BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan. Adapun susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan no 16 tahun 2013 yang terdiri dari : A. Kepala Badan B. Sekretariat, terdiri : 1. Sub Bag. Program 2. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bag. Keuangan C. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat 1. Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan. 2. Sub Bidang Sosial Budaya. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
1
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
D. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 1. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. 2. Sub Bidang Keswadayaan. E. Bidang Pemerintahan Desa 1. Sub Bidang Kapasitas Aparatur, Pengembangan dan Keuangan Desa/Kelurahan. 2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa/Kelurahan. F. Bidang Teknologi Tepat Guna 1. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi. 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi. 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Berikut struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
2
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
3
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Program kerja yang telah disusun untuk tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan
mencakup
bidang
pemerintahan
desa/kelurahan,
pengembangan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 3. Pengkoordinasian
pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa dan kelurahan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
4
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
5. Pelaksanaan
kegiatan
penatausahaan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 6. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 7. Pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Sekretariat Sekretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan
program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 2. Perumusan
kebijakan
koordinasi
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu. 3. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Badan. 4. Perumusan kebijakan pengelolaan administratif umum dan rumah tangga Badan. 5. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
5
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
6. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. 7. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai. 8. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. 9. Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan. 10. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. 11. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan. 12. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 13. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 14. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 15. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 16. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan (a) Sub Bagian Program mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
6
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
2. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan. 3. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan. 4. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 7. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Laporan Tahunan, dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 8. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 10. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 11. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian. 2. Melaksanakan tertib administrasi naskah Badan. 3. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja di lingkungan Badan. 4. Menyiapkan
surat
tugas
perjalanan
dinas
dan
pengendalian
administrasi perjalanan Dinas.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
7
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
5. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapatrapat Badan. 6. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat. 7. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah di lingkungan Badan. 8. Melaksanakan
pengadaan,
penyimpanan,
pendistribusian
dan
inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Badan. 9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban di lingkungan Badan. 10. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan. 11. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 12. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan. 13. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 14. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, SKP, DUK, sumpah/janji pegawai, laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/karsu,
taspen,
askes
dan
pemberian
penghargaan
serta
peningkatan kesejahteraan pegawai. 15. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan
struktural,
teknis,
fungsional,
ujian
dinas
dan
ujian
kepegawaian
dan
penyesuaian ijazah. 16. Menyiapkan
bahan
pembinaan
umum
pengembangan karier serta disiplin pegawai. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
8
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
17. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 19. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 20. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 1. Menyusun rincian kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja bagian tata usaha. 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. 3. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. 4. Menyiapkan bahan Laporan Realisasi Anggaran Badan. 5. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. 6. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai. 7. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai. 8. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
9
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
10. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 11. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat Desa serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas pada Pasal Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi: 1. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kapasitas kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 2. Pemantapan data Profil Desa dan Profil Kelurahan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat. 4. Pelatihan masyarakat. 5. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan. 7. Pelaksanaan gerakan kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahtearaan Keluarga. 8. Peningkatan pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya lokal. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
10
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan. b. Sub Bidang Sosial Budaya. (a) Sub Bidang Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan pelaksanaan
bahan
untuk
kegiatan
pemberian
dibidang
bimbingan
penguatan
dan
petunjuk
kelembagaan
dan
pengembangan partisipasi masyarakat. 2. Menyiapkan
bahan
untuk
melaksanakan
kegiatan
penguatan
kelembagaan masyarakat desa serta lembaga – lembaga masyarakat desa lain. 3. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan masyarakat desa. 4. Menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pembimbingan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat Desa. 5. Menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (b) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana kerja sub bidang sosial budaya. 2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
11
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
3. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat. 4. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), GAKY(Gangguan Akibat Kekurangan Yodium), GSI (Gerakan Sayang Ibu) dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita dan Keluarga Sehat Sejahtera). 5. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial. 6. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong. 7. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
