B A B PENDAHULUAN. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

B A B

I

PENDAHULUAN A. Dasar Pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembegian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. c.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

B. Aspek Strategis Organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Psl. 7 ayat 2), urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas

membantu

Gubernur

dalam

rangka

pelaksanaan

penyusunan

kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Aspek strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mencakup : a. Pengembangan kapasitas masyarakat beserta kelembagannya, seperti Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat/LPM,

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan Keluarga/PKK, Pos Pelayanan Terpadu/Posyandu, dan lembaga adat.

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015


b. Pengembangan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa/BUMDes., Lumbung Pangan Masyarakat Desa/LPMD, Pasar Desa, Badan Perkreditan Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam/UED-SP. c.

Pengembangan sarana teknologi tepat guna.

d. Pengembangan kapasitas aparatur desa/kelurahan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik, bersih dan berwibawa. e. Pengembangan koordinasi lintas sektor, termasuk koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan.

C.

Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan

memiliki

dampak

jangka

panjang

bagi

berkelanjutan

pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1.

Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;

2.

Rencana pembangunan Pan Borneo Higway;

3.

Kecenderungan harga minyak mentah yang kian tinggi;

4.

Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;

5.

Pentingnya pengembangan industri agribisnis di masa depan;

6.

Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;

7.

Pencapaian MDG's;

8.

Pencapaian MP3EI;

9.

Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi; dan

10. Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian ijin eksploitasi.



Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : 1.

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan

belum

optimal. 2.

Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.

4.

Rendahnya pendayagunaan dan penerapan teknologi tepat guna yang berbasis sumberdaya lokal.

5.

Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa/kelurahan

Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok :

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan desa. Fungsi a. Perumusan

: kebijakan

bidang

pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c.

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ekonomi masyarakat; e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang teknologi tepat guna; f.

Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa;



g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi 

Kepala



Sekretariat, membawahi :









-

Sub Bagian Perencanaan Program

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Umum

Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi : -

Sub Bidang Pengembangan Masyarakat

-

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Bidang Ekonomi Masyarakat, membawahi : -

Sub Bidang Pembangunan Masyarakat

-

Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Bidang Teknologi Tepat Guna, membawahi : -

Sub Bidang Penerapan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna.

-

Sub Bidang Prasarana dan Sarana Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pemerintahan Desa, membawahi : -

Sub Bidang Pengembangan dan Administrasi Desa

-

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Desa.

F. Sumber Daya Manusia Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 54 pegawai yang terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Daerah

:

54 orang

b. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

:

0 orang

c.

:

30 orang

Non PTT



Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) per Desember 2015 : No 1

Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

2

Jumlah (orang)

Pembina Utama Madya ( golongan IV/d ) Pembina Tingkat I ( golongan IV/b ) Pembina ( golongan IV/a ) Penata Tingkat I ( golongan III/d ) Penata ( golongan III/c ) Penata Muda Tingkat I ( golongan III/b ) Penata Muda (golongan III/a ) Pengatur Tingkat I (golongan II/d ) Pengatur ( golongan II/c ) Pengatur Muda Tingkat I (gol. II/b ) Pengatur Muda ( golongan II/a ) Juru Tk.I (golongan I/d) Jumlah

Orang Orang Orang

Menurut Tingkat Pendidikan a. b. c. d. e. f.

Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3) SLTA SLTP SD Jumlah

3

1= 1 4= 4 6= 6 18Orang 4 10 5 2 3 0 0 1 54

14 26 1 12 1 0 54

Menurut Gender a. b.

Laki-Laki Perempuan

28 26 Jumlah

54



B A B

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I.

RENCANA STRATEGIS Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah menyusun dan menetapkan rencana kinerja secara matang dan terukur. Penjabaran dari penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut : A.

Visi ” Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kalimantan Timur

yang Mandiri dan Sejahtera ” Kata Kemandirian : mengandung makna bahwa membangun masyarakat Kalimantan Timur diarahkan pada upaya untuk menjadikan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri, dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh stakeholders pemberdayaan masyarakat.

B.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Mewujudkan

tatakelola

pemerintahan

yang

baik

di

desa

dan

kelurahan secara optimal. 2.

Meningkatkan kualitas kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

3.

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi perekonomian desa/kelurahan secara optimal.



4.

Mewujudkan

masyarakat

desa

dan

kelurahan

yang

mampu

mengelola potensi sumberdaya alam local dengan memanfaatkan TTG berwawasan lingkungan. 5.

Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan.

C.

Tujuan 1.

Menurunkan tingkat kemiskinan.

2.

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan masyarakat Kalimantan Timur.

3.

Meningkatkan

kualitas

lembaga

kemasyarakatan

partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. 4.

Mengembangkan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

penguatan

Lembaga Ekonomi. 5.

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.

6.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.

7.

Meningkatkan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

8.

Meningkatkan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

program

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. D.

Sasaran 1.

Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat miskin perdesaan yang mandiri

melalui

Pemanfaatan

Teknologi

Tepat

Guna

(TTG),

Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program PNPM Mandiri Perdesaan. 2.

Meningkatnya

Kualitas

SDM

Aparatur

Desa/Kelurahan

dan

Masyarakat Kalimantan Timur. 3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin perdesaan dalam proses pembangunan.

4.

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan masyarakat perdesaan dan kelurahan.

5.

Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat.

6.

Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat.



7.

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

8.

Pengembangan Prasaraa dan Sarana Perdesaan.

9.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

10. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. 11. Meningkatnya

Ketahanan

Keluarga

dan

pelestarian

nilai-nilai

kegotong-royongan. 12. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. 13. Meningkatnya Usaha Ekonomi Keluarga. 14. Meningkatnya hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan. 15. Keterpaduan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 16. Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. Terpenuhinya Kebutuhan dan Pelayanan Administrasi perkantoran. 18. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur. 19. Meningkatnya Disiplin Aparatur. 20. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur BPMPD. 21. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPMPD.

E.

Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur TA.2015 adalah sebagai berikut: -

Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Pelayanan Prima.

-

Persentase Desa dan Keluarahan yang berhasil dalam melaksanakan Pembangunan.

-

Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif: o

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aktif

o

Jumlah Pasar Desa aktif

o

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) aktif

-

Jumlah Kelembagaan Posyantek/Wartek yang aktif.

-

Jumlah

Kelompok

Masyarakat

yang

Berhasil

Memanfaatkan

Teknologi Tepat Guna. -

Jumlah masyarakat miskin yang mandiri memiliki kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPMMPd



F.

Strategi 1.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan produktivitas.

2.

Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Desa/Keluarahan.

3.

Peningkatan peran, partisipasi dan swadaya masyarakat.

4.

Peningkatn pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam pembangunan.

5.

Pemantapan dan peningkatan

peran lemaga usaha ekonomi

masyarakat. 6.

Penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi.

7.

Peningkatan

keterampilan

masyarakat

dalam

pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna. 8.

Meningkatkan

kualitas

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan. 9.

Meningkatkan kualitas SDM perencana.

10.

Meningkatkan pelayanan admiistrasi perkantoran.

11.

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur BPMPD secara optimal.

12.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur BPMPD.

13.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampila pengelola keuangan BPMPD.

14.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



G.

Kebijakan 1.

Peningkatan pembinaan dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi tepat guna.

2.

Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

3.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.

4.

Peningkatan perran lembaga ekonomi masyarakat.

5.

Peningkatan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi dan Warung Teknologi Perdesaan dan Kelurahan.

6.

Peningkatan

pembinaan

aparatur

pemerintahan

desa

dan

pemerintah kelurahan. 7.

Meningkatkan pembinaan dan pelatihan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

8.

Meningkatkan

intensitas

koordinasi

perencanaan

program

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. 9.

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM perencana.

10.

Meningkatkan kemampuan tenaga administrasi kantor.

11.

Mengadakan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan.

12.

Meningkatkan

pembinaan,

pengembangan

serta

memberikan

peluang bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 13.

Meningkatkan pembinaan, memotivasi serta memberikan peluang bagi tenaga pengelola keuangan untuk pendidikan dan pelatihan.



H.

Program dan Kegiatan

Administrasi Perkantoran 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.

Penyediaan jasa surat menyurat.

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor.

5.

Penyediaan alat tulis kantor.

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan.

10. Penyediaan makanan dan minuman. 11. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12. Rapat – rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah. 13. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

2.

Pengadaan Pakaian KORPRI.

3.

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu.

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

&

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

Pembangunan 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 1.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

2.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.

3.

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

4.

Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

5.

Penguatan

Kapasitas

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPK-D). 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 1.

Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.

2.

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan.

3.

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.



3). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Daerah.

4). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa.

2.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

5). Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa 1.

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

2.

Pelatihan

aparatur

pemerintahan

desa

dalam

bidang

manajemen pemerintahan desa.

6). Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemberdayaan Masyarakat 1.

Sinkronisasi

dan

penyerasian

kebijakan

dan

program

pemberdayaan masyarakat. 7). Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 1.

Permasyarakatan

dan

pengembangan

penerapan

Teknologi

Tepat Guna. 2.

Pengembangan Prasarana dan sarana Perdesaan.

8). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. 1.

Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai – Nilai Kegotong – royongan.

2.

Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.



3.

Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga.

4.

Pembinaan Hidup Sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan.

9). Program

Penanggulangan

Kemiskinan

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat 1.

Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2015 No

1

2.

Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

Target

Program/

Anggaran

Kegiatan

Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan

Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Pelayanan Prima

5%

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan Pembangunan

4%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

400.000.000

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

980.450.000

350.000.000

3.160.950.000

3. Fasilitas Program Nasional



Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

480.400.000

201.200.000

1.154.400.000

2. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilainilai kegotong royongan

230.000.000

230.000.000

230.000.000

2. Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga 4. Pembinaan Hidup Sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan



3.

Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat

JumlahLembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif: Presentase BUMDes. Aktif Jumlah Pasar Desa Aktif Jumlah CPPD Aktif

16 unit 15 unit 20 unit

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan 2. Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha

400.000.000

482.900.000

400.000.000

Milik Desa 3. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

495.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4.

Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/Warung Teknologi Perdesaan

Jumlah Kelembagaan Posyantek / Wartek yang aktif

17 unit

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 1. Pemasyarakatan dan

1.596.800.000

Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna



5.

Meningkatnya

Jumlah

18

Program

Kemampuan

Kelompok

Kelompok

Masyarakat

Pendayagunaan

Masyarakat

yang berhasil

Teknologi Tepat

dalam

Memanfaatkan

Guna

Pemanfaatan

Teknologi

Teknologi Tepat

Tepat Guna

Pokmas Peningkatan

1. Pengembangan Prasarana dan

Guna

528.000.000

Sarana Perdesaan

6.

Program

Jumlah

Penanggulangan masyarakat

3.888 jiwa

Program Penanggulangan

Kemiskinan

miskin yang

Kemiskinan bidang

bidang

mandiri

Pemberdayaan

Pemberdayaan

memiliki

Masyarakat

Masyarakat

kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan

1. Peningkatan pengembangan

1.000.000.000

usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatn teknologi tepat guna

desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM-MPd



III. PERJANJIAN KINERJA

No.

1 1

2

3

Sasaran

2 Meningkatnya pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja

3

Satuan

Target Tahun 2015

4

5

-

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

-

Meningkatnya kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat

-


%

Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan

%

5

4

Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif : - Persentase BUMDesa aktif - Persentase Pasar Desa aktif - Persentase CPPD aktif

% % %

1.9 1.7 2.3

4

Meningkatnya kualitas lembaga Pos Pelayanan Teknologi / Warung Teknologi Perdesaan

-

Jumlah Kelembagaan Posyantek/ Wartek yang aktif

unit

18

5

Meningkatnya kemampuan kelompok Masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

-

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

unit

17

Meningkatnya masyarakat miskin perdesaan yang mandiri melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM-MPd

-

jiwa

3888

6

berhasil memanfaatkan Teknologi Tepat Guna

Jumlah masyarakt miskin yang mandiri memiliki kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM-MPd



BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Capaian indikator kinerja utama diukur melalui hasil output dan outcome atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penjelasan atas capaian indikator kinerja utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dapat dijelaskan melalui tabel seperti berikut ini : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Persentase

1.


