PRESENTASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PERMENDAGRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Permendagri No. Permendagri No. Permendagri No. Permendagri No. Permendagri No. Permendagri No. Permendagri No.
111 Tahun 2014 112 Tahun 2014 113 Tahun 2014 114 Tahun 2014 81 Tahun 2015 82 Tahun 2015 83 Tahun 2015
8. Permendagri No. 84 Tahun 2015 9. Permendagri No. 1 Tahun 2016
TENTANG Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pemilihan Kepala Desa Pengelolaan Keuangan Desa Pedoman Pembangunan Desa Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Struktur Organisasi Pemerinta Desa Aset Desa
Program/Kegiatan Dana APBD dan APBN No Uraian Kegiatan Tahun 2016 Sasaran Tempat & Waktu Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa :
1
Sosialisasi Peraturan Gubernur 100 Kades, 60 Camat, tentang Bantuan Keuangan SKPD Kab Terkait Pemerintahan Desa
2
Rapat Kerja Pemerintahan Desa bagi BPMPD Kab dan dan Kelurahan bag pemerintahan kota yang menangani urusan pemerintahan Desa & Kelurahan
Samarinda, 16 Feb 2016
Berau 28-31 Maret 2016
No
Uraian Kegiatan
Sasaran
Tempat & Waktu Pelaksanaan
bagi BPMPD Kab dan bag pemerintahan kota yang menangani udata Desa & Kelurahan
Samarinda 14 April 2016
3
Rapat Klarifikasi Data Desa dan Kelurahan Kelurahan
4
Rapat Pengelolaan Keuangan bagi BPMPD Kab dan Desa (2x) Kelurahan SKPD yang menangani urusan keuangan desa
5
Monev Pengelolaan Keuangan 7 Kabupaten Desa
Samarinda, 10 Maret 2016 dan 20 Oktober 2016
Maret-Des 2016
No
Uraian Kegiatan
Sasaran
Tempat & Waktu Pelaksanaan
Kab/Kota/Luar Daerah
Jan-Des 2016
6
Pembinaan Penyusunan RPJMDes
7
Penguatan Kelurahan
8
Pembinaan, Koordinasi, Dalam dan Luar Konsultasi, Rapat/Pertemuan , Daerah dll
Manajemen bagi BPMPD Kab dan SKPD yang menangani urusan keuangan desa
Samarinda, 10 Maret 2016 dan 20 Oktober 2016
No
9
Uraian Kegiatan
Penguatan Pengelola Keuangan Desa***
Sasaran
bagi 80 orang Aparatur Desa
10 Bina Penyusunan RPJMDesa
40 Kepala Desa/ Sekdes
11
40 Pengurus BPD
Penguatan Kapasitas BPD
Tempat & Waktu Pelaksanaan Samarinda/November 2016
April
Oktober
No
Uraian Kegiatan
12 Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa
13 Penguatan Kerurahan 14
Sasaran
40 Sekretaris Desa
Manajemen 40 Lurah/Seklur
Pelatihan Kapasitas Aparatur Aparatur Desa (3344 Desa orang)
Tempat & Waktu Pelaksanaan Oktober
April
Mei s.d Oktober
No
Uraian Kegiatan
Sasaran
Tempat & Waktu Pelaksanaan
15 Pembina Teknis Pendamping Desa
Aparatur Kecamatan, Kasi Pemerintahan
Jakarta
16 Training of Trainer
MPD Kabupaten masing-masing 5 orang
Jakarta
Dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan :
1.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (ditetapkan tgl 24 Nopember dan diundangkan tgl. 22 Desember 2015)
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. (ditetapkan tgl. 28 Desember dan diundangkan tgl. 29 Desember 2015)
Hal –hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten : 1. Segera menetapkan Peraturan Bupati, tentang : a. Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Pasal 6 ayat (3) Permendes, PDT&T no. 21/2015) b. Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa/Kampung. (Pasal 10 ayat (1) Permenkeu No. 247/ PMK.07/2015) c. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa bagi Desa Terpencil yang belum terjangkau layanan Perbankan (Pasal 22 ayat (2) Permenkeu No. 247/ PMK.07/2015)
LANJU TAN
2. Menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa (Pasal 11 ayat (3) Permendes, PDT&T no. 21/2015)
3. Membentuk Satuan Kerja Khusus (Satker Khusus) Dana Desa sebagai pendampingan, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pasal 13 Permendes, PDT&T no. 21/2015) 4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas SiLpa Dana Desa (Pasal 37 Permenkeu No. 247/PMK.07/2015). 5. Melaporkan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa paling lambat Minggu IV bulan Maret ke Menteri Keuangan c.g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Meteri Dalam Negeri, Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (Pasal 23 ayat (1) Permenkeu No. 247/PMK.07/2015).
•
SOSIALISASI PERMENDAGRI 81/2015 TTG EPeDesKel. STRATEGI BULAN JANUARI 2016: - SOSIALISASI KPD PROVINSI TGL 14 JANUARI 2016; - SOSIALISASI KPD PROVINSI, KAB/KOTA TGL 27-29 JANUARI 2016.
•
SE ESENSI ALOKASI ANGGARAN.
•
PENYUSUNAN TIM EPeDesKel TINGKAT REGIONAL.
•
BINTEK PER REGIONAL.
•
EVALUASI UNTUK: - MENGETAHUI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA CPT BERKEMBANG, BERKEMBANG, DAN KURANG BERKEMBANG); - LOMBA DESA HARUS MEMILIKI RPJMDes DAN PROFIL 2 TAHUN TERAKHIR; - PINDesKel; - LABSITE
TAHAPAN WAKTU EVALUASI Tahapan Waktu Evaluasi 1. Januari-Minggu ketiga Februari = Evaluasi Diri oleh Desa dan Kelurahan. 2. Minggu Keempat Februari sampai dengan Maret = Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan oleh kecamatan. 3. Paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April = Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan kepada Kabupaten/Kota. 4. Selanjutnya Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi kemudian melaporankan hasil penilaian dan pemeringkatan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei . 5. Selanjutnya Provinsi melaksanakan evaluasi kemudian melaporankan hasil penilaian dan pemeringkatan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Juni. 6. Selanjutnya Pusat melaksanakan evaluasi kemudian melaporankan hasil penilaian dan pemeringkatan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Juli.
TAHAPAN WAKTU LOMBA DESA DAN KELURAHAN
1. Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur. 2. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Mei dan Bupati/Walikota melaporkan hasilnya ke Gubenur dengan tembusan Menteri. 3. Tingkat Provinsi dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Juni dan Gubernur melaporkan hasilnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 4. Tingkat Regional dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat Bulan Juli. 5. Hasil perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Regional dilaporkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintaha Desa kepada Menteri untuk ditetapkan Juara lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional.
1. Juara lomba Desa dan Kelurahan pada Tingkat Provinsi akan diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan dapat diberikan penghargaan. 2. Juara lomba Desa dan Kelurahan pada Tingkat Regional sebagaimana akan diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan diberikan penghargaan. 3. Juara lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional akan dijadikan lokasi Labsite sebagai percontohan di masing-masing regional.
TERIMA KASIH