peningkatan
keswadayaan anak dan remaja. 8. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan tradisi dan budaya masyarakat. 9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang sosial budaya. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, sarana dan prasarana pedesaan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
12
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Untuk melaksanakan tugas pada Pasal Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi: 1. Pendataan dan penyusunan rencana pemberdayaan ekonomi desa. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 4. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan. 5. Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayan usaha ekonomi masyarakat. 6. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 7. Pembinaan dan pengawasan serta supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan. 8. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. b. Sub Bidang Keswadayaan. (a) Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Kelembagaan Ekonomi Masyarakat. 2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan organisasi masyarakat. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
13
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
3. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pendidikan
dan
pelatihan teknis masyarakat di Bidang Ekonomi Masyarakat 4. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat 5. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pemberdayaan
ekonomi masyarakat. 6. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 7. Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 8. Melaksanakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan. 9. Koordinasi dan fasilitasi pelakasanaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 10. Pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 11. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 12. Melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan bidang kelembagaan ekonomi masyarakat. 13. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 15. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelkasanaan tugas bawahan. 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
14
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
(b) Sub Bidang Keswadayaan mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidangbidang keswadayaan. 2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat. 3. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pendidikan
dan
pelatihan teknis masyarakat. 4. Mengkoordinasi dan memfasilitasi diseminasi dan informasi bagi masyarakat. 5. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
pengembangan
manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 6. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di desa dan kelurahan. 7. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan. 8. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 9. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
15
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan serta penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: 1. Penyiapan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan dalam bidang pemerintahan Desa/Kelurahan. 2. Pembinaan dan memfasilitasi serta bimbingan Musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan. 3. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada instansi terkait tentang penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan Desa dan Kelurahan serta perubahan Desa menjadi kelurahan. 4. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan skala Daerah. 5. Penyiapan bahan untuk bimbingan, pengoreksian, pengontrolan dan pelaksanaan pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan. 6. Pengumpulan
bahan
penyusunan
pedoman
teknis
pembinaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 7. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan. 8. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan. 9. Pengumpulan
bahan
penyusunan
pedoman
teknis
pembinaan
pengembangan Desa dan lembaga Desa. 10. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi serta pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset Desa.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
16
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
11. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan. 12. Pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi
dan
pelaporan
atas
penyelenggaraan
peran
Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD). 13. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas sarana dan prasarana. 14. Pelaksanaan
fasilitasi
Pemerintahan
sarana
dan
prasarana
desa/
kelurahan. 15. Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah desa/kelurahan. 16. Pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan Sertifikasi lahan masyarakat yang kurang mampu. 17. Pelaksanaa
pembagian
tugas,
arahan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan tugas bawahan. 18. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari: a. Sub
Bidang
Kapasitas
Aparatur,
Pengembangan
dan
Keuangan
dan
Keuangan
Desa/Kelurahan. b. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa/Kelurahan. (a) Sub
Bidang
Kapasitas
Aparatur,
Pengembangan
Desa/Kelurahan mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang kapasitas aparatur dan pengembangan desa/kelurahan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
17
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
2. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. 3. Mengumpulkan, pendidikan,
menghimpun
pencalonan,
dan
mengolah
pengumpulan,
bahan
pembinaan,
pengangkatan
dan
pemberhentian perangkat Desa/Kelurahan. 4. Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan. 5. Menginventarisasi
permasalahan
dan
mengelola
data
yang
berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya. 6. Menyiapkan
bahan
Pengendalian
dan
pengevaluasian
penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat Desa/Kelurahan. 7. Menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 8. Melaksanakan
Koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan
dan
supervisi
pengelolaan
keuangan
desa/kelurahan skala daerah. 9. Pembinaan,
pengawasan
desa/kelurahan skala daerah. 10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan desa/kelurahan skala daerah. 11. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan dan kelurahan (lomba desa) 12. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
18
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 14. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 15. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (b) Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Aset Desa/Kelurahan mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang sarana dan prasarana desa/kelurahan. 2. Menyiapkan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 3. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 4. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan monitoring sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 5. Menyusun pedoman pengelolaan aset desa skala daerah. 6. Melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan aset desa skala daerah. 7. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan aset desa skala daerah. 8. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala daerah. 9. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
19
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya. 11. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 12. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Tepat Guna Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: 1. Perumuskan arah kebijakan dan rencana kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 2. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemasyarakatan
dan kerjasama dalam
penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 5. Pelaksanaan pengendalian dan penguatan kelembagaan teknologi tepat guna.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
20
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
6. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 7. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 8. Pelaksanaan tugas lain dari kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Teknologi Tepat Guna terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi. b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi. (a) Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas: 1. Melaksanakan
tugas
penyelenggaraan
kegiatan
perencanaan,
pembinaan, pengembangan, bimbingan, bantuan/dukungan dalam bidang pengembangan dan inovasi teknologi tepat guna. 2. Melaksanakan
tugas
koordinasi
dan
fasilitasi
pengkajian
dan
pengembangan teknologi tepat guna, pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan. 3. Melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan. 4. Melaksanakan tugas infentarisasi dan pemetaan
sumber daya alam
dan teknologi tepat guna. 5. Melaksanakan persiapan
bahan pemberian bimbingan dan petunjuk
pemasyarakatan teknologi tepat guna. 6. Melaksanakan
pembinaan,
pengembangan
dan
penguatan
kelembagaan teknologi tepat guna.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
21
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
7. Melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan bidang pengembangan dan inovasi teknologi tepat guna. 8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pengembangan dan Inovasi. 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi mempunyai tugas: 1. Melaksanakan tugas perencanaan, penyelenggaraan,
pembinaan,
pengembangan, penyuluhan, bantuan/dukungan bidang pemanfaatan dan promosi teknologi tepat guna. 2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 3. Melakukan pengkajian pemasyarakatan dan penyebarluasan informasi teknologi tepat guna. 4. Mempersiapkan
bahan
pemberian
bimbingan
dan
petunjuk
pemanfaatan sumber daya alam dan promosi teknologi tepat guna. 5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan petujuk pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna. 6. Melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan dan promosi sumber daya alam dan teknologi tepat guna. 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pemanfaatan dan Promosi TTG. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
22
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
1.4 Sumber Daya Aparatur Adapun kondisi Sumber daya Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur BPMPD NO
KEPEGAWAIAN
1
Pegawai
2
PTT
ADM Perkantoran
JUMLAH
PERSENTASE
33
47.83 %
32
Kebersihan dan Keamanan
4
Jumlah
Jika
melihat
Pemberdayaan
pada
69
tingkat
Masyarakat
52.17 %
36
dan
Kepegawaian Pemerintahan
100.00 %
aparatur Desa
Badan
Kabupaten
Pelalawan, yang secara total berjumlah 69 orang, maka komposisi pegawai dengan rincian berjumlah 33 orang atau sekitar 47.83% dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 36 orang atau sekitar 52.17%
dari
mencerminkan
jumlah sumber
pegawai
secara
daya
aparatur
keseluruhan. yang
ada,
Hal
ini
memiliki
keseimbangan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
23
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
PERSENTASE
1
Strata 3 (S-3)
-
-
2
Strata 2 (S-2)
06
18.18 %
3
Strata 1 (S-1)
20
62.50 %
4
Diploma 3
02
6.25 %
5
SLTA/SMK/KPAA
05
15.63 %
6
SLTP
-
-
7
SD
-
-
33
100.00 %
Jumlah
Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, yang secara total berjumlah 33 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana, Master, berjumlah 26 orang atau sekitar 78.79% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, meski tetap akan terus ditingkatkan. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan NO
GOLONGAN
JUMLAH
PERSENTASE
1
Golongan I
-
-
2
Golongan II
03
9.38 %
3
Golongan III
24
75.00 %
4
Golongan IV
06
18.18 %
33
100.00 %
Jumlah
Sedangkan bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 pegawai Badan Pemberdayaan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
24
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan terbanyak berada pada golongan III, berjumlah 24 orang atau (75.00%). Tabel 1.4 Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf NO
ESELON/STAF
JUMLAH
PERSENTASE
1
Esselon II
01
3.13 %
2
Esselon III
05
15.15 %
3
Esselon IV
11
34.38 %
4
Staf
16
50.00 %
33
100.00 %
Jumlah
Dari sejumlah 33 pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan; 5 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, serta 11 jabatan eselon IV, dan sisanya adalah staf. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. 1.5 Permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Dilihat dari Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan dapat di identifikasi beberapa permasalahan yaitu : 1. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur, baik kuantitas maupun kualitas.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
25
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
2. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai dalam mendukung tugas dan fungsi. 3. Masih kurangnya pengetahuan Aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 4. Belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal antar satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
terhadap
permasalahan
tersebut diatas, adalah : 1. Komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi maupun kuantitas. 2. Perbandingan jumlah pegawai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai. 3. Kurangnya pelatihan terhadap pegawai dalam bidang pemberdayaan baik pusat atau provinsi. 4. Keterbatasannya
pegawai
yang
dimiliki
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.6 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Laporan Kinerja (LKj) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
26
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
dikerangkakan
dalam
suatu
sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah. Perjanjian
Kinerja
adalah
lembar/dokumen
yang
berisikan
komitmen pimpinan instansi terhadap target kinerja yang akan dilakukan instansinya untuk tahun berjalan kepada kepala daerah, dan selanjutnya setiap pejabat struktural, menuangkan perjanjian kinerja kepada pimpinan instansi terkait komitmen kinerja untuk satu tahun kedepan. Sistem Laporan kinerja (LKj) diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan
visi,
misi,
Pemberdayaan
Masyarakat
tujuan dan
dan
sasaran
Pemerintahan
strategis Desa
Badan
Kabupaten
Pelalawan. Laporan
Kinerja
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan disusun sebagai perwujudan atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran – sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Laporan kinerja memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut ; (1) laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan
pertanggungjawaban
kinerja
kepada
seluruh
stakeholders. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
27
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
(2) laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah. 1.7 Sistematika Penulisan Dalam Laporan kinerja (LKj) ini disajikan data kegiatan maupun sumber
pembiayaan
yang
bersifat
strategis,
yaitu
data
kegiatan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD-P Tahun 2016. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam
kaitannya
Pemberdayaan
dengan
Masyarakat
tugas dan
pokok
dan
Pemerintahan
kewenangan Desa
Badan
Kabupaten
Pelalawan, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator input, output, dan outcome. Laporan kinerja (LKj) mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari sebagai berikut;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
28
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Uraian singkat masing-masing bab, yaitu ; Bab I
–
Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
Bab II
-
Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
Bab III
-
Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV
-
Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
29
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
PERENCANAAN KINERJA
BAB 2
2.1 Rencana Strategis Rencana
strategis
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan kebijakan, program jangka menengah dan indikator kinerja, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan. Visi dan Misi Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan Visi dan Misi, sebagi berikut; Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan “MENJADI FASILITATOR DAN PENGGERAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA MENUJU MASYARAKAT MANDIRI”
Adapun
Misi
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, yaitu; 1. Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas
SDM
aparatur
dalam
memberikan pelayanan baik di internal organisasi maupun pelayanan kepada publik. 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
30
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
3. Meningkatkan kualitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kelurahan. 5. Meningkatkan
kualitas
kelembagaan
perekonomian
desa
dan
ekonomi masyarakat desa. 6. Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi
kepada
pimpinan
instansi
yang
lebih
rendah
untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transfaransi dan kinerja aparatur. Dengan mengacu pada Rencana strategis Badan Pemberdayaan masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Pelalawan
telah
menyusun perjanjian kinerja tahun 2016, perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Penetapan perjanjian kinerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut ;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
31
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa No (1) 1
2
Sasaran Strategis (2) Terlaksananya standar pelayanan minimal organisasi
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan
Indikator Kinerja (3) Tersedianya Materai Kelengkapan Dokumen Terpenuhi Kebutuhan Beban Listrik, Air dan Komunikasi Lengkapnya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Cakupan Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam Setahun Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Instalasi dan Penerangan Listrik Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Operasional Kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Tenaga Pendukung Kelancaran Administrasi Terselenggaranya Pengadaan Barang dan Jasa
Target (4) 1000 Lembar
Cakupan pembangunan kantor desa/kelurahan yang fungsional sekabupaten pelalawan
Pembangunan 3 Kantor Desa, 3 Gedung serbaguna, 6 Pagar, 2 Turap, 7 Gapura, 5 Rehap kntr Desa, 7 paving blok. 1 Unit 1 Tahun 1 Tahun 2 Unit 1 Tahun
Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya rumah jabatan Terpeliharanya gedung kantor Terawatnya kendaraan dinas Terawatnya peralatan kantor
1 Tahun 2 Unit 1 Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 32 orang 1 Tahun
3
Terlaksananya standar pelayanan minimal organisasi
Cakupan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
9 Orang
4
Terlaksananya standar pelayanan minimal organisasi
Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Tersedia Renstra dan Renja Tersedia lakip
1 Dokumen
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
1 Dokumen 1 Dokumen
32
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
5
Tercapainya pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat
Meningkatkan pembinaan terhadap pokjanal posyandu Terwujudnya peran aktif masyarakat
6 Kecamatan
6
Terlaksananya standar pelayanan minimal organisasi
Terfasilitasinya UED SP dan BUMDes se kabupaten Pelalawan Terlatihnya pengurus BUMDes Meningkatnya pengetahuan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes
89 UED SP dan BUMDes 152 Orang 89 Kades
7
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan mandiri
Partisipasi Gotong royong masyarakat Terselenggaranya lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya lomba BBGRM Terlatihnya operator
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Terlatihnya tenaga Aset Desa Terwujudnya Desa yang mandiri Operasional tenaga pendamping PPIDK-M Masyarakat mandiri Tenaga operasional pendamping ADD Jumlah wartek yang berfungsi/aktif Terlaksananya lomba dan penguatan kelembagaan posyantekdes aktif Mengikuti gelar TTG tingkat nasional Mengikuti gelar TTG tingkat provinsi Riau Terciptanya desa mandiri energi terbarukan 8
9
Terwujudnya Tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan yang baik dan mandiri
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
6 Kecamatan
1 Kegiatan 118 Desa/Keluraha n 65 Orang 12 Kecamatan 79 Orang 6 Kecamatan 12 Orang 39 Orang 12 Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 Kecamatan
Tercapainya pertanggung jawaban keuangan Terlaksananya program BPMPD Terlaksananya Rakor dan Sosialisasi program BPMPD Terlaksananya dengan baik ADD dan DD
104 Orang
Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan desa melalui dakwah
1 Kegiatan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan
33
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Program
Anggaran
Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 1.709.661.411
APBD-P
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp 7.719.515.000
APBD-P
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rp
47.450.642
APBD-P
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Rp
61.435.000
APBD-P
Rp
160.180.000
APBD-P
6. Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
Rp 1.081.426.530
APBD-P
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 8. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Rp 5.728.233.200
APBD-P
Rp
651.455.000
APBD-P
9. Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama
Rp
242.208.400
APBD-P
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
34
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP, Pengukuran kinerja menjadi dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan
dalam
rangka
mewujudkan
visi
dan
misi
Badan
Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan diatas setidaktidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Menurut ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
35
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran
kinerja
menyangkut
kegiatan
manajemen
khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Oleh sebab itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, yaitu disebut dengan Indikator Kinerja Utama, dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016, maka
Badan
Pemberdayaan
masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten Pelalawan telah menyusun indikator kinerja yang merupakan tolok
ukur
keberhasilan
organisasi
secara
menyeluruh
yang
menggambarkan tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil capaian indikator kinerja utama yang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kedepan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Pelalawan
secara 36
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
konsisten dan kontiniu melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan, berikut ini indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama BPMPD No
Sasaran
IKU
1
Terpenuhinya kebutuhan 1.1 Swadaya masyarakat sarana dan prasarana terhadap program pemerintahan pemberdayaan desa/kelurahan masyarakat
2
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
2.1
3
Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang baik dan mandiri
3.1
4
Meningkatnya Pengelola 4.1 SDA dan Meningkatnya Pemanfaatan TTG
4.2
Alasan/Sumber data
