PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) Jln. Siliwangi No. A31 Telp. (0252) 280785 Rangkasbitung
Rangkasbitung, Nomor Lamp Perihal
: 141.1/ -BPMPD/2016 : 4 (empat) berkas : Panduan Penyusunan, Pengajuan,
Pembahasan dan Penetapan Perubahan ABPDes Tahun Anggaran 2016.
September 2016.
Kepada : Yth. Para Camat Se - Kabupaten Lebak di Tempat
Dihaturkan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 41 Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Panduan Penyusunan, Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sebagaimana lampiran-I; 2. Format Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 lampiran-II; 3. Format Dokumen Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 lampiran-III; 4. Format Dokumen Verifikasi Tim Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan Jadwal Pelaksanaan Penyusunan, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 lampiran-IV. Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya.
Kepala BPMPD Kabupaten Lebak,
RUSITO, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I NIP.197101111992011003 Tembusan : 1. Yth. Bupati Lebak (sebagai Laporan); 2. Yth. Kepala DPPKD Kabupaten Lebak; 3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.
Lampiran I Surat Kepala BPMPD Kab. Lebak Nomor : 141.1/ -BPMPD/2016 Tanggal : September 2016 Tentang : Panduan Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016.
FORMAT PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA a. Jilid Perdes Perubahan APBDes TA. 2016.
PERATURAN DESA ………………. NOMOR ….. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA …………….. KECAMATAN …………….. KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016
b. Contoh Perdes Perubahan APBDes TA. 2016.
KEPALA DESA ................. KEC……….......... KABUPATEN LEBAK PERATURAN DESA ...................... NOMOR ....... TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA …………….. TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
:
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
8. 9.
10. 11. 12.
13. 14.
15.
Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1); Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Desa Nomor …. Tahun ….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ...... - ....... (Lembaran Desa ……. Tahun 20… Nomor …); Peraturan Desa Nomor …. Tahun 20… tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 20… (Lembaran Desa …………… Tahun 20… Nomor ….); Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. dan KEPALA DESA ................. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA ................ TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak; 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak; 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
BAB II PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1.
Pendapatan Desa
2.
Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Masyarakat d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat e. Bidang Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus / Defisit
3.
Rp.
Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 4 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di Desa ............... Pada tanggal ..................... KEPALA DESA .................
………………………….
Diundangkan di…………...... Pada Tanggal…….......... SEKRETARIS DESA .................
………………………. LEMBARAN DESA ………………......... TAHUN 20… NOMOR .........
Lampiran I Peraturan Desa ……………… Nomor : Tanggal : Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KODE REKENING
URAIAN
1
2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa BantuanKeuangan Pendapatan Lain lain Hibah Dari Kabupaten Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Sumbangan dari Perantau JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Pegawai Operasional Pemerintahan Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penunjang Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa Insentif RT/RW Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Rekruitmen Perangkat Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Rekuitmen BPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa Belanja Pegawai
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 3 1 2 3 4 1 2 3 4
2 2
1
2
1
1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7
2
1
8
2 2
1 1
8 8
2
1
9
2 2 2 2
1 1 1 1
9 9 10 10
01 01 02 03 02 01 02 01 02 01 02 01 02 03
01 02
01 02 01
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) 3
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) 4
KET. 5
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
10 11 11 11 12 12 12
2
1
13
2 2 2 2
1 1 1 2
13 13 14
2
2
1
2 2
2 2
1 1
2
2
2
2 2
2 2
2 2
2
2
3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 5
2
3
6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 7
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
02 01 02 01 02
01 02
02 03
02 03
02 03 02 03
02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 02
02
01 02 03 02 03 02 03 02 03 02
Belanja Barang dan Jasa Pemilihan Kepala Desa Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Benah desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Dst. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelestarian Lingkungan Hidup Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Dst. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pembinaan lembaga adat Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan kesenian tradisional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peringatan Hari Besar Nasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Forum Kerukunan keagamaan Desa Belanja Barang dan Jasa Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan Belanja Barang dan Jasa Dst… BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Revitalisasi Posyandu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Revitalisasi LPM / KPM Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Revitalisasi Karangtaruna Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Revitalisasi BP-SPAM Belanja Barang dan Jasa
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 5 5 5 5 5
5 6 1 1 1 2
1 1 1 1
03
02 03
Belanja Modal Dst. BIDANG TAK TERDUGA Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Dst. JUMLAH BELANJA
1 2 3
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan HasilKekayaan Desa Yang dipisahkan
1 2
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) 3 2 3 2 3 2 JUMLAH ( RP )
KEPALA DESA .................
