TESIS
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
A.A. GDE AGUNG ARICAHYA
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
A.A. GDE AGUNG ARICAHYA NIM : 1291461025
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG GDE AGUNG ARICAHYA NIM 1291461025
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 12 JANUARI 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS NIP. 19540429 198303 1 002
Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP NIP. 19600706 198601 2 001
Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Progran Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Prof.Dr.Nyoman Djinar Setiawina,SE,MS NIP.19530730 198303 1 001
Prof.Dr.dr.A.A.Raka Sudewi,Sp.S(K). NIP. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 12 Januari 2015 Panitia Penguji Tesis, berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 4526/UN.14.4/HK/2014 Tanggal : 31 Desember 2014
Ketua
: Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS
Anggota
:
1. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE., MP 2. Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE., MS 3. Dr. Ketut Djayastra, SE., SU 4. Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., Msi
iv
Surat Pernyataan Bebas Plagiat Yang bertanda tanngan di bawah ini : Nama
: Anak Agungg Gde Agung Aricahya
NIM.
: 1291461025
Program Studi
: Magister Ilmi Ekonomi
Judul Tesis
: Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa
(BPMPD)
Kota
Denpasar
Dalam
Pengelolaan Bantuan Kelurahan Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti palgiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Denpasar,
Januari 2015
Hormat saya,
Anak Agung Gde Agung Aricahya NIP. 1291461025
v
UCAPAN TERIMA KASIH Berkat Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan”. Penulisan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akhir studi pada program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Prof. Dr. dr Ketut Suastika, Sp.PD.KEMD Rektor Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister. Ibu Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S(K) Direktur Program Pascasarjana Universitas
Udayana, Bapak
Prof.Dr. I Gusti Bagus Wiksuana,SE., MS Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE.,MS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Udayana. Bapak Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE.,MS sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam pembuatan tesis ini. Ibu Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam pembuatan tesis ini. Bapak Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE.,MS, Bapak Dr. Ketut Djayastra, SE.,SU dan Bapak Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE.,MSi selaku penguji, telah membahas dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikaan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Seluruh staf/Pegawai program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pasccasarjana Universitas Udayana, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi selama mengikuti kuliah. Teman-teman ada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana Angkatan XXII, Kepala Badan, Sekretaris Rekan Kerja di Badan Pemberdayaan vi
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dan Para Sekretaris Kelurahan se-Kota Denpasar yang telah memberikan masukan, bantuan dan semangat yang bermanfaat dalam pengerjaan tesis ini. Istri tercinta Anak Agung Ayu Juniati, SE., MSi, Ayahda tercinta Drs. Anak Agung Gde Oka Parmadi, Ibunda tercinta Anak Agung Geria Puspa, Ananda tercinta A.A. Istri Sintya Cahyani, A.A. Istri Prami Listya Dewi dan A.A. Gde Dalem Satria Wibawa serta keluarga yang tak putus-putusnya berdoa untuk kesuksesan studi serta memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan study ini dengan baik. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya. Dan akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihakpihak yang membutuhkan. Denpasar,
vii
2015
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN ABSTRAK Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah akan memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat daerah untuk berkembang dan menemukan jati dirinya dengan ciri dan kemampuannya masing-masing. Pemerintah Kota Denpasar mengambil kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang merupakan ujung tombak dari pemerintah daerah, dengan cara memberikan bantuan kelurahan untuk kelurahan dan bagi hasil pajak dan retribusi untuk desa. Beberapa issue actual di bidang pengelolaan bantuan kelurahan yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan bantuan kelurahan antara lain belum optimalnya pengelolaan bantuan kelurahan, belum teraturnya administrasi keuangan karena keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengalokasian bantuan kelurahan dan masih tingginya sisa penggunaan anggaran di masing-masing kelurahan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar yang di ukur dari perspektif keuangan, perspektif pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Hasil analisis menunjukan kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan ditinjau dari perspektif keuangan menunjukan kinerja dengan kategori baik dengan nilai sebesar 78,47 persen. Kinerja dari perspektif pengguna jasa menunjukan kinerja kategori baik dengan nilai sebesar 77,08 persen. Kinerja dari perspektif proses internal menunjukan kinerja sangat baik dengan nilai 100 persen sedangkan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga menunjukan kinerja sangat baik dengan nilai sebesar 100 persen. Kinerja BPMPD secara keseluruhan ditinjau dari empat perspektif dengan perhitungan indeks komposit berada pada kualifikasi kinerja baik dengan nilai 87,81 persen. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan bantuan kelurahan disarankan untuk memaksimalkan proses perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran, meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan kelurahan guna memperlancar proses pencairan bantuan kelurahan. Kata Kunci : kinerja, perspektif keuangan, pengguna jasa, proses internal, pemberdayaan dan pertumbuhan, balanced scorecard viii
PERFORMANCE ANALYSIS OF BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR MANAGEMENT ASSISTANCE IN KELURAHAN ABSTRACT Applicability of Act No. 32 of 2004 on Regional Autonomy will provide flexibility for local governments to develop the region in accordance with local revenue capacity. This will positively impact the local community to develop and finds himself with the characteristics and capabilities of each. Denpasar government adopted a policy of community empowerment by increasing the role of the village and the village as government organizations directly in contact with people who are at the forefront of local government, by providing assistance village to village and for the results of taxes and levies to the village. Some of the actual issues in the field of management of aid villages that need attention to improve performance management, among others, yet help villages optimal management of village assistance, yet orderly financial administration because of limited personnel resources, urangnya coordination with relevant agencies on the allocation of aid villages and high residual use budget in each village. This .Penelitian done on Community Empowerment Board and Village Government of Denpasar. The goal is to determine the performance of the Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar is measured from a financial perspective, the perspective of service users, internal process perspective and learning and growth perspective, either partially or as a whole by using the Balanced Scorecard approach. Results of the analysis showed BPMPD performance Kota Denpasar in terms of the management of village aid financial perspective shows the performance of the categories with a value of 78.47 percent. Performance from the perspective of service users showed good performance category with a value of 77.08 percent. Performance of the internal process perspective shows very good performance with a value of 100 per cent, while for the learning and growth perspective also shows very good performance with a value of 100 percent. BPMPD overall performance in terms of four perspectives with the calculation of the composite index is at a good qualifying performance with value 87.81 percent. In order to improve the performance of the management of village assistance are advised to maximize the planning, implementation and realization of the budget, increasing the dissemination and coordination with the village in order to expedite the disbursement of aid wards.
Keywords: performance, financial perspectives, service users, internal processes, empowerment and growth, balanced scorecard ix
DAFTAR ISI Halaman JUDUL …………………..………………………………………………………. PRASARAT GELAR ............................................................................................ LEMBAR PENGESAHAN ............................ ………………………………….. PENETAPAN PANITIA PENGUJI .….……………………………………….. SURAT PERNYATAAN ………………………………………………………. UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………………… ABSTRAK ……………………………………………………………………… ABSTRACT .......................................................................................................... DAFTAR ISI ………………………………………...………………………..… DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. DAFTAR GAMBAR .......................................………………………………… DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG ...…………………………………
i ii iii iv v vi viii ix x xii xiv xv
BAB I
1 1 8 8 9
PENDAHULUAN …………………………………………………… 1.1 Latar Belakang …………………………………………………… 1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………… 1.3 Tujuan Penelitian ………………………………………………… 1.4 Manfaat Penelitian ………………………………………………
BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………………………………….… 10 2.1 Konsep – konsep dan Definisi ………………..…………………… 10 2.1.1 Pengertian kinerja ……………………………………….… 10 2.1.2 Pengukuran kinerja dalam organisasi …………………… 11 2.1.3 Pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced scorecard 14 2.2 Teori – teori yang Relepan …… …...….…………………………… 23 2.2.1 Teori pembangunan daerah ..……………………………… 23 2.2.2 Teori pemberdayaan masyarakat …………………………. 25 2.2.3 Bantuan kelurahan ..................…………………………… 27 2.3 Keaslian Penelitian ………………………………………….….… 28 BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN ……… 3.1 Kerangka Berpikir dan Konsep Penelitian ………………………… 3.1.1 Kerangka berpikir ………………………………………...… 3.1.2 Konsep penelitian ……………………………………………
34 34 34 35
BAB IV METODE PENELITIAN …………………………………………… 4.1 Rancangan Penelitian ……………………………………………… 4.2 Lokasi, Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian …………………… 4.3 Identifikasi Variabel ....................…………………………………
38 38 38 39
x
4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian ………………………… 41 4.5 Jenis dan Sumber Data …………………………………………… 42 4.5.1 Jenis data menurut sifatnya ……………………………… 42 4.5.2 Jenis data menurut sumbernya …………………………… 43 4.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel ………………… 44 4.6.1 Populasi ……………………………………………………… 44 4.6.2 Sampel .................................………………………………… 45 4.7 Metode Pengumpulan Data ………………………………………… 47 4.8 Instrumen Penelitian ……………………….……………………… 47 4.8.1. Uji validasi instrumen penelitian ………………………… 47 4.8.2. Uji reliabilitas instrumen penelitian …………………… 48 4.9 Teknik Analisis Data ……………………………………………… 48 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ….………………… 5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..…………………………… 5.2 Deskripsi Hasil Penelitian ………………………………………... 5.3 Hasil Analisis Diukur dari Empat Perspektif .....………………….. 5.4 Pembahasan ………………………………………………………..
52 52 56 62 72
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ……………………….………………… 80 6.1 Simpulan ……………………………..…………………………… 80 6.2 Saran …………………….………………………………………... 81 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………
xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………
xix
xi
DAFTAR TABEL No Tabel
Halaman
1.1
Pemberian Bantuan Kelurahan untuk Kelurahan se – Kota Denpasar dari tahun 2009 – 2013 ..................................................................................... 3
1.2
Data Perkembangan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Denpasar ........... 6
4.1
Jumlah Pegawai BPMPD dan Kelurahan di Kota Denpasar ............................ 44
4.2
Sampel responden pengelola bantuan kelurahan masing-masing kelurahan di Kota Denpasar .................................................................................................. 45
4.3
Nilai Total Kinerja Perspektif Keuangan, Perspektif Pengguna Jasa, Perspektif Proses Internal dan Pespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan ...... 51
5.1
Distribusi Responden Dalam Penelitian Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan............................................................ 56
5.2
Kelompok Umur Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci ..................................................................................... 57
5.3
Jenis Kelamin Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden kunci ............................................................................................................... 57 Tingkat Pendidikan Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci ................................................................................ 58
5.4 5.5
Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Instrumen Data Responden Pengguna Jasa .. 60
5.6
Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Instrumen Data Responden Pegawai BPMPD Kota Denpasar .................................................................................. 61
5.7
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Data Responden Pengguna Jasa .................................................................................................................. 62
5.8
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Bantuan Kelurahan Tahun 2013 Pada masing-masing Kelurahan ..................................................................... 63
5.9
Pernyataan Responden untuk Perspektif Pengguna Jasa ................................ 65
5.10 Pernyataan Positif dan Negatif Responden untuk Perspektif Pengguna Jasa.. 66 5.11 Pernyataan Responden untuk Perspektif Proses Internal ............................... 67 5.12 Pernyataan Positif dan Negatif Responden untuk Perspektif Proses Internal.. 68 5.13 Pernyataan Responden untuk Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan ................................................................................................... 69 xii
5.14 Pernyataan Positif dan Negatif Responden untuk Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan ..................................................................... 70 5.15 Hasil In-depth Interview dan Perhitungan Nilai Bobot Kinerja ..................... 71 5.16 Perhitungan Indeks Komposit ......................................................................... 71
xiii
DAFTAR GAMBAR
3.1
Alur Pemikiran Analisis Penelitian ................................................................. 37
3.2
Kerangka Konsep Penelitian ........................................................................... 39
xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APPK
: Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan
BPMPD
: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BANGKEL
: Bantuan Kelurahan
SILPA
: Sisa Laporan Penggunaan Anggaran
SOP
: Standar Operasional Pelayanan
ADD
: Alokasi Dana Desa
IK
: Indeks Komposit
xv
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada. Pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat (service); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation); dan pemberdayaan (empowering). Dan
tugas pokok pemerintah
yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan masyarakat” (public service). Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah. Pemerintah
Kota
Denpasar
mengambil
kebijakan
mengenai
pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak
2
keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Denpasar, seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Di dalam pelaksanaan visi dan misi Kota Denpasar guna meningktakan kesejahteraan masyarakat perlunya suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan dana bantuan berupa bagi hasil pajak dan retribusi diberikan kepada desa dan bantuan kelurahan diberikan kepada kelurahan
untuk
melakukan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pembangunan. Pemberian bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan kelurahan ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja pembangunan yang ada di Kota Denpasar, yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan di masing-masing desa dan kelurahan baik itu jangka pendek yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3
(APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APPK), jangka menengah dan jangka panjang menyesuaikan dengan program kerja Pemerintah Kota Denpasar. Tabel 1.1. Jumlah Bantuan Kelurahan untuk kelurahan se kota Denpasar dari Tahun 2009 – 2013.
No.
Kelurahan
Jumlah Bantuan Kelurahan Per Tahun Anggaran (dalam Rp. Ribu) 2009 2010 2011 2012 2013
1
Tonja
244.457
349.224
602.111
606.111
606.111
2
Peguyangan
309.908
442.726
763.322
764.822
764.822
3
Ubung
217.758
311.083
535.927
540.190
540.190
4.
Pemecutan
284.193
405.990
699.983
702.483
702.483
5.
Padangsambian
292.063
417.234
719.369
721.369
721.369
6.
Dauh Puri
223.355
319.078
550.136
555.136
555.136
7.
Panjer
270.833
386.904
667.076
669.076
669.076
8.
Sesetan
356.479
509.257
878.029
878.529
878.529
9.
Pedungan
328.073
468.677
808.063
809.063
809.063
10
Serangan
258.424
369.178
636.514
639.014
639.014
11. Renon
222.971
318.530
549.190
554.190
554.190
12. Sanur
253.571
362.144
624.559
627.559
627.559
13. Dangin Puri
222.261
317.515
547.441
552.441
552.441
14. Sumerta
222.839
318.342
548.866
554.366
554.366
15. Kesiman
251.328
359.040.
619.035
622.035
622.035
16. Penatih
242.938
347.055
598.371
602.871
602.871
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar (2014).
