KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rencana Strategis Bidang Pemerintahan Desa Disampaikan oleh: Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas Disampaikan dalam: Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah tahun 2015 Hotel RedTop, Jakarta Rabu, 29 Juli 2015
OUTLINE KONDISI UMUM DESA-DESA DI INDONESIA SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2015 – 2019 TANTANGAN PEMERINTAH DESA
2
KONDISI UMUM DESA-DESA DI INDONESIA
3
KEMISKINAN DESA-KOTA Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 35.00
30.00
30.00
25.00
Juta Jiwa
25.00
Angka Kemiskinan Desa 2013-2014 (%)
20.00
20.00 15.00
%
15.00 10.00
10.00
5.00
5.00
Kota (Juta Jiwa) 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 Rp. 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -
Desa (Juta Jiwa)
% Kota
Sep-14
Sep-13
Sep-12
2010
Sep-11
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1995
1993
1990
-
% Desa
Rata – rata Pengeluaran Per Kapita Gap: Rp 397.624
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun Rata - Rata Pengeluaran Penduduk Kota (Rp per Kap) Rata - Rata Pengeluaran Penduduk Desa (Rp per Kap)
Papua Papua Barat Maluku Gorontalo Nusa Tenggara Timur Aceh DI Yogyakarta Bengkulu Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Jawa Timur Jawa Tengah Lampung Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Indonesia Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Utara Jawa Barat Kalimantan Timur Kepulauan Riau Kalimantan Barat Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Maluku Utara Bangka Belitung Jambi Banten Kalimantan Tengah Bali Kalimantan Selatan
2014: 14,17% 2013: 14,42%
0
10
2014 2013 20
30
40
50
Sumber : Susenas (diolah) 4 4 Slide - 4
URBANISASI DESA - KOTA Perkotaan
70.00
Perdesaan
% terhadap jumlah penduduk nasional (%) Persentase
60.00 50.00
40.00 30.00 20.00
10.00 0.00
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.
1. Masih terbatasnya konektivitas antara desa-kota dan persebaran pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial dengan desa-desa di sekitarnya; 2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat hubungan ekonomi antara kota dan desa; 3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi 5
PETA SEBARAN KONDISI DESA BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2014 WILAYAH KALIMANTAN: Desa Tertinggal: 37,80% Desa Berkembang: 61,05% Desa Mandiri: 1,15%
WILAYAH SULAWESI: Desa Tertinggal: 23,89% Desa Berkembang: 75,34% Desa Mandiri: 0,77%
WILAYAH PAPUA: Desa Tertinggal: 91.00% Desa Berkembang: 8.91% Desa Mandiri: 0.09%
WILAYAH SUMATERA: Desa Tertinggal: 26,11% Desa Berkembang: 71,92% Desa Mandiri: 1,97%
WILAYAH JAWA-BALI: Desa Tertinggal: 2,56% Desa Berkembang: 87,74% Desa Mandiri: 9,70% Perdesaan Mandiri Perdesaan Berkembang Perdesaan Tertinggal Batas Provinsi
Sumber: Potensi Desa Tahun 2014 (diolah) & Permendagri 39/2014 (jumlah desa)
WILAYAH NUSA TENGGARA: Desa Tertinggal: 40,10% Desa Berkembang: 58,78% Desa Mandiri: 1,12%
WILAYAH MALUKU: Desa Tertinggal: 60,60% Desa Berkembang: 38,60% Desa Mandiri: 0.80%
Total: •Tertinggal: 20.175 (27,23%) •Berkembang: 51.014(68,85%) •Mandiri: 2.904 (3,92%)
66
DASAR PENENTUAN DIMENSI IPD YANG TERDAPAT DALAM UU DESA (1/2) TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Pasal 78 UU Desa) Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia
Pemenuhan Kebutuhan Dasar PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pembangunan Sarana Desa
Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa
Melalui
PEMBANGUNAN DESA
DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS
Tahap • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan
Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial
Pembangunan Prasarana Desa
Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN
7
DASAR PENENTUAN DIMENSI IPD YANG TERDAPAT DALAM UU DESA
• Pasal 7 efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
• Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan pelayanan dasar: – Kebutuhan primer: sandang, papan, pangan – Pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar
DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN DESA 5 Dimensi, 11 Variabel, 42 Indikator Indeks Pembangunan Desa
Pelayanan Dasar
Penyelenggaraan Pemerintahan
5 Dimensi Indeks Pembangunan Desa
Pelayanan Publik Sumber: UU 6/2014 tentang Desa
Kondisi Infrastruktur
Aksesibilitas/ Transportasi
DIMENSI DAN VARIABEL DALAM INDEKS PEMBANGUNAN DESA Dimensi Pelayanan Dasar
Variabel Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan
Kondisi Infrastruktur
Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur Energi Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Aksesibilitas/Transportasi
Sarana Transportasi Aksesibilitas Transportasi
Pelayanan Publik
