RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011-2015
BADAN KESBANG DAN POLITIK KOTA MATARAM
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) ini disusun untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional, dan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 0550/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJM Daerah serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025, dan menindak lanjuti Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana
diketahui
bahwa
Penyusunan
Rencana
Strategis
dimaksudkan adalah dengan tujuan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan dalam mendukung Visi-Misi
Kota
Mataram yang maju, religius dan berbudaya dan, dokumen ini diharapkan mampu mengkoordinir kepentingan berbagai pihak/masyarakat baik melalui MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Tingkat Kota Mataram, untuk bahan evaluasi/langkah kebijakan yang diambil kedepannya, dan secara disadari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini jauh dari sempurna, oleh karena
itu
sangat
diharapkan
kritik
ataupun
masukan
demi
untuk
kesempurnaannya, demikian dan terima kasih. Mataram,
Maret 2015
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,
RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 197112301997031003 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................. 1 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................... 2 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 2
BAB II
GAMBAR PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.1 Tupoksi dan Struktur ........................................................ 4 2.2 Sumber Daya SKPD ......................................................... 11
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram ................................................................... 21 3.2 Telaah Visi, Misi Kota Mataram ...................................... 22 3.2.1 Analisa Internal ...................................................... 22 3.2.2 Analisa Eksternal ................................................... 24 3.2.3 Isu-isu Startegisnya ................................................ 26
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi ..................................................................... 27 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................. 28 4.3 Startegi dan Kebijakan ...................................................... 31
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 3
5.1 Program dan Kegiatan ...................................................... 32 5.2 Kelompok Sasaran ............................................................ 33 BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
4
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dibentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, dalam mendukung program pemerintah menuju Kota Mataram sebagai Kota Ibadah yang maju, religius dan berbudaya dan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangannya merupakan urusan wajib di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Mataram dengan fungsi koortdinasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan Rencana Strategis yang diproses sistematis dan berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepannya dapat mengakomodasi keinginan masyarakat hasil Musrenbag Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
1.2.
Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Kota Mataram 2016-2020 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5
4. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Daerah Kota Mataram. 7. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud : Penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah untuk menyusun sebuah dokumen dengan mengadopsi kepentingan banyak pihak memiliki visi dan misi yang jelas dapat dijabarkan dalam Program Strategis lima tahun kedepan yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan : Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram jangka waktu 2016-2020 sebagai berikut : 1. Menjalankan visi misi program kegiatan SKPD rencana pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan. 2. Mewujudkan Rencana Strategis lingkup SKPD. 3. Menjamin keterkaitan hasil dan capaian
antara perencanaan dan
pembangunan satu arah dalam Rencana Strategis. 1.4.
Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah sebagai berikut : 6
BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: GAMBARAN
BADAN
KESATUAN
BANGSA
DAN
POLITIK KOTA MATARAM BAB III
: ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB IV
: VISI,
MISI,
TUJUAN,
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
: PENUTUP
.
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM
2.1.
Tupoksi dan Struktur Tugas pokok dan fungsi Badan yang memiliki posisi strategis serta ikut menentukan ketertiban visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram pada struktur dan susunan organisasi. a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian. c. Unsur Pelaksana adalah Bidang yang terbagi menjadi : 1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Sub Bidang wawasan Kebangsaan; Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 2. Bidang Politik dan Bina Ideologi Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitasi Pemilu; Sub Bidang Bina Ideologi. 3. Bidang Seni Budaya, Sosial , Ekonomi dan Agama Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Agama. d. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) e. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 8
Walikota Mataram Nomor
: 36 TAHUN 21011
Tanggal
: 26 DESEMBER 2011 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA SOSIALEKONOMI DAN AGAMA
BIDANG POLITIK DAN BINA IDEOLOGI
Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya
Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitas Pemilu
Sub. Bagian Perencanaan
Sub. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi dan Agama
Sub Bidang Bina Ideologi
UPTB
WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH 9
Untuk melaksankan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram maka uraian tugas pokok masing-masing bagian sebagai berikut : a.
Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas pokok Kepala Badan adalah : a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(RKA/DPA)
dan
pengawasan
dan
Penentapan Kinerja Badan; d. Penyelenggaraan
pengaturan,
pembinaan,
pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait; f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian lingkup Badan; i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang berlaku; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
10
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. b.
