RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN KABUPATEN JOMBANG

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

[2014 - 2018]

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014-2018

KABUPATEN JOMBANG

Rencana Strategis | 1


[2014 - 2018]

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................2 BAB I ...............................................................................................4 PENDAHULUAN ................................................................................4 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 4 1.2. Landasan Hukum ........................................................................................... 6 1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 7 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 8 BAB II ..............................................................................................9 GAMBARAN PELAYANAN ..................................................................9 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA9 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ........................................................ 9 2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana......................................................................................................... 38 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana......................................................................................................... 43 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana........................ 49 BAB III ........................................................................................... 51 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..............51 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .................................................................................................................. 51 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih................................................................................................ 52 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur............... 53 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................................... 55 BAB IV ........................................................................................... 57 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .. 57 4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana......................................................................................................... 57



[2014 - 2018]

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ...................................................... 58 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ...................................................................................... 62 BAB V.............................................................................................66 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....................66 BAB VI ........................................................................................... 73 INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........................................................................................... 73



[2014 - 2018]

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Terselenggaranya governance)

tata

merupakan

kelola

kepemerintahan

prasyarat

bagi

setiap

yang

baik

pemerintahan

(good untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana

diamanatkan

Republik Indonesia

Tahun

dalam 1945

Undang-Undang (UUD

diperlukan pengembangan dan penerapan yang

1945).

Dasar

Dalam

Negara

rangka

itu

sistem pertanggungjawaban

tepat, jelas, transparan, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah

perencanaan yang sistematis melalui sistem perencanaan sistem

yang strategis. Oleh karena itu,

dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada

dengan

ditetapkannya

Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan. Perencanan yang disusun dalam dokumen ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. Rencana Strategis SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

Kabupaten Jombang sebagai turunan langsung dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kabupaten Jombang yang disusun sesuai dengan kewenangan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan Pembangunan TahunTahun sebelumnya dan 5 (lima) Tahun ke depan. Selain itu juga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaraan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan



[2014 - 2018]

Keluarga Berencana di Kabupaten Jombang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5

(lima)

Tahun

yang

diimplementasikan setiap

dituangkan Tahun

dalam

melalui

Renstra,

harus

Kinerja

(Renja).

Rencana

Implementasi Renja dilakukan oleh Pimpinan Lembaga dan Renja tersebut harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana

Kerja Pemerintah

penyusunan

(RKP)

yang

menjadi

pedoman

dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN). Penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kabupaten Jombang dimaksudkan

untuk

mendorong

pembangunan yang mengisyaratkan

partisipasi perempuan

dalam

kepada kaum perempuan untuk

dapat meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara

langsung atau

situasi-situasi

yang

tidak

langsung

dilakukan

melalui

penciptaan

kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses

pembangunan. Selain itu juga dalam kegiatan yang mendukung terciptanya kondisi kependudukan yang lebih baik dan terkendali khususnya pada sisi kuantitas melalui penegakan program-program keluarga berencana yang dapat diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Jombang, maka BPPKB Kabupaten Jombang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini

menjadi agenda penting

mengingat

Renstra merupakan

acuan

implementatif bagi seluruh aparat BPPKB Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis BPPKB Kabupaten Jombang ini memuat visi, misi dalam mencapai

tujuan


dan

sasaran,

serta

perumusan

strategi

yang

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mencakup

perumusan

kebijaksanaan,

program

dan

[2014 - 2018] kegiatan

terkait

dibidangnya.

1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

5.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

6.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

7.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Darerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 12. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Nasional Tahun 2004-2009. 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



[2014 - 2018]

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Daerah. 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. 18. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Dalam

penyusunan

Rencana

Strategis

untuk

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dimaksudkan untuk beberapa hal sebagai berikut : a. Memberikan

arahan

dilingkungan

Badan

bagi

seluruh

Pemberdayaan

jajaran

pejabat

Perempuan

dan

dan

staff

Keluarga

Berencana dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antar target kinerja dalam RPJMD dengan renstra SKPD c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) Tahun mendatang dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

dalam

rangka

kelanjutan

pembangunan jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.



[2014 - 2018]

1.3.2 Tujuan Sedangkan Rencana

tujuan

Strategis

pada

yang ingin Badan

dicapai

dalam

Pemberdayaan

penyusunan

Perempuan

dan

Keluarga Berencana, : 1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada masing-masing bidang atau seksi pada

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan Tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang periode Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan yang memuat latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.

Bab II : Gambaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

yang

memuat

penjelasan

umum

mengenai

struktur organisasi, tugas pokok serta fungsi dan gambaran sumberdaya organisasi Bab III : Isu strategis Bab IV : Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bab V : Rencana program dan kegiatan Bab VI : Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bab VII : Penutup



[2014 - 2018]

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang pasal 3 poin 4 bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana termasuk menjadi Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang. Kedudukan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana lebih jelas dipaparkan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun

2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan

Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang pasal 2 dan tiga bahwa : 1.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Kabupaten Jombang, yang dalam pelaksanaannya dibantu UPTB (Pasal 1 Ayat (1);

2.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh

seorang

Kepala

yang

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Pasal 1 Ayat (2); 3.

UPTB sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan keluarga berencana, pada wilayah Kecamatan (Pasal 2 Ayat (1);

4.

UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang (Pasal 2 Ayat (2). Berdasarkan

kedudukan

tersebut,

maka

setiap

pelaksanaan

kepemerintahan di dalam Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana juga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang. Segala urusan yang menjadi rangkaian pelaksanaan pemerintahan tersebut


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan

[2014 - 2018]

Perempuan

Dan

Keluarga

Berencana sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang yaitu urusan – urusan yang dipegang oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

a.

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi urusan : 1. Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Pelaksanaan PUG. 2. Fasilitasi

penguatan

kelembagaan

dan

pengembangan

mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Study Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. 4. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender,

dan pengembangan materi Komunikasi

Informasi Edukasi Pengarusutamaan Gender (KIE PUG). 5. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik. 6. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

b.

Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, meliputi urusan : 1. Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, hukum

dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. 2. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi,

hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3. Penyelenggaraan

kebijakan

daerah

[2014 - 2018]

dalam

perlindungan

perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 4. Fasilitasi

pengintegrasian

kebijakan

daerah

dalam

perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

c.

Sub Bidang Perlindungan Anak, meliputi urusan : 1. Pelaksanaan

kebijakan

dalam

rangka

kesejahteraan

dan

perlindungan anak. 2. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan. 3. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

d.

Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, meliputi urusan : 1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Fasilitasi

pengembangan

dan

penguatan

jaringan

kerja

lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak. 3. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak.


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana e.

[2014 - 2018]

Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, meliputi urusan : 1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional. 2. Pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan

dan

analisis,

pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 3. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak. 4. Pemantauan

dan

evaluasi

serta

pelaporan

pelaksanaan

pendataan dan sistem informasi gender dan anak. 5. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).

f.

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, meliputi urusan : 1.

Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi

pria,

penanggulangan

masalah

kesehatan

reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. 2.

Penyelenggaraan

dukungan

pelayanan

rujukan

KB

dan

kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 3.

Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.

4.

Penetapan

perkiraan

sasaran

pelayanan

KB,

sasaran

peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi

pria,

sasaran

“Unmet

Need”,

sasaran

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 5.

Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan partisipasi

KB

dan

pria,

kesehatan

reproduksi,

penanggulangan

masalah

peningkatan kesehatan

reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6.

Pelaksanaan partisipasi

jaminan pria,

dan

pelayanan

penanggulangan

[2014 - 2018]

KB,

peningkatan

masalah

kesehatan

reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 7.

Pemantauan tingkat drop out peserta KB.

8.

Pengembangan

materi

penyelenggaraan

jaminan

dan

pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9.

Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.

10.

Penyelenggaraan dukungan

pelayanan rujukan KB dan

kesehatan reproduksi. 11.

Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

12.

Pembinaan penyuluh KB.

13.

Peningkatan

kesetaraan

dan

keadilan

gender

terutama

partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.

15.

Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.

16.

Penjaminan

ketersediaan

sarana,

alat,

obat,

dan

cara

kontrasepsi bagi peserta mandiri. 17

Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.

18.

Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

g.

Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meliputi urusan: 1.

Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

2.

Penyelenggaraan dukungan operasional HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.


KRR,

pencegahan


[2014 - 2018]

Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.

4.

Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

5.

Penyelenggaraan

pelayanan

KRR

termasuk

pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. 6.

Penyelenggaraan

kemitraan

pelaksanaan

KRR

termasuk

pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM). 7.

Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.

8.

Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.

9.

Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

10

Penetapan

prioritas

kegiatan

KRR

termasuk

pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. 11.

Pemanfaatan tenaga SDM pengelola,

pendidik sebaya dan

konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.

h.

Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, meliputi urusan : 1.

Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

2.

Penyelenggaraan

dukungan

pelayanan

ketahanan

dan

pemberdayaan keluarga. 3.

Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

4.

Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga



[2014 - 2018]

Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 5.

Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.

6.

Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

7.

Pelaksanaan

model-model

kegiatan

ketahanan

dan

pemberdayaan keluarga. 8.

Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha

bagi keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 9.

Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.

10.

Pelaksanaan

kemitraan

untuk

aksesibilitas

permodalan,

teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS. 11.

i.

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Sub bidang penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, meliputi urusan : 1.

Penyelenggaraan

dukungan

operasional

penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 2.

Penetapan

perkiraan

sasaran

pengembangan

penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. 3.

Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.

4.

Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/PerJombangan (IMP) dalam program KB nasional.

5.

Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.

6.

Pendayagunaan pedoman

pemberdayaan dan penggerakan

institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.



[2014 - 2018]

Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.

8.

Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.

9.

Penyediaan dan pemberdayaan tenaga

fungsional penyuluh

KB. 10. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 11. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. 12. Pelaksanaan

pembinaan

teknis

IMP

dalam

program

dengan

mitra

KB

nasional. 13. Pelaksanaan

peningkatan

kerjasama

kerja

program KB nasional dalam rangka kemandirian. 14. Penyiapan

pelaksanaan

pengkajian

dan

pengembangan

program KB nasional di daerah. 15. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 16. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis. 17. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah. 18. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM

j.

Sub bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meliputi urusan : 1.

Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.

2.

Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.

3.

Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.

4.

Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.

5.

Pelaksanaan KIE

ketahanan dan pemberdayaan keluarga,

penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 6.

Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi



[2014 - 2018]

(KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 7.

Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS,

dan

bahaya

NAPZA

dan

perlindungan

hak-hak

reproduksi.

k.

Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan Dan Keluarga, meliputi urusan : 1.

Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.

2.

Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.

3.

Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.

4.

Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.

5.

Pemutakhiran,

pengolahan,

dan

penyediaan

data

mikro

kependudukan dan keluarga. 6.

Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.

7.

Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

8.

Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi pelaksanaan

e-government

dan

data dalam

melakukan

diseminasi

informasi.

l.

Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan, meliputi urusan: 1.

Penyelenggaraan pelaksanaan

kebijakan

program

teknis

kependudukan

operasional terpadu

dan antara

perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah. 2.

Pengkajian

dan

penyempurnaan

peraturan

daerah

yang

mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.



Penyerasian

isu

kependudukan

ke

[2014 - 2018] dalam

program

pembangunan di daerah. 4.

Pengkajian

dan

penyempurnaan

peraturan

daerah

yang

mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.

m.

Sub Bidang Pembinaan, meliputi urusan : 1.

Monitoring,

evaluasi,

asistensi,

fasilitasi,

dan

supervisi

pelaksanaan program KB nasional di daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan

Bupati

Jombang Nomor 6 Tahun

2009

Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Jombang,

Tugas

pokok

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang memiliki fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan

program

pembangunan

dibidang

Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi dan penyelenggaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan

pembangunan

program

Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; c. Penyelenggaraan

manajemen

dan

administrasi

serta

melakanakan

koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; d. Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga dibidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;



[2014 - 2018]

e. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan pengembangan terhadap program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; f. Pemberian rekomendasi pengembangan modal usaha pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); g. Penyelenggaraan pengawasan melekat administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta evaluasi pelaporan.

Berikut di bawah ini adalah pemaparan masing-masing tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang telah disebutkan sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, yaitu : 1. Sekretariat, Memiliki tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Fungsi, meliputi : a) Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan; b) Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan; c) Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; d) Pengelolaan

administrasi

peningkatan

disiplin

Kepegawaian,

dan

pelaksanaan

pengembangan

karier

pembinaan, serta

upaya

peningkatan kesejahteraan pegawai; e) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan

keuangan,

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan; f)

Pelaksanaan

urusan

administrasi

umum,

rumah

tangga/

keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; g) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;



[2014 - 2018]

h) Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; i)

Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;

j)

Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;

k) Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan; l)

Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;

m) Pelaksanaan koordinasi

penanganan

pengaduan

Pengumpulan

data

dan

masyarakat. informasi

Pelaksana

dalam

rangka

Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Badan; n) Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan; o) Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; p) Pengelolaan

administrasi

peningkatan

disiplin

Kepegawaian,

dan

pelaksanaan

pengembangan

karier

pembinaan, serta

upaya

peningkatan kesejahteraan pegawai; q) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan

keuangan,

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan; r) Pelaksanaan

urusan

administrasi

umum,

rumah

tangga/

keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; s) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; t) Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; u) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; v) Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat; w) Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan; x) Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan; y) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.



[2014 - 2018]

a. Sub Bagian Umum Memiliki tugas : 1)

Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;

2)

Melaksanakan

administrasi

Kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; 3)

Melaksanakan

urusan

/keprotokolan,

administrasi

perjalanan

umum,

dinas

dan

rumah

tangga

perlengkapan,

ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; 4)

Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan;

5)

Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;

6)

Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD;

7)

Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris Badan;

8)

Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan;

9)

Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;

10) Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

b. Sub Bagian Keuangan Memiliki tugas : 1) Melaksanakan anggaran,

penatausahaan

penyusunan

keuangan,

neraca,

meliputi

pelaksanaan

pengelolaan

akuntansi/pem-

bukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; 2) Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; 3) Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Badan;



[2014 - 2018]

4) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Memiliki tugas : 1) Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; 2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 3) Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran

bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana; 4) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; 5) Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 6) Mengkoordinir

dan

evaluasi

pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 7) Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; 8) Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan; 9) Melaksanakan

supervisi,

pelaporan,

evaluasi

dan

monitoring

pelaksanaan tugas.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memiliki tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang penetapan kebijakan dan pengelolaan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan,



[2014 - 2018]

kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Anak. Fungsi : 1) Perumusan

dan

penetapan

program

kebijakan

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; 2) Pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 3) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan bantuan dana yang menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4) Pelaksanaan swasta/LSM

koordinasi sebagai

dengan

sinkronisasi

instansi program

terkait

dan

lembaga

dan

kegiatan

dalam

menunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5) Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional; 6) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, pendokumentasian data, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak; 7) Pelaksanaan motivasi tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. a. Sub

Bidang

Peningkatan

Kualitas

Hidup

Perempuan

dan

Pengarusutamaan Gender Memiliki tugas : 1)

Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;

2)

Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender perempuan di



[2014 - 2018]

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya; 3)

Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan ketrampilan;

4)

Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

5)

Fasilitasi

dan

peningkatan

melaksanakan

kualitas

peran

kegiatan

Pusat

dalam

rangka

Wanita

(PSW),

Study

organisasi masyarakat/LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha; 6)

Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;

7)

Melakukan analisis gender, perencanaan anggaran, responsif

gender,

dan

pengembangan

materi

yang

Komunikasi,

Informasi dan Edukasi Pengarusutamaan Gender (KIE PUG); 8)

Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik , lingkungan dan sosial budaya;

9)

Mengembangkan

usaha

pemberdayaan

perempuan

dan

kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan P2KSS dan P3EL; 10) Melaksanakan program

pembinaan,

peningkatan

sosialisasi

kualitas

hidup

dan

implementasi

perempuan

dan

pengarusutamaan gender; 11) Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan gender; 12) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak, perkembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.