Mempercepat pembangunan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan Sumber data : -Laporanhasil monitoringdan evaluasi Jumlah lembaga ekonomi Mengentaskan kemiskinan di desa/kelurahan (LKM, masyarakat di pedesaan simpan pinjam, BUMDes Sumber data : dan lain-lain) dan -Peraturan GUBRI No. kesejahteraan rakyat yang 21 tahun 2012 telah mendapatkan -Laporanhasil monitoring bantuan pembinaan dan evaluasi Jumlah peserta pendidikan Membekali aparatur dan pelatihan pengurus pemerintahan desa dalam lembaga-lembaga pelayanan dan desa/kelurahan bagi pembangunan menuju desa peningkatan partisipasii mandiri kelembagaan di tingkat Sumber data : desa/kelurahan (orang) dan - PP 72 tahun 2005 penguatan -Laporan hasil monitoringdan evaluasi Posyantek Aktif Efisiensi, efektifitas dan sinergitas pembinaan tingkat kecamatan Sumber data : -SE Mendagri no. 413.5/498/PMD -Panduan pengelolaan Posyantek Warung Teknologi Efisiensi, efektifitas dan sinergitas pembinaan tingkat desa Sumber data : -Inpres no. 3 tahun 2001 -Permendagri no. 20 tahun 2010
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
37
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Adapun target dan realisasi kinerja Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut ; Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja BPMPD Target capaian Tahun 2016 No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1
Kecukupan Sarana/Prasarana Administrasi Pemerintahan Desa (%)
47
34
72,34
2
Jumlah Kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)
538
62
11,52
3
Persentase PKK aktif (%)
100
100
100
4
PKK aktif (%)
100
100
100
5
Persentase Posyandu Aktif (%)
100
99
99
35
-
-
538
62
11,52
118
63
53,38
8
9
113
118
100
85
6
7
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga-lembaga desa/kelurahan bagi peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan (orang)
8
Jumlah lembaga ekonomi di desa/kelurahan (LKM, simpan pinjam, BUMDes dan lain-lain) dan kesejahteraan rakyat yang telah mendapatkan bantuan pembinaan (kelompok)
9
Posyantek aktif
10
Warung Teknologi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
38
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Keterangan Pada tahun 2016 telah ditargetkan pencapaian indikator yaitu Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus Lembaga Desa/Kel sebanyak 538, Namun Realisasi Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pengurus Lembaga Desa/Kel ditahun 2016 menurun menjadi 62 Peserta, disebabkan Capaian target 2016 tidak tercapai karena adanya Pengurangan anggaran sehingga yang dapat direalisasikan 62 Peserta. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di tahun 2015 tidak dilaksanakan karena kegiatan tersebut telah dihentikan oleh pemerintah pusat. Jumlah Lembaga ekonomi di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada no 7 adalah Lembaga UED-SP merupakan Lembaga yang dibentuk melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang pada tahun 2014 Program tersebut telah dihentikan Oleh Pemerintah Provinsi Riau, sehingga capaian target tahun 2016 tidak bisa terpenuhi. 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 Memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaannya yaitu secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Selama Tahun 2016, kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut ;
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
39
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 NO
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp)
1
2
3
4
5
A
Belanja Tidak langsung
B
Belanja Langsung
I
1
2
3
Penyediaan Jasa surat menyurat
sumber daya air dan listrik
perizinan kendaraan dinas/operasional
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12
13
96.14
17,401,565,183.00
15,876,319,002.00
1,525,246,181.00
91.24
3,150,000.00
3,150,000.00
-
100.00
91,904,000.00
86,847,736.00
5,056,264.00
94.50
8,700,000.00
3,700,000.00
5,000,000.00
42.53
85,481,301.00
83,609,301.00
1,872,000.00
97.81
107,507,955.00
105,423,555.00
2,084,400.00
98.06
61,567,155.00
61,567,155.00
-
100.00
2,887,000.00
2,887,000.00
-
100.00
158,509,000.00
157,475,000.00
1,034,000.00
99.35
44,400,000.00
44,100,000.00
300,000.00
99.32
101,700,000.00
101,680,000.00
20,000.00
99.98
364,950,000.00
364,753,904.00
196,096.00
99.95
599,040,000.00
589,864,500.00
9,175,500.00
98.47
79,865,000.00
71,935,000.00
7,930,000.00
90.07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
Penyediaan alat tulis kantor
11
129,416,448.00
Penyediaan jasa telekomunikasi
5
10
3,226,474,824.00
Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
3,355,891,272.00
Program pelayanan administrasi
4
8
Daya Serap % 6= 4:3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
40
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
II
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14
Pembangunan gedung kantor
15
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16
7,287,515,000.00
5,821,529,782.00
1,465,985,218.00
79.88
250,000,000.00
242,000,000.00
8,000,000.00
96.80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
20,000,000.00
19,900,000.00
100,000.00
99.50
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
45,000,000.00
44,585,156.00
414,844.00
99.08
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
66,700,000.00
64,397,030.00
2,302,970.00
96.55
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
50,300,000.00
50,300,000.00
-
100.00
III
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20
Pendidikan dan pelatihan formal
47,450,642.00
47,450,642.00
-
100.00
9,125,000.00
9,125,000.00
-
100.00
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
25,900,000.00
16,900,000.00
9,000,000.00
65.25
23
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
26,410,000.00
14,410,000.00
12,000,000.00
54.56
V
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
30,000,000.00
30,000,000.00
-
100.00
130,180,000.00
121,790,000.00
8,390,000.00
93.56
24
25 VI
Sekretariat pokjanal posyandu Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
26
Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan
770,200,000.00
768,485,000.00
1,715,000.00
99.78
27
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan
149,231,530.00
148,225,900.00
1,005,630.00
99.33
28
Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro
161,995,000.00
156,360,000.00
5,635,000.00
96.52
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
41
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
VII
29
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Bulan bakti gotong royong Masyarakat
75,569,000.00
42,789,000.00
32,780,000.00
56.62
Lomba Desa/Kelurahan
219,405,000.00
202,228,000.00
17,177,000.00
92.17
Lomba BBGRM tingkat kabupaten
142,538,600.00
134,079,400.00
8,459,200.00
94.07
Penyusunan profil desa/kelurahan
55,710,000.00
55,285,000.00
425,000.00
99.24
Penataan dan pengelolaan aset desa
166,965,000.00
157,649,000.00
9,316,000.00
94.42
Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
166,105,600.00
162,405,600.00
3,700,000.00
97.77
Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)
2,934,400,000.00
2,926,525,000.00
7,875,000.00
99.73
Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa
220,870,000.00
218,682,000.00
2,188,000.00
99.01
Penunjang kegiatan otonomi desa
682,205,000.00
682,205,000.00
-
100.00
38
Pelatihan penguatan kelembagaan wertek
101,434,000.00
97,723,900.00
3,710,100.00
96.34
39
Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes
417,550,000.00
389,576,093.00
27,973,907.00
93.30
Gelar teknologi tingkat nasional
246,870,000.00
214,929,289.00
31,940,711.00
87.06
Gelar teknologi tingkat provinsi Riau
169,081,000.00
156,035,000.00
13,046,000.00
92.28
Pengembangan desa mandiri energi terbarukan terintegrasi Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
129,530,000.00
119,800,300.00
9,729,700.00
92.49
211,325,000.00
209,014,000.00
2,311,000.00
98.91
109,730,000.00
103,901,000.00
5,829,000.00
94.69
30 31 32 33 34
35
36 37
40 41 42 VIII
43
44
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Perencanaan pengendalian dan pelaporan
45
Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD
208,170,000.00
204,875,000.00