……………………….
Lampiran II Peraturan Desa ……………… Nomor : Tanggal : Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 RENCANA ANGGARAN BIAYA (PERUBAHAN) PEMERINTAH DESA ................. KEC……....... TAHUN ANGGARAN 2016 1. 2. 3. 4.
Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sumber Dana
Rincian Pendanaan
KODERING
1
: : :
(2.x) BIDANG ………………… (2.x.x) …………………………………………………… 1 Januari – 31 Desember 2016
: …………… :
URAIAN
2
SEBELUM PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN HARGA VOL SATUAN SATUAN (Rp.) 3 4 5
JUMLAH 6 (3X5)
SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN HARGA JUMLAH VOL SATUAN SATUAN (Rp.) 7 8 9 10 (7X9)
BERTAMBAH / BERKURANG Rp
%
11
12
1
2
3
4
5
6 (3X5)
7
8
9
10 (7X9)
11
JUMLAH (Rp.) Rencana Penyerapan Anggaran Triwulan I : Rp. …………….. Triwulan II : Rp. …………….. Triwulan III : Rp. …………….. Triwulan IV : Rp. …………….. Disetujui/mengesahkan Kepala Desa ……………….
……………………………………
................., ………………….20… Pelaksana Kegiatan / Kepala Seksi / Kepala Urusan,
……………………………………. NRPDes …………………….
Kepala BPMPD Kabupaten Lebak,
RUSITO, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I NIP.197101111992011003
12
Lampiran II Surat Kepala BPMPD Kab. Lebak Nomor : 141.1/ -BPMPD/2016 Tanggal : September 2016 Tentang : Panduan Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016.
FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN KEPALA DESA …………. TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……….. TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : 140/Kep. …… /Ds. …./2016
PEMERINTAH DESA …………….. KECAMATAN …………….. KABUPATEN LEBAK TAHUN ………..
KEPALA DESA ................. KEC……….......... KABUPATEN………......... PERATURAN KEPALA DESA ...................... NOMOR : 140/Kep. …… /Ds. …./2016 TENTANG PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……… TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20… dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan Peraturan Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20….
Mengingat
:
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
9.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1); 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; 13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Desa Nomor …. Tahun ….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ...... - ....... (Lembaran Desa ……. Tahun 20… Nomor …); 15. Peraturan Desa Nomor …. Tahun 20… tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 20… (Lembaran Desa …………… Tahun 20… Nomor ….); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I
: Rincian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Menurut Bidang, Kegiatan Dan Pelaksana Kegiatan;
2. Lampiran II
: Jadwal Tahapan Realisasi Perubahan Anggaran Desa …………. Kecamatan ……………..Tahun Anggaran 2016;
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …………. Tahun Anggaran 2016 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di …………………… pada tanggal …………………. 2016 KEPALA DESA ……………….,
……………………………… Tembusan : 1. Yth. Ketua BPD Desa ………….; 2. Yth. Ketua TAPDes Desa …………..;
Lampiran I Peraturan Kepala Desa ……. Nomor : 140/Kep. …… /Ds. …./2016 Tanggal : ................... Tentang : Pelaksanaan Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 RINCIAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT BIDANG,KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN
URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN
KODE 1
: ……………………………… : ……………………………… : LEBAK
2.1.2
2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Operasional Pemerintahan Desa
2.1.3
Penunjang Operasional BPD
2.1.4
Insentif RT/RW
2.1.5
Rekruitmen Perangkat Desa
2.1.6
2.1.10
Rekuitmen BPD Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa
2.1.11
Pemilihan Kepala Desa Baru
2.1.12
2.2.4
Benah desa Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dst. Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Pelestarian Lingkungan Hidup
2.2.5
Dst.