Persen

5

11.14

222.8

2.


Persen

4

5.14

128.5

3.

Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif: - Jumlah BUMDes aktif - Jumlah Pasar Desa aktif - Jumlah CPPD aktif

Persen Persen Persen

1.9 1.7 2.3

1.9 1.7 4.1

100 100 178.26

4.

Jumlah Kelembagan Posyantek/Wartek yang aktif

unit

18

18

100

5.

Jumlah Kelompok Masyarakat yang berhasil memanfaatkan Teknologi Tepat Guna

Unit

17

17

100

6.

Jumlah masyarakat miskin yang mandiri memiliki kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM-MPd

jiwa

3.888

3.152

81.07



B.

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan

No.


Target

Realisasi

%

1.

Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Pelayanan prima

5%

11.14%

222.8

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang tertuang pada kegiatan

Pelatihan

Aparatur

Pemerintah

Desa

dalam

Bidang

Manajemen Pemerintahan Desa. Dengan indikator Kinerja Utama yaitu “Presentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Pelayanan Prima” dengan sasaran kinerja “meningkatnya pelayanan prima aparatur Desa dan Kelurahan”. Target untuk indikator kinerja utama Presentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Pelayanan Prima adalah 5 % per tahun. Untuk mencapai sasaran kinerja “Meningkatnya pelayanan Prima Aparatur Desa dan Kelurahan”, untuk tahun 2015 Bidang Pemerintahan Desa melalui Sub Bidang Kelembagaan dan Kapasitas Desa/Kelurahan

melaksanakan

Program

Prioritas

Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pelatihan Aparatur

Pemerintahan

Desa

dalam

Bidang

Manajemen

Pemerintahan Desa. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui penguatan manajemen kelurahan Se- Kalimantan Timur dan penguatan

kapasitas

Kalimantan

Timur.

Badan

Untuk

Permusawatan

Tahun

2015

Desa

(BPD)

pelaksanaan

Se-

kegiatan

penguatan manajemen Kelurahan di targetkan diikuti oleh 80 (delapan puluh) Lurah dari 196 Kelurahan Se-Kalimantan Timur yang hadir sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dan Penguatan kapasitas BPD di targetkan diikuti oleh 60 (enam puluh) orang dari 836 Desa Se-Kalimantan Timur diikuti sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang.



Penguatan Manajemen Kelurahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemerintah pelayanan

kinerja

pemerintah

Kelurahan yang

lebih

diberikan

Kelurahan,

dekat

dengan

kepada

harapan

masyarakat

menjadi semakin

baik

(the

dan closer

goverment, the better it serves). Kelurahan merupakan unsur pelaksana lini/pelaksana kewilayahan mampu memberikan kinerja yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Dengan adanya penguatan manajemen Kelurahan diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik ditandai dengan adanya standar pelayanan pada Kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan telah disiapkan survey

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

yang

mengacu

pada

Permenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2014. Sedangkan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis dalam mewakili masyarakat terutama dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masayarakat desa serta merumuskan kebijakan ke dalam Peraturan Desa/Kampung sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang

berlaku

yang

bertujuan

untuk

memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Penguatan manajemen kelurahan dan penguatan kapasitas BPD dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama “Presentase Kelurahan dan Desa yang memiliki Pelayanan Prima” dimana berdasarkan data diatas capaian kinerja untuk tahun 2015 adalah sebesar 11,14% meningkat dari tahun 2014 yaitu 7,3%. Pemberian pelayanan publik

yang terukur, cepat, tepat,

efektif dan efisien serta tidak dipungut biaya merupakan harapan masyarakat

merupakan

perwujudan

Misi

Keempat

Provinsi

Kalimantan Timur “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional mendukung

dan Misi

beroreintasi Keempat

pada

pelayanan

tersebut,

Badan

publik”.

untuk

Pemberdayaaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi telah mencanangkan untuk mewujudkan “Desa dan Kelurahan Mandiri Menuju Kaltim Maju 2018” ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mensejahterakan masyarakatnya.



Mewujudkan dari

Visi

Desa dan Kelurahan mandiri merupakan salah satu

dan

Misi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan timur yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan hasil akhir aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk

pelaksanaan

program

diatas,

tidak

ditemui

permasalahan dan kendala yang berarti, hanya saja Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Timur dalam singkronisasi program dan kegiatan sehingga tujuan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat

dalam Pembangunan

No. 1


Target

Realisasi

%

4%

5.14%

128.

Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil

5%

dalam melaksanakan Pembangunan Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi dari sasaran “Meningkatnya

partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan”

dengan indikator “Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan Pembangunan” target 4% atau 42 profil desa dan realisasi 5.14% atau 53 profil desa. Melihat realisasi indikator ini dapat dikatan berhasil. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yaitu 4.9% atau 50 profil desa, dapat dikatakan tahun ini capaian kinerja meningkat. Sasaran ini diungkit melalui 2 program dan 4 kegiatan dengan uraian sebagai berikut: 1. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan, yang terlaksana dengan 3 kegiatan sebagai berikut:



a. Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan. b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. c. Fasilitas

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Uraiann

untuk

masing-masing

kegiatan

diatas

adalah

sebagai berikut:  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Capaian

indikator

peningkatan

kapasitas

utama

terkait

kelembagaan

dengan

kegiatan

masyarakat

dapat

dijelaskan sebagai berikut : 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibina dari target 203 lembaga realisasinya sebesar 203, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 100% 2. Lembaga Adat yang telah dibina dari target 203 lembaga realisasinya

sebesar

203,

sehingga

capaian

pada

akhir

kegiatan sebesar 100% 3. Posyandu

yang

realisasinya

telah

sebesar

dibina

950,

dari

sehingga

target

950

capaian

lembaga

pada

akhir

kegiatan sebesar 100% 4. PKK yang telah dibina dari target 203 lembaga realisasinya sebesar 203, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 100% 5. Pembinaan PMT-AS terbaik yang telah dibina dari target 3 Kab/Kota realisasinya 2 Kab/Kota, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 66% 6. Pelaksana PMT-AS terbaik yang telah dibina dari target 3 Sekolah realisasinya 2 Sekolah, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 66% 7. Desa/Kampung dan Kelurahan berhasil dalam pembangunan yang telah dibina dari target 6 Desa/Kampung dan Kelurahan realisasi 6 Desa/Kampung dan Kelurahan, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 100% 8. Kades/Kepala Kampung dan Lurah Berprestasi yang telah dibina dari target 6 Orang realisasinya 0 Orang, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 0%. Dikarenakan hampir semua kades/kepala kampung dan lurah yang menjabat pada



Desa/Kampung dan Kelurahan Juara dari Kabupaten dan Kota yang dikutsertakan dalam Penilaian Kades/Kepala Kampung dan

Lurah

Berprestasi

penilaiannya terdapat

tidak

dikarenakan

beberapa

Kades

memenuhi syarat

masih

selaku

/Kepala

dalam

Penjabat

Kampung

dan

dan Lurah

Berprestasi tersebut masa jabatan kerja belum mencapai 2 tahun sehingga belum bisa dinilai kinerjanya. 9. Pembinaan Desa/Kampung dan Kelurahan pelaksana terbaik Gotong Royong Masyarakat yang telah dibina dari target 6 Desa/Kampung dan Kelurahan realisasinya 5 Desa/Kampung dan Kelurahan, sehingga capaian pada akhir kegiatan sebesar 83% Target dan realisasi pada hakekatnya menunjukkan hasil sasaran yang akan dicapai sub bidang Kelembagaan pada tahun anggaran

2015

masyarakat persentase

adalah

dalam Desa

”Meningkatnya

pembangunan”,

dan

Kelurahan

yang

Partisipasi

dengan

indikator

berhasil

dalam

melaksanakan pembangunan. Untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Perdesaan. Penguatan

pembinaan

desa

dan

kelurahan

lebih

menekankan pada pemahaman fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan. Penguatan lembaga masyarakat yang ada di desa dan kelurahan menjadi prioritas dalam pembangunan desa, dimana lembaga masyarakat desa merupakan unsur yang sangat menunjang pemerintahan desa dan kelurahan dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan . Penekanan program tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018, yaitu ”peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja serta peningkatan peran lembaga masyarakat desa ”. Keberhasilan

pembangunan

desa

dan

kelurahan

mempunyai peran yang penting dalam menopang pelaksanaan pembangunan

nasional

secara

keseluruhan.

Keberhasilan

pembangunan desa tidak terlepas dari dukungan lembagalembaga masyarakat yang ada di pedesaan, oleh karena itu diharapkan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan agar mampu mendukung secara terus menerus proses pembangunan



di desa dan kelurahan sehingga kehidupan warga masyarakat terselenggara semakin baik. Pembangunan

desa

dan

kelurahan

dibangun

dengan

semangat kebersamaan yang telah mengakar dan melembaga dalam kehidupan masyarakat Indonesia senantiasa menjadikan masyarakat hidup rukun dan damai serta mampu membangun kehidupan

bersama

dalam

suasana

penuh

kekeluargaan,

kekerabatan dan gotong royong. Nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari system nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan

serta

memperkokoh

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong

melalui

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, dan lembaga pemerintah non departemen. LPM maupun Lembaga Adat merupakan mitra Pemerintah

mempunyai

peran

yang

cukup

penting

dalam

menggelorakan semangat gotong royong dan menumbuhkan swadaya masyarakat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang

pembangunan

yang

diarahkan

kepada

penguatan

persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka kesinambungan program gotong royong masyarakat

Tahun

perkembangan

2015,

pelaksanaan

Pemerintah

akan

gotong

royong

mengapresiasi dan

tingkat

keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dengan menilai program/kegiatan kegotongroyongan masyarakat selama kurun waktu 2 (dua) tahun mulai Tahun 2013 dan 2014 secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Nasional.



Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi

Kalimantan

Timur

Tahun

2015

untuk

kategori

Desa/Kampung adalah : 1. Juara I

:

Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak,

Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Juara II : Kampung Suko Mulyo, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat 3. Juara III : Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 untuk kategori Kelurahan hanya ada 2 (Dua) Kelurahan adalah : 1. Juara I

:

Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan

Tengah, Kota Balikpapan 2. Juara II :

Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga,

Kabupaten Kutai Kartanegara Pembangunan dalam arti luas, pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh warga masyarakat, kelompok yang berkepentingan dan pemerintah. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan sedemikian rupa dapat berinteraksi

secara

terpadu

sehingga

mampu

menggugah

partisipasi, swadaya dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian kepentingan masyarakat tentunya akan menjadi pertaruhan, pembahasan hangat, dan bahkan akan selalu bergulir sebagai prioritas utama dalam pencapaian mufakat pada forum-forum perencanaan pembangunan. Secara etis dan sosiologis, partisipasi masyarakat tersebut sangat penting artinya dalam tahap dan proses pembangunan yang sustainable (berkelanjutan). Secara etis, pembangunan harus memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pelaku

pembangunan

bukan

hanya

obyek

pembangunan.

Sedangkan secara sosiologis, keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan akan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dengan segenap sumberdayanya. Partisipasi dapat diartikan



sebagai keikutsertaan dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Berdasarkan berbagai

pengertian

macam

ini,

faktor

maka

akan

dapat

terlibat

difahami

dan

bahwa

mempengaruhi

eksistensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Beberapa

faktor

mempengaruhi

penting

tingkat

yang

partisipasi

terindikasi masyarakat

dapat dalam

pembangunan antara lain, latar belakang pendidikan, komunikasi dengan dunia

luar

dan

kepercayaan masyarakat terhadap

implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan. Pendidikan akan membuat orang berpandangan lebih luas, berpikir dan bertindak

secara

rasional

dan

akan

membentuk

skill

(ketrampilan) yang dapat diandalkan. Dengan demikian, latar belakang

pendidikan

seseorang

akan

menentukan

dan

mempengaruhi jangkauannya ke masa depan. Wawasan ke masa depan inilah yang pada hakekatnya akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam pembangunan, yang dianggapnya mampu memperbaiki keadaan daerahnya di masa yang akan datang. Kepercayaan masyarakat terhadap implementasi regulasi kebijakan pembangunan menjadi modal dasar yang sangat penting dalam menentukan tingkat partisipasi. Kepercayaan masyarakat ini bisa muncul setelah melakukan observasi atas bukti-bukti

nyata

atau

karena

keyakinan

terhadap

aparat

pelaksana kebijakan atau juga keyakinan atas para pengambil kebijakan

pembangunan

di

wilayahnya.