3,295,000.00
98.42
46
Pendampingan pengelolaan keuangan desa
122,230,000.00
113,544,694.00
8,685,306.00
92.89
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
42
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
IX
47
Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa Total (BTL+BL)
242,208,400.00
242,008,400.00
200,000.00
99.92
20,757,456,455.00
19,102,793,826.00
1,654,662,629.00
92.03
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 3.744.272.493,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 21.329.139.798 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program yang mencakup berbagai kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 NO
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp)
Daya Serap %
1
2
3
4
5
6= 4:3
A
Belanja tidak langsung
B
Belanja Langsung
I
Program pelayanan administrasi
3.744.272.493
3.009.175.088
735.097.405
80,37
21.329.139.798
20.159.924.992
1.169.214.806
94,52
Perkantoran 1
Penyediaan Jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3.750.000 79.200.000
8.300.000
3.750.000 57.427.365
3.000.000
21.772.635
5.300.000
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
90.195.444
90.195.444
-
5
Penyediaan alat tulis kantor
83.826.110
83.662.510
163.600
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
43
100 72,51
36,14 100 99,80
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
6 7 8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9
10
Penyediaan makanan dan minuman
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
II
200.400.000
1.901.500
196.243.072
33.600.000
33.600.000
84.250.000
82.872.000
281.100.000
280.991.420
672.000.000
667.535.500
74.475.000
44.125.000
6.887.821.000
6.327.554.185
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
13
1.901.500
79.641.070
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
12
79.960.700
Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Program peningkatan sarana dan
319.630 -
4.156.928
1.378.000 108.580
4.464.500
30.350.000
99,60 100 97,93
100 98,36 99,96
99,34 59,25
prasarana aparatur 14
Pembangunan gedung kantor
15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
28.000.000
28.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
79.500.000
79.500.000
-
100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
18.000.000
18.000.000
-
100
13.800.000
13.800.000
-
100
75.965.000
75.963.406
1.594
100
298.862.000
295.385.000
3.477.000
8.875.000
8.875.000
-
244.730.000
228.992.000
15.738.000
93,57
236.055.000
222.568.000
13.487.000
94,29
16
17
18
19
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
20
Pelatihan Soft Skill Pegawai
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
III
21
V 22
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Sekretariat pokjanal posyandu
23
Pelatihan kader pemberdayaan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
560.266.815 -
44
91,87 100
98,84
100
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
24 VI
masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan Penguatan fungsi dan peran anggota BPD Program peningkatan promosi dan
235.460.000
227.960.000
7.500.000
52.499.500
51.499.500
1.000.000
903.430.000
903.025.000
405.000
99,96
243.620.160
224.224.800
19.395.360
92,04
314.724.500
301.109.500
13.615.000
95,67
221.620.000
181.686.000
39.934.000
81,98
235.184.500
220.046.500
15.138.000
93,56
259.470.000
204.359.000
55.111.000
78,76
160.085.000
112.610.000
47.475.000
70,34
631.490.000
602.534.000
28.956.000
95,41
4.037.145.000
4.032.315.000
4.830.000
99,88
529.130.000
510.962.936
18.167.064
96,57
834.645.000
833.237.000
1.408.000
99,83
121.935.000
81.842.000
40.093.000
67,12
254.133.000
245.430.000
8.703.000
96,58
476.225.084
430.903.984
45.321.100
90,48
279.370.000
228.854.800
50.515.200
81,92
173.987.000
146.985.000
27.002.000
84,48
203.915.000
179.033.200
24.881.800
87.80
284.211.400
263.171.400
21.040.000
92,60
96,81
kerjasama investasi 25
Kegiatan Pelalawan Expo
VII
29
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan Sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis BUMDes se Kabupaten Pelalawan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Bulan bakti gotong royong Masyarakat Lomba Desa/Kelurahan
30
Lomba BBGRM tingkat kabupaten
31
Penyusunan profil desa/kelurahan
32
Penataan dan pengelolaan aset desa
33
Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)
26 27
VIII 28
34
35 36 37
Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa Penunjang kegiatan otonomi desa
40
Penunjang MP3KI pola khusus PNPM mandiri pedesaan Pelatihan penguatan kelembagaan wertek Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes Gelar teknologi tingkat nasional
41
Gelar teknologi tingkat provinsi Riau
42
Pengembangan desa mandiri energi terbarukan terintegrasi Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
38 39
IX 43
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
45
98,10
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
44 45 46 47 X
desa Perencanaan pengendalian dan pelaporan Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD Penunjang musyawarah pemilihan anggota BPD Pendampingan pengelolaan keuangan desa Program bimbingan dan kerukunan
93.425.000
83.281.000
10.144.000
89,14
427.185.000
411.775.000
15.410.000
96,39
54.730.000
52.230.000
2.500.000
95,43
415.880.000
408.594.000
7.286.000
98,25
301.072.900
298.672.900
2.400.000
21.329.139.798
20.159.924.992
1.169.214.806
hidup beragama 48
Penguatan peran Da’i Motivator
99,20
pembangunan Desa Total
3.1.3 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Terhadap capaian kinerja harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat capaian dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat dirumuskan analisa, baik terhadap keberhasilan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan, sehingga pada akhir tahun seluruh target dapat ditetapkan sesuai harapan. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dicapai meliputi, Konsistensi pegawai dalam bekerja secara bersungguh sungguh, memiliki kemampuan yang kompeten maka Aparatur akan bekerja secara efektif dan efisien serta memiliki perencanaan yang matang dalam menentukan target kinerja. Dari keberhasilan yang dicapai BPMPD Kabupaten Pelalawan, masih adanya capaian target yang belum maksimal dalam mencapai
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
46
94,52
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sumber Daya Manusia di Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan memiliki 33 pegawai negeri
sipil dan 32 tenaga honorer, dengan membandingkan jumlah aparatur di Badan
Pemberdayaan
masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Pelalawan terhadap banyak objek, maka keterbatasan Sumber Daya
Manusia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah. sehingga memerlukan kinerja yang ekstra untuk mencapai hasil yang di inginkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 3.1.5 Analisis Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah dibidang
pemberdayaan
Badan
Pemberdayaan
masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan memiliki 9 Program dan 47 Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud tersebut, sebagai berikut : I. Program pelayanan administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat - Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik - Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
47
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran - Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor III. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD - Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja - Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan V. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa - Sekretariat pokjanal posyandu
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
48
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
- Pelatihan
kader
pemberdayaan
masyarakat
tingkat
