RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2011 – 2015
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN SOLOK 2014
1
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah serta bimbingan–Nya maka Rencana dan Strategi (RENSTRA) Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 dapat diselesaikan dan disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika penyusunan RENSTRA SKPD. Penyusunan RENSTRA ini adalah suatu keharusan bagi setiap SKPD dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2011 – 2015. Dalam penyelesaian RENSTRA ini telah disesuaikan berdasarkan kondisi, permasalahan dan kebutuhan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah serta telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Solok ini, diucapkan terima kasih. Demikianlah sebagai pengantar dari Kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan.
Kepala BKBPP Kabupaten Solok
AFRIZAL, SP. MM NIP. 19620430 1982 1 001
2
Daftar Isi
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
4
1.3. Maksud dan Tujuan
4
1.4. Sistematika Penulisan
5
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BKBPP KABUPATEN SOLOK 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi
7
2.2. Sumber Daya SKPD BKBPP Kabupaten Solok
10
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKBPP
13
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKBPP KABUPATEN SOLOK 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
15
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
17
3.3. Telahaan Renstra SKPD dengan Renstra Propinsi Sumatera Barat
19
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
19
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKBPP KABUPATEN SOLOK 4.1. Visi dan Misi SKPD
21
4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
21
4.3. Strategi
30
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
27
5.2. Indikator Kinerja
28
5.3. Kelompok Sasaran
29
BAB VI. INDIKATOR KINERJA
32
BAB VII. PENUTUP
35
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Hakekat Pembangunan Nasional meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka fungsi pembangunan daerah adalah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional secara utuh dan terpadu. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan yang serasi dan selaras antara Pembangunan Sektoral dengan Pembangunan Daerah yang senantiasa terpelihara, dikembangkan, ditingkatkan dan dimantapkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, pembangunan di daerah Kabupaten Solok pada satu sisi telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai bidang pembangunan. Namun berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, pada sisi lainnya harus diakui, masih terdapat berbagai masalah penting dan mendasar yang harus segera diatasi, dan berbagai permasalahan lainnya yang berkembang seiring dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut.
Berbagai permasalahan mendasar tersebut antara lain; relatif tingginya persentase dan besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat kecenderungan memburuknya distribusi pendapatan, masih rendahnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan adil, kondisi infrastruktur yang belum memadai, kondisi produk barang dan jasa yang tingkat produktivitasnya masih rendah. Pada sisi lain permasalahan yang berkembang adalah tingkat kebutuhan akan pelayanan yang selalu meningkat, globalisasi dengan berbagai dampak ikutannya, perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.
Berdasarkan pada realitas tersebut, tantangan yang menghadang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi perlu didukung dengan penanggulangan kemiskinan, yang diiringi dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Ikhtiar penanganannya akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan baik pendekatan sektoral maupun kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam kerangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi
4
segenap potensi dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok merupakan dokumen perencanaan manajerial komprehensif sekaligus sebagai perencanaan taktis strategis daerah, yang mana penyusunannya merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 secara umum telah memberikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Solok selama lima tahun ke depan. Isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Solok yang berkaitan/selaras dengan Program Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan antara lain; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan Pencapaian Target MDGs
Berkaitan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 sebagaimana yang dijelaskan di atas serta berdasarkan Indikator dan Target Kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 yang akan datang maka BKBPP Kabupaten Solok sebagai institusi yang mengemban tugas menyukseskan program KB dan Kependudukan perlu menyelaraskan Visi dan Misinya dengan setidaknya mempertimbangkan tiga hal : Pertama, pasca disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka BKBPP Kabupaten Solok tidak lagi diamanatkan sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah kependudukan. Kedua, dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan nasional di Kabupaten Solok dipandang perlu disusun perencanaan penganggaran yang resposive gender.
Hal diatas perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKBPP Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Di era ini BKBPP Kabupaten Solok mendapat amanah untuk ikut mendukung keberhasilan program prioritas daerah Kabupaten Solok, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap penguatan suply berupa penyediaan sarana prasarana pelayanan KB baik di klinik KB Pemerintah maupun klinik Swasta agar siap melayani KB bagi masyrakat yang membutuhkan terutama bagi warga masyarakat miskin (Pra Sejahtaera dan KS I). Disamping itu juga mendukung peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan
5
KB melalui pelatihan medis teknis pelayanan KB dan KIE, konseling bagi dokter dan bidan agar dapat melayani KB sesuai standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan, program-program yang berkaitan dengan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan, serta program dan kegiatan lainnya.