Dengan

demikian

pandangan masyarakat terhadap segenap tingkah polah aparat pemerintah

akan menjadi kunci penting bagi peningkatan

partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan berbagai upaya melalui penguatan kelembagaan desa dan kelurahan, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat di desa serta kelurahan. Salah satu upaya yang

dilakukan

pemerintah

dalam

mendorong

usaha

pembangunan masyarakat yang bertumpu pada usaha dan kemampuan sendiri dan sekaligus dalam rangka mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa



dan kelurahan adalah dengan menggelar event Perlombaan Desa dan Kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan secara teoritik, bertujuan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun

terakhir

dengan

melihat

pada

orisinalitas

gagasan,

kreatifitas, aktifitas, motivasi, serta semangat swadaya gotong royong masyarakat. Adapun

evaluasi

keberhasilan

usaha-usaha

masyarakat

dalam pembangunan desa dan kelurahan dinilai dari lonjakan perkembangan beberapa aspek vital kehidupan masyarakat, antara lain : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan Masyarakat dan PKK. Peserta Perlombaan Desa Tk. Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah : 1. Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan 2. Kelurahan Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang; 3. Kelurahan

Karang

Anyar

Kec.

Sungai

Kunjang

Kota

Samarinda; 4. Kelurahan

Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kabupaten

Kutai Kartanegara; 5. Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau; 6. Kelurahan Maridan Kecamatan Penajam Kabupaten PPU; 7. Kampung Pantai Harapan Kecamatan Biduk -Biduk Kabupaten Berau; 8. Desa

Suatang

Kecamatan

Paser

Balengkong

Kabupaten

Paser; 9. Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;



10.Kampung Tukuq Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. 11.Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten PPU.

Pemenang Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah : 1. Juara

I

Desa

Suatang

Kecamatan

Paser

Balengkong

Kabupaten Paser; 2. Juara

II

Desa

Loa

Janan

Ulu

Kecamatan

Loa

Janan

Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Juara III Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten PPU. Pemenang

Juara

Lomba

Kelurahan

Tingkat

Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah : 1. Juara I Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;. 2. Juara II Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan; . 3. Juara III Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang dibawah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Timur,

untuk

itu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu memfasilitasi dan memotivasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia

khususnya

di

Pemerintah

Desa

dan

Pemerintah

Kelurahan yaitu salah satu diantaranya melalui Penilaian Kepala Desa dan Lurah Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Penilaian Kepala Desa/Kepala Kampung dan Lurah Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat memacu semangat kerja Kepala Desa dan Lurah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kinerja selaku Kepala Desa perilaku

dan Lurah yang membawa perubahan sikap dan

kearah

lebih

baik

sehingga

dapat

meningkatkan



kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk membangun Desa/Kampung dan Kelurahan menjadi lebih baik. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 2007 menekankan pada tugas - tugas perencanaan pembangunan dan memberdayakan masyarakat. Lembaga ini sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/ Kampung dan Kelurahan,

Kecamatan,

Kabupaten

Kota,

dan

Provinsi

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Dari hasil pemantauan di lapangan, menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di tingkat kelurahan

sebagian

sementara

untuk

besar

LPM

di

kinerjanya tingkat

sudah

pedesaan

cukup masih

baik, belum

maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain gedung sekretariatnya belum ada, pengurusnya masih belum lengkap dan kebanyakan disibukkan oleh pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan

sehari-hari,

disisi

lain

juga

belum

ditunjang dengan penyediaan dana operasionalnya. Kegiatan koordinasi dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kapasitas LPM telah dilaksanakan secara

koordinasi

pembinaan

dengan

instansi/lembaga

pembenahan data

terkait

203 LPM Kab/Kota.

serta

Dengan

diterapkannya Undang undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, serta telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2014, pengganti Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014

tentang Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

tahun 2014, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 114 Tahun 2015 pada Paragraf 2 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Adat

Istiadat

dan

Nilai

Sosial

Budaya

Masyarakat

merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan

sehingga

perlu

dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan



karakteristik dari masyarakat adat.

Aparat Pemerintah pada

semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Lembaga Adat berfungsi bersama

pemerintah

merencanakan,

mengarahkan,

mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan,

keadilan

Lembaga

selaku

Adat

dan mitra

kesejahteraan kerja

masyarakat.

Pemerintah

membantu

pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya,memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial dan keagamaan. Pembinaan Lembaga Adat seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 lebih menekankan pada peran dan fungsi lembaga adat. Pembinaan

Lembaga

melaksanakan

Adat

dilaksanakan

ceramah-ceramah

dengan

pembinaan

pola

penyuluhan,

terhadap Tokoh Adat, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai ,

melestarikan

mewujudkan

kesejahteraan

hubungan

manusia

masyarakat,

dengan

manusia

dan

sesama

makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah

kebudayaan

menjalankan

fungsinya

masyarakat. mengelola

Lembaga

hak-hak

adat

telah

dan/atau

harta

kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dengan

sepanjang

peraturan

penyelesaiannya

tidak

perundang-undangan

bertentangan

yang

berlaku,

memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalahmasalah adat dan agama, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat

yang

membantu

tidak

dapat

di

penyelenggaraan

selesaikan upacara

pada

tingkat

keagamaan,

desa,

menjadi



fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Suasana terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional akan memperkokoh persatuan bangsa. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT – AS ) adalah merupakan Program Nasional yang terkait Lintas Sektor dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintahan maupun masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara kordinatif untuk keterpaduan program tersebut.

Upaya

peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah adalah satu wujud partisipasi masyarakat secara langsung dan nyata untuk membantu anak sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pesantren di Desa / Kelurahan yang masyarakatnya miskin seperti diamanatkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2011. Dalam Pelaksanaan Program PMT – AS di Daerah kebijakan Pemerintah Kabupaten

/

Kota

hendaknya

berfungsi

sebagai

pelayan,

fasilitator dan sebagai pendorong peran serta masyarakat, dalam upaya

penanggulangan

lingkungannya

masalah

termasuk

–

pemenuhan

masalah

sosial

kebutuhan

di

makanan

tambahan bagi anak sekolah. Dengan demikian PMT – AS benar –

benar

dapat

penanggulangan

berfungsi

kemiskinan,

sebagai selanjutnya

alat

pendukung

terwujud

generasi

penerus yang kuat, sehat dan cerdas. Kegiatan PMT – AS di Kalimantan Timur yang telah dilakukan

di

tahun

2015

Rapat

Koordinasi

dengan

instansi/lembaga terkait Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PMT-AS Tahun 2015. Dalam rangka mendorong masyaraat untuk menerapkan perilaku sehat bagi anak-anak agar menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berbudi, melalui pemberian asupan gizi berupa makanan tambahan

pada

waktu

disekolah.

Untuk

meningkatkan

pelaksanaan PMT-AS dan sebagai bagian dari upaya pembinaan akan dilaksanakan pemberian penghargaan bagi pelaksanaan



PMT-AS

di

daerah.

Oleh

karena

itu

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Penilaian Pelaksana Terbaik PMT-AS Tahun 2015. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pelaksana PMT-AS di sekolah.

Penilaian PMT-AS dilakukan melalui

mekanisme pengusulan nama Kabupaten/Kota dan Sekolah Pelaksana PMT-AS yang disertai dengan dokumen dan foto pelaksanaan PMT-AS yang dikirim ke Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penilaian tim penilai pelaksana

Terbaik PMT-AS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur menetapkan bahwa Juara I Pelaksana Terbaik PMT-AS kepada SDN 015 Balikpapan

Utara,

Kota

Balikpapan

dan

sebagai

Juara

II

Pelaksana Terbaik PMT-AS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur adalah SDN 001 Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Anggaran pelaksanaan

yang

dialokasikan

PMT-AS

986.000.000,-

Tahun

Kota

2015

Balikpapan

adalah

diperuntukkan bagi 3.081 siswa.

untuk

sebesar

Rp.

Berdasarkan

hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Terbaik PMT-AS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 menetapkan bahwa Juara

I

Pelaksana

Kabupaten/Kota

Terbaik

adalah

PMT-AS

SDN

015

kategori

Balikpapan

sekolah

dan

Utara,

Kota

Balikpapan. Anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan PMTAS tahun 2015 di Kabupaten Berau yang bersumber dari dana APBD II melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebesar Rp 1.392.552.000,- untuk 7.368 siswa, berdasarkan hasil penilaian tim

penilai

Pelaksana

Terbaik

PMT-AS

Tingkat

Provinsi

Kalimantan Timur menetapkan bahwa Juara II Pelaksana Terbaik PMT-AS kategori sekolah dan kabupaten/kota adalah SDN 001 Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Kabupaten/Kota

lainnya

yang

tidak

menganggarkan

Untuk dana

pelaksanaan PMT-AS disebabkan Kabupaten/Kota bersangkutan mengalami defisit anggaran.



Upaya pencapaian RPJMD Kaltim untuk mengurangi tingkat kematian

anak

dan

RPJMD

Kaltim

untuk

meningkatkan

kesehatan ibu di Indonesia sampai saat ini masih berat. Banyak hambatan baik dari segi teknis program maupun dari faktor pembiayaan kesehatan yang mempengaruhi upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan. Sistem desentralisasi kesehatan yang

telah

diterapkan

selama

bertahun-tahun

memberi

kesempatan daerah untuk lebih berperan dalam merencanakan dan

melaksanakan

program

kesehatan

khususnya

untuk

kesehatan ibu dan anak, namun di dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala. Rasio tenaga medis yang ada pada rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur tertinggi mencapai 28 dokter berbanding satu rumah sakit yaitu pada Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Angka paramedis yang ada belum tersebar secara merata pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan masih mengalami kekurangan pada angka tenaga dokter spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membantu upaya peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam yang kini berada di 10 Kabupaten/kota dan 10 puskesmas 24 jam di daerah perbatasan. Pembinaan Pokjanal Posyandu diperoleh data posyandu aktif sebanyak 950 posyandu yang tersebar di 10 kabko dimana posyandu tersebut sangat berperan ditengahtengan masyarakat dan sebagian besar sudah terintegrasi serta memiliki

peranan

penyelenggaraan

yang

sangat

pelayanan

penting

kesehatan

dalam

sistem

dasar

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini serta merupakan lini terdepan dari deteksi dini di bidang kesehatan yang dilakukan dilakukan oleh masyarakat. Selain hal tersebut, Posyandu tersebut juga merupakan rujukan kesehatan yang pertama dari masyarakat sehingga Posyandu mempunyai daya ungkit yang sangat besar terhadap penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (Akbal), Angka Kematian Ibu Hamil (Akbumil).



Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam mempunyai arti yang besar dalam proses

masyarakat

pembangunan,

karena kondisi keluarga dapat merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat

untuk dapat membina keluarga

secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,

yang

mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan

suatu Keluarga

(TP. PKK) di setiap jenjang. Peran aktif segenap lapisan masyarakat

dalam

pembangunan

harus

lebih

ditingkatkan,

merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan itu sendiri. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme

pembinaan

dan

pengembangan

operasional

program/kegiatan dan merupakan fungsi melekat yang sangat diperlukan dalam suatu proses administrasi dan managemen, sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dimaksud untuk mengamati pelaksanaan program/kegiatan yang sedang

berlangsung.