[2014 - 2018]

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Memiliki tugas : 1)

Menyiapkan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

2)

Menyusun dan melaksanakan program perlindungan anak dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

3)

Melakukan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4)

Melaksanakan pengendalian dan pemantauan adanya trafficking (perdagangan) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

5)

Fasilitasi

dan

peningkatan

melaksanakan

kualitas

peran

kegiatan

dan

dalam

kemandirian

rangka organisasi

masyarakat/LSM pemerhati perlindungan terhadap perempuan dan anak; 6)

Melakukan

analisis,

perencanaan

anggaran

terhadap

Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 7)

Menyelenggarakan perempuan

dan

kebijakan anak

daerah

terutama

dalam

perlindungan

perlindungan

terhadap

kekerasan dan tenaga kerja perempuan dan anak; 8)

Melaksanakan program

pembinaan,

perlindungan

sosialisasi

dan

implementasi

Kesejahteraan

dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak; 9)

Menyiapkan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak;

10) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak dan perkembangan program Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Bidang Keluarga Berencana Memiliki tugas pokok : Menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana


dibidang

pengelolaan,

pengendalian

dan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pelaksanaan pelayanan

kegiatan, keluarga

perlindungan

berencana,

hak-hak

[2014 - 2018]

reproduksi,

penanggulangan

jaminan

masalah-masalah

reproduksi, kesehatan reproduksi remaja serta Advokasi dan KIE. Fungsi : 1)

Penyusunan, penelaahan dan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;

2)

Penyempurnaan, pelaksanaan

penyusunan

kebijakan

pedoman

operasional

dan

Keluarga

petunjuk Berencana

teknis dan

Kesehatan reproduksi; 3)

Pelaksanaan

kegiatan

dalam

rangka

menciptakan

keterpaduan

dengan instansi-instansi teknis terkait dalam rangka tercapainya pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan pola pembangunan; 4)

Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan pengembangkan kebijakan operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;

5)

Pelaksanaan kajian hasil kegiatan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;

6)

Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan

kehamilan,

sasaran

peningkatan

partisipasi

pria,

sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pemantauan tingkat drop out peserta KB; 7)

Perluasan

jaringan

dan

Penyelenggaraan dukungan

pembinaan

pelayanan

KB

dan

pelayanan rujukan KB dan kesehatan

reproduksi; 8)

Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;

9)

Penetapan Kebijakan, sasaran dan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;



[2014 - 2018]

10) Penetapan kebijakan, pengembangan, pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB; 11) Pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan personil. a. Sub Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memiliki tugas : a) Menyusun

program

dan

rencana

pengendalian

serta

operasional kegiatan upaya perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja; b) Merumuskan kebijakan teknis dan strategis operasional serta menyusun petunjuk pelaksana, petunjuk teknis pembinaan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja; c) Menyiapkan konsep kegiatan peningkatan perlindungan hakhak

reproduksi

dan

kesehatan

reproduksi,

termasuk

kesehatan reproduksi remaja; d) Melaksanakan kegiatan peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja; e) Mengintegrasikan kegiatan upaya perlindungan pengembangan dan

perumusan

program,

pembinaan

dan

peningkatan

perlindungan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya masyarakat; f)

Melaksanakan

pembinaan

dan

pengembangan

serta

peningkatan pengetahuan masyarakat, remaja dan kelompok remaja

terhadap

perlindungan

hak-hak

reproduksi

dan

kesehatan reproduksi, serta kesehatan reproduksi remaja; g) Melaksanakan pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor

remaja

perlindungan

kesehatan reproduksi remaja;


hak-hak

reproduksi

dan


[2014 - 2018]

h) Menyelenggarakan forum komunikasi remaja dan dukungan operasional

serta

pelayanan

KRR

termasuk

pencegahan

HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. i)

Menyiapkan data dan melaporkan kajian hasil kegiatan perlindungan hak-hak reproduksi, dan kesehatan reproduksi, serta kesehatan reproduksi remaja;

j)

Menyusun, merumuskan dan mengendalikan kebijaksanaan strategi operasional dibidang Advokasi dan KIE serta Informasi Keluarga;

k) Menyusun dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional program Advokasi dan KIE; l)

Menyusun kegiatan Advokasi dan KIE serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kegiatan jaringan informasi data;

m) Melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Advokasi dan KIE serta memberikan pelayanan informasi data; n) Menyusun,

mengumpulkan,

mengelola,

memberikan

pelayanan, pengembangan dan mengendalikan kegiatan di bidang Informasi keluarga; o) Menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi dan KIE; p) Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait,

dalam

pelaksanaan

dan

pengendalian

program

Advokasi dan KIE; q) Mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan kegiatan Advokasi dan KIE;

r) Melaksanakan

kegiatan

Advokasi

dan

KIE

serta

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana program KB.



[2014 - 2018]

b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Memiliki tugas : a)

Menyusun,

mengelola,

merumuskan

dan

mengendalikan

kebijaksanaan strategi operasional, pedoman dan petunjuk teknis operasional dibidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi; b)

Merencanakan kebutuhan, alokasi, dan distribusi alat kontrasepsi, serta

penanggulangan

efek

samping

dan

kegagalan

alat

kontrasepsi; c)

Melaksanakan

upaya

keterpaduan,

sinkronisasi

peningkatan

bidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi; d)

Menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;

e)

Melaksanakan

keterpaduan

dan

sinkronisasi

pelaksanaan

pengendalian dibidang jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi; f)

Menyusun perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran

“Unmet

Need”,

sasaran

penanggulangan

masalah

kesehatan reproduksi, sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pemantauan tingkat drop out peserta KB; g)

Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan evaluasi dibidang pengendalian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;

h) Mengembangkan kegiatan lain, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan jaminan dan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 4. Bidang Keluarga Sejahtera Memili tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga

dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana keluarga

sejahtera

dan

peningkatan

partisipasi

kebijakan

operasional

[2014 - 2018] dan

peran

serta

masyarakat. Fungsi : 1)

Penyusunan

rencana

bidang

keluarga

sejahtera; 2)

Penelaahan Kebijaksanaan strategi pengelolaan operasional bidang Keluarga Sejahtera;

3)

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan operasional bidang keluarga sejahtera;

4)

Pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

5)

Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan pemberdayaan keluarga;

6)

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program dan peran serta melalui kerja sama antar lembaga dan institusi dibidang keluarga sejahtera;

7)

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, lembaga kemasyarakatan

dan

lembaga

swadaya

masyarakat

di

bidang

keluarga sejahtera; 8)

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

9)

Pelaksanaan pembelajaran kegiatan ekonomi produktif bagi keluarga pra sejahtera (keluarga miskin sekali) dan keluarga sejahtera I (keluarga miskin);

10) Pengidentifikasian, penganalisisan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; 11) Pelaksanaan pembimbingan dan fasilitasi kegiatan teknologi tepat guna; 12) Pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan keluarga dengan instansi lain

dan

lembaga

kemasyarakatan

serta

lembaga

swadaya

masyarakat; 13) Pelaksanaan kajian hasil kegiatan pelayanan dibidang keluarga sejahtera;



[2014 - 2018]

14) Pelaksanaan pengawasan melekat dan pembinaan personil. a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Memiliki tugas : a) Menyusun rencana kerja bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga; b)

Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

c)

Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pengembangan

program ketahanan dan pemberdayaan

keluarga; d)

Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait,

lembaga

masyarakat

dalam

kemasyarakatan

dan

pelaksanaan

program

lembaga

swadaya

ketahanan

dan

pemberdayaan keluarga; e)

Melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan

dengan

pelaksanaan

program

ketahanan

dan

pemberdayaan keluarga; f)

Mengembangkan kegiatan lainnya, metode dan prosedur yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

g)

Menyusun rencana, pedoman pengendalian dan operasional serta pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;

h) Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); i)

Mengusulkan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha UPPKS;

j)

Mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi teknis lain dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat;

k)

Memeriksa dan membina kelayakan usaha kelompok UPPKS;

l)

Menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);



[2014 - 2018]

m) Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan; n) Melakukan pendampingan/pemagangan terhadap kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

b. Sub Bidang Kelembagaan Keluarga Kecil yang Berkualitas Memiliki tugas : a)

Menetapkan

kebijakan

dan

pengembangan

penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program; b)

Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pembinaan Institusi dan partisipasi masyarakat;

c)

Menyusun

rencana

pengendalian

dan

operasional

kegiatan

pembinaan Institusi dan partisipasi masyarakat; d)

Menginventarisir, menghimpun dan mengelola data institusi dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dinas;

e)

Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan Institusi dan partisipasi masyarakat;

f)

Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompokkelompok Institusi dan partisipasi masyarakat;

g)

Mengintegrasikan kegiatan Institusi dan partisipasi masyarakat dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga swadaya masyarakat;

h) Melaksanakan penghimpunan, pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga; i)

Mengelola

data

dan

informasi

program

KB

nasional

serta

penyiapan sarana dan prasarana; j)

Melaksanakan kemasyarakatan

koordinasi dan

dengan

lembaga

instansi

swadaya

lain,

masyarakat

lembaga dalam

meningkatkan SDM Institusi dan partisipasi masyarakat; k)

Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;

l)

Menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;



[2014 - 2018]

m) Mengembangkan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB; n) Menyediakan dukungan operasional penyuluh KB dan institusi masyarakat perdesaan (IMP) dalam program KB; o)

Melaksanakan

monitoring,

evaluasi,

asistensi,

fasilitasi,

dan

supervisi pelaksanaan program KB.