Adapun besarnya bantuan kelurahan dimaksud diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah jumlah keluarga miskin dan jumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dimiliki oleh masing – masing kelurahan yang ditentukan secara proposional oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan ditetapkan melalui Musrenbang Kota Denpasar. Jumlah bantuan
4
kelurahan yang diberikan kepada kelurahan se kota Denpasar dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang besumber dari APBD Kota Denpasar dapat dilihat dalam Tabel 1.1. Tabel 1.1 menunjukan penerimaan bantuan kelurahan setiap tahunnya cenderung meningkat kecuali tahun 2013 besarnya sama dengan tahun 2012. Kelurahan yang paling banyak selalu mendapatkan bantuan adalah Kelurahan Sesetan yaitu sebesar Rp. 878.829.000 dan paling sedikit adalah Kelurahan Ubung yaitu sebesar Rp. 540.190.000, hal ini disebabkan Kelurahan Ubung memiliki luas wilayah yang paling sempit disamping itu juga jumlah rumah tangga miskin tergolong kecil walaupun memiliki kepadatan jumlah penduduk nya. yang sebagian besar merupakan penduduk pendatang dan tinggal sementara. Penyusunan dari program kerja kelurahan adalah merupakan suatu proses awal yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan semua kegiatan dimasa yang akan datang. Dengan demikian berarti program kerja disusun dan dipergunakan sebagai pedoman atau alat penentu arah dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, dalam penyusunan program kerja tersebut guna memudahkan Kepala Kelurahan dan Aparatnya dalam melakukan aktifitas bersama lembaga-lembaga yang ada sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Program Kerja yang telah disusun tersebut juga merupakan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kelurahan
dan juga
diharapkan bisa dipakai sebagai informasi oleh masyarakat kelurahan
dan
sekaligus diharapakan agar mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pelaksanaan nantinya. Melalui penyusunan program kerja ini juga dipakai
5
sebagai bahan laporan kepada pemerintah atasan. Di mana selanjutnya dimohonkan pula bimbingan dan pembinaan serta petunjuk dari instansi terkait di tingkat atasan dalam pelaksanaan program kerja tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan. Efektifitas pembangunan dalam mengatasai berbagai permasalahan untuk merespon dan menuntaskan berbagai tantangan perkembangan di masyarakat ditentukan oleh sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa/kelurahan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan adalah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan salah satu dokumen penting yang menunjukan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa/kelurahan. Adapun program kerja jangka menengah desa/kelurahan adalah program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatan sarana dan prasara aparatur, pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan dan kebersihan. Melalui kegiatan ini pemerintahan kelurahan melaksanakan bedah rumah, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang merupakan program unggulan dari pemerintah Kota Denpasar, menata lingkungan pemukiman dan perbaikan telajakan dan saluran drainase yang biayanya tidak terlalu besar. Pemberian bantuan kelurahan ini diharapkan mampu tepat sasaran di dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah di masing – masing kelurahan. Salah satu contoh keberhasilan dari pemberian bantuan kelurahan kelurahan adalah penurunan ngka kemiskinan di Kota
6
Denpasar. Data perkembangan Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar dari tahun 2006 – 2012 per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Tabel 1.2 jumlah Rumah Tangga Miskin dari tahun 2008 – 2013 cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2008 dan 2009 di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat mengalami kenaikan disebabkan karena wilayah tersebut merupakan tujuan pertama dari penduduk pendatang sehingga mobilitas penduduk saat itu mengalami bertumbuhan yang sangat pesat dan dari hasil pendataan ulang yang dilakukan terhadap Rumah Tangga Miskin mengalami peningkatan. Tabel 1.2. Perkembangan Rumah Tangga Miskin ( RTM) di Kota Denpasar dari Tahun 2008 – 2013 menurut kecamatan
No
1. 2. 3. 4.
TAHUN
Kecamatan
Denpasar Utara Denpasar Timur Denpasar Selatan Denpasar Barat Kota Denpasar
2008 1172 934 653 812 3571
2009 1190 757 562 930 3439
2010 2011 2012 2013 1072 972 854 799 639 580 438 384 458 420 338 268 720 614 476 394 2889 2586 2106 1.845
Penurunan RTM (dari 2008 – 2013) RTM
Penurunan RTM (dari 2008 – 2013) %
373 550 385 418 1.726
31.82 58.88 41.04 48.52 48.33
Sumber data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar (2014).
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi), di dalam pembangunan daerah dan salah satu yaitu mengelola bantuan kelurahan yang diberikan kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota Denpasar, yang berada di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan Desa. Beberapa issue actual di bidang pengelolaan bantuan kelurahan (Laporan pertanggung jawaban Kelurahan 2009-2013) yang perlu
7
mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan bantuan kelurahan antara lain sebagai berikut : 1). Belum optimalnya pengelolaan bantuan kelurahan yang dapat dilihat dari masih terjadinya keterlambatan pencairan dana yang dimohonkan oleh masing-masing kelurahan yang diakibatkan oleh lambatnya informasi terkait dengan besarnya pagu anggaran dan petunjuk teknis penggunaan anggaran yang diterima oleh kelurahan. 2). Belum teraturnya administrasi keuangan karena keterbatasan sumber daya aparatur. 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengalokasian bantuan kelurahan. 4) Masih tingginya sisa penggunaan anggaran di masing-masing kelurahan. Kondisi ini sering dirasakan oleh penerima bantuan kelurahan di masing-masing kelurahn setiap tahunnya. Anggaran yang seharusnya bisa di cairkan pada triwulan pertama bisa terlambat ke triwulan kedua. Dan ini berdampak pada kinerja kelurahan dalam rangka ikut membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Melihat kondisi permasalahan di atas maka obyek penelitian ditekankan pada pengelolaan bantuan kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar, sehingga nanti dapat ditemukan solusi agar pengelolaan bantuan kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Denpasar dapat dilakukan dengan optimal dan efektif. Melihat dari kondisi permasalahan di atas berpengaruh negatif terhadap program pembangunan masyarakat baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan
8
sumber daya manusia sehingga berdampak pada lambatnya program pemerintah daerah dalam pengentasan rumah tangga miskin dan penataan lingkungan pemukiman secara optimal dan kelihatan kumuh.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah
yang akan dianalisis di dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah
kinerja
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar di dalam pengelolaan bantuan kelurahan di ukur dari perspektif keuangan, pespektif penggunaan jasa, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. 2) Bagaimanakah
kinerja
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan diukur dari keseluruhan perspektif.
1.3 Tujuan Penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk
menganalisis
kinerja
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan Badan di ukur dari perspektif keuangan, pespektif penggunaan
jasa,
perspektif
pembelajaran serta pertumbuhan.
proses
internal,
serta
perspektif
9
2) Untuk menganalisis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan diukur dari keseluruhan perspektif.
1.4 Manfaat Penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.4.1. Secara teoritis : Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pengukuran kinerja bagi aparat pengelola bantuan kelurahan di Kota Denpasar. 1.4.2 Secara Praktis 1) Hasil – hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Denpasar terutama untuk mengetahui sejauh mana efektifitas prosedur dan mekanisme pengelolaan bantuan kelurahan. 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi organisasi publik lainya tentang pentingnya Balance Scorecard dipakai sebagai alat ukur kinerja organisasi publik dilihat dari empat Perspektif. 3) Dapat dipakai sebagai masukan dan informasi untuk dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar pada khusus dan Organisasi pelayanan publik pada umumnya.
10
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Konsep – Konsep dan Difinisi 2.1.1 Pengertian kinerja Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut : Handoko, (1995) mendefinisikan kinerja (performance) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui upaya organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, (Faustino Cardosa Gomes 1995) yang dikutif
(Anwar Prabu, 2005) mengemukakan definisi kinerja
karyawan sebagai : Ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas.
Selanjutnya definisi kinerja karyawan
menurut (Anwar Prabu, 2005) bahwa Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sedangkan Veithzal Rivai (2006:309) mengatakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan . Konsep di atas dapat dipahami bahwa kinerja adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks penelitian ini, maka pengertian kinerja merupakan tingkat kemampuan pegawai yang mengelola bantuan kelurahan
pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar khusus pada
11
bidang pemerintahan desa dan kelurahan yang berhubungan langsung dengan pemerintahan kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2.1.2
Pengukuran kinerja dalam organisasi Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah
suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak, ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja, Mahmudi (2005) menjelaskan bahwa kinerja akan diukur dari tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas yang diberikan. Sedangkan tujuan dilakukannya penilaian kinerja di sektor publik antara lain : 1) Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 3) Memperbaiki kinerja berikutnya 4) Memberikan pertimbangan yang sistimatik dalam pembuatan keputusan 5) Memotivasi pegawai (meningkatkan motivasi pegawai) 6) Menciptakan akuntabilitas publik. Selain itu pengukuran kinerja juga merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi, melalui penilaian indikator-indikator kinerja dapat berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, dan merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas. Kegiatan atau proses (Mahmudi, 2005), dalam LAN, 2000, menyebutkan pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untukmelaksanakan kedua hal tersebut terlebih
12
dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu organisasi/instansi yang dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan penilaian tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Menurut LAN (2000) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan
indikator kinerja sebagai dasar penetapan pencapaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut. Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat
13
tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan program/kegiatan pada akhir kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan. Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran kinerja dipecah dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: 1) Indikator input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses,
program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (output
maupun outcome). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang
–
undangan
dan
sebagainya
yang
dipergunakan
untuk
melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2) Indikator output, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau nonfisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan output yang direncanakan dan yang betul-betul terealisir, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator output hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh sebab itu, indikator output harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.
14
3) Indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur outcome seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur outcome dari output suatu kegiatan. Pengukuran indikator outcome sering kali rancu dengan pengukuran indikator output. 4) Indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome. Benefit (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak. Setelah beberapa waktu kemudian. yaitu dalam jangka menengah atau jangka panjang dari benefit tampak. Indikator benefit menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu). 5) Indikator impact memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh. Seperti halnya indikator benefit, indikator impact juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
2.1.3 Pengukuran kinerja dengan pendekatan balance scorecard Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi publik maupun swasta. Selain itu pengukuran kinerja juga merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks
15
organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik, masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas, (Mahmudi, 2010). Penilaian kinerja umumnya fokus pada sektor privat, tetapi dewasa ini terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparasi dan akuntabilitas publik oleh sektor organisasi publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut diperlukan penilaian kinerja organisasi publik dengan memadukan secara komprehensif ukuran dari aspek keuangan dan non keuangan. Metode ini dikenal dengan Balanced Scorecard yang dapat diterapkan pada perusahaan, baik sektor privat maupun sektor publik. Balanced Scorecard berfokus pada ukuran yang mempunyai dampak besar, seimbang dan memberikan penekanan kepada upaya preventif serta melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Menurut Niven 2002, Balanced Scorecard dikembangkan pada tahun 1990 oleh Robert Kaplan dan David Norton, sebagai perkembangan dari konsep pengukuran kinerja (performance measurement) yang mengukur perusahaan. Robert Kaplan mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang seimbang (balanced) dalam mengukur kinerja
16
strategi perusahaan. Lebih jauh Niven mengemukakan Balanced Scorecard dimulai dengan visi dan strategi organisasi dia juga mencoba menerjemahkan visi dan strategi menjadi ukuran kinerja yang dapat ditelusuri dan digunakan untuk mengukur kesuksesan
dalam keberhasilan implementasi visi dan strategi
perusahaan, ini dicapai dengan menetapkan obyektif dan ukuran dalam masingmasing dari keempat perspektif scorecard yang saling terkait yaitu perspektif keuangan, konsumen, proses internal dan pertumbuhan serta pembelajaran. Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu scorecard dan balanced. Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek, yaitu aspek keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Balanced scorecard merupakan contemporary management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan. Balanced scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong (drivers) kinerja masa depan (Mulyadi, 1999). Lebih lanjut Mulyadi (1999) mengemukakan, bahwa strategic plan yang komprehensif dapat dihasilkan karena BSC menggunakan empat perspektif yaitu keuangan, output, proses intern serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif
17
keuangan memberikan target keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi. Perspektif output memberikan gambaran tentang tuntutan kebutuhan pihak yang dilayani oleh organisasi dalam mencapai target tertentu. Perspektif proses intern memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pihak yang berkepentingan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemacu untuk membangun kompetisi pegawai dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan untuk mewujudkan target keuangan, output dan proses intern serta pembelajaran dan pertumbuhan. Anwar Prabu (2005) menjelaskan bahwa dalam Balance Scorecard, terdapat empat
aspek
yang
diukur,
yaitu
perspektif
keuangan,
perspektif
pelanggan/pengguna jasa, perspektif proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun rincian ke empat perspektif tersebut adalah: 1) Perspektif keuangan Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Perbaikan – perbaikan ini tercermin dalam sasaran – sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Tujuan dan ukuran finasial harus memainkan peran ganda yaitu menentukan kinerja financial yang diharapkan dari strategi dan menjadi sasaran akhir dari tujuan dan ukuran perspektif lainnya. Balance scorecard membagi menjadi tiga tahap yaitu (Sony Yuwono, et al, 2007:31)
18
(1)
Pertumbuhan (Growth) Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya beroperasi dengan arus kas yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dengan demikian, tolok ukur kinerja yang cocok dalam tahap ini adalah tingkat pertumbuhan pendapatan atau penjualan segmen pasar yang telah di targetkan.
(2)
Bertahan (Sustain) Tahapan kedua, dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Dalam taha ini, perusahaan mencoba mempertahapkan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya jika mungkin. Sasaran keuangan pada tahap ini diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.
(3)
Kedewasaan (Harvest) Pada tahap ini dmana perusahaan benar – benar memanen / menuai hasil investasi yang telah dilakukan pada tahap-tahapan sebelumnya. Dan juga padaa saat ini tidak ada lagi investasi besar baik ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam tahap
ini,
sehingga
di
ambil
sebagai
tolok
ukur
memaksimumkan arus kas masuk dan pengurangan modal kerja. 2) Perspektif pelanggan / pengguna jasa
adalah
19
Filosofi manajemen menunjukan pentingnya pengakuan atas customer focus dan customer satisfaction, jika pelanggan tidak puas, mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kinerja yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Dalam penelitian ini pengguna jasa diartikan petugas pengelola bantuan kelurahan
pada masing – masing
Kelurahan di Pemerintah Kota Denpasar. Dalam perspektif ini pengukuran dilakukan dengan lima aspek utama, yaitu (Sony Yuwono, et al, 2007:33) (1)
Pangsa pasar (Market share) Pengukuran ini mencermikan bagian yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada yang meliputi jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan.
(2)
Pertumbuhan/mempertahankan pelanggan (Customer retention) Mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya prosentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggaan yang saat ini dimiliki perusahaan.
(3)
Menarik/perolehan pelanggan baru (Customer acquisition) Mengukur di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Pengukuran dapat dilakukan melalui prosentase jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total penjualan baru dengan jumlah pelanggan baru yang ada.
(4)
Kepuasan pelanggan (Customer satisfaction)
20
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kreteria kinerja spesifik dalam value proposition. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, seperti survey melalui surat (pos), interview melalui telepon atau personal interview. (5)
Keuntungan pelanggan (Customer profitabilitas) Mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen setelah dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan tersebut.
3) Perspektif proses internal Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perusahaan perlu mengembangkan suatu proses untuk mengantisipasi kebutuhan pengguna jasa atau memberikan layanan yang berkualitas serta ketepatan waktu pelayanan sebagai upaya mempengaruhi loyalitas pengguna jasa. Untuk memperbaiki kualitas produk dilakukan melalui analisis proses internal yang didesain oleh mereka yang paling mengetahui misi perusahaan. Balance scorecard membaginya dalam tiga model dari proses bisnis utama yaitu (Sony Yuwono, et al, 2007 : 37-39) (1)
Proses inovasi Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian R dan D, sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk
21
ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan (didasarkan pada kebutuhan pasar). Aktifitas R dan D ini merupakan aktifitas penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. (2)
Proses operasi Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Aktifitas di dalam operasi terbagi ke dalam dua bagian : 1) proses pembuatan produk dan 2) proses penyampaian produk kepada pelanggan. Pengukuran kinerja terkait dalam proses operasi dikelompokan pada : waktu, kualitas dan biaya.
(3)
Proses purna jual Proses ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa dilakukan. Aktifitas yang terjadi dalam tahap ini misalnya penaganan garansi dan perbaikan; penanganan atas barang yang rusak dan yang dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi harapan pelanggan dengan menggunakan tolok ukur yang bersifat kualitas, biaya dan waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan.
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
22
Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, prosedur organisasi. Perspektif ini menekankan pada : (a) pentingnya untuk terus memperhatikan karyawannya (b) memantau kesejahteraan karyawan dan menanamkan investasi bagi masa datang yaitu terhadap sumber daya manusia yang merupakan pendorong dihasilkannya kinerja yang baik dalam tiga perspektif lainnya (c) pelatihan dan perbaikan tingkat keahlian karyawan merupakan salah satu ukuran dalam perspektif ini. Menurut Niven (2002) langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard adalah : 1) Melakukan survey dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada responden terkait dengan perilaku yang dapat diamati yang terkait dengan kinerja organisasi, dari perspektif pengguna jasa yang diukur adalah kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan atau kualitas produk yang dihasilkan, dari perspektif proses internal yang diukur adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur adalah seberapa jauh perusahaan mengidentifikasikan infrastuktur yang harus di bangun dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. 2) Memberikan ukuran kinerja atau standar kinerja dalam menentukan tingkatan atau skor terhadap keempat perspektif sehingga di dapatkan nilai kinerja dengan kualifikasi baik atau buruk.