2.3.1
Pembinaan lembaga adat
2.3.2
Pembinaan kesenian tradisional
2.3.3
Peringatan Hari Besar Nasional Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ) Forum Kerukunan keagamaan Desa Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan
2.1.1
2.1.7 2.1.8 2.1.9
2.1.13 2.1.14 2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.4 2.3.5 2.3.6
PADes
Dana Desa
3
4
SUMBER DANA Alokasi Dana DBH Desa 5 6
Bankeu prov.
BKK
7
8
PTPKDes 9
2.3.7
Dst…
2.4.1
2.4.3
Revitalisasi Posyandu Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa Revitalisasi LPM / KPM
2.4.4
Revitalisasi Karangtaruna
2.4.5
Revitalisasi BP-SPAM
2.4.6
Dst. Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana Dst. Jumlah
2.4.2
2.5.1 2.5.2
Mengesahkan, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa,
………………………………….…… NIP/NRPDes……………………
Lampiran II Peraturan Kepala Desa ……. Nomor : 140/Kep. …… /Ds. …./2016 Tanggal : .................... Tentang : Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 JADWAL TAHAPAN REALISASI ANGGARAN DESA ……………. KECAMATAN …………….. TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Rek.
Bidang / Kegiatan
1
2
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
PADes 3
Pagu Anggaran & Sumber Dana Alokasi Dana Bankeu Dana DBH BKK Desa prov. Desa 4 5 6 7 8
Rencana Realisasi I
II
III
IV
9
10
11
12
PTPKD
Ket. Nama,No. Rekening Bank
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah Mengetahui : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa,
………………………
Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa,
………………………
Kepala BPMPD Kabupaten Lebak,
RUSITO, S.Sos, M.Si Pembina TK.I NIP.197101111992011003
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
Lampiran III Surat Kepala BPMPD Kab. Lebak Nomor : 141.1/ -BPMPD/2016 Tanggal : September 2016. Tentang : Panduan Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016. JADWAL DAN FORMAT DOKUMEN PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
8. 9.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) PENYUSUNAN DRAFT PERUBAHAN APBDES TA. 2016 LAPORAN TAPDES KEPADA KEPALA DESA DENGAN LAMPIRAN NOTA DINAS DAN DOKUMEN RANCANGAN PERUBAHAN APBDES. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA. 2016. BERITA ACARA RAPAT PANITIA MUSYAWARAH UNTUK MENENTUKAN JADWAL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 BERITA ACARA RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016, ANTARA LAIN : a) SURAT UNDANGAN RAPAT PARIPURNA I; b) RAPAT PARIPURNA I (PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDES ANTARA BPD DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN); c) UNDANGAN MUSYAWARAH DESA d) RAPAT MUSYAWARAH DESA OLEH KETUA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH DESA ( PENETAPAN PERUBAHAN APBDES DAN UJI PUBLIK); e) RAPAT PARIPURNA II, (PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANGKESEPAKATAN APBDESA DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA). KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. KECAMATAN................ TENTANG KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 LEMBAR VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 OLEH TIM ASISTENSI KECAMATAN YANG DIBENTUK OLEH CAMAT. VISUALISASI ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 201… DENGAN TIM ASISTENSI TK. KECAMATAN
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
SK. Kades Nota Dinas Laporan Surat Pengantar 1 Hari
3 Hari
1 Hari
3 hari
KEPUTUSAN KEPALA DESA ………………. Nomor : 140/Kep. ……./Ds. …./2016 TENTANG PENGANGKATAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA ………………, Menimbang
: a.
b.
bahwa untuk melaksanakan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik perlu adanya perubahan dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Desa (TAPDes) Desa …….. Tahun Anggaran 2016.
Mengingat
: 1.