5. UPTB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Memiliki tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang di bidang pelayanan keluarga berencana dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanakan

tugas

pokok

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan. Fungsi : 1)

Penyusunan rencana

program, kegiatan dan prosedur tetap dalam

rangka pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; 2)

Pembinaan

Keluarga

Berencana

dan

Pembangunan

Keluarga

Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana; 3)

Pelaksanaan Program kerja dan kebijakan teknis Pelayanan Keluarga Berencana;

4)

Pelayanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana;

5)

Pelaksanaan pendataan keluarga secara berkala dalam rangka terwujudnya program Keluarga Berencana ;

6)

Pelaksanaan analisis, evaluasi dan sosialisasi hasil pendataan keluarga;

7)

Pengumpulan dan

pengolahan

data mengenai

aspek Keluarga

Berencana, Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana dan tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat yang terkait dengan program Keluarga Berencana ; 8)

Pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi

masyarakat


dalam

program

Keluarga

Berencana,


[2014 - 2018]

pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana diwilayah kecamatan dalam rangka mencapai keluarga berkualitas, dibawah koordinasi kecamatan; 9)

Pengumpulan

data

pelaksanaan

program

Keluarga

dan

Sejahtera

informasi

Keluarga

Akseptor

masalah-masalah

Berencana

Keluarga

dan

dalam

pembangunan

Berencana

di

wilayah

kecamatan; 10) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan dan pelaporan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana di wilayah kecamatan; 11) Pelaksanaan fasilitasi pengurusan kepegawaian, keuangan, sarana dan ketatausahaan program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga

Sejahtera

Akseptor

Keluarga

Berencana

di

wilayah

Berencana

melalui

kecamatan; 12) Pelaksanaan

fasilitasi

pertemuan-pertemuan

pelayanan dalam

Keluarga

rangka

pemantapan

koordinasi

pelaksanaan program Keluarga Berencana di wilayah kecamatan serta penyusunan pelaporan kegiatan; 13) Pelaksanaan pengawasan dan penilaian prestasi kerja para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; 14) Penyusunan analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan dan

pengendalian

program

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera Akseptor Keluarga Berencana.

2.1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun

2009

Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang, struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.



[2014 - 2018]

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi: a. Sub

Bidang

Peningkatan

Kualitas

Hidup

Perempuan

dan

Pengarusutamaan Gender; b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahi: a. Sub Bidang Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi; b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana. 5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi: a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; b. Sub Bidang Kelembagaan Keluarga Kecil yang Berkualitas. 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari: a.

UPTB

Pemberdayaan

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Kecamatan Jombang; b. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Diwek; c.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Gudo; d. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Ngoro; e.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Bareng; f.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Wonosalam; g.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Mojowarno; h. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Mojoagung; i.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Sumobito; j.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Kesamben;


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana k. UPTB

Pemberdayaan

[2014 - 2018]

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Perempuanan

dan

Keluarga

Berencana

Kecamatan Ngusikan; l.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Kudu; m. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Kabuh; n. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Ploso; o.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Plandaan; p. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Megaluh; q.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Bandarkedungmulyo; r.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Perak; s.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Jogoroto; t.

UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Tembelang; u. UPTB

Pemberdayaan

Kecamatan Peterongan.



[2014 - 2018]

Adapun Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

2.1.3. Tata Laksana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Kabupaten Jombang, tata laksana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : a. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional

wajib

menerapkan

prinsip

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing, (aplikasi dari



[2014 - 2018]

badan) b. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang peraturan PerundangUndangan yang berlaku, c. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, d. Setiap Pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya e. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja g. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangkut jabtan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala

2.2. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2.2.1. Kepegawaian / Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu

organisasi.

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan, maka posisi strategis dan dominan tersebut memberikan tuntutan bagi setiap organisasi untuk memiliki sumber daya aparatur dalam rangka melaksanaan dan menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.



[2014 - 2018]

Dalam rangka pelaksanaan seluruh urusan kepemerintahan dan mewujudkan administrasi pemerintahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga sumber daya aparatur perlu untuk dikelola secara tepat dan terarah agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Komposisi sumber daya aparatur di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari 139 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat dibagi berdasarkan jabatan sebagai berikut : Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Klasifikasi Jabatan No

Jabatan

Jumlah (org)

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

1

3

Kepala Bidang

3

4

Kepala Sub Bidang

6

5

Kepala Sub.Bagian

3

6

Pejabat Fungsional Umum

25

7

Pejabat Fungsional

79

8

Kepala UPT

21

Jumlah

139

Komposisi sumber daya aparatur tersebut menjadi aset penting bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana karena sumber daya aparatur tersebut menjadi pelaksana langsung pemerintahan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga potensi yang terdapat di dalamnya perlu untuk diklasifikasikan agar dapat diketahui gambaran potensi sumber daya aparatur secara komprehensif berdasarkan beberapa klasfikasi, yang disajikan dalam tabel di bawah ini :



[2014 - 2018]

Tabel 2. Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang No

Golongan/Ruang

Jumlah

1

I/a

-

2

I/b

-

3

I/c

-

4

I/d

-

5

II/a

-

6

II/b

1

7

II/c

1

8

II/d

1

9

III/a

25

10

III/b

38

11

III/c

16

12

III/d

37

13

IV/a

18

14

IV/b

1

15

IV/c

1

16

IV/d

-

17

Iv/e

-

Tabel 3. Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Klasifikasi Pangkat

No

Pangkat

Jumlah

1

ESELON I

-

2

ESELON II

1

3

ESELON III

4

4

ESELON IV

29



[2014 - 2018]

Tabel 4. Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Klasifikasi Jenjang Pendidikan Formal No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

1

Magister (S2)

19

2

Sarjana(S1)

55

3

Diploma III

13

4

SMA/Sedrajat

52

5

SMP/Sedrajat

-

Jumlah

139

Berdasarkan potensi sumber daya aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mengacu pada tabel 3 dapat dilihat bahwa sumber daya aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana golongan tingkat II/a, II/b, II/c (%), II/d (%), III/a (%), III/b (%), III/c (%), III/d (%), IV/a (%), IV/b (%), IV/c (%).

Tabel 5. Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan Non Formal Pemetaan

Jenis Pendidikan/Pelatihan

SDM

Diklat

Diklat

Diklat

Fungsional Teknis

Kepemimpinan Kepemimpinan Kepemimpinan

Struktural

II

III

IV

1

4

27

Fungsional

75

Teknis

1

Sumber daya aparatur di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tabel 5, disebutkan berdasarkan klasifikasi pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diperoleh sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan atau yang sering disebut dengan

Diklat.

Pelaksanaan


diklat

tersebut

sebagai

wujud

upaya


[2014 - 2018]

pengembangan sumber daya aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung pencapaian tujuan.

2.2.2. Aset / Modal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mrupakan badan pemerintahan Kabupaten Jombang yang memiliki tugas pokok dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki rentang kendali pelayanan kepada masyarakat secara langsung, terkait upaya-upaya pemberdayaan yang harus dapat diterima dan dirasakan langsung oleh seluruh perempuan dan keluaga di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memerlukan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini telah memiliki aset/modal sebagai sarana dan prasarana yang digunakan daam menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dirangkum dalam tabel inventaris di bawah ini : Tabel 6. Daftar Inventaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No

Nama Inventaris

Jumlah

Kondisi Baik

Sedang

Rusak

18

1

Mobil

4

4

2

Motor

169

151

-

3

Mesin Tik Manual

6

-

-



[2014 - 2018]

DAFTAR NAMA BARANG/INVENTARIS BPPKB KAB. JOMBANG No.

