kedua, KepalaBPMD dan Pemerintahan Desa KabupatenBadung Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. Pembina UtamaMuda NIP. 19600304 198503 1 013

Pihak Pertama Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat I Dewa Ayu Juristiningsih, S.Sos., M.Si. Pembina NIP. 19700120 199003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KA.SUB. BIDANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT PADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG NO

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatnya Jumlahdesa/kel. partisipasi dan Yang menerima keswadayaan program PNPM-MPd masyarakat dalam membangun .Jumlah Lembaga-lembaga Desa/Kelurahan yang kegiatan

NO

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

1

Jumlah Desa/kel. Yang menerima program PNPMMPd

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan: Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan(PNPM)


51 desa

KET

(7) Non IKU

mengusulkan

SUMBER ANGGARAN APBD APBD KABUPATEN PROV. BADUNG BALI

APBN

JUMLAH

APBD

APBN

2.777.040.000

Operasional kegiatan PNPM-MP di Kabupaten Badung Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional

APBD

APBN

136.945.250

APBD

APBN

123.056.300

Monev Musrenbang Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung Jumlah anggaran

APBD

APBN

4.772.875

3.041.814.425

Mangupura, 21 Januari 2014 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat


I Nyoman Susila Penata Tk.I NIP. 19630212 198607 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KA.SUB.BID USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKATPADA BPMD DAN PEMDESKABUPATEN BADUNG NO

(1)

TUJUAN

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PENANGG UNG JAWAB

KET

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya pengelolaan lembaga usaha ekonomi masyarakat


6 pasar

Non IKU

Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu

84 klp

Non IKU

Meningkatnya Jumlah derajat kesehatan Pokja/Pokjanal masyarakat posyandu di Tk.Desa/Kel. dan TK.Kecamatan

68 Klp

Non IKU

635 Peserta didik

Non IKU

(2)

1

2


NO

INDIKATOR

1


PROGRAM / KEGIATAN Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan: -

2 Jumlah pengelola CBD melaporkan tepat waktu

-

Pembinaan pasar Desa di Kab. Badung Lomba Pasar Desa di Kab.Badung Monitoring dan Evaluasi pengelolaan berkelanjutan pelaksanaan CBD di Kab.Badung


JUMLAH

APBD

17.315.825

APBD

43.200.750

APBD

23.519.475

3

Program upaya kesehatan Jumlah masyarakat Pokja/Pokjanal Kegiatan: posyandu di - Pembinaan Pokjanal/Pokja Tk.Desa/Kel. dan Posyandu dan KG-PKK TK.Kecamatan KB/Kes Posyandu PHBS dan

APBD

95.612.500

Lingkungan bersih sehat

4


-

Lomba KG-PKK KB/Kes.Posyandu,PHBS dan Lingkungan bersih sehat dalam rumah tangga

APBD

94.423.750

-


APBD

30.127.250

-

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

APBD

52.185.475

Jumlahanggaran

243.456.700

Mangupura, 21 Januari 2014 Pihak Kedua, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pihak Pertama Ka.Sub.Bid. Ekonomi Keluarga DanMasyarakat


I Ketut Sutarka,SP. PenataTk.I NIP. 19611231 198103 1 114

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung : 2014

Tahun Anggaran

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

50%

2

Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kel.

50 %

3

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan

Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

4

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

20%

JUMLAH ANGGARAN TH. 2014

:

70%

Rp4,871,314,092.00

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Rp 709,279,102.00

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Program upaya kesehatan Masyarakat

Rp

Rp 335,573,940.00 Rp 108,300,000.00 Rp 111,711,375.00 84,036,050.00

Rp1,699,488,250.00 Rp1,398,369,500.00 Rp 204,392,375.00 Rp 220,163,500.00

Bupati Badung




KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 332 / 03 / HK / 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dimaksud; c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU

:

Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA

:

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 332/ 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu : Lama : a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; b. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat ; c. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

Baru : a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; b. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ; c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG).

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama : a. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ; Sasaran : Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. Tujuan : Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ; Sasaran : 1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; 2. Meningkatnya

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat

dalam

membangun

Desa/Kelurahan. c. Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam

dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna

(TTG).

Baru : a. Tujuan : Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik ; Sasaran : 1. Meningkatnya

Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ; 3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ; 4. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa.

b. Tujuan : Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan. Sasaran : 1. Meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/kelurahan ; 2. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ; 3. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan.

c. Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG). Sasaran : Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.

d. Tujuan : Terwujudnya

pendistribusian

Raskin

sesuai

standard

Pedum

kepada

masyarakat

berpenghasilan rendah.

Sasaran : Tersalurnya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama : a. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; b. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; c. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan. d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG).

Baru : a. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola pemerintahan Desa dan Kelurahan ; b. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ; c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ; d. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa ; e. Meningkatanya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kekurahan. f. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ; g. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan ; h. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG ; i. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2. 5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas A.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan :

1. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; 2. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan Kelurahan di Kabupaten Badung; 3. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung; 4. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah. 5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung. 6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung. 7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa. 8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung; 9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa. Kegiatan : 1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional; 2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna; 3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; 5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung; 6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional; 7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok Pemakai Sarana (UPS-KPS); 8. Jambore Kader PKK; 9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan; 10. Penetapan dan penegasan Batas Desa; 11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu; 12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan; 13. Lomba Desa/Kelurahan; 14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung; 15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung; 16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan; 17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; C. Program

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

D. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan; 2. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih Sehat; 3. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah Tangga. E.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development (CBD) di Kabupaten Badung; 2. Pembinaan dan Lomba Pasar Desa antar Kecamatan se Kabupaten Badung.

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Table 5.1. 5.2.

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang. A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1.

Pelayanan Administrasi keuangan.

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

3.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

4.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan

6.

Penyediaan makanan dan minuman tamu.

7.

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah.

8.

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap ( upah THL selama satu tahun).

9.

Penyediaan dekorasi.

10. Penyediaan bahan bakar kendaraan. 11. Penyediaan upacara keagamaan. 12. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah. 13. Penyediaan alat tulis kantor. 14. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat. B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur. Kegiatan : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4. Pemeliharaan gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 7. Pemeliharaan peralatan kantor. 8. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Lakip Unit Kerja. 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ). 4. Survey kepuasan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada Sembilan Belas (19) indikator yaitu : 1. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan ; 2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 3. Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa ; 4. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa ; 5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa ; 6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu ; 7. Persentase Desa yang menyampaiakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ; 8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT ; 9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa ; 10. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa ; 11. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa ; 12. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk ; 13. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi ; 14. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek ; 15. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa ; 16. Persentase pasar yang dikelola dengan baik ; 17. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan; 18. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG ; 19. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.1. (terlampir)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANPEMERINTAHAN DESA LANTAI 2 UNIT 16 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009257 FAX. (0361) 9009256 MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015; e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010– 2015;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 40. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; 41. Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU

:

Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:


Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Januari 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

DRS.PUTU GEDE SRIDANA, M.SI. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600304 198503 1 013

Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Bupati Badung, sebagai laporan; 5. Ketua DPRD Kabupaten Badung, 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG NOMOR : 10 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 JANUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3

Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu : d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; e. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas serta keswadayaan masyarakat ; f.

Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

d. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ; Sasaran : Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

e. Tujuan : Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ; Sasaran : 1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; 2. Meningkatnya Desa/Kelurahan.

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat

dalam

membangun

f.

Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam


(TTG).


4.5

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konsepsual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa guna mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, strategi yang ditempuh adalah : 1.

Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( good governance dan clean government ) ;

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;

3.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi : 1. Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/Kelyrahan melalui Bimtek; 2. Penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Bimtek; 3. Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber daya local; 4. Penguatan terhadap kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di desa dengan memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Secara terperinci, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : e. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; f. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; g. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan. h. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG). Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2. 5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas F.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : 5. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; 6. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan Kelurahan di Kabupaten Badung; 7. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung; 8. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah. 5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung. 6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung. 7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa. 8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung; 9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

G. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.

Kegiatan : 1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional; 2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna; 3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; 5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung; 6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional; 7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok Pemakai Sarana (UPS-KPS); 8. Jambore Kader PKK; 9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan; 10. Penetapan dan penegasan Batas Desa; 11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu; 12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan; 13. Lomba Desa/Kelurahan; 14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung; 15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung; 16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan; 17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; H. Program


Kegiatan : 2. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung. I.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 4. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan; 5. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih Sehat; 6. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah Tangga.

J.


Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

5.2.

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang. A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 15. Pelayanan Administrasi keuangan. 16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 17. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 19.


20.


21.


22.


23.


24. Penyediaan bahan bakar kendaraan. 25. Penyediaan upacara keagamaan. 26. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah. 27. Penyediaan alat tulis kantor. 28. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat. B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur. Kegiatan : 9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 11. Pengadaan peralatan gedung kantor. 12. Pemeliharaan gedung kantor. 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 15. Pemeliharaan peralatan kantor. 16. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 5. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 6. Penyusunan Lakip Unit Kerja. 7. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).

Survey kepuasan masyaraka

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada empat indikator yaitu : 20. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek; 21. Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek; 22. Prosentase Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan; 23. Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendapatkan pelatihan.


KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 332 / 03 / HK / 2015 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 dimaksud; c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU

:

Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA

:

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

KEEMPAT

:


Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 332/ 03 / HK / 2015 TANGGAL : 28 JANUARI 2015 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu : Lama : a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; b. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat ; c. Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

Baru : a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; b. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ; c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG).

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama : a. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ; Sasaran : Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

b. Tujuan : Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ; Sasaran : 1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; 2. Meningkatnya

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat

dalam

membangun

Desa/Kelurahan. c. Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam


(TTG).

Baru : a. Tujuan : Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik ; Sasaran : 1. Meningkatnya

Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek

tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ; 3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ; 4. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa.

b. Tujuan : Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan. Sasaran : 1. Meningkatnya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/kelurahan ; 2. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ; 3. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan.

c. Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG). Sasaran : Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.

d. Tujuan : Terwujudnya

pendistribusian

Raskin

sesuai

standard

Pedum

kepada

masyarakat

berpenghasilan rendah.

Sasaran : Tersalurnya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.



Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Lama : a. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; b. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; c. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan. d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG).

Baru : a. Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek tatakelola pemerintahan Desa dan Kelurahan ; b. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes ; c. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat ; d. Terlaksananya tindak lanjut Peraturan Desa ; e. Meningkatanya peran lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kekurahan. f. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan desa ; g. Meningkatnya usaha mikro kecil menengah di pedesaan ; h. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG ; i. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2. 5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas A.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan :

1. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; 2. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan Kelurahan di Kabupaten Badung; 3. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung; 4. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah. 5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung. 6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung. 7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa. 8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung; 9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa. Kegiatan : 1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional; 2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna; 3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; 5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung; 6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional; 7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok Pemakai Sarana (UPS-KPS); 8. Jambore Kader PKK; 9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan; 10. Penetapan dan penegasan Batas Desa; 11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu; 12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan; 13. Lomba Desa/Kelurahan; 14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung; 15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung; 16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan; 17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; C. Program


Kegiatan : 1. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

D. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan; 2. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih Sehat; 3. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah Tangga. E.


Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Table 5.1. 5.2.

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang. A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1.

Pelayanan Administrasi keuangan.

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.

3.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

4.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5.


6.


7.


8.


9.


10. Penyediaan bahan bakar kendaraan. 11. Penyediaan upacara keagamaan. 12. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah. 13. Penyediaan alat tulis kantor. 14. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat. B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur. Kegiatan : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4. Pemeliharaan gedung kantor. 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 7. Pemeliharaan peralatan kantor. 8. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan Lakip Unit Kerja. 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ). 4. Survey kepuasan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada Sembilan Belas (19) indikator yaitu : 1. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan ; 2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 3. Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa ; 4. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa ; 5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa ; 6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu ; 7. Persentase Desa yang menyampaiakan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ; 8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT ; 9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa ; 10. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa ; 11. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa ; 12. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk ; 13. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi ; 14. Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek ; 15. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa ; 16. Persentase pasar yang dikelola dengan baik ; 17. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan; 18. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG ; 19. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANPEMERINTAHAN DESA LANTAI 2 UNIT 16 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009257 FAX. (0361) 9009256 MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015; e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 20102015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010– 2015;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 40. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; 41. Keputusan Bupati Badung Nomor 332 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU

:

Perubahan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:


Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Januari 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG,

DRS.PUTU GEDE SRIDANA, M.SI. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600304 198503 1 013

Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Bupati Badung, sebagai laporan; 5. Ketua DPRD Kabupaten Badung, 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG NOMOR : 10 TAHUN 2015 TANGGAL : 29 JANUARI 2015 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3

Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : “Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 Misi BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, yaitu : d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; e. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkwalitas serta keswadayaan masyarakat ; f.

Mewujudkan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

d. Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas ; Sasaran : Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

e. Tujuan : Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat ; Sasaran : 1. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; 2. Meningkatnya Desa/Kelurahan.

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat

dalam

membangun

f.

Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat. Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam


(TTG).


4.5

Strategi dan Kebijakan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program, indikator untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konsepsual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa guna mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, strategi yang ditempuh adalah : 1.

Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( good governance dan clean government ) ;

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur ;

3.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh masyarakat. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi : 1. Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/Kelyrahan melalui Bimtek; 2. Penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Bimtek; 3. Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber daya local; 4. Penguatan terhadap kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di desa dengan memberikan bantuan berupa pelatihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Secara terperinci, Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2.


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : e. Meningkatnya kwalitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; f. Meningkatnya kwalitas kelembagaan Desa/Kelurahan ; g. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan. h. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna (TTG). Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2. 5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas F.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : 5. Pengadaan buku-buku administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; 6. Evaluasi dan monitoring penyusunan dan pelaksanaan peraturan Desa/Keputusan Kelurahan di Kabupaten Badung; 7. Penelitian, dan pengangkatan perangkat desa/kepala Lingkungan di Kab. Badung; 8. Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah. 5. Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung. 6. Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung. 7. Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda terkait Pengaturan Desa. 8. Pemberdayaan Lembaga BPD di Kabupaten Badung; 9. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 10. Bimtek Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Badung;

G. Program Peningkatan Partisipasi Masyatrakat dalam Membangun Desa.

Kegiatan : 1. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional; 2. Pembinaan Teknologi Tepat Guna; 3. Pelatihan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 4. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; 5. Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung; 6. Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional; 7. Monev Peningkatan Lingkungan Perdesaan melalui Unit Pengelola Sarana /Kelompok Pemakai Sarana (UPS-KPS); 8. Jambore Kader PKK; 9. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan; 10. Penetapan dan penegasan Batas Desa; 11. Pembinaan dan Perlombaan Desa Terpadu; 12. Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba dan Desa/Kelurahan Binaan; 13. Lomba Desa/Kelurahan; 14. Operasional Kegiatan PNPM-MP Kabupaten Badung; 15. Monitoring dan inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung; 16. Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan; 17. Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa; H. Program


Kegiatan : 2. Monitoring Raskin di Kabupaten Badung. I.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 4. Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamatan/Desa dan Kelurahan; 5. Pembinaan/Pokja Posyandu dan KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS danLingkungan Bersih Sehat; 6. Lomba KG PKK KB /Kes. Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat dalam Rumah Tangga.

J.


Sedangkan rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

5.2.

Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Penunjang. A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 15. Pelayanan Administrasi keuangan. 16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 17. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 19.


20.


21.


22.


23.


24. Penyediaan bahan bakar kendaraan. 25. Penyediaan upacara keagamaan. 26. Lomba lomba olah raga/kesenian pada hari hari bersejarah. 27. Penyediaan alat tulis kantor. 28. Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura pura Kahyangan Jagat. B. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur. Kegiatan : 9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 11. Pengadaan peralatan gedung kantor. 12. Pemeliharaan gedung kantor. 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 15. Pemeliharaan peralatan kantor. 16. Pengadaan pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah.

C. Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 5. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 6. Penyusunan Lakip Unit Kerja. 7. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja RKA ).

Survey kepuasan masyaraka

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ada empat indikator yaitu : 20. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek; 21. Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek; 22. Prosentase Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan; 23. Jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mendapatkan pelatihan.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Bad

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3)

1

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan

(4)

1

Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa

2

Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa

3

Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

5

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

4


Keruangan Desa dan Kelurahan Persentase aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1

4

3

30%

35%

40%

35%

45%

60%

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

30%

35%

40%

40%

60%

70%

20%

55%

60%

46 Desa

46 Desa

46 Desa

mengikuti Bimtek Pengelolaan

2

2


TARGET KINERJA SASA 2011 2012 2013 (5) (6) (7)

Persentase Desa/Kel. Yang telah memiliki website dan data base berbasis IT

1

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa;

2

2

Meningkatnya peran Lembaga Desa,

1

Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan


1

2 3 4

3

4

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek

2

Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa

3

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan

Persentase pasar yang dikelola dengan baik

Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG

Terwujudnya pendistribusian Raskin

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu

sesuai standard Pedum kepada

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa;

1 2

Jumlah Kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG


46 Desa

46 Desa

46 Desa

30%

50%

60%

5%

10%

20%

Juara I

Juara I

Juara

100%

100%

100%

50%

60%

65%

65%

70%

75%

6 klp.

11 klp.

22 klp

7 klp.

16 klp.

25 klp

100%

100%

100%

masyarakat berpenghasilan rendah

dan Tepat Administrasi ) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Tabel 4.2 Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupate Tahun 2010 s/d 2015

Instansi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

Visi

: Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif

Misi

: a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas; b. Mewujudkan peran aktif Lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa; c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

Tujuan

1

Sasaran

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

1

2

3

4

5

Terwujudnya Tatakelola

1

Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Pengelolaan

Pemerintahan Desa dan

1

Persentase aparatur

1

Meningkatnya aparatur

1

Persentase aparat

Desa/Kel. yang mengikuti

Pemerintahan Desa dan Kel.

Desa/Kel. yang men

Bimtek Pengelolaan

yang mengikuti Bimtek Tata

Bimtek Pengelolaa

Keuangan Desa dan Kelurahan Kelurahan yang baik

Keuangan Desa/Kel.

kelola Pemerinatahan Desa

/jumlah seluruh aparatur

dan Kelurahan

Keuangan Desa/K

Desa/Kel.x 100%

2

Persentase aparatur Desa/Kel.

2

yang mengikuti Bimtek Administrasi

Persentase aparatur

2

Persentase aparat

Desa/Kel. yang mengikuti

Desa/Kel. yang me

Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan

Bimtek Administra Managemen Pemerintaha

Desa dan Kelurahan /

Desa dan Keluraha

Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan

jumlah seluruh aparatur Desa/Kel. X 100% 1

Jumlah Desa yang

Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen

Tertibya perencanaan penyusunan dan pertanggungjawaban

RPJM Desa / jumlah Desa

APBDes

menyampaikan Dokumen

2

1

Jumlah Desa yan

menyampaikan Do

RPJM Desa RPJM Desa

di Kab. Badung x 100%

2

Jumlah Desa yang menyampaiakan

2

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa

Jumlah Desa yang me-

2

menyampaikan Rencana

Jumlah Desa yang

Kerja Pembangunan (RKP)

menyampaikan Re Kerja Pembanguna (RKP)

Desa sesuai dengan

Desa sesuai den

RPJM Desa/jumlah Desa di

RPJM Desa

Kab. Badung x 100 % 3

Jumlah

Desa yang

menyampaikan APBDes

3

Jumlah

Desa yang

3

Jumlah

Desa ya

menyampaikan APBDes

menyampaikan AP

yang sesuai RKP Desa/ jumlah Desa di Kab. Badung

yang sesuai RKP D

yang sesua RKP Desa

x 100%

Persentase Desa yang 4

4 menyampaikan Dokumen

Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan

Persentase Desa yang

4

Persentase Desa y

menyampaikan Dokumen

menyampaikan Do

APBDes tepat waktu / jumlah Desa di Kab. Badung

APBDes tepat wak

APBDes tepat waktu

x 100% 5


5

menyampaikan laporan


5

Persentase Desa y

menyampaikan laporan

menyampaikan lap

pertanggungjawaban

pertanggungjawab

realisasi APBDes / jumlah Desa di Kab. Badung x100%

realisasi APBDes

pertanggungjawaban menggunakan Tehknologi realisasi APBDes

Tepat Guna (TTG)

Persentase Desa/Kel. yang -

-

Persentase Desa/Kel. yang

3

Meningkatnya pelayanan kepada

-

telah memiliki website dan telah memiliki website dan Data Base berbasis IT

masyarakat

Data Base berbasis IT / jumlah Desa di Kab. Badung

Persentase Desa/K yang telah memiliki web dan

Data Base berbasi

x 100%

1

Jumlah Desa yang memiliki

1

Peraturan Kepala Desa

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa / jumlah Desa di Kab. Badung

4

Terlaksananya Tindak lanjut

1

Peraturan Desa

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala

x 100%

2


2

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa / jumlah Desa di Kab. Badung x 100%

2

Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Kepala

2

Meningkatnya peran

1


1

Meningkatnya peran Lembaga

1

Persentase kehad

Lembaga Desa, Lembaga

Lembaga Desa dan

Desa dan Lembaga Kemasya-

Kemasyarakatan dan

Lembaga Kemasyarakatan

rakatan dalam pembangunan

Lembaga Desa d Lembaga Kemasyarakatan

masyarakat dalam pemba-

dalam Musrenbang Desa

Desa/Kelurahan

dalam Musrenbang

ngunan Desa/Kelurahan

2

3

Persentase Badan Usaha

2

Milik Desa (BUM Desa)

Milik Desa (BUM D

yang terbentuk

yang terbentuk

Juara I Lomba Desa/Kel.

3

Tingkat Provinsi

4

katan yang telah mengikuti

Persentase Lemba Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti

Bimtek

Bimtek

Persentase Lembaga Desa

4

Persentase swadaya murni

2

masyarakat dalam pemba-


ngunan Desa

-

Juara I Lomba Des Tingkat Provinsi

dan Lembaga Kemasyara-

-

Persentase Badan


Persentase swada murni masyarakat dalam pembangunan Desa

3

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil

Persentase pasar

Menengah di Pedesaan

dikelola dengan ba

3


1

menggunakan Tehknologi

Jumlah Kelompok Binaan

Meningkatnya keterampilan

1

Jumlah Kelompok

TTG yang produknya

kelompok masyarakat melalui

TTG yang produkn

dipamerkan

penerapan TTG

dipamerkan

Tepat Guna (TTG) 2

4

Terwujudnya pendistribusian

-

Jumlah kelompok masya-

Jumlah kelompok

rakat yang memanfaatkan

rakat yang meman

sarana dan prasarana

sarana dan prasar

air bersih dengan penera-

air bersih dengan p

pan TTG

pan TTG

Persentase penyaluran Raskin

Raskin sesuai Standard

kepada masyarakat berpenghasilan

Pedum kepada masyarakat

rendah

berpenghasilan rendah

2

-

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat

-

Persentase penya Raskin kepada masyarakat

berpenghasilan ren

Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Bada

Kabupaten Badun

Program dan Kegiatan Penunjang

Kode

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang

(1)

(2)

(3)

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas

Data Capaian pada awal Tahun 2010

Tahun 2011

(4)

Target

Rp

Targ

(5)

(6)

(7

0

458,717,250

Kegiatan :

01

Pelayanan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya kelengkapan administrasi keuangan

60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek

Meningkatnya tertib administrasi keuangan 02

06

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor

1 Tahun

6 unit mobil, 13 spd. Motor

60 perangko

5,810,000 7 bh buk

535 mat. 6000

650 mat. 6

525 mat.3000

600 mat.3

1 fleksi, 3 telp. Umum

4 mobil, 3 spd. Motor

6 fleksi,

20,000,000 Umum

4 mobil,8

750,000 Motor

Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

1 paket

1 paket

30,653,150 1 paket

12

15

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Memperlancar aktivitas unit kerja perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

0

0

0

5.208 exs/bln

5.208 exs/bln

12,834,000 5208 exs

12 bulan

12 bulan

10,320,000 12 bulan

1 Ls

1 Ls

125,000,000

3 THL

3 THL

6 bh penjor,

6 bh penjor,

12 bh spanduk

12 bh spanduk

Meningkatnya wawasan pegawai

17

18

19

20

21

Penyediaan makanan dan minuman tamu

Terpenuhinya makan dan minum untuk kepentingan tamu-tamu

Rapar-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar dan dalam dalam dan ke luar daerah daerah Meningkatnya kinerja aparatur

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap (upah THL selama 1 tahun )

Tersedianya jasa pegawai tidak tetap

Penyediaan dekorasi

Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri


90,360,000

1 Ls

3 THL

Terpenuhinya honorarium pegawai tidak tetap

Tersedianya bahan bakar kendaraan Memperlancar pelaksanaan kegiatan

28.020 liter

19.080 liter

4,500,000 6 bh pen

12 bh span

85,860,000

14.880p

7.440 pe max

22


Tersedianya sarana upacara keagamaan Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman

23

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Harihari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga

12 bulan

12 bulan

16,880,000 12 bulan

1 paket

1 paket

10,000,000 1 paket

1 paket

45,750,100 1 paket

Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi 24

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar

25

Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

02

Terlaksananya upakara keagamaan 0

0

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0

0

369,093,900

Kegiatan :

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana transportasi

-

6 spd. Motor

111,959,300

1 unit m

Memperlancar pelaksanaan tugas

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Aktivitas kerja berjalan lancar

1 paket belanja gorden

1 Tahun

0

-

09


Tersedianya peralatan kantor Aktivitas kerja berjalan lancar

4 bh almari arsip, 8 bh filling kabinet,16 bhwhite board, 4 unit komputer, 3 unit notebook, 4 bh printer, 5 bh UPS, 11 bh meja kerja esselon IV, 1 bh meja counter, 1 bh TV 21 inch

7 almari arsip,

123,459,300

9 almar

1 printer foto-

kayu, 1 p

copy, 2 meja

pengumu

rapat R.Perte

2 komput

muan kecil,12

6 noteboo

meja rapat R.

2 unit prin

Pertemuan

3 kamer

besar,1 podi-

1 Handy

um, 25 kursi

2 LCD p

rapat, 1 pkt

yektor+la

sound system

5 unit tel flexi

22


Terpeliharanya sarana dan prasarana

-

-

-

-

kantor 24

26

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan perlengkapan Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

6 unit mobil, 13 spd.

Memperlancar

motor

motor

1 Tahun

1 Tahun

operasional kegiatan

4 mobil, 3 spd.

48,846,000 4 mobil, motor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

15,300,000 1 Tahun

28

Pemeliharaan peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

-

-

0

-

kantor

Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi Perbekel/Lurah

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah

-

62 stel

69,529,300

-

Tercapainya tertib administrasi 19,215,875

Kegiatan :

01

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 Tahun

1 Tahun

10,800,000 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1,880,150 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

6,535,725 1 Tahun

Meningkatnya kinerja pegawai

05

06

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tersedianya Buku SAKIP Unit Kerja

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)

Tersusunnya Renja RKA SKPD

07

Survey Kepuasan Masyarakat

0

0

0

Jumlah

847,027,025

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

1

(2) Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang

Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

25%

30%

35%

40%

60%

80%

80%

30%

35%

45%

60%

70%

80%

80%

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa


Keuangan Desa dan Kelurahan

2

Persentase Aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

3


4

Jumlah Desa yang

0

menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJMD Desa

5

6

7

8

9

10

Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

Persentase Desa/Kel. Yang telah memiliki website dan data base berbasis IT Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

30%

35%

40%

60%

80%

80%

40%

60%

70%

80%

90%

90%

15%

20%

55%

60%

70%

80%

80%

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

25%

35%

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badu

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1

2

SASARAN (3)

2011 (5) 25%

30%

40%

50%

25%

30%

40%

50%

50%

60%

65%

70%

20%

20%

20%

20%

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan

Persentase tertibnya

Desa/Kelurahan

perencanaan, penyu-

Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan

sunan dan pertanggungjawaban APBDes

Terwujudnya Pemanfaatan SDA dan peningkatan pendayagunaan TTG sesuai dengan Kebutuhan

Meningkatnya persentase partisipasi lemba-

ga desa (BPD,LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa

3

TARGET KINERJA SASARAN PADA 2012 2013 2014 (6) (7) (8)

INDIKATOR SASARAN (4)

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

Persentase peningkatan pendapatan klp. TTG

Tabel 4.2 Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tahun 2010 s/d 2015

Instansi Visi Misi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung : Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif : a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas; b. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat; c. Mewujudkan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan. Tujuan Uraian 1

1

2

Sasaran

Indikator 2

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas

-

Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

-

-

Target 3

Prosentase jumlah aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mendapatkan Bimtek

Persentase tertibnya

Uraian 4

-

perencanaan, penyu-

sunan dan pertanggungjawaban APBDes x 100 %

Prosentase jumlah anggota BPD, LPM dan KPM yang mendapatkan Bimtek

-

Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan

-

Meningkatnya persen-

-

tase partisipasi lemba-

ga desa (BPD,LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa x 100 % Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan/dana dari Pemerintah x 100%

-

Indikator 5

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya kualitas BPD, LPM dan KPM Desa /Kel. yang mendapatkan Bimtek

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa

Persentase tertibnya perencanaan, penyu-

sunan dan pertanggungjawaban APBDes

-

Meningkatnya persentase partisipasi lemba-

ga desa (BPD,LPM, KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan/dana dari Pemerintah

3

Terwujudnya Pemanfaatan SDA dan peningkatan pendayagunaan TTG sesuai dengan Kebutuhan

-

Prosentase jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna yang mendapatkan Bimtek

-

Persentase peningkatan pendapatan klp. TTG x 100 %

-

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase peningkatan pendapatan klp. TTG

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

Tujuan

(1)

1 Terwuj udnya

Sasaran

(2)

Mening katnya kwalita s Aparatu r

Indikat or Sasara n

(3)

Jumla h Apara tur Peme

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

Indikat Dat or a Kinerj Cap a aian Progra pad m a (outco awa me) l dan Tah Kegiat un an 201 (outpu 0 t)

(5)

(6)

Program Peningkatan Kapasitas

Terwuju dnya tertib adminis trasi

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Ta rg et

Rp

Ta rg et

(8)

(9)

(1 0)

5,72 2,91 3

Rp

(11)

1,35 8,60 4

Tahun 2013

Tar get

(12 )

Rp

(13)

1,19 4,62 4

Tahun 2014

Ta rg et (1 4)

Rp

(15)

1,63 7,22 3

Tahun 2015

Tar get

(16)

Rp

(17)

1,83 9,56 9


Tar get

(18)

Rp

(19)

11,7 52,9 34

rintah an

penyel enggar aan

Pemeri ntahan Desa dan Kelurahan yang berkua-

Pemeri ntahan Desa dan

Desa/ Kel. yang mend apatk an

Kelurah an

Binte k

Aparatur Pemerintaha n Desa

penyele nggara an pemeri ntahan

desa

Kegiatan :

a .

litas

b .

Pengada an bukubuku administr asi Pemerint ahan Desa/Kel. Dan pembinaa n administr asi pemerintahan Desa/Kel. Evaluasi dan monitorin g penyusunan dan pelaksan aan peraturan desa/kep utusan kelurahan di

Terwuju dnya tertib adminis trasi penyele nggara an pemeri ntahan

46 Des a

46 De sa

140, 303

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Des a

140, 303

46 Des a

46 De sa

73,4 24

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Des a/

73,4 24

desa

Tersedi anya bukubuku adminis trasi pemeri ntahan desa Tersus unnya Peratur an

Kel.