Perumusan isi dan substansi RENSTRA sangat menentukan kualitas dokumen yang akan dihasilkan. Tersusunnya RENSTRA sangat strategis untuk mengarahkan penyusunan rancangan Kerja Tahunan (RENJA) SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Solok selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan proses partisipatif dan tahapan penyusunan RENSTRA SKPD, juga dilakukan melalui berbagai proses rapat interen SKPD dalam perumusannya serta melakukan kosultasi dengan pemangku kepentingan di bidang KB dan PP serta melakukan kosultasi dengan Bappeda Selaku selaku pelaksana Teknis Perencana Pembangunan di Daerah dengan tujuannya untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD. Tahapan-tahapan proses penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD BKBPP Kabupaten Solok Tahun 20112015, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1 : Keterkaitan Dokumen Perencanaan
6
1.2.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor
5
Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015. 1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana
Strategi
(RENSTRA)
SKPD
Badan
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok ditetapkan dengan :
1.3.1 Maksud
a. Secara umum, RENSTRA ini memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah khususnya di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang berkesinambungan; b. Secara khusus, RENSTRA ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran SKPD BKBPP Kabupaten Solok dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Solok.
7
1.3.2
Tujuan
a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum pelayanan sekarang sekaligus untuk memberi arah dan tujuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi pembangunan daerah; b. Memudahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; c. Memudahkan serta memahami dan menilai dan mengevaluasi arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Sistematika Penulisan BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III Isu-Isu Strategi Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 3.3 Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
8
BAB. IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif BAB VI Indikator Kinerja Badan KB dan PP Kabupaten Solok BAB VII Penutup
9
BAB II Gambaran Umum Pelayanan BKBPP Kabupaten Solok
2.1.
Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok sebagai berikut : Tugas : Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum di bidang keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. c. Bimbingan Pengendalian dan Penanggulangan masalah Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi. d. Pembinaan dan bimbingan Pemberdayaan keluarga dan Penggerakan masyarakat. e. Bimbingan dan Pembinaan Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender.
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok dari segi Struktur organisasinya memiliki 4 Bidang dengan sub bidang masing-masing sebagai berikut :
1. Sekretariat, mempunyai tugas pokok dan fungsi : Penyusunan Program, Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 10
b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tupoksi : Penyusunan, penetapan dan penyeleksian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan KB dan Kesehatan Reproduksi, meliputi : Jaminan dan Pelayanan KB, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja. Terdiri dari : a. Sub Bidang Pelkon b. Sub Bidang Remaja dan Hak-Hak Reproduksi
3. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan KS, mempunyai tupoksi : Penyusunan, penetapan dan penyeleksian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi : pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; Pengendalian pelaksanaan kebijakan
keluarga
sejahtera
dan
pemberdayaan
keluarga
meliputi :
pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; Evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi : pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga. Terdiri dari : a. Sub Bidang KIE dan Pemberdayaan Institusi b. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tupoksi : Penyusunan, penetapan dan penyeleksian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan gender; Pengendalian pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan gender; dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan gender. Terdiri
dari :
a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan anak b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan pengarusutamaan Gender
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok dapat dilihat pada bagan struktur berikut :
11
12
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEPALA BADAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG. PERENCANAAN, MONEV DAN PELAPORAN
SUBBAG. KEUANGAN
BIDANG KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA /KS
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB BIDANG PELAYANAN KONTRASEPSI
SUB BIDANG KIE DAN PEMBINAAN INSTITUSI
SUB BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SUB BIDANG KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
SUB BIDANG REMAJA DAN HAK-HAK REPRODUKSI
SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UPT
9
2.2.
Sumber Daya SKPD BKBPP Kabupaten Solok
Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu BKBPP Kabupaten Solok setiap tahunnya telah terus-menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyusunan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan didukung Sumber daya manusia yang kuat dan dukungan kapasitas asset/modal medukung. Organisasi BKBPP Kabupaten Solok dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah. SKPD BKBPP ini dikepalai oleh Kepala Badan (Eselon II), di bantu oleh seorang Sekretaris Badan (Eselon III a), tiga orang Kepala Bidang (Eselon III b), 9 orang pejabat Kasubag / Kasubid (Eselon IV a) dan staf.
