Rencana Strategis BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL JUNI TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) BKKBN memiliki 6 (enam) fungsi diantaranya BKKBN memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan nasional. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212 /PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) periode 20152019. Renstra BKKBN 2015-2019 ini berisi tentang sasaran, kebijakan strategi program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 - perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 serta sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019 dimana BKKBN merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemprograman dan penganggaran berdasarkan Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maka Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada ketiga
i
pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BKKBN telah melakukan beberapa penyesuaian pada struktur program dan kegiatan di dalam Renstra BKKBN 2015 - 2019. Penyusunan Renstra BKKBN 2015 - 2019 telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Penyempurnaan Renstra BKKBN 2015-2019 tersebut melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan BKKBN, Bappenas, Kementerian Keuangan dan para Mitra Kerja Utama BKKBN. Selanjutnya dalam implementasi Program KKBPK pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN dapat mengacu pada dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran di Unit Kerjanya dan dokumen Rencana Kegiatan masing - masing Unit Kerja Eselon II baik di Pusat maupun di Provinsi. Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran BKKBN, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di semua tingkatan wilayah.
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Surya Chandra Surapaty
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ DAFTAR ISI .......................................................................................... PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR 212/PER/B1/2015 ...................
i iii v
BAB
I
PENDAHULUAN ....................................................... 1.1 Kondisi Umum ..................................................... 1.2 Potensi dan permasalahan ..................................
1 1 3
BAB
II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN TAHUN 2015 - 2019 ....................................... 2.1 Visi ..................................................................... 2.2 Misi ..................................................................... 2.3 Tujuan BKKBN .................................................... 2.4 Sasaran Strategis BKKBN ..........................................
9 9 11 12 13
BAB
III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN ............................ 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..................... 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN ....................... 3.3 Kerangka Regulasi ................................................ 3.4 Kerangka Kelembagaan .............................................
15 15 16 20 25
BAB
IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja ....................................................... 4.2 Kerangka Pendanaan ..........................................
29 29 37
BAB
V
PENUTUP ..............................................................
43
LAMPIRAN Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BKKBN Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi
iii
iv
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 212/PER/B1/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 -2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menghadapi tantangan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang semakin kompleks dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, diperlukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintegrasi dan bersinergi dengan semua sektor pembangunan;
b.
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019 dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu disusun kebijakan, strategi, rencana kerja dan indikator kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Tahun 2015-2019.
c.
bahwa dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang berperan serta
v
pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan dan Revolusi Mental. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan kesehatan dan revolusi mental;
Mengingat
vi
:
d.
bahwa Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 20152019 untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga disusun mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis, serta perencanaan pendanaan yang memperhatikan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggran terpadu (Unified Budgeting) dan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC);
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 -2019;
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7.
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.
KESATU
:
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi antara kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
vii
Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan stakeholder dan mitra kerja. KEDUA
:
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 merupakan suatu rencana dan acuan dalam: a. penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional b. penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang; dan c. penyusunan Rencana Belanja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
KETIGA
:
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 merupakan ketetapan yang meliputi uraian tentang Mandat, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Peran, Kondisi, Tantangan, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus di capai serta indikator output, indikator outcome, target capaian, pendanaan, dan indikator kinerja utama (IKU);
KEEMPAT
:
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya;
KELIMA
:
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga dan Berencana Nasional yang merupakan satu
viii
kesatuan dan Peraturan ini.
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
KEENAM
:
Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
KETUJUH
:
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2015 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
SURYA CHANDRA SURAPATY
ix
x
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 212/PER/B1/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 -2019
xi
xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Kondisi Umum Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”. Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 20152019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental. Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan
1
diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah pada tahun 2020 sampai 2030, di mana angkanya berkisar 44 per 100, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau window of opportunity untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa
2
dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasararan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).
1.2
Potensi dan permasalahan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
3
Keluarga dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan untuk kelembagaan di Kabupaten/Kota tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). Jika seluruh regulasi tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program semakin baik. Terkait dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu segera dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015 - 2019 yang mengacu pada RPJMN 2015 - 2019 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) peraturan perundang - undangan, (4) sumber daya manusia, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, serta (8) monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4
Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah: a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003); (3) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9% (SDKI 2012). Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013); (4) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (5) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB; (6) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal; serta (7) peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider. b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen; (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi
5
baru; (3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga; (4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (5) Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); (7) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains); (8) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012) ; (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pra
6
nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; serta (6) Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal. d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; (3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; (4) Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal; (5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (6) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (7) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan. e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang belum
7
disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; (2) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan (3) Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial. f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas. Beberapa permasalahan diatas memberikan informasi yang cukup mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir (Renstra BKKBN 2010-2014), dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BKKBN 2015-2019.
8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN 2015-2019
Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015 - 2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. 2.1
Visi Pembangunan 2015-2019 Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
9
Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, terlihat dalam gambar dibawah ini: Gambar 2.1 Bagan Keterkaitan Visi BKKBN dengan Nawa Cita
Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10
2.2
Misi Pembangunan 2015-2019 Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten, serta 5) Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan di bidang KKB;
pemaduan
dan
sinkronisasi
b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB; c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB; d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB; e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional; f. Penyusunan desain Program KKBPK; g. Pengelolaan (PKB/PLKB).
tenaga
penyuluh
KB/petugas
lapangan
KB
h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. i.
Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
j.
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. l.
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
11
m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB). n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan o. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB. Selain fungsi tersebut BKKBN juga menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB; b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB. 2.3
Tujuan BKKBN Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB
12
mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB. 2.4
Sasaran Strategis BKKBN Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut: 1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun) 3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) 4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) 6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)
13
Ke-6 (enam) sasaran strategis BKKBN 2015-2019 secara langsung terkait dengan tujuan utama BKKBN; sasaran strategis nomor 2, dan 3 terkait secara langsung dengan tujuan utama “a” Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dan berbagai rincian didalamnya. Sasaran strategis nomor 4 dan 6 terkait secara langsung dengan tujuan utama “b” Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP. Sasaran strategis nomor 5 terkait dengan tujuan utama “c” Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan berbagai rincian didalamnya, sedangkan sasaran strategis nomor 1 secara umum berkaitan dengan tujuan utama “d”. Ke-6 (enam) sasaran strategis tersebut akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang secara rinci dijelaskan pada Bab IV.
14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN 3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah: 1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas 2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB 3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE) 4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB 5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB 6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
15
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB 8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB 9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK
3.2
Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan adalah: 1.
Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, yang dilakukan melalui strategi: a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar - sektor maupun antara pusat dan daerah, terutama dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon); b. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB; c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit; d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
16
e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan. 2.
Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, yang dilakukan melalui strategi: a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan; c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka; dan d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).
3.
Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah, yang dilakukan melalui strategi: a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antar sektor dan antara pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung SJSN Kesehatan (materi dan tools melalui pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB yang disesuaikan dengan isu KKB di masing - masing wilayah);
17
b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi; c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi; d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. 4.
Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, yang dilakukan melalui strategi: a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan); b. Penguatan dan pelibatan sektor terkait dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah dari Undang undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; c. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi (monev) KB, serta peningkatan kapasitas SDM pelaksana KB (tenaga lapangan, kader, tenaga medis) secara berkala dan menyeluruh dalam hal advokasi, KIE, serta konseling KB dan kespro; d. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di daerah serta pengembangan kemitraan operasional KB didukung dengan panduan teknis yang jelas.
5.
Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, yang dilakukan melalui strategi: a. penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang -undangan kependudukan dan keluarga berencana;
18
b. koordinasi terpadu lintas - kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan KKB; c. perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; d. advokasi, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan Program KKBPK kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat. 6.
Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, yang dilakukan melalui strategi: a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik; b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan; d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta setelah ditetapkannya Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009; e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat; f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.
19
7.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, yang dilakukan melalui strategi: a. penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu; b. peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; c. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi; d. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang bersumber dari registrasi penduduk; e. peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan; dan f. peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.
8.
Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB yang dilakukan melalui strategi: a. penguatan penelitian/kajian Kependudukan, Berencana dan Ketahanan Keluarga;
Keluarga
b. penyediaan hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; c. peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK, pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB; d. pengembangan pendidikan dan pelatihan Bidang KKB; e. penguatan kerjasama internasional di Bidang KKB.
3.3
Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi disusun dalam rangka mewujudkan arah Program KKBPK Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan
20
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga adalah terwujudnya konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan: 1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan; 2. Meningkatkan kualitas keluarga sehingga tercipta rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera (NKKBS); 3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui: promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan 4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk: a. Menjamin tercapainya ditetapkan;
penurunan
TFR
sesuai
target
yang
b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi; c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga. Pemerintah juga menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan:
21
a. Perencanaan kependudukan; b. Penyediaan parameter kependudukan; c. Analisis dampak kependudukan; d. Kerjasama pendidikan kependudukan; dan e. Penanganan isu - isu kependudukan di daerah provinsi, kabupaten dan kota. Hal tersebut diatas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE, serta penyediaan sarana prasarana Program KKBPK. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga yang diarahkan untuk: a.
Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
b.
Memberdayakan fungsi keluarga;
c.
Memandirikan keluarga;
d.
Memberdayakan kearifan lokal;
e.
Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
f.
Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
g.
Memberdayakan peran serta masyarakat.
Kedudukan hukum Penyuluh KB (PKB/PLKB) sebagaimana tertuang dalam lampiran Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu: pengelolaan Penyuluh KB (PKB/PLKB) merupakan kewenangan pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah BKKBN, dalam implementasinya diperlukan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan regulasi yang lebih operasional, mulai dari penetapan standar kompetensi penyuluhan KB, penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh KB sampai pada strategi dan prosedur pelaksanaannnya termasuk pembentukan asesor dan lembaga diklat terakreditasi di provinsi.
22
Standarisasi tenaga pelayanan KB bagi petugas Medis berkaitan dengan prosedur, tata cara dan kewenangan teknis medis memerlukan regulasi dan kerjasama dengan sektor/institusi terkait, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, kerangka regulasi penyelenggaraan urusan Bidang KKB selama lima tahun ke depan adalah: 1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang - undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi : a) Pengendalian Penduduk meliputi; a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. b) Keluarga Berencana (KB) meliputi; a. Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk; b. Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); c. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional, d. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga; e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB. c) Keluarga Sejahtera meliputi; a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). 2. Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyelengaraan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
23
3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta petunjuk teknis tentang nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang menangani Program KKBPK. 4. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian program dan kegiatan serta penganggaran di Kabupaten/Kota sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus kode akun anggaran. 6. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara Nasional dan di Daerah. 7. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan standarisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB. 8. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB. 9. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan sertifikasi tenaga penyuluh KB. 10. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait terutama dalam penerapan peraturan perundangan yang berlaku. 11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain: mendukung pencapaian peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan penggerakan KB, distribusi alokon dari kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta insentif bagi tenaga lapangan KB. Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi.
24
3.4
Kerangka Kelembagaan Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang - undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan Bidang KKB di Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah (PERDA) Lembaga SKPD berkaitan dengan tugas dan fungsi (Tupoksi) lembaga lebih terfokus pada struktur organisasi dan fungsi lembaga yang bersifat umum. Hal ini akan menyulitkan saat penyusunan program dan kegiatan di dalam Renstrada sehingga kegiatan terkait Bidang KKB tidak masuk dalam indikator kinerja Bupati/Walikota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Perda tersebut, BKKBN agar menampung semua fungsi yang telah ditetapkan dalam petunjuk Teknis Menteri Dalam Negeri supaya kegiatan terkait Bidang KKB dapat tertampung dalam Renstrada. Dalam rangka penguatan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana selama periode 2015-2019, maka cakupan kelembagaan sub - bidang KKB adalah: 1.
Meningkatkan upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan bidang KKB minimal berkaitan dengan; a) Penguatan Kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani pengendalian penduduk dan KB. b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan (peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program. c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik tenaga pengelola, tenaga pelaksana maupun tenaga masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai tingkat wilayah.
25
d) Penguatan kapasitas program dan kegiatan sebagai tindak lanjut penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan umum pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan KB. e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
26
2.
Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat waktu.
3.
Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;
4.
Memperkuat Kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kader KB sebagai penerapan. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 150 menyatakan bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat khususnya yang bertugas: a) melakukan pemberdayaan masyarakat desa; b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c) pelayanan masyarakat Desa, serta memiliki fungsi: a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b) menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan; c) meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; d) menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e) menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; f) meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan g) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5.
Memperkuat organisasi
pemberdayaan dan kemasyarakatan
peningkatan peran serta dalam pengendalian
pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6.
Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.
27
28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. TARGET KINERJA Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, maka BKKBN menyusun dan menetapkan Renstra BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BKKBN 2015 - 2019 telah mengacu kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda nomor 5 (lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Di dalam agenda pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh sasaran dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan. Gambar 4.1 Skema Struktur Program dan Kegiatan BKKBN Tahun 2015-2019 LANDASAN HUKUM : • UU NO. 52 tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan, Pembangunan keluarga • PP No. 87 tahun 2014 ttg perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga • UU NO. 23 Tahun 2014 ttg Pemda. • UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa. • PP No 43 tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksana UU No. 6 tahun 2014 ttg Desa DUKUNGAN :
• K/L terkait • Pemerintah Prov. • Pemerintah kabupaten dan kota • Mitra Kerja • LSOM/LSM • Peranserta Masyarakat
Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) Pelembagaan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Program Generik (Latbang & Litbang, DKM dan Was)
NASIONAL
Agenda Prioritas No.5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
BKKBN
LPP TFR – CPR – Unmet Need – ASFR – KTD
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Meningkatnya kesertaan ber-KB, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Peningkatan jumlah Peserta KB Baru PB Pembinaan PA Peningkatan KB MKJP Penurunan DO Pengetahuan tentang KKB pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga Pengetahuan Isu Kependudukan Penyediaan Data dan Informasi Landasan hukum
Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Meningkatnya komitmen stakeholders/ mitra kerja dan meningkatnya sikap masyarakat terhadap program KKBPK
Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LATBANG) Sekretariat Utama
Inspektorat Utama
29
4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya outcome dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 20152019 sebagai berikut: 1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) 3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) 4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) 6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019
30
4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN. 4.1.3. Sasaran Program (Outcome) Kependududukan, Berencana dan Pembangunan Keluarga
Keluarga
Sasaran Program (Outcome) Program Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut: Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program Kependududukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2019
31
4.1.4. Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
dan
Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN sebagai berikut: Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN Tahun 2015-2019
4.1.5. Sasaran Program (Outcome) Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
Manajemen
dan
Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:
32
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN Tahun 2015- 2019
4.1.6. Sasaran Program (Outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Tahun 2015-2019
33
4.1.7. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis unit kerja Eselon II dengan ukuran tingkat keberhasilan pencapaiannya melalui indikator kinerja kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan prioritas BKKBN Tahun 2015-2019: a. Program Kependudukan, Keluarga Pembangunan Keluarga terdiri dari:
34
Berencana
dan
(1)
Perencanaan Pengendalian Penduduk dengan sasaran kegiatan (output) adalah Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan.
(2)
Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan sasaran kegiatan (output) adalah terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota.
(3)
Kerjasama Pendidikan Kependudukan dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya komitmen lintas sektor dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan.
(4)
Analisis Dampak Kependudukan dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis.
(5)
Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui fasilitas kesehatan KB pemerintah.
(6)
Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi.
(7)
Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus.
(8)
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi.
(9)
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya Pengetahuan Sikap dan Perilaku
(PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. (10) Pembinaan Ketahanan Remaja dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe). (11) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan. (12) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pemberdayaan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam pembinaan ber-KB. (13) Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK. (14) Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK (15) Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK. (16) Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN. (17) Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK). (18) Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diseluruh tingkatan wilayah.
35
b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di BKKBN adalah sebagai berikut: 1. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN, terdiri dari kegiatan: (1)
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB.
(2)
Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Internasional bidang Kependudukan dan KB dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional Bidang Kependudukan dan KB.
(3)
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya hasil penelitian dan pengembangan (kajian) Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.
(4)
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN terdiri dari kegiatan:
36
(1)
Penyediaan dan sinkronisasi Landasan hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata laksana dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK.
(2)
Pengelolaan Keuangan dan BMN dengan sasaran kegiatan (output) adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP.
(3)
Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada
pendekatan kerangka pengeluaran jangka penganggaran terpadu dan berbasis kinerja.
menengah,
(4)
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dengan sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pengelolaan adminstrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten.
(5)
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat (termasuk Gaji, Uang Makan dan Remunerasi, serta Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran) dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur BKKBN terdiri dari kegiatan:
Akuntabilitas
(1) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah I dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I. (2)
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah II dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II.
(3)
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah III dengan sasaran kegiatan (output) adalah terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III.
Rincian Indikator Kinerja Kegiatan dan target dapat dilihat pada Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan BKKBN. 4.2.
Kerangka Pendanaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran
37
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK). Dukungan anggaran BKKBN untuk pelaksanaan Program KKBPK bersumber dari APBN rupiah murni, PHLN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB (dimulai tahun 2008). Anggaran tersebut dialokasikan ke BKKBN Pusat dan 33 Perwakilan BKKBN Provinsi. 4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis program KKBPK, baseline anggaran BKKBN pada tahun 2014 sebesar Rp 2,8 Trilyun, namun dengan adanya APBN-P 2014 pagu anggaran tersebut bergeser menjadi Rp 2,5 Trilyun. Pada tahun 2015 telah dianggarkan pagu sebesar Rp. 3,2 Trilyun dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp 4,6 Trilyun, dengan rincian sebagaimana berikut:
38
Tabel 4.6 Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis 2015-2019
(dalam Juta Rupiah)
4.2.2. Pendanaan Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program Pendanaan Program Teknis, baseline anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 2,1 Trilyun, untuk tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp 2,3 Trilyun dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp 3,3 Trilyun. Sedangkan untuk pendanaan Program Generik, baseline anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 795,2 Milyar, untuk tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp 911,4 Milyar, dan pada akhir tahun RPJMN dianggarkan sebesar Rp 1,3 Trilyun. 4.2.3. Pendanaan Program (Outcome) Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Pendanaan Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat pusat dan di tingkat provinsi dengan rincian anggaran sebagai berikut:
39
Tabel 4.7 Alokasi Pendanaan Per Program (Outcome) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2019
(dalam Juta Rupiah)
4.2.4. Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
dan
Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN di tingkat pusat dan tingkat provinsi, dengan rincian anggaran sebagai berikut: Tabel 4.8 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN Tahun 2015-2019
(dalam Juta Rupiah)
40
4.2.5. Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
Manajemen
dan
Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di tingkat pusat dan tingkat provinsi, dengan rincian anggaran sebagai berikut: Tabel 4.9 Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN Tahun 2015-2019
(dalam Juta Rupiah)
4.2.6. Pendanaan Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Pendanaan Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN di tingkat pusat dan tingkat provinsi, dengan rincian anggaran sebagai berikut:
41
Tabel 4.10 Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Tahun 2015-2019 (dalam Juta Rupiah)
4.2.7. Pendanaan Kegiatan (Output) Pendanaan Kegiatan (Output) merupakan anggaran untuk mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Rincian pendanaan Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan BKKBN.
42
BAB V PENUTUP Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir (Renstra 2010-2014), dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. BKKBN harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerja sama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dan bekerja lebih cerdas dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra BKKBN 2015-2019. Segala penajaman pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang diikuti dengan perumusan indicator - indikator dalam pencapaian sasaran strategis BKKBN 2015-2019 harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 20152019, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Akhirnya, segala upaya dalam implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang disusun di dalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi Program KKBPK ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.