madya
se
Kabupaten Pelalawan VI. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan - Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan - Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro VII. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Bulan bakti gotong royong Masyarakat - Lomba Desa/Kelurahan - Lomba BBGRM tingkat kabupaten - Penyusunan profil desa/kelurahan - Penataan dan pengelolaan aset desa - Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT) - Penunjang
program
percepatan
pembangunan
infrastruktur
Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M) - Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa - Penunjang kegiatan otonomi desa - Pelatihan penguatan kelembagaan wertek - Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes - Gelar teknologi tingkat nasional - Gelar teknologi tingkat provinsi Riau - Pengembangan desa mandiri energi terbarukan terintegrasi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
49
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
VIII. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa - Perencanaan pengendalian dan pelaporan - Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD - Pendampingan pengelolaan keuangan desa IX. Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama - Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa
3.2 Realisasi Anggaran 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tabel 3.5 Realisasi Anggaran berdasarkan Program No
Program
Anggaran
Realisasi
Daya serap (%)
1
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,709,661,411.00
1,676,993,151.00
98.09
2
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7,719,515,000.00
6,242,711,968.00
80.87
3
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
47,450,642.00
47,450,642.00
100.00
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61,435,000.00
40,435,000.00
65.82
5
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
160,180,000.00
151,790,000.00
94.76
6
Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
1,081,426,530.00
1,073,070,900.00
99.23
7
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
5,728,233,200.00
5,559,912,582.00
97.06
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
50
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
8
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
651,455,000.00
631,334,694.00
96.91
9
Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama
242,208,400.00
242,008,400.00
99.92
17,401,565,183.00
15,876,319,002.00
91.24
Total
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 20,757,456,455.00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 3,355,891,272.00 dan Belanja Langsung (BL) Rp 17,401,565,183.00 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program yang mencakup berbagai kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut : Tabel 3.6 Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan NO
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp)
1
2
3
4
5
A
Belanja Tidak langsung
B
Belanja Langsung
I
1
2
3
4
Daya Serap % 6= 4:3
3,355,891,272.00
3,226,474,824.00
129,416,448.00
96.14
17,401,565,183.00
15,876,319,002.00
1,525,246,181.00
91.24
3,150,000.00
3,150,000.00
-
100.00
91,904,000.00
86,847,736.00
5,056,264.00
94.50
8,700,000.00
3,700,000.00
5,000,000.00
42.53
85,481,301.00
83,609,301.00
1,872,000.00
97.81
Program pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
51
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
5
Penyediaan alat tulis kantor
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8
9
10
11
12
13
II
107,507,955.00
105,423,555.00
2,084,400.00
98.06
61,567,155.00
61,567,155.00
-
100.00
2,887,000.00
2,887,000.00
-
100.00
158,509,000.00
157,475,000.00
1,034,000.00
99.35
44,400,000.00
44,100,000.00
300,000.00
99.32
101,700,000.00
101,680,000.00
20,000.00
99.98
364,950,000.00
364,753,904.00
196,096.00
99.95
599,040,000.00
589,864,500.00
9,175,500.00
98.47
79,865,000.00
71,935,000.00
7,930,000.00
90.07
7,287,515,000.00
5,821,529,782.00
1,465,985,218.00
79.88
250,000,000.00
242,000,000.00
8,000,000.00
96.80
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14
Pembangunan gedung kantor
15
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
20,000,000.00
19,900,000.00
100,000.00
99.50
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
45,000,000.00
44,585,156.00
414,844.00
99.08
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
66,700,000.00
64,397,030.00
2,302,970.00
96.55
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
50,300,000.00
50,300,000.00
-
100.00
III
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20
Pendidikan dan pelatihan formal
47,450,642.00
47,450,642.00
-
100.00
9,125,000.00
9,125,000.00
-
100.00
IV
21
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
52
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
22
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
25,900,000.00
16,900,000.00
9,000,000.00
65.25
23
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
26,410,000.00
14,410,000.00
12,000,000.00
54.56
V
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
30,000,000.00
30,000,000.00
-
100.00
130,180,000.00
121,790,000.00
8,390,000.00
93.56
24
25 VI
Sekretariat pokjanal posyandu Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
26
Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah perdesaan
770,200,000.00
768,485,000.00
1,715,000.00
99.78
27
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan
149,231,530.00
148,225,900.00
1,005,630.00
99.33
28
Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro
161,995,000.00
156,360,000.00
5,635,000.00
96.52
VII
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
75,569,000.00
42,789,000.00
32,780,000.00
56.62
Lomba Desa/Kelurahan
219,405,000.00
202,228,000.00
17,177,000.00
92.17
Lomba BBGRM tingkat kabupaten
142,538,600.00
134,079,400.00
8,459,200.00
94.07
Penyusunan profil desa/kelurahan
55,710,000.00
55,285,000.00
425,000.00
99.24
Penataan dan pengelolaan aset desa
166,965,000.00
157,649,000.00
9,316,000.00
94.42
Sinkronisasi Sistem manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
166,105,600.00
162,405,600.00
3,700,000.00
97.77
Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)
2,934,400,000.00
2,926,525,000.00
7,875,000.00
99.73
Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri desa
220,870,000.00
218,682,000.00
2,188,000.00
99.01
Penunjang kegiatan otonomi desa
682,205,000.00
682,205,000.00
-
100.00
Pelatihan penguatan kelembagaan wertek
101,434,000.00
97,723,900.00
3,710,100.00
96.34
Lomba dan penguatan kelembagaan Posyantekdes
417,550,000.00
389,576,093.00
27,973,907.00
93.30
Gelar teknologi tingkat nasional
246,870,000.00
214,929,289.00
31,940,711.00
87.06
29 30 31 32 33 34
35
36 37 38 39 40
Bulan bakti gotong royong Masyarakat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
53
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
41 42 VIII
43
44
Gelar teknologi tingkat provinsi Riau
169,081,000.00
156,035,000.00
13,046,000.00
92.28
Pengembangan desa mandiri energi terbarukan terintegrasi Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
129,530,000.00
119,800,300.00
9,729,700.00
92.49
211,325,000.00
209,014,000.00
2,311,000.00
98.91
109,730,000.00
103,901,000.00
5,829,000.00
94.69
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Perencanaan pengendalian dan pelaporan
45
Rapat koordinasi dan sosialisasi program BPMPD
208,170,000.00
204,875,000.00
3,295,000.00
98.42
46
Pendampingan pengelolaan keuangan desa
122,230,000.00
113,544,694.00
8,685,306.00
92.89
242,208,400.00
242,008,400.00
200,000.00
99.92
20,757,456,455.00
19,102,793,826.00
1,654,662,629.00
92.03
IX
47
Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa Total (BTL+BL)
KETERANGAN :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
dialokasi
anggaran sebesar Rp. 1,709,661,411 dengan realisasi anggaran Rp. 1,676,993,151
atau
98.09%
dan
memiliki
sisa
anggaran
Rp.