Sekretaris Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian. 12 Tugas pokok Sekretaris adalah : a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Badan; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan; c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan; d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup badan; f. Perumusan
dan
administrasi
penjabaran
umum,
kebijakan
perencanaan
teknis
keuangan,
penyelenggaraan kepegawaian
dan
perlengkapan; g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan; h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 11
c.
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan
penjabaran kebijakan teknis
serta penyelengaraan kegiatan di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional. Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional adalah: a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang dibawahnya; c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional; e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan Instansi terkait; f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalahmasalah dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional; h. Pelaksanaan wawasan
bina kebangsaan
mitra dan
dalam
rangka
kewaspadaan
peningkatan
nasional
dengan
instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta; i. Pelaksanaan
bimbingan
dan
penyuluhan
dibidang
wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
12
j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. d.
Bidang Politik dan Bina Ideologi Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan
penjabaran kebijakan teknis serta penyelengaraan
kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi. Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi adalah : a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang dibawahnya; c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik dan bina sosial kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina sosial kemasyarakatan; e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang politik dan bina sosial kemasyarakatan dengan Instansi terkait; f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik
guna
menciptakan
situasi
yang
kondusif
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalahmasalah dibidang politik dan bina sosial kemasyarakatan;
13
h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta dalam rangka peningkatan wawasan dan partisipasi masyarakat dibidang politik dan sosial kemasyarakatan ; i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang politik dan bina sosial kemasyarakatan ; j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; k.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
e.
Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan pejabaran kebijakan teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama. Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama adalah : a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang dibawahnya; c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian
dibidang
perlindungan
masyarakat
dan
penanggulangan bencana; e. Pelaksanaan
koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait;
14
f. Pelaksanaan dalam
pembinaan
upaya
teknis dibidang perlindungan masyarakat
pemberdayaan
masyarakat
dalam
identifikasi,
pencegahan dan penanggulangan bencana ; g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalahmasalah perlindungan masyarakat; h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dengan instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta; i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang perlindungan masyarakat; j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai ketentuan yang berlaku; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. f.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal 20 terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; 2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada kepala Badan ; 3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ; 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15
2.2.
Sumber Daya SKPD 2.2.1. Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram didukung oleh PNS 27 orang, PTT 26 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1 Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram berdasarkan Kepangkatan G O L O N G A N No. Status a 1.
PNS
II b c 4
d 3
a -
1
III b c 4
4
Jml.
IV d 6
a
b
c
d
2
3
-
-
a. Pengatur Muda Tk.I (II/b)
: 4 Orang
b. Pengatur Muda (II/c)
: 3 Orang
c. Penata Muda (III/a)
: 1 Orang
d. Penata Muda Tk.I (III/b)
: 4 Orang
e. Penata (III/c)
: 4 Orang
f. Penata Tk.I (III/d)
: 6 Orang
g. Pembina (IV/a)
: 2 Orang
h. Pembina Muda Tk. I (IV/b)
: 3 Orang
27
Tabel 2 Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram berdasarkan Jabatan Struktural No. 1. 2. 3. 4.
Jabatan Struktural Kepala Badan Sekertaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kasub. Bid
Jumlah Orang
Ket.
1 1 3 9
16
Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram a. Jabatan Eselon II/b
: 1 Orang
b. Jabatan Eselon III/a
: 1 Orang
c. Jabatan Eselon III/b
: 3 Orang
d. Jabatan Eselon IV/a
: 9 Orang
Tabel 3 Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram berdasarkan Pendidikan No.
Status
1.
PNS
Tingkat Pendidikan Sarjana (S1) SLTA
Jumlah Orang 17 10 27
Prosentase
Ket.
62,96 37.04 100
-
Tabel 4 Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram berdasarkan Pendidikan Penjejangan No. 1. 2. 3.
Gol. IV III II
Jumlah
ADUM
SPAMA
SPAMEN
5 15 7
8 -
5 -
-
Ket.
26 8 5 Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram Tabel 5 Tenaga Kontrak Kebersihan No. 1.
Jumlah Tenaga Kontrak Pendidikan 7 orang
Sarjana SMA SD
Jumlah orang
Ket.