Kegiatan

evaluasi

untuk

menilai

perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dan sedang berjalan, dan kegiatan pelaporan untuk mengetahui informasi

tentang

organisasi

PKK

hasil

baik

pelaksanaan

Tingkat

kegiatan

Kabupaten

Kota,

pembinaan Kecamatan

maupun Tingkat Desa / Kampung dan Kelurahan di Kalimantan Timur.



Adapun Rekapitulasi banyaknya Lembaga dan Organisasi Masyarakat se Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Data TP PKK Desa/Kampung dan Kelurahan Terbina NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

KAB / KOTA

Kutai Kartanegara Kutai Barat Kutai timur Berau Paser Penajam Paser Utara Balikpapan Samarinda Bontang Jumlah keseluruhan

BULAN

Januari Februari Maret Mei Juni Juli Agustus September Oktober

JUMLAH TP PKK DESA, KAMPUNG DAN KELURAHAN YANG DI MONITORING 36 25 27 26 16 10 20 28 15 203

KETERANGAN

Data LPM Desa/ Kampung dan Kelurahan Terbina NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAB / KOTA

Paser Penajam Paser Utara Balikpapan Samarinda Kutai Kartanegara Bontang Kutai Barat Berau Kutai Timur Jumlah keseluruhan :

BULAN

JUMLAH DESA, KAMPUNG DAN KELURAHAN

Januari Februari Maret Mei Juni juli Agustus September Oktober

25 15 27 25 29 15 20 25 22

KETERANGAN

203

Data Lembaga Adat Desa/Kampung dan Kelurahan Terbina NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KAB / KOTA

Paser Penajam Paser Utara Balikpapan Samarinda Kutai Kartanegara Bontang Kutai Barat Berau Kutai Timur Kutai Kartanegara Jumlah keseluruhan

BULAN

Januari Februari Maret Mei Juni juli Agustus September Oktober November

JUMLAH LEMBAGA ADAT DESA, KAMPUNG DAN KELURAHAN YANG DI MONITORING 18 14 10 19 20 10 31 28 31 22 205


KET


Data Posyandu Desa/Kampung dan Kelurahan Terbina KAB / KOTA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POSYANDU DESA/ KAMPUNG DAN KELURAHAN YANG DI MONITORING 35 91 293 168 131 15 26 36 104 51 950

Paser Penajam Paser Utara Balikpapan Samarinda Kutai Kartanegara Bontang Kutai Barat Berau Kutai Timur Mahulu JUMLAH

KETERANGAN

Adapun permasalahan-permasalahan pencapaian indikator kinerja utama melalui

kegiatan

Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi

masyarakat

Perdesaan ini adalah sebagai berikut: - Gotong Royong Masyarakat a.

Belum adanya konsistensi waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015 baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah sesuai dengan Permendagri No. 42 Tahun 2005 Bab 2 Pasal 2 ayat 2 bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada Bulan Mei

setiap tahun diselenggarakan selama satu bulan.

Tetapi dalam pelaksanaan waktunya masih belum bersamaan. b.

Tidak tersedianya dana sosialisasi dan monitoring dari Provinsi ke Kabupaten/Kota baik untuk persiapan maupun pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sehingga terjadi penafsiran yang berbeda tentang teknis pelaksanaannya.

c.

Belum semua Kabupaten/Kota membuat laporan sesuai dengan format

yang

telah

ditetapkan

sehingga

tidak

sistematis

dan

terlambatnya pembuatan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. d.

Ada beberapa Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas sehingga kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

tidak

memberikan

dampak

yang

nyata

bagi

pembangunan terutama di perdesaan.



- Posyandu a. Masih tingginya angka kematian ibu, akibat perdarahan persalinan. b. Kurangnya pendidikan dan rendahnya informasi tentang kehamilan dan persalinan. c. Faktor ekonomi, sehingga masih banyak ibu yang melahirkan di dukun, karena mahalnya biaya persalinan di rumah sakit. d. Faktor geografis, yaitu jauhnya layanan kesehatan, sehingga ibu dan keluarga terlambat mendapatkan penganan yang tepat. e. Faktor budaya,nilai dan kepercayaan, yaitu adanya keyakinan terhadap mitos-mitos tertentu, seperti seorang ibu hamil tidak boleh makan terlalu banyak dan ibu postpartum tidak boleh makan telur, daging, dll. f. Belum

maksimalnya

kader/pokjanal/petugas

puskesmas

terkait

perelengkapan administrasi dalam kegiatan posyandu. g. Kurang maksimalnya pembinaan lintas program dan sector terkait. h. Masih minimnya kemampuan dan keterampilan kader posyandu. i. Masih ditemukan beberapa posyandu yang belum terintegrasi dengan program lain, seperti BKB, Desa Siaga, PAUD, dll.

-

Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) a. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam Program PMT – AS karena masih mempunyai pandangan bahwa PMT – AS merupakan Program Nasional yang hanya didukung dana APBN seperti sebelum Otonomi Daerah. b. Belum berperannya Forum Komunikasi PMT – AS yang merupakan wadah pembinaan PMT – AS secara lintas sektor karena dana yang dialokasikan pada Instansi terkait

tidak dimanfaatkan untuk

menunjang PMT – AS. c. Keterbatasan Dana Pembinaan dan Sosialisasi Program PMT – AS Provinsi belum memadai untuk dilaksanakan pada 10 Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten / Kota belum

mengalokasikan

anggaran

Program

PMT

–

AS

secara

keseluruhan di Kabupaten / Kota.



-

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan a. Kurang

terkoordinirnya

Desa/Kampung Masyarakat

dan

dan

Anggaran

Kelurahan

Pemerintahan

Tim

pada Desa

Penilai Badan

sebagai

Perlombaan

Pemberdayaan Leading

Sector

Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. b. Belum sinkronnya waktu yang telah dijadwalkan Tim Penilai dengan Lembaga/Instansi terkait dalam mengikuti Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan. c. Keterlambatan Kelurahan

pada

pelaksanaan

Perlombaan

beberapa

Kabupaten/Kota

Desa/Kampung sehingga

dan

merubah

Jadwal Penilaian Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. d. Proses perencanaan pembangunan belum berjalan sesuai yang diharapkan. e. Perencanaan Pembangunan desa/kampung dan kelurahan masih didominasi melalui pendekatan Top Down. f. Proses

musrenbangdes/kel

belum

mampu

mengakomodasi

kebutuhan riel masyarakat mengingat proses penganggaran masih didominasi oleh SKPD diberbagai lintas sektor.

-

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga a. Peran dan fungsi PKK yang ada di desa kampung/kelurahan dan kecamatan

maupun

tingkat kabupaten / kota masih belum

maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ( SDM )

yang sesuai dengan

kompetensinya, sehingga penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK masih belum maksimal. c. Masih belum maksimalnya dukungan anggaran untuk menunjang program/kegiatan yang berbasis pemberdayaan Keluarga melalui Gerakan PKK.



Solusi dan pemecahan masalah pencapaian indikator kinerja utama melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan

dalam

melaksanakan

kegitan-kegiatan

tersebut

adalah

sebagai berikut: -

Gotong Royong Masyarakat a. Perlu adanya keseragaman waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat untuk tahun-tahun mendatang baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah dilaksanakan secara serentak. b. Perlunya

dukungan

dana

untuk

sosialisasi

dan

monitoring

pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota

dan

sampai

tingkat

pelaksanaan

di

Desa/Kampung/Kelurahan. c. Perlunya keseragaman dan tepat waktu pelaporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sesuai format yang telah ditentukan. -

Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah a. Perlu adanya sosialisasi ke Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur tentang pentingnya Program PMT – AS dengan dukungan dan APBD Kabupaten / Kota karena anggaran pembangunan sudah berada di Daerah bukan lagi terpusat dari APBN. b. Perlu Fasilitas dari Pembinaan PMT – AS Provinsi untuk Kabupaten / Kota dalam pembentukan dan aktivitas Forum Komunikasi PMT – AS (FK PMT – AS) di Kabupaten/Kota. c. Perlu dukungan dana pembinaan dan pelaksanaan Program PMT – AS yang memadai sesuai kebutuhan baik untuk Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.

-

Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan a. Perlu

perencanaan

secara

terpadu

jadwal

Penilaian

Penilaian

Desa/Kampung dan Kelurahan dengan Dinas/Instansi terkait karena adanya kegiatan yang sama metode penilaiannya dengan lombalomba lainnya. b. Perlu ketegasan jadwal penilaian Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai

Permendagri

Nomor

13

Tahun

2007

tentang

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.



c. Perlu tambahan dukungan dana dan keterpaduan dana Tim Penilai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Leading Sector dan Instansi terkait sebagai Tim Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. d. Proses

musrenbangdes/kel

dan

musrenbang

kecamatan

dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan didesa/kelurahan termasuk pihak ketiga. e. Usulan

masyarakat

yang

disampaikan

dalam

musrenbang

Kabupaten/Kota benar-benar prioritas kebutuhan masyarakat. f. Bappeda dalam merumuskan RKP Kabupaten/Kota mengakomodir usulan

masyarakat

yang

disampaikan

dalam

musrenbang

Kabupaten/Kota. g. Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh seluruh stake holder antara lain Pemdes/kel, LPM, SKPD terkait termasuk anggota DPRD dari Kecamatan daerah pemilihan masing-masing. -

Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK) a. Bergesernya peran lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah pembangunan desa. Dalam undang-undang 6 tahun 2014, lembaga kemasyarakatan tidak lagi sebagai penyelenggara musrenbangdes akan

tetapi

ikut

serta

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan desa. b. Dibutuhkan strategi serta komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah agar memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan setempat seperti PKK dalam melaksanakan programnya di desa maupun Kelurahan. c. Perlu dimaksimalkan koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan diatas adalah sebagai berikut: - Gotong Royong Masyarakat a. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat baik tempat pencanangan maupun penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2015 sesuai dengan kesepakatan Rapat LPM Kabupaten/Kota se Kaltim Tahun 2014 yaitu pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan HKGPKK ke 43 Tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat



sedangkan penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII Tahun 2015 dilaksanakan di Kota Balikpapan. b. Dana

pelaksanaan

kegiatan

Bulan

Bhakti

Gotong

Royong

Masyarakat tingkat Provinsi baik pencanangan dan penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berasal dari Kabupaten/Kota terkait. c. Hasil kesepakatan rapat TP. PKK dan LPM Kabupaten/Kota seKaltim Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Barat menetapkan bahwa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII dan HKG-PKK ke 44 Tahun 2016 bertempat di Kabupaten Paser dan Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XIII Tahun 2016 bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara. - Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah Dalam pelaksanaan PMT-AS di Provinsi Kalimantan Timur ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut : a. Penyediaan

makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) adalah

sebagai salah satu upaya pembangunan SDM sejak dini maka Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) menjadi kegiatan prioritas Pembangunan. b. Pelaksanaan PMT-AS Desa/Kampung dan Kelurahan melibatkan Pemerintah Desa/Kampung dan Kelurahan, TK/RA, SD/MI, Komite Sekolah/Madrasah, PKK dan Masyarakat yang didasarkan pada hasil kesepakatan unsur-unsur tersebut. c. PMT-AS

salah

kemiskinan

satu

dengan

kegiatan

dari

pendekatan

program

penanggulangan

pemberdayaan

masyarakat

sehingga pelaksanaannya dapat integrasikan dan program sektoral yang

sedang

dilaksanakan

diwilayah

masing-masing

seperti

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan program terkait lainnya.



Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan

-

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi,

sosial, budaya,

politik dan lingkungan hidup melalui

penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya Penguatan Kapasitas Masyarakat, sehingga masyarakat mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Pembangunan Desa/Kampung dan Kelurahan merupakan seluruh kegiatan

pembangunan

yang

berlangsung

di

Desa/Kampung

dan

Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur

dilaksanakan

sebagai

evaluasi

dan

penilaian

perkembangan

pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintah daerah, bersama masyarakat desa/kampung dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan

kelurahan,

hasil

memberdayakan

pengembangan

Iptek

masyarakat untuk

dengan

ekonomi

menerapkan

dan pertanian,

meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa/kampung dan kelurahan

melalui

pendidikan,

pelatihan

dan

Pemberdayaan

masyarakat

dilaksanakan

penyuluhan

maupun

sosialisasi.

dalam

perencanaan

pelaksanaan

dan

dengan

pemantauan

pendampingan (monitoring)

menjadikan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai mana sesuai visi dan misi pembangunan nasional yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. -

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga a. Salah satu lembaga kemasyarakatan yaitu PKK sebagai mitra kerja pemerintah desa/kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat

serta meningkatkan

kesejahteraan keluarga dalam pembangunan.



b. Melalui pola pembangunan partisipatif, PKK

lebih agar dilibatkan

dalam setiap proses perencanaannya, pembangunan di Desa dan Kelurahan

serta pelaksanaan pembangunan khususnya dalam

pemberdayaan Perempuan. Dari analisa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian indikator kinerja utama melalui Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan diatas, saran sebagai berikut: - Gotong Royong Masyarakat a. Pelaksanaan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur perlu dilaksanakan tiap tahunnya. b. Perlu dialokasikan dana untuk pelaksanaan BBGRM Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang akan datang. - Posyandu a. Meningkatkan koordinasi melalui Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten Kota, agar lebih berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi

tentang kesehatan ibu dan anak di masyarakat secara

luas. b. Melaksanakan Lomba Posyandu untuk memotivasi peningkatan daya kunjung pasien. c. Revitalisasi Posyandu secara integral di tiap Kabupaten/Kota secara bertahap. d. Melaksanakan pelatihan ulang aplikasi posyandu (SIP) bagi daerah pemekaran baik kecamatan, kelurahan dan desa. e. Meningkatkan sapras pendukung posyandu. - Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah a. PMT-AS merupakan program prioritas pembangunan yang layak dilanjutkan

dan

ditingkatkan

koordinasi dan terpadu

sehingga

diperlukan

kerjasama,

secara berkelanjutan antar SKPD Provinsi

dan Kabupaten/Kota. b. Pemerintah daerah dan DPRD perlu membuat komitmen bersama terhadap pelaksanaan PMT-AS.



c. Melakukan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PMT-AS sebagai forum komunikasi disetiap jenjang Pemerintahan. d. Kabupaten/Kota perlu meningkatkan alokasi dana PMT-AS yang bersumber dari dana APBD, namun penyelenggaraan PMT-AS secara swadana perlu terus didorong sehingga PMT-AS di tahun yang akan datang bisa dilakukan atas kemampuan masyarakat sendiri. e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan stakeholder masing-masing pemerintahan. f. Rakor

PMT-AS

perlu

dilaksanakan

rutin

dan

berjenjang

menghadirkan unsur-unsur utama instansi/lembaga yang terkait dalam Tim Koordinasi PMT-AS dan DPRD. Rakor Teknis PMT-AS di daerah merupakan forum evaluasi dan perencanaan tahunan. g. Melaporkan hasil pelaksanaan PMT-AS secara berkala setiap 3 (tiga) bulan

sekali

kepada

Pemberdayaan

Gubernur

Masyarakat

Kalimantan

dan

Timur

Pemerintahan

cq.

Desa

Badan Provinsi

Kalimantan Timur selaku Koordinator pelaksanaan PMT-AS Tingkat Provinsi.

-

Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Untuk mendukung pelaksanaan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan perlu adanya Peningkatan Alokasi dana untuk kegiatan tersebut yang memadai dalam APBD II maupun APBD I baik Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Perlu melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait

yang

terpadu dalam Pelaksanakan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan di masing-masing tataran. -

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota agar melakukan pembinaan lebih intensif pada setiap jenjang. Perlu

Penganggaran

Pengembangan

Pokja

yang

sehingga

proporsional dapat

untuk

menunjang

kegiatan

kesejahteraan

masyarakat.



 Fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

Guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan Pembangunan” juga diungkit dari kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Persentase capaian PNPM-MPd sesuai regulasi program

84 Kecamatan

80 Kecamatan

2.

Cakupan lokasi PNPM-MPd yang berhasil difasilitasi

84 Kecamatan

80 Kecamatan

3.

Jumlah penduduk miskin yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif

90.750 orang

291.155 orang

Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam

Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 adalah: “Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat,

Mandiri,

dan

Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, dan agenda prioritas ketiga adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”. Salah satu upaya mewujudkan agenda prioritas ketiga dimaksud adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi

lokal

antara

desa

dan

kota

melalui

pembangunan

kawasan

perdesaan.



Arah

kebijakan

dan

strategi

dalam

pembangunan

desa

dan

pembangunan kawasan perdesaan adalah pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi antara lain memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa. Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun

2015

–

2019,

maka

berbagai

pengaturan

tentang

pembangunan desa yang sudah ada harus disesuaikan dengan UU Desa. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia Tahun 2015 – 2019, pengaturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sebagai salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan pengaturan UU Desa. Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd maupun program-program sejenis yang sudah berakhir harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan dalam UU Desa. Salah satu langkah strategis pengintegrasian PNPM MPd ke dalam UU Desa

yang

sudah dietapkan

adalah

mengkonsolidasikan

dana

bantuan

langsung masyarakat (dana BLM) PNPM MPd menjadi dana desa yang disalurkan secara langsung ke desa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengintegrasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana

desa,

pada

hakikatnya

menegaskan

konsolidasi

konsep

”Desa

Membangun”. Berdasarkan Kementerian

Peraturan

Desa,

Presiden

Pembangunan

Nomor

Daerah

12

Tahun

Tertinggal

2015

dan

tentang

Transmigrasi

(Kemendesa - PDTT), telah ditetapkan bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian

yang

pemerintahan

di

berwewenang

bidang

untuk

pembangunan

desa

menyelenggarakan dan

kawasan

urusan

perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Berdasarkan wewenang Kemendesa PDTT dimaksud, dan berdasarkan kebijakan pengkonsolidasian dana BLM PNPM MPd menjadi dana desa, maka pelaksanaan PNPM MPd dinyatakan berakhir sejak Desember tahun 2015.



Selanjutnya, dalam rangka untuk membantu pengakhiran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014 dan penataan, pengalihan kepemilikan aset sarana prasarana di desa serta penataan lembaga pengelola dana bergulir sekaligus melaksanakan sosialisasi tentang UU Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2015 telah melaksanakan

beberapa

kegiatan

untuk

memfasilitasi

pengakhiran

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain : Pada kegiatan Pengakhiran PNPM MPd Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015 ada pada 3 kegiatan yang harus di akhiri, yaitu PNPM-MPd, PNPM-MP SPP-SPPN integrasi, dan

Percepatan

Pengurangan

Kemiskinan

(MP3KI).

Lokasi

sasaran

Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di T.A. 2014 berjumlah 80 kecamatan di 7 kabupaten, untuk alokasi BLM di lokasi PNPM Mandiri perdesaan yang reguler jumlah alokasi BLM sebesar Rp.130.474.966.400,- yang terdiri dari APBD Rp. 61.360.586.400,- dan APBN Rp.69.114.380.000,-. Dari dana tersebut menghasilkan kegiatan sebanyak 559 Kegiatan Dengan jumlah pemanfaat program sebanyak 291.155 Orang Secara umum hasil kegiatan tahapan kegiatan Pengakhiran PNPM-MPd sampai pada bulan Desember ini di semua lokasi kabupaten di provinsi Kalimantan Timur telah selesai melaksanakan tahapan pengakhiran dan sampai pada akhir bulan Desember 2015 ini sudah diserah terimakan secara dokumen kepada pemerintah daerah. Selain itu juga Pemerintah Provinsi melalui dana Dana APBD melakukan kegiatan pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan antara lain : 1. Rapat

Koordinasi

PNPM

Mandiri

Perdesaan

dalam

rangka

Evaluasi

pelaksanaan dan Persiapan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Fasilitasi Pelatihan Paving Block bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat (SPP) binaan PNPM Mandiri Perdesaan di 5 Kabupaten yaitu Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau 3. Fasilitasi Pelatihan Tempurung Kelapa bagi kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan di 3 Kabupaten yaitu Paser, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Fasilitasi Pelatihan Bagi Pengurus SPP Untuk Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pendataan aset dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan



5. Road Show Tim Koordinasi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi

Kalimantan

Timur

dalam

rangka

Supervisi

dan

Monitoring

pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan Pembinaan Dana Desa di 3 Kabupaten yaitu Kutai Kartanegara , Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Adapun hasil dari Road Show ini adalah sebagai berikut : a. Diketahuinya capaian kinerja tahapan kegiatan selama pengakhiran, dan kinerja anggaran yang masih rendah. b. Diketahuinya masalah dan kendala implementasi program selama pengakhiran serta status penanganan masalah. c. Diketahuinya strategi dan langkah tindak lanjut penanganan masalah tunggakan di masing-masing desa. d. Memberi penguatan kepada kelembagaan BKAD untuk manajemen pengendalian kegiatan dengan skala kawasan. e. Perlunya regulasi daerah untuk advokasi kelanjutan dana bergulir. f. Diketahuinya permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa. 6. Penyebarluasan Informasi dan Publikasi melalui kegiatan Jambore UPK, Pameran GKPM Tingkat Nasional , Pameran Expo Hut Proklamasi. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

kegiatan

pencapaian indicator kinerja melalui Fasilitasi PNPM-MPd ini adalah sebagai berikut : 1. System perencanaan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya nasional

bersamaan

(SPPN)

dengan

Musrenbang

system

perencanaan

Desa-Musrenbang

pembangunan

Kab,

akan

tetapi

pelaksanaan yang dijumpai dilokasi masih terdapat perencaan yang belum bersamaan, hal ini menyebabkan pelaksanan kegiatan PNPM sering terhambat,

sebagai

contoh

di

tahun

pertama

PNPM

melaksanakan

perencanaan dan diakhir tahun baru memulai pekerjaan fisik. 2. Permasalahan pada point 1 tersebut berdampak dengan keterlambatan penyerapan dana. 3. Berdasarkan surat Kementerian Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat

bahwa

per

tanggal

31

Desember

2014,

PNPM

Mandiri

Perdesaan dinyatakan berakhir. Berdasarkan surat tersebut, seluruh Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten

mengalami

kesulitan

terkait

keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang belum terselesaikan.



4. Pengelolaan

dana

bergulir

khususnya

untuk

meningkatkan

roda

perekonomian di desa akan mengalami kemunduruan, hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk teknis yang jelas tentang pengelolaan dana bergulir tersebut, 5. Upaya pemerintah Provinsi melalui dana APBD hanya sebatas fasilitasi pembekalan dan penguatan para pelaku pengelola dana PNPM dan supervisi monitoring. 6. Pemerintah Kabupaten dirasa kurang responship terkait pengakhiran Program PNPM Mandiri Perdesaan. 7. Kurangnya SDM di tingkat Kabupaten untuk mengawal pelaksnaaan program, sehingga dikala pendamping atau fasilitator dinyatakan tidak lagi bertugas

mengawal

program,

maka

Kabupaten

tersebut

stagnan

pendampingannya. 8. Belum optimalnya peran Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam mengawal program. 9. Jangkaun lokasi sasaran program yang sangat luas di tambah lagi dengan biaya yang sangat mahal, hal tersebut sangat menyulitkan tenaga pendamping maupun Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembinaan. Solusi dan Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah

Pusat

seharusnya

membuat

aturan

yang

baku

tentang

pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. 2. Perlunya aturan khusus tentang pengelolaan dana bergulir, sehingga aset yang ada di rekening UPK dapat dimanfaatkan atau disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. 3. Sesuai dengan amanat undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten

diminta

untuk

mengalokasikan dana untuk pembangunan di desa, baik melalui dana bantuan keuangan desa atau kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. 4. Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten untuk membuat regulasi tentang keberlanjutan program PNPM Mandiri Perdesaan. 5. Pemerintah pelaksanaan

Provinsi PNPM

dan

Kabupaten

Mandiri

diharapkan

Perdesaan

ke

dapat

dalam

menduplikasi

Program

Daerah

Pemberdayaan Masyarakat.