32,668,260. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik, meliputi penyediaan peralatan atau sarana komunikasi untuk penyelenggaraan operasional kantor. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, digunakan untuk membayar pajak atau memperpanjang masa STNK yang bertujuan mampu memperlancar urusan dinas selama 1 tahun.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
Kegiatan
Penyediaan
54
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
jasa kebersihan kantor, Kegiatan penyediaan Alat tulis kantor, terlaksananya kegiatan ini berjalan dengan baik karena pendistribusian Alat tulis kantor ke Sekretariat dan Bidang serta peran aktif aparatur dalam menggunakan ATK sudah baik. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Adapun bahan bacaan yang terealisasi adalah langganan surat kabar dan majalah yang dibayarkan sangat selektif untuk berlangganan dan publikasi Pajak Daerah. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, digunakan untuk Makan dan Minum Rapat serta Makan Minum Tamu. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keLuar Daerah, meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah yang mencakup wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan belanja perjalanan dinas ke luar daerah. Kegiatan penyediaan jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran, digunakan untuk pembayaran honorer yang terdiri dari 32 orang Honorer Dinas. Kegiatan penunjang panitia pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran tersebut diatas merupakan salah satu wujud efisiensi dalam pelaksanaannya. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dialokasi anggaran sebesar Rp. 7,719,515,000 dengan realisasi anggaran Rp. 6,242,711,968
atau
80.87%
dan
memiliki
sisa
anggaran
Rp
1,476,803,032. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan
pembangunan
gedung
Kantor,
Kegiatan
pengadaan
kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
55
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
rumah jabatan, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasi anggaran sebesar Rp. 47,450,642 dengan realisasi anggaran Rp. 47,450,642 atau 100 % Kegiatan ini dipergunakan untuk pembayaran Pelatihan/kursus singkat dan perjalanan dinas luar daerah, Kegiatan ini berjalan sesuai yang diharapkan. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan dialokasi anggaran sebesar Rp. 61,435,000 dengan realisasi anggaran Rp. 40,435,000 atau 65.82 % dan terdapat sisa anggaran Rp 21,000,000 sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Penyusunan Rencana strategis dan Rencana Kerja dan Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dialokasi anggaran sebesar Rp. 160,180,000 dengan realisasi anggaran Rp. 151,790,000 atau 94.76 % dan terdapat sisa anggaran Rp 8,390,000. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Madya Se-Kabupaten Pelalawan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
56
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program dialokasi
Pengembangan
anggaran
sebesar
Lembaga
Ekonomi
Rp.1,081,426,530
Pedesaan
dengan
realisasi
anggaran Rp.1,073,070,900 atau 99.23 % dan terdapat sisa anggaran Rp 8,355,630. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdesaan, untuk kegiatan pendamping dalam ragka memfasilitasi desa dalam pelaksanaan perekonomian masyarakat melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam serta memfasilitasi aparat desa dalam pendirian/Pembentukan BUMDes. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan BUMDes se Kabupaten Pelalawan, untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan kelembagaan dan keuangan
BUMDes.
Kegiatan
Pelatihan
Kepala
Desa
dalam
Pengelolaan Lembaga keuangan Mikro. 7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan desa dialokasi anggaran sebesar Rp. 5,728,233,200 dengan realisasi anggaran Rp. 5,559,912,582 atau 97.06% dan memiliki sisa anggaran Rp 168,320,618. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan
adanya
sisa
Kegiatan
bulan
bakti
gotong
royong
masyarakat, bertujuan Menumbuh kembangkan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa dalam upaya pelestarian secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
57
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
Lomba
Desa/Kelurahan,
Pemerintahan
bertujuan
Desa/kelurahan
Memotivasi dalam
masyarakat
upaya
dan
peningkatan
perkembangan Desa/kelurahan menuju Desa/kelurahan mandiri dan sejahtera
dengan
melakukan
evaluasi
tingkat
perkembangan
Desa/kelurahan. Kegiatan Lomba BBGRM Tingkat kabupaten, Kegiatan Penyusunan profil Desa dan Kelurahan, digunakan untuk pelatihan operator, pembayaran honor pokja kabupaten, pokja kecamatan dan operator kelurahan. Kegiatan Penataan dan pengelolaan Aset Desa, Kegiatan
Sinkronisasi
Sistem
Manajemen
Pembangunan
Desa
Terpadu(PDT), Kegiatan Penunjang program percepatan pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan Mandiri (PPIDK-M),
Kegiatan Program
nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Desa, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka monitoring dan pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 6 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan Gelar teknologi tepat guna Tingkat Nasional, Kegiatan Gelar teknologi tepat guna Tingkat Provinsi Riau, Kegiatan Lomba dan Penguatan Kelembagaan Posyantekdes, Kegiatan Pelatihan penguatan Kelembagaan Wartek dan Pengembangan Desa Mandiri Energi Terbarukan Terintegrasi. 8. Program peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa Program peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa dialokasi anggaran sebesar Rp.651,455,000 dengan realisasi anggaran Rp. 631,334,694 atau 96.91% dan memiliki sisa anggaran Rp 20,120,306. Terjadi sisa anggaran ini disebabkan adanya sisa Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Bidang pengelolaan Keuangan desa, Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
58
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
bertujuan untuk mengikuti kegiatan musrenbang kecamatan, Monitoring dan
Evaluasi
kegiatan
serta
Pelaporan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan berupa laporan tahunan. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program BPMPD, diikuti oleh peserta dari desa dan kelurahan sebanyak 2 orang, dimana tujuan dari Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program BPMPD, untuk mempercepat informasi ke Desa dan Kelurahan, sehingga mempercepat proses pembangunan di Desa. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. 9. Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama Program Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama pada Kegiatan penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa dialokasi anggaran sebesar Rp 242,208,400 dengan realisasi anggaran Rp 242,008,400 atau 99.92% dan memiliki sisa anggaran Rp. 200,000. Kegiatan
ini
berjalan
sesuai
apa
yang
diharapkan,
Sehingga
terpenuhinya kader Da’I pembangunan desa, Supaya Da’I motivator untuk dapat meningkatkan perannya ditengah tengah masyarakat seperti mengajak masyarakat mengsukseskan program pembangunan Pemda dan menyampaikan informasi pembangunan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
59
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
PENUTUP
BAB 4 KESIMPULAN
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan tahun 2016. Secara umum, sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100%. Hal ini telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2016, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana kinerja dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian
dijabarkan
lebih
lanjut
dalam
rencana
kinerja
dengan
berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu sehingga hasil yang dicapai dapat dievaluasi dan diukur secara lebih akurat.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
60
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN
2. Meningkatkan
efisiensi,
efektivitas
dan
keekonomisan
pelaksanaan
kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 3. Mekanisme
pengumpulan
data
kinerja
akan
diperbaiki
sehingga
pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan kinerja yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan dengan hasil kinerja baik di tingkat regional maupun nasional untuk mengukur hasil yang dicapai. 4. Lebih meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai kinerja yang optimal. 5. Mengefektifkan penggunaan anggaran agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat Desa secara optimal. 6. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. 7. Merekrut sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan. Sebagai akhir kata, segenap aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan mengharapkan
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah tahun 2016 ini dapat menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
61