Desa/ Kab. Badung

c .

Penelitian , pemberh entian dan pengangk atan perangkat desa/ Kepala Lingkung an di Kab. Badung

d .

Pembina an dan monitorin g arah pengguna an ADD dan penyisiha n pajak retribusi daerah

Keputu san Kelurah an Terlaks ananya proses pember hentian dan pengan gkatan perangkat desa dan kaling sesuai dengan peratur an yang berlaku Terlaks ananya tertib adminis trasi Pemeri ntahan Desa

Terlaks ananya tertib adminis trasi

62 Des a/

62 De sa/

Kel.

Kel .

46 Des a

46 De sa

22,5 61

62 De sa/

155, 154

Kel .

49,5 42

46 De sa

62 Des a/

296, 225

46 Des a

114, 054

Kel .

Kel.

56,3 87

62 De sa/

40,0 85

46 De sa

62 Des a/

0

Kel.

36,3 01

46 Des a

62 Des a/

587, 994

Kel.

42,8 34

46 Des a

225, 149

e .

Bimbinga n Teknis Penyelen ggaraan

Terlatih nya 132 orang anggot a BPD

92 org

61,5 97

0

0

0

0

0

0

0

0

92 org

61,5 97

71,5 52

8 des a

1,17 6,54 2

45 des a

1,40 9,19 1

Pemerint ahan Desa

f.

Pembina an/monito ring pemilihan dan pelantika n Perbekel di Kab.

Badung

g .

Pembina an Penyelen ggaraan Pemerint ahan Desa/Kel. di Kab. Badung

h .

Pembina an Administr asi Pemerint ahan Desa/Kel. Di Kab

Terlatih nya serta tertibny a adminis trasi LPM di 62 Desa/K el. Terlaks ananya Bimtek Penyel enggaraan Pemeri ntahan Desa Terpilih dan terlantik nya Perbek el yang baru

-

-

0

0

Tersus un dan terlaksa

0

2 de sa

55,2 41

19 des a

105, 857

16 de sa

0

62 Ds /K el.

57,6 69

62 Ds/ Kel.

32,1 67

0

0

0

0

62 Ds/ Kel.

89,8 35

0

62 Ds /K el.

31,9 60

62 Ds/ Kel.

15,2 46

0

0

0

0

62 Ds/ Kel.

47,2 06

i.

Badung

nanya

Pembina an Administr asi dan Penyelenggaraa n Pemerint ahan Desa/Kel.

peratur an sesuai ketentu an yang

di Kabupate n Badung

j.

Peningkat an Kualitas SDM Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasya rakatan dan KPM di Kab. Badung

k .

Bintek Pengelola an Keuanga

-

0

0

0

0

0

0

62 ds/ Kel .

0

0

17 0 org

150, 411

62 Ds/ Kel.

10,8 05

0

0

0

0

62 Ds/ Kel.

161, 217

1001 415

62 ds/K el.

25,0 31

62 ds/K el.

1,02 6,44 6

berlaku

Tersedi anya bukubuku adminis trasi Pemeri ntahan Desa/K el. Terisi dan tersedia nya bukubuku adminis trasi dan terlaksa nanya Pemeri ntahan Desa/K el. sesuai peratur an yang berlaku Mening katnya kualitas lembag

-

-

0

0

0

0

0

97 ora ng

55,1 06

97 oran g

60,0 00

194 oran g

115, 106

-

-

0

0

0

0

0

97 ora ng

55,1 06

97 oran g

60,0 00

194 oran g

115, 106

n Desa

a kemasy arakata n

l.

Worksho p Sehari Tentang UU No. 6

Tahun 2014

Ranperda terkait Pengatur an Desa

Tersus unnya Peratur an Daerah terkait Pengat uran Desa

Pemberd ayaan Lembaga BPD di

Terbina nya dan terlatihn ya

Kajian m Naskah . Akademis untuk

2 Terwuj udnya

Menin gkatny a kualita s kelem bagaa n

n .

Terlaks ananya perenc anaan APB Desa dengan baik dan benar Perang kat Desa memah ami UU No. 6 Tahun 2014

-

-

46 Des a

13 2 org

0

51,9 35

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

3 nas kah

0

237, 709

-

3 nas kah

237, 709

0

51,9 35

kelemb agaan serta penge mba-

Desa/ Kelura han o .

ngan partisip asi

Kab. Badung

lembag a BPD

Pemberd ayaan Lembaga Pember-

Terbina dan terlatihn ya lembag a pember dayaan masya

dayaan Masyarak at (LPM)

dan keswad ayaan

masyar akat

62 Des a/Ke l.

62 De sa/

67,5 09

0

0

0

0

45 des a

0

0

0

0

0

67,5 09

0

Kel .

rakat

p .

Peresmia n Anggota BPD se Kab. Bdg

q .

Bimtek Peningkat an Kualitas SDM Pemerint ahan Desa, Lembaga Kemasya rakatan, Kader Pemberd ayaan Masyarak at (KPM) di Kab.

Terwuju dnya peresmi an anggot a BPD periode 2013 s/d 2019 Mening katnya penget ahuan dan ketera mpilan bagi BPD, LPM, KPM se Kabupa ten Badung

0

-

-

0

0

0

0

0

62 Des a/

Kel.

49,8 35

137, 583

0

0

30 8 org

143, 565

0

0

0

49,8 35

262 org

127, 453

570 org

408, 600

Badung

r.

Bimtek Penyusun an APBDes

s .

Evaluasi/ verifikasi APBDes Induk

t.

dan Perubaha n monitorin g dan Evaluasi Musrenba ng Desa/Kel urahan di Kab. Badung

u .

Bimtek Perangka t dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

v .

Rakor Bagi Kepala Lingkung an di

Tersus unnya APBDe s sesuai dengan peratur an yang berlaku Tersus unnya APBDe s sesuai peratur an yang berlaku Terlaks ananya musren bang desa yang terinteg rasi antara reguler dengan PNPM MP Mening katnya penget ahuan tentang pengelo laan pemdes Menigk atnya penget ahuan bagi

0

0

27 6 org

297, 786

46 Des a

92,3 83

0

0

0

0

46 Des a

390, 169

0

0

46 De sa

43,1 48

46 Des a

68,9 24

46 De sa

28,1 12

0

0

46 Des a

140, 184

0

0

0

0

0

0

62 De sa/

4772 .875

0

0

62 Des a/

4,77 3

Kel .

Kel.

-

0

0

0

0

0

0

0

0

175 oran g

90,0 00

175 oran g

90,0 00

-

0

0

0

0

0

0

0

0

554 oran g

20,0 00

554 oran g

20,0 00

Kab.

3 Terwuj udnya

pemanf aatan

SDA dan pening-

Mening katnya pengel olaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Penday agunaa n Teknol ogi Tepat Guna (TTG)

Jumla h kelom pok Tekn ologi Tepat Guna (TTG) yang mend apat pelati han

Badung

Kaling dan Kepala Dusun

w .

Pembina an Teknologi Tepat Guna

Masyar akat desa mampu menera p-

x .

dalam Rangka Pembina an Tk. Prov.

kan TTG

y .

Gelar Teknologi Tepat Guna

katan penday agu-

Nasional di Luar Daerah

naan TTG sesuai dengan kebutu han

z .

a a .

Pelatihan Pengolah an Teknologi Tepat Guna Pemetaa n Teknologi Tepat Guna

Mening katnya wawas an pengetahuan masyar akat tentang TTG di berbag ai daerah Terlatih nya masyar akat dalam mengol ah TTG Terwuju dnya data dan peta

1 pake t

2 klp.

5,00 0,00 0

0

0

4 klp

5,00 7

0

0

1 pa ket

101, 110

0

0

1 pak et

121, 625

1 pa ket

107, 250

2 klp.

154, 932

0

0

4 klp

170, 570

0

0

0

62 ds/ Kel .

83,1 23

0

0

0

0

0

0

6 klp

5,00 5,00 7

0

1 pak et

329, 985

0

0

6 klp

325, 502

0

0

62 ds/K el.

83,1 23

0

0

TTG

a b .

Pedesaa n Pelaksan aan Teknologi Tepat Guna

(TTG)

a c .

Pembuat an Fasilitas Bio Gas untuk pemanfaa tan TTG

a d .

Pelatihan Pengelola an Teknologi Tepat Guna

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun

perdes aan Terlaks ananya pelatiha n dan pembin aan kepada klp. TTG Tercipt anya fasilitas BioGas untuk pemanf aatan TTG Mening katnya SDM klp. TTG dalam pengelo laan TTG

Pening katan kesejah teraan dan pember dayaan masyar akat

0

10 klp .

427, 726

0

0

0

0

0

0

10 klp.

427, 726

0

0

0

0

5 klp.

48,3 12

0

0

0

0

5 klp.

48,3 12

0

0

0

0

0

0

2 klp .

19,9 90

0

0

2 klp.

19,9 90

0

-

1,13 7,85 5

1,37 6,21 4

56,4 55,0 78

45,1 74,5 36

1,67 2,77 8

105, 816, 460

desa Kegiatan : a .

Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional di Luar Daerah

b .

c .

Pembina an Teknologi Tepat Guna

Pelatihan Pengelola an Teknologi Tepat Guna

Mening katnya wawas an pengetahuan masyar akat tentang TTG di berbag ai daerah Mening katnya antusia s masyar akat dalam mengik uti arahan tentang manfaa t dan dampak dari pemanf aatan TTG Terlaks ananya pelatiha n TTG di masyar akat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 klp.

0

8,47 0

TT G

0

0

0

0

0

2 klp. TT G

0

2 klp .

0

1 pak et

143, 022

1 pak et

143, 022

9,31 7

0

0

4 klp.

17,7 87

19,9 90

0

0

4 klp.

85,0 11

TT G

65,0 21

2 klp . TT G

Mening katkan - partisip asi dan keswa-

dayaan masyar akat dalam memba ngun

Pros entas e swad aya murni masy arakat dala m mem bang un Desa /Kel.

d .

Bulan Bhakti Gotong Royong

Mening katnya kesadar an masya-

dalam Membang un Desa

rakat dalam bergoto ng royong

desa

e .

Pencana ngan BBGRM dalam membangun Desa

f.

Pembina an BBGRM dalam membang un Desa

untuk mengh asilkan peningk atan nilai sosial, ekonom i dan budaya Terlaks ananya pencan angan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyar akat Mening katnya kesadar an masyar akat dalam

62 Des a/Ke l

62 De sa/

126, 584

Kel .

0

62 De sa/

127, 268

Kel .

0

0

62 Des a/

81,0 49

0

0

0

0

0

Kel.

0

0

0

0

62 Des a/

334, 900

Kel.

0

62 De sa/

189, 460

Kel .

0

0

0

6 Ke c.

62 Des a/

53,5 38

Kel.

10,0 59

6 Kec.

62 Des a/

242, 998

Kel.

6,88 4

6 Kec.

16,9 42

g .

Perlomba an BBGRM dalam membang un

Desa

h .

Penilaian Pelaksan a Gotong Royong

Terbaik

i.

Pembina an dan Perlomba an Desa

Terpadu

bergoto ng royong Mening katnya peran lembag a masyarakat dalam memba ngun desa secara bergoto ng royong Terpilih nya Desa/K el. Terbaik dalam pelaksa naan BBGR M Terlaks ananya pembin aan adm. dalam penyele nggara an Pemde s/

4 Des a& 1 kel.

0

0

0

0

0

0

6 Ke c.

34,5 34

0

0

0

0

0

0

0

0

4 De sa &

622, 545

4 De sa &

637, 444

4 Des a&

1 Kel .

1 Kel .

874, 316

4 De sa &

481, 736

1 Kel .

1 Kel.

0

6 Kec.

34,5 34

6 Kec.

32,9 19

6 Kec.

32,9 19

4 Des a&

318, 584

4 Des a&

2,93 4,62 4

0

1 Kel.

1 Kel.

Kel.

j.

Pembina an Desa/Kel. Lomba dan

Terbina nya Desa/K el. Lomba

0

0

0

0

0

0

0

0

10 ds/k el.

71,3 81

10 ds/k el.

71,3 81

dan Desa/Kel. Binaan

k .

Lomba 10 Program Pokok PKK

Desa/K el. Binaan Terpilih nya Desa/K el. Terbaik dalam melaks anakan 10 Progra m Pokok

0

0

0

0

0

0

0

0

62 De sa/

17,0 88

62 De sa/

48,9 09

62 Des a/

19,7 72

62 De sa/

17,5 02

12 ds/k el.

82,6 32

12 ds/k el.

82,6 32

0

46 Des a

103, 271

PKK

l.

Monitorin g& inventaris asi swadaya murni masyarak at Kab. Badung

Penyusun m an Profil . Desa/Kel.

n .

Monitorin g dan evaluasi pengelola an berkelanj utan pelaksan

Tersedi anya data swaday a

62 Des a/Ke l

murni masyar akat

Tersedi anya Profil Desa/K el., Kec. di Tk. Kabupa ten Pening katan kesejah teraan rumah tangga miskin melalui

Kel .

62 Des a/Ke l

62 De sa/

Kel .

46,6 44

Kel . 62 De sa/ Kel .

62 De sa/

Kel .

14,7 60

62 Des a/

Kel.

& 16 Kel.

Kel .

Kel.

55,7 18

0

54,7 78,9 00

62 De sa/

Kel .

43,7 90,6 50

62 Des a/

Kel.

22,8 66

62 Des a/

Kel.

98,6 94,7 77

aan prgram Communi ty Based Develop ment (CBD) di Kab. Badung

o .

Operasio nal/Kegiat an PNPMMP Kabupate n Badung

p .

Pembina an pemekara n Desa/Kel. , Banjar Dinas/Lin gkungan di Kab.

Badung

Desa Adat

Terlaks ananya progra m pember dayaan masyar akat Terbina nya usulan pemeka ran Desa/K el., Br. Dinas/L ingkung an untuk mempe rlancar pelayan an

51 Des a/Ke l.

51 De sa/

286, 000

51 De sa/

258, 357

51 Des a/

160, 589

51 De sa/

Kel .

Kel .

Kel.

Kel .

3 Dus un, 3 lingk unga n&

3 Br. Din as

3 Br. Di na s

3 Dus un,

5 br. Di na s

1 Des a/Ke l.

3 ling k.

18,5 41

10,7 13

3 lin gk.

25,4 74

136, 945

10,2 23

1 Des a/K el.

kepada masyar akat

q .

Monev Pembang unan Desa Terpadu (PDT) Kab.

Terlaks ananya monev Pemba ngunan Desa Terpad

73,6 05

Kel.

& lin gk bar u

3 Ling k.,

51 Des a/

2 Br. Din as

5,69 3

0

0

0

0

0

0

5,48 8

2 Br. Din as

Defi nitif dan

Defi nitif dan

1 Br. Din as

1 Br. Din as

0

915, 497

Kel.

Per siap an 46 de sa

51 Des a/

70,4 40

Per siap an

0

0

5,69 3

Badung

u (PDT) di Kab. Badung

r.

Gelar Karya Pembang unan Tk.

Nasional

s .

Monev Peningkat an Lingkung an Perdesaa n melalui Unit Pengelola Sarana/ Kelompok Pemakai Sarana

Terpubl ikasiny a hasilhasil Pemba ngunan Tk. Nasion al Mening katnya kapasit as UPSKPS

0

10 org

172, 105

4 Kec .

134, 778

1 Ke c.

123, 056

1 kl/th

116, 101

546, 040

0

0

6 de sa

52,5 19

3 des a

7,08 7

0

0

7 des a

13,3 65

72,9 71

0

0

62 De sa/

13,1 82

0

0

0

0

0

0

44,9 25

12 TP PK K

106, 390

12 TP PKK

132, 842

0

AMPL di desa sehingg a masyar akat dapat menikm ati air bersih

(UPSKPS)

t.