6. Pemerintah Kabupaten diminta untuk memberikan pelatihan pembekalan kepada aparatur Kecamatan tentang konsep desa membangun dan membangun desa. 7. Perlunya pelatihan kepada aparatur desa tentang menyusun perencanaan pembangunan di desa yang sesuai dengan aturan SPPN. 8. Pemerintah Kabupaten perlu memperhatikan lokasi lokasi yang extrem untuk memberikan bantuan operasional bagi pelaku.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,

yang

terlaksana

dengan

beberapa

kegiatan

Pembinaan

Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa. Pada kegiatan ini dalam rangka mengungkit tercapainya sasaran “meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan”

dengan

indikator kinerja “persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan” tahun anggaran 2015 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kelompok penyusun RPJMDes dengan dengan realisasi pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut: No. 1

Uraian

Satuan

Target

Realisasi

%

org

40

40

100

Kegiatan Pembinaan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes merupakan dokumen yang memuat arah kebijkan keuangan desa, kebijakan umum dan program SKPD,lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan diserta dengan Rencana Kerja (RK).Diharapkan pelatihan ini dapat membantu perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan yang lebih baik dan menyesuaikan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyusunan RPJMDesa yaitu: a.

Kurangnya jumlah jam pelajaran

b.

Tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan sesuai rencana program yang ada pada Renstra 2013-2018



Saran dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Pembelajaran lebih ditekankan pada diskusi kelompok dalam pembuatan penyusunan RPJMDesa. b. Perlunya perhatian khusus dalam penganggaran pelaksanaan Pembinaan Penyusunan RPJMDesa untuk tahun – tahun yang akan datang. Kesimpulan

hasil

“Meningkatnya

analisa

partisipasi

pencapaian masyarakat

indikator

dalam

Sasaran

pembangunan”

sebagai berikut : Sasaran strategis 2 “ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan” dengan indikator kinerja Utama “Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan” sbb: No.


Target

Realisasi

%

1


4%

5,14 %

128.5

Indikator ini dicapai melalui 2 program dan 4 kegiatan dimana dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan capaian kinerja diatas 100%. Realisasi indikator kinerja Utama “Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan” dapat kita lihat dari data jumlah Desa/Kelurahan yang membuat data profil Desa/Kelurahan dikarenkan pengelolaan data yang valid dan reliable dapat dijadikan sebagai acuan dan standar dalam pendayagunaan data untuk menjamin data profil Desa/Kampung dan Kelurahan yang sistemik di tingkat dusun/lingkungan.Data yang valid dan reliable menjadi standar perumusan kebijakan program yang tepat untuk perbaikan kualitas manusia yang meningkat baik dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pendapatan, akses infrastruktur maupun moral dan etika. % Desa dan Kelurahan Yg berhasil melaksanakan

=

Jumlah Profil Desa/Kel Jumlah Desa/Kel

=

53 profil 1032 Desa/Kel

=

5.14 %

x 100%



Substansi Profil Desa dan Kelurahan Substansi profil desa dan kelurahan mencakup 3 (tiga) hal yaitu: (1)

Data dasar keluarga, yaitu data yang berisikan profil

keluarga yang meliputi data SDM, aset ekonomi dan sosial, kualitas hidup dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan serta

peranserta

kemasyarakatan

sebagai dan

warga

berbagai

negara,

anggota

permasalahan

lembaga

kesejahteraan

keluarga dan sosial yang secara nyata terjadi di setiap keluarga. Data dasar keluarga ini adalah untuk menyediakan data base kualitas hidup manusia Indonesia pada tingkat keluarga, RT, RW, Dusun dan Lingkungan. Melalui data ini diharapkan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) dapat diukur dengan data yang valid dan reliabel serta menjangkau setiap orang di setiap keluarga. (2)

Data potensi desa/kelurahan, mencakup segala

potensi yang dimiliki desa, yaitu: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. Adanya data potensi ini akan diketahui tipologi

dari

masing-masing

desa

dan

potensi

yang

akan

dikembangkan. (3)

Data

tingkat

perkembangan

desa/kelurahan,

berisikan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan kelurahan yang dilakukan selama satu tahun dan selama lima tahun. Dari hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan selama satu tahun, akan diperoleh status perkembangan desa yaitu: cepat berkembang,

berkembang,

lamban

berkembang,

dan

kurang berkembang. Sedangkan untuk (5) lima tahun akan diperoleh

klasifikasi

desa

Swadaya,

Swakarya

dan

Swasembada.



Untuk mengukur tingkat Perkembangan Desa, variabel yang digunakan adalah: (1)

perkembangan kependudukan

(2)

ekonomi masyarakat;

(3)

pendidikan masyarakat;

(4)

kesehatan masyarakat;

(5)

keamanan dan ketertiban;

(6)

kedaulatan politik masyarakat;

(7)

peranserta masyarakat dalam pembangunan;

(8)

lembaga kemasyarakatan;

(9)

kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan

(10) pembinaan dan pengawasan. Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa tahunan: (1)

Kurang Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 30% dari skor maksimal

(2)

Lamban Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 30%-60% dari skor maksimal

(3)

Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 60%-90% dari skor maksimal

(4)

Cepat Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 90% dari skor maksimal

Desa/Kelurahan

yang

telah

mampu

menyajikan

data

profil

Desa/Kelurahan dianggap sebagai Desa/Kelurahan yang mampu dan berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Dari data yang tahun anggaran 2014 realisasi Desa/Kelurahan yang membuat Data Profil Desa/Kelurahan adalah 53 Desa/Kelurahan atau 5,14 % dari total 1032 Desa/Kelurahan, yang artinya capaian kinerja untuk IKU ini adalah 128.5%.



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Utama 1

Jumlah lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif : 

BUMDes

1.9 %

1.9 %

100



Pasar Desa

1.7 %

1.7 %

100



CPPD

2.3 %

4.1 %

178.26

Capaian sasaran meningkatnya kualitas Lembaga Ekonomi Masyarakat dicapai

melalui program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan,yang dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: - Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan. - Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa. - Penguatan

Kapasitas

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tabel diatas menggambarkan bahwa target dan realisasi pada hakekatnya mencerminkan hasil sasaran yang akan dicapai pada setiap tahun anggaran.

Sasaran yang ingin dicapai Sub

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada tahun anggaran 2015 adalah

”Meningkatnya

masyarakat”,

dengan

kualitas indikator

lembaga

ekonomi

”Persentase

lembaga

ekonomi masyarakat yang aktif, mencakup : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebanyak 1,9 % (16 unit),

dan

Pasar Desa sebanyak 1,7 % (15 unit)”. Untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui Program pengembangan

lembaga

ekonomi

pedesaan

dan

kegiatan

Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa; kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan, dan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan lebih menekankan pada penguatan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Penekanan tersebut telah sesuai dengan arah

kebijakan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Timur



sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, yaitu ”Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”; dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yaitu ”Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha ” serta ”Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat”. Keberhasilan

pembangunan

ekonomi

di

perdesaan

mempunyai peran penting dalam menopang kokohnya ekonomi nasional. Artinya pembangunan ekonomi nasional dikatakan berhasil ketika masyarakat perdesaan sudah merasakan hakekat hidup yang sebenarnya yaitu hidup sejahtera lahir dan bathin. Tanpa berlebihan, Kalimantan Timur yang ditopang dengan 836

Desa

tentunya

mampu

memberikan

kontribusi

besar

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional, jika

seluruh

masyarakat

yang

tinggal

di

Desa

tersebut

mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi desa, baik mampu

dalam

aspek

pembiayaan,

mampu

dalam

aspek

manajerial, dan mampu dalam aspek pemasaran. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa dan Pasar Desa yang dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa; telah memberi ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat perdesaan untuk mengembangkan usaha ekonomi perdesaan sesuai kondisi dan potensi lokal yang dimiliki. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.



Pembinaan BUM Desa dan Pasar Desa, secara bertahap telah memberikan warna dan corak masyarakat dalam berfikir. Masyarakat merasa dihargai dan merasa mendapatkan secercah harapan ketika diajak berdialog, berdiskusi, dan bertukar pikiran tentang pola dan cara mengembangkan usaha. Hasil monitoring dan evaluasi dilapangan menggambarkan bahwa Desa-Desa yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur rata-rata mempunyai potensi unggulan lokal. Dari sisi manfaat, potensi unggulan lokal ini telah dikelola tetapi hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan kemampuan SDM dan keterbatasan sumber permodalan. Melihat kondisi ini, maka kompetensi sumber daya manusia di perdesaan menjadi modal penting yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Sebuah

keniscayaan,

suatu

usaha

akan

dapat

berhasil dengan baik tanpa didukung dengan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang dilakukan dari waktu ke waktu lebih mengedepankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lokal, dengan tujuan agar konsep yang ditawarkan dapat sejalan dan mampu merubah cara pandang masyarakat lokal untuk menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hasil

pembinaan

tahun

2015

secara

bertahap

telah

merubah pola pikir (mind set) masyarakat yaitu dari yang semula mereka hanya sebagai obyek yang selalu didominasi, diatur dan dikontrol, sekarang menjadi masyarakat sebagai subyek yang mampu mengatur, merencanakan, dan melaksanakan sesuai kebutuhan

serta

keinginannya

sendiri

untuk

menuju

pada

kemandirian ekonomi. Dengan demikian keberadaan Badan Usaha Milik Desa dan Pasar Desa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa, meskipun masih relatif kecil. Untuk menuju pada kemandirian ekonomi perdesaan, penguatan Badan Usaha Milik Desa dan Pasar

Desa

perlu

didorong

terus

sehingga

masyarakat

mempunyai kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan usaha ekonominya. Kemandirian ekonomi merupakan suatu totalitas yang tidak saja hanya terfokus pada kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, tetapi juga pada kekuatan mental, spiritual, dan pikiran untuk meningkatkan derajat, martabat, dan posisi politiknya.



Pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan Pasar Desa tahun anggaran 2015 dilakukan sesuai target yang telah direncanakan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4 Data Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Hasil BinaanTahun 2015 Kabupaten Kutai Timur

Kutai Kartanegara Paser

Kecamatan

Swarga Bara

Swarga Mitra Mandiri

Bengalon

Sekerat

Sekerat Jaya Mandiri

Keraitan

Keraitan Jaya Mandiri

Rantau Pulung

Rama Mandiri

Tanjung Labu

Tenggarong Seberang

Bukit Pariaman

Pariaman Sejahtera

Embalut

Sinar Rezeki

Paser Belengkong Bekoso

Sepaku

Babulu Kutai Barat

Nama BUM Desa

Sangatta Utara

Tanah Grogot Penajam Paser Utara

Desa/Kampung

Damai

Singaraja

Lempesu

Paser Pematang

Janju

Mekar Sari

Klempang Sari

Sari Rizki

Semoi Dua

Karya Harapan

Karang Jinawi

Harapan Bersama

Gunung Mulia

Sidomulyo

Rintik

Rintik Jaya

Mandika

BUMK Kamp. Mendika BUMK Kampung Lumpat Dahuq

Lumpat Dahuq



Tabel 5 Data Pasar Desa Hasil Binaan Tahun 2015

Kabupaten

Kutai Timur

Kutai Kartanegara

Paser

Desa/Kampung

Kecamatan

Pengelola Pasar Desa

Kongbeng

Makmur Jaya

Pemerintah Desa

Muara Wahau

Margamulya Wanasari

Pemerintah Desa Pemerintah Desa

Karya Bhakti

Pemerintah Desa

Tenggarong Seberang

Embalut

Pemerintah Desa

Buana Jaya

Pemerintah Desa

Sebulu

Sebulu Ilir

Pemerintah Desa

Loa Janan

Loa Duri Ilir

Pemerintah Desa

Tanah Grogot

Janju

Pemerintah Desa

Tepian Batang

Pemerintah Desa

Rawa Mulya

Pemerintah Desa

Gunung Mulya

Pemerintah Desa

Babulu Kutai Barat

Melak

Melak Ulu

Pemerintah Kampung

Berau

Sambaliung

Pegat Bukur

Pemerintah Kampung

Pulau Derawan

Tanjung Batu

Pemerintah Kampung

Untuk mencapai realisasi dalam mencapai CPPD aktif dilakukan melalui Program Pembinaan dan Sosialisasi serta melaksanakan Rapat Koordinasi CPPD. Penekanan tersebut telah sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, yaitu ”Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

dan

kebijakan

Pemerintahan

Desa

pengetahuan

dan

Provinsi

Badan

Pemberdayaan

Kalimantan

ketrampilan

Timur

masyarakat

Masyarakat

yaitu

melalui

dan

”Peningkatan

pengembangan

kemampuan kerja dan berusaha” serta ”Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat”.