43
44
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
45
46
47
Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
Pelembagaan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan
I Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
A Bidang Pengendalian Penduduk
1 Perencanaan Pengendalian Penduduk
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ No. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) BADAN TERCAPAINYA KEPENDUDUKAN PENDUDUK DAN KELUARGA TUMBUH BERENCANA SEIMBANG NASIONAL
10 48,4 38 1
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya
7
8
9
10
11
1.1
A.2
A.1
16
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
6
1
42
49
20
21
9,25%
6,96 30,02 21,1 25,7
44 per 1000 perempuan 15-19 tahun 7,0
10,48
1,27 2,36 65,4 (all method)
2016
1.12
1.11
d Penyusunan bahan rakernas dan review e Penyusunan bahan sosialisasi perencanaan pengendalian penduduk terkait momentum strategis
a Penyusunan Kebijakan dan strategi perencanaan pengendalian penduduk dan analisis lanjut proyeksi penduduk b Pengembangan strategi dan materi advokasi dan KIE perencanaan pengendalian penduduk dan analisis lanjut proyeksi penduduk c Sosialisasi/diseminasi kebijakan dan strategi perencanaan pengendalian penduduk
Analisis lanjut proyeksi penduduk pada setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota)
112
1
48
51
40
50
9,10%
6,97 30,68 22,3 25,0
40 per 1000 perempuan 15-19 tahun 6,8
10,14
1,23 2,31 65,8 (all method)
2018
8
2
2
5
2
1 pst, 34 prov, 109 kab/kota yang PILKADA
6
2
10
2 2 2
10
c Penelaahan data untuk parameter kependudukan
d Updating parameter kependudukan
e Pengelolaan bank data kependudukan melalui berbagai teknologi informasi sebagai dasar penyusunan parameter kependudukan f Fasilitasi Pembentukan Forum Data Kependudukan kabupaten/kota
2
2
6
6
10
2
2
2
6
6
10
2
2
2
6
6
1 pst, 34 prov, desiminasi109 kab/kota yang PILKADA
8
2
2
5
2
1 pst, 34 prov, 109 kab/kota yang PILKADA
14 (sektor)
34 provinsi; 240 Kab/Kota (43% dari 547 Kab/Kota); 35% K/L
34 provinsi; 170 Kab/Kota (31% dari 547 Kab/Kota); 30% K/L
12 (sektor)
30% (dari Prov/Kab/Kot yg PILKADA)
20% (dari Prov/Kab/Kot yg PILKADA)
1 pst, 34 1 pst, 34 prov,desiminasi 109 prov,desiminasi 109 kab/kota yang kab/kota yang PILKADA PILKADA
6
1 pst, 33 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
8
8
2
2 2
5
5
2
2
1 pst, 34 prov, 109 kab/kota yang PILKADA
2
1 pst, 33 prov, 109 kab/kota yang PILKADA
10 (sektor)
a Identifikasi kebutuhan data dan informasi parameter Kependudukan b Analisis Perkembangan Pencapaian Program
Penyusunan Parameter Kependudukan pada setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota)
Jumlah Parameter Kependudukan pada setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota)
111
Jumlah analisis lanjut proyeksi penduduk pada setiap tingkatan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota)
8 (sektor)
Persentase Pemda Provinsi, Kabupaten dan kota yang melakukan sinkronisasi 5% (dari 10% (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian Prov/Kab/Kot yg (dari Prov/Kab/Kot kuantitas penduduk berdasarkan identifikasi kebijakan, analisis dampak PILKADA) yg PILKADA) kependudukan, dan pemetaan parameter kependudukan, serta pendidikan kependudukan Persentase Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kementerian/Lembaga yang 34 provinsi; 34 provinsi; melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 50 Kab/Kota (9% 110 Kab/Kota kependudukan dari 547 Kab/Kota); (20,1% dari 547 20% K/L Kab/Kota); 25% K/L
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan
1
46
50
30
31
9,20%
6,97 30,37 21,7 25,3
42 per 1000 perempuan 15-19 tahun 6,9
10,26
1,25 2,33 65,6 (all method)
2017
TARGET KINERJA
1
50
52
50
70
9,00%
6,98 30,96 23,5 24,6
38 per 1000 perempuan 15-19 tahun 6,6
9,91
1,21 2,28 66,0 (all method)
2019
1
50
52
50
70
9,00%
42,32 30,96 23,5 24,6
38 per 1000 perempuan 15-19 tahun 6,6
9,91
1,19 (2015-2020) 2,28 66,0 (all method)
2015-2019
10
2
2
2
6
6
1 pst, 34 prov, desiminasi111 kab/kota yang PILKADA
8
2
2
5
2
1 pst, 34 prov, 111 kab/kota yang PILKADA
16 (sektor)
34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 547 Kab/Kota); 40% K/L
40% (dari Prov/Kab/Kot yg PILKADA)
50
10
10
10
30
30
1 pst, 34 prov,desiminasi 547 kab/kota yang PILKADA
40
10
10
25
10
1 pst, 34 prov, 547 kab/kota yang PILKADA
16 (sektor)
34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 547 Kab/Kota); 40% K/L
40% (dari Prov/Kab/Kot yg PILKADA)
amanat pasal 14 amanat pasal 14 Peraturan Peraturan Peraturan Perpres tentang ayat 2 PP 87/2014 ayat 2 PP 87/2014 perundangan terkait perundangan terkait perundangan terkait pedoman untuk menyusun untuk menyusun dengan dengan dengan pelaksanaan Perpres tentang Perpres tentang perkembangan perkembangan perkembangan perkembangan pedoman pedoman program program program kependudukan dan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan perkembangan perkembangan keluarga serta kependudukan dan kependudukan dan peraturan pembangunan pembangunan perundangan yang keluarga keluarga terkait
9,45%
Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama
5
Persentase peserta KB aktif MKJP Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
6,84 29,71 20,5 26,0
7,1
Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
6
Jumlah peserta KB baru /PB (juta) Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA (juta)
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
5
1 2 3 4
10,60 46 per 1000 kelahiran
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)
4
1,38 (2010-2015) 2,37 65,2 (all method)
Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)
2015
1 2 3
INDIKATOR
Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
1.747,0
1.813,5
14.015,5 14.015,5
32.246,5
2.383.219,2
3.294.657,7
2015
3.294.657,7
1.921,7
1.994,9
13.657,1 13.657,1
34.706,4
2.688.464,1
3.822.834,3
2016
2.113,9
2.194,3
15.022,8 15.022,8
38.766,9
2.946.283,9
4.178.351,4
2017
2.325,3
2.413,8
16.525,0 16.525,0
42.093,4
3.131.660,1
4.390.791,8
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2019
2.557,8
2.655,1
18.177,5 18.177,5
45.364,6
3.354.370,8
4.671.178,1 BKKBN
PUSAT
10.665,6
11.071,6
77.397,9 PUSAT 77.397,9
193.177,7
14.503.998,0 BKKBN
20.357.813,3
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITRENDUK
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
B
PRIORITAS (N/B/KL)
48
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
2 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
No.
Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
2.1
4
2
2 306
b Pengembangan kompetensi SDM perencanaan pengendalian penduduk
c Orientasi teknis tenaga pengelola perencanaan pengendalian penduduk
2 3 3
b Penelahaan hasil sensus, survei dan statistik rutin
c Penulisan buku telaah perencanaan pengendalian penduduk
d Uji materi buku telaah perencanaan pengendalian penduduk
117
2.12
2.11
2 3
2 3
Population Award
212
1 1
c Perumusan Tindak Lanjut Penyusunan GDPK Kabupaten dan Kota
40% dari jumlah kab/kota
40% dari jumlah kab/kota
1
b Evaluasi Pemanfaatan GDPK
a Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kab/Kota
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten dan Kota
Persentase Kabupaten dan Kota yang telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
f
e
d
c
b
30% sektor; 15% provinsi; 10% Kab/Kota Inventarisasi kebijakan pengendalian penduduk dan kebijakan 1 lintas sektor baik pusat dan daerah Analisis kebijakan pengendalian penduduk dan kebijakan 1 lintas sektor pusat dan daerah Workshop dan penyusunan rekomendasi pemaduan 2 kebijakan lintas sektor terkait pengintegrasian isu kependudukan Fasilitasi Integrasi isu kependudukan ke dalam RPJMD 10% (dari kab/kota provinsi, kab dan kota yg PILKADA)
Pengintegrasian Isu Kependudukan ke dalam Renstra Provinsi, Kabupaten dan Kota a Fasilitasi dan advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan ke sektor pusat dan daerah
1
1
60% dari jumlah kab/kota
60% dari jumlah kab/kota
1
15% (dari kab/kota yg PILKADA)
2
1
45% sektor; 30% provinsi; 25% Kab/Kota 1
45% sektor; 30% provinsi; 25% Kab/Kota 30% (dari kab/kota yg PILKADA)
2 3
2
3
19
15
65%
3
3
2
3
5
306
2
17
108
2
1
1 pst, 34 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
4
3
8
34
4
8
2018
2
1
50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota 1
50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota 40% (dari kab/kota yg PILKADA)
2 3
2
3
19
15
70%
3
3
2
3
5
306
2
17
108
2
1
1 pst, 34 prov, desiminasi 111 kab/kota yang PILKADA
4
3
8
34
4
8
2019
1
1
80% dari jumlah kab/kota
80% dari jumlah kab/kota
1
1
1
90% dari jumlah kab/kota
90% dari jumlah kab/kota
1
1
1
100% dari jumlah kab/kota
100% dari jumlah kab/kota
1
20% (dari kab/kota yg 30% (dari kab/kota yg 40% (dari kab/kota yg PILKADA) PILKADA) PILKADA)
2
1
1 2
40% sektor; 25% provinsi; 20% Kab/Kota 1
40% sektor; 25% provinsi; 20% Kab/Kota 20% (dari kab/kota yg PILKADA)
2 3
2
3
19
15
60%
3
3
2
3
5
306
2
17
109
2
1
1 pst, 34 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
4
3
8
34
4
8
2017
TARGET KINERJA
35% sektor; 20% provinsi; 15% Kab/Kota 1
35% sektor; 20% provinsi; 15% Kab/Kota 15% (dari kab/kota yg PILKADA)
3 2
3 2
c Konsultasi bidang/seksi pusat dan provinsi
d Penyusunan program dan kegiatan perencanaan pengendalian penduduk/kedeputian bidang pengendalian penduduk e Penyusunan LAKIP Ditrenduk dan kedeputian Dalduk f Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program 30% sektor; 15% provinsi; 10% Kab/Kota 10% (dari kab/kota yg PILKADA)
19
15 19
15
40%
3
3
2
3
5
306
2
17
108
2
1
b Bimbingan teknis perencanaan pengendalian penduduk
Persentase Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memasukan isu kependudukan kedalam Renstra
211
4 1 pst, 34 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
a Pembinaan wilayah program perencanaan pengendalian penduduk
Pembinaan kualitas program perencanaan pengendalian penduduk di daerah
30%
3
a Perumusan dan analisis hasil kajian kependudukan dan pembangunan
Penyusunan materi pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
Persentase Daerah yang mendapatkan pembinaan kualitas program perencanaan pengendalian penduduk
116
5
17
a Fasilitasi teknis penyusunan parameter kependudukan ke daerah
Peningkatan Kompetensi Tenaga dalam Pengelolaan Data Kependudukan
Jumlah Materi Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
115
108
1
a Penyusunan buku profil kependudukan dan pembangunan
b Diseminasi buku profil kependudukan dan pembangunan
Penyusunan Profil Kependudukan dan Pembangunan
Jumlah tenaga yang kompeten dalam pengelolaan data kependudukan
114
1 pst, 33 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
e Peningkatan peran aktif mitra kerja
8 3
8 3
34
4
8
2016
33
4
8
2015
d pembinaan pokja jejaring mitra kerja pemerhati perencanaan pengendalian penduduk
b Pemberdayaan kerjasama jejaring kemitraan pengendalian penduduk c Telaah dan pengembangan kebijakan bersama mitra kerja
Penguatan jejaring kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk a Seminar nasional kependudukan bagi mitra kerja
Jumlah Profil Kependudukan dan Pembangunan
113
Jumlah Mitra Kerja yang Aktif dalam Perencanaan Pengendalian penduduk
Persentase fasilitasi sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk kepada Pemda Provinsi, Kabupaten/kota, dan K/L
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
INDIKATOR
5
5
100% dari jumlah kab/kota
100% dari jumlah kab/kota
5
40% (dari kab/kota yg PILKADA)
10
5
50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota 5
50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota 40% (dari kab/kota yg PILKADA)
10 15
10
15
95
75
70%
15
15
10
15
25
1530
10
85
541
10
5
1 pst, 34 prov, desiminasi 547 kab/kota yang PILKADA
20
15
40
169
20
40
2015-2019
562,0
1.285,9
5.405,9 5.405,9
1.850,0
1.861,0
3.200,0
1.679,0
1.865,0
2015
602,0
1.413,0
5.968,0 5.968,0
2.035,0
2.047,1
1.760,0
1.846,9
2.051,5
2016
653,0
1.522,0
6.266,0 6.266,0
2.238,5
2.251,8
1.936,0
2.031,6
2.256,7
2017
693,0
1.645,0
6.581,0 6.581,0
2.462,4
2.477,0
2.129,6
2.234,7
2.482,3
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
743,0
1.731,0
6.910,0 6.910,0
2.708,6
2.724,7
2.342,6
2.458,2
2.730,5
2019
3.253,0
7.596,9
31.130,9 31.130,9
11.294,4
11.361,6
11.368,2
10.250,5
11.386,0
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019
PUSAT
LOKASI
SUMBER DATA
DITJAKDUK
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
49
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
3 Kerjasama Pendidikan Kependudukan
No.
Meningkatnya komitmen lintas sektor dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
3.1
6 2
33
b Penyusunan kajian dan policy brief kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan
c Pengembangan kebijakan, strategi dan materi informasi pengendalian penduduk (NSPK/pedoman/juklak dan juknis)
d Sosialisasi dan diseminasi kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan
1
13
1 1
Penguatan Kualitas sistem Pemantauan dan Evaluasi Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk
2.15 Tersedianya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
1
13 1
c Monitoring dan Pembinaan Teknis Program Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk
d Monitoring Integrasi Kependudukan dalam RPJMD
3.11
311
5
5 5 1
d Fasilitasi Mitra Kerja Pendidikan Kependudukan
e Penguatan pendidikan Kependudukan Melalui Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi
1
5
20
2 10
2
113
b Forum kemitraan/Koordinasi Lintas Sektor kegiatan pendidikan kependudukan c Pemetaan kemitraan Program Pendidikan Kependudukan
113
100%
1
17
1 34
33
1
a Peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan
Peningkatan komitmen mitra kerja dan pengelola dalam pengarusutamaan Pembangunan berwawasan kependudukan
Jumlah mitra kerja dan pengelola dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan
100%
1 20
1
a Penyusunan Panduan Pemanfaatan IPBK b Pembinaan program penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan ke provinsi
Pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) oleh Sektor Pusat dan Provinsi
Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan
216
1
1
1
c Pengumpulan Data sebagai bahan penyusunan IPBK Provinsi, Kabupaten dan Kota d Analisis Hasil IPBK Provinsi, Kabupaten dan Kota
e Sosialisasi Hasil Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan kepada lintas sektor pusat dan daerah
1
1
1
1
b Penyempurnaan Indeks pembangunan Berwawasan Kependudukan
1
1
1
a Pengembangan konsep pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam pembangunan berkelanjutan
Penyempurnaan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2.16 Jumlah sektor pusat dan provinsi yang memanfaatkan IPBK
215
13
170
h Capacity building kependudukan bagi tenaga pengelola dan mitra kerja dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk i Pengembangan kompetensi teknis umum, khusus dan manajerial bagi tenaga pengelola penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tk. Pusat
j
170
1
g Identifikasi kebutuhan kapasitas dan ketersediaan mitra kerja dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
1
1 1
1
1 1
f Identifikasi kebutuhan kapasitas dan ketersediaan tenaga pengelola dalam penyerasian Kebijakan pengendalian penduduk
1
1
e Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Mitra Kerja
40
40
b Penguatan Kemitraan dengan Mitra Kerja Bidang Pengendalian Penduduk c Workshop Pengembangan forum kerjasama dengan mitra kerja bidang pengendalian penduduk (PSK,PSKK,Fapsedu,Sijarfapsedu,Ipadi,Koalisi Kependudukan,lintas sektor terkait lainnya) d Seminar Nasional Kependudukan
1
1
170
40
2
6
1
6
2016
a Pemantapan jejaring kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja dalam penyerasian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan
170
1
6
2015
a Identifikasi isu strategis tentang kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan
Penyusunan Materi Terkait Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2.14 Jumlah tenaga pengelola dan mitra kerja yang kompeten dalam pengelolaan program pengendalian penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan (Pusat dan Provinsi) 214 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola dan Mitra Kerja dalam pengelolaan program pengendalian penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan (Pusat dan Provinsi)
213
2.13 Jumlah materi sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
INDIKATOR
1
5
5
20
2
113
100%
1
17
1 34
34
1
1
1
1
1
1
1
13
170
1
1
1
1
1
40
1
170
40
2
6
1
6
2017
TARGET KINERJA
1
5
5
20
2
113
100%
1
17
1 34
34
1
1
1
1
1
1
1
13
170
1
1
1
1
1
40
1
170
40
2
6
1
6
2018
1
5
5
20
2
113
100%
1
17
1 34
34
1
1
1
1
1
1
1
13
170
1
1
1
1
1
40
1
170
40
2
6
1
6
2019
5
25
25
90
10
566
100%
5
81
5 34
34
5
5
5
5
5
1
5
65
850
5
5
5
5
5
200
5
850
193
10
30
5
30
2015-2019
542,0
5.539,0 5.539,0
769,0
507,0
1.468,0
814,0
2015
1.291,0
7.066,7 7.066,7
859,0
528,0
1.672,0
894,0
2016
1.521,0
7.860,5 7.860,5
968,0
649,0
1.790,0
684,0
2017
1.785,0
8.407,9 8.407,9
1.059,0
669,0
1.831,0
684,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
1.970,0
8.939,7 8.939,7
1.145,0
689,0
1.875,0
727,0
2019
7.109,0
37.813,7 PUSAT 37.813,7
4.800,0
3.042,0
8.636,0
3.803,0
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITPENDUK
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
B
PRIORITAS (N/B/KL)
50
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
4 Analisis Dampak Kependudukan
No.
Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
4.1
2016
5 66
c Sosialisasi dan diseminasi pengembangan program pendidikan kependudukan bagi mitra kerja
66
2
2 3
b Pengembangan Materi Edukatif Pendidikan Kependudukan (organisasi keagamaan)
3.14 Jumlah pengembangan sistem kerjasama pendidikan kependudukan
20
e Penilaian Motivator dalam Penulisan dan Kegiatan kreatif lainnya melalui mitra (LIPI)
1
1 4 1
e Penyusunan jurnal analisa dampak kependudukan
f Penyusunan policy brief analisis dampak kependudukan
412
33 prov+1pst 33 prov+1pst 33 prov+1pst
c Forum kemitraan analisis dampak kependudukan
d Koordinasi dengan Stakeholder (Orientasi Teknis Penguatan Kelembagaan ADK tingkat Kab dan Kota)
e Seminar Eksekutif Analisis Dampak Kependudukan
2 33 prov+1pst
b Pemetaan kemitraan lintas sektor dalam analisis dampak kependudukan
Mitra Kerja yang mendukung pengembangan analisis dampak kependudukan a Peningkatan dukungan kemitraan dalam pelaksanaan analisis dampak kependudukan
33
1
d Uji Publik dengan mitra kerja dan stakeholder terkait kebijakan dan strategi analisis dampak kependudukan
g Seminar Nasional Analisis Dampak Kependudukan
6
1
2018
1
6
1
1
1
1
2
6
20
50
1
6
1
1
1
1
2
6
20
50
34
1
1
2
2
1
1
3
2
22
25
66
5
66
34 prov+1pst
114 (109kab/kota+ 7 prov+pst)
114 (109kab/kota+ 7 prov+pst)
34 prov+1pst
3
2019
3 34 prov+1pst
34 prov+1pst
3
119 (111kab/kota+ 7 prov+pst)
1
6
1
1
1
1
2
6
20
50
34
1
1
2
2
1
1
3
2
25
22
66
5
66
34 prov+1pst
34 prov+1pst
34 prov+1pst
114 (109kab/kota+ 7 114 (109kab/kota+ 7 119 (111kab/kota+ 7 prov+pst) prov+pst) prov+pst)
114 (109kab/kota+ 7 114 (109kab/kota+ 7 119 (111kab/kota+ 7 prov+pst) prov+pst) prov+pst)
34 prov+1pst
3
114 (109kab/kota+ 114 (109kab/kota+ 7 114 (109kab/kota+ 7 prov+pst) prov+pst) 7 prov+pst)
1
1
1
1
1
2
c Penyusunan Kebijakan dan Strategi Materi Analisis Dampak Kependudukan
1
6
20
50
b Analisis Evaluasi Terhadap Kebijakan dan Strategi Analisis Dampak Kependudukan
a Penyediaan Kebijakan terkait Dampak Kependudukan
Penyusunan Materi Tehnik /jurnal/ panduan analisis Dampak Kependudukan
4.12 Jumlah Mitra kerja yang mendukung pelaksanaan analisis dampak kependudukan
411
4.11 Jumlah Materi Tehnik /jurnal/ panduan analisis Dampak Kependudukan
4
50
d Penilaian Kreativitas Kegiatan Program Pendidikan Kependudukan bagi tenaga motivator
1 34
1 34
1 33
1
2
1
2
2
1
1
3
2
22
25
66
5
66
1
c Pembinaan Pendidikan Kependudukan
Penyusunan Alat ukur dan review tentang Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) masyarakat tentang wawasan kependudukan a Penyediaan profil PSP dan review tentang pengetahuan sikap dan perilaku (PSP) masyarakat tentang wawasan kependudukan b Penyusunan Profil dan Diseminasi PSP Masyarakat tentang Pendidikan Kependudukan
Jumlah model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah
315
2
2
3.15 Jumlah dokumen tentang pengukuran Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) masyarakat tentang wawasan kependudukan
1
1
c Sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengembangan program pendidikan kependudukan
d Konsolidasi Program dan Kebijakan Kerjasama Pendidikan Kependudukan
2
1
1
b Penyusunan/pengembangan kebijakan dan strategi pengembangan program pendidikan kependudukan (pedoman dan NSPK)
a Penyediaan kebijakan dan materi informasi pendidikan kependudukan
Pengembangan Sistem Kerjasama Pendidikan Kependudukan
22
3
22
66
5
66
22
314
2017
TARGET KINERJA 2015-2019
34 prov+1pst
547 kab/kota + 34 prov + pst
547 kab/kota + 34 prov + pst
34 prov+1pst
3
547 kab/kota + 34 prov + pst
5
28
5
5
5
5
9
28
100
250
34
5
5
10
10
5
5
15
10
113
116
330
25
330
3 mitra per provinsi 3 mitra per provinsi 3 mitra per provinsi 3 mitra per provinsi 3 mitra per provinsi 3 mitra per provinsi
b Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata terkait penguatan Pendidikan Kependudukan di Perguruan Tinggi
Peningkatan kapasitas SDM dalam pengarusutamaan pengelolaan kuantitas penduduk a Workshop pendidikan kependudukan bagi tenaga pengelola program dan mitra kerja
Jumlah materi pendidikan kependudukan 313 Penyusunan Materi Pendidikan Kependudukan a Penyusunan modul pembelajaran program pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal
312
Jumlah mitra yang memiliki kapasitas dalam pengarusutamaan pengelolaan kuantitas penduduk
2015
22
3.13
3.12
INDIKATOR
558,8
845,0
7.286,1
7.286,1
1.597,0
800,0
1.500,0
1.100,0
2015
614,7
929,4
8.014,7
8.014,7
1.735,0
900,0
1.938,7
1.202,0
2016
737,7
1.115,3
9.617,7
9.617,7
1.815,0
950,0
2.229,5
1.345,0
2017
811,4
1.226,9
10.579,4
10.579,4
1.760,0
950,0
2.492,9
1.420,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
892,6
1.349,6
11.337,4
11.337,4
1.765,0
950,0
2.723,7
1.531,0
2019
3.615,2
5.466,2
46.835,2
46.835,2 PUSAT
8.672,0
4.550,0
10.884,7
6.598,0
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITDAMDUK
B
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
51
Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah
5 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya kesertaan ber-KB, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
B Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
No.