23
3) Memberikan bobot pada empat perspektif dengan bobot kinerja adalah 100 persen. Keseluruhan proses pengukuran kinerja yang telah dilakukan akan percuma jika tidak diambil tindakan berdasarkan data kinerja yang telah dikumpulkan, jika kenerja berada pada kualifikasi buruk hendaknya bisa mengambil kesempatan belajar dari hasil tersebut untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan jika kinerja berada pada kualifikasi baik agar dipertahankan atau ditingkatkan lagi.
2.2 Teori – teori yang relepan 2.2.1 Teori Pembangunan Daerah Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Konsepsi pembangunan daerah sesungguhnya
tidak
perlu
dihubungkan
dengan
aspek-aspek
spesial.
Pembangunan daerah yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang
24
terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan
tertentu (vested
interest) dari
keuntungan
semata (rent
seeking). Demikianlah hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme
bersama
modernisasi
memperkaya
ulasan
pendahuluan
pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek
25
kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilainilai moral dan etika umat. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan
dari
pertumbuhan,
dalam
arti
bahwa
pembangunan
dapat
menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat 2.2.2 Teori Pemberdayaan Masyarakat Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top down dan bottom up antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus
26
mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi pengetahuan, teknologi ketrampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah ditingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan ditingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri menurut Kartasasmita (1996) yang mengacu pada pendapat Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowering dan sustainable dari definisi diatas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber. pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat Indonesia, latar belakang tersebut secara nyata diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut :
27
1) Pengoptimalan
pengembangan
masyarakat
desa/kelurahan
melalui
pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial dimasyarakat. 2) Pemantapan kordinasi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antara institusi lokal yang ada dimasyarakat. 3) Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan transparansi. 2.2.3 Bantuan Kelurahan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pertanggung Jawaban Bantuan Kelurahan merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang tata cara pertanggung jawaban bantuan kelurahan yang diterima oleh semua kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Pengalokasian bantuan kelurahan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan juga dan meningkatakan fungsi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan. Maksud dan tujuan pemberian bantuan kelurahan adalah untuk : 1). Membiayai program kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan, 2). Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, 3).
28
Memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun kelurahan, 4). Mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan sebagi partisipasi masyarakat dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian
pembangunan,
5).
Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat kelurahan sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, 6). Meningkatkan kebersihan lingkungan dan penataan lingkungan. Bantuan kelurahan merupakan pemberian dana kepada seluruh Kelurahan yang ada di Kota Denpasar yang ditentukan dengan Keputusan Walikota Denpasar setiap tahun dan dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. Dalam hal ini peran daripada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar terutama Bidang Pemerintahan Desa adalah mengatur perencanaan penggunaan anggaran bantuan kelurahan, merealisasikan anggaran serta memonitoring dan mengevaluasi realisasi daripada bantuan kelurahan dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang mengatur tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagai perangkat daerah terbawah dalam Wilayah Kecamatan guna membantu pemerintahan daerah di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktural di daerah kelurahan.
2.3 Keaslian Penelitian Astiniasih (2010) melakukan penelitian tentang Kinerja Puskesmas di Kabupaten Bangli menggunakan model pengukuran balanced scorecard diukur
29
dari empat perspektif. Hasil penelitian kinerja secara komprehensif atas empat perspektif berada pada kualifikasi kinerja baik dengan nilai indeks komposit sebesar 96,10 persen. Sedangkan hasil penelitian secara parsial kinerja puskesmas di Kabupaten Bangli dari perspektif keuangan menunjukkan kategori baik dengan nilai capaian sebesar 121,65 persen. Kinerja dari perspektif pengguna jasa adalah baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,50 persen, kinerja dari perspektif proses internal adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 87,36 persen. Tetapi yang perlu mendapat perhatian dari perspektif ini adalah tingkat absensi, kinerja dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kualifikasi baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 70,81 persen namun penghargaan uang dan non uang serta penyediaan sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian. Juniati A.A. Ayu (2011) telah melakukan penelitian tentang Kinerja Pengelolaan Kearsipan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dengan menggunakan Balanced Scorecard dari keempat perspektif dan diukur dari keseluruhan perspektif, dari perspektif keuangan secara keseluruhan kinerja Pengelolaan Kearsipan kinerja dengan kategori sangat baik yaitu sebesar 94,96 persen, perspektif Pengguna Jasa dengan kategori baik yaitu 77,45 persen, perspektif proses internal juga dengan kategori baik yaitu 76,67 persen dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan kategori sangat baik yaitu 85,71 persen, sedangkan diukur dari keseluruhan perspektif (indek komposif) sebesar 84,15 persen dengan kategori sangat baik.
Sri Utari (2006) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Institusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar, menggunakan model pengukuran balanced scorecard diukur dari empat perspektif, hasil penelitian secara parsial kinerja institusi pengujian kendaraan bermotor Kota Denpasar dari perspektif
30
keuangan menunjukkan kualifikasi sangat baik dengan capaian sebesar 89,93 persen . Kinerja dari perspektif pengguna jasa berada pada kualifikasi buruk yang terutama disebabkan oleh rendahnya kinerja variabel ketepatan pelayanan. Kinerja dari perspektif proses internal berada pada kualifikasi
buruk yang terutama
disebabkan oleh rendahnya kinerja variabel keadilan dan persamaan dalam pelayanan. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kualifikasi baik. Kinerja Institusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar secara menyeluruh ditinjau dari empat perspektif kinerja berada pada kualifikasi kinerja sedang atau tingkat keberhasilan cukup penelitian ini
ditinjau dari
berhasil. Berdasarkan hasil
perspektif pengguna jasa disarankan agar
meningkatkan ketepatan pelayanan terutama dalam pemanfaatan alat uji secara tepat. Ditinjau dari perspektif proses internal disarankan agar tidak membedabedakan pengguna jasa dalam memberikan pelayanan. Situmorang (2010) melakukan penelitian tentang Kinerja PD Pasar Kota Denpasar dengan pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian kinerja PD Pasar Kota Denpasar menunjukkan kondisi kinerja perspektif keuangan tahun 2009 pada kualifikasi
Cukup
dengan nilai capaian kinerja
68 persen. Kinerja
perspektif pelanggan menunjukkan kualifikasi Kurang yaitu 30 persen. Kinerja perspektif proses bisnis internal menunjukkan kualifikasi “ Baik “ dengan nilai capaian kinerja sebesar 92,20. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan kualifikasi Cukup dengan nilai capaian kinerja 64 persen . Kinerja secara menyeluruh dengan menggunakan Indeks Komposit berada pada kualifikasi Cukup dengan nilai capaian kinerja 80,30 persen .Berdasarkan hasil
31
penelitian ini. PD Pasar Kota Denpasar memperhatikan jangka waktu penagihan, efektivitas pendapatan dibandingkan dengan anggarannya, efisiensi biaya operasi dibandingkan dengan anggarannya, upaya menaikkan tarif sewa dan retribusi, dan juga meningkatakan sarana prasarana pendukung seperti layanan parkir, kebersihan penyediaan toilet. Penelitian yang dilakukan oleh Marista (2002) mengenai Analisis Penelitian Kinerja Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada PT. Andalan Pasific Samudera Semarang) memperlihatkan hasil dalam perspektif keuangan terdapat peningkatan profit margin dan rasio operasi, namun dalam ROI mengalami penurunan. Dalam perspektif konsumen terdapat peningkatan retensi konsumen, akuisisi konsumen, profitabilitas konsumen, kepuasan konsumen. Dalam perspektif proses bisnis internal terdapat peningkatan cycle effectivesness, dan layanan purna jual. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat peningkatan perputaran karyawan, dan kemampuan sistem informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andranik (2008) mengenai penerapan Balanced Scorecard sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Lampung menunjukkan bahwa instrumen kinerja yang ada dalam Balanced Scorecard dapat diterapkan dalam rumah sakit, khususnya pada rumah sakit pemerintah. Hasil analisis kinerja yang dinilai pada keempat perspektif melalui pendekatan konsep Balanced Scorecard di RSUD Ahmad Yani Kota Metro pada tahun 2006-2007 menunjukkan bahwa beberapa perspektif menunjukkan kinerja yang baik, hal tersebut terlihat dari hasil yang dicapai oleh perspektif tersebut. Penelitian
32
dilakukan dengan membandingkan data sekunder yang ada seperti data realisasi keuangan, data pengukuran kinerja tradisional yang kemudian dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam perspektif yang ada dan dicari hubungan dari setiap indikator tersebut. Suwardika I Nyoman (2011) melakukan penelitian tentang Analisis kinerja organisasi sector public menggunakan Balance Scorecard pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur dalam perspektif anggaran terjadi penghematan anggaran dan dalam perspektif proses internal ada beberapa kegiatan yang belum mencapai hasil 100 persen Dalam Financial Perspective terjadi penghematan (sisa) anggaran secara keseluruhan 6,23 persen. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 94 persen dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 88 persen. Dalam Employees and Organization Capacity Perspective, pengukuran kinerja dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi nampak bahwa alat kantor, alat studio dan alat komunikasi telah mengalami penambahan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Dengan menggunakan pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan sebagai bagian dari Internal Bussiness Process Perspective, dari enam sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, ada 2 sasaran yang tidak mencapai 100 persen, yaitu sasaran meningkatkannya kompetensi aparatur pemerintah baik kompetensi dasar maupun bidang sebesar 93,33 persen, serta sasaran meningkatnya kontribusi hasil
33
pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni sebesar 87,51 persen. Hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini terkait dengan kinerja baik perusahaan suasta maupun instansi pemerintah dengan menggunakan balanced scorecard yang diukur dari empat perspektif menunjukan hasil yang baik, kebanyakan dari segi perspektif keuangan menunjukan kinerja yang baik, karena bisa menghemat anggaran untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin, untuk kinerja perspektif pelanggan ada yang capaian kinerjanya buruk karena kebanyakan ditentukan karena ketidaktepatan waktu pelayanan, demikian juga untuk perspektif proses internal ada yang mendapatkan capaian buruk yang disebabkan oleh keadilan dan persamaan hal sebagai karyawan/pegawai kuranmg diperhatikan dan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan hampir semuannya mendapat capaian kinerja baik dan sangat baik, sedangkan penelitian ini mengukur kinerja institusi dari keempat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan agar tercapainya kinerja institusi yang bekerja sesuai dengan SOP sehingga bisa tepat waktu dan tepat sasaran disamping juga penghematan anggaran dengan menggunakan model pengukuran balance scorecard.
34
BAB III KERANGKA BERFIKIR DAN KONSEP PENELITIAN 3.1 Kerangka berfikir dan Konsep Penelitian 3.1.1 Kerangka berpikir Terbentuknya otonomi daerah dapat dilihat dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka dengan produk hukum di atas akan membawa angin segar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Konsekwensinya pemerintah Daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi aparatur kelurahan maka pemerintah Kora Denpasar mengeluarkan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata cara pertanggungjawaban bantuan kelurahan. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan perlu di tingkatkan sehingga pengelolaan bantuan kelurahan dapat berjalan secara optimal. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan perlu diukur untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan bantuan kelurahan dapat dikatakan baik atau buruk, tinggi atau rendah, meningkat atau menurun, gagal atau berhasil berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Model penilaian kinerja yang diterapkan dalam penelitian ini
35
adalah implementasi model Balanced Scorecard (Niven, 2002). Berdasarkan uraian tersebut diatas, alur pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1. Gambar 3.1 Alur Pemikiran Analisis Penelitian
UU RI No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
U.U.RI No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Perwali No. 6 Tahun 2012 tentang Tata cara dan pertanggungjawaban bantuan kelurahan Penilaian Kinerja dengan Balanced Scorecard pada BPMPD Kota Denpasar Kinerja BPMPD Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan
3.1.2 Konsep Penelitian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan dianalisa dengan menggunakan
36
pendekatan melalui empat pengukuran perspektif yaitu : keuangan, pengguna jasa/staf kelurahan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kota Denpasar diukur dengan kemampuan Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar di dalam pengelolaan anggaran baik itu jumlah anggaran yang tersedia dan realisisasi anggaran apakah sudah mencerminkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan setiap akhir tahun, perspektif pengguna jasa memungkinkan organisasi menyelaraskan berbagai ukuran pengguna jasa yang penting seperti keramahan petugas yang menangani bantuan kelurahan, ketepatan waktu di dalam pencairan bantuan kelurahan, prosedur administrasi yang diminta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sangat berdampak pada kepuasan pengguna jasa/staf kelurahan, dengan perspektif proses internal organisasi di dalam pelaksanaan tugas – tugasnya harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan harus mengindentifikasi berbagai proses penting yang sebaiknya dikuasai dengan baik agar mampu memenuhi tujuan dan sasaran, sedangkan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi menyediakan infrastruktur
yang memungkinkan tujuan keempat perspektif
lainnya dapat dicapai. Dengan demikian dapat dijabarkan konsep dari kerangka berpikir yang akan diteliti dengan pendekatan balance scorecard. Berikut ini disajikan kerangka konsep Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan kelurahan pada Gambar 3.2.
37
Perspektif Keuangan 1. Target Anggaran 2. Realisasi Anggaran Perspektif Pengguna Jasa B A L A N C E D
S C O R E C A R D
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Keramahan Petugas Ketepatan Waktu Pencairan Dana Sarana dan fasilitas Prosedur Administrasi Kondisi kebersihan dan lingkungan Lokasi yang strategis
Perspektif Proses Internal 1. 2. 3. 4. 5.
Pelaksanaan administrasi sesuai SOP Ketersediaan sarana dan prasarana Perencanaan sistematis Efektivitas waktu kerja Suasana kerja yang aman dan nyaman
6. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perasaan bangga & nyaman Tanggung jawab Iklim kepercayaan& kerjasama Peluang yang sama untuk diklat Diklat yang sesuai dengan bidang tugas 6. Gaji yang sesuai dengan bidang tugas 7. Insentif yang sesuai dengan bidang tugas. 1. 2. 3. 4. 5.
Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian
K I N E R J A B P M P D P E N G E L O L A A N B A N K E L
38
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kota Denpasar dalam
pengelolaan bantuan kelurahan pada penelitian ini berupa data kualitatif dan data kualitatif yang dianalisis dengan alat analisis Balance Scorecard diukur dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pengguna jasa, perspektif proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keseluruhan perspektif secara komprehensif dengan menggunakan indeks komposit sehingga dapat menunjukkan kinerja Pengelolaan Bantuan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar.
4.2 Lokasi. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kota Denpasar
pada tahun 2014 dengan pertimbangan
sebagai berikut : 1)
Penelitian tentang
kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan belum pernah dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar.
39
2)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar merupakan lembaga yang membidangi pemerintahan desa di Kota Denpasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai
pengelola bantuan
keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar kepada Kelurahan dan dana bagi hasil pajak untuk Desa se – Kota Denpasar, memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan tata kelola keuangan kepada seluruh Desa dan Kelurahan yang terdapat di Pemerintah Kota Denpasar. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka analisis kinerja pengelolaan bantuan kelurahan pada instansi ini perlu dilakukan. 3)
Sering terlambatnya pencairan anggaran bantuan kelurahan yang diterima oleh masing-masing kelurahan sehingga berdampak pada keterlambatan proses pembangunan dan realisasi anggaran.