Nama / Jenis Barang

Tahun

Jumlah

Harga

1

Mesin Tik Man (14-16)

1982

6

900.000

2

Almari Besi/Metal

1982

1

150.000

3

Almari Besi/Metal

1982

2

300.000

4

Almari Besi/Metal

1997

1

350.000

5

Rak Besi / Metal

1982

9

2.000.000

6

Rak Besi / Metal

1988

1

113.280

7

Rak Kayu

1982

4

1.200.000

8

Filling Besi/Metal

1987

1

300.000

9

Filling Besi/Metal

1987

7

2.100.000

10

Brandkas

1980

2

300.000

11

Overhead Projector

1986

1

700.000

12

Lemari Kayu

1980

10

2.500.000

13

Lemari Kayu

2004

1

1.400.000

14

Kursi Kayu / Rotan

1986

44

1.320.000

15

Meja Rapat

2013

4

4.000.000

16

Meja Tulis

1981

44

4.400.000

17

Meja Tulis

1986

29

29.000.000

18

Meja Tulis

1990

1

338.400

19

Kursi Rapat

2013

4

3.200.000

20

Kursi Rapat

2013

1

8.800.000



[2014 - 2018]


Nama / Jenis Barang

Tahun

Jumlah

Harga

21

Kursi Tamu

1990

1

1.620.000

22

Kursi Tamu

1990

81

1.620.000

23

Bangku Tunggu

1986

1

1.500.000

24

Bangku Tunggu

2011

1

1.250.000

25

Ac Unit

2002

1

4.500.000

26

Ac. Split

2008

4

23.040.000

27

Ac. Split

2012

2

5.500.000

28

Ac. Split

2012

4

12.500.000

29

Kipas Angin

2000

1

110.000

30

Kipas Angin

2000

4

440.000

31

Alat Pendingin Lainnya

1999

2

200.000

32

Televisi

1986

1

1.000.000

33

Televisi

1986

1

1.000.000

34

Ware Less

1985

10

15.000.000

35

Camera Video

1986

1

150.000

36

Camera Video

2000

1

150.000

37

Alat Rumah Tangga Lainnya

1982

1

150.000

38

P.C. Unit

2007

1

4.125.000

39

P.C. Unit

2007

1

5.000.000

40

P.C. Unit

2008

11

54.395.000

41

Note Book

2007

1

9.298.000

42

Note Book

2008

1

9.905.000

43

Note Book

2009

11

84.750.000

44

Note Book

2010

2

16.400.000

45

Note Book

2010

11

96.547.000



[2014 - 2018]


Nama / Jenis Barang

Tahun

Jumlah

Harga

46

Printer

2007

4

1.980.000

47

Printer

2008

12

11.700.000

48

Printer

2008

1

525.000

49

Printer

2009

2

2.950.000

50

Printer

2009

10

10.000.000

51

Printer

2010

2

2.400.000

52

Printer

2010

4

3.400.000

53

Meja Kerja Pejabat Eselon III

2012

4

4.000.000

54

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

2012

30

30.000.000

55

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

2012

4

3.300.000

56

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

2012

9

5.625.000

57

Camera+Attachment

2009

1

1.492.500

58

Proyektor+Attachment

2007

1

12.240.000

59

Off Air Monitor

1986

1

1.000.000

60

Sound System

2011

13

99.742.500

61

Telephone (Pabx)

1980

1

2.000.000

62

Telephone (Pabx)

2008

6

3.060.000

63

Telephone (Pabx)

2005

1

8.900.000

64

Publik Address (Lapangan)

2010

11

96.030.000

65

Sterilisator

2008

25

60.500.000

66

Needle Holder

2008

2

2.631.750

67

Alat Kedokteran KB lainnya

2008

25

65.793.750

68

Gedung Kantor Permanen

1980

1

45.000.000

69

Tempat Ibadah Permanen

1980

1

5.000.000

70

Rtt.Gol.I Perm.Kelas III

1980

1

20.000.000

71

Inst.Grd.Distr.Kap.Sedang

2012

1

9.490.100



[2014 - 2018]

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dilihat melalui tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada periode tahun 2009-2013 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui

selisih

antara


target

dan

realisasi

yang

diperoleh.


[2014 - 2018]

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang

No

1

Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3

2

1. Program Keluarga Berencana

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program pelayanan kontrasepsiProgram pelayanan kontrasepsi. 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 6. Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU 7. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.


Target SPM Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Keterangan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 65% pada tahun 2014. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.

100%

-

-

75,00

75,50

76,00

76,50

77,00

75,14

75,92

76,08

76,60

76,86

100,19

100,56

100,11

100,13

99,82

100%

-

-

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2014.

100%

-

-

100%

-

-

12,00

11,30

11,00

10,30

10,00

11,54

10,57

9,85

9,62

9,28

96,17

93,54

89,55

93,40

92,80

Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014.

100%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014.

100%

-

-

87,00

87,00

87,00

87,00

87,00

87,20

75,86

76,67

93,68

98,97

100,23

100%

-

-

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan pada tahun 2014.

100%

-

-

153

153

153

153

153

119

122

107

99

95

77,78

79,74

69,93

64,71

62,09

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014.

100%

-

-

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

82,00

85,70

84,60

84,50

86,80

117,14

122,43

120,86

120,71

124,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

52,12

55,23

61,08

65,18

69,10

104,24

100,42

101,80

100,28

98,71

3,83 2.044

2.044

2.044

2.044

2.044

2.044

2.044

2.044

2.044

66,00

66,70

81,50

86,10

2.044

7,20

-

-

MDGs.

-

-

-

-

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Jumlah SKPD kabupaten, kecamatan dan desa yang menerapkan kebijkan responsife gender di segala bidang.

-

25%

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

34 SKPD Kab.

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

21 SKPD Kec.

21

21

21

21

21

0

21

21

21

0

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

-

-

306 desa

306

306

306

306

306

0

0

306

306

306

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

75%

-

-

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

80,00

136,36

125,00

115,38

107,14

106,67

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas/ terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di Puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/ PKT di RS. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

-


Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

75%

-

-

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80%

-

-

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50%

-

-

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

50%

-

-

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

100%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

60%

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

112,50

111,11

110,00

109,09

108,33

10. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Meningkanya partisipasi perempuan dalam proses jender dalam pembangunan pembangunan.


[2014 - 2018]

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2.4.

Tantangan

dan

Peluang

[2014 - 2018]

Pengembangan Pelayanan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 2.4.1 Tantangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1. Mutasi sumber daya aparatur terlatih ke/dari instansi lain 2. Kurangnya sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan KB pada masyarakat 3. Tidak adanya pergantian dari aparatur yang telah purna tugas secara cepat dan tepat 4. Permasalahan

kependudukan

dalam

konteks

Keluarga

Berencana masih belum menjadi permasalahan prioritas di kabupaten Jombang 2.4.2

Peluang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1. Adanya rencana terbentuknya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 2. Terbentuknya koalisi kependudukan 3. Sinergitas program BPPKB dengan Visi kabupaten Jombang periode 2014-2018 4. Adanya kerjasama (MOU) dengan tempat pelayanan KB 5. Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan 6. Keunggulan Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka

diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi



[2014 - 2018]

agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik dari peiode sebelumnya.



[2014 - 2018]

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa permasalahan yang dibagi berdasarkan tiap bidang pelaksanaan tugas, yaitu : 1. Bidang Keluarga Berencana a. Pelayanan KB di klinik KB yang masih perlu ditingkatkan b. Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Keseteraan Gender dalam program KB c. Pilihan alat kontarsepsi KB bagi pria yang masih terbatas d. Meningkatnya kasus-kasus TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza) e. Tahapan kelompok PIK KRR yang masih lemah f. Masih adanya efek samping dan komplikasi alat/obat kontrasepsi KB g. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang belum maksimal h. Belum maksimalnya sarana mobil unit pelayanan dan penerangan KB 2. Bidang Keluarga Sejahtera a. Masih kurangnya pengetahuan dan kinerja PPKBD dan Sub PPKBD terhadap

program

KB

KS

di

pedesaan

untuk

mendukung

penurunan angka LPP b. Masih kurangnya pelatihan kader Posyandu model melalui keg. BKB-Posyandu-PADU c. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kader BKB trampil dalam memahami teknik pembinaan d. Masih kurangnya kemampuan bakat dan ketrampilan ibu balita yang punya usaha dalam menambah penghasilan keluarga melalui UPPKS 3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak a. Masih rendahnya komitmen SKPD terkait sehubungan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM



[2014 - 2018]

b. Masih tingginya ego sektor dari SKPD terkait, terutama instansi vertikal c. Sulitnya melakukan koordinasi antar SKPD terkait d. Sulitnya membangun komitmen dengan dengan jejaring (LSM) terkait pelaksanaan indikaor SPM

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan elemen penting dari sistem perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kabupaten Jombang disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten

Jombang.