5.1
B.1 B.2 B.3
33 33 33
d Pembinaan dampak kependudukan
e Pemantauan dan monitoring analisis dampak kependudukan
g Monitoring integrasi hasil kajian terhadap kebijakan pengendalian kependudukan sektor terkait
415
5.13
5.11
5
2
1
1
1
1
6
34
6
5
2
1
1
1
1
6
34
2
53
53,5
54
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi jaminan ketersediaan 3 3 3 alokon 511 Penyediaan kebijakan, strategi dan materi informasi jaminan ketersediaan alokon bagi PUS a Pengembangan kebijakan, strategi dan materi informasi 1 1 1 tentang akses, kualitas dan pembinaan kesertaan KB bagi PUS b Peta kerja bina kesertaan KB jalur pemerintah 1 1 1 c Peningkatan manajeman pelayanan KB di RS dan faskes 1 1 1 pemerintah 512 Penyediaan standarisasi pelayanan KB a Expert Group meeting dalam rangka persiapan penyediaan 1 standarisasi pelayanan KB b Penyusunan standarisasi pelayanan KB Nasional 1 1 1 c Sosialisasi Standarisasi pelayanan KB 1 1 d Evaluasi standarisasi pelayanan KB Jumlah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan jaminan 33 provinsi dan 511 34 provinsi dan 547 34 provinsi dan 547 ketersediaan dan peningkatan kualitas alokon kab/kota kab/kota kab/kota 513 Penyediaan Alat obat kontrasepsi (Alokon) a Perhitungan kebutuhan ketersediaan Alokon 1 1 1 b Pengadaan Alat obat kontrasepsi (Alokon) 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis c Jaminan kualitas dan ketersediaan alokon 1 1 1 d Monitoring dan evaluasi jaminan ketersediaan Alokon 33 provinsi dan 511 34 provinsi dan 547 34 provinsi dan 547 kab/kota kab/kota kab/kota
Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)
6 2
6
34
6
1
6
34
34
34
16
1 pst, 34 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
2017
TARGET KINERJA
2018
5
2
1
1
1
1
6
34
2
6
6
34
6
1
6
34
34
34
16
1 pst, 34 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
2019
5
2
1
1
1
1
6
34
2
6
6
34
6
1
6
34
34
34
16
1 pst, 34 prov, desiminasi 111 kab/kota yang PILKADA
20
2
4
4
5
5
26
34
10
30
30
34
30
5
30
34
34
34
80
1 pst, 34 prov, desiminasi 547 kab/kota yang PILKADA
2015-2019
1 1
-
1 1
-
3 3
1
5 5
5
15
55
1 5 Jenis 1 34 provinsi dan 547 kab/kota
1 5 Jenis 1 34 provinsi dan 547 kab/kota
5 5 Jenis 5 34 provinsi dan 547 kab/kota
34 provinsi dan 547 34 provinsi dan 547 34 provinsi dan 547 kab/kota kab/kota kab/kota
1
1
1
-
3
55 3
54,5
57.6 % 58.6 % 59.7 % 60.4 % 61.1% 61.1% 3,8% 4% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 5% dari 291.536 10% dari 291.536 15% dari 291.536 20% dari 291.536 25% dari 291.536 25% dari 291.536 sasaran (faskes dan sasaran (faskes dan sasaran (faskes dan sasaran (faskes dan sasaran (faskes dan sasaran (faskes dan kelompok sasaran) kelompok sasaran) kelompok sasaran) kelompok sasaran) kelompok sasaran) kelompok sasaran)
-
f
Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan bersama Pusat Studi Analisis Dampak Kependudukan
2
-
c Ujicoba dan Pendampingan penyusunan model solusi strategik dampak kependudukan
e Peningkatan dukungan stakeholder dalam pembangunan Model SSDK
1
b Penyusunan model solusi strategik dampak kependudukan
d Monitoring model solusi strategik dampak kependudukan
1
a Pembangunan model solusi strategis dampak kependudukan
Penyusunan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah
2
33
6 2
f
Publikasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kuantitas Penduduk (Policy Brief, Buku, dsb)
e Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Kuantitas Penduduk
6
34
6
34
1
6
34
34
34
16
6
1
2016 1 pst, 34 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
6
d Finalisasi Kajian Analisis Dampak Kependudukan sebagai dasar Kebijakan pengendalian dampak kependudukan
b Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kependudukan terhadap sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan c Triangulasi Kajian Analisis Dampak Kualitas Penduduk
Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung policy response sektor dan daerah terkait dengan wawasan kependudukan a Perumusan Isu Strategis Analisis Dampak Penduduk
6
16
c Pertemuan Teknis Peningkatan Kinerja Bagi Pengelola Analisis Dampak Tingkat Provinsi
Jumlah pengembangan model solusi strategis dampak kependudukan
414
2015 1 pst, 33 prov, desiminasi 109 kab/kota yang PILKADA
b Peningkatan teknis tenaga pengelola tingkat pusat dalam melakukan analisis dampak kependudukan
Peningkatan kapasitas SDM pengelola dalam analisis dampak kependudukan a Peningkatan kapasitas SDM pengelola dalam analisis dampak kependudukan
Jumlah Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung policy response sektor dan daerah terkait dengan wawasan kependudukan
413
Jumlah provinsi dan kab/kota yang memiliki Tenaga Pengelola Program Pengendalian Penduduk dalam Analisis Dampak Kependudukan (Pusat dan Provinsi)
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi dari 20% PUS termiskin Persentase Kesertaan KB Pria Persentase sasaran yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi (jumlah faskes teregistrasi BKKBN + jumlah kelompok sasaran)
4.15
4.14
4.13
INDIKATOR
831.814,7
1.000,0
832.814,7
863.697,7
897.352,4
3.000,0
1.746,8
1.135,5
2015
887.213,5
1.000,0
888.213,5
1.146.544,0
1.176.731,6
3.300,0
1.921,5
1.249,0
2016
1.053.785,9
1.000,0
1.054.785,9
1.331.785,3
1.367.024,8
3.960,0
2.305,8
1.498,9
2017
1.147.138,9
1.000,0
1.148.138,9
1.441.175,6
1.480.690,9
4.356,0
2.536,4
1.648,7
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
1.265.207,6
1.000,0
1.266.207,6
1.576.630,5
1.625.275,1
4.791,6
2.490,0
1.813,6
2019
PUSAT
LOKASI
5.185.160,6
5.000,0
5.190.160,6
6.359.833,1 PUSAT
6.547.074,8
19.407,6
11.000,5
7.345,7
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 SUMBER DATA
DITJALPEM
DEPUTI BIDANG KBKR
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
52
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
6 Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
No.
Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
6.1
5.3
5.2
b Pengadaan Sarana penunjang pelayanan KB - IUD kit - Implan removal kit - BP3K - ABPK - VTP kit - Obgyn bed - Mini laparotomi Kit d Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB
Jumlah ketersediaan Sarana penunjang pelayanan KB bagi Faskes KB (sesuai data basis SJSN Kesehatan) 522 Penyediaan Sarana penunjang pelayanan KB bagi Faskes KB (sesuai data basis SJSN Kesehatan) a Analisis kebutuhan Sarana penunjang pelayanan KB bagi Faskes KB (sesuai data basis SJSN Kesehatan)
a Pengembangan kebijakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di faskes b Kajian dalam persiapan pengembangan kebijakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di faskes
Jumlah Kebijakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yang tersedia 521 Kebijakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
532
531
1
1 1
c Dukungan pembinaan mutu pelayanan KB
d Pengembangan Center of Excellence pembinaan kesertaan ber-KB bersama mitra
b Pembinaan internal progam KB jalur pemerintah
6.12
6.11
1 1 1
c Peta kerja standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
d Penyusunan Materi Informasi standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
e Pengembangan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR pada Center of Excellence
612
f
Bimbingan Teknis Terpadu Pelaksanaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB
1 Keg / Tahun
75 orang
1 Keg / Tahun
d Refreshing CTS bagi Dokter dan Bidan
e Pelatihan TOT Medical Eligibility for Contraseptive Use
c Kontrasepsi Teknologi Update
33 1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
b Workshop Evaluasi Pelatih Medis Teknis Pelayanan KB
Peningkatan pelaksanaan kualifikasi pelatih dalam pelayanan KB a Kualifikasi pasca pelatihan TOT CTS bagi pelatih
20% (dari 163 provider terlatih TOT)
1
1
b Penyusunan pedoman tentang standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR era SJSN Kesehatan
Persentase kualifikasi tenaga pelatih dalam peningkatan kompetensi pelayanan KB
1
1
a Penyusunan kebijakan dan strategi penyusunan standarisasi pelatihan tenaga kesehatan pelayanan KBKR
1 Keg / Tahun
156 orang
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
65
40% (dari 163 provider terlatih TOT)
2
1
1
6
6
27%
Jumlah kebijakan dan materi informasi standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR 611 Penyediaan kebijakan dan materi informasi standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
8%
4
34 provinsi
33 provinsi 4
34 provinsi
33 provinsi
2
1
1
Pembinaan kapasitas pengelola program kesertaan KB Jalur Pemerintah a Pembinaan lapangan dalam peningkatan kesertaan ber-KB jalur pemerintah
1
1
34 provinsi
12 kali di setiap provinsi
12
33 provinsi
12 kali di setiap provinsi
12.311 12.065 11.247 11.247 411 12.942 1.266 1 pusat dan 34 provinsi
1
1
2.424 3.250 6.000 6.000 1.000 300 0 1 pusat dan 33 provinsi
7.413 faskes
-
2.424 faskes
-
1
2
43,3%
2016
1
2
29,4%
2015
12
Peningkatan pelaksanaan fasilitasi mitra kerja dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah yang terlaksana diseluruh tingkatan wilayah a Rakornas/Rakornis pembinaan kesertaan ber-KB dengan mitra kerja b Fasilitasi visiting spesialis pelayanan KB
Jumlah fasilitasi mitra kerja dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah yang terlaksana diseluruh tingkatan wilayah
Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)
5.31
Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah
5.22
5.21
Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)
INDIKATOR
1 Keg / Tahun
156 orang
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
98
60% (dari 163 provider terlatih TOT)
2
1
1
1
1
7
47%
4
34 provinsi
34 provinsi
2
1
1
1
12
34 provinsi
12 kali di setiap provinsi
12.311 12.065 11.247 11.247 411 12.942 1.266 1 pusat dan 34 provinsi
1
7.413 faskes
-
-
2
57,2%
2017
TARGET KINERJA
1 Keg / Tahun
156 orang
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
130
80% (dari 163 provider terlatih TOT)
2
1
1
1
1
7
66%
4
34 provinsi
34 provinsi
2
1
1
1
12
34 provinsi
12 kali di setiap provinsi
12.311 12.065 11.247 11.247 411 12.942 1.266 1 pusat dan 34 provinsi
1
7.413 faskes
-
-
2
71,1%
2018
1 Keg / Tahun
156 orang
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
147
90% (dari 163 provider terlatih TOT)
2
1
1
1
1
8
85%
4
34 provinsi
34 provinsi
2
1
1
1
12
34 provinsi
12 kali di setiap provinsi
12.311 12.065 11.247 11.247 411 12.942 1.266 1 pusat dan 34 provinsi
1
7.413 faskes
1
1
2
85%
2019
2 Keg / Tahun
157 orang
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
147
90% (dari 163 provider terlatih TOT)
9
5
5
5
5
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019) 8
20
34 provinsi
34 provinsi
9
5
5
5
60
34 provinsi
12 kali di setiap provinsi
51666 51509 50986 50986 2643 52069 5062 1 pusat dan 34 provinsi
5
45.340 Faskes
2
2
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019) 10
2015-2019
11.431,9 6.324,7
28.883,0
28.883,0
2.000,0
2.000,0
2015
490,0
1.481,6
9.156,6 5.971,6
8.750,0
8.750,0
198.267,0
51.313,5
249.580,5
2016
570,0
1.650,0
10.650,0 6.620,0
10.937,5
10.937,5
208.180,4
57.881,5
266.061,9
2017
630,0
2.200,0
13.805,0 8.930,0
13.671,9
13.671,9
218.589,4
60.775,4
279.364,8
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
680,0
2.300,0
16.604,0 10.818,0
17.089,8
17.089,8
229.518,9
63.814,2
293.333,1
2019
2.370,0
7.631,6
61.647,5 38.664,3
79.332,2
79.332,2
856.555,7
233.784,6
1.090.340,3
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019
PUSAT
LOKASI
SUMBER DATA
DITJALSWA
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
53
7 Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
7.1
6.2
2
1
33
c Integrasi kegiatan pembinaan penggarapan KB di daerah Galciltas, wilayah dan sasaran khusus
34 34
33 33 33
b Evaluasi penggarapan KB di wilayah miskin perkotaan dengan mitra kerja c Evaluasi penggarapan KB Pria dengan mitra kerja
34
34
34
34
34 provinsi
a Evaluasi penggarapan KB di wilayah galciltas dengan mitra kerja
Evaluasi dan pembinaan kesertaan KB dengan mitra kerja
33
b Monev penggarapan KB sasaran khusus
33
33 provinsi
8
7
c Pengembangan Jejaring Kemitraan Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus d Pelatihan komprehensif pelayanan mobile
8 8
7
8
7
7.14 Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus yang terlaksana 714 Monitoring, evaluasi dan pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus a Monev penggarapan KB di wilayah khusus
715
34 34
b Fasilitasi dan Pembinaan kesertaan ber KB dengan mitra kerja di wilayah dan sasaran khusus
7
33
a Pemetaan kemitraan di wilayah dan sasaran khusus
7.13 Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus 713 Peningkatan peran mitra kerja dalam pembinaan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus
b Fasilitasi dan Pembinaan Kesertaan ber-KB di Wilayah Khusus
33
34 provinsi
33 provinsi
Fasilitasi pelaksanaan pembinaan kesertaan KBKR di wilayah khusus a Koordinasi pengelolaan kesertaan ber-KB di wilayah khusus
4
3
712
1
1
6
1
5
1
Penyediaan kebijakan dan materi informasi pembinaan kesertaan berKB di wilayah khusus
b Pemetaan wilayah penggarapan kesertaan ber-KB wilayah dan sasaran khusus c Penyusunan Materi Promosi dan KIE Penggarapan KB di wilayah khusus 7.12 Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan KBKR di wilayah khusus
711
Jumlah kebijakan dan materi informasi pembinaan kesertaan berKB di wilayah khusus
24% Kabupaten Galciltas dan 35% Wilayah kota
a Pengembangan kebijakan dan strategi kesertaan ber KB di wilayah khusus
7
12% Kabupaten Galciltas dan 25% Wilayah Kota
34 provinsi
33 provinsi
34 provinsi 34 provinsi
33 provinsi
33 provinsi
e Pembinaan teknis SDM (TOT) di Klinik KB pemerintah dan swasta f Monitoring dan evaluasi standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR
2
2
4 1
c Penguatan mekanisme distribusi alkon di fasilitas kesehatan swasta d Rakornas/Rakornis pembinaan kesertaan KB jalur swasta
4 1
b Penguatan partisipasi mitra kerja dalam rangka hari kontrasepsi sedunia
Peningkatan pembinaan kesertaan KB melalui fasilitas kesehatan swasta a Penguatan pelayanan KB era JKN melalui Faskes Swasta
Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB
621
61,5% 40% dari Faskes Swasta yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
60%
1 Keg / Tahun
20% dari Faskes Swasta yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
1 Keg / Tahun
f Pengadaan Sarana Penunjang Pelatihan Medis Teknis Pelayanan KB (Latbang Provinsi , P2KS , P2KP, Univ. Pendidikan) Persentase Peserta KB (PBI dan nonPBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya 6.21 Jumlah fasilitasi pembinaan Kesertaan KB (bagi PBI dan non PBI) melalui fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
18 1 Keg / Tahun
18 1 Keg / Tahun
18
2016
18
2015
d Peningkatan peran KB Perusahaan e Peningkatan peran bidan praktek swasta dalam pelayanan KB era JKN
b Peningkatan peran RS Swasta dalam peningkatan kualitas pelayanan KB c Peningkatan peran DPS dan BPS dalam pelayanan KB
6.13 Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB 613 Peningkatan peran serta mitra kerja dalam peningkatan kualitas pembinaan kesertaan berKB a Pengembangan Jejaring Kemitraan peningkatan kualitas YanKB (Penguatan Pelayanan KB Era JKN)
INDIKATOR
64,5%
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
19
19
2018
66%
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
20
20
2019
66%
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
20
20
2015-2019
34
34
34
34
34
34
34 provinsi
2
9
9
9
9
34
34
34 provinsi
5
1
1
7
36% Kabupaten Galciltas dan 45% Wilayah Kota
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
2
1
4
34
34
34
34
34
34
34 provinsi
2
10
10
10
10
34
34
34 provinsi
6
1
1
8
48% Kabupaten Galiciltas dan 55% Wilayah Kota
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
2
1
4
34
34
34
34
34
34
34 provinsi
2
11
11
11
11
34
34
34 provinsi
7
1
1
9
60% Kabupaten Galciltas dan 65% Wilayah Kota
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
2
1
4
34
34
34
34
34
34
34 provinsi
9
11
11
11
11
34
34
34 provinsi
7
1
1
9
60% Kabupaten Galiciltas dan 65% Wilayah Kota
34 provinsi
34 provinsi
34 provinsi
10
5
20
60% dari Faskes 80% dari Faskes 100% dari Faskes 100% dari Faskes Swasta yang Swasta yang Swasta yang Swasta yang bekerjasama dengan bekerjasama dengan bekerjasama dengan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan SJSN Kesehatan SJSN Kesehatan SJSN Kesehatan
63%
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun 1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
1 Keg / Tahun
19
19
2017
TARGET KINERJA
15.125,8 6.305,7
5.107,2
5.107,2
2015
1.000,0
1.350,0
3.413,0
900,0
12.281,0 6.663,0
3.185,0
3.185,0
4.000,0
2016
1.000,0
1.750,0
2.354,0
2.200,0
15.452,0 7.304,0
4.030,0
4.030,0
4.400,0
2017
1.000,0
1.500,0
2.683,0
2.900,0
16.166,0 8.083,0
4.875,0
4.875,0
6.100,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
2.000,0
2.650,0
2.411,0
1.800,0
22.069,0 8.861,0
5.786,0
5.786,0
7.838,0
2019
5.000,0
7.250,0
10.861,0
7.800,0
81.093,8 37.216,7
22.983,2
22.983,2
22.338,0
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITJALSUS
N
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
54
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
8 Peningkatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Kualitas Promosi Reproduksi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
No.
8.1
7.2
8.14
Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi 813 Penguatan peran mitra kerja dalam promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi a Pemetaan mitra kerja dalam peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan sosialisasi hal-hak reproduksi
8.13
814
b Fasilitasi pengembangan promosi dan sosialisasi Kesehatan Reproduksi serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi di Faskes
Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Faskes a Pengembangan Life Cycle Kesehatan Reproduksi di Faskes KB
c Peningkatan fasilitasi Integrasi pelayanan KIP/Konseling kesehatan reproduksi dalam pelayanan KB bersama mitra kerja d Pengembangan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di Center of Excellence Persentase Faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang dapat memberikan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
b Forum kemitraan kesehatan reproduksi
Jumlah ketersediaan Sarana promosi dan konseling kesehatan reproduksi di faskes 812 Penyediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes a Analisis kebutuhan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes b. Pengadaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes (poster, leaflet, CD, dll) c. Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di faskes 1 1
1 1
2
10% 8,0%
27%
20%
27%
1 8,0%
4
4
4
4
4 4
4
4
34 provinsi
2755 kespro kit
4345 kespro kit
33 provinsi
7.413 faskes
1
2.424 faskes
1
1
1
e Penyusunan dan Pengembangan Peta Kerja Kesehatan Reproduksi
1
1
1
1
1
1
3
3
d Penyusunan materi informasi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak-hak reproduksi
Jumlah kebijakan, strategi dan materi promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi yang dikembangkan 811 Pengembangan kebijakan, strategi dan materi promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi a Evaluasi pedoman, kebijakan dan strategi kesehatan reproduksi b Pengembangan pedoman, kebijakan dan strategi penguatan program Kesehatan reproduksi dan peningkatan pemahaman hak-hak Reproduksi c Uji publik pedoman, kebijakan dan strategi program Kesehatan reproduksi dan Hak-hak Reproduksi
8.12
8.11
27%
34
33 8,0%
34
33
Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas
34 provinsi
33 provinsi
7.23 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Kelompok dan motivator KB pria 723 Fasilitasi dan Pembinaan bagi Kelompok dan motivator KB Pria a Peningkatan Peran Motivator KB Pria (melalui berbagai kegiatan: seminar Tk. Nasional/workshop/TOT) b Fasilitasi Peningkatan Peran Kelompok KB Pria
34 34 34
33 33 33
b Fasilitasi Penggarapan KB Pria c Fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Pria
34 provinsi
4
1
4% 5
2016
33 provinsi
3
7.22 Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pembinaan Kesertaan KB pria (Kondom dan Vasektomi) 722 Fasilitasi Provinsi dalam pembinaan Kesertaan KB pria (Kondom dan Vasektomi) a Sosialisasi kesertaan KB Pria Tk. Nasional
1
b Penyusunan Materi Promosi dan KIE Penggarapan KB Pria
3,8% 4
2015
a Pengembangan kebijakan dan strategi kesertaan KB Pria
Persentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA) 7.21 Jumlah kebijakan dan materi pembinaan kesertaan KB Pria 721 Pengembangan kebijakan dan materi pembinaan kesertaan KB Pria
INDIKATOR
47%
30%
47%
2
4
4
4
4
34 provinsi
1
1
2755 kespro kit
7.413 faskes
1
1
1
1
1
3
47%
34
34
34 provinsi
34 34
34
34 provinsi
5
1
4,1% 6
2017
TARGET KINERJA
66%
50%
66%
2
4
4
4
4
34 provinsi
1
1
2755 kespro kit
7.413 faskes
1
1
1
1
1
3
66%
34
34
34 provinsi
34 34
34
34 provinsi
6
1
4,2% 7
2018
85%
70%
85%
2
4
4
4
4
34 provinsi
1
1
2755 kespro kit
7.413 faskes
1
1
1
1
1
3
85%
34
34
34 provinsi
34 34
34
34 provinsi
7
1
4,3% 8
2019
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)
70% (remaja, PUS, Lansia)
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)
9
20
20
20
0
20
34 provinsi
5
5
2755 kespro kit
45.340 Faskes
5
5
5
5
5
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019) 15
34
34
34 provinsi
34 34
34
34 provinsi
7
1
4,3% 8
2015-2019
2.000,0
1.615,6
1.000,0
1.481,5
7.097,1 7.097,1
8.820,1
2015
2.150,0
2.500,0
750,0
1.850,0
8.750,0 7.750,0
5.202,0
416,0
5.618,0
2016
2.257,5
2.625,0
800,0
1.942,5
9.137,5 8.137,5
6.202,0
1.946,0
8.148,0
2017
2.370,4
2.756,3
800,0
2.039,6
9.544,4 8.544,4
6.202,0
1.881,0
8.083,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2019
2.488,9
2.894,1
800,0
2.141,6
9.971,6 8.971,6
9.202,0
4.006,0
13.208,0
11.266,8
12.390,9
4.150,0
9.455,2
44.500,5 40.500,5
26.808,0
8.249,0
43.877,1
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITKESPRO
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
55
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya 9 Pembinaan Keluarga Balita dan Pengetahuan, Sikap Anak dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
C Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
33
33
1 1
1 1
d Peningkatan sarana prasarana penyuluhan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
b Pendampingan Poktan BKB HI melalui integrasi dengan pelayanan anak usia dini lainnya c Pemutakhiran data basis poktan BKB HI
Pengembangan dan pembinaan poktan BKB HI a Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Poktan BKB HI
Persentase desa/kelurahan yang memiliki poktan BKB HI
9.12
912
Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang Bina Keluarga Balita dan Anak 911 Pengembangan kebijakan dan strategi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak a Penyusunan/penyempurnaan kebijakan dan strategi Tata Laksana BKB b Penyusunan/penyempurnaan Materi dan Media BKB c Sosialisasi kebijakan dan strategi Tata Laksana BKB
9.11
1
1
1 1
3
34 3
33
15%
3 2
10%
2
2 2
7
55,5%
49
4% dari anggota poktan
2
6
50,2%
48,4
Indeks Pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak
2% dari anggota poktan
Persentase anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang melaksanakan 8 fungsi keluarga
34
33
C.2
34 34
33 33
73,2%
34
1
1
33
1
1
5% dari 265.045 10% dari 265.045 Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran
6 6
6
6
6 6
6
6
C.3
Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Kelompok Sasaran a Pengembangan Life Cycle Kesehatan Reproduksi di Kelompok Sasaran b Promosi dan sosialisasi Kesehatan Reproduksi serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi oleh Kelompok Sasaran Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi 824 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi a Pembinaan pengelola program kesehatan reproduksi b Evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi dan pemahaman tenaga pengelola program terkait hak-hak reproduksi c Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas kesehatan reproduksi
823
Persentase Kelompok Sasaran yang memberikan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
b Forum kemitraan kesehatan reproduksi c Peningkatan fasilitasi Integrasi pelayanan KIP/Konseling kesehatan reproduksi dalam pelayanan KB bersama mitra kerja
1
1
c Uji publik pedoman, kebijakan dan strategi program Kesehatan reproduksi dan Hak-hak Reproduksi d Penyusunan materi informasi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak-hak reproduksi e Penyusunan dan Pengembangan Peta Kerja Kesehatan Reproduksi Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi 822 Penguatan peran mitra kerja dalam promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi a Pemetaan mitra kerja dalam peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan sosialisasi hak-hak reproduksi
1
1
1
1
3
b Pengembangan pedoman, kebijakan dan strategi penguatan program Kesehatan reproduksi dan peningkatan pemahaman Hak-hak Reproduksi
3
72,2%
9.1
34
34
2016
a Evaluasi pedoman, kebijakan dan strategi kesehatan reproduksi
Jumlah kebijakan, strategi dan materi promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi yang dikembangkan 821 Pengembangan kebijakan, strategi dan materi promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
Persentase PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
8.24
8.23
8.22
8.21
C.1
8.2
a Pembinaan pengelola program kesehatan reproduksi
Jumlah monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam peningkatan standar promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas 815 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi
2015
b Evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi dan 33 34 pemahaman tenaga pengelola program terkait hak-hak reproduksi c Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas kesehatan 33 34 reproduksi Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKR-BKL-UPPKS dan PPKS) yang 5% dari 265.045 10% dari 265.045 mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran yang berkualitas (memenuhi standar)
8.15
INDIKATOR
34
1
1
3
34
20%
4 2
2
8
60,5%
50
6% dari anggota poktan
74,2%
34
34 34
34
1
1
15% dari 265.045 Kelompok Sasaran
6 6
6
6
1
1
1
1
1
3
1
1
3
34
25%
4 2
4
10
65,5%
51
8% dari anggota poktan
75,2%
34
34 34
34
1
1
20% dari 265.045 Kelompok Sasaran
6 6
6
6
1
1
1
1
1
3
20% dari 265.045 Kelompok Sasaran
34 15% dari 265.045 Kelompok Sasaran
34
34
34
2018
34
34
34
2017
TARGET KINERJA
1
1
3
34
30%
5 2
4
11
70,5%
52
10% dari anggota poktan
76,2%
34
34 34
34
1
1
25% dari 265.045 Kelompok Sasaran
6 6
6
6
1
1
1
1
1
3
25% dari 265.045 Kelompok Sasaran
34
34
34
34
2019
5
5
15
34
30%
5 10
4
11
70,5%
52
10% dari anggota poktan
76,2%
34
34 34
34
5
5
25% dari 265.045 Kelompok Sasaran
30 30
30
30
5
5
5
5
5
15
25% dari 265.045 Kelompok Sasaran
34
34
34
34
2015-2019
14.000,0
1.630,8
15.630,8
20.780,8
52.395,5
1.000,0
2015
1.320,0
3.893,9
5.213,9
11.548,9
33.849,6
250,0
300,0
250,0
200,0
1.000,0
500,0
2016
1.552,0
4.183,3
5.735,3
12.703,8
37.442,0
250,0
300,0
250,0
200,0
1.000,0
512,5
2017
1.807,2
4.501,6
6.308,8
13.974,1
40.380,6
250,0
300,0
250,0
200,0
1.000,0
578,1
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
2.087,9
4.851,8
6.939,7
15.371,6
43.493,7
250,0
300,0
250,0
200,0
1.000,0
647,0
2019
20.767,1
19.061,3
39.828,4
74.379,2
207.561,4
1.000,0
1.200,0
1.000,0
800,0
4.000,0
3.237,6
PUSAT
PUSAT
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITBALNAK
DEPUTI BIDANG KSPK
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
56
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatnya 10 Pembinaan Ketahanan Remaja remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)
No.