2 4 1
7 Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram 17
NON PNS Tenaga Harian Lepas Tenaga Kontrak Kebersihan
: 7 orang
Tenaga Satgas Kewaspadaan Dini
: 19 orang
2.2.2. Sumber Daya SKPD Eksternal Dalam menindak lanjuti kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram
didukung oleh beberapa unsur lembaga yang membantu fungsi tugasnya adalah : a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) c. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) d. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) e. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tabel 6 Forum Pedukung Tupoksi No.
Forum
1.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
2.
Forum Dini (FKDM)
Kewaspadaan Masyarakat
Jumlah Orang 22
Keputusan Walikota
Dasar pembentukan
25
49/I/2012
Permendagri No. 12 Tahun 2006
30 3.
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
4.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
13
5.
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
25
151/II/2012 Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2012
18
2.3.
Kinerja Badan KesatuanBangsa dan Politik Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011 di Kota Mataram dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, dengan alokasi anggaran Rp. 2.987.613.843 sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai 90,38% atau sebesar Rp. 2.700.076.807, capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana terlihat di tabel berikut.
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mataram Tahun 2011 No
Program
Sasaran Kegiatan Program Pembangunan Terciptanya keamanan dan pos ronda/pos jaga kenyamanan lingkungan hidup
Capaian Indikator Kinerja Uraian Target Realisasi Pospembangunan 114 114 Unit keamanan dan Unit kenyamanan lingkungan
1
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2
Peningkatan Pengembang Terjalinnya dan an Wawasan kehidupan yang toleransi Kebangsaan serasi dan kerukunan selaras antar dalam kehidupan umat umat beragama beragama
Dewan dan Forum Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama
- 27 Orang
27 Orang
- 300 Orang
300 Orang
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa -
Dewan Kecamatan Forum FKDM 6 Kecamatan FKDM 50 Kelurahan Dewan FKDM Kota Forum FKDM Kota PPWK
- 54 Orang - 54 Orang - 350 Orang - 18 Orang - 26 Orang - 32 Orang
- 54 Orang - 54 Orang - 350 Orang - 18 Orang - 26 Orang - 32 Orang
200 Orang
200 Orang
Terwujudnya komunikasi antisipasi dini masyarakat
Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui 4 Pilar
-
Diklat Wasbang, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Mahasiswa
19
No
Program
Sasaran Program
Kemitraan Pengembang an Wawasan Kebangsaan
Capaian Indikator Kinerja Realisas Uraian Target i Forum FKDM 50 500 500 Kelurahan Orang Orang
Pembentukan FKDM Kelurahan
Pertemuan, Pengukuhan FKDM Kelurahan
TerwujudnyaPer temuan Kegiatan Forum
Rapat pertemuan PPWK
PPWK
160 Orang
160 Orang
Terjalinnya Kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
Peningkatan ideologi dan ketahanan bangsa
Pembauran bangsa
150 Orang
150 Orang
Terbentuk dan tersedianya etnis berbagai suku
Pembentukan
- Dewan Penasehat FPK
11 Orang
11 Orang
- Forum FPK
33 Orang
33 Orang
Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
- Tim Koordinasi
28 Orang
28 Orang
- Panitia Kirab Pataka
370 Orang
370 Orang
Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis
Kegiatan koordinasi FKPD
12 Orang
12 Orang
Sekretariat FKPD
6 Orang
6 Orang
KOMINDA
29 Orang
29 Orang
Penanganan Konflik
67 Orang
67 Orang
- SatgasAntisipasi DiniMasyarakat - KartuKominda
19 Orang 30 Orang 493 Orang 19 Orang
19 Orang 30 Orang 493 Orang 19 Orang
Terwujudnya penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka 3
Kegiatan
Koordinasi dan fasilitator penanganan konflik
- Kartu FKDM - KartuSatgas
20
No 4
5
6
Program Pemberdayaa n Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Peningkatan Pemberantas an Penyakit Masyarakat
Pendidikan Politik Masyarakat
Sasaran Program Terwujudnya pengamanan Kamtibmas
Pemantauan situasi Kamtibmas
Capaian Indikator Kinerja Uraian Target Realisasi Tim harmonisasi 91 91 Orang pengamanan Orang Kamtibmas
Terciptanya wilayah yang kondusif
Tim terpadu gangguan keamanan
Tim terpadu gangguan keamanan
19 Orang
19 Orang
Terbinanya generasi muda
Pelatihan Bela Negara
Pembinaan bagi tokoh pemuda
150 Orang
150 Orang
Terwujudnya keamanan wilayah
Pelatihan pengamanan Kamtibmas
600 Orang
600 Orang
Berkurangnya pengaruh obatobatan
Pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba
Menekan berkurangnya kenakalan remaja
960 Orang
960 Orang
Menurunnya kenakalan remaja
Sosialisasi penertiban kegiatan Sosialisasi Menekan berkurangnya Kenakalan Remaja
-
Tingkat SMA
600 Orang
600 Orang
-
Tingkat SMP
1200 Orang
1200 Orang
Sosialisasi penertiban kemasyarakatan
6 Kecamatan
600 Orang
600 Orang
Lancarnya pelaksanaan Pemilu
Kegiatan
Sosialisasi diskusi politik
Pemilih pemula
100 orang
100 orang
Fasilitasi Pemilu
Dukungan Pemilu Legislatif
21 Orang
21 Orang
37 Orang
37 Orang
32 Orang
32 Orang
Tim terpadu Terwujudnya penyampaian Laporan kegiatanPemilu
- Monitoring - Pemantauan - Pelaporan - Evaluasi perkembangan politik
21
No
Program
Sasaran Program Lancarnya Pemilu Legislatif
Kegiatan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif
Peningkatan stabilitas dan harmonisasi kegiatan social dan politik
Capaian Indikator Kinerja Uraian Target Realisasi 100 100 Orang Orang
Bantuan keuangan Parpol
12 Orang
12 Orang
22
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Bertitik tolak analisis kondisi internal dan eksternal, penentuan isu-isu strategis Bangsa Kesatuan dan Politik didasarkan pertimbangan ada dua hal yaitu pertama apakah isu itu membawa dampak terhadap visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, kedua apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram mempunyai kemajuan untuk mengatasi isu tersebut kemudian mengembangkan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka isu tersebut adalah kewenangan. Berdasarkan Peraturan walikota Mataram Nomor 36 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram diberikan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik : 1.
Fungsi Badan menyusun, merencanakan, mengawasi, menjadikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dan menyelenggarakan unsur Pemerintah Daerah Kota Mataram di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.
Penyelenggara koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksana tugas Badan dengan Instansi terkait.
3.
Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instruksi pemerintah lembaga organisasi swadaya masyarakat dan atau swasta.
4. 3.2.
Rumusan data baik data Ormas, Orpol, LSM serta data konflik.
Telaahan Visi Misi Walikota Mataram Sejalan dengan visi dan misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan jasa, pembangunan 23
tuntutan era globalisasi mempertimbangkan geografis dan geostrategis dan tantangan Kota Mataram lima tahun kedepannya tertera terhadap permasalahan yakni berkembangnya pengaruh obat-obatan, miras dan adanya aliran yang berdampak sosial kemasyarakatan disamping itu perlu mempertimbangkan masalah transportasi, banjir, penyakit masyarakat, ketenaga kerjaan
serta
informasi investasi dan berbagai infrastruktur dan rendahnya daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Dalam menyikapi, mengantisipasi hal tersebut dan hak-hak masyarakat hal ini merupakan agenda stratrgi kedepannya. Terhadap hal tersebut maka rumusan visi pembanguna Kota Mataram adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya ” sehingga penjelasan makna kata kunci yang terkadung dalam visi yaitu : a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal di wilayah Kota Mataram dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota. b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk didalamnya seni dan sosial budaya sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasab budaya dan nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat mataram. c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan mengedapankan muamalah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan religiusitas yang saling bertemu dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatkan jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat
yang
bermoral,
bermartabatdan
berkesadaran
hukum
berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam masyarakat madani. 24
Untuk mencapai visi Kota Mataram “ Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya ” terdapat lima kunci yang ditemukan dari visi tersebut meliputi : a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang harmonis ditujukan dengan stabilitas yang kondusif, saling berteman dalam sesama lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembanguna yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat beroientasi pada SPM (standar pelayanan minimal) dan SPP (standar pelayanan publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good govermance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. 3.3.