Cakupan
Wilayah kerja Badan Keluarga Berencana dan Pember dayaan
Perempuan Kabupaten Solok meliputi 14 Kecamatan
dan 74 Nagari. Untuk
melaksanakan program dan kegiatan akan dilanjutkan melalui petugas pelaksana lapangan dibawah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Ka.UPT-BKBPP. Dalam pelaksanaan kerjanya Ka.UPT-BKBPP yang ada di setiap kecamatan dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha
( Ka.TU) dengan jabatan
struktural. Jumlah sumber daya aparatur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan keadaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebanyak 87
orang dengan
kategori pegawai sebagai berikut : Tabel : Jumlah Pegawai SKPD BKBPP Kabupaten Solok Kategori Jabatan Eselon II Eselon III a Eselon III b Eselon IV a Eselon IV b Staf PKB THL JUMLAH
Keadaan 31 Desember 2013 (orang) 1 1 3 21 14 11 22 14 87
21
Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan, Badan KBPP saat ini memiliki sebanyak 1206 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan rincian : Pembantu Penyuluh KB Tingkat nagari
( PPKBN) sebanyak
74 Orang, Pembantu Penyuluh KB Tingkat Jorong sebanyak 405 Orang dan Pembantu Penyuluh Tingkat Sub Jorong ( Sub PPKBJ ) sebanyak 727 Orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Kader PPKBN Kader PPKBJ Kader Sub PPKBJ Jumlah
74 405 727 87
Dalam mekanisme kegiatan program, setiap kegiatan yang ada dilaksanakan oleh institusi-institusi yang ada dan dikoordinir oleh PKB bersama dengan Ka.UPT dan TU yang ada di tingkat kecamatan. Hasil kegiatan tersebut harus dilaporkan secara berjenjang tiap bulannya mulai dari tingkat klinik, tingkat kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten. Kemudian di tingkat kabupaten setiap bulannya juga dilaksanakan evaluasi program, yaitu dengan menggunakan sarana pertemuan dalam bentuk Bimbingan Teknis ( Bintek ) dan Bimbingan terpadu ( Bindu ).
Dalam pertemuan ini segala bentuk permasalahan dan
kendala yang ada dibahas untuk membentuk kesepakatan dalam pelaksanaan program / kegiatan bulan berikutnya. 2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan gambaran kinerja dimana secara garis besar, hasil pencapaian (outcome) berdasarkan target sasaran Renstra SKPD tahun 2006 – 2010,
karena BKBPP baru
terbentuk pada tahun 2010 sehungga capaian kinerja pelayanan SKPD yang berdasarkan target Renstra adalah sebagai berikut secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Jumlah jiwa dalam keluarga/Jumlah Penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2011 sebanyak 358.757 jiwa. Dari tersebut terdapat wanita yang menikah atau Pasangan Usia Subur ( PUS) sebanyak 60.330 PUS. 2. Partisipasi pemakaian alat kontrasepsi dari PUS yang ada adalah sebanyak 42.515 Akseptor dan dari jumlah tersebut dilayani melalui jalur program pemerintah sebanyak 19.230 Akseptor dan melalui jalur kemandirian/ swasta terdapat sebanyak 23.285 akseptor.
Berdasarkan keadaan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran
masyarakat yang ada di Kabupaten Solok dalam pemakaian alat kontrasepsi cukup tinggi.
22
3. Bila dibandingkan akseptor aktif dalam penggunaan alat kontrasepsi dengan Pasangan Usia Subur yang ada/ Current User (CU) terdapat sebanyak 70,47 %, artinya 70,47 % dari PUS yang ada telah menggunakan alat kontrasepsi dalam mengatur tingkat kelahiran. PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi adalah sebanyak 17.815, dikarenakan berbagai alasan sebagai berikut : karena hamil, Ingin Anak Segera, Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi. 4. Kelompok lain
disebut dengan Unmet-Need yaitu kelompok-kelompok yang
membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, ini disebabkan antara lain : karena ketidaktahuan akseptor terhadap sarana alat kontrasepsi, keterbatasan kemampuan dalam mendapatkan alat kontrasepsi, keterbatasan akses dengan sarana pelayanan dan adanya budaya setempat yang tidak menerima kehadiran alat kontrasepsi moderen. Kedua alasan tersebut dalam bentuk angka terdapat sebanyak 6.319 PUS atau terdapat unmet-need sebesar 10,8 %. 5. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut telah tersedia tempat pelayanan berupa klinik
pemerintah yang melayani keluarga –keluarga pra- sejahtera dan
keluarga sejahtera tingkat pertama, yaitu sebanyak 41 Klinik KB dan di dukung oleh sarana –sarana pelayanan lainnya seperti : Rumah sakit
1 unit,
rumah bersalin
sebanyak 18 unit, Puskesmas 21 unit, Pustu sebanyak 59 unit, Polindes sebanyak 103 unit dan sarana –sarana pendukung lainnya seperti : Poliklinik, Apotik, Toko Obat dan penyalur alat kontrasesi lainya. Dari segi ketenagaan Dokter yang ada sebanyak 26 orang, jumlah bidan yang ada dan melaksanakan pelayanan secara mandiri terdapat sebanyak 248 orang. 6. Untuk klasifikasi keluarga yang ada di kabupaten solok Badan Keluarga Berencana memberikan klasifikasi berdasarkan tahapan keluarga sejahtera, yaitu dengan membagi kemampuan keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan tertiar sesuai dengan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Dari pemenuhan kebutuhan tersebut maka keluarga tersebut dikategorikan menjadi Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, keluarga sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Hasil rekapitulasi pendataan Keluarga yang dilaksanakan tahun 2011 menunjukan bahwa ada 8.357 KK tergolong Keluarga Pra-Sejahtera, 18.346 KK termasuk kategori Keluarga Sejahtera-I. Keluarga Sejahtera II dan Keluarga Sejahtera III masing-masing sebanyak 24.565 dan 37.089. Untuk keluarga Sejahtera III plus terdapat sebanyak 4.358 KK
23
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
SKPD BKBPP Kabupaten Solok mempunyai dua urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan wajib
Keluarga Berencana dan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan.
Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor –faktor mempengaruhi yaitu :
2.4.1. Tantangan Pelayanan SKPD yang mempengaruhi pelayanan adalah: 1.
Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Badan KB PP Kabupaten Solok yang disebabkan adanya kebijakan zero growth terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 15 tahun (1996 - sekarang). Selanjutnya Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi
menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani
Program KB Nasional di tingkat Kabupaten. 2.
Belum optimalnya sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB mulai dari pusat sampai dengan daerah. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Untuk itu
Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai amanat Undang-undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 3.
Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program KB di kabupaten yang kurang memadai, kemampuan
dalam
dengan demikian, Badan KBPP harus mempunyai mengadvokasi
para
pemangku
kepentingan
agar
pembangunan kependudukan dan KB menjadi program prioritas di daerah. 4.
Masih rendahnya kapasitas Institusi KB di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Nagari (PPKBN) dan Sub-PPKBN, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB.
5.
Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Kabupaten dalam pelaksanaan program
Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan. Belum
optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program yang responsive gender; 6.
Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pelayanan KB/Keluarga Sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak terutama dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT.
24
7.
Belum optimalnya pembentukan Kelembagaan P2TP2A di Kabupaten dan Kota, belum terbentuk Rumah Aman bagi korban kekerasan, trafficking,
8.
Minimnya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN, maupun dana dekonsentrasi.
2.4.2
Peluang Pelayanan SKPD yang terdiri dari :
a. Adanya Komitmen Kepala Daerah Daerah (Bupati), DPRD i untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. b. Adanya kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembagalembaga pemerhati masalah kependudukan, KB, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak; c. Telah terbentunya Kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan penanganan perlindungan perempuan dan ank korban kekerasan di tingkat Kecamatan
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SOLOK
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Perencanaan pelayanan SKPD BKBPP Tahun 2011-2015 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan
SKPD
dalam
pembangunan
atau
dalam
mewujudkan
keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dari RPJMD sebelumnya. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.
A. Urusan Keluarga Berencana (KB)
1. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan
26
2. PUS yang ingin menunda kehamilannya sampai lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (Unmet-Need) yaitu kelompok-kelompok yang membutuhkan alat kontrasepsi tapi tidak dapat terlayani, masih tinggi yaitu sebesar 10,8 %. 3. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah. 4. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja. 5. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil. 6. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. 7. Masih kurangnya kesadaran dan partsipasi pria dalam ber-KB 8. Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB 9. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi. 10. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana. 11. Jumlah keluarga miskin, KK yang termasuk
dalam katagori prasejahtera dan
sejahtera-1 masih tinggi 12. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak. B. Urusan Pemberdayaan Perempuan 1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. 2. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. 3. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. 4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender
27
5. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada.
6.
Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal
7. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan. 8. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum. 9. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenaga kerjaan yaitu di legeslatif, eksekutif dan kelembagaan swasta. 10. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta KDRT. 11. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. 12. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah. 13. Belum optimalnya penanganan kekerasan kerasan perempuan, anak, KDRT, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2011-2015 yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangks panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah : Visi : “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera” Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan
28
proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan
visi
pembangunan Kabupaten Solok ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Menciptakan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan, berwibawa dan taat
hukum. 2. Meningkatkan kehidupan yang agamis, bermoral dan berbudaya. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan. 4. Menciptakan pendidikan berkualitas. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang. 7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan,
olahraga dan pemberdayaan
perempuan 8. Membangun keperiwisataan. Agenda pembangunan : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih; 2. Penataan kehidupan yang religius dan berbudaya, berlandaskan Adat bersandi syara’, syara’ bersandi Kitabullah 3. Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan; 4. Percepatan
pembangunan
daerah
tertinggal
serta
penanggulanan
masalah
kemiskinan dan sosial; 5. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan; 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 7. Pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah; dan 8. Peningkatan pembangunan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan. Tujuan pembangunan daerah : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok 2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang sejahtera a. Sejahtera spiritual, sosial dan budaya;
29
b. Sejahtera ekonomi; Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi BKBPP terdapat beberapa hal yang bisa dikatakan menjadi faktor penghambat antara lain , belum tersedianya data yang lengkap dan valid, masih terjadi inkonsistensi kebijakan baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Solok sendiri serta terbatasnya jumlah aparatur sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 3.3 Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi Dalam pencapaian sasaran SKPD BKBPP Kabupaten Solok ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah pemahaman masyarakat terhadap KB dan kesehatan reproduksi masih belum optimal, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memahami gender, belum optimalnya penanganan kasus KDRT, Trafiking dan kekerasan lainya, belum optimalnya jumlah kebijakan yang responsif gender dan anak.
Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah propinsi masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu: a.
Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah di bidang kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
b.
Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di daerah.
c.
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.
3.4
Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu
30
strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program SKPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD). Isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan maksud di atas antara lain adalah :
a. Keterkaitan
kependudukan,
KB
dan
Pemberdayaan
Perempauan
dengan
pembangunan berkelanjutan : Dinamika dari faktor-faktor di atas salah satu penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan b. Kualitas
penduduk
dan
penyiapan
generasi
mendatang
Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan pembangunan
:
Pembangunan
terkait erat dengan
kualitas SDM, pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam
pembangunan nasional c. Desentralisasi : Pembangunan Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan memiliki
keterikatan yang sangat kuat antara global, Nasional
Komitmen Pemerintah Daerah sangat menentukan
dan Daerah.
keberhasilan Pembangunan
Kependudukan & Pembangunan Berkelanjutan d. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan : Keberhasilan pelaksanaan program tergantung dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
( penduduk)
dalam mentaati peraturan kebijakan yang ada e. Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM & SCO : Pada era desentralisasi, pemerintah pusat, propinsi & kabupaten/kota memiliki peran masingmasing LSM maupun Civil Society Organization (CSO) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan f. Pemberdayaan keluarga : Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan g. Pengelolaan kelahiran, Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk : Ketiga isu tersebut merupakan komponen utama dalam pengelolaan perkembangan kependudukan. Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan
31
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SOLOK
4.1 Visi Dan Misi SKPD
Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut penetapan visi, merupakan bagian dari perencanaan strategis, dalam menentukan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok adalah “TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL DAN PEREMPUAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”
Misi adalah sesuatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana di atas, BKBPP Kabupaten Solok menetapkan 4 (empat) misi yang akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yaitu : a. Meningkatkan kualitas pelayanan, ketahanan dan pembinaan Keluarga Berencana kepada masyarakat b. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak d. Meningkatkan
kualitas hidup perempuan dan
partisipasi masyarakat dalam
penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4.2
Tujuan Dan Sasaran SKPD
32
4.2.1. Tujuan Strategi SKPD
Dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok menetapkan tujuan strategi sebagai berikut: a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih b. Meningkatkan kualitas pelayanan, ketahanan dan pembinaan Keluarga Berencana kepada masyarakat c. Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga d. Mewujudkan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak e. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4.2.2. Sasaran Strategi SKPD
Berdasarkan tujuan di atas, selanjutnya BKBPP Kabupaten Solok menjabarkan dalam sasaran –sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2011 2015, sebagai berikut : a. Penataan Sistem Administrasi dan Tata Laksana b. Terbentuknya perilaku positif dan hidup sehat di kalangan remaja c. Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana. d. Meningkatnya Kualitas Lembaga/Institusi Kemasyarakatan di Nagari e. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan f. Meningkatnya kesejahteraan perempuan g. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan
Untuk mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Solok sebagaimana pada tabel berikut :
33
34
Tabel. 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 2011 - 2015
NO
1
2
TUJUAN Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih
Meningkatkan kualitas pelayanan, ketahanan dan pembinaan Keluarga Berencana kepada masyarakat
SASARAN Penataan Sistem Administrasi dan Tata Laksana Terbentuknya perilaku positif dan hidup sehat di kalangan remaja
Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana.