10.2
10.1
9.2
1
b Orientasi/ Sarasehan Sasaran PUS anggota Poktan BKB
Peningkatan kesertaan PUS anggota Poktan BKB a Penguatan Jejaring Poktan BKB
1 mitra kerja
c Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak
128 orang
a Monitoring dan evaluasi BKB HI Pertemuan koordinasi dan konsolidasi Pengelola BKB b diseluruh tingkatan wilayah c Pendampingan pusat ke provinsi dan kabupaten dan kota
Persentase PUS anggota BKR yang ber KB 10.21 Persentase PUS anggota BKR yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB 1021 Pengembangan dan Pembinaan PUS anggota Kelompok BKR dengan mitra kerja dan Stakeholder a Pengembangan kelompok BKR b Sosialisasi kegiatan Kelompok BKR c Pembinaan kapasitas Pengelola dan mitra kerja Kelompok BKR d Pembinaan kelompok BKR melalui temu kader BKR
d Pengembangan Data Basis GenRe (update materi dan data basis genre) e Koordinasi mitra kerja dalam penggarapan GenRe f Peningkatan Kualitas sistem pemantauan GenRe Terpadu
a Pertemuan Koordinasi Tk. Nasional b Pembinaan Pengelola GenRe c Monitoring dan Evaluasi
74,5% 74,5%
1 1 34 org 1
1 1 33 org 1
3 1
74,0% 74,0%
1
3 1
1 1 1 kali di setiap Prov
34 prov
34 org
1
1 1 1 kali di setiap Prov
33 Prov
10.14 Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan GenRe
1014 Pembinaan Peningkatan Kualitas Bina Ketahanan Remaja
33 org
1
1
1 1
2 6 21084
2
6 mitra
1
1
6 19554
3 mitra
c Pembinaan kapasitas pengelola dan mitra kerja PIK R/M
b Pengembangan PIK R/M komunitas Khusus
10.13 Jumlah kelompok PIK R/M di satuan pendidikan (SMP, MTs, SMA, SMK, MA, dan PT) dan masyarakat yang mendapatkan pembinaan GenRe 1013 Pengembangan dan Pembinaan kelompok PIK R/M jalur pendidikan (SMP, MTs, SMA, SMK, MA, dan PT) dan Masyarakat dengan mitra kerja dan stakeholder a Pembinaan forum remaja kelompok PIK R/M
b Penguatan GenRe bersama mitra kerja
1012 Pengembangan kualitas Program GenRe bersama mitra kerja dan stakeholder a Sosialisasi GenRe (PIK R/M dan BKR)
10.12 Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan melaksanakan pembinaan ketahanan remaja
1
2
1 1
1
1
d Penyusunan Buku Saku/Profil/Peta Kerja GenRe
8
4
c Penyusunan/Penyempurnaan Grand Design GenRe
49
34 prov & 5 mitra
33 prov & 5 mitra
48,4
34 prov & 5 mitra 34 prov & 5 mitra
33 prov & 5 mitra
1
1 1 34 org
75,0% 75,0%
3 1
1
1 1 1 kali di setiap Prov
34 prov
34 org
1
1
6 22614
2
9 mitra
2
0
1
1
12
50
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
1 kegiatan
1 kegiatan 34 prov & 5 mitra
132 orang
182 orang
431 orang
1 mitra kerja
2 mitra kerja
2 mitra kerja
5 mitra kerja
3
1
80%
80%
1
1
2017
TARGET KINERJA
132 orang
154 orang
374 orang
1 mitra kerja
2 mitra kerja
2 mitra kerja
5 mitra kerja
2
1
80%
80%
1
1
2016
33 prov & 5 mitra
132 orang c Evaluasi kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pelatih dan 1 kegiatan pengelola Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan keluarga 33 prov & 5 mitra balita dan anak 924 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan Keluarga Balita dan Anak
b Peningkatan kapasitas kader pintar
a Peningkatan kapasitas master trainer BKB di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dan kota
317 orang
2 mitra kerja
Jumlah tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam pembinaan keluarga balita dan anak 923 Peningkatan kompetensi tenaga pelatih dan pengelola
2 mitra kerja
b Forum komunikasi terpadu dengan stakeholder dan mitra kerja
5 mitra kerja
2
1
80%
a Fasilitasi stakeholder dan mitra kerja dalam melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Anak
Jumlah kemitraan dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 922 Peningkatan stakeholder dan mitra kerja yang melaksanakan Bina Keluarga Balita
921
Persentase PUS anggota Poktan BKB yang ber-KB
Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe) 10.11 Jumlah Kebijakan, Strategi dan Operasional GenRe 1011 Pengembangan kebijakan, strategi, Pedoman, Materi dan Grand Design GenRe a Penyusunan/Penyempurnaan Tata Laksana pengelolaan GenRe b Penyusunan/penyempurnaan Materi dan Media GenRe
9.24
9.23
9.22
9.21
80%
1
b Peningkatan KIE tentang Poktan BKB HI
2015
a Peningkatan advokasi tentang Poktan BKB HI
Pengembangan kegiatan BKB HI diseluruh tingkatan wilayah
Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
913
INDIKATOR
1
1 1 34 org
75,5% 75,5%
3 1
1
1 1 1 kali di setiap Prov
34 prov
34 org
1
1
6 24144
2
12 mitra
1
0
2
1
16
51
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
1 kegiatan
132 orang
213 orang
488 orang
1 mitra kerja
2 mitra kerja
2 mitra kerja
5 mitra kerja
3
1
80%
80%
1
1
2018
1
1 1 34 org
76,0% 76,0%
3 1
1
1 1 1 kali di setiap Prov
34 prov
34 org
1
1
6 25674
2
15 mitra
2
0
1
1
20
52
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
34 prov & 5 mitra
1 kegiatan
132 orang
248 orang
547 orang
1 mitra kerja
2 mitra kerja
2 mitra kerja
5 mitra kerja
3
1
80%
80%
1
1
2019
5
5 5 170 orang
76,0% 76,0%
15 5
5
5 5 1 kali di setiap Prov
34 prov
170 orang
5
5
25674
30
10
16 mitra
7
2
7
5
20
52
34 prov & 25 mitra
34 prov & 25 mitra
34 prov & 25 mitra
34 prov & 25 mitra
2 kegiatan
660 orang
248 orang
547 orang
5 mitra kerja
10 mitra kerja
10 mitra kerja
25 mitra kerja
13
5
80%
80%
5
5
0
2015-2019
716,6 716,6
1.602,8
2.793,9
1.000,0
6.073,0
12.186,3 11.469,7
1.500,0
1.985,0
1.000,0
665,0
5.150,0
2015
1.539,9 1.539,9
1.746,7
3.275,6
1.070,0
1.911,1
9.543,3 8.003,4
1.650,0
2.585,0
1.100,0
1.000,0
6.335,0
2016
1.600,1 1.600,1
1.800,8
3.442,3
1.096,8
1.971,3
9.911,3 8.311,2
1.815,0
2.843,5
1.210,0
1.100,0
6.968,5
2017
1.662,5 1.662,5
1.859,9
3.615,6
1.132,8
2.036,1
10.306,9 8.644,4
1.996,5
3.127,9
1.331,0
1.210,0
7.665,4
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
1.729,0 1.729,0
1.915,6
3.800,2
1.166,7
2.097,3
10.708,8 8.979,8
2.196,2
3.440,6
1.464,1
1.331,0
8.431,9
2019
7.248,1 7.248,1
8.925,8
16.927,6
5.466,3
14.088,8
52.656,6 45.408,5
9.157,7
13.982,0
6.105,1
5.306,0
34.550,7
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019
PUSAT
LOKASI
SUMBER DATA
DITHANREM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
57
11 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan
1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
330 PPKS 9
1 kali di setiap Prov 1 1 kali di setiap Prov 220 PPKS 7
c Pemutakhiran databasis PPKS d Pendampingan strategi pengelolaan PPKS
e Inserting PPKS sebagai salah satu kegiatan prioritas pada Balai Penyuluhan KKB Kecamatan 11.15 Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan melaksanakan penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
1
70%
1
1 kali di setiap Prov
3
1
13%
34 prov
3
34 prov 3
5
3
8
90,5%
2018
1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
1
70%
1
1 kali di setiap Prov
3
1
14%
34 prov
3
34 prov 3
5
3
8
91,5%
2019
1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
5
70%
5
1 kali di setiap Prov
15
5
14%
34 prov
14
34 prov 14
22
14
42
91,5%
2015-2019
10
11
11
13
13
13
13
7 4 2
c Penyusunan laporan kinerja
d Penyusunan dan tindak lanjut rekomendasi BKL dan PPKS
1 kali di setiap Prov
b Monitoring dan evaluasi terpadu
1116 Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi Bina Ketahanan keluarga Lansia dan rentan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a Pembinaan pengelolaan BKL & PPKS
2
4
7
1 kali di setiap Prov
2
4
7
1 kali di setiap Prov
2
4
7
1 kali di setiap Prov
2
4
7
1 kali di setiap Prov
10
20
35
1 kali di setiap Prov
11.16 Jumlah pembinaan program, monitoring, dan evaluasi Bina 1 kali di setiap Prov 1 kali di setiap Prov 1 kali di setiap Prov 1 kali di setiap Prov 1 kali di setiap Prov 1 kali di setiap Prov Ketahanan keluarga Lansia dan rentan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
h Fasilitasi mitra kerja dalam pembinaan kelompok PPKS
g Penggalangan kemitraan pembinaan PPKS
f Penguatan jejaring kerjasama dengan stakeholder dan mitra 1 pst dan 33 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi kerja dalam penyelenggaraan PPKS
e Promosi program PPKS kepada stakeholder dan mitra kerja 1 pst dan 33 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi
9
10
7
9
7
d Fasilitasi mitra kerja dalam pembinaan kelompok BKL
13
1320 PPKS
5 1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
15
1 pst dan 33 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi
13
1320 PPKS
1 1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
3
1 pst dan 33 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi 1 pst dan 34 provinsi
11
990 PPKS
1 1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
3
b Penguatan jejaring kerjasama BKL dengan stakeholder dan mitra kerja c Penggalangan kemitraan pembinaan BKL
10
660 PPKS
1 1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
3
a Promosi program BKL kepada stakeholder dan mitra kerja
1 1 kali di setiap Prov
3
3
1115 Peningkatan peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
1 kali di setiap Prov
1 kali di setiap Prov
1
70%
1
1 kali di setiap Prov
3
1
12%
34 prov
3
34 prov 3
5
3
8
89,5%
2017
15% dari kecamatan 30% dari kecamatan 45% dari kecamatan 60% dari kecamatan 60% dari kecamatan yang memiliki balai yang memiliki balai yang memiliki balai yang memiliki balai yang memiliki balai penyuluh KB penyuluh KB penyuluh KB penyuluh KB penyuluh KB
a Penyusunan & penyempurnaan strategi advokasi dan KIE pemberdayaan PPKS pada balai penyuluhan KKB Kecamatan b Fasilitasi pengembangan PPKS
1114 Pengembangan fungsi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
10% dari kecamatan yang memiliki balai penyuluh KB
1 kali di setiap Prov
11.14 Persentase kecamatan yang memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
c Pembinaan PUS anggota Keluarga Poktan BKL yang ber-KB
1 1 kali di setiap Prov
1 1 kali di setiap Prov
70%
1
1 kali di setiap Prov
70%
b Penguatan KIE kepada PUS anggota keluarga Poktan BKL tentang KB
11.13 Persentase PUS anggota Poktan BKL yang mendapatkan pembinaan kesertaan ber-KB 1113 Peningkatan kesertaan ber-KB bagi anggota BKL a Penguatan Jejaring Poktan BKL
1
1 kali di setiap Prov
d Pemutakhiran & evaluasi databasis kelompok BKL
c Fasilitasi & pendampingan pengembangan kelompok BKL
1
1 3
11%
10%
3
34 prov
33 prov
3
3
4
2
3
2
34 prov 3
8
10
33 prov 2
88,5%
2016
87,5%
2015
b Penyusunan & penyempurnaan strategi advokasi dan KIE dalam peningkatan Poktan BKL di desa/kelurahan
f Sosialisasi, promosi, dan publikasi PPKS 11.12 Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Kegiatan (Poktan) BKL 1112 Peningkatan pembinaan Poktan BKL diseluruh tingkatan wilayah a Pemetaan pembinaan Poktan BKL diseluruh tingkatan wilayah
c Sosialisasi, promosi, dan publikasi BKL d Penyusunan dan penyempurnaan perangkat tata laksana PPKS e Penyusunan dan penyempurnaan materi dan informasi PPKS
11.1 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan 11.11 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 1111 Penyediaan kebijakan, strategi dan materi informasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a Penyusunan dan penyempurnaan perangkat tata laksana BKL b Penyusunan dan penyempurnaan materi dan informasi BKL
INDIKATOR
TARGET KINERJA
1.200,0
7.116,2
1.112,2
700,0
800,0
1.500,0
12.428,4 12.428,4
2015
1.400,0
1.100,0
1.650,0
750,0
900,0
1.520,0
7.320,0 7.320,0
2016
1.680,0
1.320,0
2.145,0
900,0
1.170,0
1.824,0
9.039,0 9.039,0
2017
1.820,0
1.430,0
2.392,5
975,0
1.305,0
1.976,0
9.898,5 9.898,5
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
1.960,0
1.540,0
2.640,0
1.050,0
1.440,0
2.128,0
10.758,0 10.758,0
2019
8.060,0
12.506,2
9.939,7
4.375,0
5.615,0
8.948,0
49.443,9 49.443,9
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019 DITHANLAN
B
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
58
13 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga
Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK
D Bidang Advokasi, Meningkatnya Penggerakan dan komitmen Informasi stakeholders/ mitra kerja dan meningkatnya sikap masyarakat terhadap program KKBPK
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Meningkatnya 12 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB
No.