Kesehatan Masyarakat Olahraga
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kemandirian Kualitas Sumber Daya Manusia
Diagram Sebaran Kondisi Desa dalam Dimensi Pemerintahan berdasarkan IPD Per Pulau Indeks Pemerintahan JAWA & BALI
73.49
SULAWESI
65.08
NUSA TENGGARA
PAPUA
64.11
MALUKU KALIMANTAN
SUMATERA
58.95
NASIONAL NASIONAL
KALIMANTAN
58.54
NUSA TENGGARA
SUMATERA
SULAWESI
55.11
JAWA & BALI MALUKU
51.60
PAPUA
41.44 0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIMENSI
VARIABEL
INDIKATOR
Kondisi Pembentuk Indikator
Kelengkapan Pemerintahan Desa
Keberadaan BPD, batas wilayah desa dalam bentuk peta yang ditetapkan daerah, kantor desa di dalam wilayah desa
Otonomi Desa Kemandirian
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kualitas Sumber Data Manusia
Keberadaan PAD dan tingkat besaran PAD
Aset/Kekayaan Desa
Kepemilikan aset Desa (PAD, tanah kas Desa/ulayat, bangunan desa, pasar desa, maupun aset lainnya)
Kualitas SDM Kepala Desa
Tingkat pendidikan terakhir kepala desa
Kualitas SDM Sekretaris Desa
Tingkat pendidikan terakhir sekretaris desa
12
SASARAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
13
Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Desa dan Kawasan Perdesaan mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa
meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
Prioritas sasaran desa yang mendukung pencapaian target pembangunan desa Kawasan Transmigrasi Berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 SP menjadi pusat SKP yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional Berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
Kawasan Perbatasan Daerah Tertinggal mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 kabupaten
berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar di 187 Kecamatan Lokpri pada 41 Kab/Kota di kawasan perbatasan negara
Desa-desa di luar daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi
14
Sebaran dan Potensi Intervensi
Evaluasi Pembangunan Desa 25000 21,514 20000 17,537 14,922
15000
11,967
Fokus peningkatan desa mandiri
10000
4,630
5000
2,754 622
147
0 Tertinggal Mula Madya Lanjut
Berkembang
Fokus pengurangan desa tertinggal
Mandiri
0
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2015 – 2019
16
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
1
Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
2
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografisnya
3
Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
4 5
6 7
Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota Pengawalan Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan
17
STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA SECARA BERKELANJUTAN
• meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; • reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan (QW) • meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; • mengembangkan kerjasama antar desa; • melaksanakan penataan desa; • mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat (QW)
18
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
1
promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan
2
upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik
3
pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategi
19
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.
20
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1
Penyiapan Kawasan Transmigrasi
2
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3
Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Masyarakat Desa
21
TANTANGAN PEMERINTAH DESA
22
Tantangan Pemerintahan Desa: Penyelesaian Program Quickwins Pokja DESA
Quickwins/Program Lanjutan 1
Terlaksananya konsolidasi satuan kerja Kementerian untuk memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif
2
Terlaksananya rekrutmen dan pelatihan calon pendamping Desa/Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan Terlaksananya dukungan penyusunan PP Sistem Keuanagn Desa Pilot project Pengembangan Pusat Informasi Desa/Balai Rakyat dengan melibatkan relawan di Lampung, Kalbar, NTT, Jateng Sulsel. Terlaksananya program pendampingan Desa pada 50 Kab/kota dengan 10 pilot project kab/kota Terlaksananya penyelarasan dan penguatan koordinasi program kemiskinan Terlaksananya Pendampingan Desa pada seluruh Kabupaten/kota (Program Lanjutan)
3 4 5 PENANGGU- 6 LANGAN 7 KEMISKINAN 8 REFORMASI BIROKRASI
9 Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/kelurahan di 1.000 Desa/Kelurahan 10 Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng 11 Penerapan Model Perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusun RAPBDesa secara patisipatif (Program Lanjutan)