3
Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga
Meningkatnya Kualitas Lembaga/Institusi Kemasyarakatan di Nagari
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
%
-
-
100%
-
Jumlah remaja ( Kader Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya) yang diadvokasi
orang
98
97
17
100
88
Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja
PIK
7
15
3
5
5
Jumlah akseptor KB Baru
orang
7.215
6.803
7.788
7000
7000
Cakupan peserta KB Aktif
%
73,06%
73,10%
74,20%
70%
70%
Cakupan persediaan alat kontrasepsi perpeserta
%
90%
90%
90%
90%
90%
ada
ada
ada
ada
ada
206
11
20
20
20
Persentase SPM dan SOP yang selesai disusun
Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga) Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya)
5 -
Data Keluarga
Klpk
35
4
Mewujudkan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatnya kesejahteraan perempuan
5
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan
Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapatkan pembinaan peningkatan SDM dan ketrampilan
%
orang
75
140
115
0
100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A
%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum
%
100%
100%
100%
100%
100%
Ratio KDRT
%
0,00016
0,00014
0,00012
0,00012
0,00012
36
4.3.
Strategi
Dalam upaya pencapaian tujuan sebagamana tersebut diatas, maka BKBPP Kabupaten Solok memiliki beberapa strategi dalam pelaksanaan tugas harus dapat terukur kinerjanya dengan mempertimbangkan pada 4 (empat) faktor yaitu peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk pelaksanaan program di masa datang. Berdasarkan analisis atas ke empat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi BKBPP Kabupaten Solok, dirumuskan strategi yang akan mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran strategi dengan penekanan pada: 1. Menggerakkan Dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan : • Advokasi Dan KIE • Penguatan Lini Lapangan • Penguatan Kemitraan Antar Lembaga • Penyediaan Data Dan Informasi • Peningkatan Infrastruktur TI 2.
Meningkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
Membina Keluarga Balita
Membina Keluarga Remaja
Membina Keluarga Lansia
3. Meningkatkan Usaha Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatkan Dukungan Sarana Dan Prasarana Program
Sarana Pelayanan
Sarana Penggerakan
Sarana Pendukung
4. Meningkatkan penerapan kebijakan kualitas hidup perempuan 5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender dalam pelaksanaan pembangunan 6. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan perempuan dan anak. 7. Meningkatkan ketersediaan data terpilah dan informasi pengembangan kebijakan pemberdayaan gender dan keluarga berencana daerah.
1.4.
Arah Kebijakan
Berdasarkan Strategi BKBPP Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlu dijabarkan dalam kebijakan Pembangunan sebagai berikut: 4
a. Penataan Pengendalian Kependudukan • Penyerasian Program Kependudukan • Penyiapan Indikator Dan Parameter Kependudukan Yang Akurat • Penguatan Analisis Dampak Kependudukan • Pemantapan Program Pendidikan Kependudukan • Penanggulangan Masalah-Masalah Kesehatan Reproduksi
b. Peningkatan Akses Dan Kualitas KB-KR •
Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah
•
Peningkatan Akses Dan Kualitas KB Jalur Swasta
•
Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Di Galcitas
c. Peningkatan Pembiayaan Program dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah
Terciptanya Jaminan Pembiayaan Program KB Dan Pemberberdayaan perempuan
Terjaminnya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi
d. Penguatan kapasitas SDM Operasional Program KB dan PP
Pengelolaan SDM Yang Profesional
Penguatan SDM Lini Lapangan
e. Pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak melaui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pengembangan anak usia dini.
f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya perempuan dan anak dibidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup.
g. Peningkatan kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan hidup.
5
BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya perempuan dan anak yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Untuk itu, dalam penyusunan Rencana Strategis BKBPP Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 berpedoman RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Dalam Renstra BKBPP Tahun 2011-2015 terdapat 14 program yang secara substansi menyesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:
6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS 7. Program Pelayanan Kontrasepsi 8. Program Keluarga Berencana 9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 13. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak 6
14. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.
Masing-masing program di atas memiliki beberapa kegiatan pokok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.
5.2. Indikator Kinerja
Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi : 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on–going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan
Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu : 1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan informasi. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik 3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan BKBPP Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 5.1
5.3. Kelompok Sasaran 7
Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di lingkup Badan Pemebrdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Masyarakat khususnya gender di Sulawesi Tengah. Rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel 5.1
8
BAB. VI INDIKATOR KINERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja BKBPP Kabupaten Solok untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berkualitas Yang Berdaya Saing, Prestasi lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif
yang
mencerminkan
gambaran
capaian
indikator
kinerja
program
(outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal), karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BKBPP Kabupaten Solok yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2011 – 2015 dapat diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1.