4.3 Identifikasi Variabel Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Perspektif Keuangan, terhadap pelayanan kantor BPMPD khusus bidang pemerintahan desa dan kelurahan dengan indikator sebagai berikut : a. Target anggaran. b. Realisasi anggaran. 2) Perspektif Pengguna Jasa / petugas pengelola keuangan pada masing-masing Kelurahan terhadap pelayanan Kantor BPMPD Kota Denpasar dengan indikator sebagai berikut :
40
a. Keramahan petugas. b. Ketepatan waktu pencairan dana. c. Sarana dan fasilitas. d. Prosedur administrasi. e. Kondisi kebersihan dan lingkungan. f. Lokasi yang strategis. 3) Perspektif Proses Internal yang dilaksanakan oleh Kantor BPMPD Kota Denpasar. dengan indikator sebagai berikut : a. Pelaksanaan administrasi sesuai SOP b. Ketersediaan sarana dan prasarana. c. Perencanaan sistematis. d. Perasaan puas bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. e. Suasana kerja yang aman dan nyaman. 4) Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan bagi pelaksanaan pengelola
bantuan kelurahan BPMPD dengan indikator sebagai berikut : a. Perasaan bangga dan nyaman. b. Tanggung jawab. c. Iklim kepercayaan dan kerjasama. d. Peluang yang sama untuk Pendidikan dan pelatihan . e. Diklat yang sesuai dengan bidang tugas. f. Gaji yang sesuai dengan bidang tugas g. Insentif yang sesuai dengan bidang tugas.
41
4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian Definisi operasional dari masing masing variabel adalah sebagai berikut : 1) Kinerja Perspektif keuangan dalam penelitian ini adalah kemampuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar khususnya bidang pemerintahan desa dan kelurahan, untuk merealisasikan target anggaran kegiatan yang akan diukur dari perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran khusus di bidang pemerintahan desa dan kelurahan yang dinyatakan dengan persen, indikatornya adalah: a. Target anggaran adalah pagu anggaran yang disediakan dalam APBD kemudian dituangkan ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggara Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan dinyatakan dalam rupiah. b. Realisasi anggaran adalah pengeluaran riil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dinyatakan dalam rupiah. 2) Kinerja perspektif pengguna jasa / pengelola bantuan kelurahan pada masingmasing kelurahan adalah perspektif kinerja untuk menyelaraskan berbagai ukuran penting dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi pengguna jasa. Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan adalah persepsi tidak puas, kurang puas, puas atau sangat puas. Indikatornya adalah: a) keramahan petugas, b) ketepatan waktu pencairan dana, c) sarana dan fasilitas, d) prosedur administrasi, e) kondisi kebersihan dan lingkungan, f) lokasi yang strategis. 3) Kinerja perspektif proses internal menggambarkan sistem dan prosedur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada kelurahan ditinjau dari persepsi
42
responden, indikatornya adalah : a) pelaksanaan administrasi sesuai SOP, b) ketersediaan sarana dan prasarana diukur dari persepsi karyawan terhadap ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang berkaitan dengan tugas pelayanan kepada pelanggan, c) Perencanaan yang sistematis adalah persepsi karyawan atas suatu proses untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, d) Kepuasan dalam melaksanakan tugas karena bisa bekerja tepat waktu dan e) perasaan bangga dengan situasi lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 4) Kinerja
perspektif
pertumbuhan
dan
pembelajaran
menggambarkan
kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan, indikatornya adalah:a)perasaan bangga dan nyaman, b) tanggungjawab, c) iklim kepercayaan dan kerjasama, d) peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, e) diklat yang sesuai dengan bidang tugas, f) gaji yang sesuai dengan bidang tugas, g) insentif yang sesuai dengan bidang tugas, Semua variabel penelitian kecuali perspektif keuangan diukur dengan menggunakan Skala Likert, dengan menggunakan empat alternatif jawaban pertanyaan. Empat alternatif jawaban adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju, Keempat jawaban tersebut diberi skor masing- masing sangat setuju skor 4, setuju skor 3, kurang setuju skor 2, dan tidak setuju skor 1.
4.5 Jenis dan Sumber Data 4.5.1 Jenis data menurut sifatnya
43
Ditinjau dari sifatnya, jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif : 1) Data kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung atau data yang disajikan dalam bentuk angka – angka yang diperoleh dari penelitian langsung seperti jumlah kelurahan, jumlah bantuan kelurahan yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar yang realisasinya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. 2) Data kualitatif
yaitu data yang tidak dalam bentuk angka–angka seperti
persepsi pengguna jasa / petugas pengelola Bantuan Kelurahan pada masing– masing Kelurahan atas kepuasan pelayanan dan proses internal, persepsi pegawai terhadap proses pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. 4.5.2 Jenis data menurut sumbernya Ditinjau dari sumbernya, maka data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder : 1) Data primer merupakan data yang digali dari responden meliputi persepsi pengguna jasa atas pelayanan dan proses internal, persepsi pegawai terhadap proses pembelajaran dan pertumbuhan . 2) Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain yang dalam penelitian ini meliputi data tentang jumlah bantuan kelurahan yang tersedia pada APBD Kota Denpasar dan realisasi anggaran Bantuan Kelurahan, data perkembangan Rumah tangga miskin (RTM) di Kota Denpasar.
44
4.6 Populasi. Sampel dan Metode Penentuan Sampel. 4.6.1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Apabila populasi besar dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka dapat digunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk
mengukur tingkat kinerja dari
perspektif pengguna jasa, populasinya adalah
seluruh kelurahan yang ada di
lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mengukur tingkat kinerja perspektif proses internal dan perspektif populasinya
adalah
petugas
pengelola
pembelajaran dan pertumbuhan bantuan
kelurahan
pada
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Jumlah Pegawai BPMPD dan Kelurahan Di Kota Denpasar No
Eselon (orang)
Instansi
Jumlah.
II
III
IV
Staf
(orang)
1.
BPMPD
1
1
2
3
7
2.
Kelurahan
0
0
16
0
16
Jumlah
1
1
18
3
23
Sumber : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar, 2014
45
4.6.2. Sampel Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. Adapun tehnik sampling yang dipergunakan adalah teknik pengambilan sampling purposif. Teknik pengambilan sampling purposif (Purposive Sampling) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu hal ini Kepala BPMPD selaku pemegang kebijakan di SKPD yang dipandang oleh peneliti mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri atau sifat populasi. Sugiyono (2006). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Sampel responden pengguna jasa masing – masing kelurahan Di Kota Denpasar Kelurahan Tonja Peguyangan Ubung Pemecutan Padangsambian Dauh Puri Panjer Sesetan Pedungan Serangan Renon Sanur Dangin Puri Sumerta Kesiman Penatih Total
Jabatan Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris
Sampel (orang) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Sumber : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. 2014
46
1) Penentuan responden pegawai Penentuan jumlah responden pegawai dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar yaitu sebanyak 40 pegawai. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, Sugiyono, (2006) 2) Penentuan responden pengguna jasa / pengelola bantuan kelurahan pada masing – masing Kelurahan di Kota Denpasar, sampel yang dipilih adalah semua Sekretaris Kelurahan di masing – masing Kelurahan yang tugasnya mengelola Bantuan Kelurahan pada setiap Kelurahan, jadi jumlah responden dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam populasi dan teknik pengambilan sampling adalah berjumlah 16 orang. 3) Penentuan Responden Kunci Untuk penentuan responden kunci ditentukan secara purposive sampling yaitu mereka yang mengetahui kondisi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa dan Pengambil kebijakan di Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kota Denpasar. Menurut Sugiyono
(2006). sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Dalam hal ini Responden kunci yang dipilih adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota, sehingga jumlah responden kunci adalah 1 Orang.
47
4.7
Metode Pengumpulan Data
1) Wawancara Terstruktur Wawancara terstruktur merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali data langsung dari sumbernya melalui pertanyaan–pertanyaan dalam bentuk kuesioner terkait dengan variabel-variabel yang diperlukan dan telah dipersiapkan sebelumnya. 2) Observasi non perilaku Observasi non perilaku merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali laporan yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, metode ini ditujukan untuk mengumpulkan data sekunder seperti terget anggaran yang tersedia untuk bantuan kelurahan pada APBD Kota Denpasar dan realisasi anggaran bantuan kelurahan.
4.8 Instrumen Penelitian 4.8.1 Uji Validasi Instrument Penelitian Uji validasi dan uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen yang digunakan merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2006) validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan realibitas menunjukan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama atau disebut juga Internal Consistency Reliability. Dalam penelitian ini jenis validitas yang digunakan adalah validitas konstruksi (construct validity). Validitas konstruksi ini lebih terarah pada
48
pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh alat pengukur yang ada. Validitas pengukuran tersebut dapat dilihat melalui corrected item total correlation dalam program SPSS. Jika butir pertanyaan memiliki r hitung > r tabel, butir pertanyaan itu dinyatakan valid sebaliknya jika pertanyaan memiliki r hitung < r tabel, butir pertanyaan ini dinyatakan tidak valid. 4.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Pada penelitian ini uji realibilitas alat ukur yang digunakan dengan statistik Cronbach alpha. Statistik ini berguna untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai reliabel. Jika keseluruhan butir pertanyaan untuk sebuah variabel memiliki r – Alpha < r – tabel, pertanyaan ini dinyatakan reliabel dan sebaliknya. Jika keseluruhan butir pertanyaan untuk sebuah variabel memiliki r – Alpha > r tabel pertanyaan ini dinyatakan tidak reliabel. Nilai cronbach alpha mendekati 1 (satu), ini menunjukan bahwa pengukuran yang digunakan reliabel atau jawaban responden akan cenderung sama walaupun diberikan kepada orang dan bentuk pertanyaan yang berbeda.
4.9 Teknik Analisis Data Alat
analisis
yang
digunakan
untuk
mengukur
kinerja
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar khususnya bidang pemerintahan desa dan kelurahan sebagai bidang yang berhadapan langsung dengan kelurahan dalam pengelolaan bantuan kelurahan
digunakan
indikator kinerja berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard meliputi empat indikator kinerja yaitu :
49
1) Kinerja dari Perspektif Keuangan. Untuk mengukur kinerja dari perspektif ini digunakan formula dari Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN,2000) sebagai berikut : Capaian Indikator =
Ra Ta
X 100% ................ (4.1)
Keterangan : Ra = Realisasi Anggaran tahun ini. Ta = Target Anggaran tahun ini. 2) Kinerja dari Perspektif Pengguna Jasa. Kinerja dari perspektif pengguna jasa ini diukur dari indikator variabel : a) keramahan, b) ketepatan waktu pelayanan, c) sarana dan fasilitas, d) prosedur pelayanan, e) kondisi kebersihan dan lingkungan, f) lokasi yang strategis, Menurut Niven (2002) pengukuran kinerja masing–masing variabel dalam pendekatan balanced scorecard
dapat dilakukan dengan dasar adanya
pernyataan positif (ya) dan negatif (tidak). Dalam penelitian ini jawaban yang terdiri dari 4 kategori yakni a) Sangat Setuju, b) Setuju, c) Kurang Setuju dan d) Tidak Setuju akan digolongkan menjadi 2 pernyataan dari 4 kategori tersebut meliputi untuk kategori pernyataan positif (ya) meliputi jawaban sangat setuju dan setuju, sedangkan untuk pernyataan negatif (tidak) yaitu jawaban kurang setuju dan tidak setuju. Untuk standar kinerja yang dipergunakan perbandingan dalam menentukan tingkatan dan pemberian skor sebagai berikut : a) jika 60 – 100 persen jawaban responden adalah ya (positif) = kinerja baik b) jika 0 – 59 persen jawaban responden adalah ya (positif) = kinerja buruk.
50
3) Kinerja dari perpektif proses internal Kinerja dari perspektif proses internal akan diukur dari variabel – variabel : (a) pelaksanaan administrasi sesuai SOP, (b) ketersediaan sarana dan prasarana, (c) perencanaan sistematis, d) penyelesaian pekerjaan tepat waktu, e) suasana kerja yang aman dan nyaman, yang kemudian akan diukur dari pernyataan positif dan negatif. Teknik analisis data selanjutnya dilakukan dengan menerapkan teknik dan prosedur kinerja seperti yang diterapkan untuk menilai kinerja aspek pengguna jasa. 4) Kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Kinerja dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan akan diukur dari
variabel – variabel : a) perasaan bangga dan nyaman, b) tanggung jawab, c) iklim kepercayaan dan kerjasama, d) peluang yang sama untuk diklat, e) diklat yang sesuai dengan bidang tugas, f) gaji yang sesuai dengan bidang tugas, g) insentif yang sesuai dengan bidang tugas yang akan diukur dari pernyataan positif
dan negatif. Teknik analisis data selanjutnya dilakukan
dengan menerapkan teknik dan prosedur kinerja seperti yang diterapkan untuk menilai kinerja aspek pengguna jasa . Penilaian kinerja dengan model Balanced Scorecard di atas memberikan evaluasi kinerja secara parsial. Untuk mendapatkan penilaian kinerja yang komprehensif
dan
mencerminkan
kinerja
secara
keseluruhan
dilakukan
perhitungan dengan Indeks Komposit yang merupakan indek gabungan dari keempat persepektif kinerja yang diteliti, Indeks komposit formula sebagai berikut :
dihitung dengan
51
IK = k. PK + p.PP + i. PI + b.PB…………….. (4.2) Keterangan : IK PK PP PI PB k;p;i;b
= Indeks komposit = Nilai kinerja dari perspektif keuangan = Nilai kinerja dari perspektif pengguna jasa = Nilai kinerja dari perspektif proses internal = Nilai kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan = Bobot kinerja masing – masing perspektif
Tabel 4.3 Nilai Total Kinerja Perspektif Keuangan, Perspektif Pengguna Jasa , Perspektif Proses Internal, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Nilai Perspektif 1
Nilai Interval Kinerja (%) 25,00 – 43,75
2
Nilai Kinerja (Hurup)
Keterangan
D
Tidak Baik
43,76 – 62,50
C
Kurang Baik
3
62,51 – 81,25
B
Baik
4
81,26 – 100,00
A
Sangat Baik
Sumber
: Kep. Menpan No:Kep/25/M.Pan/2/2004 Tahun 2004
Bobot indikator kinerja diperoleh berdasarkan in – depth interview dengan responden
kunci
yaitu
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar. Nilai rata-rata dari in-depth interview di tetapkan sebagai bobot kinerja masing – masing perspektif kinerja. Keseluruhan bobot kinerja dari keempat perspektif adalah 100 persen. Nilai Indeks atau nilai kinerja selanjutnya dipetakan pada kualifikasi kinerja dengan mengikuti Pedoman Keputusan Menpan Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tahun 2004 yang disajikan pada Tabel 4.3. Penerapan pola ini akan memberikan kesimpulan kinerja yang dapat berupa kualifikasi atau tingkat keberhasilan. Dengan kualifikasi akan dapat dilihat kinerja sebagai sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik.
52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar merupakan salah satu lembaga teknis yang ada di Pemerintah Kota Denpasar, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Ka.Sub Bag.) dan 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing – masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang (Ka. Sub Bid). Di dalam menangani program pemberian bantuan kelurahan pengelolanya berada di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang terdiri dari sub bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan dan sub bidang kelembagaan desa dan kelurahan. 1). Sub Bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
53
b. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; d. Menghimpun bahan perumusan pedoman pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; e. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur dan perangkat desa dan kelurahan; g. Menyusun pedoman standarisasi pelatihan peningkatan kemampuan aparatur dan perangkat desa dan kelurahan; h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan; j. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
54
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 2). Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan
berdasarkan
kebijakan
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat; b. Memberi petunjuk kepada bawahannya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. Menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang bawahannya dengan jalan memonitor dan mengevaluasinya untuk pembinaan karier; d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; e. Menghimpun bahan perumusan pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; f. Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa, kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan; g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan;
55
h. Menyusun pedoman standarisasi pembentukan dan pengembangan lembaga desa; i. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Kelurahan; j. Menyusun pedoman standarisasi pemekaran desa, Dusun dan Lingkungan; k. Menyusun pola kerjasama antarDesa dan Lembaga Desa/Kelurahan ; l. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perpustakaan desa/kelurahan; m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; n. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang pemerintahan desa dan kelurahan; q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar, pada Tabel 5.1 ditentukan jumlah responden
56
sebanyak 57 orang dengan distribusi responden yang diteliti seperti terlihat pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Distribusi Responden Dalam Penelitian Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan No 1. 2. 3.