REVOLUSI 12 Terlaksananya Pilot Project Intervensi sosial pembangunan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa MENTAL pariwisata di 5 Daerah LINGKUNGAN 14 Terlaksananya Peluncuran program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada HIDUP desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan
23
Tantangan Pemerintahan Desa: Sinergi Pusat – Daerah – Desa
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat & Daerah
Pemerintah Desa
K/L wajib Dalam menyusun K/L beserta Rancangan RPJM melaksanakan fokusRencana pemerintah daerah Desa fokus dan kegiatan Pembangunan wajib menjaga memperhatikan arah serta Jangka Menengah konsistensi antara kebijakan mempertimbangkan Daerah (RPJMD) Buku III RPJMN perencanaan dokumen yang merupakan 2010-2014, Rencana pembangunan perencanaan penjabaran visi, misi, Strategis (Renstra) kabupaten/kota dan pembangunan dan program Kepala Kementerian/Lemba menjadi salah satu nasional Daerah wajib ga 2010-2014, dan sumber masukan mempertimbangkan Rencana dalam perencanaan dokumen Pembangunan pembangunan perencanaan Jangka Kabupaten/Kota pembangunan Menengah Daerah nasional (RPJMD). 24
Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Daerah
Desa
• Merupakan penjabaran Visi misi dan program Presiden • Penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional
• Merupakan penjabaran Visi • Penyusunannya misi dan program Kepala mempertimbangkan kondisi Daerah objektif Desa dan prioritas • Penyusunannya berpedoman pembangunan Kab/Kota pada RPJP Daerah dan • Disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional mengikutsertakan masyarakat Desa
Muatan: • strategi pembangunan Nasional • kebijakan umum • Program K/L dan lintas • K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan • kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal • rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
Muatan: • Arah Kebijakan keuangan Daerah • Strategi pembangunan Daerah • Kebijakan umum • program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan • rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Muatan: • Visi misi Kepala Desa • Arah kebijakan pembangunan Desa • Rencana kegiatan yang meliputi bidang: − Penyelenggaraan pemerintahan Desa − Pelaksanaan pembangunan − Pembinaan kemasyarakatan − Pemberdayaan masyarakat
Tantangan Pemerintahan Desa: Penyelarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Renstra K/L pedoman
RPJP Nasional pedoman diacu
bahan
RPJM Nasional
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
RAPBN
APBN
diserasikan melalui Musrenbang
diperhatikan
RPJM Daerah
Rincian APBN
bahan
RKP
dijabarkan
pedoman
RKA K/L
dijabarkan bahan
RKP Daerah
diacu
Renstra SKPD pedoman
pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
bahan
Renja SKPD
pedoman
diacu
sumber masukan
RPJM Desa
dijabarkan
UU 6/2014
RKP Desa
pedoman RAPBDes
APBDes
Pemerintah Desa
UU 17/2003
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Renja K/L pedoman
Pemerintah Pusat
UU 25/2004
26
Tantangan Pemerintahan Desa: Penyelarasan Waktu Perencanaan dan Penganggaran Desa
Penyaluran Dana Desa menurut PP No.60 Tahun 2014, PP No.22/2015, dan PMK N0.93/2015 Batas penyampaian perda APBD tahun berjalan dan perbup/perwali tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa
J U N
J U L
A G T
S E P
O K T
N O V
D E S
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD Musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa (Ps.114)
Penyaluran DD Tahap I (40%) paling lambat di minggu kedua ke RKUD. Paling lambat 14 hari kerja disampaikan dari RKUD ke RKD
Menjadi dasar penetapan Penetapan RKP Desa melalui Perdes (Ps. 118)
Penyusunan RKP Desa oleh Pemerintah Desa (Ps. 118) berdasarkan informasi dari Pemda Kab/Kota terkait pagu indikatif Desa, RKP, RKPD prov, RKPD kab/kota
J A N
F E B
M A R
A P R
Penyaluran DD Tahap III (20%) paling lambat di minggu kedua. Paling lambat 14 hari kerja disampaikan dari RKUD ke RKD
Penyaluran DD Tahap II (40%) paling lambat di minggu kedua. Paling lambat 14 hari kerja disampaikan dari RKUD ke RKD
M E I
J U N
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota semester I
J U L
A G T
S E P
O K T
N O V
D E S
J A N
F E B
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota semester II Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD dam Bupati/Walikota (melalui Camat)
Proses Perencanaan dan Penganggaran Perdesaan menurut PP No.47/2015 dan PP No.43/2014
M A R
Tantangan Pelaksanaan UU Desa • Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa • Kelengkapan Sarana Prasarana Pemerintah Desa • Pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan BPD, khususnya dalam: – Perencanaan pembangunan Desa, mulai dari pelaksanaan musrenbangdes, penyusunan RKPDesa, RPJMDesa, dan APBDesa – pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa – penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
28
TERIMA KASIH
29