Keberhasilan pembangunan ekonomi di perdesaan mempunyai peran penting

dalam

menopang

kokohnya

ekonomi

nasional.

Artinya

pembangunan ekonomi Nasional dikatakan berhasil ketika masyarakat perdesaan sudah merasakan hakekat hidup yang sebenarnya yaitu hidup sejahtera lahir dan bathin. Tabel Data Cadangan Pangan Pemerintah Desa Hasil Pembinaan dan Monitoring Tahun 2015 Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan Kaubun

Desa/Kampung Cipta Graha

Nama Lumbung Lumbung Bina Mandiri

Bumi Ropak

Lumbung Subur

Kongbeng

Miro Batu

Lumbung Lepau Parei

Kaliorang

Citra Manunggal

Lumbung Lestari Jaya

Jaya Kutai

Tenggarong

Rapak Lembur

Kartanegara

Lumbung Rapak Lembur

Bendang Raya

Lumbung Bendang Raya

Tenggarong

Bukit Biru

Lumbung Bukit Biru

Bangun Rejo

Lumbung Bangun

Seberang Paser

LongKali

Rejo Petiku

Lumbung Pelita Jaya

Sebakung Taka

Lumbung Panca Usaha Tani

Olung

Lumbung KTNA Long Ikis

Penajam Paser

Sepaku

Utara Babulu

Wonosari

Lumbung Wonosari

Sukaraja

Lumbung Sukaraja

Gunung Mulia

Lumbung Gunung Mulia

Sebakung Jaya

Lumbung Sebakung Jaya

Kutai Barat

Penajam

Sidorejo

Lumbung Sidorejo

Bongan

Jambuk Makmur

Lumbung Catur Manunggal Jaya

Linggang Bigung

Linggang Amer

Lumbung Maju Bersama

Berau

Gunung Tabur

Merancang Ilir II

Lumbung Merancang Ilir II

Sambaliung

Bebanir Bangun

Lumbung Bebanir Bangun



Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1).

Permasalahan bidang SDM Aparatur Kualitas

SDM

aparatur

pengelola

program/kegiatan

belum

optimal, seperti : rendahnya kemampuan dalam membuat konsep baik administratif maupun

teknis; dan

belum mempunyai

motivasi untuk belajar. 2).

Permasalahan Teknis. a. Sebagian besar aparatur Desa dan masyarakat belum memahami tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). b. Belum optimalnya aparatur Desa dalam memahami tentang teknis penyusunan Peraturan Desa. c. Terbatasnya sumber penyertaan modal untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

d. Rendahnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pengembangan lembaga Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan usaha ekonomi masyarakat perdesaandan dalam pengelolaan LPMD. e. Pelaksanaan program dekonsentrasi waktunya sangat terbatas. f. Rendahnya kemampuan aparat pengelola kegiatan LPMD untuk memenuhi cadangan pangan. g. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan LPMD. Solusi a.

Memberikan

bimbingan/pembinaan

terhadap

staf/pelaksana

secara berkelanjutan. b.

Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa, serta pengembangan usaha ekonomi desa.

c.

Menyampaikan rekomendasi usulan penambahan anggaran, serta mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar dapat meningkatkan alokasi anggaran pembinaan BUMDesa, Pasar Desa dan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

d.

Merekomendasikan

ke

Pemerintah

Pusat

agar

program

dekonsentrasi dapat dilaksanakan diawal tahun anggaran. e.

Pemerintah

Kabupaten

segera

mengalokasikan

data

untuk

mendukung terbentuknya LPMD.



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Lembaga Pos Pelayanan Teknologi/Warung Teknologi Perdesaan No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

18 unit

18 unit

100

Utama 1

Jumlah Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)/ Wartek yang aktif

Tabel diatas menggambarkan bahwa target dan realisasi pada hakekatnya mencerminkan hasil sasaran yang akan dicapai pada setiap tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai Bidang Teknologi Tepat Guna sub bidang penerapan dan kerjasama TTG Program

kegiatan

pada

tahun

anggaran

2015

”Meningkatnya

kualitas

Lembaga

Pos

Teknologi/warung

Teknologi

Perdesaan”,

dengan

”Jumlah

kelembagaan

Pos

adalah

Pelayanan

Pelayanan

indikator Teknologi

(Posyantek)/Wartek yang aktif” dengan target 18 unit dan realisasi 18 unit atau indikator ini dapat dikatakan tercapai. Tahun 2014 realisasi dari indikator ini adalah 30 unit ditahun 2015 target mengalami penurunan menjadi 18 unit sesuai dengan target di Renstra BPM-PD Prov.Kaltim 2013-2018, hal tersebut juga diakibatkan penurunannya pagu anggaran pada Tahun 2015 yang cukup signifikan. Posyantek sebagai Lembaga di Tingkat Kecamatan yang berfungsi

sebagai

Pusat

Informasi,

Fasilitasi,

dan

Promosi

Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat saat ini masih belum banyak diketahui keberadaannya, bahkan dapat bikatakan sebagian besar tidak berfungsi. Posyantek adalah lembaga yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan usaha dan kualitas hidup masyarakat. Di Provinsi Kalimantan Timur

Pembentukan

Umum

Pengelolaan

(POSYANTEKDES)

Posyantek

berdasarkan

Pos

Pelayanan

Tahun

2009.

pada

Teknologi Dalam

Pedoman

Tepat

rangka

Guna upaya

mempercepat berfungsinya Posyantek di Provinsi Kalimantan Timur maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan



Desa Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2010 pertama kali membentuk beberapa Posyantek di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Untuk perkembangan Posyantek selanjutnya maka sangat diperlukan

dukungan

moral

dan

material

dari

para

Walikota/Bupati dan Camat dalam bentuk Fasilitasi Tempat, Sarana Kerja, dan Promosi kepada Masyarakat, yang pada tahapan selanjutnya dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta. Forum Komunikasi Posyantek Tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagai wadah Pengembangan dan Pendayagunaan TTG di Kecamatan

diharapkan

dapat

berjalan

secara

optimal.

Pengembangan dan Penciptaan Teknologi Tepat Guna yang baru dengan

tingkat

harga

yang

terjangkau

dan

mudah

pengoperasiannya diharapkan juga semakin meningkat di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga mampu bersaing di Tingkat Nasional. Gelar TTG Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta diharapkan juga semakin meningkatkan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi dengan

Koordinator

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk pembinaan dan mengawal TTG yang telah diciptakan dan dikembangkan sehingga

dapat

bermanfaat

bagi

masyarakat

secara

luas

termasuk dalam pengurusan hak paten dan alokasi dana untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian Gelar TTG Tingkat Provinsi Kalimantan Timur ke 3 Tahun 2015 juga semakin meningkatkan semangat Kabupaten/Kota

se

Kalimantan

Timur

untuk

melakukan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan alokasi dana pendukung pemberdayaan

masyarakat

melalui

Pengembangan

dan

Pendayagunaan TTG.



Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

17 unit

17 unit

100

Utama 1

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Berhasil Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna


kegiatan

”Meningkatnya

pada

kemampuan

tahun

anggaran

kelompok

2015

adalah

masyarakat

dalam

pemanfaatan Teknologi tepat Guna”, dengan indikator ”Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan Teknologi Tepat Guna” dengan target 17 unit dan realisasi 17 unit atau indicator ini dapat dikatakan tercapai. Pemanfaatan TTG secara optimal oleh masyarakat mampu mewujudkan usaha yang dapat mengefisienkan ongkos produksi, memperbaiki proses kualitas produk, meningkatkan kapasitas, dan nilai tambah produk sehingga dapat mengangkat taraf hidup masyarakat. Dalam proses alih teknologi khususnya TTG kepada masyarakat,

diperlukan

akselerasinya

karena

campur adanya

tangan sejumlah

pemerintah

untuk

faktor,

seperti

kesenjangan akses informasi, keterbatasan modal, dan kendala geografi untuk menuju ke masyarakat perdesaan. Sebagai upaya memeratakan

dan

meningkatkan

pembangunan

di

seluruh

Indonesia, maka pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kegiatan ini juga bisa menunjang revitalisasi pertanian melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis, meningkatkan kualitas teknologi tepat guna yang digunakan masyarakat dengan



mendayagunakan sumberdaya lingkungan sekitar, meningkatkan partisipasi

masyarakat

perencanaan,

dalam

pelaksanaan,

identifikasi

pelestarian,

dan

potensi

lokal,

pengembangan

kegiatan pemanfaatan TTG bagi masyarakat perdesaan. Sementara manfaat langsung yang ingin dicapai adalah menumbuhkan,

menguatkan

dan

memandirikan

fungsi

kelembagaan TTG, dan memperluas pemanfaatan TTG sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat langsung lainnya adalah harus dapat meningkatkan kualitas teknologi perdesaan yang dimanfaatkan masyarakat, melakukan kerja sama TTG dengan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Begitu hebatnya teknologi terapan yang bisa diakses hingga warga desa yang belum memiliki listrik, maka peran pemerintah sangat diharpkan untuk mendorong para pelaku dan pegiat teknologi agar terus berinovasi yang disesuaikan dengan budaya dan kearifian lokal. Pembinaan

Posyantek,

KPP,

dan

Masyarakat

yang

memanfaatkan TTG tahun anggaran 2015 dilakukan sesuai target yang telah direncanakan, dengan hasil sebagai berikut : Tabel 6 Data Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Tahun 2015 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kutai Barat Kutai Timur Penajam Paser Utara Paser

Berau

Kecamatan Samboja Kota Bangun Muara Badak Tenggarong Sebrang Mook Manaar Bulatn Jempang Penyinggahan Teluk Pandan Telen Sepaku Babulu Tana Grogot Paser Belengkong Batu Engau Long Ikis Batu Sopang Pulau Derawan

Nama Posyantek Samboja Sri Bangun Mandiri Kumala Mook Manaar Bulatn Jempang Penyinggahan Sahabat Karya Sejarah Hidup Sepaku Babulu Harapan Kita Mitra Taka Sinar Bangau Taka Bekerai Gawi Taka Dapaguyuban



Teluk Bayur Balikpapan Timur Balikpapan Barat Loa Janan Ilir Samarinda Utara Sambutan Bontang Utara

Balikpapan Samarinda Bontang

Teluk Bayur Berdikari Kencana Loa Janan Ilir Samarinda Utara Sambutan Bontang Utara

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya masyarakat miskin perdesaan yang mandiri melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

3.888 jiwa

3.152 jiwa

81.07

Utama 1

Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mandiri Memiliki Kemampuan Melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan


kegiatan

”Meningkatnya

pada

masyarakat

tahun

anggaran

miskin

yang

2015

mandiri

adalah memiliki

kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan

Program

PNPM-MPD”,

dengan

indikator

”Persentase



masyarakat miskin yang mandiri memiliki kemampuan melalui pemanfaatan TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan Program PNPM-MPD”, dengan target 3.888 jiwa dan realisasi 3.152 jiwa atau 81.07 %. Kegiatan ini baru dilaksanakan di Tahun Anggaran 2015 dan kegiatan ini tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dengan sasaran “Menurunnya Tingkat Kemiskinan” melalui

Program

Pemberdayaan

Penanggulangan

Masyarakat.