Uraian Responden Pengguna Jasa Responden Pegawai Responden Kunci
Jumlah (orang)
Prosentase (%)
16 6 1
69,57 26,09 4,34
Jumlah 23 Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)
100
Pada Tabel 5.1 dapat dilihat jumlah responden pengguna jasa adalah 16 orang, jumlah responden pegawai 6 orang dan jumlah responden kunci sebanyak 1 orang.
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian. 5.2.1 Umur Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci Berdasarkan hasil penelitian dari 23 orang responden pengguna jasa, responden pegawai dan responden kunci kisaran umur responden dapat dilihat pada Tabel 5.2. Responden dengan kisaran umur 40 – 49 tahun adalah yang paling banyak yaitu sebanyak 10 orang atau 43,48 persen, disusul responden umur 30-39 tahun sebanyak 8 orang atau 34,78 persen, kemudian disusul responden dengan kisaran umur 50 – 58 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 21,74 persen dan responden dengan kisaran umur 20-29 tahun sebanyak 0 orang atau 0 persen. Hal
57
ini menunjukan bahwa pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar paling banyak berada pada 30 – 49 karena pada usia ini seorang pegawai masih sangat produktif dan sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dapat mendukung kinerja SKPD, sehingga diharapkan akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik guna meningkatkan pembangunan di Kota Denpasar. Tabel 5.2 Kelompok Umur Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci No 1. 2. 3. 4.
Kelompok Umur (Th) 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 58
Jumlah (orang) 0 8 10 5
Jumlah 23 Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)
Prosentase (%) 0 34,78 43,48 21,74 100
5.2.2 Jenis Kelamin Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci Jenis kelamin responden pengguna jasa, responden pegawai dan responden kunci dapat dilihat pada Tabel 5.3 Tabel 5.3 Jenis Kelamin Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci No
Jenis Kelamin
Jumlah (orang)
Prosentase (%)
1. 2.
Laki – laki Perempuan
11 12
47,83 52,17
Jumlah 23 Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah)
100,00
58
Responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang atau 47,83 persen, sedangkan responden jenis kelamin perempuan sebanyak 12 atau 52,17 persen. Ini menunjukan bahwa peran serta perempuan di dalam meningkatkan pembangunan untuk sekarang ini sangat tinggi terbukti dengan lebih banyaknya pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki.
5.2.3 Pendidikan
Responden
Pengguna
Jasa,
Responden
Pegawai
dan
Responden Kunci Tingkat pendidikan responden pengguna jasa, responden pegawai dan responden kunci dapat di lihat pada Tabel 5.4 Tabel 5.4 Tingkat Pendidikan Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden Kunci No
Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
Prosentase (%)
1
SMA / Sederajat
6
26,09
2
Diploma D3
3
13,04
3
Sarjana Strata 1 (S1)
11
47,83
4
Sarjana Strata 2 (S2)
3
13,04
23
100
Jumlah
Sumber : Hasil Penelitian, 2014 (data diolah) Tingkat pendidikan responden pengguna jasa, responden pegawai dan responden kunci yang paling banyak adalah sarjana strata 1 (S1) yaitu sebanyak 11 orang atau 47,83 persen, disusul oleh responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 6 orang atau 26,09 persen dan kemudian kemudian disusul responden dengan tingkat pendidikan sarjana strata 2 (S2) sebanyak 3 orang atau 13,04 persen. Sedangkan responden yang paling sedikit adalah tingkat
59
diploma 3 (D3) sebanyak 3 orang atau 13,04 persen. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan sarjana strata 1 (S1) yang mendominasi pendidikan pegawai pada BPMPD Kota Denpasar. Ini menunjukan bahwa kualitas pendidikan pegawai di pemerintahan sudah menunjukan peningkatkan dari segi mutu pendidikan, sehingga mampu di dalam menjalankan tugas-tugas yag diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5.2.4 Uji Validasi dan Reliabilitas Instrumen Agar instrumen penelitian yang berupa kuesioner dapat memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen tersebut, pengujian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 1) Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengetahui penafsiran responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian, apakah penafsiran setiap responden sama atau berbeda sama sekali. Apabila penafsiran responden tersebut sama, maka instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan Valid. Namun apabila tidak sama, maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid, sehingga perlu diganti. Menurut Sugiyono (2006), bila koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih, maka butir instrumen dinyatakan valid. Hal tersebut menandakan bahwa penafsiran para responden terhadap butir-butir pernyataan dari setiap instrumen dalam penelitiantersebut adalah sama. Berdasarkan hasil uji pada Lampiran 3, dapat disajikan rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian data pengguna jasa/petugas pengelola Bantuan
60
kelurahan pada masing-masing kelurahan, seperti terlihat pada Tabel 5.5. Untuk uji validasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS, setelah dilakukan pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.5. Hasil tersebut di atas dapat diketahui bahwa semua hasil uji validasi instrumen data responden pengguna jasa berdasarkan Lampiran 3 menunjukan hasil yang valid ini ditentukan oleh koefisien korelasinya berada di atas 0,3 atau lebih (Sugiyono, 2006). Tabel 5.5 Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Instrumen Data Responden Pengguna Jasa Variabel Keramahan Petugas
Koefesien Korelasi 0.765
Keterangan Valid
Ketepatan Waktu pelayanan
0.686
Valid
Sarana dan fasilitas
0.760
Valid
Prosedur pelayanan
0.623
Valid
Kondisi kebersihan dan lingkungan
0.742
Valid
Lokasi yang strategis Sumber :Lampiran 3
0.658
Valid
Berdasarkan hasil uji pada Lampiran 5 dan Lampiran 6 dapat disajikan rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian data pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar seperti pada Tabel 5.6 Tabel 5.6 menunjukan bahwa, berdasarkan hasil analisa uji validasi semua variabel instrumen data responden pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,3 sehingga semua instrumen Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar adalah valid.
61
Tabel 5.6 Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Instrumen Data Responden Pegawai BPMPD Kota Denpasar Variabel a. Proses Internal
Koefesien Korelasi
Keterangan
Pelaksanaan Adm. Sesuai SOP
0.949
Valid
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
0.894
Valid
Perencanaan Strategis
0.949
Valid
Ketepatan Waktu
0.894
Valid
0.949
Valid
0.909
Valid
Tanggung Jawab
0.898
Valid
Iklim Kepercayaan dan kerja sama
0.909
Valid
Peluang sama untuk Diklat
0.909
Valid
Pelatihan sesuai bidang tugas
0.909
Valid
Gaji sesuai dengan Bidang tugas
0.898
Valid
Insentif sesuai dengan bidang tugas
0.898
Valid
Lingk. Kerja yang aman nyaman b. Pembelajran dan Pertumbuhan Perasaan bangga
dan
Sumber :Lampiran 3 2) Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji penafsiran responden mengenai butir-butir pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian yang ditujukan dengan konsistensi akan jawaban yang diberikan. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien Alpha Cronbach minimal 0,600 (Ghozali, 2002). Tingkat reliabilitas sebesar 0,600 mengidikasikan reliabelnya sebuah konstruk dari indikator-indikator yang terdapat dalam instrumen penelitian.
62
Berdasarkan hasil uji pada Lampiran 4, Lampiran 6 dan Lampiran 8 dapat disajikan rekapitulasi hasil uji reliabilitas instrumen penelitian data responden pengguna jasa, proses internal dan pembelajaran dan pertumbuhan pada Tabel 5.7 Tabel 5.7 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Data Responden Pengguna Jasa Variabel
Cronbach’s Alpha Pengguna jasa 0,788 Proses Internal 0,958 Pembelajaran dan Pertumbuhan 0,960 Sumber :Lampiran 4, Lampiran 6 dan Lampiran 8
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel
Tabel 5.7 menunjukan nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,600 sehingga instrumen penelitian untuk data responden pengguna jasa, proses internal dan pembelajaran dan pertumbuhan telah reliabel.
5.3 Hasil Analisis Diukur dari Empat Perspektif 5.3.1 Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar di ukur dari perspektif keuangan, Pengguna jasa, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dan target anggaran, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan, Robertson, 2002 dalam Mahmudi “Manajemen Kinerja Sektor Publik” (2007:8).
63
1) Kinerja BPMPD Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan ditinjau dari Perspektif Keuangan Perspektif keuangan digunakan untuk mengukur dan melihat kontribusi dari jumlah dana yang dianggarkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perspektif keuangan dalam organisasi sektor publik diukur dari kemampuan organisasi dalam menyerap dan merealisasikan anggaran. Besarnya kegiatan. Alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 5.8 Tabel 5.8 Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran BPMPD Kota Denpasar dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan N o 1
Bulan bhakti gotong royong
Target Anggaran (Rp) 42.225.000
2
Pengembangan Desa Mandiri
86.706.000
50.206.000
57,90
3
Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan BPD Monitoring dan evaluasi LPM
394.180.000
304.036.500
77,13
26.850.000
12.850.000
47,86
Bimbingan Teknis BPD dan LPM Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa bagi bendahara desa dan sekretaris desa Bimbingan Teknis bagi Kaur Desa dan Kasi Kelurahan Jumlah
515.735.000
344.660.000
66,83
270.695.900
250.943.800
92,70
294.349.000
281.283.200
95,56
4 5 6 7
Kegiatan
Realisasi Anggaran (Rp) 35.625.000
Capaian Indikator (%) 84,37
1.630.740.900 1.279.604.500
78,47
Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPMPD Kota Denpasar, Tahun 2013 Tabel 5.8 dapat menginformasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.630.740.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.279.604.500 atau 78,47
64
persen, dikategorikan baik karena berada pada nilai interval kinerja 62,51-81,25 (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004). Realisasi anggaran yang lebih rendah dari target anggaran memiliki implikasi bahwa terjadi efisiensi anggaran dimana jumlah pengeluaran yang sungguh-sungguh terjadi lebih kecil dari target anggaran. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa sampai dengan dua ratus juta rupiah menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pun nota pesanan telah terjadi negosiasi harga di bawah pagu anggaran yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk kegiatan Pengembangan Desa Mandiri dan kegiatan Monitoring dan evaluasi LPM kurang dari 78,47 persen disebabkan ada beberapa anggaran yang tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang lain sehingga anggarannya tidak di realisasikan antara lain pengadaan barang/jasa seperti makanan dan minuman, perjalanan dinas, sewa gedung, dan belanja penghargaan/hadiah. Secara keseluruhan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar khususnya bidang pemerintahan desa dan kelurahan dari perspektif keuangan sudah di kategorikan berkinerja baik, dilihat dari rata-rata realisasi anggaran yang dikelola berkisar antara 62,51-81,25 (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004). 2). Kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam Mengelola Bantuan Kelurahan ditinjau dari Perspektif Pengguna Jasa
65
Pernyataan responden pengguna jasa berdasarkan Lampiran 11 secara terinci disajikan pada Tabel 5.9 sebagai berikut : Tabel 5.9 Pernyataan Responden Untuk Perspektif Pengguna Jasa No
Variabel
Jawaban Responden (orang) SS S KS TS 1 Keramahan Petugas 4 5 7 0 2 Ketepatan Waktu pelayanan 2 5 9 0 3 Sarana dan fasilitas 3 11 1 1 4 Prosedur pelayanan 2 11 3 0 5 Kondisi kebersihan lingkungan 4 12 0 0 6 Lokasi yang strategis 5 10 1 0 20 54 21 1 Jumlah Sumber : Lampiran 11, hasil penelitian 2014 (data di olah) Tabel 5.9 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden untuk perspektif pengguna jasa menjawab setuju secara keseluruhan adalah sebanyak 54, menjawab sangat setuju 20 dan menjawab kurang setuju 21 sedangan untuk jawaban tidak setuju 1. Menurut Niven (2002) pengukuran kinerja masing–masing variabel dalam pendekatan balanced scorecard dapat dilakukan dengan dasar adanya pernyataan positif (ya) dan negatif (tidak). Dalam penelitian ini jawaban yang terdiri dari 4 kategori yakni a) Sangat Setuju, b) Setuju, c) Kurang Setuju dan d) Tidak Setuju akan digolongkan menjadi 2 pernyataan dari 4 kategori tersebut meliputi untuk kategori pernyataan positif (ya) meliputi jawaban sangat setuju dan setuju, sedangkan untuk pernyataan negatif (tidak) yaitu jawaban kurang setuju dan tidak setuju. Untuk standar kinerja yang dipergunakan dalam menentukan tingkatan dan diberi skor sebagai berikut : c) jika 60 – 100 persen jawaban responden adalah ya (positif) = kinerja baik d) jika 0 – 59 persen jawaban responden adalah ya (positif) = kinerja buruk.
66
Tabel 5.10 Pernyataan Positif dan Negatif Responden Untuk Perspektif Pengguna Jasa No
Variabel
Jumlah Jawaban Pernyataan Responden Ya Tidak Positif Negatif (orang) (orang) (%) (%) 1 Keramahan Petugas 9 7 56.25 43.75 2 Ketepatan Waktu pelayanan 7 9 43.75 56.25 3 Sarana dan fasilitas 14 2 87.50 12.50 4 Prosedur pelayanan 13 3 81.25 18.75 5 Kondisi kebersihan lingkungan 16 0 100.00 0.00 6 Lokasi yang strategis 15 1 93.75 6.25 74 22 22.92 Jumlah 77.08 Sumber : Lampiran 11, hasil penelitian 2014 (data di olah) Berdasarkan Tabel 5.10 dapat dijelaskan bahwa dari perspektif pengguna jasa kepuasan pengguna jasa dapat dilihat dari proporsi pernyataan positif dan negatif responden atas variabel kepuasan pengguna jasa secara keseluruhan dimana 77,08 persen responden memberikan pernyataan positif dan 22,92 persen responden memberikan pernyataan negatif. Niven (2002) menyatakan bahwa jika proporsi pernyataan positif lebih tinggi dari 60 persen, maka kinerja dari perspektif ini digolongkan pada kualifikasi baik dan jika 0-59 persen responden memberikan pernyataan positif digolongkan pada kualifikasi kinerja buruk. Namun ada dua pertanyaan yang berada di bawah 60 persen yaitu pertanyaan pertama sebesar 56,25 persen dan pertannyaan kedua sebesar 43,75 persen sehinggga dikategorikan buruk. Sesuai dengan standar Niven ini maka kinerja BPMPD dalam pengelolaan bantuan kelurahan di tinjau dari perspektif pengguna jasa secarra keseluruhan berada pada kategori baik yaitu sebesar 77,08 persen. 3) Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan di Tinjau dari Perspektif Proses Internal
67
Pernyataan responden ditinjau dari perspektif proses internal berdasarkan Lampiran 8 secara rinci disajikan pada Tabel 5.11 sebagai berikut : Tabel 5.11 Pernyataan Responden Untuk Perspektif Proses Internal No 1 2 3 4 5
Variabel Pelaksanaan Adm. Sesuai SOP Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perencanaan Strategis Ketepatan Waktu Lingk. Kerja yang aman dan nyaman
Jawaban Responden (orang) SS S KS TS 4 2 0 0 1 5 0 0 3 3 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0
16 14 Jumlah Sumber :Lampiran 12, hasil penelitian 2014 (data di olah)
0
0
Berdasarkan Tabel 5.11 dapat dijelaskan, bahwa responden pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar ditinjau dari perspektif proses internal dari lima variabel yang ditanyakan tidak ada yang memilih jawaban tidak setuju dan jawaban secara keseluruhan dapat disampaikan sebagai berikut jawaban sangat setuju adalah paling banyak yaitu 16 jawaban kemudian setuju 14 jawaban, kurang setuju 0 jawaban dan untuk jawaban tidak setuju 0 atau tidak ada yang menjawab. Dan ini menunjukan bahwa kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dari perspektif proses internal menunjukan hasil yang positif. Jika dilihat dari pernyataan positif dan negatif, Niven (2002) dapat ditunjukan pada Tabel 5.12 Tabel 5.12 dapat dijelaskan bahwa pernyataan positif sebesar 100 persen dan pernyataan negatif sebesar 0 persen. Dengan hasil data ini menyatakan bahwa perspektif proses internal dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap
68
proses
pengelolaan
bantuan
kelurahan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. Tabel 5.12 Pernyataan Positif dan Negatif Responden Untuk Perspektif Proses Internal No
Variabel
1 Pelaksanaan Adm. Sesuai SOP 2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana 3 Perencanaan Strategi 4 Ketepatan Waktu 5 Lingk. Kerja yang aman dan nyaman
Jumlah Jawaban Ya Tidak (orang) (orang)
Pernyataan Responden Positif Negatif (%) (%)
6 6
0 0
100,00 100,00
0,00 0,00
6 6 6
0 0 0
100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00
100
0,00
30 0 Jumlah Sumber :Lampiran 12, hasil penelitian 2014 (data di olah)
4) Kinerja BPMPD Kota Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan ditinjau dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Pernyataan responden ditinjau dari perpsektif pembelajaran dan pertumbuhan berdasarkan Lampiran 12 secara rinci disajikan pada Tabel 5.13. Berdasarkan data Tabel 5.13 dapat dijelaskan bahwa responden pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan jawaban secara keseluruhan sangat setuju paling banyak yaitu sebanyak 172 dan berikutnya jawaban setuju sebanyak 100. Dilihat dari hasil kuisioner tersebut maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar menunjukan hasil yang positif. Jika dilihat dari pernyataan positif dan negatif, Niven (2002) dapat ditunjukan pada Tabel 5.14.