Peraturan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan yang disinergikan dengan analisa internal dan eksternal yang ditetapkan dalam suatu perencanaan strategis ada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk mencapai visi misi ada empat strategi sebagai berikut : 1.
Strategi kekuatan peluang a)
Meningkatkan koordinasi dalam mengantisipasi, menyikapi dan penanganan.
b)
Meningkatkan pertemuan forum-forum yang ada FKUB, FKDM, Pemantauan orang asing dan Kominda.
c)
Meningkatk sosialisasi pencegahan merambahnya pengaruh obatobatan dan miras. 25
2.
3.
4.
3.4.
Strategi kelemahan peluang a)
Pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan.
b)
Pembinaan sosialisasi kegiatan kemasyarakatan.
c)
Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar disiplin PNS.
Strategi kekuatan tantangan a)
Melakukan sosialisasi oenguatan FKUB, FKDM.
b)
Melakukan pertemuan Kominda, FPK, PPWK.
c)
Melakukan sosialisasi pencegahan penyimpangan moral.
d)
Meningkatkan wawasan diklat, pendidikan, wawasan kebangsaan.
Strategi kelemahan tantangan a)
Meningkatkan fungsi koordinasi bersama instansi terkait.
b)
Meningkatkan penguatan masing-masing forum.
c)
Menjalin kerjasama yang intens dalam penanganannya.
Program Strategis Program strategis dalam Renstra merupakan tindak lanjut dari isu-isu strategi yang telah dirumuskan menjadi program strategi :
Kesekretariatan Program ini berikan peluang yang memungkinkan peningkatan kualitas SDM badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan cakupan lima tahun kedepan yaitu : 1)
Peningkatkan pengembangan SDM karyawan melalui pendidikan, kursus-kursus, diklat, pelatihan.
2)
Melakukan pembinaan terhadap karyawan yang kurang disiplin dan tidak memiliki kinerja.
Program Pengembangan Organisasi Program ini diturunkan dari strategi kelemahan peluang. 1)
Menyusun program kegiatan strategi dalam fungsi koordinasi sinergisitas kegiatan Badan.
2)
Melakukan penguatan-penguatan terhadap forum yang ada. 26
Bidang wasbang 1)
Meningkatkan diklat wawasan kebangsaan melalui empat pilar Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
2)
Meningkatkan kinerja forum-forum yang ada agar memiliki kinerja sebagai fungsi koordinasi.
27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.
Visi dan Misi Berdasarkan analisa terhadap tantangan dan peluang dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan mengkaji dan memperkirakan kondisi saat ini serta kondisi yang akan datang, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dalam kurun waktu 2010-2015 adalah : “ MEWUJUDKAN HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT DI KOTA MATARAM ” Dari visi tersebut pada pencapaian diharapkan sebagai penjabaran, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam fungsi koordinasi/kerjasama baik bersama instansi terkait , lembaga non pemerintah, unsur maupun elemen dapat lebih meningkatkan bersinerginya kegiatan kemasyarakatan /kegiatan berdasarkan empat pilar yaitu Pancasila, NKRI, UUD dan Bhineka Tunggal Ika. 2. Lebih mendorong Forum-forum yang sudah terbentuk dalam berkoordinasi secara prefektif dalam memperlakukan, mengharuskan pada penanganan guna menjalin kerukunan, kebersamaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 3. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam beraktifitas serta bermotivasi, berkualitas guna tercapainya kinerja dalam tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi yang diemban. Sebagai wujud penjabaran dari visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, maka ada enam misi sebagai berikut :
28
Misi
: 1.