Memperhatikan
: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 912/……..-BPMPD/2016 tanggal …. September 2016 Perihal Jadwal Penyusunan Pembahasan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
Menetapkan KESATU
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; 9. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Desa Nomor …. Tahun ….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ...... - ....... (Lembaran Desa ……. Tahun 20… Nomor …); 11. Peraturan Desa Nomor …. Tahun 20… tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 20… (Lembaran Desa …………… Tahun 20… Nomor ….);
MEMUTUSKAN : : : Mengangkat Tim Anggaran Pemerintah Desa (TAPDes) Desa ……………. Kecamatan ………….. Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengang ketentuan bahwa : a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa ……….. Tahun Anggaran 2016; b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ………………………… Pada Tanggal : ………………………… Kepala Desa ……………….
…………………………. Tembusan : 1. Yth. Camat ……………… (sebagai Laporan); 2. Yth. Ketua BPD Desa ……………… 3. Arsip
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ……………… Nomor : 140/Kep. ……./Ds. …./2016 Tanggal : ……………….. Tentang : Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Desa (TAPDes) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.
SUSUNAN ANGGOTA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
NAMA
JABATAN
1
2
3
1.
Ketua
2.
Sekretaris
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
Kepala Desa ……………….
………………………….
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
NOTA DINAS KEPADA DARI TANGGAL NOMOR PERIHAL
: : : : :
YTH. BAPAK KEPALA DESA ……………… KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES) SEPTEMBER 2016 910/ -TAPDES/2016 LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.
DISPOSISI
ISI
Dihaturkan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, ebagaimana dokumen terlampir.
Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes TA. 2016 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasanpembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Peripurna II.
Demikian dilaporkan, terima kasih
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Desa,
.................................
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
SURAT PENGANTAR Nomor : 140/……./Ds……/2016 No. Jenis Berkas 1 Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.
Jumlah 1 (satu) berkas
Keterangan Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.
Kepala Desa ……………..
……………………
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
Rangkasbitung,
September 2016
Kepada : Nomor Lampiran Perihal
: : :
005/ -BPD/Ds. Undangan
/2016
Yth. ………………………. di – Tempat
Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :
Hari/Tanggal
: ………………………..
Pukul
: ........ WIB s/d Selesai
Tempat
: ……………………………….
Acara
: Pembahasan dan Penentuan Agenda Rapat-Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016.
Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
an. KETUA BPD Sekretaris,
........................................ Tembusan : -. Yth. Camat ....................;
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
BERITA ACARA RAPAT PANITIA MUSYAWARAH UNTUK MENENTUKAN JADWAL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : 910/BA. …../PAN.MUS/2016 Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan ……. tahun 20…, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .... Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016, antara lain sebagai berikut : a) Rapat Panitia Musyawarah Tanggal .................. dengan agenda rapat yaitu untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan Rapat Paripurna I Tanggal ………………, dengan agenda pembahasan yaitu untuk mengajukan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 oleh Kepala Desa kepada BPD, yang dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes). b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal ………………, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Perubahan Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. c) Rapat Paripurna II Tanggal ………………, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentangKesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
NAMA
JABATAN KETUA BPD
1. WAKIL KETUA SEKRETARIS BPD 3. KETUA TAPDES ANGGOTA BPD 5. ANGGOTA BPD ANGGOTA BPD 7. ANGGOTA TAPDES ANGGOTA TAPDES 9. ANGGOTA TAPDES
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
TANDA TANGAN ..................... 2.
.....................
4.
.....................
6.
.....................
8.
.....................
.....................
..................... .....................
..................... 10. .....................
Rangkasbitung,
September 2016
Kepada : Nomor Lampiran Perihal
: : :
005/ -BPD/Ds. Undangan
/2016
Yth. ………………………. di – Tempat
Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat Pembahasan dan Penentuan Agenda Rapat-Rapat Pembahasan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 pada tanggal … September 2016, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada : Hari/Tanggal Pukul Tempat Acara
: ……………………….. : ........ WIB s/d Selesai : ………………………………. : 12. Rapat Paripurna I, Pembahasan Rancangan Perubahan APBDes TA. 2016 antara BPD, TAPDes, dan Pelaksana Kegiatan; 13. MUSDES, Penetapan Perubahan APBDes dan Uji Publik; 14. Rapat Paripurna II, Penyampaian Laporan Panitia MUSDES, Penandatanganan Keputusan BPD ttg Kesepakatan Perubahan APBDes dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.
Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
an. KETUA BPD Sekretaris,
........................................ Tembusan : -. Yth. Camat ....................;
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
BERITA ACARA RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ………….. TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : 910/BA. …../BPD/2016 Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan ……. tahun 20…, telah dilaksanakan RapatRapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa .... Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa untuk menentukan Jadwal RapatRapat Pembahasan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 2. Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 oleh Kepala Desa kepada BPD, 3. Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. 4. Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentangKesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa. Demikian berita acara rapat-rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. NO
NAMA
JABATAN
11.
KETUA
12.
WAKIL KETUA
13.
SEKRETARIS
14.
ANGGOTA
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
TANDA TANGAN
11. .....................
12. .....................
13. .....................
14. .....................
NO
NAMA
JABATAN
15.
ANGGOTA
16.
ANGGOTA
17.
ANGGOTA
18.
ANGGOTA
19.
ANGGOTA
20.
KEPALA DESA
21.
SEKDES
Dst..
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
TANDA TANGAN
15. .....................
16. .....................
17. .....................
18. .....................
19. .....................
20. .....................
21. ....................
Lampiran I
Berita Acara Keputusan Bersama Antara Pemerintah Desa ................. Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... Menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA MUSYAWARAH UNTUK MENENTUKAN JADWAL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 NO
NAMA
JABATAN
TANDA TANGAN
1.
Kepala Desa
1.
2.
Ketua BPD
3.
Wakil Ketu BPD
4.
Sekretaris BPD
4.
5.
Sekretaris Desa
5.
6.
Kasi Pemerintahan
7.
Kasi Ekbang
8.
Kaur Umum
9.
Kaur Keuangan
2. 3.
6. 7. 8. 9.
Dst..
……………………., ……………. 2016 Panitia Pelaksana Kegiatan, Sekretaris BPD,
……………………
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I PENYAMPAIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 OLEH KEPALA DESA KEPADA BPD DAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) NO
NAMA
JABATAN
1.
Kepala Desa
2.
Ketua BPD
3.
Sekretaris BPD
4.
Anggota BPD
5.
Anggota BPD
6.
Anggota BPD
7.
Sekretaris Desa
8.
Kasi Pemerintahan
9.
Kasi Ekbang
10.
Kaur Umum
11.
Kaur Keuangan
TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Dst.
……………………., ……………. 2016 Panitia Pelaksana Kegiatan, Sekretaris BPD,
……………………
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2016 Desa ………………… Kecamatan ……………….. Tanggal ………………… 2016 NO
NAMA
JABATAN
1.
Kepala Desa
2.
Ketua BPD
3.
Sekretaris BPD
4.
Anggota BPD
5.
Anggota BPD
6.
Sekretaris Desa
7.
Kasi Pemerintahan
8.
Kasi Ekbang
9.
Kaur Umum
10.
Kaur Keuangan
11.
Bendahara
12.
Staf Desa
13.
Staf Desa
14.
Linmas Desa
15.
Linmas Desa
16.
Ketua TP-PKK
17.
Ketua Paguyuban RT/RW
18.
Ketua LPM
19.
Ketua Karang Taruna
20.
Ketua Paguyuban Posyandu
21.
Ketua BPSPAMS
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
NO
NAMA
JABATAN
22.
Ketua BUMDes
23.
Ketua Pengurus Pasar Desa
24.
Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya
25.
Tokoh Agama
26.
Tokoh Agama
27.
Tokoh Agama
28.
Tokoh Adat
29.
Tokoh Adat
30.
Tokoh Masyarakat
31.
Tokoh Masyarakat
32.
Tokoh Masyarakat
33.
Tokoh Pendidik
34.