1 kegiatan
1 kegiatan
10% dari jml PKB/PLKB
0
Jumlah ketersediaan data dan informasi program KKBPK yang berbasis STIK yang dimanfaatkan oleh stakeholders dan mitra kerja
D.6
13.1
D.5
1 1
1 1 1 1
d Penyusunan peta kerja Advokasi dan KIE
e Workshop implementasi strategi Advokasi dan KIE
f Sosialisasi dan diseminasi strategi Advokasi KIE
g Review dan penyempurnaan tatalaksana Advokasi dan KIE (NSPK)
5 35 35 1
5 35 35 1
i Fasilitasi advokasi program KKBPK kepada provinsi oleh Tim Advokasi j Diskusi Pakar Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga k Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Terpadu l Sosialisasi program KKBPK kepada pemerintah, Pemprov dan Pemkab/kota m Penyediaan bahan dan materi Advokasi untuk stakeholders
2 kali 1 Tim
2 kali 1 Tim
h Workshop advokasi kepada Stakeholders
1
1
1
35
35
5
1 Tim
2 kali
1
1
1
1
15
34
1
1 34 15
1 33 15
5
5
5
b Pengumpulan data basis Advokasi dan KIE
86
17
40% dari jml PKB/PLKB
84
17
60%
46
30
30,5
1
3
4 laporan
34
48
34
115 (kasi pek :34, kabid ks : 34, mitra kerja : 47)
1 kegiatan
2/Thn 155 kec
1
1
6 mitra kerja
34 prov
2
2
4
70,5%
2017
TARGET KINERJA
82
11
c Uji petik data basis Advokasi dan KIE di provinsi terpilih
Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK 13.11 Jumlah kebijakan dan strategi advokasi dan KIE program KKBPK yang disusun 1311 Pengembangan kebijakan dan strategi advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder a Perumusan strategi Advokasi dan KIE program KKBPK
45%
30%
Persentase komitmen antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan diseluruh tingkatan wilayah yang mendukung keberpihakan dalam implementasi program KKBPK Persentase tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang memiliki sertifikasi (standar kompetensi)
D.4
42
20
38
10
Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
D.2
20,5
15,5
D.3
1
1
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
3
3
34
33 4 laporan
48
48
4 laporan
34
33
D.1
12.14 Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1214 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga b Forum Pembinaan kesertaan ber-KB anggota kelompok UPPKS
c Konsolidasi pengembangan kelompok UPPKS
1213 Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pengelola dan Mitra Kerja dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a Sosialisasi pemberdayaan ekonomi keluarga bagi Pengelola program b Sosialisasi bagi mitra kerja pemberdayaan ekonomi keluarga
12.13 Jumlah Tenaga Pengelola yang kompeten dan terampil dalam pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 114 (kasi pek :33, 115 (kasi pek :34, kabid ks : 33, mitra kabid ks : 34, mitra kerja : 48) kerja : 47)
2/Thn 155 kec
2/Thn 155 kec
e Penggerakan ekonomi keluarga melalui harganas
1
1
1
1
4 mitra kerja
b Penguatan Jejaring Kemitraan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga c Koordinasi Kemitraan Usaha Ekonomi Produktif d Pengintegrasian UPPKS dengan penyelenggaraan MP3KI
2 mitra kerja
2 34 prov
2
2 2
4
4
33 prov
69,5%
2016
68,5%
2015
a Peningkatan jumlah mitra kerja yang melakukan pendampingan kepada kelompok UPPKS
12.12 Jumlah Kemitraan dalam pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga 1212 Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam melakukan Pendampingan dalam Pembinaan Kelompok UPPKS
b Pengembangan materi dan media informasi pengelolaan kelompok UPPKS c Sosialisasi, promosi, dan publikasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
12.1 Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB 12.11 Jumlah Kebijakan, Strategi, Peta Kerja dan Materi Informasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja 1211 Peningkatan ketersediaan Kebijakan, Strategi dan Operasional Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a Pedoman Tata Laksana Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
INDIKATOR
1
35
35
5
1 Tim
2 kali
1
1
1
1
15
34
1
5
88
17
70% dari jml PKB/PLKB
70%
48
40
50,0
1
3
4 laporan
34
48
34
115 (kasi pek :34, kabid ks : 34, mitra kerja : 47)
1 kegiatan
2/Thn 155 kec
1
1
8 mitra kerja
34 prov
2
2
4
71,5%
2018
1
35
35
5
1 Tim
2 kali
1
1
1
1
15
34
1
5
90
17
100% dari jml PKB/PLKB
80%
50
50
70,0
1
3
4 laporan
34
48
34
115 (kasi pek :34, kabid ks : 34, mitra kerja : 47)
1 kegiatan
2/Thn 155 kec
1
1
10 mitra kerja
34 prov
2
2
4
72,5%
2019
5
175
175
25
5 Tim
10 kali
5
5
5
5
75
34
5
90
17
100% dari jml PKB/PLKB
80%
50
50
70,0
5
15
20 laporan
34
240
34
25
115 (kasi pek :34, kabid ks : 34, mitra kerja : 47)
5 kegiatan
10 155 kec
5
5
10 mitra kerja
34 prov
10
1.000,0
129.593,1 3.026,4
200.378,1
1.751,2
2.248,8
2.000,0
1.000,0
20
10
7.000,0 7.000,0
2015
72,5%
2015-2019
1.301,6
178.807,8 8.566,6
233.496,5
1.686,1
1.375,7
1.375,7
1.000,0
5.437,5 5.437,5
2016
1.379,1
189.458,1 9.315,1
244.094,2
1.751,2
1.661,1
1.375,7
1.000,0
5.788,0 5.788,0
2017
1.448,0
198.931,0 9.980,9
254.983,7
1.751,2
2.074,2
1.375,7
1.000,0
6.201,1 6.201,1
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
1.550,3
208.877,7 10.709,3
266.748,2
1.751,2
2.528,5
1.375,7
1.000,0
6.655,4 6.655,4
2019
PUSAT
PUSAT
6.679,0
905.667,7 PUSAT 41.598,3
1.199.700,7
8.690,9
9.888,3
7.502,6
5.000,0
31.081,8 31.081,8
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITVOKKOM
DEPUTI BIDANG ADPIN
DITPEMKON
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
B
PRIORITAS (N/B/KL)
59
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
13.2
1
e Penggandaan dan distribusi pedoman jejaring advokasi
g Pertemuan koordinasi kemitraan
a Media Elektronik TV Nasional: - Talkshow - PSA - Advertorial - Variety Show - Running text TV Lokal: - Talkshow - PSA - Running text Radio Nasional: - Talkshow - PSA - Advertorial - Adlips - Sandiwara - Jingle Radio Lokal/PRSSNI: - PSA - Talkshow - Jingle - Advertorial - Adlips Media Online: - Website - Social Media - Aplikasi Smartphone - PSA Telepon Seluler: - SMS Blass - RBT Mars KB b Media Massa cetak Surat Kabar: - Advertorial - Iklan Layanan Masyarakat - PSA Majalah/Tabloid: - Jurnal Kependudukan - PSA Media Luar Ruang: - Billboard - Umbul-umbul - Bendera - Spanduk - Roll Banner - Transit Media - Neon Box/sign - Baliho - Balon udara
g Penggandaan dan distribusi pedoman jejaring KIE h Penyusunan media mapping KIE program KKBPK i Kajian efektivitas materi KIE (Komunikasi Interpersonal)/KIE KIT j Kajian efektivitas media KIE (Komunikasi Interpersonal)/KIE KIT 13.22 Jumlah media massa (cetak dan elektronik) serta media luar ruang yang menayangkan informasi program KKBPK 1322 Pengembangan KIE program KKBPK melalui media massa (elektronik dan cetak) serta media luar ruang
Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional) 13.21 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, media lini bawah serta melalui tenaga lini lapangan 1321 Peningkatan pengetahuan PUS, WUS dan remaja keluarga tentang program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, media lini bawah serta melalui tenaga lini lapangan a Evaluasi pelaksanaan KIE program KKBPK b Kajian efektivitas media KIE program KKBPK c Analisis materi dan isi pesan KIE program KKBPK d Pengembangan materi KIE program KKBPK untuk pengelola program KKBPK dan masyarakat e Penyediaan materi KIE program KKBPK untuk pengelola program KKBPK dan masyarakat f Pengembangan pedoman Operasional Jejaring KIE
160 4.000 100 26 1.000 5.000 5.000 2.000 160 4.000 100 52 26 3.500 4.000 160 7.400 4.000 4.000 1 5 1 4.000 1 1 52 52 52 12 6 10 1.900 10.000 150 500 50 50 50 10
5.000 5.000 2.000 160 4.000 100 52 26 3.500 4.000 160 6.400 4.000 4.000 1 5 1 4.000 1 1 52 52 52 12 6 10 1.900 10.000 150 500 50 50 50 10
1
1 60
1 58
160 4.000 100 26 1.000
1
1
10 1.900 10.000 150 500 50 50 50 10
12 12
52 52 52
1 1
1 5 1 8.000
8.000 120 8.000 8.000 8.000
120 8.000 100 52 26 7.000
8.000 8.000 3.000
120 8.000 100 26 2.000
62
1
1
1
1
3 tema (KKB)
1
1
1 1
3 tema (KKB)
3 tema (KKB)
2 1 1 3 tema (KKB)
1
2 1 1 3 tema (KKB)
2 1 1 3 tema (KKB)
90
78
2
32 mitra
1
35 1
3 tema (KKB)
3 tema (KKB)
86
2017
TARGET KINERJA
1
89
88
2 76
74
2
30 mitra
1
35 1
35 1
28 mitra
3 tema (KKB)
f Pembentukan jejaring kemitraan advokasi
3 tema (KKB)
3 tema (KKB)
84
2016
3 tema (KKB)
82
2015
a Pengembangan materi advokasi program KKBPK untuk mitra kerja b Penyediaan materi advokasi program KKBPK untuk mitra kerja c Sosialisasi program KKBPK kepada mitra kerja d Pengembangan pedoman Operasional Jejaring Advokasi
13.12 Persentase mitrakerja yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan serta melakukan advokasi 1312 Fasilitasi advokasi program KKBPK kepada mitra kerja
INDIKATOR
10 1.900 10.000 150 500 50 50 50 10
12 12
52 52 52
1 1
1 5 1 8.000
8.000 120 8.000 8.000 8.000
120 8.000 100 52 26 7.000
8.000 8.000 3.000
120 8.000 100 26 2.000
64
1
1
1
1
1
3 tema (KKB)
2 1 1 3 tema (KKB)
91
80
2
34 mitra
1
35 1
3 tema (KKB)
3 tema (KKB)
88
2018
10 1.900 10.000 150 500 50 50 50 10
12 12
52 52 52
1 1
1 5 1 6.000
6.000 80 6.000 6.000 6.000
80 6.000 100 52 26 3.500
5.000 5.000 2.000
80 6.000 100 26 1.000
66
1
1
1
1
1
3 tema (KKB)
2 1 1 3 tema (KKB)
92
82
2
35 mitra
1
35 1
3 tema (KKB)
3 tema (KKB)
90
2019
50 9500 50000 750 2500 250 250 250 50
60 48
260 260 260
5 5
5 25 5 30000
30000 640 35800 30000 30000
640 30000 500 260 130 24500
31000 31000 12000
640 30000 500 130 7000
66
5
5 5
5
5
15 tema (KKB)
10 5 5 15 tema (KKB)
92
82
10
35 mitra
5
175 5
15 tema (KKB)
15 tema (KKB)
90
2015-2019
75.000,0
5.000,0
109.377,8
2.026,4
2015
88.701,2
5.000,0
138.701,2
7.265,0
2016
90.973,7
5.250,0
146.223,7
7.936,0
2017
93.130,0
5.500,0
153.630,0
8.532,9
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
98.418,1
5.750,0
161.168,1
9.159,0
2019
446.223,0
26.500,0
709.100,8
34.919,3
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
PRIORITAS (N/B/KL)
60
14 Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
Pameran Seni Budaya/media tradisional Leaflet, Factssheet, Folder Poster Sticker Media Merchandise Lembar balik
2
d Distribusi Panduan, Materi dan Media KIP-K dan BCC
14.11 Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung program KKBPK 1411 Peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder dan mitra kerja dalam rangka penggerakkan operasional program KKBPK a Penyusunan peta kerja hubungan antar lembaga b Forum/pertemuan koordinasi dengan lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota c Penyusunan naskah kerjasama dengan lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota d Fasilitasi organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan program KKBPK
14.1 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK
c Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja direktorat Advokasi dan KIE (LAKIP, SPIP dll) d Bimbingan teknis advokasi dan KIE program KKBPK
b Monitoring evaluasi dan pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
a Penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK
1334 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi dan KIE Program KKBPK
24
3 7 15 10
19
3 7 15 5
45%
34
33 30%
2
1 kali per prov
1
2
1 kali per prov
1
2 34
2 33
e Penyediaan Prototype materi dan media Advokasi KIE
13.34 Cakupan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Kependudukan dan KB
15
15
3 7
29
60%
34
2
1 kali per prov
1
34
2
270 4465 1
13
7 380 3760 1
7
1
2
2
2
2
34
68
68
68
102
59,1
59,1
24 2 8.000 50.000 10.000 12 16.000
70 70 70 70 35 19
35
2017
1
380 3760 1
1
2
2
13.33 Jumlah sarana dan prasarana Advokasi dan KIE yang tersedia sesuai kebutuhan 1333 Pengembangan sarana dan prasarana Advokasi dan KIE sesuai kebutuhan a Upgrading dan maintenance MPC b Penyediaan KIE dan advokasi kit c Penyediaan materi KIE di klinik KB d Penyempurnaan Prototype Materi dan Media Advokasi KIE
2
2
2
2
34
34
2
68
68
68
68
68
102
102 68
49,1
49,1
39,1
39,1
24 2 8.000 50.000 10.000 12 10.000
70 70 70 70 35 17
24 2 8.000 10.000 10.000 12
35
70 70 70 70 35 15
2016
35
2015
a Review dan Pengembangan Panduan, Materi dan Media KIPK dan BCC b Penyusunan dan Ujicoba Panduan, Materi dan Media KIP-K dan BCC c Penggandaan Panduan, Materi dan Media KIP-K dan BCC
d Peningkatan kompetensi petugas Media Production Center (MPC) e Workshop Komunikasi Interpersonal-Konseling (KIP-K) dan BCC bagi petugas pelaksana/pengelola KIE 1332 Pengembangan materi dan informasi KIP-K serta BCC bagi petugas pengelola dan pelaksana KIE
c Peningkatan kompetensi petugas MUPEN
b Peningkatan kompetensi pengelola Media tradisional
13.31 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mendapatkan informasi KKB melalui tenaga lini lapangan 1331 Pengembangan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksanaan advokasi, KIE dan pencitraan (PLKB/PKB, Kader, Bidan) a Peningkatan kompetensi Tenaga pengelola Advokasi KIE
13.3 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan
a b c d e f g
Pendayagunaan MUPEN KKB: - MUPEN on the road - Pendayagunaan Media Production Center (MPC): - Produksi talkshow - Produksi news - Produksi features - Fasilitasi talkshow kab/kota - Produksi film pendek dengan kearifan lokal 13.23 Jumlah media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, booklet, media tradisional) yang menayangkan informasi program KKBPK 1323 Pengembangan KIE program KKBPK melalui media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, booklet, media tradisional)
INDIKATOR
TARGET KINERJA
20
15
3 7
34
70%
34
2
1 kali per prov
1
34
2
190 6345 1
15
1
2
2
2
2
34
68
68
68
102
69,1
69,1
24 2 8.000 50.000 10.000 12 20.000
70 70 70 70 35 21
35
2018
25
15
3 7
39
80%
34
2
1 kali per prov
1
34
2
160 8930 1
34
1
2
2
2
2
34
68
68
68
102
79,1
79,1
24 2 8.000 50.000 10.000 12 20.000
70 70 70 70 35 23
35
2019
25
75
15 35
39
80%
34
10
5 kali per prov
1
34
10
8930 5
34 1380
5
10
10
10
10
34
340
340
340
510
79,1
79,1
120 10 40000 210000 50000 60 66000
350 350 350 350 175 23
175
2015-2019
4.400,6
6.828,6 4.400,6
2.188,9
10.000,0
5.000,0
17.188,9
29.377,8
2015
4.488,6
6.939,6 4.488,6
5.000,0
14.150,0
12.390,0
31.540,0
45.000,0
2016
4.578,4
7.396,4 4.578,4
5.000,0
15.000,0
13.919,3
33.919,3
50.000,0
2017
4.670,0
7.770,0 4.670,0
5.000,0
15.150,0
15.170,1
35.320,1
55.000,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
4.763,4
8.173,4 4.763,4
5.000,0
15.500,0
16.500,3
37.000,3
57.000,0
2019
22.901,0
37.108,0 22.901,0
22.188,9
69.800,0
62.979,7
154.968,6
236.377,8
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITBINHUB
B
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
61
15 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 2015
2016
2017
2018
2019
2015-2019
20% dari 547 kab/kota
20% dari 547 kab/kota
20% dari 547 kab/kota
20% dari 547 kab/kota
100% dari 547 kab/kota
4 4 4 4 4 20 33 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 511 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota
20% dari 511 kab/kota
34 Prov
1 1
1 1 1 1
-
1
c Penyusunan pedoman Pelaksanaan Tim Penilai Jabatan Fungsional PKB d Penyusunan pedoman TOT Pengelolaan Penilaian Jabatan Fungsional PKB e Penyusunan Pedoman Pembinaan IMP f Penyusunan pedoman Penyediaan dan Pendayagunaan tenaga PKB/PLKB g Penyusunan pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB
-
-
1 1
882 5
1
1 806 12
1
1
1 3.406
1
1 1
3.406
10.559
10.559
40%
-
1 1
-
-
-
-
882 7
1
1
3.406
1
1
3.406
50%
pusat,34 prov dan pusat,34 prov dan 547 547 kab/kota kab/kota
33 prov dan 511 kab/kota
30%
pusat,34 prov dan pusat,34 prov dan 547 547 kab/kota kab/kota pusat,34 prov dan pusat,34 prov dan 547 547 kab/kota kab/kota 6 dok 6 dok pusat,34 prov dan pusat,34 prov dan 547 547 kab/kota kab/kota 20 20
pusat,34 prov dan pusat,34 prov dan 547 547 kab/kota kab/kota
34 Prov
33 prov dan 511 kab/kota 33 prov dan 511 kab/kota 6 dok 33 prov dan 511 kab/kota 20
pusat,33 prov dan 511 kab/kota
33 Prov
b Penyusunan pedoman Jabatan Fungsional Penyuluh KB
15.2 Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten 15.21 Jumlah kebijakan/NSPK yang berkaitan dengan peningkatan Bina lini lapangan 1521 Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan/NSPK/Pedoman yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Lini Lapangan a Penyiapan dan sosialisasi Grand Strategi Bina Lini Lapangan 2015-2019
d Pelaksanaan pengadaan PLKB/PKB (bekerjasama dengan Bipeg) e Distribusi PLKB/PKB sesuai dengan kebutuhan wilayah
b Pemetaan kualitas dan kapasitas SDM lini lapangan (PLKB/PKB) c Pengajuan formasi pengadaan PLKB/PKB sesuai kebutuhan
15.1 Persentase Kab dan Kota yang mempunyai Jumlah PLKB/PKB sesuai ratio yg memadai (1:2 ideal) 15.11 Jumlah penyediaan PLKB/PKB sesuai ratio yang memadai diseluruh tingkatan wilayah 1511 Fasilitasi penyediaan PLKB/PKB sesuai ratio yang memadai diseluruh tingkatan wilayah a Penyiapan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Pendayagunaan Tenaga Lini Lapangan
f Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI dan DPD RI g Fasilitasi bagi lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan tanda kehormatan dan penghargaan bagi 524 kab/kota
c Monitoring dan evaluasi fasilitasi penguatan kelembagaan KKB d Dukungan manajemen program e Dukungan pembinaan wilayah
b Monitoring dan evaluasi penerapan NSPK program KKBPK
14.23 Jumlah Monitoring dan evaluasi kemitraan diseluruh tingkatan wilayah 1423 Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan program KKBPK a Monitoring dan evaluasi kemitraan (monitoring terhadap pelaksanaan MoU)
-
1 -
1
-
1
-
882 6
1
1
3.407
1
1
3.407
60%
pusat,34 prov dan 547 kab/kota
pusat,34 prov dan 547 kab/kota pusat,34 prov dan 547 kab/kota 6 dok pusat,34 prov dan 547 kab/kota 20
pusat,34 prov dan 547 kab/kota
34 Prov
-
1 -
-
-
-
-
882 4
1
1
3.407
1
1
3.407
70%
pusat,34 prov dan 547 kab/kota
pusat,34 prov dan 547 kab/kota pusat,34 prov dan 547 kab/kota 6 dok pusat,34 prov dan 547 kab/kota 20
pusat,34 prov dan 547 kab/kota
34 Prov
2
5 2
2
1
2
1
4334 34
1
1
3.407
1
1
3.407
70%
pusat,34 prov dan 547 kab/kota
pusat,34 prov dan 547 kab/kota pusat,34 prov dan 547 kab/kota 6 dok pusat,34 prov dan 547 kab/kota 100
pusat,34 prov dan 547 kab/kota
34 Prov
c Fasilitasi konsultasi program KKBPK bagi lintas sektor 36 36 36 36 36 180 pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota d Fasilitasi kab dan kota dalam pendayagunaan SDM lini 33 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari lapangan 511 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota
b Bimbingan teknis penguatan kelembagaan KKB
14.22 Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan KKB 1422 Fasilitasi penguatan kelembagaan KKB a Sosialisasi penguatan kelembagaan KKB di Kab/Kota
14.2 Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen 45% 55% dari 547 70% 80% 90% 90% program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana kab/kota prasarana, dan SDM) 14.21 Persentase kab/kota yang mendapatkan fasilitasi penerapan Norma, 10% 30% 60% 80% 100% 100% Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK 1421 Fasilitasi penerapan NSPK program KKBPK a Sosialisasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 4 4 4 4 4 20 (NSPK) bidang KB dan KS program KKBPK b Evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 33 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari 34 prov dan 20% dari (NSPK) program KKBPK 511 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota 547 kab/kota
INDIKATOR
TARGET KINERJA
3.547,0 1.547,0
24.197,8 4.453,0
428,0
4.696,0 1.326,6
22.186,9 3.363,0
451,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2.451,0
2016
2.428,0
2015
4.696,0 1.326,6
20.763,9 1.940,0
818,0
1.000,0
1.000,0
2.818,0
2017
4.696,0 1.326,6
20.763,9 1.940,0
1.100,0
1.000,0
1.000,0
3.100,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
4.696,0 1.326,6
20.763,9 1.940,0
1.210,0
1.100,0
1.100,0
3.410,0
2019
22.331,0 6.853,4
108.676,2 PUSAT 13.636,0
4.007,0
5.100,0
5.100,0
14.207,0
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITBINLAP
N
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
62
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1 (33 Prov) 1keg
50 or 10% dari jml PKB/PLKB
1 (33 Prov) 1keg
0 0
1 1
1 1 1
h Pelaksanaan sertifikasi (uji kompetensi)
i Penyiapan skema/peta kompetensi tenaga PKB/PLKB
10 prov
15 prov
3
b
g
Evaluasi Pelaksanaan Mekop program KKBPK Lini lapangan
6 prov
6 prov
Fasilitasi Bakti PKB & IMP dalam pembinaan lini lapangan 6 6 Pusat & Provinsi Fasilitasi Mitra Kerja dalam pembinaan lini lapangan Pusat & h 9 9 Provinsi 15.42 Persentase fasilitasi dukungan penggerakan Mekop program KKBPK 24,9 (dari 12 bulan 58,3 (dari 12 bulan tk Desa/Kelurahan (Pertemuan Rakor, Pertemuan IMP/Pertemuan untuk seluruh untuk seluruh Lengkap Institusi, KIE oleh PPKBD/Sub PPKBD) Desa/Kel) Desa/Kel) 1542 Penguatan Mekop program KKBPK (Pertemuan Rakor, Pertemuan IMP/Pertemuan Lengkap Institusi, KIE oleh PPKBD/Sub PPKBD) a Fasilitasi dukungan Mekop program KKBPK lini lapangan 3 frek (100 % jml 7 frek (100 % jml desa/kel) desa/kel)
f Bimbingan Teknis Bina Lini Lapangan Pusat & Provinsi
3
e Roadshow terpadu Lini lapangan Pusat & Provinsi
1
1
1 1
1 1
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
33 Prov
1
2 34 provinsi
1
1
1 33 Prov
10% dari jml PKB/PLKB 1
1
d Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Pusat & Provinsi
1541 Pembinaan program KKBPK lini lapangan melalui berbagai kegiatan a Jambore Lini lapangan (Nasional dan Provinsi) Temu Pengelola program KKBPK Lini lapangan Tingkat b Nasional (Pemilihan PKB, IMP, dan KB Lestari teladan) Temu Pengelola program KKBPK Teladan Tingkat Nasional c dalam rangka HUT RI
15.4 Persentase pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Pembinaan program KKBPK di Lini lapangan 15.41 Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi peningkatan Pembinaan program KKBPK di lini lapangan
j Fasilitasi dukungan manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi PKB/PLKB k Evaluasi pelaksanaan sertifikasi PLKB/PKB
-
e Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi PKB/PLKB (Pusat) f Rekrutmen Tim penguji kompetensi (asesor) standar kompetensi PKB/PLKB (Pusat dan Provinsi) g Pelatihan bagi tim penguji kompetensi tenaga PKB/PLKB
1
1 1
d Sosialisasi standar kompetensi tenaga PKB/PLKB
-
1
1 1
4
5
30%
1 (34 Prov)
0%
1 (34 Prov)
1 (33 Prov)
625
1 (33 Prov)
635
1
0
1
1
1keg
1
1
-
1
2016
1
1
2015
c Penyusunan/penetapan standar kompetensi PKB/PLKB
1531 Penyelenggaraan Sertifikasi tenaga PKB/PLKB a Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan sertifikasi tenaga PKB/PLKB b Pengelolaan sistem informasi SDM lini lapangan