Misi

pertama

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan Misi keduanya adalah urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dengan demikian, secara substantif dokumen Renstra harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018. Adapun visi Kabupaten Jombang

adalah

“Jombang Sejahtera

Untuk Semua”. Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 sebagai bentuk upaya mencapai visi tersebut. Ke-5 (lima) misi Kabupaten Jombang yaitu : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama 2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Sebagai salah satu SKPD dari Kabupaten Jombang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ikut memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui dan mengidentifikasi



[2014 - 2018]

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal SKPD sehingga dapat ditemukan penerapan strategi yang tepat. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki keterkaitan dalam menjalankan misi ke-2 (dua) yaitu ikut berperan dalam rangka Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau. Hal tersebut, mengingat secara umum bahwa semakin pesatnya peningkatan

jumlah

penduduk

sehingga

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki keterlibatan langsung untuk ikut mewujudkan misi tersebut. Pelaksanaan misi ke-2 (dua) bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tersebut didukung

dengan

adanya

kepentingan

untuk

menjaga

dan

mengendalikan stabilitas jumlah penduduk Kabupaten Jombang, yang dapat terintegrasi ke dalam layanan prima terhadap seluruh perempuan dan keluarga di Kabupaten Jombang. Dalam konteks visi ke-dua ini, beberapa

hal

yang

menjadi

langkah-langkah

utama

yang

perlu

dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu : 1. Program keluarga berencana 2. Program kesehatan reproduksi remaja 3. Pelayanan kontrasepsi 4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri 5. Pengembangan model operasional bina keluarga balita-posyandupendidikan anak dini usia 6. Pengendalian penduduk

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur 3.3.1

Renstra

Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana

Nasional Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana

Nasional

merupakan Badan Induk dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi pemerintahan



[2014 - 2018]

tersebut. Secara hirarkis, seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan

dari

Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana Nasional akan diturunkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergitas antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana tersebut dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan ke-2 (dua) badan, yang masih dalam satu bidang yaitu bidang kependudukan. Salah satu bentuk sinergitas antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga

Berencana

tersebut

dapat

digambarkan

dengan

dibentuknya sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang nantinya oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah, yaitu :

1.

Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen

2.

Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur

3.

Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun

4.

Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan

5.

Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen

6.

Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen

7.

Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen



[2014 - 2018]

Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja

dalam

kegiatan

pengasuhan

dan

pembinaan

tumbuh

kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja

9.

Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi)

10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya

11. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota 12. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isuisu strategis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, antara lain : a. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai

kebijakan

mengenai

peningkatan

kualitas

anak

dan

perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan publik b. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak,

baik

focal

point

maupun

pelayanapenanggualangan krasan perempuan dan anak c. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumahtangga maupun tempat-tempat umum. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan. d. Belum tersedianya data terpisah gender yang menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan. e. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program



[2014 - 2018]

keluarga berencana; f. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB. Hal

ini

ditandai

masih

rendahnya

prosentase

pengguna

alat

kontrasepsi MOP dan kondom. g. Belum optimalnya penyuluhan KB (PLKB) serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB; h. Masih tingginya prosentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.



[2014 - 2018]

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanakabupaten Jombang dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Jombang. Sejalan dengan Visi kabupaten Jombang yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, di mana upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi tersebut tentunya juga ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah kabupaten Jombang. Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kabupaten Jombang menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah kabupaten Jombang memiliki kemamapuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasilguna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan prima oleh pemerintah kabupaten Jombang. Oleh karena itu, selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Jombang, maka Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut : “Terwujudnya

Keluarga

Kecil,

Bahagia,

Sejahtera

Yang

Berkesetaraan Dan Berkeadilan Gender” Dalam

mendorong

terwujudnya

Visi

tersebut,

Misi

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah : a.

Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur

b.

Mengendalikan pertumbuhan penduduk

c.

Meningkatkan ketahanan keluarga dan jumlah keluarga sejahtera

d.

Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak.



[2014 - 2018]

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Tujuan jangka menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan

b.

Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang

c.

Meningkatkan pelayanan dan jumlah aseptor KB

d.

Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

e.

Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran sebagai berikut : a.

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana BPPKB

b.

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

c.

Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap

d.

Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan kelompok UPPKS

e.

Terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

f.

Terwujudnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana g.

[2014 - 2018]

Meningkatkan komitmen SKPD melalui pelaksanaan kebijakan yang responsif gender

Pemaparan mengenai tujuan dan sasaran di atas, dapat dlihat dalam bentuk tabel di bawah ini :



[2014 - 2018]

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2014

1

Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan

Peningkatan pengelolaan Sumber daya Manusia serta Sarana dan Prasarana BPPKB

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan Perlengkapan

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan 2


Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang

Menurunnya laju pertrumbuhan penduduk

Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif Meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

3

Meningkatkan ketahanan keluargadan jumlah keluarga sejahtera

Meningkatkan pelayanan dan jumlah akseptor KB

Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap

Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi

Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera


Meningkatnya kemandirian keluarga dalam ber-KB

Meningkatnya kualitas kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)


2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,74%

1,73%

1,72%

1,71%

1,70%

9,77%

8,77%

7,77%

6,77%

5,77%

76,60%

76,80%

76,90%

77,00%

77,10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


4

Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak.


Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

[2014 - 2018]


Fasilitasi pengaduan dan laporan tindak kekerasan perempuan dan anak


Meningkatnya kualitas pendayagunaan organisasi pemerhati perempuan


Terwujudnya pelembagaan PUG dan PUHA diseluruh SKPD terkait

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


[2014 - 2018]

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan PerempuaN dan Keluarga Berencana Rumusan menjelaskan

strategi

bagaimana

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

tujuan

sasaran akan dicapai

serta

dan

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun

secara

bersamaan

dapat

meminimalkan

kelemahan

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut : a. Kekuatan 1. Memiliki tenaga kerja yang terlatih dan kompeten 2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang cukup 3. Tersedianya data keluarga se-kabupaten Jombang secara online 4. Adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para aparatur dan kader 5. Secara kelembagaan, BPPKB kabupaten Jombang telah memiliki status Badan 6. Masih adanya pembiayaan gaji bagi aparatur dari pemerintah 7. Adanya struktur organisasi beserta uraian tugas untuk semua jabatan 8. Lokasi strategis dan mudah diakses oleh masyarakat 9. Memiliki institusi masyarakat pedesaan (IMP) 10. Penataan sumber daya aparatur BPPKB yang sudah sesuai dengan kesetaraan gender



[2014 - 2018]

b. Kelemahan 1. Tenaga kerja yang jumlahnya masih kurang sesuai kebutuhan 2. Terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi sumber daya aparatur dengan jabatan yang dipegang 3. Penguasaan IT oleh sumber daya aparatur yang masih kurang 4. Sarana IT daerah yang tidak berfungsi 5. Terdapat kesenjangan golongan dan jabatan antara pimpinan dan bawahan 6. Penyediaan pembiayaan gedung dan peralatan yang masih kurang 7. Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif c. Tantangan 1. Mutasi sumber daya aparatur terlatih ke/dari instansi lain 2. Kurangnya

sinkronisasi

Peraturan

Daerah

tentang

Retribusi

Pelayanan Kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan KB pada masyarakat 3. Tidak adanya pergantian dari aparatur yang telah purna tugas secara cepat dan tepat 4. Permasalahan kependudukan dalam konteks Keluarga Berencana masih

belum

menjadi

permasalahan

prioritas

di

kabupaten

Jombang d. Peluang 1. Adanya rencana terbentuknya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 2. Terbentuknya koalisi kependudukan 3. Sinergitas program BPPKB dengan Visi kabupaten Jombang periode 2014-2018 4. Adanya kerjasama (MOU) dengan tempat pelayanan KB 5. Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan 6. Keunggulan kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Layak Anak Berdasarkan identifikasi faktor – faktor SWOT di atas, selanjutnya dirumuskan formulasi strategi sebagai berikut :



[2014 - 2018]

RUMUSAN STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN TUJUAN Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan

SASARAN Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia sereta sarana dan prasarana

INDIKATOR SASARAN Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan

STRATEGI Meningkatkan efektiftifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEBIJAKAN Sarana dan Prasarana perkantoran

Tata kelola administrasi perkantoran Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan

Meningkatnya peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera



Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina (BKB,BKR,BKL) dan kelompok UPPKS

Jumlah peserta KB aktif yang meningkat

Penggarapan pusmupar pola episode

Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

Pemahaman dan kesadaran remaja tentang Kesehatan Reproduksi

Advokasi/KIE KRR

Menurunnya persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun

Kemandirian dalam ber KB

Peningkatan kelompok Tribina

Meningkatnya kelompok Tri Bina dalam ber KB

Kualitas kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Pemenuhan sarana kebutuhan kelompok dan pembinaan kelompok



Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan upaya pemenuhan hak-hak anak


[2014 - 2018]

Terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Fasilitas pengaduan dan laporan tindak kekerasan perempuan dan anak.