Tokoh Pendidik
35.
Tokoh Pendidik
36.
Perwakilan Kelompok Tani
37.
Perwakilan Kelompok Tani
38.
Perwakilan Kelompok Tani
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
Perwakilan Kelompok Perajin Perwakilan Kelompok Perajin Perwakilan Kelompok Perajin Perwakilan Kelompok Perempuan Perwakilan Kelompok Perempuan Perwakilan Kelompok Perempuan Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin
TANDA TANGAN 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
45. 46.
NO
NAMA
47. 48. 49. 50.
JABATAN Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin Perwakilan Kelompok Nelayan Perwakilan Kelompok Nelayan
51.
Masyarakat Lainnya
52.
Masyarakat Lainnya
53.
Masyarakat Lainnya
54.
Masyarakat Lainnya
55.
Masyarakat Lainnya
56.
Masyarakat Lainnya
57.
Masyarakat Lainnya
58.
Masyarakat Lainnya
59.
Masyarakat Lainnya
60.
Masyarakat Lainnya
TANDA TANGAN 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
……………………., ……………. 2016 Panitia Pelaksana Kegiatan MUSDES, Sekretaris Kegiatan Musyawarah Desa,
……………………
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA II PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua BPD
2.
Kepala Desa
3.
Wakil Ketua BPD
4.
Sekretaris BPD
5.
Anggota
6.
Anggota
7.
Anggota
8.
Anggota
9.
Anggota
10.
Anggota
11.
Sekdes
12.
Kasi Pemerintahan
13.
Kasi Ekbang
14.
Kaur Umum
15.
Kaur Keuangan
16.
Bendahara
TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Dst.. ……………………., ……………. 2016 Panitia Pelaksana Kegiatan, Sekretaris BPD,
…………………… PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PANITIA MUSYAWARAH UNTUK MENENTUKAN JADWAL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2016
Foto – 1
Acara Rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan Jadwal RapatRapat Perubahan APBDes TA. 2016
Foto – 2
Acara Rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan Jadwal RapatRapat Perubahan APBDes TA. 2016
Foto – 3
Acara Rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan Jadwal RapatRapat Perubahan APBDes TA. 2016 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
Foto – 1
Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Perubahan APBDes TA. 2016 dan Pembentukan Panitia MUSDES
Foto – 2
Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Perubahan APBDes TA. 2016 dan Pembentukan Panitia MUSDES
Foto – 3
Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Perubahan APBDes TA. 2016 dan Pembentukan Panitia MUSDES PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA
Foto – 1
Acara MUSYAWARAH DESA tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016
Foto – 2
Acara MUSYAWARAH DESA tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016
Foto – 3
Acara MUSYAWARAH DESA tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA II PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN PERUBAHAN APBDES DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA
Foto – 1
Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)
Foto – 2
Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan BPD ttg Kesepakatan Perubahan APBDes TA. 2016)
Foto – 3
Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan Tertulis Kepala Desa Tentang Perubahan APBDes TA. 2016) PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. KECAMATAN................ NOMOR : ..... TAHUN 2016 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa guna merealisasikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa. :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor …. Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun ........ Nomor ........);
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun .... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun ........ Nomor ........); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor ... Tahun ..... tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun ........ Nomor ........); 16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 43); 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9); Memperhatikan
:
1. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lebak Nomor 910/……-BPMPD/2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa ................ Nomor ........ tahun ........... tanggal ......................... MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Badan Desa Permusyawaratan Desa.............menyepakati rancangan Peraturan Desa........tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa ...........Kecamatan..........Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 20… menjadi Peraturan Desa........tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa ...........Kecamatan..........Kabupaten Tahun Anggaran 20…
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Badan Permusyawaratan Desa .............. telah membahas Rancangan Peraturan Desa ................. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa ............ Kecamatan ........... Kabupaten ............. Tahun Anggaran 20….
Disepakati : ..................... Pada Tanggal : .............. 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. Ketua,
..........................