Tolok

ukur

Kemiskinan kegiatan

ini

bidang adalah

masyarakat miskin perdesaan yang mandiri melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program PNPM Mandiri Perdesaan. Target yang

akan dicapai adalah 3.888 jiwa masyarakat

miskin melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin, Pelatihan Ketrampilan Posyantek dan Pilot Project Dana Stimulan Posyantek Percontohan untuk 15 Posyantek se Kalimantan Timur yaitu : 1.

Posyantek Samarinda Utara, Kec. Samarinda Utara,

Kota

Samarinda 2.

Posyantek Sahabat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur

3.

Posyantek Teluk Bayur,

Kecamatan

Teluk

Bayur,

Kabupaten Berau 4.

Posyantek

Bontang

Utara,

Kecamatan

Bontang

Utara,

Kota Bontang 5.

Posyantek Mook Manaar Bulatn

, Kecamatan Mook Manaar

Bulatn, Kabupaten Kutai Barat. 6.

Posyantek Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara

7.

Posyantek Berdikari, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan

8.

Posyantek

Kencana,Kecamatan

Balikpapan

Barat,

Kota

Balikpapan 9.

Posyantek Sri Bangun, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara



10.

Posyantek Mandiri Bersama, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara

11.

Posyantek Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

12.

Posyantek

Taka

Bekerai,

Kecamatan

Long

Ikis,

Kabupaten Paser 13.

Posyantek Mitra Taka,

Kecamatan

Paser

Belengkong,

Kabupaten Paser 14.

Posyantek

Sinar

Bangau,

Kecamatan

Batu

Engau,

Kabupaten Paser 15.

Posyantek Gawi Taka,

Kecamatan

Batu

Sopang,

Kabupaten Paser. Dalam rangka pencapaian target kegiatan Penanngulangan Kemiskinan tersebut berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain : 1.

Keberadaan dan manfaat Posyantek belum diketahui oleh masyarakat.

2.

Jumlah

Posyantek

yang

terbentuk

baru

sebanyak

53

kelompok yang berkedudukan di Kecamatan. 3.

Pada saat ini sasaran yang dicapai baru sebanyak 15 Posyantek

4.

Kurangnya

Pembinaan

Kelembagaan

Posyantek

dari

Kabupaten/Kota. 5.

Kurangnya

Pelaksanaan

Pelatihan

Bimbingan

Teknis

terhadap Anggota Posyantek. Solusi yang bisa direkomendasikan sebagai tindak lanjut adalah : 1.

Memberikan sosialisasi keberadaan pemanfaatan Posyantek untuk masyarakat, SKPD terkait serta pemerhati TTG.

2.

Memberikan pembinaan mengenai kelembagaan Posyantek kepada Kabupaten/Kota.

3.

Melaksanakan penyelenggaraan Bimtek terhadap anggota Posyantek bersama SKPD terkait lainnya.



4.

Mengaktifkan

Forum

Komunikasi

Posyantek

Tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan. 5.

Perlu

dukungan

anggaran

dari

APBD

Provinsi

untuk

pengembangan Posyantek dan mencapai 103 Posyantek 103 Kecamatan se Kalimantan Timur.

C.

Realisasi Anggaran Jumlah belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015 yang

dialokasikan

Pemerintahan

Desa

pada

Badan

Provinsi

Pemberdayaan

Kalimantan

Timur

Masyarakat

dan

sebesar

Rp.

26.453.805.841,15,- (Dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp.25.185.098.336,- atau sebesar 95.20 %. Realisasi atas penggunaan dana tersebut, dapat dijelaskan melalui tabel seperti tersebut dibawah ini :



Tabel REALISASI DANA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

PENYERAPAN ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015

Jumlah Dana (Rp) NO.

BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN

1

2 TOTAL BELANJA APBD PROVINSI KALTIM

3

Realisasi (Rp)

4

Persenta se (%)

Sisa Dana

5

6

26.453.805.841,15

25.185.098.336,00

95.20

1.268.707.505,15

6.871.745.841,15

6.529.427.525,00

95.02

342.318.216,15

19.582.060.000,00

18.655.670.811,00

95.27

926.389.189,00

1.766.050.000,00

1.729.899.498,00

97.95

36.150.502,00

17.500.000,00

11.294.740,00

64.54

6.205.260,00

390.000.000,00

386.972.560,00

99.22

3.027.440,00

35.000.000,00

28.733.100,00

82.09

6.266.900,00

200.000.000,00

199.218.200,00

99.61

781.800,00

62.400.000,00

62.335.200,00

99.90

64.800,00

101.150.000,00

101.009.000,00

99.86

141.000,00

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

25.000.000,00

24.807.000,00

99.23

193.000,00

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

20.000.000,00

19.879.500,00

99.40

120.500,00

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-

30.000.000,00

18.232.000,00

60.77

11.768.000,00

65.000.000,00

64.411.700,00

99.09

588.300,00

300.000.000,00

298.462.909,00

99.49

1.537.091,00

400.000.000,00

399.043.589,00

99.76

956.411,00

120.000.000,00

115.500.000,00

96.25

4.500.000,00

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

B.

BELANJA LANGSUNG

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional. - Penyediaan jasa kebersihan kantor. - Penyediaan alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

undang-undangan. - Penyediaan makanan dan minuman. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. - Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah. - Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan



2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

984.810.000,00

927.730.913,00

94.20

57.079.087,00

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

161.250.000,00

155.694.500,00

96.55

5.555.500,00

- Pengadaan peralatan gedung kantor.

283.650.000,00

276.134.500,00

97.35

7.515.500,00

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

251.410.000,00

242.464.400,00

96.44

8.945.600,00

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

100.000.000,00

99.573.113,00

99.57

426.887,00

188.500.000,00

153.864.400,00

81.63

34.635.600,00

177.000.000,00

177.000.000,00

100

0

68.800.000,00

68.800.000,00

100

0

- Pengadaan pakaian KORPRI

33.100.000,00

33.100.000,00

100

0

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

75.100.000,00

75.100.000,00

100

0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

287.400.000,00

279.274.700,00

97.17

8.125.300,00

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

100.000.000,00

94.915.000,00

94.91

5.085.000,00

- Bimbingan teknis implementasi peraturan

187.400.000,00

184.359.700,00

98.38

3.040.300,00

322.700.000,00

319.793.600,00

99.10

2.906.400,00

322.700.000,00

319.793.600,00

99.10

2.906.400,00

5.293.800.000,00

4.951.710.556,00

93.54

342.089.444,00

980.450.000,00

959.718.519,00

93.76

20.731.481,00

350.000.000,00

328.170.000,00

93.76

21.830.000,00

307.400.000,00

298.900.000,00

97.23

8.500.000,00

3.160.950.000,00

2.874.290.342,00

90.93

286.659.658,00

Aparatur.

operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4.

Aparatur.

Perundang-undangan

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat. - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa - Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.



- Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)

7.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

495.000.000,00

490.631.695,00

99.12

4.368.305,00

1.282.900.000,00

1.226.619.470,00

95.61

56.280.530,00

482.900.000,00

463.706.620,00

96.03

19.193.380,00

400.000.000,00

376.537.550,00

94.13

23.462.450,00

400.000.000,00

386.375.300,00

96.59

13.624.700,00

340.600.000,00

340.600.000,00

100

0

340.600.000,00

340.600.000,00

100

0

1.041.600.000,00

998.085.259,00

95.82

43.514.741,00

855.400.000,00

811.959.659,00

94.92

43.440.341,00

186.200.000,00

186.125.600,00

99.96

74.400,00

1.507.000.000,00

1.300.895.585,00

86.32

206.104.415,00

649.000.000,00

562.634.575,00

86.69

86.365.425,00

858.000.000,00

738.261.010,00

85.96

119.738.990,00

434.200.000,00

420.096.127,00

96.75

14.103.873,00

434.200.000,00

420.096.127,00

96.75

14.103.873,00

Pedesaan. - Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa. - Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil menengah di perdesaan - Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

8.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan daerah.

9.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

10.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah - Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

11.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. - Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.



12

2.131.600.000,00

2.100.128.810,00

98.52

31.471.190,00

1.603.600.000,00

1.584.518.450,00

98.81

19.081.550,00

528.000.000,00

515.610.360,00

97.65

12.389.640,00

3.012.400.000,00

2.885.389.971,00

95.78

127.010.029,00

1.905.700.000,00

1.825.282.931,00

95.78

80.417.069,00

464.300.000,00

450.513.230,00

97.03

13.786.770,00

- Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga

412.400.000,00

392.407.710,00

95.15

19.992.290,00

- Pembinaan Hidup Sehat Keluarga yang Ramah

230.000.000,00

217.186.100,00

64.43

12.813.900,00

Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat

1.000.000.000,00

998.446.322,00

99.84

1.553.678,00

- Peningkatan usaha ekonomi masyarakat

1.000.000.000,00

998.446.322,00

99.84

1.553.678,00

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna - Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna - Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan

13

Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

- Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai-nilai Kegotong-royongan - Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Lingkungan

14

Miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna



BAB

IV

PENUTUP

A.

Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, merupakan bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun 2015. Tahun

anggaran

2015

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa menargetkan 6 (enam) sasaran strategis yang harus dicapai. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dan 12 (dua belas) kegiatan , yaitu : a.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan - Kegiatan

Pelatihan

Aparatur

Pemerintah

Desa

dalam

Bidang

Manajemen Pemerintahan Desa b.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat - Fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan - Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)



c.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

d.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan - Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan - Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa - Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

e. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna - Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan teknologi tapat guna. f.

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna - Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan

g.

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

bidang

Pemberdayaan

Masyarakat - Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna Secara umum capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015 diatas 100%.



B. Saran

1.

Dalam

rangka

pencapaian

target

dari

Indikator

yang

sudah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja setiap tahunnya perlu adanya perbaikan data-data pendukung. 2.

Untuk mendapatkan realisasi dan perhitungan yang akurat perlu dibuat Standar Pelayanan (SPP) dan membuat quetioner dalam rangka penyusunan indeks kepuasan masyarakat.

3.

Perlunya pembinaan bagi seluruh pejabat eselon III dan IV khususnya dalam rangka membangun pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan.

KEPALA

MOH. JAUHAR EFENDI NIP. 19611216 198603 1 014


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Realisasi Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

6

%

5

%

4

- Jumlah BUMDesa aktif

unit

16

- Jumlah Pasar Desa aktif

unit

15

1

-


2

-

Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan

3

-

Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif :

Realisasi tahun 2013

Realisasi Tahun 2014 dan 2013

7

8

2,5

4

-

- Jumlah CPPD aktif

unit

20

Jumlah Kelembagaan Posyantek/

unit

30

pokmas

30

%

90

%

100

oang

30

Wartek yang aktif

5

-

Jumlah Kelompok Masyarakat yang berhasil memanfaatkan Teknologi Tepat Guna

6

-

Persentase Program Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang selaras dengan Provinsi

7

8

9

-

Persentase bantuan PNPM-MP yang tepat sasaran

-

Jumlah peserta TOT yang bersertifikat

-

Persentase Rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan kemiskinan

% 2,5

yang ditindak lanjuti

10

-

Jumlah lembaga kemasyarakat yang

lembaga

dibina

281

dan dilatih

11

-

Jumlah Desa/Kelurahan yang berhasil meraih peringkat perlombaan desa/kelurahan

12

-

Jumlah lembaga perekonomian perdesaan

Desa/Kel

6

yang aktif : - UMKM

lembaga

13

-

Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang dibentuk

kelompok

65

14

-

Jumlah aparatur desa yang dilatih menyusun perencanaan pembangunan desa

orang

160

15

-

Jumlah aparatur desa/kelurahan yang dilatih manajemen pemerintahan

orang

40

16

-

Rumusan hasil koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

pelaporan

1

B A B PENDAHULUAN. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Recommend Documents