Meningkatkan koordinasi



Kualitas pendayana gunaan organisasi pemerhati perempuan


Meningkatnya persentase peraturan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak


Terwujudnya pelembagaan PUG dan PUHA diseluruh SKPD terkait.

Peningkatan pelembagaan PUG dan PUHA di seluruh SKPD terkait

Terwujudnya pelembagaan PUG dan PUHA di seluruh SKPD terkait


[2014 - 2018]

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Misi 1 Misi 1 : Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 1

Target Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan 1 prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana BPPKB

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan

Rp

Target

Rp

Tahun 3

Target

Tahun 4

Rp

Target

Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 5

Target

Rp

Target

Rp

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

508.500,000

100%

559.350,000

100%

615.285,000

100%

676.813,500

100%

744.494,850

100%

3.104.443,350

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

12 bulan

12 bulan

508.500,000

12 bulan

559.350,000

12 bulan

615.285,000

12 bulan

676.813,500

12 bulan

744.494,850

12 bulan

3.104.443,350

Presentase pelengkapan dan kulitas sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

137.000,000

100%

150.700,000

100%

165.770,000

100%

182.347,000

100%

200.581,700

100%

836.398,700

12 bulan

12 bulan

24.700,000

12 bulan

27.170,000

12 bulan

29.887,000

12 bulan

32.875,700

12 bulan

36.163,270

12 bulan

150.795,970

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya alat-alat meubel

12 bulan

12 bulan

17.000,000

12 bulan

18.700,000

12 bulan

20.570,000

12 bulan

22.627,000

12 bulan

24.889,700

12 bulan

103.786,700

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

12 bulan

12 bulan

51.400,000

12 bulan

56.540,000

12 bulan

62.194,000

12 bulan

68.413,400

12 bulan

75.254,740

12 bulan

313.802,140

Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/Berkala Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional

12 bulan

12 bulan

30.400,000

12 bulan

33.440,000

12 bulan

36.784,000

12 bulan

40.462,400

12 bulan

44.508,640

12 bulan

185.595,040

Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/Berkala Pemeliharaan Peralatan Peralatan Gedung Gedung Kantor Kantor

12 bulan

12 bulan

13.500,000

12 bulan

14.850,000

12 bulan

16.335,000

12 bulan

17.968,500

12 bulan

19.765,350

12 bulan

82.418,850

100%

100%

24.500,000

100%

26.950,000

100%

29.645,000

100%

32.609,500

100%

35.870,450

100%

149.574,950

140 stel

140 stel

24.500,000

100%

100%

39.999,999

Presentase pemenuhan kebutuhan aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan BPPKB

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Tersedianya Peralatan Pengadaan Peralatan Gedung Gedung Kantor Kantor

Program peningkatan disiplin aparatur


Tahun 2

Tersedianya Pakaian Olah Raga dan Pakaian Paduan Suara

Cakupan capaian kinerja dan keuangan BPPKB

26.950,000

100%

43.999,999

29.645,000

100%

48.399,999

32.609,500

100%

53.239,999

35.870,450

100%

58.563,999

149.574,950

100%

244.203,994

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Lokasi



[2014 - 2018]

Penyusunan Tersusunnya Renstra Rencana Strategis SKPD SKPD

-

1 paket

10.000,000

-

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD

-

1 paket

10.000,000

1 paket

11.000,000

1 paket

12.100,000

1 paket

Penyusunan Tersusunnya Laporan Laporan Capaian Capaian Kinerja SKPD Kinerja SKPD

-

1 paket

10.000,000

1 paket

11.000,000

1 paket

12.100,000

Penyusunan Tersusunnya Laporan Laporan Keuangan Keuangan SKPD SKPD

-

1 paket

9.999,999

1 paket

10.999,999

1 paket

12.099,999

-

-

-

-

-

1 paket

35.000,000 2 paket

45.000,000

13.310,000

1 paket

14.641,000 5 paket

61.051,000

1 paket

13.310,000

1 paket

14.641,000 5 paket

61.051,000

1 paket

13.309,999

1 paket

14.640,999 5 paket

61.050,994


[2014 - 2018]

Misi 2 : Mengendalikan pertumbuhan penduduk Misi 2 : Mengendalikan pertumbuhan penduduk Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Terciptanya jumlah 1 penduduk yang tumbuh seimbang


Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan



Tahun 1

Target

Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif

11225

Kajian pembangunan berwawasan kependudukan

Tersedianya pedoman pengambilan kebijakan di bidang kependudukan

Fasilitasi penyerasian kebijakan kependududkan

Meningkatnya jumlah peraturan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kependudukan

Pelayanan KB Medis Operasi

11216

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Target

1 paket

108.411,900

2375 orang

150.362,000

412.487,350

Rp

Target

1 Buku hasil kajian

119.253,090

453.736,085

Rp

Target

1 Buku hasil kajian

165.398,200

131.178,399

499.109,694

Rp

Target

1 Buku hasil kajian

181.938,020

144.296,239

549.020,663

Rp

1 Buku hasil kajian

200.131,822

158.725,863

2.289.342,291

5 Buku hasil kajian

220.145,004

661.865,491

917.975,046

254 Kegiatan/D esa

-

280 Kegiatan/D esa

-

306 Kegiatan/D esa

-

306 Kegiatan/D esa

-

2,201

2,175

-

2,149

-

2,140

-

2,129

-

2,129

-

2,129

-

0,063

0,062

-

0,062

-

0,062

-

0,062

-

0,062

-

0,062

-

0,317

0,314

-

0,311

-

0,311

-

0,311

-

0,308

-

0,308

-

CBR (Crude Birth Rate )

16,850

16,605

-

16,299

-

16,099

-

15,993

-

15,990

-

15,990

-

Gross Reprodukcive Rate (GRR)

1,074

1,064

-

1,049

-

1,040

-

1,038

-

1,040

-

1,040

-

Menurunnya LPP, kematian ibu dan anak (tersosialisasinya kebijakan kependudukan)

1750 orang

3 kegiatan

76,60%

80%

24000 PUS

42100 PUS

150.000,000 46310 PUS

238,027 PUS

259,82 PUS

190.000,000

281,62 PUS

209.000,000

303,42 PUS

229.900,000

325,22 PUS

252.890,000

347,02 PUS

278.179,000

347,02 PUS

1.159.969,000

21 Kec

21 Kec

1.462.506,000

21 Kec

1.608.756,600

21 Kec

1.769.632,260

21 Kec

1.946.595,486

21 Kec

2.141.255,035

21 Kec

8.928.745,381

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Terlayaninya peserta KB Baru

Terwujudnya komitmen tentang program KB Turunnya angka drop out

176 Kegiatan/Desa

760 Aseptor

Menurunnya rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun

Advokasi dan KIE tentang kesehatan Tersosialisasinya materi reproduksi remaja KRR kepada remaja (KRR)


374.988,500

-

Pengadaan Sarana Tersedianya sarana Klinik Mobilitas Tim KB KB Keliling Koordinasi Pelaksanaan Program KB

1 Buku hasil kajian

1,74%

228 Kegiatan/D esa

Meningkatnya rasio peserta KB dengan pasangan usia subur

Program Keluarga Berencana

Pelayanan KIE

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Rp


Tahun 5

-

Penyediaan Pelayanan KB dan Terlayaninya Peserta KB Alat Kontrasepsi Baru Pra Sejahtera dan Bagi Keluarga Keluarga Sejahtera I Miskin