69
Tabel 5.13 Pernyataan Responden Untuk Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan No
Variabel
1 2 3 4 5 6 7
Perasaan bangga Tanggung Jawab Iklim Kepercayaan dan kerja sama Peluang sama untuk Diklat Pelatihan sesuai bidang tugas Gaji sesuai dengan Bidang tugas Insentif sesuai dengan bidang tugas Jumlah
Jawaban Responden (orang) SS S KS TS 5 1 0 0 5 1 0 0 4 2 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 4 2 0 0 5 1 0 0 33
9
0
0
Sumber : Lampiran 12, hasil penelitian 2014 (data di olah) Tabel 5.14 Pernyataan Positif dan Negatif Responden Untuk Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan No 1 2 3 4 5 6 7
Variabel
Jumlah Jawaban Ya Tidak (orang) (orang) Perasaan bangga 6 0 Tanggung Jawab 6 0 Iklim Kepercayaan dan kerja 6 0 sama Peluang sama untuk Diklat 6 0 Pelatihan sesuai bidang tugas 6 0 Gaji sesuai dengan Bidang 6 0 tugas Insentif sesuai dengan bidang 6 0 tugas 42 0 Jumlah
Pernyataan Responden Positif Negatif (%) (%) 100 0 100 0 100 0 100 100 100
0 0 0
100
0
100
0
Sumber : Lampiran 12, hasil penelitian 2014 (data di olah) Tabel 5.14 secara keseluruhan pernyataan positif sebesar 100 persen dan dan pernyataan negatif sebesar 0 persen, dengan demikian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap proses
pengelolaan
bantuan
kelurahan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
70
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar di dalam pengelolaan bantuan kelurahan.
5.3.2 Kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan diukur dari keseluruhan perspektif 1) Indeks Komposit Perhitungan indeks komposit dilakukan untuk mendapatkan nilai kinerja tunggal yang mencerminkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sesuai formula perhitungan indeks komposit maka perlu dilakukan pembobotan atas masing-masing perspektif kinerja. Untuk menghindari subyektifitas penentuan bobot kinerja dilakukan dengan in-depth interview dengan responden kunci yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. Nilai rata-rata dari hasil in-depth interview ditetapkan sebagai bobot kinerja masing-masing perspektif kinerja. Hasil in-depth interview dan perhitungan bobot indikator kinerja dijelaskan pada Tabel 5.15 sebagai berikut : Tabel 5.15 Hasil in-depth interview dan perhitungan Nilai Bobot Kinerja No
1.
Responden
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jumlah
Perspektif Keuangan Pengguna Proses Pertmbh & jasa Internal Pembljrn % % % % 30 25 25 20
30%
25%
25%
Sumber :Lampiran 13, hasil penelitian 2014 (data di olah)
20%
Jumlah % 100
100%
71
Untuk perhitungan indeks kinerja komposit sebagai nilai gabungan dari keempat perspektif kinerja maka proporsi atau rata-rata pernnyataan positif dari masinng-masing perspektif dijadikan nilai capaian kinerja dari masing-masing perspektif. Digunakannya proporsi pernyataan positif sebagai nilai capaian kinerja perspektif, berdasarkan pertimbangan bahwa nilai capaian kinerja perspektif tidak boleh melebihi 100 persen. Sesuai dengan data sebelumnya maka nilai capaian kinerja perspektif keuangan, perspektif pengguna jasa, perspektif proses internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah sebesar 78,47 persen, 77,08 persen, 100 persen dan 100 persen. Tabel 5.16 Perhitungan Indeks Komposit No
Kegiatan
Bobot Nilai Indeks Kinerja Capaian Komposit (%) Kinerja (%) (%) 1 Keuangan 30,00 78,47 23,54 2 Pengguna jasa 25,00 77,08 19,27 3 Proses Internal 25,00 100,00 25,00 4 Pertumbuhan dan Pembelajaran 20,00 100,00 20,00 Jumlah 100,00 87,81 Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2014 (data diolah) Tabel 5.16 menunjukan hasil perhitungan bahwa indeks komposit kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelola bantuan kelurahan adalah 87,81 persen yang terdiri dari kinerja perspektif keuangan 23,54 persen, dengan bobot kinerja 30 persen; kinerja perspektif pengguna jasa 19,27 persen dengan bobot kinerja 25 persen; kinerja perspektif proses internal 25,00 persen
dengan bobot kinerja 25 persen dan
kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 20 persen dengan bobot 20 persen. Indeks Komposit sebesar 87,81 persen dikategorikan pada kinerja sangat
72
baik karena berada pada interval kinerja 81,26 – 100,00 persen (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004).
5.4 Pembahasan Pembahasan dalam penelitian ini, mengacu pada kerangka konsep penelitian yaitu 1) Perspektif Keuangan, 2) Perspektif Pengguna Jasa, 3) Perspektif Proses Internal, 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.
5.4.1 Perspektif Keuangan Perspektif keuangan digunakan untuk mengukur dan menilai kontribusi dari jumlah dana yang digunakan terhadap pencapaian tujuan. Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi organisasi, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perspektif keuangan dalam penelitian ini diukur dari kemampuan organisasi dalam menyerap dan merealisasikan anggaran. Realisasi anggaran untuk kegiatan Bulan bhakti gotong royong Tahun 2013 sebesar 84,37 persen dari dana yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Tahun 2013 sebesar 57,90 persen, realisasi anggaran untuk kegiatan Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan BPD Tahun 2013 sebesar 77,13 persen, realisasi anggaram untuk kegiatan Monitoring dan evaluasi LPM sebesar 47,86 persen, realisasi anggaram untuk kegiatan Bimbingan Teknis BPD dan LPM sebesar 66,83 persen, realisasi anggaram untuk kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa bagi bendahara desa dan sekretaris
73
desa sebesar 92,70 persen dan realisasi anggaram untuk kegiatan Bimbingan Teknis bagi Kaur Desa dan Kasi Kelurahan sebesar 95,56 persen. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005 capaian kinerja sebesar 78,47 tergolong kualifikasi baik. Realisasi anggaran yang lebih rendah dari target anggaran memiliki implikasi bahwa terjadi efesiensi anggaran dimana jumlah pengeluaran yang sungguh-sungguh terjadi lebih kecil dari target anggaran. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di atas lima puluh juta rupiah sampai dengan dua ratus juta menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) terjadi negosiasi harga dibawah pagu anggaran yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disamping juga ada beberapa anggaran yang tidak direalisasikan karena tidak dipergunakan seperti makanan dan minuman, perjalanan dinas, sewa gedung, dan belanja penghargaan/hadiah, sisa anggaran yang tidak di realisasikan secara otomatis kembali ke kas daerah karena tidak dimohonakan oleh Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dan akan menjadi sisa laporan penggunaan anggaran (SILPA) tahun berikutnya. Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan yang juga pernah dilakukan oleh Sri Utari (2006) tentang Analisis Kinerja Institusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar, dengan menggunakan model pengukuran Balance Scorecard dengan hasil penelitian secara parsial berada pada kualifikasi sangat baik dengan capaian sebesar 89,93 persen. Dibandingkan dengan capaian kinerja
74
dari perspektif keuangan yang peneliti lakukan hasilnya masih dibawah capaian kinerja Institusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar.
5.4.2 Perspektif Pengguna Jasa Kinerja perspektif pengguna jasa dalam organisasi sektor publik merupakan ukuran penting dalam penilaian kinerja organisasi. Menciptakan kepuasan pelayanan yang dibutuhkan publik atau pengguna jasa merupakan tugas penting dari organisasi publik, sehingga kinerja atas perspektif ini perlu dievaluasi atau diketahui. Pemahaman atas kinerja perspektif pengguna jasa, memungkinkan bagi organisasi melakukan identifikasi terhadap kepuasan pengguna jasa, kelengkapan dan ketepatan pelayanan. Untuk mengukur kinerja BPMPD dalam pengelolaan Bantuan Kelurahan dari perspektif pengguna jasa, beberapa variabel perlu diamati sesuai pernyataan responden pengguna jasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa kepuasan pengguna jasa dapat dilihat dari pernyataan positif dan negatif responden pengguna jasa. Responden pengguna jasa memberikan pernyataan positif sebesar 77,08 persen dan memberikan pernyataan negatif sebesar 22,92 persen. Responden pengguna jasa yang memberikan pernyataan negatif terutama terhadap ketepatan waktu pelayanan sebesar 56,25 persen, disusul pernyataan negatif tentang keramahan petugas sebesar 31,25 persen, diakibatkan karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pengelola bantuan kelurahan kepada pengguna jasa di dalam pengalokasian pengguna bantuan kelurahan. Dari perspektif pengguna jasa kinerja
75
BPMPD dalam pengelolaan bantuan kelurahan rata-rata sebesar 77,08 persen dikategorikan baik karena berada pada standar kinerja dengan interval 62,51 – 81,25 persen (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004). Pengukuran kepuasan pengguna jasa dengan mengembangkan kuesioner yang pernah digunakan oleh Astiningsih (2010) dalam tentang Kinerja Puskesmas Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC). Dengan hasil penelitian secara komprehensif atas empat perspektif berada pada kualifikasi kinerja baik. Untuk perspektif pengguna jasa adalah baik dengan nilai capaian sebesar 80,50 persen. Berada pada standar kinerja dengan interval 62,51 – 81,25 persen (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004).
5.4.3 Perspektif Proses Internal Melalui perspektif proses internal organisasi dapat mengidentifikasikan berbagai proses penting yang harus dikuasai dan diterapkan organisasi dengan baik. Pemahaman atas perspektif ini ditujukan untuk menyusun perencanaan sumber daya internal untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Kepuasan pengguna jasa akan dapat dirancang dalam suatu proses yang optimal. Peningkatan kualitas pelayanan hanya akan tercapai jika terjadi perbaikan pada proses internal organisasi. Pemahaman atas kinerja proses internal memungkinkan bagi organisasi untuk melakukan identifikasi terhadap cara pengelolaan sumber daya internal secara optimal. Identifikasi dan analisis terhadap persepsi pengguna jasa atas proses internal organisasi dapat dijadikan pedoman untuk menyelaraskan berbagai
76
ukuran kinerja proses internal untuk menciptakan pelayanan yang memenuhi tuntutan kepuasan pengguna jasa. Perspektif proses internal ini menggambarkan kemampuan BPMPD Kota Denpasar dalam pengelolaan Bantuan Kelurahan untuk peningkatan kualitas pelayanan yaitu dilihat dari beberapa variabel yaitu pelaksanaan administrasi sesuai dengan SOP, Ketersediaan sarana dan prasarana, melaksanakan perencanaan yang sistematis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan dan evaluasi pada akhir kegiatan, bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta suasana kerja yang aman dan nyaman. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa, ditinjau dari perspektif proses internal dapat dilihat dari proporsi pernyataan positif dan negatif responden pegawai atas pelaksanaan administrasi yang sesuai SOP, sarana dan prasarana dengan kondisi baik serta bekerja dengan perencanaan yang sistematis disamping ketepatan waktu pelaksanaan yang didukung dengan suasana kerja yang aman dan nyaman. Responden pegawai BPMPD tidak ada yang memberikan pernyataan negatif dan hal ini disebabkan karena pegawai BPMPD sudah merasa puas dan nyaman terhadap pelaksanaan administrasi selama ini yang sudah sesuai dengan SOP dengan didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman serta sarana dan prasarana yang sudah memadai. Dari perspektif proses internal, kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam pengelolaan Bantuan Kelurahan rata-rata sebesar 100 persen di kategorikan sangat baik karena berada pada standar kinerja dengan interval 81,26-100 persen (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004).
77
Pengukuran kinerja pegawai dilihat dari perspektif proses internal pernah dilakukan oleh Sri Utari (2006) tentang Analisis Kinerja Institusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar, dengan menggunakan model pengukuran Balance Scorecard dengan hasil penelitian secara parsial berada pada kualifikasi buruk terutama disebabkan oleh rendahnya kinerja variabel keadilan dan persamaan dalam pelayanan.
5.4.4 Perspekti Pembelajaran dan Pertumbuhan. Tinjauan
kinerja
dari
perspektif
pertumbuhan
dan
pembelajaran
difokuskan pada kionerja organisasidalam penyediaan infrastruktur sehingga cukup memadai dalam mencapai tujuan dari ketiga perspektif lainnya. Balance scorecard menekankan pentingnya menanamkan investasi bagi masa datang yaitu investasi tehadap sumber daya manusia yang merupakan pendorong terwujudnya kinerja yang baik. Kinerja dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah suatu kemapuan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dalam kaitan dengan ini yang dilihat adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan pegawai. Hasil analisis masing-masing variabel selanjutnya dijadikan acuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran secara menyeluh. Motivasi kerja merupakan daya dorong seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Etos kerja merupakan kadar komitmen dan semangat melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pandangan atas makna pekerjaan
78
dimaksud. Pemenuhan terhadap kebutuhan motovasi tidak terelakan bagi semua pegawai sebab apabila motivasi terpenuhi dengan baik akan muncul kepuasan kerja yang berdampak pada ketenangan kerja. Motovasi dapat berupa keuangan dan non keuangan yang berdampak pada kepuasan kerja (Payaman Simajuntak, 2011). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 7 variabel untuk mengukur kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pernyataan responden semuanya positif. Dari Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kinerja BPMPD dalam mengelola bantuan kelurahan dapat diketahui sebesar 100 persen, dikategorikan sangat baik karena berada pada nilai interval kinerja 81,26100 persen (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004). Pengukuran kinerja pegawai
dilihat dari perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran juga pernah dilakukan oleh Astiningsih (2010) tentang Kinerja Puskesmas Kabupaten Bangli juga menggunakan model pengkuran Balance Scorecard yang diukur dari empat pespektif. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kualifikasi baik dengan nilai capaian sebesar 70,81 persen namun masih ada catatan yaitu penghargaan uang dan non uang serta sarana dan prasarana perlu diperhatikan.