Mewujudkan
harmonisasi
dalam
kehidupan
jawab
untuk
berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat. 2. Memiliki
rasa
tanggung
mengantisipasi,
melaksanakan tindakan prefentif terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. 3. Bersama-sama membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) untuk menjadi bangsa yang berakhlak, maju dan religius. 4. Demokratisasi,
konstitusional,
konsisten
melaksanakan
penegakan hukum dan hak asasi manusia. 5. Mampu berperan dalam pergaulan antar bangsa, suku bangsa dalam setiap aspeknya sesuai dengan harkat dan martabat bangsa, suku bangsa dan memiliki jati diri. 6. Memiliki kemandirian dalam memperjuangkan tujuan dan citacita dalam jaringan kerja sama yang sinergi. 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam mewujudkan tercapainya visi yaitu melalui enam misi yang ditetapkan dan dijabarkan pada setiap uraiannya adalah sebagai berikut : 2. Misi Pertama
: Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, misi ini bertujuan guna terciptanya kehidupan saling menerima dalam kerukunan dan kebersamaan, adapun sasaran yang ditetapkan guna terwujudnya misi tersebut sebagai berikut : a. Ditetapkan empat pilar sebagai alat pemersatu bangsa yaitu, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. b. Terwujudnya kehidupan masyarakat saling memiliki asah, asih dan asuh.
29
3. Misi Kedua
: Memiliki rasa tanggung jawab untuk mengantisipasi, melaksanakan tindakan prefentif terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, misi
ini
bertujuan melibatkan berbagai unsur, elemen, TNI, Polri, Pemerintah dan peran serta masyarakat, adapun sasaran yang ditetapkan guna terwujud misi tersebut adalah : a. Tertanganinya isu global yaitu narkoba, aliran-aliran sesat, NII, terorisme, secara kebersamaan. b. Terwujudnya
pelaksanaan
Antisipasi
Dini
Masyarakat. 4. Misi Ketiga
: Bersama-sama membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) untuk menjadi bangsa yang berakhlak, maju dan religius, misi ini bertujuan meningkatkan SDM, adapun sasaran yang ditetapkan guna mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya peningkatan SDM, berbagai unsur, elemen, Tokoh Masyarakat, Toko Agama, Aparat Pemerintah. b. Tersedianya tenaga yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
5. Misi Keempat : Demokrasi, Konstitusional, Konsisten melaksanakan
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, misi ini bertujuan untuk menegakan hukum berdasarkan sumbersumber hukum yang konstitusional, adapun sasaran ditetapkan guna mencapai hal tersebut adalah : a. Terlaksananya kebebasan menyampaikan pendapat dalam penegakan Hak Asasi manusia. b. Tersedianya Dasar/Pedoman sebagai sumber hukum Konstitusional dalam berdemokrasi
30
6. Misi Kelima
: Mampu berperan dalam pergaulan antar bangsa, suku bangsa dalam setiap aspeknya sesuai dengan harkat dan martabat bangsa, suku bangsa dan memiliki jati diri, misi ini bertujuan untuk menjalin kerukunan melalui forumforum yang ada, guna terwujud wilayah yang kondusif adalah sebagai berikut : a. Tersedianya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
FKDM,
Kominda
dalam
mendukung
tupoksi Badan. b. Terwujudnya kerukunan yang menjalin persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebersamaan. 7. Misi Keenam
: Memiliki kemandirian dalam memperjuangkan tujuan dan cita-cita dalam jaringan kerjasama yang sinergi, misi ini bertujuan meningkatkan keamanan dan pengamanan guna terwujudnya wilayah yang kondusif, aman dan berbudaya adapun sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya fungsi koordinasi, sinkronisasi unsure Intelijen Daerah (Kominda) dan unsur Pimpinan Daerah guna menciptakan wilayah yang kondusif, aman, dan berbudaya. b. Terwujudnya peningkatan kinerja unsure Intelijen (Kominda) dan kegiatan unsur Pimpinan Daerah.
4.3.