3

Target

Tahun 4

202 Kegiatan/D esa

Total Fertility Rate (TFR), Anak per wanita usia reproduktif General Fertility Rate (GFR)Women Rasio Child (CWR)

11215

Rp

Tahun 3

Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

Pengendalian pendududuk

Terselenggaranya penyerasian pembangunan berwawasan kependudukan

2

Tahun 2

1240 orang

116.214,600 1900 orang

1.922.506,000

76,80%

50.000,000 2 Kegiatan 920 aseptor

127.836,060

2.114.756,600

1950 orang

76,90%

165.000,000 50250 PUS

55.000,000 2 Kegiatan

2.326.232,260

2000 orang

77,00%

181.500,000 54730 PUS

60.500,000 2 Kegiatan

84.700,000

1080 aseptor

154.681,633 2044 orang

2.558.855,486

77,10%

199.650,000 58940 PUS

66.550,000 2 Kegiatan

93.170,000

1160 aseptor

170.149,796

2.814.741,035

2044 orang

77,10%

219.615,000 58940 PUS

73.205,000 2 Kegiatan

102.487,000

1160 aseptor

840 aseptor

70.000,000

100,00%

253.000,000

278.300,000

306.130,000

336.743,000

370.417,300

144.870,000 1140 orang

159.357,000 1160 orang

175.292,700 1180 orang

192.821,970 1200 orang

212.104,167 1200 orang

1120 orang

77.000,000

1000 aseptor

140.619,666

709.501,754

11.737.091,381

915.765,000

305.255,000

427.357,000

1.544.590,300

884.445,837


Lokasi


Pembinaan program KRR


Jumlah PIK Remaja/Mahasiswa

-

300 orang

[2014 - 2018]

108.130,000 325 orang

118.943,000 350 orang

130.837,300 375 orang

143.921,030 400 orang

158.313,133 400 orang

660.144,463


[2014 - 2018]

Misi 3 Misi 3 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan jumlah keluarga sejahtera Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

11218

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Kegiatan



Tahun 1

Target Meningkatkan peran serta masyarakat untuk 1 terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera


Meningkatnya kemandirian keluarga dalam ber-KB

Persentase anggota keluarga tribina dan UPPKS yang ber-KB

Pengelolaan Data Tersedianya Data Basis Dan Informasi Keluarga Secara Online Program KB Fasilitasi PKBD dan PPKBD

Tersedianya honor Sub PPKBD

2


11224

Pengembangan model operasional bina keluarga balita posyandupendidikan anak dini usia

306 desa 2044 orang

Target

1.660.497,500

Rp

Target

1.826.547,250

160.523,500 385,000 KK

1.399.974,000

Tahun 4

Rp

Target

2.009.201,975

176.575,850 390,000 KK

1.539.971,400

Rp

Target

2.210.122,173

194.233,435 395,000 KK

1.693.968,540


Tahun 5

Rp

Target

2.431.134,390

213.656,779 400,000 KK

1.863.365,394

235.022,456

Rp

############

400,000 KK

2.049.701,933

980.012,020

8.546.981,267

315 orang

-

325 orang

-

330 orang

-

335 orang

-

340 orang

-

340 orang

-

1738 orang

1748 orang

-

1755 orang

-

1760 orang

-

1765 orang

-

1770 orang

-

1770 orang

-

Terlaksanya pengembangan BKB, BKR, BKL, dan UPKKS

525 kader

Jumlah BKB

327 kelompok

Jumlah BKR

197 kelompok

Jumlahh BKL

222 kelompok

Jumlah UPPKS

297 kelompok

Terselenggaranya Kajian Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-Padu

Rp

Tahun 3

306 orang

330 kelompok 215 kelompok 230 kelompok 310 kelompok

Meningkatnya persentase Bina Keluarga BalitaPosyandu-Pendidikan Anak Dini Usia Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPadu


375,261 KK

Terlaksanya PKBD dan PPKBD Tersedianya honor PPKBD

Pengembangan BKB, BKR, BKL, UPKKS

100%

Tahun 2

270 org/kader

100.000,000

-

110.000,000 337 kelompok 230 kelompok 235 kelompok 330 kelompok

-


-


-


-

610.510,000 350 kelompo 259 kelompo 255 kelompo 385 kelompo

-

39.000,000

42.900,000

47.190,000

51.909,000

57.099,900

238.098,900

39.000,000

42.900,000

47.190,000

51.909,000

57.099,900

238.098,900


Lokasi


[2014 - 2018]

Misi 4 Misi 4 : Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program

Kegiatan



Tahun 1

Target

Meningkatkan kualitas hidup 1 perempuan dan upaya pemenuhan hak-hak anak



11117



11118

11116

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

80 kasus

66.000,000

79 kasus

72.600,000

60 kasus

79.860,000

50 kasus

87.846,000

50 kasus

366.306,000

Terbentuknya Pos Curhat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di 306 Desa

300 orang

21 Kec

60.000,000

400 orang

66.000,000

400 orang

72.600,000

400 orang

79.860,000

400 orang

87.846,000

400 orang

366.306,000

100%

140.000,000

38 Unit Pelaksana

100%

50.000,000

38 Unpel

55.000,000

38 Unpel

60.500,000

38 Unpel

66.550,000

38 Unpel

73.205,000

38 Unpel

305.255,000

1 Desa

12 Kelompok

50.000,000

2 Desa

55.000,000

2 Desa

60.500,000

2 Desa

66.550,000

2 Desa

73.205,000

2 Desa

305.255,000

14 Kekompok

12 Kelompok

40.000,000

18 Kelompok

44.000,000

20 Kelompok

58.564,000

24 Kelompok

244.204,000

72%

100%

813.700,000

74%

895.070,000

75%

984.577,000

76%

6 Kegiatan

6 Kegiatan

50.000,000

6 Kegiatan

55.000,000

7 Kegiatan

60.500,000

8 Kegiatan

66.550,000

9 Kegiatan

73.205,000

9 Kegiatan

305.255,000

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE Peningkatan pengadaan tentang kesetaraan KIE tentang KKG dan keadilan gender

1 Kegiatan

1 Kegiatan

33.700,000

1 Kegiatan

37.070,000

1 Kegiatan

40.777,000

1 Kegiatan

44.854,700

1 Kegiatan

49.340,170

1 Kegiatan

205.741,870

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

5 Kegiatan

5 Kegiatan

150.000,000

6 Kegiatan

165.000,000

6 Kegiatan

181.500,000

6 Kegiatan

199.650,000

6 Kegiatan

219.615,000

6 Kegiatan

915.765,000

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Meningkatknya persentase organisasi perempuan yang dibina

Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Perempuan

Peningkatan jumlah kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)

Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan


Target

60.000,000

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Terwujudnya pelembagaan PUG dan PUHA di seluruh SKPD terkait

Rp


Tahun 5

100%

Kegiatan penyuluhan bagi Peran serta perempuan ibu rumah tangga melalui kegiatan P2WKSS dalam membangun keluarga sejahtera

3

Target

Tahun 4

100 kasus

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan


Rp

Tahun 3

Meningkatnya persentase Cakupan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

2

Tahun 2

Peningkatan kapasitas jejaring P4A

Terlaksanya Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Anak

154.000,000

169.400,000

186.340,000

48.400,000 22 Kelompok

204.974,000

53.240,000 24 Kelompok

1.083.034,700

77%

1.191.338,170

854.714,000

77%

4.967.719,870


Lokasi


11115

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Terbentuknya Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

21 Kec

21 Kec

180.000,000

21 Kec

198.000,000

21 Kec

217.800,000

21 Kec

239.580,000

21 Kec

263.538,000

21 Kec

1.098.918,000

Fasilitasi PKK

Terselenggaranya pembinaan PKK tingkat kecamatan

-

21 Kec

400.000,000

21 Kec

440.000,000

21 Kec

484.000,000

21 Kec

532.400,000

21 Kec

585.640,000

21 Kec

2.442.040,000

Meningkatnya persentase peraturan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Sosialisasi Materi Kesetaraan dan Keadilan Gender

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Advokasi kesetaraan dan keadilan gender


[2014 - 2018]


[2014 - 2018] BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan

Sasaran

No.

Indikator


Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk

Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Meningkatnya Indeks pembangunan gender Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak


RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Target Capaian Tiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN KABUPATEN JOMBANG

Recommend Documents