Sosialisa si Sistem Aplikasi

Pendataa n desa dan Kel.

u .

Jambore Kader PKK

Tersedi anya informa si sistem aplikasi pendat aan desa/K el. Mening katnya wawas an dan

0

13,1 82

12 TP PKK

284, 157

Kel .

0

0

0

0

12 TP PK K

v .

Orientasi dan Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan

w .

x .

y .

z .

Peringata n Hari Kesatuan Gerak PKK di Kabupate n Badung Pembina an dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Pembina an dan Evaluasi

penget ahuan Kader PKK Mening katnya penget ahuan Kader PKK Desa/K el. Dalam mengol ah Tanam an Obat Keluarg a Terlaks ananya peringa tan Hari Kesatuan Gerak PKK Mening katnya penget ahuan Kader

Kab /Kec .

0

0

0

0

74 org

30,1 64

29,6 91

74 org

21,8 09

124 kad er ds/

81,6 64

kel., 12 kad er

Kec.

0

0

0

0

62 Des a/

40,1 06

0

0

0

0

Kel.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Ke c., 1 ds/ kel . 62 De sa/

10,0 04

0

0

0

0

0

6 Kec ,1

40,1 06

99,2 06

12 org

6 Kec. ,1 ds/

10,0 04

kel.

33,6 88

0

0

Kel . 0

62 Des a/

Kel.

PKK Terpilih nya juara kader PKK dalam rangka HKG Mening katnya penget

74 org

62 Des a/

33,6 88

Kel. 21,6 09

0

0

6 Kec, 1

120, 814

Kader PKK

a . a .

Pemanta pan Program Sistem Informasi Keuanga n desa (SIKUDE S)

b . b .

Penetapa n Batas Desa/Tap al Desa

c . c .

Pemberia n Makanan Tambaha n Anak

Sekolah (PMT-AS)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial

ahuan Kader

ds/

ds/

PKK

kel.

kel.

Terlaks ananya Sistem Pengel olaan Keuang an di Desa sesuai peratur an Terwuju dnya batas desa dan tapal batas desa Terlaks ananya pember ian makana n tambah an untuk siswa TK, SD

Terwuju dnya peningk atan kesejah teraan masyar akat

0

0

0

0

62 Des a/

38,8 37

0

0

0

0

Kel.

0

0

0

0

46,9 26

0

0

0

0

44,2 93

2 des a

0

62 Des a/

38,8 37

Kel.

46,3 84

2 de sa

97,4 96

5 des a

381, 318

9 des a

525, 199

0

2 de sa

52,1 85

157 5 sisw a

196, 424

-

248, 610

146, 242

204, 392

9,88 3

451, 736

Kegiatan :

a .

Monitorin g Raskin di Kabupate n

Badung

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Terpen uhinya kebutuh an beras bagi Rumah Tangga Peneri ma Manfaa t (RTSPM)

62 Des a/

Kel.

3,8 26

46,9 26

44,2 93

RT SP M

RT SPM

Terwuju dnya kesadar an masyarakat akan arti penting kesehat an

11, 64 2

57,9 01

10, 979

146, 242

RT SP M

RT SPM

16,2 81

9,8 83

204, 392

988 3 RTS -

988 3

PM

RT SPM

1,24 4,71 5

137, 701

2.75 0 oran g

451, 736

1,57 4,01 9

117, 422

Kegiatan : a .

Pembina an Pokjanal dan Pokja Posyandu Kecamat an/Desa dan Keluraha n

Terlaks ananya pembin aan tugas pokok dan fungsi pokjana l dan pokja posyan du di

6 Kec amat an

6 Ke c.

57,9 01

6 Ke c.

16,2 81

6 Kec .

137, 701

6 Ke c.

220, 164

350 org

36,2 18

6 Kec.

468, 265

b .

Lomba KG PKK KB/Kes. Posyandu , PHBS, Lingk. Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga

c .

Bimtek Sistem Informasi Posyandu

Program Peningkatan Lingkungan

Pedesaan

Kegiatan :

Kab. Badung Terpilih nya Kader PKK terbaik di

-

0

0

0

0

0

0

bidang Posyan du, PHBS, Lingk. Bersih Sehat Mening katnya ketera mpilan petugas Desa/K el. Dan Kec. Dalam pengop erasian SIP

Terwuju dnya kesadar an masyarakat akan arti penting kesehat an

6 Ke c. ,

994, 424

6 Kec.

81,2 04

30,1 27

0

0

6 Kec.

1,07 5,62 8

0

30,1 27

62 ds/ kel .

-

0

0

63,0 48

0

0

0

0

0

0

72 org

0

0

63,0 48

a .

Peningkat an Lingkung an Perdesaa n melalui Unit Pengelola Sarana/ Kelompok Pemakai Sarana

Terlaks ananya pembin aan tugas pokok dan fungsi pokjana l dan pokja posyan du di Kab. Badung

6 de sa

6

63,0 48

0

0

0

0

0

0

0

0

6 dea a

63,0 48

Des a

(UPSKPS)

Program Pembuatan Jalan dan

Tersedi anya ruas jalan lingkun gan

0

484, 187

0

0

484, 187

0

Jembatan Menuju Pura Taman Lanse dan Lapangan Umum Desa Abiansemal

a .

Karya Bhakti Terpadu TNI di Wilayah

Mening katnya pelayan an terhada p

Kab.upat en Badung

masyar akat

0

0

0

0

0

1 pak et

484, 187

0

0

0

0

1 pak et

484, 187

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintaha n Kelurahan Bimtek Penguata a n . Keluraha n Menjadi SKPD

Program Pengembang an Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Terwuju dnya 16 Kelurah an menjadi

174, 341

0

0

0

174, 341

0

SKPD Mening katnya SDM Aparatu r Kelurah an

-

11 2 org

Terwuju dnya sistem pengelo laan pasar desa / adat & BUMD A sesuai dengan peratur an yang berlaku

174, 341

0

94,0 65

0

0

74,4 43

0

0

0

0

55,9 90,8 19

71,5 80

0

112 org

174, 341

56,2 99,2 62

68,3 54

Kegiatan : a .

Monitorin g dan evaluasi pengelolaan pasar desa

Terlaks ananya pembin aan dan evaluas i terhada

34 pasa r desa /adat 1 BUM DA

35 pa sar

ds din as/

0 25,0 92

0 -

0 -

0 -

-

35 pas ar

ds dina s/

25,0 92

dinas/des a adat

dan BUMDA

b .

Pembina an dan Lomba Pasar Desa se Kab. Badung

c .

Monev Pengelola an CBD

p penyele nggapokok dan fungsi pokjana l dan pokja posyan du di Kab. Badung Mening katnya SDM pengelo la pasar desa dalam mengel ola usahan ya Terpant aunya penggu naan dana

-

-

ad at da n

adat dan

BU MD A

BU MD A

6 pa sar

0

68,9 73

0

84

64,0 95

10,3 48

de sa ad at

progra m CBD

Jumlah

6 pa sar ds

7,12 2,70 8

6 pas ar ds

84

59,8 43

11,7 38

des a ada t

2,86 9,83 5

6 pa sar ds

84

55,9 67,3 00

10 psr des a

23,5 19

84 ds. Ada t

55,9 67

34 pas ar

12,3 87

84 ds. Ada t

56,2 16,1 78

57,9 92

de sa ad at

58,0 05,2 25

104, 251, 686

3,70 8,00 6

175,9 57,45 9

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Badan Kabupaten Badung


Kode (1)

(2)

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Data Capaian pada awal Tahun 2010

(3)

Tahun 2011 Target (5)

(4)


0

Rp (6)

Targ (7)

458,717,250

Kegiatan :

01



60 bh perangko, 480 materai 3000, 500 materai 6000, 5 bendel buku cek

Meningkatnya tertib administrasi keuangan 02


Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor

1 Tahun

60 perangko

5,810,000 7 bh buku

535 mat. 6000

650 mat. 60

525 mat.3000

600 mat.30


6 fleksi, 3

20,000,000 Umum

Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor

Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas

6 unit mobil, 13 spd. Motor

4 mobil, 3 spd. Motor

4 mobil,8

750,000 Motor

11

12

15


Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

1 paket



12 bulan


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 paket

0

30,653,150 1 paket

0

0

5.208 exs/bln

5.208 exs/bln

12,834,000 5208 exs

12 bulan

12 bulan

10,320,000 12 bulan

1 Ls

1 Ls

125,000,000

3 THL

3 THL


17



18

Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah 1 Ls

Meningkatnya kinerja aparatur

19

20

21

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap (upah THL selama 1 tahun )


Penyediaan dekorasi



90,360,000

3 THL


Tersedianya bahan bakar kendaraan Memperlancar pelaksanaan kegiatan

6 bh penjor, 12 bh spanduk 28.020 liter

6 bh penjor,

4,500,000 6 bh pen

12 bh spanduk

19.080 liter

12 bh span

85,860,000

14.880pr

7.440 pe max

22


Tersedianya sarana upacara keagamaan Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman

23

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Harihari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga

12 bulan

12 bulan

16,880,000 12 bulan

1 paket

1 paket

10,000,000 1 paket

1 paket

45,750,100 1 paket

Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi 24


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar Terlaksananya upakara keagamaan

25



02

0

0


0

0

369,093,900

Kegiatan :

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana transportasi

-

6 spd. Motor

111,959,300

1 unit m


07


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket belanja gorden

1 Tahun

0

-

Aktivitas kerja berjalan lancar

09


Tersedianya peralatan kantor

4 bh almari arsip, 8 bh

7 almari arsip,

123,459,300

9 almari


filling kabinet,16 bhwhite board, 4 unit komputer, 3 unit notebook, 4 bh printer, 5 bh UPS, 11 bh meja kerja esselon IV, 1 bh meja counter, 1 bh TV 21 inch

1 printer foto-

kayu, 1 pa

copy, 2 meja

pengumum

rapat R.Perte

2 kompute

muan kecil,12

6 noteboo

meja rapat R.

2 unit prin

Pertemuan

3 kamera

besar,1 podi-

1 Handyc

um, 25 kursi

2 LCD pr

rapat, 1 pkt

yektor+la

sound system

5 unit telp flexi

22

24

26



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Memperlancar operasional kegiatan

Pemeliharaan perlengkapan Kantor

-

6 unit mobil, 13 spd.

-

-

4 mobil, 3 spd.

motor

motor

1 Tahun

1 Tahun

-

48,846,000 4 mobil, motor

Terpeliharanya perlengkapan

15,300,000 1 Tahun

gedung kantor 28


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

-

-

0

-

Tabel 4.1

Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi Perbekel/Lurah

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi Perbekel/Lurah

-

62 stel

69,529,300

-

Tercapainya tertib administrasi 19,215,875

Kegiatan :

01


Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 Tahun

1 Tahun

10,800,000 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1,880,150 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

6,535,725 1 Tahun


05

06

07






0

0

Jumlah

0

847,027,025

0

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

1

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3)

1

Desa dan Kelurahan yang baik

Meningkatnya Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola

(4)

1

2

Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

1

2

3

4

5

3


30%

35%

40%

60%

80%

45%

60%

70%

80%


Pemerintahan Desa dan Kelurahan

2


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 (5) (6) (7) (8) (9)

Keruangan Desa dan Kelurahan Persentase aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan

35%

Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

30%

35%

40%

60%

80%

40%

60%

70%

80%

90%

Persentase Desa/Kel. Yang

20%

55%

60%

70%

80%

masyarakat

4


telah memiliki website dan data base berbasis IT

1

2

2

Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

1

Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan

2

3

4

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa; Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa;

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek

2

Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Pembangunan Desa


3



46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

30%

50%

60%

80%

100%

5%

10%

20%

40%

50%

Juara I

Juara I

Juara I

Juara I

Juara I

100 %

100 %

100%

100%

100%

50%

60%

65%

70%

80%

65%

70%

75%

80%

90%

3

Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan menggunakan


Tehknologi Tepat Guna (TTG)

4

Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum kepada masyarakat berpenghasilan rendah

1

2

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi ) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

Jumlah Kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan Jumlah Kelompok Masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG


6 klp.

11 klp.

22 klp.

24 klp.

29 klp.

7 klp.

16 klp.

25 klp.

39 klp.

57 klp.

100 %

100 %

100%

100%

100%

1

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerinatahan Desa Kabupaten Badung : Terwujudnya Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang partisipatif

Instansi Visi Misi

: a. Mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas; b. Mewujudkan peran aktif Lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa; c. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

Tujuan

Sasaran

Keterangan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Program

1

2

3

4

5

6

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik

1

Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan

1


Keuangan Desa/Kel. /jumlah seluruh aparatur

1

Meningkatnya aparatur Pemerintahan Desa dan Kel. yang mengikuti Bimtek Tata kelola Pemerinatahan Desa

1


Penguatan aparatur Pemerintahan Desa/ Kel melalui Bimtek.

7

-

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Keuangan Desa/Kel.

dan Kelurahan

Desa/Kel.x 100%

2

Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa

2

Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Administrasi

2

Persentase aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Administrasi

-


dan Kelurahan

Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan / jumlah seluruh aparatur

Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Desa/Kel. X 100% Jumlah Desa yang 1

Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen RPJM Desa / jumlah Desa di Kab. Badung x 100%

menyampaikan Dokumen RPJM Desa

2

3

Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa

Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesua RKP Desa

2


2

Tertibya perencanaan penyusunan dan pertanggungjawaban

1

APBDes

Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa/ jumlah Desa di Kab. Badung

-

2

Peningkatan Kapasitas Aparatur

RPJM Desa

menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa/jumlah Desa di Kab. Badung x 100 %

3

Jumlah Desa yang menyampaikan Dokumen

Pemerintahan Desa


-

menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan

Peningkatan Kapa-

sitas Aparatur Pemerintahan Desa

RPJM Desa

3

Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa

-


x 100%

4


4


4


Peningkatan terha-

Peningkatan Partisi-


menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu

menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu / jumlah Desa di Kab. Badung

menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu

x 100%

5

menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase Desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban

5

-

Persentase Desa/Kel. yang telah memiliki website dan Data Base berbasis IT

-

Persentase Desa yang menyampaikan laporan

Persentase Desa/Kel. yang telah memiliki website dan Data Base berbasis IT / jumlah Desa di Kab. Badung

pasi Masyarakat dalam Membangun Desa

daya lokal

5

pertanggungjawaban realisasi APBDes / jumlah Desa di Kab. Badung x100%

realisasi APBDes

dap usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi dan sumber

Persentase Desa yang menyampaikan laporan

-

Peningkatan Kapasitas Aparatur

pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa

realisasi APBDes

3


-

masyarakat

Persentase Desa/Kel. yang telah memiliki website dan Data Base berbasis IT

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

x 100%

1

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa

1

Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa / jumlah Desa di Kab. Badung

4

Terlaksananya Tindak lanjut

1

Peraturan Desa


-


x 100%

2


2

Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa / jumlah Desa di Kab.

2


-


2

Badung x 100% Meningkatnya peran Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan

1

2

3

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

1

Desa/Kelurahan 2

yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kel.

3

Tingkat Provinsi

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Penguatan Lembaga Pemerintahan Desa/ Kel melalui Bintek.

-


-

Pengembangan Lembaga Ekonomi

yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kel.