15.31 Persentase Tenaga PKB/PLKB yang tersertifikasi
a Peningkatan kapasitas bagi Tim Penilai Angka Kredit Jabfung PKB Prov & Kab/Kota b Peningkatan kapasitas Pengelolaan Databasis PLKB, IMP Online bagi SDM Provinsi dan Kab/Kota c Workshop pengelolaan Bina Lini lapangan bagi Mitra Kerja Pusat dan Provinsi Penguatan Manajemen Operasional Lini Lapangan Bagi d SKPD Kab/Kota Peningkatan budaya kerja SDM Lini Lapangan Pusat & e Provinsi 1524 Dukungan/bantuan Program Pendidikan bagi tenaga PKB/PLKB a Workshop/orientasi bagi PKB/PLKB 15.3 Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standarisasi kompetensinya
1522 Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan/NSPK/Pedoman yang berkaitan dengan peningkatan Penggerakan program KKBPK di Lini Lapangan a Penyusunan pedoman Mekanisme Operasional program KKBPK Lini Lapangan dan Penganggarannya b Penyusunan pedoman Pengelolaan program KKBPK Tingkat Desa dan Kelurahan c Penyusunan pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan KKB Kecamatan d Penyusunan pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan PKB/PLKB dan IMP Teladan e Penyusunan pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pasangan Peserta KB Lestari Teladan 15.23 Jumlah SDM Lini Lapangan yang mendapatkan fasilitasi dukungan Peningkatan kompetensi 1523 TOT dan Workshop peningkatan kapasitas SDM Lini Lapangan secara berjenjang bagi Pengelola dan Mitra Kerja
INDIKATOR
75 (dari 12 bulan untuk seluruh Desa/Kel)
9 frek (100 % jml desa/kel)
66,6 (dari 12 bulan untuk seluruh Desa/Kel)
8 frek (100 % jml desa/kel)
6 prov
9
9
6 prov
6
20 prov
3
1
1
1
1
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
2 34 provinsi
1
70% dari jml PKB/PLKB 1
1
-
-
1
-
1
4
80%
50 or 70% dari jml PKB/PLKB
1keg
-
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
0
675
1
1
-
-
1
2018
6
15 prov
3
1
1
1
1
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
2 34 provinsi
1
40% dari jml PKB/PLKB 1
1
-
-
1
-
1
4
50%
50 or 40% dari jml PKB/PLKB
1keg
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
1keg
645
1
1
1
1
1
2017
TARGET KINERJA
6 prov
10 frek (100 % jml desa/kel)
83,3 (dari 12 bulan untuk seluruh Desa/Kel)
9
6
20 prov
3
1
1
1
1
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
2 34 provinsi
1
100% dari jml PKB/PLKB 1
1
-
-
1
-
1
4
100%
50 or 100% dari jml PKB/PLKB
1keg
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
0
700
1
1
-
-
1
2019
7 prov
10 frek (100 % jml desa/kel)
83,3 (dari 12 bulan untuk seluruh Desa/Kel)
45
30
20 prov
15
5
5
5 5
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
100% jml provinsi
9
5
100% dari jml PKB/PLKB 5
5
2
1
5
1
5
21
100%
200 or 100% dari jml PKB/PLKB
1keg
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
1 (34 Prov)
2keg
700
5
5
2
2
5
2015-2019
1.000,0
2.000,0
6.000,0
10.197,8
10.197,8
2.000,0
2015
3.000,0
5.722,4
10.722,4
3.405,5
3.405,5
3.369,4
2016
3.000,0
5.722,4
10.722,4
3.405,5
3.405,5
3.369,4
2017
3.000,0
5.722,4
10.722,4
3.405,5
3.405,5
3.369,4
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
3.000,0
5.722,4
10.722,4
3.405,5
3.405,5
3.369,4
2019
13.000,0
24.889,4
48.889,4
893.000,0
23.819,8
15.477,6
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
63
16 Penyediaan data dan informasi program KKBPK
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
6000
6000
b Evaluasi Kompetensi tenaga pengelola yang telah dilatih dalam Pelatihan pengelolaan data dan evaluasi informasi program KKBPK 16.3 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK 16.31 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK 1631 Peningkatan kompetensi tenaga pengelola dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK a Peningkatan kapasitas Pengelola SIM Program KKB berbasis TI secara Regional
a Pertemuan Forum Komunikasi dan Kemitraan
g Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelaporan dan Statistik (LAKIP dan RKT) h Pembinaan program internal dalam peningkatan kualitas data dan informasi 16.2 Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK 16.21 Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK 1621 Pengembangan kemitraan dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi program KKBPK
e Monitoring dan Evaluasi pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK f Sosialisasi SIM program KKBPK
b Penyusunan Analisis dan Evaluasi program KKBPK Semesteran c Penyusunan Analisis dan Evaluasi program KKBPK Triwulanan d Penyusunan Analisis dan Evaluasi program KKBPK Bulanan
1613 Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKBPK a Penyusunan Analisis dan Evaluasi program KKBPK Tahunan
16.13 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKBPK
b Pengkajian Hasil Pengumpulan dan pengolahan Data dan Informasi program KKBPK c Penyusunan Laporan dan Tabulasi Data Statistik program KKBPK d Pengembangan Instrumen Pengelolaan data dan informasi program KKBPK e Penggandaan dan Pengiriman Laporan Umpan Balik program KKBPK 6
6
26
26
591 orang 591 orang
34 Prov
591 orang 591 orang
33 Prov
1 kali
1 kali
1 kali
26
26
1 kali
5 keg
5 keg
1 kali 2 paket
2 paket
1 kali
1 12 kegiatan
1 12 kegiatan
2
2
5 1
1
5
11
6
6
11
6
6
1
1 6
6
6
6
3
3
34 Prov
591 orang
591 orang
1 kali
1 kali
26
26
5 keg
2 paket
1 kali
12 kegiatan
1
2
1
5
11
6
6
6
6
1
6
3
3 3
3 3
3
3 3
3
3
3
3
3
16.11 Jumlah Kebijakan, Strategi dan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKBPK berbasis TI yang disusun dan dilaksanakan 1611 Pengembangan kebijakan, strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKBPK berbasis TI a Penyusunan Kebijakan pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK b Pengembangan Model Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK Berbasis TI c Sosialisasi Rumusan Kebijakan d Pengkajian Hasil Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK d Pengembangan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK Berbasis TI 16.12 Jumlah ketersediaan data, informasi dan umpan balik program KKBPK yang akurat dan terpercaya 1612 Peningkatan ketersediaan data, informasi dan umpan balik program KKBPK yang akurat dan terpercaya a Dukungan pelaksanaan pendataan keluarga
17
6000
10000
0
0
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
7 keg
12 bl
10 prov
29 keg
2017
TARGET KINERJA
3
3
11
17
10000
90000
0 0
70 600
16.1 Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi
Penyediaan bahan materi operasional penggerakan bagi PKB c (tool kit) d Penyediaan bahan informasi bagi SDM Lini lapangan
a Fasilitasi penyediaan sarana operasional bagi PKB melalui berbagai jalur penyediaan (prototype) b Fasilitasi penyediaan sarana operasional bagi PPKBD/Sub PPKBD melalui berbagai jalur penyediaan (Prototype)
1544 Fasilitasi penyediaan Sarana dan prasarana Operasional Lini lapangan
7 keg 34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
7 keg 33 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
c Dukungan manajemen bina lini lapangan
15.44 Jumlah fasilitasi penyediaan Sarana dan prasarana Operasional Lini lapangan
10 prov
10 prov 12 bl
29 keg
2016
29 keg
2015
12 bl
b. Koordinasi lintas sektor dalam penguatan lini lapangan
15.43 Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pembinaan Lini Lapangan 1543 Pembinaan kualitas program Bina Lini Lapangan a. Monev terpadu Program Bina Lini Lapangan Pusat & Prov
INDIKATOR
34 Prov
591 orang
591 orang
1 kali
1 kali
26
26
5 keg
2 paket
1 kali
12 kegiatan
1
2
1
5
11
6
6
6
6
1
6
3
3 3
3
3
17
6000
10000
0
0
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
7 keg
12 bl
10 prov
29 keg
2018
34 Prov
591 orang
591 orang
1 kali
1 kali
26
26
5 keg
2 paket
1 kali
12 kegiatan
1
2
1
5
11
6
6
6
6
1
6
3
3 3
3
3
3
17
6000
0
0
0
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
7 keg
12 bl
10 prov
29 keg
2019
34 Prov
2955 orang
2955 orang
5 kali
5 kali
130
130
25 keg
10 paket
5 kali
60 kegiatan
5
10
5
25
55
30
30
30
30
5
30
15
15 15
9
15
15
17
30000
120000
600
70
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
35 keg
12 bl
10 prov
145 keg
2015-2019
451,8
451,8
122,4
122,4
3.585,5
22.343,9
1.477,2
27.980,8 27.406,6
2.000,0
1.000,0
2015
1.122,3
1.122,3
897,8
897,8
5.386,9
2.020,1
1.795,6
11.222,7 9.202,6
1.000,0
1.000,0
2016
1.178,4
1.178,4
942,7
942,7
5.656,3
2.121,1
1.885,4
11.783,9 9.662,8
1.000,0
1.000,0
2017
1.237,3
1.237,3
989,8
989,8
5.939,0
2.227,1
1.979,7
12.373,0 10.145,9
1.000,0
1.000,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
1.299,2
1.299,2
1.039,3
1.039,3
6.236,0
2.338,5
2.078,7
12.991,7 10.653,2
1.000,0
1.000,0
2019
5.288,9
5.288,9
3.992,1
3.992,1
26.803,7
31.050,7
9.216,6
76.352,1 67.071,1
6.000,0
5.000,0
PUSAT
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
DITLAPTIK
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
PRIORITAS (N/B/KL)
64
18 Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi
17 Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program KKBPK
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)
a Pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan kewilayahan b Sosialisasi kebijakan dampak kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah c Pengembangan kebijakan analisis dampak kependudukan dan model solusi strategik analisis dampak kependudukan
1813 Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan
c Advokasi dan Sosialisasi hasil penyerasian kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB tk Provinsi dan kabupaten dan kota 18.13 Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan
1812 Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a Forum/pertemuan Koalisi Kependudukan Kab/Kota b Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tk Provinsi dan kabupaten dan kota
c Penyusunan analisis parameter dan profil penduduk kewilayahan d Diseminasi data parameter kependudukan dan profil penduduk kewilayahan kepada stakeholders/mitra sektor prioritas 18.12 Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota
18.11 Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang dilaksanakan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 1811 Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota a Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan Kependudukan Tk. Prov, Kab/Kota b Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tk Provinsi/Tk. Kab dan kota
18.1 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah
17.11 Jumlah kebijakan, Strategi, Materi Layanan STIK yang tersedia sebagai dukungan penguatan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program KKBPK 1711 Pengembangan Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan STIK a Penyusunan Blue Print b Penyusunan tata laksana pengelolaan 17.12 Jumlah Sarana Prasarana Pendukung STIK dalam mendukung program KKBPK 1712 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung STIK a Pengembangan Infrastruktur b Perawatan Infrastruktur c Dukungan Sarana dan Prasarana 17.13 Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dalam mendukung program KKBPK 1713 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Bank Data sesuai kebutuhan pengguna a Pembangunan Aplikasi b Pengembangan / Perawatan Aplikasi c Pengelolaan Bank Data 17.14 Jumlah Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung program KKBPK 1714 Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Program KKB melalui Media Cetak, Elektronik, dan Jejaring Sosial a Penyebarluasan Informasi melalui media Elektronik dan Jejaring Sosial b Penyebarluasan Informasi melalui media Cetak c Pengelolaan Perpustakaan d Pengelolaan PPID 17.15 Jumlah SDM yang Kompeten sebagai Pengelola STIK dalam mendukung program KKBPK 1715 Peningkatan Kompetensi Pengelola STIK a Pengelola STIK dan Dokumentasi Provinsi, Kabupaten dan Kota b Konsolidasi Teknis Pengelola Data dan Informasi c Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui Kursus d Peningkatan Kompetensi Tim Teknis pengelola e Peningkatan Kompetensi jabatan Fungsional Tertentu 17.16 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Layanan STIK 1716 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan STIK dalam mendukung program KKBPK a Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi b Collocation Data Center (Back up sistem) c Pembinaan Wilayah d Pengelolaan STIK e Dukungan Kegiatan Nasional
17.1 Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK
INDIKATOR
3 7 3 19
5 4 6 4 7
3 1 1 1 1 12 1 1 1 1 8
5 6 19
5 4 6 4 8
3 1 1 1 2 12 1 1 1 1 8
1 1 1
1 1
3 kali setahun di setiap prov
3 kali setahun di setiap prov
1
1
1
1 1
3 kali setahun di setiap prov
3 kali setahun di setiap prov 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
4 kali setahun di setiap prov
4 kali setahun di setiap prov
34 provinsi (70% dari jumlah kab/Kota)
1 1 1 13
1 1 1 11
33 provinsi (50% dari jumlah kab/Kota)
1 3
1
3 dari skala 1-5
2016
1 1 3
2
3 dari skala 1-5
2015
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
1
1 1
3 kali setahun di setiap prov
1
1
1
1
4 kali setahun di setiap prov
34 provinsi (75% dari jumlah kab/Kota)
1 1 1 1 8
1 1 1 2 12
3
4 6 4 8
5
3 7 3 19
1 1 1 13
1 3
1
3,5 dari skala 1-5
2017
TARGET KINERJA
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
1
1 1
3 kali setahun di setiap prov
1
1
1
1
4 kali setahun di setiap prov
34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)
1 1 1 1 8
1 1 1 1 12
3
4 6 4 7
5
3 7 3 19
1 1 1 13
1 3
1
4 dari skala 1-5
2018
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
1
1 1
3 kali setahun di setiap prov
1
1
1
1
4 kali setahun di setiap prov
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
1 1 1 1 8
1 1 1 2 12
3
4 6 4 8
5
3 7 3 19
1 1 1 13
1 3
1
4 dari skala 1-5
2019
5
5
5
15 kali setahun di setiap prov
5
5 5
15 kali setahun di setiap prov
5
5
5
5
20 kali setahun di setiap prov
34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
5 5 5 5 40
5 5 5 8 60
15
20 30 20 38
25
17 34 12 95
5 5 5 63
5 15
6
4 dari skala 1-5
2015-2019
8.078,2
8.078,2
8.078,2
1.200.846,7 32.312,7 32.312,7
500,0
397,7
511,8
4.000,0
5.250,4
1.117,9
11.777,8 11.777,8
2015
13.167,0
13.167,0
13.167,0
1.209.679,9 52.668,0 52.668,0
1.830,0
1.149,1
1.624,8
1.045,0
8.559,5
131,1
14.339,5 14.339,5
2016
13.825,4
13.825,4
13.825,4
1.258.956,0 55.301,4 55.301,4
1.813,7
1.206,6
1.533,0
1.097,3
8.890,3
151,1
14.692,0 14.692,0
2017
14.516,6
14.516,6
14.516,6
1.313.511,5 58.066,5 58.066,5
1.821,4
1.266,9
1.605,0
1.125,0
9.168,8
158,6
15.145,8 15.145,8
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
14.516,6
14.516,6
14.516,6
1.373.489,2 58.066,5 58.066,5
1.814,5
1.330,3
1.653,8
1.161,3
9.821,4
160,3
15.941,5 15.941,5
2019 PUSAT
64.103,8
64.103,8
64.103,8
6.356.483,4 Provinsi 256.415,0 256.415,0
7.779,6
5.350,6
6.928,5
8.428,5
41.690,5
1.719,0
71.896,7 71.896,7
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
Perwakilan BKKBN Provinsi
DITTIFDOK
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
N
B
PRIORITAS (N/B/KL)
65
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1
c Diseminasi Pendidikan Kependudukan kepada khalayak antara lain melalui lomba penulisan, pidato, dan lain-lain
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
2016
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
2017
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
2018
1
1
1
3 kali setahun di setiap prov
2019
5
5
5
15 kali setahun di setiap prov
2015-2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
e Peningkatan kemitraan dalam penggarapan KB dan KR di Wilayah dan Sasaran Khusus f Monev pembinaan kesertaan KB dan KR di wilayah dan sasaran khusus tk Kabupaten
1826 Pelayanan KB mobile di wilayah khusus dan galciltas a Penyusunan peta kerja dan strategi pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus b Koordinasi pelayanan KB Mobile di wilayah dan sasaran khusus dengan mitra terkait c Pelayanan KB mobile di wilayah dan sasaran khusus dengan mitra terkait d Evaluasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus
a MOP b MOW c IUD d IMPLANT 1823 Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB ganti cara a MOP b MOW c IUD d IMPLANT 1824 Pelayanan komplikasi berat a IUD b MOP c MOW d Implant 1825 Pelayanan Pencabutan Implant dan Kegagalan a Pelayanan pencabutan implant b Pelayanan ayoman kegagalan 18.26 Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayah Khusus dan Galciltas
1822 Penggerakan dan pemantapan pelayanan KB Baru MKJP (PB)
1
1
1
1
3 Frek/Tahun
2 Frek/Tahun
2
2
2
1
2
10560 49180 146360 412340 336444 1986 8160 87693 238605 3015 1136 138 620 1121 563637 560000 3637 3 Frek/Tahun
618440
1
10430 48180 145520 281790 336444 1986 8160 87693 238605 3015 1136 138 620 1121 563637 560000 3637 2 Frek/Tahun
485920
1
2
1
3 Frek/Tahun
2
1
10690 50280 147350 432420 336444 1986 8160 87693 238605 3015 1136 138 620 1121 563637 560000 3637 3 Frek/Tahun
640740
1
2
1
3 Frek/Tahun
2
1
10840 51480 148730 452980 336444 1986 8160 87693 238605 3015 1136 138 620 1121 563637 560000 3637 3 Frek/Tahun
664030
1
2
1
3 Frek/Tahun
2
1
11000 52780 150110 473530 336444 1986 8160 87693 238605 3015 1136 138 620 1121 563637 560000 3637 3 Frek/Tahun
687420
5
10
5
3 Frek/Tahun
10
5
11000 52780 150110 473530 336444 1986 8160 87693 238605 3015 1136 138 620 1121 563637 560000 3637 3 Frek/Tahun
687420
d Pembinaan kelestarian peserta KB dengan mitra kerja 1 1 1 1 1 5 e Pengembangan dan sosialisasi model pelayanan KB jalur 1 1 1 1 1 5 Swasta (ke Bidan Praktek Mandiri, Klinik KB Perusahaan dan RS Swasta) f Peningkatan sosialisasi kesertaan MKJP (Jalur pemerintah 1 1 1 1 1 5 dan swasta) Tk. Kab/Kota g Pengembangan kebijakan, strategi dan materi promosi dan 1 1 1 1 1 5 konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi sesuai kondisi wilayah 18.22 Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti cara PB MKJP (485.920) PB MKJP (618.440) PB MKJP (640.740) PB MKJP (664.030) PB MKJP (687.420) PB MKJP (687.420) (PA MKJP), pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Ganti Cara Ganti Cara Ganti Cara (336.444) Ganti Cara (336.444) Ganti Cara (336.444) Ganti Cara (336.444) Kegagalan yang ditindaklanjuti (336.444) (336.444) Komplikasi berat Komplikasi berat Komplikasi berat Komplikasi berat Komplikasi berat Komplikasi berat (3.015) (3.015) (3.015) (3.015) (3.015) (3.015) Pencabutan implant Pencabutan implant Pencabutan implant Pencabutan implant Pencabutan implant Pencabutan implant dan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan (563.637) (563.637) (563.637) (563.637) (563.637) (563.637)
1
1
b Sosialisasi peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KB era JKN - SJSN Kesehatan c Sosialisasi dan diseminasi akses dan kualitas Pembinaan kesertaan KB jalur Galciltas, wilayah khusus (termasuk kepulauan dan kumuh miskin perkotaan) dan sasaran khusus
1 1
1 1
a Sosialisasi Surveilan Pasca Pelayanan (SPP) Tk. Kab/Kota
18.2 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB 33 provinsi (100% 34 provinsi (100% 34 provinsi (100% 34 provinsi (100% 34 provinsi (100% 34 provinsi (100% yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah dari jumlah dari jumlah dari jumlah dari jumlah dari jumlah dari jumlah kab/Kota) kab/Kota) kab/Kota) kab/Kota) kab/Kota) kab/Kota) 18.21 Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi 7 kali di setiap Prov 7 kali di setiap Prov 7 kali di setiap Prov 7 kali di setiap Prov 7 kali di setiap Prov 35 kali di setiap Prov operasional dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB 1821 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi operasional dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB
1
1
3 kali setahun di setiap prov
2015
b Forum kerjasama/Koordinasi lintas sektor terkait/ mitra kerja/ stakeholder kerjasama pendidikan kependudukan
1814 Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan a Penggandaan/ pengembangan/ adaptasi/ penggandaan Modul pendidikan kependudukan
18.14 Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan
INDIKATOR
TARGET KINERJA
13.879,0
23.445,2
195.339,9
22.756,4
21.637,4
129.676,4
351.766,3 351.766,3
13.167,0
2016
235.927,5 235.927,5
8.078,2
2015
24.513,7
196.689,2
23.217,2
369.354,6 369.354,6
13.825,4
2017
25.780,7
208.213,0
23.790,7
387.822,3 387.822,3
14.516,6
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
27.297,0
215.827,7
25.500,8
406.290,1 406.290,1
14.516,6
2019
114.915,5
945.746,1
116.902,6
1.751.160,7 1.751.160,7
64.103,8
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
66
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1 27%
1 47%
1
1
1
57,2%
3 kali/thn
1
57,2%
2017
TARGET KINERJA
1 66%
1
1
1
71,1%
3 kali/thn
1
71,1%
2018
1 85%
1
1
1
85%
3 kali/thn
1
85%
2019
5 85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)
5
5
5
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)
3 kali/thn
5
85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)
2015-2019
1832 Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah a Dukungan kegiatan PPKS Provinsi b Sosialisasi PPKS diseluruh tingkatan wilayah c Pengembangan materi dan media KIE PPKS untuk disebarluaskan keseluruh tingkatan wilayah d Fasilitasi pembentukan PPKS tingkat kecamatan (minimal 1 disetiap kabupaten) e Peningkatan kapasitas SDM Pengelola PPKS diseluruh tingkatan wilayah f Dukungan pengembangan dan pembinaan pengelolaan PPKS sebagai salah satu kegiatan utama di Balai Penyuluhan
1831 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah a Sosialisasi Kebijakan strategi pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan Kab/Kota b Sosialisasi materi dan informasi pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan Kab/Kota c Penyusunan peta kerja KSPK kewilayahan d Fasilitasi dan pemetaan penyediaan dukungan pembinaan Ketahanan Keluarga Tk. Kab/Kota e Pengembangan Kebijakan pelaksanaan kegiatan serta materi dan informasi pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) yang sesuai dengan kondisi kewilayahan 18.32 Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah
18.3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 18.31 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
547 Kab/Kota 1 12
12
547 Kab/Kota
222 PPKS dari jumlah Kab/Kota (547)
1
4
4
547 Kab/Kota
1 1
1 1
12 bulan 2 1
4 kali per prov
4 kali per prov
12 bulan 2 1
1 kali per prov
33 Prov dan 547 Kab/Kota 4 kali per prov
1 kali per prov
33 Prov dan 547 Kab/Kota 4 kali per prov
12
1
547 Kab/Kota
12 bulan 2 1