5.4.5 Indeks Komposit Perhitungan indeks komposit dilakukan untuk mendapatkan satu persepsi yang utuh tentang kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam mengelola bantuan kelurahan. Indeks komposit (IK) merupakan indeks gabungan dari empat
79
perspektif yang dianalisis dengan bobot pada masing-masing perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, total bobot adalah 100 persen. Sesuai dengan data sebelumnya maka nilai capaian kinerja perspektif keuangan adalah 78,47 persen, perspektif pengguna jasa sebesar 77,08 persen, perspektif proses internal sebesar 100 persen dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 100 persen. Setelah dikalikan dengan bobot dari masingmasing perspektif yang diperoleh dari hasil in-depth interview dengan responden kunci maka didapat indeks komposit dari masing-masing perspektif yaitu perspektif keuangan sebesar 23,54 persen, perspektif pengguna jasa 19,27 persen, perspektif proses internal 25 persen dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 20 persen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan secara keseluruhan di hitung dari empat perspektif mendapatkan Indeks Komposit (IK) sebesar 87,81. persen. Jika diukur dengan skala Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004 maka kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan tergolong sangat baik karena berada pada interval 81,26-100 persen. Sedangkan secara parsial atas keempat perspektif kinerja menunjukan bahwa kinerja dari perspektif keuangan berada pada kualikasi baik Untuk perspektif pengguna jasa pada kualifikasi baik sehingga perlu ditingkatkan, sedangkan kinerja dari perspektif proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berada pada kualifikasi sangat baik.
80
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan Dari hasil analisis data dan pembahasan pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan dengan pendekatan Balance Scorecard serta kinerja secara menyeluruh dengan perhitungan Indek Komposit dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1). a. berdasarkan analisis perspektif keuangan secara keseluruhan menunjukan kinerja dengan kategori baik dengan nilai kinerja 78,47 persen. b. hasil analisis perspektif pengguna jasa secara keseluruhan menunjukan kinerja dengan kaeagori baik dengan nilai kinerja 77,08 persen. c. hasil analisis perspektif proses internal secara keseluruhan menunjukan kinerja dengan katagori sangat baik dengan nilai kinerja 100 persen. d. hasil analisis perpsektif pembelajaran dan pertumbuhan secara keseluruhan menunjukan kinerja dengan katagori sangat baik dengan nilai kinerja 100 persen. 2) Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan secara menyeluruh ditinjau dari empat perspektif yang meliputi perspektif keuangan, pengguna jasa, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan berada pada kualifikasi kinerja sangat baik dengan nilai 87,81 persen hal ini berarti BPMPD Kota Denpasar hanya
81
mampu menyelesaikan tugas tugas sebesar 87,81 persen dari 100 persen kualifikasi kinerja yang diharapkan bisa terlealisasikan. 6.2 Saran Berdsarakan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 1) Ditinjau dari perspektif keuangan, karena kinerja dari perspektif ini berada pada kualifikasi baik yaitu sebesar 78,47 maka perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi, dengan memaksimalkan proses dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran agar tidak terjadi sisa anggaran yang teralu besar di kembalikan ke kas daerah. 2) Ditinjau dari perspektif pengguna jasa disarankan kepada BPMPD Kota Denpasar agar meningkatkan pelayanan terkait dengan keramahan petugas serta ketepatan waktu pencairan anggaran bantuan kelurahan disamping juga selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kelurahan di dalam merealisasikan penggunaan anggaran bantuan kelurahan. 3) Ditinjau dari perspektif proses internal disarankan kepada BPMPD Kota Denpasar agar selalu meningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja disamping itu pula melakukan perencanaan strategi yang lebih matang. 4) Ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan disarankan agar lebih meningkatan kepercayaan terhadap seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kerja sama yang baik antar pegawai, disarankan pula agar seluruh pegawai diberikan kesempatan
82
mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 5) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah di dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, serta mempersiapan perencanaan anggaran untuk meningkatkan pendidikan dan kemampuan pegawai. 6) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan indikatorindikator kinerja lain di setiap perspektif, sehingga dapat menggambarkan hubungan sebab ak ibat yang lebih komprehensif.
xvi
DAFTAR PUSTAKA Andreas Lako, 2004, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi : Isu, Teori dan Solusi, Yogyakarta, Penerbit Amara Books. Anwar Prabu Mangkunegara, 2005, Evaluasi Kinerja SDM, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama. Anderson, Jamie, Creativity is not Enough ICT Enabled Strategic Innovatio “ European Journal of Innovation Management No. 9, issue 2 pp 129-148., 2006. Budiarti, isniar, Balanced Scorecard sebagai alat ukur Kinerja dan Pengendali Sistem Manajemen strategis, Majalah Ilmiah Unikom, Vo.6. hal 51-59. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar Keputusan Walikota Denpasar informasi Pemberian Bantuan Kelurahan di Kota Denpasar. -------- 2009 Keputusan Walikota Denpasar tentang Plafond Bantuan Kelurahan -------- 2010 Keputusan Walikota Denpasar tentang Plafond Bantuan Kelurahan -------- 2011 Keputusan Walikota Denpasar tentang Plafond Bantuan Kelurahan -------- 2012 Keputusan Walikota Denpasar tentang Plafond Bantuan Kelurahan -------- 2013 Keputusan Walikota Denpasar tentang Plafond Bantuan Kelurahan Gold, C “ Total Quality Management in Information Technology Services-IS Measures a Balancing Act” Research Note Emst & Young Center For Imformation Technology and Strategic, Boston, 1992 Gambergen, W “ The Balanced Scorecard an IT Govermance” Information System Control Journal. Volume 2, 2000. Handoko,.H., 1995, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi 2, BPFE,Yogyakarta. Hanuman, Kiswara, 2000, Analisis Balance Socorecard Sebagai Alat Pengukur Kinerja Perusahaan. Husaini Usman. (2006). Pengantar Statistika. Jakarta : PT Bumi Aksara. Ishak, Irni Suzila, Deigning a Strategic Information System Planning Methodologi For Malaysian Institutes of Higher Learning (ISP-IPTA), IIS Volo VI, No. 1-2, 2005. Kaplan, R. And D. Norton, The Balanced Scorecard Translating Vision Into Asction, Harvard Business School Press, Boston, 1996. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005, Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Jakarta.
xvi
xvii
Kumalasari, Y. S. 2010. “Evaluasi Terhadap Kinerja Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional Dengan Perspektif Balance Scorecard”.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lubis, Arfan I. dan Sutopo. 2003. “Implementasi Konsep Balance Scorecard bagi Small and Medium Business di Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis”. Jurnal EKOBIS, Vol. 4, No. 1, h. 15 – 28. Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi kedua Yogyakarta, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. Malayu S.P Hasibuan, 2005, Manajemen : Dasar Pengertian dan Masalah, Jakarta, PT. Bumi Aksara Mulyadi, 1999, Strategic Majement System dengan Pendekatan Balanced Scorecard, Manajemen dan Usahawan, No.02 tahun XXVIII Pebruari, 3946. Niven P. 2002, Balanced Scorecard Step by Step : Maximizing Performance and Maintaning Result, John Wiley and Sons, Inc., New York. Nursalam. 2003. Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. Pandey, I. M., 2005. Balanced Scorecard: Myth and Reality. Vikalpa: The Journal for Decision Makers, 30 (1), 51-66. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bantuan Kelurahan. Pratiwi, Kuswinarno, Faidal, Jurnal Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, 2013. Stölzle, W.; Heusler, K.; Karrer, M. 2001. Die Integration der Balanced Scorecard in das Supply Chain Management-Konzept (BSCM). logistik management, 3. (2/3), 7385. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey, edisi Revisi LP3ES, Jakarta. Singgih, Damayanti, Oktavia, Pengukuran dan Analisa Kinerja dengan Metode Balance Scorecard pada Perusahaan “X”, Jurnal Teknik Indunstri Vo. 3 Desember 2001. Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
xvii
xviii
Scherer, A.; Alt, M.J.; 2002, Balanced Scorecard in Verwaltung und Non-ProfitOrganisationen, Wiesbaden 2002. Salterio, S.; Webb, A., 2003. The balanced scorecard. CA Magazine, 136 (6), 3941. Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta. Smith, M., 2005. The Balance scorecard. Financial Management. February 2005, 27-28. Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung. Thom, N.;Ritz, A. 2000. Public Management: Innovative Konzepte zur Führung im öffentlichen Sektor, Wiesbaden 2000. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Weber, J.; Bacher, A.; Groll, M. 2002. Konzeption einer Balanced Scorecard für das Controlling von unternehmensübergreifenden Supply Chains. krp, 46 (3), 133-141. Yuwono, S. 2002. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard :Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Yin, R. K. 1991. Case Study Research: Design and Methods, Newbury Park/Calif. u.a. 1991. Zudia, M. 2010. “Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Konsep Balance Scorecard Pada PT Bank Jateng Semarang”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
xviii
Lampiran 1. Karakteristik Responden Pengguna Jasa/Sekretaris Kelurahan pada masingmasing kelurahan se – Kota Denpasar
Frequencies-Pengguna Frequency Table
Pendidikan
Valid
SMA Diploma (D4) S1 S2 Total
Frequency 4 2 8 2 16
Percent 25.0 12.5 50.0 12.5 100.0
Valid Percent 25.0 12.5 50.0 12.5 100.0
Cumulative Percent 25.0 37.5 87.5 100.0
Umur
Valid
40 41 42 43 46 47 48 49 50 53 54 Total
Frequency 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 16
Percent 6.3 6.3 12.5 12.5 6.3 12.5 6.3 12.5 12.5 6.3 6.3 100.0
Valid Percent 6.3 6.3 12.5 12.5 6.3 12.5 6.3 12.5 12.5 6.3 6.3 100.0
Cumulative Percent 6.3 12.5 25.0 37.5 43.8 56.3 62.5 75.0 87.5 93.8 100.0
Jenis Kelamin
Valid
Laki-laki Perempuan Total
Frequency 9 7 16
Percent 56.3 43.8 100.0
Valid Percent 56.3 43.8 100.0
Cumulative Percent 56.3 100.0
P1
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 7 5 4 16
Percent 43.8 31.3 25.0 100.0
Valid Percent 43.8 31.3 25.0 100.0
Cumulative Percent 43.8 75.0 100.0
P2
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 9 5 2 16
Percent 56.3 31.3 12.5 100.0
Valid Percent 56.3 31.3 12.5 100.0
Cumulative Percent 56.3 87.5 100.0
P3
Valid
Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 1 1 11 3 16
Percent 6.3 6.3 68.8 18.8 100.0
Valid Percent 6.3 6.3 68.8 18.8 100.0
Cumulative Percent 6.3 12.5 81.3 100.0
P4
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 3 11 2 16
Percent 18.8 68.8 12.5 100.0
Valid Percent 18.8 68.8 12.5 100.0
Cumulative Percent 18.8 87.5 100.0
P5
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 12 4 16
Percent 75.0 25.0 100.0
Valid Percent 75.0 25.0 100.0
Cumulative Percent 75.0 100.0
P6
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 1 10 5 16
Percent 6.3 62.5 31.3 100.0
Valid Percent 6.3 62.5 31.3 100.0
Cumulative Percent 6.3 68.8 100.0
Total_P
Valid
12 15 16 17 18 19 20 23 Total
Frequency 1 1 3 2 4 2 1 2 16
Percent 6.3 6.3 18.8 12.5 25.0 12.5 6.3 12.5 100.0
Valid Percent 6.3 6.3 18.8 12.5 25.0 12.5 6.3 12.5 100.0
Frequencies
Statistics Umur N Mean Std. Error of Mean Median Mode Std. Deviation Variance Range Minimum Maximum Sum
Valid Missing
16 0 46.50 1.072 47.00 42a 4.290 18.400 14 40 54 744
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Cumulative Percent 6.3 12.5 31.3 43.8 68.8 81.3 87.5 100.0
Lampiran 2. Karakteristik Responden Pegawai BPMPD Kota Denpasar Tahun 2014 Frequencies-Internal dan Proses Frequency Table Pendidikan
Valid
SMA Diploma (D4) S1 S2 Total
Frequency 15 1 18 6 40
Percent 37.5 2.5 45.0 15.0 100.0
Valid Percent 37.5 2.5 45.0 15.0 100.0
Cumulative Percent 37.5 40.0 85.0 100.0
Umur
Valid
24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 Total
Frequency 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 1 1 3 3 1 3 1 1 40
Percent 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5 10.0 2.5 10.0 2.5 2.5 7.5 7.5 2.5 7.5 2.5 2.5 100.0
Valid Percent 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5 10.0 2.5 10.0 2.5 2.5 7.5 7.5 2.5 7.5 2.5 2.5 100.0
Cumulative Percent 2.5 5.0 7.5 10.0 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 42.5 52.5 55.0 65.0 67.5 70.0 77.5 85.0 87.5 95.0 97.5 100.0
Jenis Kelamin
Valid
Laki-laki Perempuan Total
Frequency 15 25 40
Percent 37.5 62.5 100.0
Valid Percent 37.5 62.5 100.0
Cumulative Percent 37.5 100.0
P1.1
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 8 32 40
Percent 20.0 80.0 100.0
Valid Percent 20.0 80.0 100.0
Cumulative Percent 20.0 100.0
P1.2
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 17 23 40
Percent 42.5 57.5 100.0
Valid Percent 42.5 57.5 100.0
Cumulative Percent 42.5 100.0
P1.3
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 22 18 40
Percent 55.0 45.0 100.0
Valid Percent 55.0 45.0 100.0
Cumulative Percent 55.0 100.0
P1.4
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 9 31 40
Percent 22.5 77.5 100.0
Valid Percent 22.5 77.5 100.0
Cumulative Percent 22.5 100.0
P1.5
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 1 7 32 40
Percent 2.5 17.5 80.0 100.0
Valid Percent 2.5 17.5 80.0 100.0
Cumulative Percent 2.5 20.0 100.0
Total_P1
Valid
15 17 18 19 20 Total
Frequency 7 2 6 12 13 40
Percent 17.5 5.0 15.0 30.0 32.5 100.0
Valid Percent 17.5 5.0 15.0 30.0 32.5 100.0
Cumulative Percent 17.5 22.5 37.5 67.5 100.0
P2.1
Valid
Tidak setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 1 9 30 40
Percent 2.5 22.5 75.0 100.0
Valid Percent 2.5 22.5 75.0 100.0
Cumulative Percent 2.5 25.0 100.0
P2.2
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 9 31 40
Percent 22.5 77.5 100.0
Valid Percent 22.5 77.5 100.0
Cumulative Percent 22.5 100.0
P2.3
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 2 15 23 40
Percent 5.0 37.5 57.5 100.0
Valid Percent 5.0 37.5 57.5 100.0
Cumulative Percent 5.0 42.5 100.0
P2.4
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 1 20 19 40
Percent 2.5 50.0 47.5 100.0
Valid Percent 2.5 50.0 47.5 100.0
Cumulative Percent 2.5 52.5 100.0
P2.5
Valid
Kurang setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 1 17 22 40
Percent 2.5 42.5 55.0 100.0
Valid Percent 2.5 42.5 55.0 100.0
Cumulative Percent 2.5 45.0 100.0