Pedesaan -

Tingkat Provinsi

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4

Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti

4

Bimtek

-


Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti

-


Bimtek

2


Persentase swadaya murni masyarakat dalam pemba-

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

ngunan Desa

dalam Membangun Desa

-


3



Peningkatan terhadap usaha ekonomi masyarakat

-

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3

4

sesuai potensi dan sumber daya lokal

Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

1

2

Jumlah Kelompok Binaan TTG yang produknya

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui

dipamerkan

penerapan TTG

Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penera-

1

Jumlah Kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan

2

pan TTG

Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG

Penguatan thd klp TTG yang ada di ds. dengan memberikan bantuan berupa pelatihan SDM dan sarana dan prasarana

Penguatan thd klp TTG yang ada di ds. dengan memberikan

Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai Standard Pedum kepada masyarakat berpenghasilan rendah

-


-

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

-




(2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0 1


Dat a Cap aia n pad a awa l Tah un 201 0

(3)

(4)


Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011

Tahun 2012

Target

Rp

Tar get

(5)

(6)

(7)

0

458,717,250

Tahun 2013

Rp

T ar g et

(8)

(9 )

586,812,915

Tahun 2014

Tahun 2015


Rp

T ar g et

Rp

Targe t

Rp

Tar get

Rp

(10)

(1 1)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

709,279,10 2

621,848,550

4,753,315,63 4

2,376,657,817

Kegiatan :

0 1



60 bh peran gko, 480 mater ai 3000, 500 mater ai 6000, 5 bend el buku cek

60 perangko

5,810,000

7 bh bu ku ce k

Meningkatnya tertib administrasi keuangan 535 mat. 6000

650 mat. 6000

5,875,000

7 bh bu ku ce k 15 0 ma t. 60 00

1,651,000

7 bh bu ku ce k 40 0 m at. 60 00

3,301,000

7 bh buku cek,

400 mat 6000,

3,301,000

60 bul an

19,938,000

525 mat.3000

0 2


Tersedianya komunikasi sumber daya ai r dan listrik untuk mendukung kegiatan operasional kantor

1 Th


20,000,000

600 mat.3 000

15 0 ma t.3 00 0

6 fleksi, 3 telp. Umu m

6 fle ksi ,3 tel p. U mu m

39,600,000

25,000,000

20 0 m at. 30 00 6 fle ks i, 3 tel p. U m u m

7,400,000

1 m bl. K ab an ,5 m bl po ol, 14 sp d m ot or

200 mat. 3000

20,000,000


9,950,000

7 unit mobil, 13 unit spd motor

20,000,000

60 bul an

124,600,000

10,900,000

60 bul an

35,400,000

Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dan pelaksanaan tugas

0 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasi onal

Terlaksananya belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil/sepeda motor 6 unit mobil , 13 spd. Mtr

4 mobil, 3 spd. Motor Meningkatnya tertib administrasi berlalu lintas

750,000

4 mobil ,8 spd. Motor

6,400,000

5 mo bil, 8 sp d. Mo tor

1 1


Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan

1 paket

1 paket

30,653,150

1 paket

38,107,000

1 pa ket

25,000,000

1 pa ke t

20,000,000

60 bul an

138,757,900

2,000,000

60 bul an

2,000,000

16,332,000

60 bul an

73,572,000

54,972,000

24,997,750

1 paket

0

12 bulan

16,320,000

180 exs/bu lan

16,112,000

60 bul an

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

1 2

1 5




Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

12 bulan 0

5.208 exs/b ln

5.208 exs/bln

0

12,834,000

0

5208 exs/b ulan

0

0

0

0

10,974,000

18 0 ex s/ bu la n

9,975,000

12 bul an

9,065,000

12 0 ga lo n

9,500,000

576 galon

150,000,000

1 Ls

100,000,000

1 Ls

150,000,00 0

1 Ls

100,000,000

1 LS

625,000,000

114,132,800

3 TH L

99,780,550

3 T

135,234,37 5

3 THL

121,207,400

3 TH

560,715,125

17,112,000

52 08 ex s/b ula n


1 7

1 8

1 9



Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah Meningkatnya kinerja aparatur

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap


12 bulan

12 bulan

1 Ls

1 Ls

3 THL

3 THL

10,320,000

12 bulan

125,000,000

1 Ls

90,360,000

3 THL

H L (upah THL selama 1 tahun )


Penyediaan dekorasi


2 0

2 1


Tersedianya bahan bakar kendaraan

6 bh penjo r,

6 bh penjor,

12 bh span duk

12 bh spanduk

28.02 0 liter

19.080 liter

4,500,000

6 bh penjo r,

4,800,000

12 bh span duk

85,860,000

Memperlancar pelaksanaan kegiatan

14.88 0pre mium 7.440 perta -

141,360,000

4 bh pe njo r, 12 bh sp an du k

27. 20 0 lite r

5,000,000

4 bh pe nj or, 12 sp an du k

272,000,000

1 Ta hu n

16,000,000

12 bu la n

14,978,000

1 pa ke t

L

5,000,000

4 bh penjor ,

5,000,000

60 bul an

24,300,000

220,320,000

60 bul an

978,440,000

23,300,000

60 bul an

96,880,000

14,993,000

1 pak et

69,802,000

12 bh spandu k

258,900,00 0

16.32 0 liter

16,100,000

12 bulan

14,978,000

1 paket

max

2 2


Tersedianya sarana upacara keagamaan

12 bulan

12 bulan

16,880,000

12 bulan

24,600,000

12 bul an

Terpeliharanya lingkungan kerja yang nyaman

2 3

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenia n pada Harihari Bersejarah

Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan olah raga Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi

1 paket

1 paket

10,000,000

1 paket

14,853,000

1 pa ket

2 4


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket

45,750,100

1 paket

19,998,115

1 pa ket

20,000,000

1 pa ke t

1 Ls

19,997,977

1 paket

25,000,000

1 Ls

25,000,000

1 pak et

130,746,192

30,000,000

1 LS

70,000,000

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar

2 5



0 2

Terlaksananya upakara keagamaan

0

0


0

0

369,093,900

0

1 Ls

446,141,182

15000000

335,573,94 0

261,820,500

########## #

317,650,000

Kegiatan :

0 5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal

Tersedianya sarana transportasi 6 spd. Motor

111,959,300

1 unit mobil

105,000,000

1 u nit m o bil

12,426,100

1 al m ar i ar si p

6 sp d. Mo tor 171,400,000

0

0

185,000,0 00

60 bul an

573,359,30 0

60 bul an

84,656,040



0 7

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket belan ja gorde n 1 Tahun

0

-

0

6 bh kur si pi m-

8 almar i 33,479,94 0

38,750,000


pi nt u ka ca , 1 al m ar i ka yu pi nt u ka ca ,

pin an rap at


Tersedianya peralatan kantor

0 9

4 bh almar i arsip, 8 bh 7 almari arsip,


filling kabin et,16 bhwh ite board ,4 unit komp uter, 3 unit noteb ook, 4 bh printe r, 5 bh UPS, 11 bh

123,459,300

9 almar i arsip

1 printer foto-

kayu, 1 papa n

copy, 2 meja

peng umu man,

rapat R.Perte

2 komp uter,

muan kecil,12

6 noteb ook,

194,978,782

3 bh not eb oo k

31,933,100

1 un it La pt op ,

1 u nit ka m er a

arsip pintu

kaca, 9 kursi

kerja

6 unit komput er

18,468,00 0 7 unit printer

2 unit Laptop,

1 unit mesin

ketik,1 pkt LCD

169,450,000

60 bul an

538,289,18 2

meja kerja essel on IV, 1 bh meja count er, 1 bh TV 21 inch

2 unit printe r,

meja rapat R.

+ layar

3 kame ra, 1 Hand ycam , 2 LCD proyekto r+lay ar, 5 unit telp.

Pertemu an

besar,1 podium, 25 kursi rapat, 1 pkt sound system

flexi

2 2



-

-

-

-

-

-

-

-

1 paket

60 bul an

2,500,000

60 bul 75,450,000 an

351,095,70 0

20,500,000 60

76,250,000

2,500,000

kantor

2 4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al 6 unit mobil , 13 spd.

4 mobil, 3 spd. Memperlancar operasional kegiatan

48,846,000

4 mobil ,8 spd

58,412,400

motor motor

5 mo bil, 8 sp d.

93,361,300

mo tor

motor

6 m o bil , 1 4 sp d m ot or

1 mbl 75,026,00 Kaba 0 n, 6 mbl operasi -

onal, 13 spd motor 2

Pemeliharaan perlengkapan

Terpeliharanya perlengkapan

1 Tahu

1 Tahun

15,300,000

1 Tahu

21,350,000

1 Ta

19,100,000

0

0

41

6

Kantor

n

n

hu n

unit

bul an

gedung kantor

2 8


Terpeliharanya peralatan gedung

-

0

-

0

-

0

kantor

1 fa xi mi le 3 L C D

23,600,00 1 0 paket

11,000,000 60 bul an

34,600,000

62 ste

69,529,300

3 m esi n ke tik 21 ko m pu ter 1 S. sy st e m 1 m esi n ke tik

17 no te bo ok Pengadaan Pakaian PSH dan Atribut bagi

Tersedianya pakaian PSH dan atribut bagi

62 stel

69,529,300

-

0

-

0

-

0

-

0

l Perbekel/Lura h

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0 6

Perbekel/Lurah

Tercapainya tertib administrasi

19,215,875

35,350,000

103,300,00 0

89,799,975

107,400,000

355,065,85 0

Kegiatan :

0 1


Tersedianya honorarium pengelola kegiatan 1 Tahu n

1 Tahun

10,800,000

1 Tahu n

29,850,000

1 Ta hu n

84,300,000

1 T a h u n

3,000,000

1 T a h u n

2,499,975

1 T a h u n

96,300,00 12 0 bulan

60 bul 86,400,000 an

307,650,00 0

4 doku 6,000,000 men

4 do ku me 6,000,000 n

19,880,150

3 doku 1,000,000 men

3 do ku me 10,000,000 n

22,535,700

15 bu

5,000,000


0 5

0 6

0 7




1 Tahu n

1,880,150

3,000,000

1 Ta hu n


1 Tahu n


1 Tahun

1 Tahu n

0

1 Tahun

0

6,535,725

0

1 Tahu n

0

2,500,000

0

1 Ta hu n

0

0

0

0

15 buku

5,000,000

ku

Jumlah

847,027,025

1,068,304,097

973,469,025

1,148,153,042

2,801,707,81

7

6,838,661,006

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1) 1

(2) Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010

Kond akh

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

25%

30%

35%

40%

60%

80%

30%

35%

45%

60%

70%

80%

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa


Keuangan Desa dan Kelurahan

2

Persentase Aparatur Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

3


4

Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJMD Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

5

Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

6

Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu

25%

30%

35%

40%

60%

80%

7

Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

35%

40%

60%

70%

80%

90%

8

Persentase Desa/Kel. Yang telah memiliki website dan data base berbasis IT

9

10

15%

20%

55%

60%

70%

80%


46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa


46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

46 Desa

1

REVIEW

RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

2

NARASI RKT 2015 REVIEW BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Rencana

Kinerja

Tahunan

merupakan

suatu

perencanaan

tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan

Renstra

Pemerintahan

Badan Desa

Pemberdayaan Kabupaten

Masyarakat

Badung

untuk

Desa tahun

dan yang

bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga

konsistensi

dan

keterpaduan

dalam

perencanaan,

pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

adalah sebagai acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung dalam menyusun

anggaran SKPD. B.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari; 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa. 2. Sekretariat terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b) Sub Bagian Keuangan. c) Sub Bagian Program.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

3

a) Sub Bid. Bantuan Pembangunan dan swadaya masyarakat. b) Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari : a) Sub.Bid Aparatur Pemerintahan Desa/Kel. b) Sub.Bid.Kelembagaan Desa/Kelurahan. 5. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari : a) Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kelurahan. b) Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan. 6. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari : a) Sub.Bid Pembinaan Desa/Kelurahan. b) Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan. Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan

selengkapnya dapat dilihat pada

Badan Pemberdayaan

Desa

Tabel I.1

Kabupaten

Badung

ii

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

A.

VISI VISI Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang berisikan

cita

dan

citra

yang

ingin

diwujudkan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Otonomi Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif”. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili organisasi masa depan. B.

MISI Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan sesuai dengan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

maka ditetapkan beberapa

misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : Lama : 1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas. 2. Mewujudkan kelembagaan dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat. 3. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

ii

Baru : 1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkualitas ; 2. Mewujudkan peran aktif lembaga dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ; 3. Mewujudkan

pemberdayaan

masyarakat

dengan

pemanfaatan

Tehknologi Tepat Guna (TTG). C.

TUJUAN Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi

yang

telah

ditetapkan

penetapan

tujuan

itu

sendiri

hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, maka tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah: Lama : 1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas; 2. Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan Desa /Kelurahan; 3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat; Baru : 1. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik.

ii

2. Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan; 3. Terwujudnya

pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

dengan

standard

Pedum

menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG); 4. Terwujudnya

pendistribusian

Raskin

sesuai

kepada masyarakat berpenghasilan rendah. D.

SASARAN Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur

(Kuantitatif)

dan

dapat

dicapai

(realistis),

sinerjik

dan

berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Adapun

sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2015 adalah sebagai berikut : Lama : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2015 SASARAN INDIKATOR 1) Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa/Kel.

aparatur 1)

2) Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kel.

1)

Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

3) Meningkatnya partisipasi dan 1) Prosentase swadaya murni masyarakat. keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan.

ii

4)

Meningkatnya pemanfaatan 1) Persentase peningkatan pen-dapatan pengelolaan sumber daya alam dan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG). pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 1) (TTG).

Baru : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 1


1

2

2


1

2

3

4

INDIKATOR SASARAN Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Jumlah Desa yang menyampaikandokumen RPJM Desa; Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.

5 3


1

4

Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan

1

5

2 1

Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa

ii

2

3 4 1

6


7

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG

1


1

8

9

1 2

(BUM Desa) yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa. Persentase pasar yang dikelola dengan baik. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

ii

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A.

SASARAN STRATEGIS Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

merupakan

produk

dari

perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun Sasaran

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : Lama : 1. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan; 2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kelurahan; 3. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan; 4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Baru : 1. Meningkatnya Aparatur

pemerintahan Desa/Kel. yang mengikuti

Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/Kel. 2. Tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. 3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

ii

4. Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa. 5. Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan. 6. Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa. 7. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan. 8. Meningkatnya

keterampilan

kelompok

masyarakat

melalui

penerapan TTG. 9. Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

B.

INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa kuantitatif

dan

Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran

atau

kualitatif

yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan, sedangkan Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Lama : 1. Persentase

tertibnya

perencanaan,

penyusunan

dan

pertanggungjawaban APBDes; 2. Meningkatnya


lembaga

desa (BPD,

LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; 3. Prosentase swadaya murni masyarakat. 4. Persentase peningkatan pendapatan Guna (TTG).

kelompok Teknologi Tepat

ii

Baru : 1. Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan. 2. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 3. Jumlah Desa yang menyampaikandokumen RPJM Desa; 4. Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa. 5. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa. 6. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu. 7. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. 8. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT. 9. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa. 10.Jumlah Desa yang memiliki

Keputusan Kepala Desa.

11.Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa. 12.Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk. 13.Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi. 14.Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek. 15.Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa. 16.Persentase pasar yang dikelola dengan baik. 17.Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan. 18.Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. 19.Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

ii

Program

Tahun

dinyatakan

2015

dalam

merupakan

renstra

yang

bagian

dari

dilaksanakan

program

melalui

yang

berbagai

kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk mewujudkan

sasaran

tahunan

2015.

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam pencapaian sasarannya didukung oleh 8 (delapan) program dan 50 (lima puluh) kegitan. Adapun program dan kegiatan utama pendukung dalam pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung terdiri dari 5 (lima) program 18 kegiatan utama yaitu sebagai berikut : 1. Sasaran

: Meningkatnya

aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Tatakelola Pemerintahan Desa/Kelurahan. Indikator

: 1. Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek

Pengelolaan

Keuangan

Desa

dan

Desa/Kelurahan

yang

Kelurahan; 2.