9
BAB VII. P E N U T U P
Rencana Strategi (RENSTRA) BKBPP Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2011-2015 yang memuat penjabaran target capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan program SKPD dalam mendukung capaian Visi Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 dan Renstra SKPD dapat menjadi dasar
dalam
penyelenggaran
pembangunan
khususnya
pada
program-program
pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD dan RENSTRA SKPD untuk periode berikutnya.
Dengan tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2011-2015 ini, BKBPP Kabupaten Solok telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Strategi inilah akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana, terkoordinasi dan harmonis. Penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaikbaiknya, tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan yang membangun serta kerjasamanya di masa yang akan datang untuk penyempurnaan RENSTRA.
Demikian Rencana dan Strategi ( RENSTRA) BKBPP Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 disusun sebagai tindak lajut kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.
10
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan NO
TUJUAN
1
Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih
2
Meningkatkan kualitas pelayanan, ketahanan dan pembinaan Keluarga Berencana kepada masyarakat
SASARAN
Penataan Sistem Administrasi dan Tata Laksana
Terbentuknya perilaku positif dan hidup sehat di kalangan remaja
Meningkatnya Kualitas Program Keluarga Berencana.
3
4
Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga
Mewujudkan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya Kualitas Lembaga/Institusi Kemasyarakatan di Nagari
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya kesejahteraan perempuan
5
Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Peningkatan pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan
INDIKATOR SASARAN
SATU AN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
%
-
-
100%
-
-
Jumlah remaja ( Kader Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya) yang diadvokasi
orang
98
97
17
100
88
Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja
PIK
7
15
3
5
5
Jumlah akseptor KB Baru
orang
7.215
6.803
7.788
7000
7000
Cakupan peserta KB Aktif
%
73,06%
73,10%
74,20%
70%
70%
Cakupan persediaan alat kontrasepsi perpeserta
%
90%
90%
90%
90%
90%
ada
ada
ada
ada
ada
206
11
20
20
20
orang
75
140
115
0
100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A
%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum
%
100%
100%
100%
100%
100%
Ratio KDRT
%
0,0001 4
0,0001 2
0,0001 2
0,0001 2
Persentase SPM dan SOP yang selesai disusun
Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga) Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya) Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapatkan pembinaan peningkatan SDM dan ketrampilan
Data Keluar ga
Klpk
%
0,0001 6
11
Tabel 5.1 Rencana Progam, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
1
2
3
4
Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih
Penataan Sistem Administrasi dan Tata Laksana
Tertibnya administrasi dan tatalaksana kepemerinta han
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 % pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% sarana dan prasarana kaparatur yang terpenuhi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% bimbingan teknis aparatur yang dilaksanakan
Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Laporan SKPD yang terpenuhi
Data capaian pada Tahun Awal Perencana an (per 31 Des 2010)
7
Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensta SKPD
Tahun ke-1 (2011)
Tahun ke-2 (2012)
Tahun ke-3 (2013)
Tahun ke-4 (2014)
Tahun ke-5 (2015)
Realisasi
Rp.
Realisasi
Rp.