P2.6
Valid
Setuju Sangat setuju Total
Frequency 16 24 40
Percent 40.0 60.0 100.0
Valid Percent 40.0 60.0 100.0
Cumulative Percent 40.0 100.0
P2.7
Valid
Tidak setuju Setuju Sangat setuju Total
Frequency 3 14 23 40
Percent 7.5 35.0 57.5 100.0
Valid Percent 7.5 35.0 57.5 100.0
Cumulative Percent 7.5 42.5 100.0
Total_P2
Valid
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total
Frequencies
Frequency 1 1 8 1 1 1 3 7 9 8 40
Percent 2.5 2.5 20.0 2.5 2.5 2.5 7.5 17.5 22.5 20.0 100.0
Valid Percent 2.5 2.5 20.0 2.5 2.5 2.5 7.5 17.5 22.5 20.0 100.0
Cumulative Percent 2.5 5.0 25.0 27.5 30.0 32.5 40.0 57.5 80.0 100.0
Statistics Umur N Mean Std. Error of Mean Median Mode Std. Deviation Variance Range Minimum Maximum Sum
Valid Missing
40 0 43.08 1.445 45.00 45a 9.141 83.558 32 24 56 1723
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Data Pengguna Jasa/Sekretaris Kelurahan pada masing-masing kelurahan se – Kota Denpasar Tahun 2014
Correlations – Pengguna jasa Correlations P1
P2
P3
P4
P5
P6
Total_P
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
P1
1
16 .625** .010 16 .438 .090 16 .113 .676 16 .670** .005 16 .242 .366 16 .765** .001 16
P2 .625** .010 16 1 16 .251 .348 16 .250 .351 16 .359 .173 16 .278 .298 16 .686** .003 16
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
P3 .438 .090 16 .251 .348 16 1 16 .636** .008 16 .408 .116 16 .474 .063 16 .760** .001 16
P4 .113 .676 16 .250 .351 16 .636** .008 16 1 16 .325 .220 16 .453 .078 16 .623** .010 16
P5 .670** .005 16 .359 .173 16 .408 .116 16 .325 .220 16 1 16 .516* .041 16 .742** .001 16
P6 .242 .366 16 .278 .298 16 .474 .063 16 .453 .078 16 .516* .041 16 1 16 .658** .006 16
Total_P .765** .001 16 .686** .003 16 .760** .001 16 .623** .010 16 .742** .001 16 .658** .006 16 1 16
Lampiran 4. Uji Reliabilitas Instrumen Data Pengguna Jasa/Sekretaris Kelurahan pada masing-masing kelurahan se – Kota Denpasar Tahun 2014
Reliability- Proses Case Processing Summary Cases
N
Valid Excludeda Total
40 0 40
% 100.0 .0 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha .812
N of Items 7
Item Statistics Mean 3.70 3.78 3.53 3.45 3.53 3.60 3.43
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
Std. Deviation .608 .423 .599 .552 .554 .496 .844
N
40 40 40 40 40 40 40
Item-Total Statistics
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
Scale Mean if Item Deleted 21.30 21.23 21.48 21.55 21.48 21.40 21.58
Scale Variance if Item Deleted 5.908 6.538 5.846 6.254 6.410 6.810 5.481
Corrected Item-Total Correlation .635 .665 .674 .577 .512 .424 .496
Scale Statistics Mean 25.00
Variance 8.154
Std. Deviation 2.855
N of Items 7
Cronbach's Alpha if Item Deleted .772 .778 .765 .783 .794 .807 .814
Correlations-Proses Correlations P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
Total_P2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
P2.1
1
40 .529** .000 40 .656** .000 40 .413** .008 40 .251 .118 40 .272 .089 40 .505** .001 40 .754** .000 40
P2.2 .529** .000 40 1 40 .479** .002 40 .445** .004 40 .517** .001 40 .660** .000 40 .275 .086 40 .743** .000 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
P2.3 .656** .000 40 .479** .002 40 1 40 .430** .006 40 .385* .014 40 .380* .016 40 .461** .003 40 .780** .000 40
P2.4 .413** .008 40 .445** .004 40 .430** .006 40 1 40 .632** .000 40 .206 .203 40 .349* .027 40 .699** .000 40
P2.5 .251 .118 40 .517** .001 40 .385* .014 40 .632** .000 40 1 40 .224 .165 40 .278 .082 40 .648** .000 40
P2.6 .272 .089 40 .660** .000 40 .380* .016 40 .206 .203 40 .224 .165 40 1 40 .233 .148 40 .561** .000 40
P2.7 Total_P2 .505** .754** .001 .000 40 40 .275 .743** .086 .000 40 40 .461** .780** .003 .000 40 40 .349* .699** .027 .000 40 40 .278 .648** .082 .000 40 40 .233 .561** .148 .000 40 40 1 .702** .000 40 40 .702** 1 .000 40 40
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Pegawai BPMPD Kota Denpasar Tahun 2014 Correlations-Proses Internal Correlations P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
Total_P1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
P1.1
1
6 .707 .116 6 1.000** .000 6 .707 .116 6 1.000** .000 6 .949** .004 6
P1.2 .707 .116 6 1 6 .707 .116 6 1.000** .000 6 .707 .116 6 .894* .016 6
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
P1.3 1.000** .000 6 .707 .116 6 1 6 .707 .116 6 1.000** .000 6 .949** .004 6
P1.4 .707 .116 6 1.000** .000 6 .707 .116 6 1 6 .707 .116 6 .894* .016 6
P1.5 Total_P1 1.000** .949** .000 .004 6 6 .707 .894* .116 .016 6 6 1.000** .949** .000 .004 6 6 .707 .894* .116 .016 6 6 1 .949** .004 6 6 .949** 1 .004 6 6
Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Pegawai BPMPD Kota Denpasar Tahun 2014
Reliability-Proses Internal Case Processing Summary Cases
N
Valid Excludeda Total
6 0 6
% 100.0 .0 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha .958
N of Items 5
Item Statistics Mean 3.67 3.50 3.67 3.50 3.67
P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5
Std. Deviation .516 .548 .516 .548 .516
N
6 6 6 6 6
Item-Total Statistics
P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5
Scale Mean if Item Deleted 14.33 14.50 14.33 14.50 14.33
Scale Variance if Item Deleted 3.867 3.900 3.867 3.900 3.867
Corrected Item-Total Correlation .919 .832 .919 .832 .919
Scale Statistics Mean 18.00
Variance 6.000
Std. Deviation 2.449
N of Items 5
Cronbach's Alpha if Item Deleted .943 .957 .943 .957 .943
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Pegawai BPMPD Kota Denpasar Tahun 2014 Correlations-Pembelajaran dan Pertumbuhan Correlations P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
Total_P2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
P2.1
1
6 .632 .178 6 1.000** .000 6 1.000** .000 6 1.000** .000 6 .632 .178 6 .632 .178 6 .909* .012 6
P2.2 .632 .178 6 1 6 .632 .178 6 .632 .178 6 .632 .178 6 1.000** .000 6 1.000** .000 6 .898* .015 6
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
P2.3 1.000** .000 6 .632 .178 6 1 6 1.000** .000 6 1.000** .000 6 .632 .178 6 .632 .178 6 .909* .012 6
P2.4 1.000** .000 6 .632 .178 6 1.000** .000 6 1 6 1.000** .000 6 .632 .178 6 .632 .178 6 .909* .012 6
P2.5 1.000** .000 6 .632 .178 6 1.000** .000 6 1.000** .000 6 1 6 .632 .178 6 .632 .178 6 .909* .012 6
P2.6 .632 .178 6 1.000** .000 6 .632 .178 6 .632 .178 6 .632 .178 6 1 6 1.000** .000 6 .898* .015 6
P2.7 Total_P2 .632 .909* .178 .012 6 6 1.000** .898* .000 .015 6 6 .632 .909* .178 .012 6 6 .632 .909* .178 .012 6 6 .632 .909* .178 .012 6 6 1.000** .898* .000 .015 6 6 1 .898* .015 6 6 .898* 1 .015 6 6
Lampiran 8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian Pegawai BPMPD Kota Denpasar Tahun 2014 Reliability-Pembelajaran dan Pertumbuhan Case Processing Summary Cases
N
Valid Excludeda Total
6 0 6
% 100.0 .0 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha .960
N of Items 7 Item Statistics
Mean 3.83 3.67 3.83 3.83 3.83 3.67 3.67
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
Std. Deviation .408 .516 .408 .408 .408 .516 .516
N
6 6 6 6 6 6 6
Item-Total Statistics
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
Scale Mean if Item Deleted 22.50 22.67 22.50 22.50 22.50 22.67 22.67
Scale Variance if Item Deleted 6.300 5.867 6.300 6.300 6.300 5.867 5.867
Corrected Item-Total Correlation .878 .853 .878 .878 .878 .853 .853
Scale Statistics Mean 26.33
Variance 8.267
Std. Deviation 2.875
N of Items 7
Cronbach's Alpha if Item Deleted .952 .955 .952 .952 .952 .955 .955
Lampiran 9. Kinerja Pengguna Jasa, Tahun 2014 Rekapitulasi Pernyataan Positif dan Negatif Pengguna Jasa
Kategori P1 P2 P3 P4 P5 P6 Jumlah
Positif (orang) 9 7 14 13 16 15 74
Negatif (orang) 7 9 2 3 0 1 22
Positif (%) 56.25 43.75 87.50 81.25 100.00 93.75 77.08
Negatif (%) 43.75 56.25 12.50 18.75 0.00 6.25 22.92
Kinerja Buruk Buruk Baik Baik Baik Baik Baik
Lampiran 10.
Kinerja Proses Internal dan Kinerja Proses Pertumbuhan dan Pembelajaran, Tahun 2014
Rekapitulasi Pernyataan Positif dan Negatif Proses Internal Kategori P1 P2 P3 P4 P5 Jumlah
Positif (orang) 6 6 6 6 6 30
Negatif (orang) 0 0 0 0 0 1
Positif (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Negatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kinerja Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Rekapitulasi Pernyataan Positif dan Negatif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kategori P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Jumlah
Positif (orang) 6 6 6 6 6 6 6 42
Negatif (orang) 0 0 0 0 0 0 0 0
Positif (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Negatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Kinerja Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Lampiran 11 Rekapitulasi Jawaban Kuisioner Perspektif Pengguna Jasa No.
Nama
Pendidikan
Umur
Jenis Kelamin
P1
P2
P3
P4
P5
P6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 4 1 1 3
54 47 46 42 40 48 43 47 41 50 43 42 49 49 53 50
2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3
3 3 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3
3 3 3 4 3 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3
3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3
Keterangan : Tingkat Pendidikan : SMA Diploma 4 (D4) Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Strata 2 (S2)
= = = =
1 2 3 4
Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan
= =
1 2
Jawaban Pertanyaan : Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
= = = =
4 3 2 1
Lampiran 12 Rekapitulasi Jawaban Kuisioner Pegawai Diukur Dari Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan No.
Nama
Pendidikan
Umur
Jenis Kelamin
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
1 2 3 4 5 6
1 3 1 2 3 3
54 50 47 30 30 45
2 2 1 2 2 1
4 4 4 3 3 4
3 3 3 3 3 4
4 4 3 3 3 4
4 4 4 3 3 4
4 4 4 3 3 4
3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4
Keterangan : Tingkat Pendidikan : SMA Diploma 4 (D4) Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Strata 2 (S2)
= = = =
1 2 3 4
Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan
= =
1 2
Jawaban Pertanyaan : Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
= = = =
4 3 2 1
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014
DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
IDENTITAS / KARAKTERISTIK RESPONDEN Nama
:
Golongan
:
Umur
:
Pendidikan
:
PETUNJUK PENGISIAN : Bapak / Ibu / Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan / pernyataan ini dengan memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang paling cocok dengan perasaan yang sebenarnya anda rasakan. Untuk Bapak / ibu / Saudara perlu memperhatikan penjelasan sebagai berikut : SS
= Sangat Setuju.
S
= Setuju.
KS
= Kurang Setuju.
TS
= Tidak Setuju.
1. PERSPEKTIF PENGGUNA JASA / PETUGAS PENGELOLA BANTUAN KELURAHAN PADA MASING – MASING KELURAHAN. NO. PERTANYAAN 1.
SS
Saya merasa puas dengan pelayanan petugas pengelola
Bantuan
Kelurahan
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang melayani saya dengan ramah. 2.
Saya merasa puas dengan ketepatan waktu pencairan dana Bantuan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3.
Sarana dan fasilitas bantuan kelurahan yang disediakan
oleh
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kota
Denpasar sudah lengkap. 4.
Saya
merasa
puas
dengan
prosedur
administrasi pertanggung jawaban bantuan kelurahan yang ditetapkan sederhana. 5.
Saya
merasa
puas
dengan
lingkungan
BPMPD yang bersih dan nyaman. 6.
Saya puas dengan lokasi BPMPD yang strategis dan mudah dijangkau
S
KS
TS
2. PERSPEKTIF PROSES INTERNAL ( BAGI PEGAWAI BPMPD ). NO. PERTANYAAN 1.
Saya selalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,
2.
Saya puas bekerja karena gedung, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
3.
Saya bekerja dengan perencanaan kegiatan pemberian bantuan kelurahan yang sistematis.
4.
Saya merasa puas karena bisa bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
5.
Saya bangga dengan suasana kerja yang aman dan nyaman
SS
S
KS
TS
3.
PERSPEKTIF
PEMBELAJARAN
DAN
PERTUMBUHAN
(BAGI
PEGAWAI BPMPD). NO. PERTANYAAN 1.
SS
Saya merasa bangga , nyaman dan senang menjadi pegawai BPMPD Kota Denpasar.
2.
Saya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
3.
Saya percaya dengan teman
– teman
dilingkungan kerja dan mampu bekerjasama. 4.
Saya memiliki peluang yang sama dengan pegawai lain untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5.
Pelatihan yang saya ikuti sesuai dengan bidang tugas saya.
6.
Gaji yang saya terima sesuai dengan jenis pekerjaan,tugas dan tanggung jawab saya.
7.
Tunjangan/insentif yang saya terima sesuai dengan jenis pekerjaan, tugas dan tanggung jawab saya.
S
KS
TS
DAFTAR PERTANYAAN (KUISIONER) ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA DENPASAR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
IDENTITAS / KARAKTERISTIK RESPONDEN Nama
: I Made Mertajaya, S.Sos., MM
Pendidikan
: S.2
Umur
: 52 Tahun
Jenis Kelamin
: Laki - laki
PETUNJUK PENGISIAN : Yth. Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan / pernyataan di bawah ini.
KUISIONER KUNCI
I.
Perspektif Keuangan Pertanyaan : 1. Permasalahan apa saja yang dihadapi di bidang anggaran ? Jawaban : 1. - Kurangnya anggaran yang diberikan ke masing-masing kelurahan untuk menunjang pelaksanaan program kerja kelurahan - Lambatnya proses pencairan bantuan kelurahan.
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang dihadapi ? Jawaban : 2 - Peningkatan pemberian bantuan kelurahan disesuaikan dengan pendapatan daerah atau APBD Kota Denpasar - Selalu dilakukan kooordinasi dengan instansi terkait agar proses pencairan bantuan kelurahan dilakukan tepat waktu.
II
Perspektif Pelanggan. Pertanyaaan : 1. Apa saja yang dilakukan BPMPD dalam meningkatkan kepuasan pengguna jasa terhadap pengelolaan bantuan kelurahan di masing masing Kelurahan ? Jawaban : 1. -
Memberikan pelayanan yang baik.
-
Memberikan pelayanan yang tepat sasaran dan tepat waktu.
-
Memperhatikan keluhan pengguna jasa
-
Meningkatkan kualitas pelayanan
III
Perspektif Proses Internal Pertanyaan : 1. Dalam melaksanakan kegiatan internal apa saja yang dilakukan dalam ketersediaan sarana dan prasarana ? Jawaban : 1. -
Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana aparatur Memperbannyak pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai.
IV.
Pertanyaan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Pertanyaan :: 1. Dalam memotivasi pegawai dan meningkatan kualitas SDM serta prestasi kerja apa saja yang dilakukan pihak BPMPD ? Jawaban : 1 Memberikan pelatihan terkait dengan proses pencairan anggaran yang sesuai dengan SOP. 2 Menyusulkan di dalam Rencana Kerja Anggaran untuk memberikan insentif terhadap pengelola bantuan kelurahan.
V.
Pembobotan Kinerja Keempat Perspektif dengan Total Bobot 100% No
Perspektif
Bobot
1.
Perspektif Keuangan
30
2.
Perspektif Pelanggan
30
3.
Perspektif Proses Internal
20
4.
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
20
Total
100