Persentase

Aparatur

menguikuti Bimtek

Administrasi Managemen

Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 2. Sasaran

: Tertibnya

perencanaan,

penyusunan

dan

pertanggungjawaban APBDes. Indikator

: 1. Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa; 2. Jumlah Desa yang menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa; 3. Jumlah Desa yang menyampaikan APBDes yang sesuai RKP Desa; 4. Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu;

ii

5. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. 3. Sasaran Indikator

:


:

1. Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki website dan data base berbasis IT.

Program

: Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa. Kegiatan: 1) Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten. 4. Sasaran Indikator

: Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa. : 1. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa; 2. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa.

Sasaran 1, 2 dan 4 Program Kegiatannya adalah : Program

: Peningkatan Kapasitas Aparatur Perintahan Desa Kegiatan : 1) Pembinaan/monitoring

pemilihan

dan

pelantikan Perbekel. 2) Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD

dan

penyisihan

pajak

dan

retribusi

daerah. 3) Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 4)

Kajian

Naskah

Akademis untuk

Ranperda terkait Pengaturan Desa;

ii

5. Sasaran

:

Meningkatnya peran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

dalam

pembangunan

Desa/Kelurahan Indikator

:

1. Persentase

kehadiran

Lembaga

Desa

dan

Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan Desa/Kelurahan; 2. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terbentuk; 3. Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi; 4. Persentase

Lembaga

Desa

dan

Lembaga

Kemasyarakatan yang mengikuti Bimtek. Indikator 1 dan 4 dalam Sasaran 5 Program dan Kegiatannya : Program

:

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

Desa. Kegiatan: 1) Bintek Lembaga

Peningkatan kwalitas SDM Pemdes, Kemasyarakatan

dan

KPM

di

Kab.Badung. Program

:

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1) Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan KG

PKK

KB/Kes

Posyandu,

PHBS

dan

Lingkungan Bersih Sehat. 2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS, Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga. Indikator 3 dalam Sasaran 5 Program dan Kegiatannya : Program

:

Peningkatan

Partisipasi

Membangun Desa. Kegiatan:

Masyarakat

dalam

ii

1)

Pembinaan

Desa/Kelurahan Lomba dan

Desa/Kelurahan Binaan. 2) Lomba Desa/Kelurahan. 3) Lomba 10 Program Pokok PKK. 6. Sasaran

:

Meningkatnya

peranan

masyarakat

dalam

pembangunan Desa. Indikator

:

Persentase

swadaya

murni

masyarakat

dalam

pembangunan desa. Program

:

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa. Kegiatan: 1) Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong dalam Membangun Desa. 2) Pencanangan

Bulan

Bakti Gotong Royong

dalam Membangun Desa. 3) Pembinaan Pemekaran Desa/Kelu-rahan, Br. Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung. 4) Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional. 5) Jambore Kader PKK. 6) Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 7) Operasional kegiatan

PNPM -MP di

Kab.Badung. 8) Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan Kabupaten Badung. 9) Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik. 10)Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK, SD. 7. Sasaran

:

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan.

ii

Indikator

:


Program

:

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan. Kegiatan : 1) Pembinaan

dan

Lomba

Pasar

Desa

antar

Kecamatan se Kab Badung. 2) Monitoring

dan

Evaluasi

Pengelolaan

Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development (CBD) di Kab Badung. 8. Sasaran

:

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.

Indikator

: 1. Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan; 2. Jumlah

kelompok

masyarakat

yang

memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. Program

:

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Kegiatan: 1) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional. 2) Monev Melalui

Peningkatan Unit

Lingkungan

Pengelola

Perdesaan

Sarana/Kelompok

Pemakai Sarana (UPS-KPS). 9. Sasaran

:

Tersalurkannya

Raskin

(Tepat

Sasaran,

Tepat

Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan

Tepat

Administrasi)

kepada

masyarakat

berpenghasilan rendah. Indikator

: 1. Persentase

penyaluran

Raskin

masyarakat berpenghasilan rendah.

kepada

ii

Program

:

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1) Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

Program

:

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1) Pembinaan Pokjanal dan Pokja Posyandu dan KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan Lingkungan Bersih Sehat. 2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS, Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga.

Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung beserta indikator kinerja dan target tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan 2015 sebagaimana tabel II.1 dibawah ini. Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahun 2015

1


1

2

INDIKATOR SASARAN Persentase Aparatur Desa/Kel. Yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan yang mengikuti Bimtek Administrasi Managemen Pemerintahan Desa dan

TARGET 80%

80%

ii

Kelurahan. 2


1

2

3

4

5

3


1

4


1

5


2 1

2

3

4

6

7

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan Desa Meningkatnya Usaha Mikro

1

1

Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa; Jumlah Desa yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa. Jumlah Desa yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu. Persentase Desa yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. PersentaseDesa/Kel. yang telah memiliki website dan data base berbasis IT. Jumlah Desa yang memiliki Peraturan Kepala Desa. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan Kepala Desa. Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyara-katan yang telah mengikuti Bimtek. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa. Persentase pasar yang

46 Desa

46 Desa

46 Desa

80%

90%

80%

46 Desa

46 Desa 100%

26%

Juara I

80%

90%

ii

8

9

Kecil Menengah di pedesaan. Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG


dikelola dengan baik. 1

2

1

Jumlah kelompok Binaan TTG yang produknya dipamerkan. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

29 kelompok

57 kelompok

100%

ii

BAB IV PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Di dalamnya memuat informasi – informasi tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya. Berdasarkan

Rencana

Kinerja

Tahunan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2015. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran SKPD sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga. Mangupura, 16 Pebruari 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, Drs. Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ................................................................... Daftar Isi ……………………………………………………....….... BAB I

BAB II

i ii

Pendahuluan ……………………………….……….........

1

A. Latar Belakang …………..........................…....

1

B. Sruktur Organisas ..........................................

1

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung ...............................................................

3

A. Visi …………..........................…......................

3

B. Misi ...............................................................

3

C. Tujuan ..........................................................

4

D. Sasaran .........................................................

5

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ...….......

8

A. Sasaran Strategis ………….............................

8

B. Indikator Kinerja ...........................................

9

BAB IV Penutup ……..……………..…………...........………..

19

ii

NARASI RKT 2014

BAB I PENDAHULUAN

C.

LATAR BELAKANG Rencana

Kinerja

Tahunan

merupakan

suatu

perencanaan

tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

adalah sebagai acuan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran

SKPD. D.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari; 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa. 8. Sekretariat terdiri dari: d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. e) Sub Bagian Keuangan.

ii

f)

Sub Bagian Program.

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : c) Sub Bid. Bantuan Pembangunan dan swadaya masyarakat. d) Sub.Bid Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. 10. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari : c) Sub.Bid Aparatur Pemerintahan Desa/Kel. d) Sub.Bid.Kelembagaan Desa/Kelurahan. 11. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari : c) Sub.Bid. Pengembangan SDM Desa/Kelurahan. d) Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan. 12. Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan terdiri dari : c) Sub.Bid Pembinaan Desa/Kelurahan. d) Sub.Bid. Unit Kerja Daerah Pembangunan. Selanjutnya

diagram

Masyarakat

Desa

Struktur

dan

Organisasi

Pemerintahan

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.1

Badan

Desa

Pemberdayaan

Kabupaten

Badung

ii

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

E.

VISI VISI Badan Pemberdsayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang berisikan

cita

dan

citra

yang

ingin

diwujudkan

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Otonomi Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Partisipatif”. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili organisasi masa depan. F.

MISI Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan sesuai dengan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung

maka ditetapkan beberapa

misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas; 5. Mewujudkan kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkualitas dan partisipasi serta keswadayaan masyarakat; 6. Mewujudkan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

ii

G.

TUJUAN Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi

yang

telah

ditetapkan

penetapan

tujuan

itu

sendiri

hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, maka tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah: 4. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkwalitas; 5. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat; 6. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dan peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat;

H.

SASARAN Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur

(Kuantitatif)

dan

dapat

dicapai

(realistis),

sinerjik

dan

berkelanjutan (sesuai dengan keadaan). Adapun

sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) tahun 2014 adalah sebagai berikut :

ii

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014 SASARAN INDIKATOR 5) Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa/Kel.

aparatur 1)

6) Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kel.

2)

Persentase tertibnya perenca-naan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

7) Meningkatnya partisipasi dan 3) Prosentase swadaya murni keswadayaan masyarakat dalam masyarakat dalam membangun membangun Desa dan Kelurahan desa/kelurahan

4) Meningkatnya pengelolaan Sumber 4) Persentase peningkatan pendapatan Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna (TTG)

ii

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

C.

SASARAN STRATEGIS Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

merupakan

produk

dari

perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun Sasaran

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Badung selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 5. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan; 6. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Desa/Kelurahan; 7. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan; 8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

D.

INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Badan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa kuantitatif

dan

Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran

atau

kualitatif

yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan Badan, sedangkan

ii

Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan, adapun Indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 5. Persentase

tertibnya

perencanaan,

penyusunan

dan

pertanggungjawaban APBDes; 6. Meningkatnya


lembaga

desa (BPD,

LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; 7. Prosentase

swadaya

murni

masyarakat

dalam

membangun

desa/kelurahan; 8. Persentase peningkatan pendapatan

kelompok Teknologi Tepat

Guna (TTG). Program Tahun 2014 merupakan bagian dari program yang dinyatakan

dalam

renstra

yang

dilaksanakan

melalui

berbagai

kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk mewujudkan

sasaran

tahunan

2014.

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dalam pencapaian sasarannya didukung oleh 9 (sembilan) program dan 57 (lima puluh tiga )kegitan. Adapun program Prioritas dalam pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung terdiri dari 6 (enam) program 35 kegiatan prioritas (utama) yaitu sebagai berikut : 1. Sasaran

: Meningkatnya

kualitas

aparatur

Pemerintahan

Desa/Kelurahan. Indikator

: Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

ii

Program

: Peningkatan Kapasitas Aparatur Perintahan Desa Kegiatan : 2) Pembinaan/monitoring

pemilihan

dan

pelantikan Perbekel. 3) Penelitian pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan di Kabupaten Badung. 3) Pembinaan dan monitoring arah penggunaan ADD

dan

penyisihan

pajak

dan

retribusi

daerah. 4) Pembinaan administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 5) Evaluasi/verifikasi

APBDes

Induk

dan

perubahan 2014. 6) Monitoring

dan

evaluasi

Musrenbang

Desa/Kelurahan di Kab Badung. 7) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. 8) Workshop

Sehari

Tentang

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014. 2.

Sasaran

: Meningkatnya

kualitas

kelembagaan

Desa/Kelurahan Indikator

:

Meningkatnya persentase partisipasi desa

lembaga

(BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Program

:

Peningkatan Desa. Kegiatan:

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

ii

2) Bintek

Peningkatan kualitas SDM Pemdes,

Lembaga

Kemasyarakatan

dan

KPM

di

Kab.Badung. 3.

Sasaran

: Meningkatnya masyarakat

partisipasi dalam

dan

keswadayaan

membangun

Desa

dan

Kelurahan. Indikator

: Prosentase

swadaya

murni

masyarakat

dalam

membangun desa/kelurahan. Program

: Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa. Kegiatan: 1) Pembinaan dan perlombaan Desa Terpadu. 2) Monitoring dan inventarisasi Swadaya murni Masyarakat Kab Badung. 3) Operional kegiatan PNPM-MP di Kab.Badung. 4) Pembinaan Pemekaran Desa/Kelurahan, Banjar Dinas/Lingkungan di Kabupaten Badung. 5) Gelar Karya Pembangunan Tingkat Nasional. 6) Rapat Konsultasi dan Jambore Kader PKK. 7) Pelatihan TP PKK dan Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Desa Binaan. 8) Pembinaan dan Evaluasi Kader PKK. 9) Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten. 10)Penetapan Batas Desa/Tapal Desa. 11)Pembinaan dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK. 12)Lomba dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK. 13)Pencanangan

Bulan

Bakti

Gotong

Masyarakat dalam membangun Desa.

Royong

ii

14)Pembinaan

Bulan

Bakti

Gotong

Royong

Bulan

Bakti

Gotong

Royong

Masyarakat. 15)Perlombaan

Masyarakat dalam Membangun Desa. 16)Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Program

:

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan. Kegiatan : 1)Monitoring

dan

Evaluasi

Pengelolaan

Keberlanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development (CBD) di Kabupaten Badung 2)Pembinaan Pasar Desa di Kab Badung. 3)Lomba Pasar Desa di Kab Badung. Program

:

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 2) Monitoring Raskin di Kabupaten Badung.

Program

:

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1) Pembinaan

POKJANAL/POKJA

dan

KG

PKK

KB/Kes – Posyandu, PHBS, Lingkungan Bersih Sehat; 2) Lomba KG PKK KB/Kes – Posyandu, PHBS, Lingkungan Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga; 3) Bimtek Sistem Informasi Posyandu.

ii

4.

Sasaran

:

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Indikator

:

Persentase peningkatan pendapatan

kelompok

Teknologi Tepat Guna (TTG). Program

:

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Kegiatan: 1) Pelatihan pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG). 2) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional. Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung beserta indikator kinerja dan target tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan 2014 sebagaimana tabel II.1 dibawah ini. Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahun 2014 NO

SASARAN

1.

Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2.

Meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kel.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

- Persentase tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes - Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

50 %

50 %

ii

3.

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan

- Prosentase swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

70%

4.

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

-

20%

Persentase peningkatan pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

ii

BAB IV PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Didalamnya memuat informasi – informasi tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya. Berdasarkan

Rencana

Kinerja

Tahunan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung pada tahun 2014. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung dapat tercapai.

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha – Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi dinas dalam menyusun rencana anggaran SKPD sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, 16 Pebruari 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, Drs. Putu Gede Sridana,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600304 198503 1 013

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ................................................................... Daftar Isi ……………………………………………………....….... BAB I

BAB II

i ii

Pendahuluan ……………………………….……….........

1

A. Latar Belakang …………..........................…....

1

B. Sruktur Organisas ..........................................

1

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung ...............................................................

3

A. Visi …………..........................…......................

3

B. Misi ...............................................................

3

C. Tujuan ..........................................................

3

D. Sasaran .........................................................

4

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ...….......

5

A. Sasaran Strategis ………….............................

5

B. Indikator Kinerja ...........................................

5

BAB IV Penutup ……..……………..…………...........………..