Strategi Kebijakan dan Program Salah satu proses konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan
dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi,
situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. 31
Faktor Internal
Faktor Eksternal Opportunity Peluang 1. Kewenangan 2. Globalisasi
Threats (Tantangan)
Kekuatan
Kelemahan
1. Dasar kekuatan hukum 1. Kerterbatasan kewenangan badan Pelaksanaan kegiatan 2. Kurangnya sanksi 2. Potensi keuangan penegakan hukum 3. Partisipasi dan semangat kebersamaan 3. SDM masih kurang pegawai 4. Sarana dan prasarana 5. Tersedianya forumforum koordinasi Strategis S-Q
Strategis W-Q
1. Meningkatkan sosialisasi pertemuan pencegahan antisipasi dan penanganan 2. Meningkatkan fungsi koordinasi menyikapi antisipasi dan penanganan 3. Meningkatkan SDM aparat 4. Meningkatkan pembinaan di bidang pencegahan Strategis S-T
1. Pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan 2. Pemberian sanksi kepada karyawan 3. Sosialisasi pencegahan kegiatan kemasyarakatan 4. Penyediaan sarana dan prasarana
Strategis W-T
1. Mendorong pembinaan 1. Meningkatkan kegiatan fungsi koordinasi kemasyarakatan melalui pertemuan, FKDM, FKUB, dan antisipasi, Forum lainnya penanganan. 2. Memiliki data Ormas, 2. Meningkatkan LSM, LNL. kerjasama forum 3. Melakukan pelatihan yang ada dalam Kamtibmas antisipasi maupun 4. Meningkatkan SDM penanganan aparatur dan forum- 3. Meningkatkan forum lainnya tersedianya data-dta Ormas, LSM, oranga asing 32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Bakesbangpol Kota Mataram dalam mendukung visi, misi Kota Mataram sebagai pelaksana kewenangan dibidang Kesatuan dan Politik melalui program wajibnya dibidang Politik Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka rencana program kegiatan yang menjadi unggulan atau prioritas utama untuk lima tahun kedepannya sesuai dengan fungsi dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dengan memperhatikan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015 sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode Tahun 2011-2015 terkait, dengan maksud tersebut maka rencana yang menjadi prioritas kedepannya adalah sebagai berikut : 5.1
Program dan Kegiatan 1. Program Perencanaan, Penataan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan a. Perencanaan, evaluasi program kegiatan dan pelaporan. b. Penataan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian urusan rumah tangga dan kelengkapan kantor. c. Pengelolaan administrasi keuangan. 2. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Bantuan stimulan pembangunan pos ronda. b. Penyuluhan/sosialisasi menekan beredarnya miras/narkoba pemicu terjadinya konflik. 3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 33
-
Sosialisasi/turba dengan berbagai unsur masyarakat
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa . -
FKDM
-
Satgas Kewaspadaan Dini Masyarakat
-
Meningkatkan Antisipasi Dini Masyarakat
c. Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa -
Forum Pembauran Bangsa
-
Pembauran Bangsa
-
Kerjasama LNL dan Ormas
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Kirab Pataka -
Pelatihan Bela Negara
-
Pendataan orang asing
4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan -
Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis. a. Kominda b. Muspida
5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan . a. Pemantauan situasi Kamtibmas b. Koordinasi penertiban dan keamanan 6. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a. Penyuluhan nilai-nilai pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. b. Kenakalan remaja, sosial politik, ketenaga kerjaan. 7. Pendidikan Politik Masyarakat a. Peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial politik. b. Sosialisasi/pertemuan pencegahan pemicu terjadinya konflik. 8. Pencegahan Dini dan PenanggulanganKorban Bencana Alam a. Pemberdayaan Satgas Kewaspadaan Dini Masyarakat b. Sosialisasi/pertemuan akibat bencana sosial.
34
5.2
Kelompok Sasaran No. 1.
Program
Kegiatan
Sasaran
Peningkatan - Penyusunan pengembangan sistem keuangan pelaporan capaian Pelaporan keuangan semesteran - Penyusunan Lakip
- Tersedianya laporan triwulan dan tahunan
2.
Peningkatan keamanan -Pengambangan dan kenyamanan pos jaga/ronda lingkungan
- Terjaganya keamanan, kenyamanan lingkungan
3.
Pengembangan wawasan kebangsaan
- Tersedianya Lakip
-Peningkatan -Terjalinnya kerukunan toleransi dan dalam kebersamaan kerukunan umat diantara umat beragama beragama dengan berbagai unsur, elemen, agama dan lainnya -Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
-Terjalinnya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
-Peningkatan -Terwujudnya ideologi dan pelaksanaan percepatan ketahanan informasi antisipasi dini bangsa. masyarakat dalam penanganan bencana sosial dan alam. -Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB.
-Terwujudnya pelaksanaan koordinasi PAM, haji, natal, tahun baru dan penerimaan dan penyerahan Pataka NTB. 35
4.
Kemitraan pengembangan wawasan Kebangsaan
5.
Pemberdayaan -Pemantauan -Meningkatnya data-data masyara- kat untuk situasi kamtibmas informasi dan wilayah menjaga ketertiban dan yang kondusif keamanan
6.