Realisasi
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100
100
100
100
136.195.600
79.181.200
5.990.000
2.986.000
100
100
100
100
123.152.920
56.800.311
5.996.100
1.460.000
100
100
100
100
156.957.622
74.997.000
6.000.000
1.992.000
100
100
100
100
153.780.016
75.000.000
6.000.000
2.000.000
100
100
100
100
175.000.000
90.000.000
7.500.000
4.000.000
100
100
100
100
Unit kerja SKPD Penang gungja wab
Lokasi
20
21
BKBPP
745.086.158
BKBPP
375.978.511
BKBPP
31.486.100
BKBPP
12.438.000
4
Jumlah remaja ( Kader Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya) yang diadvokasi
Terbentukny a perilaku positif dan hidup sehat di kalangan remaja
1. Jumlah akseptor KB Baru
Meningkatny a Kualitas Program Keluarga Berencana
Advokasi dan KIE tentang KRR Advokasi dan KIE tentang KRR melalui ajang kreatifitas remaja/saka kencana
8.987.050
400 orang remaja telah diadvokasi
-
97
-
-
17
54.018.300
30.000.000
20.000.000 100
-
30.000.000 88
-
BKBPP
38.987.050
BKBPP
60.000.000 400
50.000.000
BKBPP
104.018.300
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulan gan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
35 PIK Remaja terbentuk
7
-
15
-
3
-
5
10.000.000
5
10.000.000
35
BKBPP
20.000.000
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pembanguna n Gudang Alkont
2. Cakupan peserta KB Aktif
-
10.000.000 98
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja
Meningkatkan kualitas pelayanan, ketahanan dan pembinaan Keluarga Berencana kepada masyarakat
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
35.000 Akseptor KB baru terlayani
30.000.000 7.215
144.611.000 6.803
142.766.000
97.706.900 7.788
-
130.000.000 7.000
-
130.000.000 7.000
-
BKBPP
532.317.900 35.806
-
BKBPP
142.766.000
Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE :
70% ( persentase Peserta KB Aktif terhadap PUS)
73,06
482.422.840
73,10
424.673.000
74,20
441.259.500
70
405.000.000
70
425.000.000
70
2.178.355.34 0
BKBPP
5
3. Cakupan persediaan alat kontrasepsi perpeserta Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga) Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga
Mewujudkan penguatan kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak
Meningkatny a Kualitas Lembaga/Inst itusi Kemasyaraka tan di Nagari
Meningkatny a kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembanguna n
Meningkatny a kesejahteraan perempuan
Mewujudkan peningkatan
Peningkatan pemenuhan
Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya)
Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah
Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin
90% kebutuhan alat KB terpenuhi
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
BKBPP
37.999.805
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pendataan Keluarga
Ketersediaan data keluarga
ada
ada
-
59.736.000
ada
48.477.600
ada
50.000.000
ada
55.000.000
ada
BKBPP
213.213.600
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pembinaan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
270 kelompok Pos Daya Tingkat Kecamatan dan Nagari terbentuk
206
11
29.200.000
-
20
24.924.000
20
20.000.000
20
25.000.000
277
BKBPP
99.124.000
Program Peningkatan Peran serta dan Kesadaran Gender dalam pembangunan Penguatan Kelembaga an PUG dan Anak
% jumlah PNS perempuan terhadap total PNS
belum ada data
Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mendapatkan pembinaan peningkatan SDM dan ketrampilan 1. Cakupan perempuan
100%
37.999.805
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangu n keluarga sejahtera
15.000.000
belum ada data
10.000.000 500 orang perempuan rawan sosial ekonomi telah dilatih
75
-
19.009.995
140 11.500.000
belum ada data
-
-
115 -
belum ada data
-
250.000.000
70 -
belum ada data
30.000.000
50.000.000
100 -
belum ada data
BKBPP
45.000.000
BKBPP
329.009.995
500 30.000.000
BKBPP
41.500.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
6
kualitas hidup perempuan dan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak
hak-hak perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan
dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A
2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum
Penyusuna n dan pengolahan data analisa perspektif gender Pelaksanaa n lomba pengelola terbaik program pemberday aan perempuan Pemberday aan lembaga yang berbasis gender
Persentase ketersediaan data terpilah -
-
-
-
-
-
100
100
18.316.000
-
-
191.397.30 0
-
-
-
-
28.395.000
-
-
-
-
20.000.000
100
50.000.000
100
BKBPP
88.316.000
Jumlah lomba yang dilaksanakan 8
% pelaksanaan kegiatan
100
3
100
100.000.000
11
30.000.000
BKBPP
291.397.300
BKBPP
58.395.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Fasilitasi pengemban gan pusat pelayanan terpadu pemberday aan perempuan (P2TP2)
% Jumlah P2TP2 tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan
-
-
-
-
-
-
100
94.882.000
100
30.000.000
100
50.000.000
100
BKBPP
174.882.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Ratio KDRT
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Jumlah sosialisasi
-
-
-
-
1
40.000.000
40.000.000
2
BKBPP
80.000.000
7
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
1 1 2 3 4
5
6
7 8
Indikator
2 Jumlah akseptor KB Baru Cakupan peserta KB Aktif Cakupan persediaan alat kontrasepsi perpeserta Dokumen Data Keluarga Berencana (Pendataan Keluarga) Jumlah Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (Pos Daya) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan hukum Ratio KDRT
Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 0 3
Target Capaian Kinerja Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 1 4
Tahun 2 5
Tahun 3 6
Tahun 4 7
Tahun 5 8
7215
6803
7788
7000
7000
35806
73,06%
73,10%
74,20%
70%
70%
70%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
ada
ada
ada
ada
ada
ada
206
11
20
20
20
270
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0,00016
0,00014
0,00012
0,0001
0,0001
0,0001
9
4