11

BUPATI BADUNG RPJMD TAHUN 2011-2015

VISI: MELANGKLAH BERSAMA MEMBANGUN BADUNG YANG SHANTHI DAN JAGATDHITA BERLANDASKAN TRI HITHA KARANA MISI KE-TIGA: MENATA KEPENDUDUKAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

TUJUAN: TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IPTEK YANG TEPAT GUNA DAN PENINGKATAN DAYA SAING SDM SASARAN: MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PENERAPAN IPTEK DI MASYARAKAT DI SEMUA SEKTOR LAPANGAN USAHA GUNA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA DAN DAYA SAING SDM

TUJUAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIMBANGI DENGAN PEMERATAAN SEHINGGA DAPAT DINIKMATI SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT TERUTAMA OLEH MASYARAKAT MISKIN,CACAT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA SASARAN: MEMPERMUDAH, MEMPERLANCAR DAN MEMPERLUAS AKSES MASYARAKAT MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA EKONOMI SECARA ADIL DAN TERBUKA

TUJUAN: TERCIPTANYA SISTEM TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG RSIH, EFISISEN,EFEKTIF, RANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA PROFESIONAL SASARAN: TERWUJUDNYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISISEN, TRANSPARAN, PROPESIONAL, RWESPONSIP DAN AKUNTABEL YANG DILAKSANAKAN MELALUI MANAGEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MANTAP,SISTEM DAN MANAGEMEN PARTISIPATIF YANG LEGITIMATE DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

KA.BPMD DAN PEMDES KABUPATEN BADUNG

RENSTRA BPMD TH 2010-2015 VISI: TERWUJUDNYA OTONOMI DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG PARTISIFATIF MISI KE-SATU : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELUIRAHAN YANG BERKUALITAS TUJUAN : TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG BAIK SASARAN : 1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KEL.RAHAN YANG MENGIKUTI BIMTEK 2.TERTIBNYA PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES 3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 4.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MISI KE-DUA : MEWUJUDKAN PERAN AKTIF LEMBAGA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA TUJUAN : MENINGKATNMYA PERAN LEMBAGA DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN SASARAN : 1,MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 2.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 3.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN MISI KE-TIGA : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN TEHKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN MENGGUNAKAN TTG 2.TERWUJUDNYA PENDISTRIBUSIAN RASKIN SESUAI STANDAR PEDUM KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SASARAN : 1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG 2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

KA.BID.PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN ESELON III/B

KA.BID.KETAHANAN MASYARAKAT ESELON III/B SASARAN : 1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG 2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH INDIKATOR: 1.JUMLAH KELOMPOK BINAANTTG YANG PRODUKNYA DIPAMERKAN 29 KLP 2.JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMANFAATKAN SARANA 57 KLP DAN PRASARANA AIR BERSIH DENGAN PENERAPAN TTG

1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. YANG MENGIKUTI BIMTEK 2.TERTIBNYA PERENCANAAN,PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES 3.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 4.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KEL INDIKATOR: 1.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN KEL. 2.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK ADMINISTRASI MANAGEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. 3.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAiKAN DOKUMEN RPJM DESA 4. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA SESUAI DENGAN RPJM DESA 5. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN APBDES SESUAI RKP DESA 6.PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN APBDES TEPAT WAKTU 7.PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDES 8.JUMLAH DESA YANG MEMILKI PERATURAN KEPALA DESA 9.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI KEPUTUSAN KEPALA DESA 10.PERSENTASE LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG TELAH MENGIKUTI BIMTEK

KA.SUBID.PENGEMBANGAN SDM DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG INDIKATOR: 1.JUMLAH KELOMPOK YANG MENGIKUTI GELAR TTG TINGKAT NASIONAL

2 Klp

KA.SUBID.SARANA DAN PRASARANA DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

SASARAN 1 : 1.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG INDIKATOR: 1.JUMLAH DESA YANG DIMONITORING

7 DESA

SASARAN 2 : 2.TERSALURKANNYA RASKIN (TEPAT SASARAN, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU DAN TEPAT ADMINISTRASI) KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH INDIKATOR: 2.JUMLAH RTSM PENERIMA BERAS RASKIN

KABID.PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN ESELON III/B

SASARAN:

80% 80% 46 DESA 46 DESA 46 DESA 80% 90%

KA.SUBID.PEMBINAAN DESA/KELURAHAN ESELON IV/A

SASARAN 1 : 1.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT INDIKATOR:4 1.JUMLAH PROFIL DESA/KEL.DAN KECAMATAN YANG SUDAH TERSUSUN

46 DESA 46 DESA 80%

62 DESA/KEL. DAN 6 KECAMATAN

SASARAN 3 : 3.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA INDIKATOR : 3.JUMLAH DESA/KEL. YANG DIBINA 10 DESA/KELURAHAN

262 ORANG

9883 KK KA.SUB.BID. APARATUR DESA/KELURAHAN ESELON IV/A SASARAN 1 : 1.MENINGKATNYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG MENGIKUTI BIMTEK INDIKATOR: 1.JUMLAH DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK PENGELOLAANKEUANGAN DESA DAN KEL. 2.PERSENTASE APARATUR DESA /KEL.YANG MENGIKUTI BIMTEK MANAGEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN KEL. SASARAN 2 : 2.TERTIBNYA PERENCANAAN,PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES INDIKATOR: 1.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAiKAN DOKUMEN RPJM DESA 2. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA SESUAI DENGAN RPJM DESA 3. JUMLAH DESA YANG MENYAMPAKAN APBDES SESUAI RKP DESA 4.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAIKAN DOKUMEN APBDES TEPAT 5.JUMLAH DESA YANG MENYAMPAIKAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES SASARAN 3 : 3.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA INDIKATOR: 1.JUMLAH DESA YANG MEMILKI PERATURAN KEPALA DESA 2.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI KEPUTUSAN KEPALA DESA

62 DS/KEL

KA.SUBID.UNIT DAERAH KERJA PEMBANGUNAN ESELON IV/A

46 DESA 46 DESA 46 DESA

62 DS/KEL 62 DS/KEL

SASARAN 1 : 1.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA INDIKATOR: 1.JUMLAH BATAS DESA YANG DITETAPKAN 5 DESA SASARAN 2 : 2.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA INDIKATOR: 2.JUMLAH DESA/KEL YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM 62 DS/KEL MEMBANGUN DESA SASARAN 3: 3.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA INDIKATOR 1.JUMLAHDESA/KEL.YANG MENGIKUTI LOMBA BBGRM 2.JUMLAHDESA/KEL.YANG MENGIKUTI PENCANANGAN BBGRM

SASARAN 1 : 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN INDIKATOR: 1.JUMLAH MONITORING PNPM-MPd

SASARAN 2 : 2.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA INDIKATOR: 2.JUMLAH PESERTA MASYARAKAT YANG IKUT DALAM GELAR KARYA TINGKAT NASIONAL SASARAN 3 : 3.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG INDIKATOR : 3.JUMLAH KG-PKK,KB/KES, POSYANDU, PHBS, DAN LBS YANG DILOMBAKAN

SASARAN 4 : 4.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA INDIKATOR : 4.JUARA I LOMBA DESA/KEL.TK.PROVINSI 1 DESA/KELURAHAN

46 DESA 46 DESA

SASARAN: 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 2.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN 3.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA 4.MENINGKATNYA KETRAMPILAN KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN TTG INDIKATOR: 1.PERSENTASE KEHADIRAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM MUSREMBANG DESA 2.JUMLAH KELOMPOK BINAAN TTG YANG PRODUKNYA DIPAMERKAN 3.PERSENTASE PASAR YANG DIKELOLA DENGAN BAIK 4.PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) YANG TERBENTUK 5.PERSENTASE SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

100% 6 ORANG 90% 50% 80%

KA.SUBID.BANTUAN PEMBANGUNAN DAN SWADAYA MASYARAKAT ESELON IV/A

SASARAN 2 : 2.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA INDIKATOR : 4 BR.DNS.PERS. ,1 DIF. 2.JUMLAH BANJAR DINAS YANG DIMEKARKAN

KA.SUBID. KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN ESELON IV/A SASARAN: 1. MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN INDIKATOR: 1. JUMLAH LEMBAGA DESA MENDAPATKAN BIMTEK

KA.BID.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESELON III/B

SASARAN: 1.TERLAKSANANYA TINDAK LANJUT PERATURAN DESA DENGAN PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 2,MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN 3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 4.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHA 5.MENINGKATNYA PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA INDIKATOR: 1.PERSENTASE DESA YANG TELAH MEMILIKI WEBSITE DAN DATA BASE BERBASIS IT 2.JUMLAH DESA YANG MEMILIKI PERATURAN KEPALA DESA 3.JUARA I LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT PROVINSI 4.PERSENTASE SWADAYA MURNI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

6 DESA 62 DS/KEL.

15 KALI

6 ORANG

6 DESA

KA.SUBID.USAHA EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT ESELON IV/A

SASARAN 1: 1.MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN INDIKATOR : 1.JUMLAH DESA ADAT YANG MELAKSANAKAN CBD SESUAI ATURAN 2.JUMLAH ANAK-ANAK YANG MENDAPATKAN MAKANAN TAMBAHAN SASARAN : 2.MENINGKATNYA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN INDIKATOR : 1.JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT BIMTEK 2.JUMLAH PASAR YANG DIBINA DAN DILOMBAKAN

84 DS.ADAT 1.575 APD

51 ORANG 9 BINAAN, 8 LOMBA

INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU ) 1. Unit Organisasi/SKPD Desa Kabupaten Badung 2. Tugas Pokok

3. Fungsi

NO

1 1

SASARAN STRATEGIS

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya INDIKATOR KINERJA UTAMA

2 3 Meningkatnya - Persentase kwalitas Aparatur tertibnya Pemerintahan Desa perencanaan, dan Kelurahan penyusunan dan pertanggungjawaba n APBDes

2 Meningkatnya kwalitas Kelembagaan Desa/Kelurahan

- Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa


- Persentase swadaya murni masyarakat

3

4

Persentase peningkatan

ALASAN/PENJELASAN

SUMBER DATA

4

5

Semakin tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes menunjukan bahwa kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin baik.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Semakin besar Masyarakat partisipasi Lembaga Desa Desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa menunjukan kualitas Lembaga Desa/Kelurahan Badan meningkat. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Semakin besar swadaya murni masyarakat

- Meningkatnya pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)

dalam membangun desa/kelurahan menunjukan bahwa taraf hidup masyarakat semakin meningkat.


Semakin meningkatnya pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam menunjukan bahwa program ini berhasil

Mangupura, 3 Pebruari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa

DRS. PUTU GEDE SRIDANA, M.SI Pembina Utama Muda Nip. 19600304 198503 1 013

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN

KEPALA

MASYARAKAT

DESA

BADAN

DAN

PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN

DESA

KABUPATEN BADUNG NOMOR

: 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 PEBRUARI 2014 TENTANG

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN

PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN

MASYARAKAT

(IKU) DESA

DAN

DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN

ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penetapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan , saat ini sedang disusun berbagai

kebijakan terkait dengan

pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan aggaran. Penyusunan Inikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) atau disebut juga sebagai Indikator Kineja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( SAKIP ) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan

berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemeritahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalm usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dengan harapan dapat memberiklan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2.

Maksud dan Tujuan.

Bahwa

dalam

rangka

melaksakan

reformasi

birokrasi

di

seluruh

kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupeten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapakan indikator Indikator Kinerja Utama ( IKU ), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instantsi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA PUSPEM KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” UNIT 16,LT II JL RAYA SEMPIDI, KODE POS: 80351 (0361) 9009258 FAX 9009257

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa tentang Indikator Kerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah ; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ; 8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 ) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 ) ;

MEMUTUSKAN Kesatu

: Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Nomor Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.

Kedua

:

Ketentuan Umum

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa. 2. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Ketiga

:

Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama 1. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. 2. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ini. 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.

Keempat

: Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN BABII INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB III PENUTUP Kelima

: Penutup Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keenam

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mangupura Pada tanggal : 12 Pebruari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa


INDIKATOR KINERJA UTAMA( IKU ) 1. Unit Organisasi/SKPD Desa Kabupaten Badung 2. Tugas Pokok

3. Fungsi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Lama : NO

1 1

SASARAN STRATEGIS


SUMBER DATA

2 3 Meningkatnya - Persentase kwalitas Aparatur tertibnya Pemerintahan Desa perencanaan, dan Kelurahan penyusunan dan pertanggungjawaba n APBDes

4 Semakin tertibnya perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes menunjukan bahwa kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin baik.

Meningkatnya kwalitas Kelembagaan Desa/Kelurahan

- Meningkatnya persentase partisipasi lembaga desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun

- Persentase swadaya murni masyarakat

Badan Pemberdayaan Semakin besar Masyarakat partisipasi Lembaga Desa Desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa menunjukan kualitas Lembaga Desa/Kelurahan Badan meningkat. Pemberdayaan Masyarakat Desa

2

3

4

ALASAN/PENJELASAN

5 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

desa/kelurahan

- Meningkatnya pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)


Semakin besar swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan menunjukan bahwa taraf hidup masyarakat semakin meningkat.


Semakin meningkatnya pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam menunjukan bahwa program ini berhasil

Revisi : N O

SASARAN STRATEGIS

1 1

2 3 Meningkatnya 1 Persentase Aparatur Aparatur pemerintahan Desa/Kel. Yang Desa/Kel. yang 2 mengikuti Bimtek mengikuti Bimtek Pengelolaan tatakelola Keuangan Desa Pemerintahan dan Kelurahan. Desa/Kel. Persentase Aparatur Desa/Kelurahan 1 yang mengikuti Bimtek 2 Administrasi Managemen Tertibnya Pemerintahan perencanaan, Desa dan penyusunan dan 3 Kelurahan. pertanggungjawa ban APBDes. 4

2


ALASAN/PENJELASA N

SUMBER DATA

4 Semakin bertambahnya Aparatur Pemerintahan Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan menunjukan bahwa Aparat Pengelola Sistem Keuangan Desa semakin terampil.

5 Badan Pemberdaya an Masyarakat Desa

Semakin tertibnya perencanaan, penyusunan dan

Badan Pemberdaya an Masyarakat Desa

3

4

5

6


Terlaksananya Tindak Lanjut Peraturan Desa.


7

8

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan

5 Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen RPJM Desa; Jumlah Desa 1 yang menyampaiakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sesuai dengan RPJM 1 Desa. Jumlah Desa 2 yang menyampaiakan APBDes yang sesuai RKP Desa Persentase Desa yang 1 menyampaikan Dokumen APBDes tepat 2 waktu. Persentase Desa 3 yang menyampaikan 4 laporan Pertanggungjawa ban Realisasi APBDes. 1 PersentaseDesa/ Kel. yang telah memiliki website dan data base 1 berbasis IT.

Jumlah Desa 1 yang memiliki Peraturan Kepala 2 Desa. Jumlah Desa yang memiliki Keputusan

pertanggungjawa ban APBDes menunjukan bahwa kualitas aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan semakin baik.

Badan Pemberdaya an Masyarakat Dengan adanya Desa website dan data base berbasis IT mempermudah dalam Badan perencanaan Pemberdaya pembangunan an desa Masyarakat Dengan adanya Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa menunjukan bahwa Aparat Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.


Semakin besar partisipasi Lembaga Desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan Badan pengawasan Pemberdaya pembangunan an desa Masyarakat

Desa.

Kepala Desa. 1

9

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan.

Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat melalui penerapan TTG.


Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang terbentuk Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang telah mengikuti Bimtek. Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa.


Desa menunjukan kualitas Lembaga Desa/Kelurahan meningkat. Semakin besar swadaya murni masyarakat dalam membangun desa/kelurahan menunjukan bahwa taraf hidup masyarakat semakin meningkat.



Dengan dibinanya pasar desa maka semakin Tertatanya pasar desa dengan baik Badan Pemberdaya an Semakin Masyarakat meningkatnya Desa pendapatan kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam menunjukan bahwa program ini berhasil.

Dengan tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah kelompok Jumlah, Tepat Binaan TTG yang Harga, Tepat produknya Mutu, Tepat dipamerkan. Waktu dan Tepat Jumlah Administrasi)

kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih dengan penerapan TTG. Persentase penyaluran Raskin kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

menunjukan bahwa terpenuhinya kebutuhan beras bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Mangupura, 3 Pebruari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa


.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN

KEPALA

MASYARAKAT

DESA

BADAN

DAN

PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN

DESA

KABUPATEN BADUNG NOMOR

: 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 JANUARI 2015 TENTANG

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN

PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN

MASYARAKAT

(IKU) DESA

DAN

DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN

ANGGARAN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.3.

Latar Belakang Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penetapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan , saat ini sedang disusun berbagai

kebijakan terkait dengan

pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan aggaran. Penyusunan Inikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) atau disebut juga sebagai Indikator Kineja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ( SAKIP ) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang trasparan, partisipatif, akuntabel dan

berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hokum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemeritahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalm usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasilguna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dengan harapan dapat memberiklan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.4.

Maksud dan Tujuan.