Kepala BPMPD Kabupaten Lebak,
RUSITO, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I NIP.197101111992011003
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
Lampiran IV Surat Kepala BPMPD Kab. Lebak Nomor : 141.1/ -BPMPD/2016 Tanggal : September 2016 Tentang : Panduan Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016. FORMAT VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20…
DESA KECAMATAN KABUPATEN
LEMBAR VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 : ………………………………….. : ………………………………….. : ………………………………….. INDIKATOR VERIFIKASI & EVALUASI
No. 1
Uraian JENIS KEGIATAN Kodering 1.1.1
Nama Kegiatan Hasil Usaha
1.1.3
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1.2.1
Dana Desa
1.2.2
Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten
1.2.3
Alokasi Dana Desa
1.2.4
BantuanKeuangan
1.3.1
Hibah Dari Kabupaten
1.3.2
Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
1.3.3
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
1.3.4
Sumbangan dari Perantau
2.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.1.2
Operasional Pemerintahan Desa
2.1.3
Penunjang Operasional BPD
2.1.4
Insentif RT/RW
2.1.5
Rekruitmen Perangkat Desa
2.1.6
Rekuitmen BPD
2.1.7
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.8
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes)
2.1.9
Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2.1.10
Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa
2.1.11
Pemilihan Kepala Desa Baru
2.1.12
Benah desa
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
Sesuai
Tidak Sesuai
1
2
3
2.1.13
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
2.1.14
Dst.
2.2.1
Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa
2.2.2
Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan
2.2.3
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi
2.2.4
Pelestarian Lingkungan Hidup
2.2.5
Dst.
2.3.1
Pembinaan lembaga adat
2.3.2
Pembinaan kesenian tradisional
2.3.3
Peringatan Hari Besar Nasional
2.3.4
Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI & LPTQ)
2.3.5
Forum Kerukunan keagamaan Desa
2.3.6
Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan
2.3.7
Dst…
2.4.1
Revitalisasi Posyandu
2.4.2
Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa
2.4.3
Revitalisasi LPM / KPM
2.4.4
Revitalisasi Karangtaruna
2.4.5
Revitalisasi BP-SPAM
2.4.6
Dst.
2.5.1
Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana
2.5.2
Dst.
3.1.1
SILPA
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.3
HasilKekayaan Desa Yang dipisahkan
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal Desa
Susunan Perubahan APBDes TA. 20… - Batang Tubuh Peraturan Desa - Lampiran I APBDes (Ringkasan APBDes 20…) - Lampiran II APBDes (RAB Kegiatan/Perubahan) - Lampiran Tambahan Penganggaran dan Format Perubahan ABPBDes TA. 20… - Kode Bidang dan Kegiatan - Kode Rekening Pendapatan, Belanja & Pembiayaan - Format APBDes
4
Catatan Evaluasi : …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………….., …………….. 2016 Tim Evaluasi Perubahan APBDes Kecamatan ………………… No.
Nama
Jabatan
1
………………………… (Camat)
Penanggung Jawab
2
………………………... (Sekmat)
Ketua
3
………………………... (Kasi Pem)
Sekretaris
4
………………………... (Kasi Ekbang)
Anggota – 1
5
………………………... (Kasi Kesos)
Anggota – 2
6
………………………... (Kasi Trantib)
Anggota – 3
7
…………………….
Anggota – 4
8
……………………..
Anggota – 5
PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA
Tanda Tangan 1
2
3
4
5
6
7
8
VISUALISASI DAN DOKUMENTASI ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN TIM ASISTENSI TK. KECAMATAN
Foto – 1
Pembahasan Dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 antara Desa dengan Tim Asistensi Tk. Kecamatan
Foto – 2
Pembahasan Dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 antara Desa dengan Tim Asistensi Tk. Kecamatan
Foto – 3
Pembahasan Dokumen Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2016 antara Desa dengan Tim Asistensi Tk. Kecamatan
Kepala BPMPD Kabupaten Lebak,
RUSITO, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I NIP.197101111992011003 PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA BPMPD KEPALA BAGIAN HUKUM & PER-UU-AN SETDA