Peningkatan - Sosialisasi -Berkurangnya pemicu pemberanta san menekan terjadinya konflik penyakit masyarakat beredarnya miras, narkoba pemicu terjadinya konflik
7.
-Terwujudnya koordinasi -Peningkatan politik stabilitas dan kegiatan muspida harmonisasi kehidupan sosial politik
Pendidikan masyarakat
-Peningkatan kewas- padaan pengakajian masalah strategis
- pertemuan koordinasi penanganan konflik 8.
Pencegahan dini dan penanggulangan bencana korban bencana alam
-Pemberdayaan satlak PB
-Terciptanya wilayah yang kondusif, tertib dan damai
-Terciptanya yang kondusif
wilayah
-Terciptanya wilayah yang kondusif, aman, tertib dan damai
36
Alokasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya sebagai berikut : Tahun
Pagu Dana
Realisasi
Prosentasae
2011
2.987.613.843
2.700.076.807
90,38
2012
3.313.991.071
3.092.138.157
93,31
2013
5.392.587.240
5.160.843.770
95,70
2014
7.385.651.503
7.084.692.553
95,93
2015
8.280.662.760
7.628.312.707
92,12
37
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Keberhasilan lembaga di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak bisa terukur secara kwalitatif akan nilai kinerja ang diperoileh secara pisik sesuai dengan kewenangan dari tujuan dan sasaran yang ingin dilampirkan pada RPJMN dan Renstra yaitu Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disusun dalam tabel berikut : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi
Kondisi
Kinerja No
Indikator
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun
pada aw al
pada akhir
Periode
Periode
RPJMD Tahun 2010 1
1
2 - Tersusuny a lap. Rutin, Triw ulan,
3
RPJMD Tahun 2011 4
Tahun 2012 5
Tahun 2013 6
Tahun 2014 7
Tahun 2015 8
9
5,600,100
7,000,000
8,050,000
8,452,500
8,875,125
9,318,881
100%
850,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
100%
15,450,000
15,450,000
17,767,500
18,655,875
19,588,669
20,568,102
100%
34,072,000
34,072,000
35,775,600
37,564,380
39,442,599
41,414,729
100%
52,730,000
52,730,000
60,639,500
63,671,475
66,855,049
70,197,801
100%
18,180,000
16,985,000
25,000,000
27,000,000
30,000,000
32,000,000
100%
19,291,500
20,000,000
25,000,000
30,000,000
32,000,000
34,000,000
100%
dan tahunan - Tersusunny a laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2
- Terfasilitasiny a pelaksanaan pembangunan pos ronda di lingkungan raw an konflik
3
- Terfasilitasiny a pertemuan dew an penasehat dan Forum FKUB -Terw ujud pertemuan koordinasi berbagai etnis Kota Mataram - Terfasilitasi Dew an dan Forum FKDM Kota Mataram - Terlaksanany a koordinasi peny erahan Pataka NTB
38
1
2
5
- Terlaksanany a pemantauan w ilay ah
3
4
5
6
7
8
9
79,200,000
79,200,000
91,080,000
95,634,000
100,415,700
105,436,485
100%
32,298,000
32,298,000
37,142,700
38,999,835
40,949,827
42,997,318
100%
90,450,000
254,974,000
267,722,700
281,108,835
295,164,277
309,922,491
100%
18,180,000
16,985,000
25,000,000
27,000,000
30,000,000
32,000,000
100%
19,291,500
20,000,000
25,000,000
30,000,000
32,000,000
34,000,000
100%
y ang aman dan terkendali
6
- Berkurangny a pemicu terjadiny a konflik
7
- Terw ujudny a koordinasi kegiatan Muspida
8 - Adany a Dew an dan Forum FKDM Kota Mataram - Adany a Tim pengamanan Haji,
Demikian Penyusunan Rencana Strategi ini sebagai bahan masukan/evaluasi dan tindak lanjut dan pengambilan kebijakan atau langkah kedepannya. A.
Lampiran-Lampiran -
Matrik Program Kegiatan Indikasi Tahunan
-
Matrik Indikasi Program
-
Rencana Strategis (RS) Bakesbangpol Kota Mataram Mataram,
Maret 2015
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,
RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 197112301997031003
39