Bahwa

dalam

rangka

melaksakan

reformasi

birokrasi

di

seluruh

kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupeten Badung khususnya maka dipandang perlu menetapakan indikator Indikator Kinerja Utama ( IKU ), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini adalah:

3. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. 4. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instantsi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Badung sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksaan pembangunan.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA PUSPEM KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” UNIT 16,LT II JL RAYA SEMPIDI, KODE POS: 80351 (0361) 9009258 FAX 9009257

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) BADAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa tentang Indikator Kerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah ; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ; 15. Peraturan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 ) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunam Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 ) ;

MEMUTUSKAN Kesatu

: Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. No 11 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2012.

Kedua

:

Ketentuan Umum

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa. 4. Indikator Kinerja Utama ( Key Perfomance Indikator ) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Ketiga

:

Materi Muatan Dan Fungsi Indikator Kinerja Utama 3. IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung. 4. Rincian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ini. 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.

Keempat

: Indikator Kinerja Utama ( IKU ) disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN BABII INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB III PENUTUP Kelima

: Penutup Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keenam

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mangupura Pada tanggal 30 Januari 2015 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemerintahan Desa


INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) ( TAHUN 2015 - 2020 ) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Tujuan

Indikator

Formula

Sasaran

Indikator

1

2

3

4

5

1. Tujuan Daerah (RPJMD) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM Tujuan BPMD dan Pemdes (Renstra) 1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kel. yang berkualitas

2. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

Meningkatnya penggunaan IPTEK d i masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing sumber daya manusia

Formula Penjelasan 6

7

Bidang Penanggungjawab 8

Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kab. Badung dalam rangka terwujudnya tujuan daerah

Persentase tertibnya Persentase perentertibnya canaan, penyusunan perencanaan, dan penyu pertanggungjawaban sunan dan pertangAPBDes gungjawaban APB Des x 100 %

Meningkatnya Persentase kualitas tertibnya perenaparatur canaan, Pemdes/Kelurahan penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Persentase Semakin tertibnya tertibnya perenperencaBidang canaan,naan, penyusunan penyusunan danPemdes/Kel. dan perpertanggungjawaban tanggungjawaban APBDes APBDesmenunjukkan pada tahun yang bahwa program bersangkutan ini berhasil

Meningkatnya Persentase persentase partisipartisipasi lembaga pasi lembaga Desa desa (BPD, LPM dan (BPD, KPM) LPM dalam dan KPM)/ perencanaan,persentase pelaksanaan partisipasi dan pengawasan lembaga pembanguyang ada di nan desa desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa x 100%

Meningkatnya Meningkatnya kualitasperesentase kelembagaan partisipasi Desa/Kel. lembaga Desa (BPD, LPM dan KPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

Meningkatnya Semakinperesentase besar partisipasi Bidang partisipasi Lembaga lembaga Desa Desa (BPD, Pemdes/Kel. LPM dan (BPD, LPM KPM) dan dalam KPM)perencanaan, dalam perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pengawasan dan pengawasan pembangunan pembangudesa menunjuknan desa kanpada kualitas tahun Lembaga yang Desa/ bersangkutan Kelurahan meningkat

3. Terwujudnya pemanfaatan SDA dan peningkatan pendayagunaan TTG sesuai dengan kebutuhan

Persentase swadaya Persentase murni swadaya masyarakat murni masyarakat/ persentase pendapatan desa x 100%

Meningkatnya Persentase partisipasi swadaya murni dan keswadayaan masyarakatmasyarakat dalam membangun desa/kelurahan

Persentase Semakin swadaya besarmurni swadaya murni masyarakat masyarakat pada tahun dalam yang membangun bersangkutan desa/kelurahan menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat semakin meningkat

Persentase peningkatan Persentase kelompok pendapatan kelompok TTG yang mendapat Teknologi Tepat pelatihan/Persentase Guna (TTG) kelompok TTG yang ada di masyarakat x 100 %

Meningkatnya Persentase pengelolaan peningkatan Sumberpendapatan Daya Alam (SDA) kelompok dan pendayagunaan Teknologi Tepat TeknoGuna (TTG) logi Tepat Guna (TTG)

Persentase Semakin peningkatan meningkatnya Bidang pendapendapatan patankelompok kelompok Ketahanan Teknologi Teknologi Tepat Tepat Guna Guna (TTG) (TTG) dalam pada tahun pemanfaatan yang bersangsumber daya kutan alam menunjukan bahwa program ini berhasil

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) ( TAHUN 2015 - 2020 ) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Lama : Tujuan

Indikator

Formula

Sasaran

Indikator

Formula

Penjelasan

1

2

3

4

5

6

7

1. Tujuan Daerah (RPJMD) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan

Meningkatnya penggunaan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan


Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kab. Badung dalam rangka

peningkatan daya saing SDM Tujuan BPMD dan Pemdes (Renstra) 1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kel. yang berkualitas

2. Terwujudnya kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing sumber daya manusia

terwujudnya tujuan daerah

Persentase tertibnya Persentase perentertibnya canaan, penyusunan perencanaan, dan penyu pertanggungjawaban sunan dan pertangAPBDes gungjawaban APB Des x 100 %

Meningkatnya kualitas aparatur Pemdes/Kelurahan

Persentase tertibnya Persentase perentertibnya Semakin perentertibnya perencaBidang canaan, penyusunan canaan, dan penyusunan naan, penyusunan dan Pemdes/Kel. dan perpertanggungjawaban pertanggungjawaban tanggungjawaban APBDes APBDes APBDes pada tahun menunjukkan yang bahwa program bersangkutan ini berhasil

Meningkatnya Persentase persentase partisipartisipasi lembaga pasi lembaga Desa desa (BPD, LPM dan (BPD, KPM) LPM dalam dan KPM)/ perencanaan,persentase pelaksanaan partisipasi dan pengawasan lembaga pembanguyang ada di nan desa desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa x 100%

Meningkatnya kualitas kelembagaan Desa/Kel.

Meningkatnya peresentase MeningkatnyaSemakin peresentase besar partisipasi Bidang partisipasi lembaga partisipasi Desa lembaga Lembaga DesaDesa (BPD, Pemdes/Kel. LPM dan (BPD, LPM dan KPM) (BPD,dalam LPM danKPM) KPM)dalam dalamperencanaan, perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan pengawasandan pembangupengawasan pembangunan pembangudesa menunjuknan desa nan desa padakan tahun kualitas yang Lembaga Desa/ bersangkutan Kelurahan meningkat

Persentase swadaya Persentase murni swadaya masyarakat murni masyarakat/ persentase pendapatan desa x 100%


Persentase swadaya Persentase murni swadaya Semakin murni besar swadaya murni masyarakat masyarakat pada masyarakat tahun yang dalam membangun bersangkutan desa/kelurahan menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat semakin meningkat

3. Terwujudnya pemanfaatan SDA dan peningkatan pendayagunaan TTG sesuai dengan kebutuhan

Persentase peningkatan Persentase kelompok pendapatan kelompok TTG yang mendapat Teknologi Tepat pelatihan/Persentase Guna (TTG) kelompok TTG yang ada di masyarakat x 100 %

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Persentase peningkatan Persentase peningkatan Semakin meningkatnya Bidang pendapendapatan kelompok pendapatan kelompok patan kelompok Ketahanan Teknologi Teknologi Tepat Guna Teknologi (TTG)Tepat Tepat GunaGuna (TTG) (TTG) dalam pada tahun yang pemanfaatan bersangsumber daya kutan alam menunjukan bahwa program ini berhasil

Revisi : Tujuan

Indikator

Formula

Sasaran

Indikator

Formula

Penjelasan

1

2

3

4

5

6

7

1. Tujuan Daerah (RPJMD) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM Tujuan BPMD dan Pemdes (Renstra) 1. Terwujudnya tatakelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik

Meningkatnya penggunaan IPTEK di masyarakat di semua sektor lapangan usaha guna peningkatan daya saing usaha dan daya saing sumber daya manusia

Persentase Aparatur Persentase Desa/ Aparatur Desa/ 1 Kel. Yang mengikuti Kel. Yang Bimtek mengikuti Bimtek Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa dan Kelurahan dan Kelurahan x 100% Persentase Aparatur Persentase Desa/ Aparatur Desa/

Meningkatnya Aparatur pemerintahan Desa/Kel. yang mengikuti Bimtek tatakelola Pemerintahan Desa/ Kel.


Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kab. Badung dalam rangka terwujudnya tujuan daerah

1

Persentase Aparatur Persentase Desa/ Aparatur Semakin Desa/ bertambahnya Bidang Kel. Yang mengikuti Kel.Bimtek Yang mengikuti Aparatur Bimtek Pemerintahan Pemdes/Kel. Desa/ Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Desa Keuangan Kel. Yang Desa mengikuti Bimtek dan Kelurahan dan KelurahanPengelolaan pada tahun Keuangan Desa/ yang bersangkutan Kelurahan menunjukan bahwa

Kel. Yang mengikuti Kel. Yang Bimtek mengikuti Bimtek Administrasi Administrasi Managemen Managemen Pemerintahan Pemerintahan Desa dan Kel.Desa dan Kel. x 100%

Jumlah Desa Persentase yang menyampartisipaikan dokumen pasi RPJM lembaga Desa desa

2

2

Tertibnya perencanaan, 1 penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes

Persentase Aparatur Persentase Desa/ Aparatur Aparat Desa/ Pengelola Sistem Bidang Kel. Yang mengikuti Kel.Bimtek Yang mengikuti Keuangan Bimtek Desa Pemdes/Kel. semakin Administrasi Managemen Administrasi Managemen terampil Pemerintahan Desa Pemerintahan dan Kel. Desa dan Kel. pada tahun yang bersangkutan

Jumlah Desa yangJumlah menyamDesa yang Semakin menyamtertibnya perencanaan, Bidang paikan dokumenpaikan RPJM Desa dokumen penyusunan RPJM Desadan Pemdes/Kel. pertanggungpada tahun yang jawaban bersangkutan APBDes menunjukan bahwa kualitas aparatur Jumlah Desa yangJumlah menyamDesa yang Pemerintahan menyam- Desa/Kelurahan paikan Rencana Kerja paikan PemRencana semakin Kerja Pembaik bangunan (RKP) Desa bangunan sesuai(RKP) Desa sesuai dengan RPJM Desa dengan RPJM Desa pada tahun yang bersangkutan

Jumlah Desa (BPD, yang menyamLPM dan KPM)/ paikan Rencana persentase Kerja Pempartisipasi bangunan (RKP) lembaga Desa sesuai yang ada di dengan RPJMdesa Desadalam perenca-

2

Jumlah Desa naan, yang menyampelaksanaan paikan APBDes danyang pengawasan sesuai RKP Desa pembangunan desa

3

Jumlah Desa yangJumlah menyamDesa yang menyampaikan APBDes yang paikan sesuai APBDes yang sesuai RKP Desa RKP Desa pada tahun yang bersangkutan

Persentase Desa x 100%yang menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu

4

Persentase DesaPersentase yang Desa yang menyampaikan Dokumen menyampaikan Dokumen APBDes tepat waktu APBDes tepat waktu pada tahun yang bersangkutan

Persentase Desa yang menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

5

Persentase DesaPersentase yang Desa yang menyampaikan Pertanggungmenyampaikan Pertanggungjawaban Realisasijawaban APBDesRealisasi APBDes pada tahun yang bersangkutan

Persentase Desa/Kel. Persentase Yang swadaya telah memiliki murni website masyarakat/ dan data base berbasis persentase IT pendapatan desa x 100%

3

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

1

Persentase Desa/Kel. Persentase Yang Desa/Kel. DenganYang adanya website Bidang dan telah memiliki website telah memiliki dan data website basedan berbasis Pengembangan IT memperdata base berbasis data IT base berbasis mudah IT dalam pada perencanaan tahun yang bersangkutan pembangunan desa

Jumlah Desa Persentase yang memiliki kelompok Peraturan Kepala TTG yang Desamendapat

4


1

Jumlah Desa yangJumlah memiliki Desa yang Dengan memiliki adanya Peraturan Bidang Kepala Peraturan KepalaPeraturan Desa Kepala DesaDesa danpada Keputusan Pemerintahan Kep[ala tahun yang bersangkutan

2

Jumlah Desa yangJumlah memiliki Desa yang Desamemiliki menunjukan bahwa Aparat Keputusan KepalaKeputusan Desa Kepala DesaDesa telah melaksanakan tugas kutan pada tahun dan yang fungsinya sesuai dengan bersangkutan peraturan yang berlaku

1

Persentase kehadiran Persentase kehadiran Semakin besar partisipasi Bidang Lembaga Desa dan Lembaga Lembaga DesaLembaga dan Lembaga Desa (BPD, Pemerintahan LPM dan Kemasyarakatan Kemasyarakatan dalam KPM) dalam dalam perencanaa, pelakMusrenbang Desa Musrenbang Desa sanaan pada dan tahun pengawasan pembayang bersangkutan ngunan desa menunjukan kualitas Lembaga Desa/Kel. Meningkat Persentase BadanPersentase Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMMilik Desa Desa yang (BUM Desa yang terbentuk terbentuk pada tahun yang bersangkutan

Jumlah Desa pelatihan/Persentase yang memiliki Keputusan Kepala kelompok DesaTTG yang ada di masyarakat x 100 %

2. Meningkatnya peran lembaga desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan

Persentase kehadiran Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbang Desa

5


Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa yang terbentuk

2

Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi

3

Juara I Lomba Desa/Kel. Juara I Lomba Desa/Kel. Tk. Provinsi Tk. Provinsi pada tahun yang bersangkutan

Persentase Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyara-

4

Persentase Lembaga Persentase Desa Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyaradan Lembaga Kemasyara-

katan yang telah mengikuti Bimtek

Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan Desa

6


1

Persentase swadaya Persentase murni swadaya Semakin murni besar swadaya Bidang murni masyarakat dalam masyarakat pemba- dalam masyarakat pemba-dalam Pengembangan membangun ngunan Desa ngunan Desa pada desa/kelurahan tahun menunjukan yang bersangkutan bahwa taraf hidup masyarakat semakin meningkat

Persentase pasar yang di kelola dengan baik

7

Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah di pedesaan

1

Persentase pasarPersentase yang di pasar Dengan yangdibinanya di pasar Bidang desa kelola dengan baik kelola dengan maka baik pada semakin tahun tertatanya PMD pasar yang bersangkutan desa dengan baik

8


1

Jumlah kelompokJumlah Binaankelompok TTG Semakin Binaan meningkatnya TTG Bidang pendapayang produknya dipamerkan yang produknya tandipamerkan kelompok Tehknologi Ketahanan Tepat pada tahun yang bersangkutan

2

Jumlah kelompokJumlah masyarakat kelompok Guna masyarakat (TTG) dalam pemanfaatan yang memanfaatkan yangsarana memanfaatkan Sumbersarana Daya Alam menunjukan dan prasarana airdan bersih prasaranabahwa air bersih program ini berhasil dengan penerapan dengan TTG penerapan TTG pada tahun yang bersangkutan

1

Persentase penyaluran Persentase penyaluran Dengan tersalurkannya Bidang Raskin Raskin kepada masyarakat Raskin kepada(Tepat masyarakat Sasaran, Tepat Ketahanan jumlah, berpenghasilan rendah berpenghasilan Tepat rendah Harga, padaTepat Mutu, Tepat tahun yang bersangkutan Waktu dan Tepat Administrasi) menunjukan bahwa terpenuhinya kebutuhan beras bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Mnfaat (RTS-PM) kepada masyarakat berpenghasilan rendah

3. Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan menggunakan Tehknologi Tepat Guna (TTG)

4. Terwujudnya pendistribusian Raskin sesuai standard Pedum kepada masyarakat berpenghasi lan rendah

katan yang telah katan mengikuti yang telah mengikuti Bimtek Bimtek pada tahun yang bersangkutan


9

Tersalurkannya Raskin (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, T epat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah

jukan kualitas

terpenuhinya

pada masya-

PERJANJIAN KINERJA REVIEW BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Recommend Documents