547 Kab/Kota
4
1 1
4 kali per prov
1 kali per prov
33 Prov dan 547 Kab/Kota 4 kali per prov
12
1
547 Kab/Kota
12 bulan 2 1
547 Kab/Kota
4
1 1
4 kali per prov
1 kali per prov
33 Prov dan 547 Kab/Kota 4 kali per prov
12
1
547 Kab/Kota
12 bulan 2 1
547 Kab/Kota
4
1 1
4 kali per prov
1 kali per prov
33 Prov dan 547 Kab/Kota 4 kali per prov
12
1
547 Kab/Kota
12 bulan 2 1
547 Kab/Kota
20
5 5
20 kali per prov
5 kali per prov
33 Prov dan 547 Kab/Kota 4 kali per prov
1828 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota a Promosi dan konseling peningkatan kesertaan Faskes KB 8% dari 53.342 27% dari 53.342 47 % dari 53.342 66 % dari 53.342 85 % dari 53.342 85 % dari 53.342 dalam Kesehatan Reproduksi b Promosi hak- hak reproduksi dan konseling Kespro bagi 5 % (dari 265.045) 10 % (dari 265.045) 15 % (dari 265.045) 20 % (dari 265.045) 25 % (dari 265.045) 25 % (dari 265.045) kelompok sasaran (poktan/BKB-BKR-BKL-UPPKS dan PPKS) 18.29 Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB 8 Prov 10 Prov 12 Prov 16 Prov 20 Prov 20 Prov dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB 1829 Pengembangan manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan jaminan ketersediaan Alokon dan saranaprasarana KB a Pelaksanaan kegiatan KB Kencana 8 Prov 10 Prov 12 Prov 16 Prov 20 Prov 20 Prov b Pemetaan jaminan ketersediaan Alokon era JKN 1 1 1 1 1 5 c Pemetaan jaminan ketersediaan Sarana dan Prasarana 1 1 1 1 1 5 Faskes dalam Pelayanan KB d Monitoring ketersediaan Alokon dan Sarpras Pelayanan KB di 33 dan 547 Kab/Kota 34 dan 547 Kab/Kota 34 dan 547 Kab/Kota 34 dan 547 Kab/Kota 34 dan 547 Kab/Kota 34 dan 547 Kab/Kota Seluruh tingkatan wilayah
g Pelatihan Kualifikasi CTU bagi provider (tim/ 2 orang) 18.28 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
1 8,0%
1
1
1
1
f
Refreshing bagi bidan yang telah mengikuti TOT IUD implant
1
1
43,3%
29,4%
d Peningkatan pencapaian akseptor baru khususnya MKJP KB pasca persalinan, pasca keguguran melalui KB era JKNSJSN Kesehatan e Refreshing bagi dokter yang telah mengikuti TOT IUD implant
3 kali/thn
3 kali/thn
b Penguatan jejaring pelayanan MKJP jalur pemerintah dan swasta di Tk. Kab/Kota c Penggerakan klinik Yan KB (Faskes) melalui petugas lapangan
1
43,3%
2016
1
29,4%
2015
a Sosialisasi Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan MKJP di Klinik KB yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan
1827 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi
18.27 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan
INDIKATOR
15.283,1
41.888,2
33.753,6
4.257,1
272.846,6
272.846,6
207.102,8 207.102,8
53.055,9
25.935,0
31.233,9
2016
37.500,0
15.000,0
18.234,7
2015
8.881,6
45.983,3
275.280,3
275.280,3
66.234,0
26.493,6
32.206,9
2017
9.136,3
46.511,2
280.652,1
280.652,1
68.025,0
27.210,0
34.802,9
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
10.868,1
47.058,5
291.987,5
291.987,5
70.985,3
29.794,1
36.885,1
2019
48.426,2
215.194,8
1.327.869,2
1.327.869,2
295.800,2
124.432,7
153.363,5
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
PRIORITAS (N/B/KL)
67
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1 paket per Prov 5.863
c Dukungan sarana dan prasarana kelompok BKB HI
d. Dukungan operasional pembinaan kelompok BKB HI
12 bulan/klp
f Dukungan penggerakan PIK R/M
2
g. Dukungan fasilitasi pembentukan Kelompok BKL
351
735
7.351 Klpk UPPKS 668
33
1
3 kali/Thn/Prov 1 3
b Pengembangan koordinasi kemitraan dengan media masa lokal Tk. Prov dan Kab/Kota
c Sosialisasi KIE MKJP di wilayah galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus
d Sosialisasi dan Intensifikasi Informasi/penyebaran Leaflet/booklet/poster/media advokasi below the line tentang seluruh Program (bagi FASYANKES)
3 kali/Thn/Prov
30%
2
1 kali per Kab/kota
a Pengembangan advokasi dan KIE "below the line" tentang keseluruhan program KKBPK (seluruh Bidang) di Tk. Prov dan Kab/Kota
1841 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
18.41 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB
18.4 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK
j. Koordinasi/fasilitasi dengan mitrakerja yang memiliki akses peningkatan kualitas bagi Klpk UPPKS
i. Monitoring, evaluasi dan pembinaan kelompok UPPKS
h. Pendampingan Kelompok UPPKS
g. Fasilitasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di kecamatan
155 Kec
8.086 Klpk UPPKS
1 paket per Prov
f. Dukungan pembentukan kelompok UPPKS
1 paket per Prov
1 paket per Prov
c Fasilitasi perolehan modal serta sarana/prasarana kelompok UPPKS pada sektor permodalan terkait
d. Capacity Building bagi pengelola dan anggota kelompok UPPKS e. Dukungan pembinaan kelompok UPPKS
3
1
3 kali/Thn/Prov
1
3 kali/Thn/Prov
45%
2
1 kali per Kab/kota
34
155 Kec
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 kali per kab/kota 1 kali per kab/kota
b Rakornis pembentukan dan pengembangan kelompok UPPKS
1 paket per Prov
8.086 Klpk UPPKS
703 7.351 Klpk UPPKS
a Sosialisasi dan Promosi pemberdayaan ekonomi keluarga
1837 Pembentukan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK
18.37 Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
1 paket per Prov
1
1 Frek/Thn
8.081 Klpk BKL
2
8.081 Klpk BKL
1
1
7.349 12 bulan/klp
1
1 paket per Prov
f Evaluasi Pengembangan Lansia Tangguh
e Fasilitasi sarana dan prasarana Lansia Tangguh
1 Frek/Thn
7.730 Klpk BKL
d Pengembangan kapasitas SDM pengelola BKL
c Pembentukan Kelompok BKL
b Dukungan pembinaan Kelompok BKL
a Sosialisasi Lansia Tangguh
1836 Pembentukan dan pembinaan kelompok BKL
7.730 Klpk BKL
f Dukungan penggerakan BKR
18.36 Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan
6.839 12 bulan/klp
e. Dukungan pembinaan BKR
1 paket per Prov
1 paket per Prov 1 paket per Prov
c. Fasilitasi sarana dan prasarana BKR
d. Capacity Building bagi Kader Kelompok BKR
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov 1 kali per kab/kota
b. Rakornis pembentukan dan pengembangan kelompok BKR
1 paket per Prov
12 bulan/klp
21.084
a. Sosialisasi dan Promosi GenRe melalui BKR
1835 Pembentukan dan pembinaan kelompok BKR
19.554
e Dukungan pembinaan PIK R/M
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
d Capacity Building bagi pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
1 paket per Prov 1 kali per kab/kota
1 paket per Prov 1 kali per kab/kota
34
b Rakornis pembentukan dan pengembangan kelompok PIK R/M c Fasilitasi sarana dan prasarana PIK R/M
33
18.34 Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) di Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah) 1834 Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M di Provinsi
1 kali per Kab/kota
12 bulan/klp
1 paket per Prov
6.449 (12 bln)
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
34
2016
a Sosialisasi dan Promosi GenRe melalui PIK R/M
12 bulan/klp 1 kali per Kab/kota
f. Dukungan pendampingan kelompok BKB HI
g. Monitoring dan Evaluasi kelompok BKB HI
1 paket per Prov
1 paket per Prov
e. Capacity Building bagi pengelola, kader BKB dan PLKB
1 paket per Prov
b Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok BKB HI
33
2015
a Sosialisasi BKB HI
1833 Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative
18.33 Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative
INDIKATOR
3
1
3 kali/Thn/Prov
1
3 kali/Thn/Prov
60%
2
1 kali per Kab/kota
34
155 Kec
809
8.895 Klpk UPPKS
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
8.895 Klpk UPPKS
1054
1
1 paket per Prov
1
1 Frek/Thn
9.135 Klpk BKL
2
9.135 Klpk BKL
12 bulan/klp
7.859
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
12 bulan/klp
22.614
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
34
1 kali per Kab/kota
12 bulan/klp
1 paket per Prov
7.093 (12 bln)
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
34
2017
TARGET KINERJA
3
1
3 kali/Thn/Prov
1
3 kali/Thn/Prov
70%
2
1 kali per Kab/kota
34
155 Kec
890
9.785 Klpk UPPKS
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
9.785 Klpk UPPKS
1054
1
1 paket per Prov
1
1 Frek/Thn
10.189 Klpk BKL
2
10.189 Klpk BKL
12 bulan/klp
8.369
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
12 bulan/klp
24.144
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
34
1 kali per Kab/kota
12 bulan/klp
1 paket per Prov
7.803(12 bln)
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
34
2018
1054
5
1 paket per Prov
5
1 Frek/Thn
11.243 Klpk BKL
2
11.243 Klpk BKL
12 bulan/klp
8.879
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
12 bulan/klp
27.204
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
34
1 kali per Kab/kota
12 bulan/klp
1 paket per Prov
8.583 (12 bln)
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
34
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
3
1
3 kali/Thn/Prov
1
3 kali/Thn/Prov
80%
2
1 kali per Kab/kota
34
155 Kec
978
15
5
3 kali/Thn/Prov
5
3 kali/Thn/Prov
80%
10
1 kali per Kab/kota
34
155 Kec
978
10.763 Klpk UPPKS 10.763 Klpk UPPKS
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
10.763 Klpk UPPKS 10.763 Klpk UPPKS
1054
1
1 paket per Prov
1
1 Frek/Thn
11.243 Klpk BKL
2
11.243 Klpk BKL
12 bulan/klp
8.879
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
12 bulan/klp
25.674
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 kali per kab/kota
1 paket per Prov
34
1 kali per Kab/kota
12 bulan/klp
1 paket per Prov
8.583 (12 bln)
1 paket per Prov
1 paket per Prov
1 paket per Prov
34
2019
2015-2019
13.609,5
725.503,8 52.744,7
24.231,2
10.852,1
130.000,0
4.008,8
2015
14.262,8
532.399,1 55.276,5
30.070,9
13.467,5
161.330,0
10.807,0
2016
14.947,4
559.019,7 57.929,8
32.317,9
15.713,1
166.210,5
6.173,9
2017
15.664,8
586.970,6 60.710,4
33.311,6
16.741,0
167.290,2
7.661,8
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
16.416,8
617.145,3 63.624,5
37.472,6
17.739,5
170.340,4
8.508,3
2019
74.901,2
3.021.038,4 290.285,9
157.404,1
74.513,2
795.171,1
37.159,7
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
68
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
2 Frek 12 Frek
e Media Luar Ruang (Billboard/Spanduk)
f Pengembangan KIE berbasis komunitas (contoh: Radio komunitas, Komunitas pedagang pasar, komunitas petani dll)
100
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34
34 Prov dan 547 Kab/Kota
12 Frek
2 Frek
12 Frek
12 Frek
2 Frek
4
12 Frek
2017
100
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34
34 Prov dan 547 Kab/Kota
12 Frek
2 Frek
12 Frek
12 Frek
2 Frek
4
12 Frek
2018
100
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34
34 Prov dan 547 Kab/Kota
12 Frek
2 Frek
12 Frek
12 Frek
2 Frek
4
12 Frek
2019
100
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34
34 Prov dan 547 Kab/Kota
12 Frek
2 Frek
12 Frek
12 Frek
2 Frek
20
12 Frek
2015-2019
81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 Desa/Kelurahan x Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 12 Frek Frek Frek Frek Frek
100
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34 Prov dan 547 Kab/Kota
34
34 Prov dan 547 Kab/Kota
12 Frek
2 Frek
12 Frek
12 Frek
2 Frek
4
12 Frek
2016
6.929 Kec x 12 Frek
6.929 Kec x 12 Frek
6.929 Kec x 12 Frek
6.929 Kec x 12 Frek
6.929 Kec x 12 Frek
5 mitra sampai dengan kab/kota 20% sosialisasi 4 urusan prov dan kab/kota 2 kali per tahun 20% kab/kota 1 kali per tahun
b Sosialisasi penguatan program KKBPK meliputi kelembagaan, program, sarana prasarana, dan SDM di Tk. Prov dan Kab/Kota
c Peningkatan kapasitas mitra kerja dalam melaksanakan program KKBPK sampai dengan Tk. Kab/Kota
d Pembentukan Jejaring kemitraan KKB (Bupati/Walikota dan DPRD)
e Fasilitasi bagi lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kab/kota yang mendapatkan tanda kehormatan dan penghargaan
20% kab/kota
33 prov dan 511 kab/kota
1 kali per tahun
40% kab/kota
2 kali per tahun
40% sosialisasi 4 urusan prov dan kab/kota
5 mitra sampai dengan kab/kota
40% kab/kota
34 prov dan 547 kab/kota
1 kali per tahun
60% kab/kota
2 kali per tahun
60% sosialisasi 4 urusan prov dan kab/kota
5 mitra sampai dengan kab/kota
60% kab/kota
34 prov dan 547 kab/kota
1 kali per tahun
80% kab/kota
2 kali per tahun
80% sosialisasi 4 urusan prov dan kab/kota
5 mitra sampai dengan kab/kota
80% kab/kota
34 prov dan 547 kab/kota
1 kali per tahun
100% kab/kota
2 kali per tahun
100% sosialisasi 4 urusan prov dan kab/kota
5 mitra sampai dengan kab/kota
100% kab/kota
34 prov dan 547 kab/kota
5 kali
100% kab/kota
10 kali
100% sosialisasi 4 urusan prov dan kab/kota
20 mitra sampai dengan kab/kota
100% kab/kota
34 prov dan 547 kab/kota
81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 Desa/Kelurahan x 2 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Frek Frek Frek Frek Frek Frek
6.929 Kec
81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 Desa/Kelurahan x 2 Desa/Kelurahan x Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Frek 12 Frek Frek Frek Frek Frek
Jumlah PLKB/PKB x Jumlah PLKB/PKB x Jumlah PLKB/PKB x Jumlah PLKB/PKB x Jumlah PLKB/PKB x Jumlah PLKB/PKB x 3 Frekuensi 12 Frekuensi 12 Frekuensi 12 Frekuensi 12 Frekuensi 12 Frekuensi
81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Frek Frek Frek Frek Frek 81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 81.259 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Desa/Kelurahan x 12 Frek Frek Frek Frek Frek 480.478 RW/Dusun 480.478 RW/Dusun x 480.478 RW/Dusun x 480.478 RW/Dusun x 480.478 RW/Dusun x 480.478 RW/Dusun x 12 Frek 12 Frek 12 Frek 12 Frek 12 Frek
6.929 Kec
a Peningkatan dukungan dan fasilitasi stakeholder dan mitra kerja tingkat Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penggerakkan operasional program KKBPK
1861 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK
18.61 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK
18.6 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah
b Pertemuan KKBPK tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Des)
1852 Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat a Pertemuan KKBPK tingkat Kecamatan (Rakor Kec)
18.52 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
d Pembinaan KKB bagi PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD/Kader
c Penggerakan program KKBPK Tingkat RW/Dusun
b Fasilitasi penggerakan Program KKBPK bagi penyuluh KB/Tim Operasional Tk. Desa (TKBK)
1851 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah a Pertemuan Lengkap IMP Tk Desa/Kelurahan (Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD Tk Desa)
81.259 Desa/Kelurahan
100
33 Prov dan 547 Kab/Kota
18.5 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK 18.51 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah
c Fasilitasi peningkatan gerak Mupen Kab/Kota ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan
33 33 Prov dan 547 Kab/Kota
b Peningkatan penggerakan MUPEN sebagai sarana KIE peningkatan MKJP di Tk. Kab. Kota
1843 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen a Pengembangan dan Reproduksi berbagai materi dan informasi KKB dalam operasional Mupen
33 Prov dan 547 Kab/Kota
12 Frek
d Pengembangan/pencetakan media lini bawah (below the line)
18.43 Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen
2 Frek 12 Frek
c Media Masa Cetak (Surat Kabar/Majalah/Tabloid daerah)
4
12 Frek
2015
b Media Elektronik (TV daerah/Radio daerah)
a Pengembangan dan produksi media advokasi KIE KKB yang mencakup seluruh Bidang program (meliputi pesan inti, pesan pendukung, pesan janji, dan pesan aksi)
1842 Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
18.42 Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
INDIKATOR
TARGET KINERJA
34.990,8
34.990,8
58.713,9
70.900,4
129.614,3
6.943,5
32.191,7
2015
36.670,3
36.670,3
61.532,2
74.303,6
135.835,7
7.276,8
33.736,9
2016
38.430,5
38.430,5
64.485,7
77.870,1
142.355,8
7.626,1
35.356,3
2017
40.275,1
40.275,1
67.581,0
81.607,9
149.188,9
7.992,1
37.053,4
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
42.208,4
42.208,4
70.824,9
85.525,1
156.350,0
8.375,7
38.832,0
2019
192.575,0
192.575,0
323.137,7
390.207,0
713.344,8
38.214,2
177.170,4
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
69
Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
19 Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK
E Sekretariat Utama Terwujudnya dukungan manajemen dalam penyelenggaraan program KKBPK
II Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS 2019
2015-2019
2 jenis data dan 2 jenis data dan 2 jenis data dan informasi di setiap informasi di setiap informasi di setiap prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR)
2 jenis data dan 2 jenis data dan 2 jenis data dan informasi di setiap informasi di setiap informasi di setiap prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR)
2018
Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)
Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi
3
5
6
Up dating data base Faskes yang melayani KB SJSN secara on line
j
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja Persentase terlaksananya pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)
Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
E.1
E.2
E.3
E.5
2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)
2 di setiap prov (Dallap dan Pelkon) 2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)
2 di setiap prov (Dallap dan Pelkon) 2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)
2 di setiap prov (Dallap dan Pelkon)
3
WTP
1
34 Prov dan 547 Kab/Kota
1
1
1
1
1
1
5
WTP
1
34 Prov dan 547 Kab/Kota
1
1
1
1
1
1
5
WTP
8
34 Prov dan 547 Kab/Kota
5
5
5
5
5
5
3
WTP
1
34 prov
3 dari skala 1-4
3
WTP
1
34 prov
4 dari skala 1-4
5
WTP
1
34 prov
4 dari skala 1-4
5
WTP
8
34 prov
4 dari skala 1-4
1
4
1 1
5 1
c Penyusunan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB d Kajian Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait Urusan Pemerintahan Bidang KKB
100%
100%
1
1
3 dari skala 1-4
1
1
100%
1
1
1
3 dari skala 1-4
1
1
100%
1
1
1
4 dari skala 1-4
1
1
100%
1
1
1
4 dari skala 1-4
1.960,0
8
5
9
100%
4
8.500,0 8.500,0
184.479,6
633.829,3
21.075,0
487.079,1
508.154,0
2015
8
4 dari skala 1-4
55% pengembangan 57% 60% pengembangan 63% pengembangan 63% pengembangan SDM pengembangan SDM SDM SDM SDM
3
WTP
1
34 prov
3 dari skala 1-4
4
4
3
WTP
1
34 Prov dan 547 Kab/Kota
1
1
1
1
1
1
55% pengembangan 57% 60% pengembangan 63% pengembangan 63% pengembangan SDM pengembangan SDM SDM SDM SDM
3
WTP
1
34 Prov dan 547 Kab/Kota
b Persentase Komponen yang difasilitasi dalam Penyusunan NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang KKB
19.1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota 19.11 Jumlah kebijakan, strategi, dan materi hukum, organisasi dan humas (termasuk perangkat tata laksana, dan NSPK pengendalian penduduk dan KB) yang disusun dan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 1911 Penyediaan kebijakan, strategi, dan materi hukum, organisasi dan humas yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja a Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Urusan Pemerintahan Bidang KKB
52% pengembangan SDM 3 dari skala 1-4
3
WTP
4
33 prov
52% pengembangan SDM 3 dari skala 1-4
3
WTP
4
33 Prov dan 547 Kab/Kota
1
Inventarisasi Faskes pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KB SJSN Kesehatan (fasilitasi registrasi Faskes/klinik KB yang melakukan pelayanan KB MKJP
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)
2 di setiap prov (Dallap dan Pelkon)
1 disetiap prov 1 disetiap prov (MDK) 1 disetiap prov (MDK) 1 disetiap prov (MDK) 1 disetiap prov (MDK) (MDK) 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota (MDK) (MDK) (MDK) (MDK) (MDK) 1 1 1 1 5
1
1 disetiap prov (MDK) 1 disetiap Kab/Kota (MDK) 1
g Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi Pendataan Keluarga h Pengembangan dan pendayagunaan Jejaring STIK KKB
c Analisis dan Evaluasi data hasil Pelayanan kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan (bulanan) d Analisis dan Evaluasi data hasil Pendataan Keluarga (tahunan) e Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi hasil Pelayanan kontrasepsi f Penyajian dan pemutakhiran data dan Informasi Pengendalian Lapangan
a Pengumpulan dan pengolahan data hasil pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan berbasis IT b Updating data micro keluarga di Kab/Kota
1872 Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga
2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)
2 di setiap prov (Dallap dan Pelkon)
1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota 1 disetiap Kab/Kota (MDK) (MDK) (MDK) (MDK) (MDK) (MDK)
2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)
c Updating data dan informasi program KKBPK
18.72 Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dimanfaatkan
2 di setiap prov (Dallap dan Pelkon)
Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
E.4
2017
2 jenis data dan 2 jenis data dan 2 jenis data dan informasi di setiap informasi di setiap informasi di setiap prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR)
b Statistik rutin
1
4
2016
2 jenis data dan 2 jenis data dan 2 jenis data dan informasi di setiap informasi di setiap informasi di setiap prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR) prov (keluarga, RR)
2015
1871 Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi a Pendataan keluarga (Orientasi kader pendata, oprs 1 disetiap prov 1 disetiap prov 1 disetiap prov 1 disetiap prov 1 disetiap prov 1 disetiap prov pendataan keluarga, Umpan Balik, Sarasehan) (pendataan keluarga) (pendataan keluarga) (pendataan keluarga) (pendataan keluarga) (pendataan keluarga) (pendataan keluarga)
18.71 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
18.7 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi
INDIKATOR
TARGET KINERJA
1.830,0
9.500,0 9.500,0
210.785,4
687.096,1
22.086,6
282.530,0
304.616,6
2016
1.400,0
9.500,0 9.500,0
211.025,7
715.915,0
23.146,7
297.156,9
320.303,6
2017
900,0
9.200,0 9.200,0
219.453,6
754.636,2
24.257,7
312.538,4
336.796,1
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2019
1.300,0
10.500,0 10.500,0
232.231,9
799.525,5
25.422,1
329.540,3
354.962,4
7.390,0
47.200,0 47.200,0
1.019.988,2
3.591.002,1
115.988,1
1.708.844,7
1.824.832,8
PUSAT
PUSAT
BKKBN
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
BIHOM
SESTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
KL
PRIORITAS (N/B/KL)
70
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
20 Pengelolaan Keuangan dan BMN
No.
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
4 provinsi
4 provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
b Penyusunan Laporan Keuangan BKKBN sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) c Kesepakatan validasi data laporan keuangan BKKBN d Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) e Persiapan Rekonsiliasi Lap. Keuangan dan BMN f Kesepakatan validasi data BMN Audited g Analisa data Laporan Keuangan BKKBN h Finalisasi hasil rekonsiliasi BKKBN i Identifikasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pembukuan Bendahara
20.1 Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan 20.11 Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) 2011 Implementasi Pengelolaan Keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) a Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN BKKBN
2 Keg 1 Keg 2 keg 1 Keg 1 keg 2 keg 1 Keg
2 Keg 1 Keg 2 keg 1 Keg 1 keg 2 keg 1 Keg
2 keg 1 Keg
2 keg 1 Keg
100%
100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
2 keg 1 Keg 1 keg 2 keg 1 Keg
2 Keg 1 Keg
1 Keg
2 keg
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
34 provinsi
100%
100%
1 Pusat 33 Provinsi
100%
100%
b Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi BKKBN dan perangkat 1 Pusat 33 Provinsi TAL 19.18 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan Kelembagan 100% Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota 1918 Fasilitasi provinsi dalam pembentukan Kelembagaan 100% Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota a Fasilitasi dan koordinasi pembentukan Kelembagaan Provinsi 100% dan Kabupaten/Kota 19.19 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, 100% kabupaten dan kota) 1919 Penyelesaian analisa jabatan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota) a Evaluasi Kelembagaan BKKBN 100% b Analisa dan evaluasi Jabatan 100% c Penilaian kinerja organisasi 100%
100%
100%
100%
34 provinsi
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat dan 33 Provinsi 1 Pusat dan 33 Provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat dan 33 Provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
33 provinsi
19.17 Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan 1917 Provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan a Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
19.16 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1916 Fasilitasi kasus hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku a Fasilitasi dan bantuan hukum bagi lembaga dan pegawai BKKBN b Konsultasi Pelayanan Bantuan Hukum di Pusat dan Daerah
a Koordinasi dengan lembaga terkait tindak lanjut permasalahan dalam penataan organisasi yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang KKB b Koordinasi dengan lembaga terkait tindak lanjut permasalahan dalam penataan Tatalaksana yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang KKB 19.15 Jumlah pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi kehumasan terkait penyebarluasan informasi urusan pemerintahan bidang KKB dan pencitraan BKKBN 1915 Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi kehumasan terkait penyebarluasan informasi urusan pemerintahan bidang KKB dan pencitraan BKKBN a Pembinaan dan pembimbingan kehumasan pusat dan provinsi b Publisitas urusan pemerintahan bidang KKB melalui media cetak dan media elektronik
1914 Fasilitasi tindak lanjut permasalahan dalam penataan organisasi dan tatalaksana berdasarkan hasil identifikasi
100%
1 Pusat 33 Provinsi
c Koordinasi dengan Lembaga Terkait tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan Organisasi Tatalaksana
1 Pusat 33 Provinsi 1 Pusat 33 Provinsi
19.14 Persentase permasalahan dalam penataan organisasi dan tatalaksana yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil identifikasi
4 provinsi
102 Kab/Kota
34 Provinsi
2017
TARGET KINERJA
1 Pusat 33 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
105 Kab/Kota
34 Provinsi
2016
105 Kab/Kota
33 Provinsi
2015
b Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan dan Kebijakan urusan pemerintahan bidang KKB
1913 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi dan Humas (Pusat dan Provinsi) a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH
19.13 Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi dan Humas (Pusat dan Provinsi)
1912 Jumlah pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan NSPK urusan pemerintahan Bidang KKB di kabupaten/kota a Jumlah pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi Pelaksanaan NSPK urusan pemerintahan Bidang KKB di kabupaten/kota di provinsi b Uji Petik implementasi NSPK urusan pemerintahan Bidang KKB di kabupaten/kota
19.12 Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota
INDIKATOR
2 keg 1 Keg 1 keg 2 keg 1 Keg
2 Keg 1 Keg
1 Keg
2 keg
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
34 provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
4 provinsi
102 Kab/Kota
34 Provinsi
2018
2 keg 1 Keg 1 keg 2 keg 1 Keg
2 Keg 1 Keg
1 Keg
2 keg
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
34 provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
4 provinsi
100 Kab/Kota
34 Provinsi
2019
10 Keg 5 Keg 5 Keg 10 Keg 5 Keg
10 Keg 5 Keg
5 Keg
10 keg
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
34 provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100%
100%
100%
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
20 provinsi
514 Kab/Kota
34 Provinsi
2015-2019
3.150,0
27.300,0 27.300,0
500,0
1.380,0
345,0
285,0
2.300,0
-
1.255,0
475,0
2015
3.130,0
25.000,0 25.000,0
750,0
1.480,0
200,0
285,0
2.500,0
300,0
1.355,0
800,0
2016
2.000,0
20.000,0 20.000,0
750,0
1.450,0
250,0
300,0
2.600,0
300,0
1.600,0
850,0
2017
2.000,0
20.000,0 20.000,0
750,0
1.400,0
250,0
300,0
2.850,0
400,0
1.600,0
750,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
3.130,0
25.000,0 25.000,0
750,0
1.450,0
250,0
300,0
3.200,0
500,0
1.600,0
1.150,0
2019
13.410,0
117.300,0 117.300,0
3.500,0
7.160,0
1.295,0
1.470,0
13.450,0
1.500,0
7.410,0
4.025,0
PUSAT
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
BIKUB
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
KL
PRIORITAS (N/B/KL)
71
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1 Keg 20 org
1 Keg -
3 KEG
3 KEG 6 Prov 2 Keg 19 Prov
b Penyelesaian Kasus TGR/TP c Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
d Pembinaan dan Monev Pengelolaan Keuangan dan BMN
19 Prov
6 Prov 2 Keg
34 provinsi
33 Provinsi
d e f g h i
1 keg
1 keg
1 keg 6 Keg
-
1 Keg
1 keg
6 Kebijakan
6 Kebijakan
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg -
1 Keg
1 Keg
c Penyusunan Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara Pengeluaran Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penyusunan Pedoman Barang & Jasa BKKBN Penyusunan Pedoman Pengelolaan Alkon Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Penyusunan Pedoman Sewa BMN BKKBN Penyusunan/Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan BMN 20.16 Jumlah Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan 2016 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) a Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran (DAK) regional I, II dan III
s Peningkatan Kompetensi Penyusun Laporan Keuangan Satker Pusat 20.15 Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan BMN yang disusun dan dimanfaatkan oleh unit kerja 2015 Penyediaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara a Penyusunan rencana strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN berbasis Teknologi b Penyempurnaan Pedoman F/V/KB Online
r Upgrading staff dalam Pengelolaan Keuangan dan BMN
q Inventarisasi penerimaan negara bukan pajak
1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg
o Evaluasi koreksi Temuan BPK terkait BMN p Sosialisasi SIMAN di lingkungan BKKBN
1 keg 1 keg 1 keg 2 Keg 1 keg 1 Keg 1 Keg
1 keg 1 keg 1 keg 2 Keg 1 keg 1 Keg 1 Paket 1 Paket 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg -
1 Keg 1 Keg 12 Bln 2 Keg 1 Keg 1 Keg 100%
1 Keg 1 Keg 12 Bln 2 Keg 1 Keg 1 Keg 100%
1 Keg 1 Keg 1 Keg
4 Keg 100%
l Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kantor m Penyusunan laporan Penghapusan n Evaluasi pelaksanaan Sensus/ inventarisasi BMN BKKBN
p Laporan DAK bidang KB BKKBN 20.13 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 Tepat 2013 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang dan jasa a Validasi rancangan umum pusat dan provinsi b Workshop peningkatan kapasitas POKJA ULP c Pengelolaan Pelaksanaan ULP d Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa e Peningkatan Kapasitas Pengelola Sarana Prasarana f Upgrading Skill For Supply Chain 20.14 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK BMN di semua Tingkatan yang kredibel 2014 Implementasi Pengelolaan BMN a Evaluasi hasil pelaksanaan lelang BMN b Penatausahaan Daftar Barang Ruangan c Penyusunan laporan BMN Audited d Pra rekonsiliasi satker pusat e Penyusunan laporan BMN yang akuntabel f Persiapan sensus BMN pada satker Sestama g Pelaksanaan sensus BMN pada satker Sestama h Evaluasi pelaksanaan Sensus BMN satker Sestama i Validasi data kendaraan j Inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana Pusat k Validasi data BMN berupa bangunan di lingkungan BKKBN
2 Keg 2 Keg 12 Bln 1 Keg 1 Keg 1 Keg 12 Bln 1Keg
12 Keg 1 Keg 1 Keg
2 keg 6 Keg 4 Keg 1 Keg
100%
2016
4 Keg 100%
2 Keg 2 Keg 12 Bln 1 Keg 1 Keg 1 Keg 12 Bln 1Keg
h i j k l m n o
Penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan BPK Evaluasi Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus TGR/TP Konsultasi Pengelolaan Keuangan dengan Mitra Penyelesaian tindak lanjut review Laporan Keuangan Evaluasi Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Provinsi Klarifikasi Rekening Pengelola Anggaran Tim Pengelola Website Biro Keuangan dan BMN Koordinasi Penyelesaian Kerugian negara dengan TPKN
12 Keg 1 Keg 1 Keg
2 keg 6 Keg 4 Keg 1 Keg
100%
2015
e Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pusat f Kosie Kesekretariatan BKKBN g Evaluasi bukti pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja
2012 Pengelolaan Administrasi Keuangan a Analisa DIPA dan RKAKL b Pembinaan Pelaksanaan Anggaran c Evaluasi realisasi anggaran Pusat dan Provinsi d Laporan Reward and Punishment atas Laporan Keuangan
20.12 Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan
INDIKATOR
19 Prov
6 Prov 2 Keg
3 KEG
34 provinsi
1 keg 6 Keg
1 keg
-
-
6 Kebijakan
1 Keg
20 org
1 Keg
1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg -
1 keg 1 keg 1 keg 2 Keg 1 keg 1 keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg 12 Bln 2 Keg 1 Keg 1 Keg 100%
4 Keg 100%
2 Keg 2 Keg 12 Bln 1 Keg 1 Keg 1 Keg 12 Bln 1Keg
12 Keg 1 Keg 1 Keg
2 keg 6 Keg 4 Keg 1 Keg
100%
2017
TARGET KINERJA
19 Prov
6 Prov 2 Keg
3 KEG
34 provinsi
1 keg 6 Keg
1 keg
-
-
6 Kebijakan
1 Keg
20 org
1 Keg
1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 keg 1 keg 1 keg 2 Keg 1 keg 1 Keg 1 Paket 1 Paket 1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg 12 Bln 2 Keg 1 Keg 1 Keg 100%
4 Keg 100%
2 Keg 2 Keg 12 Bln 1 Keg 1 Keg 1 Keg 12 Bln 1Keg
12 Keg 1 Keg 1 Keg
2 keg 6 Keg 4 Keg 1 Keg
100%
2018
19 Prov
6 Prov 2 Keg
3 KEG
34 provinsi
1 keg 6 Keg
1 keg
-
-
6 Kebijakan
1 Keg
20 org
1 Keg
1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg -
1 keg 1 keg 1 keg 2 Keg 1 keg 1Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg 12 Bln 2 Keg 1 Keg 1 Keg 100%
4 Keg 100%
2 Keg 2 Keg 12 Bln 1 Keg 1 Keg 1 Keg 12 Bln 1Keg
12 Keg 1 Keg 1 Keg
2 keg 6 Keg 4 Keg 1 Keg
100%
2019
19 Prov
30 Prov 10 Keg
15 KEG
34 provinsi
5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 24 Keg
5 keg
1 keg
1 keg
30 Kebijakan
5 Keg
80 org
5 Keg
5 Keg 5 Keg
5 Keg 5 Keg -
5 Keg 5 Keg 5 Keg 10 Keg 5 Keg 2 Keg 2 Paket 2 Paket 3Keg 5 Keg 5 Keg
5 Keg 5 Keg 12 Bln 10 Keg 5 Keg 5 Keg 100%
5 Keg 100%
10 Keg 10 Keg 12 Bln 5 Keg 5 Keg 5 Keg 12 Bln 5 Keg
12 Keg 5 Keg 5 Keg
10 Keg 20 Keg 24 Keg 5 Keg
100%
2015-2019
2.000,0
1.842,0
358,0
2.000,0
1.000,0
2015
2.000,0
2.000,0
420,0
1.950,0
500,0
2016
2.000,0
2.000,0
425,0
1.000,0
500,0
2017
2.000,0
2.000,0
425,0
1.000,0
500,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
2.000,0
2.000,0
420,0
1.950,0
500,0
2019
10.000,0
9.842,0
2.048,0
7.900,0
3.000,0
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
72
21 Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
n Monitoring Evaluasi DAK bidang KB
c Analisa dan evaluasi kebutuhan alkon nasional
1
1 1
e Analisis dan Penyempurnaan Data Basis Perencanaan
1
1
1
1 2
1 2
96
95
4
b Diskusi pengembangan data basis untuk perencanaan program dan anggaran Provinsi c Penyempurnaan Pedoman Data Basis Perencanaan program KKBPK d Penyusunan Data Basis Perencanaan Program KKBPK
21.12 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis Teknologi Informasi 2112 Penyediaan data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis Teknologi Informasi a Updating data basis perencanaan berbasis IT
4
d Sosialisasi pengembangan kebijakan dan strategi Perencanaan Program dan Anggaran
2
4
2
4
4
4
4
4
3
-
-
1 PKT
60%
12 Bln 12 Bln
2 Keg
2 Keg 33 Prov
2 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
4 Keg
1 Keg
1 Keg
Min 3 Bulan dan Max 24 Bulan
3
c Ekspert group meeting dalam pengembangan kebijakan dan strategi Perencanaan Program dan Anggaran
a Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Program b Pengembangan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Anggaran
21.1 Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja 21.11 Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan 2111 Penyediaan kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan
-
c Replacement Sarana Pendukung (Perangkat Pengolah Data) Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan BMN
-
b Penguatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan BMN
2019 Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Modern dan Profesional a Membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan BMN
-
2 Keg 12 Bln 12 Bln
j Konsinyering Laporan SIMONTEP (TEPPA)
k Pengelolaan Operasional Gudang l Administrasi pergudangan
20.19 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan BMN
2 Keg 2 Keg 33 Prov
h Finalisasi Data Rekonsiliasi Barang Persediaan i Handling Cost
f Uji Petik Pelaksanaan Stock Opname
g Stock opname barang persediaan
1 Keg 1 Keg
e Pembinaan dan bimbingan aplikasi F/V/KB online
1 Keg
1 Keg
b Sinkronisasi data sasaran PPM dan ratio alkon
d Konsolidasi JKK dalam era JKN
1 Keg 4 Keg
a Validasi rencana distribusi alkon dan non alkon
2018 Implementasi Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana KKB
Min 3 Bulan dan Max 24 Bulan
-
20.18 Rasio Laporan Stock Alkon di Gudang
1PKT
-
c Re Engenering / Peremajaan Peralatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) Pusat
d Pengadaan Sarana dan Prasarana PKKB berdasarkan hasil Sensus BMN di pusat (2015)
1 PKT
-
1 PKT 1PKT
a Rehabilitasi Gudang b Re Engineering / Peremajaan Peralatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) Provinsi
100%
100%
-
5 Prov
4 Keg
2 Keg
20.17 Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Terhadap Kebutuhan PKKB 2017 Penyediaan Sarana dan Prasarana PKKB
-
4 Keg 5 Prov
m Review Pengelolaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Sestama
o Sosialisasi Sistem Teknologi Informasi Keuangan dan BMN
2 Keg
1 Keg
1 Keg
l Team building pengelolaan Keuangan dan BMN
1 Keg
1 Keg
j Penyusunan RKAKL dan TOR dalam rangka Konsolidasi Perencanaan k Workshop peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan BKKBN
1 Keg 2 Keg
1 Keg
30 Prov
2 Keg
30 Prov
g Perjalanan dinas operasional pimpinan
1 Keg
5 Prov
i Pra konsolidasi perencanaan program dan anggaran Biro keuangan dan BMN
1 Keg
2016
h Workshop pembukuan BP dan BPP Pusat
5 Prov
f Konsultasi Bidang di lingkungan Sekretariat Utama (service centre)
2015
e Pembinaan Pembukuan bendahara Pengeluaran Provinsi
INDIKATOR
1
1
1
2
1
96
4
2
4
4
4
3
-
1 PKT
-
100%
12 Bln 12 Bln
2 Keg
2 Keg 33 Prov
2 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
4 Keg
1 Keg
1 Keg
Min 3 Bulan dan Max 24 Bulan
1 PKT
-
-
100%
1 Keg
5 Prov
4 Keg
2 Keg
1 Keg
1 Keg
2 Keg
1 Keg
30 Prov
1 Keg
5 Prov
2017
TARGET KINERJA
1
1
1
2
1
97
4
2
4
4
4
3
1 PKT
-
-
12 Bln 12 Bln
2 Keg
2 Keg 33 Prov
2 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
4 Keg
1 Keg
1 Keg
Min 3 Bulan dan Max 24 Bulan
1 PKT
-
-
100%
-
5 Prov
4 Keg
2 Keg
1 Keg
1 Keg
2 Keg
1 Keg
30 Prov
1 Keg
5 Prov
2018
1
1
1
2
1
98
4
2
4
4
4
4
1 PKT
1 PKT
-
-
12 Bln 12 Bln
2 Keg
2 Keg 33 Prov
2 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
4 Keg
1 Keg
1 Keg
Min 3 Bulan dan Max 24 Bulan
1 PKT
-
-
100%
-
5 Prov
4 Keg
2 Keg
1 Keg
1 Keg
2 Keg
1 Keg
30 Prov
1 Keg
5 Prov
2019
5
5
5
10
5
98
20
10
20
20
20
4
1 PKT
3 PKT
1 PKT
100%
12 Bln 12 Bln
10 Keg
10 Keg 33 Prov
10 Keg
5 Keg
5 Keg
5 Keg
20 Keg
5 Keg
5 Keg
Min 3 Bulan dan Max 24 Bulan
4 PKT
1 PKT
1 PKT 1 PKT
100%
-
30 Prov
16 Keg
10 Keg
5 Keg
5 Keg
10 Keg
5 Keg
30 Prov
5 Keg
20Prov
2015-2019
168,1
581,2
9.022,4 9.022,4
5.000,0
11.950,0
2015
208,3
581,2
11.000,0 11.000,0
1.000,0
4.000,0
10.000,0
2016
218,7
581,2
11.000,0 11.000,0
1.000,0
3.000,0
8.075,0
2017
218,7
581,2
11.000,0 11.000,0
1.000,0
3.000,0
8.075,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
240,6
581,2
12.000,0 12.000,0
1.000,0
4.000,0
10.000,0
2019
1.054,5
2.906,0
54.022,2 54.022,2
4.000,0
19.000,0
48.100,0
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
BIREN
KL
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
73
22 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
2 2
1 2
2
1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi
1 pusat 33 provinsi 1 pusat 33 provinsi 1 pusat 33 provinsi 1 pusat 33 provinsi
22.11 Jumlah Dokumen Perencanaan Pegawai yang disusun 2211 Penyediaan Dokumen Perencanaan Pegawai a Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai b Penyusunan Bezetting c Analisa Beban Kerja d Penyusunan Formasi Pegawai ASN e Pengadaan Pegawai f Pemetaan Jabatan ASN 22.12 Jumlah Standar Kompetensi Jabatan ASN 2212 Penyediaan Standar Kompetensi Jabatan ASN a Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN b Pengembangan Pola Karir c Rekrutmen dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 22.13 Persentase Profil Kompetensi Kekuatan SDM Pegawai yang Komprehensif dan Up To Date 2213 Penyediaan Profil Kompetensi Kekuatan SDM Pegawai yang Komprehensif dan Up To Date a Pelaksanaan Asesmen b Pengelolaan dan Pembahasan Karir Pegawai
22.1 Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal
1 1 1 pusat 34 provinsi
1 1 1 pusat 34 provinsi
3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 80
5 10
1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 78
5 10
5 10
3 1 2 83
1 1 1 2 1 1 1
3
100
42 Satker
100
42 Satker
42 Satker
1 pusat 34 provinsi
42 Satker
3
100
2117 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran program KKBPK a Pembinaan dalam peningkatan kualitas perencanaan 42 Satker program dan anggaran b Peningkatan kapasitas/kompetensi SDM perencana di Pusat 42 Satker dan Provinsi c Koordinasi wilayah binaan Biro Perencanaan 1 d Evaluasi pencapaian program dan anggaran BKKBN dalam 1 rangka penyiapan dokumen Lakip BKKBN e Monitoring dan Evaluasi perencanaan program dan anggaran 1 pusat 33 provinsi
1 pusat 34 provinsi
1 pusat 33 provinsi
100
2 100
2 100
1
2
2
2
2 2
1 1 12
2
1 1 12
1 1 12
2
2 2
2
2
2
2
3
3
1 2
2
1
100
2017
2 2
2
2
h Penyiapan dokumen Trilateral Meeting 21.15 Jumlah perencanaan kerjasama Luar Negeri yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB 2115 Peningkatan koordinasi kerjasama Luar Negeri dalam mendukung KKBPK a Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran bersumber dari Bantuan Luar Negeri b Evaluasi Program/Kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri) c Koordinasi penyusunan Annual Work Plan PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri) d Diskusi pengembangan program KKBPK dengan pihak donor Luar Negeri 21.16 Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV program KKBPK 2116 Unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV program KKBPK a Penyempurnaan Peta Strategi BSC, Scorecard individu Eselon I, II, III dan IV serta fungsional umum b Sosialisasi BSC c Evaluasi indikator kinerja d Pemantauan aplikasi 21.17 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran program KKBPK
2
2
b Penyiapan Struktur Program dan Anggaran sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan c Penyusunan HSPK sebagai dasar unit cost penganggaran yang spesifik BKKBN d Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN I dan KOREN II) e Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja f Penyusunan Anggaran Responsif Gender g Koordinasi Perencanaan Anggaran dengan Instansi Terkait
3
3
3
1 2
1 2
3
2
2
a Koordinasi Perencanaan Program dengan Instansi Terkait
1
1
a Perumusan dan Penyusunan sasaran KB (PPM PA/PB) dan Sasaran KS b Diskusi perumusan dan Penyusunan PPM PA/PB dan Sasaran KS dengan bidang terkait c Kajian PPM PA/PB dan Sasaran KS d Sosialisasi perhitungan sasaran KB (PPM PA/PB) dan sasaran KS 21.14 Cakupan perencanaan Program dan Anggaran dari komponen pusat dan perwakilan BKKBN Provinsi yang akurat, tepat waktu dan akuntabel 2114 Penyediaan perencanaan program yang berkualitas
100
2016
100
2015
21.13 Persentase ketersediaan perhitungan target/sasaran program KKBPK (PPM PA/PB dan Sasaran KS) 2113 Penyediaan perhitungan sasaran KB (PPM PA/PB) dan KS
INDIKATOR
TARGET KINERJA
5 10
3 1 2 88
1 1 1 2 1 1 1
3
100
1 pusat 34 provinsi
1 1
42 Satker
42 Satker
1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi
1 pusat 34 provinsi
100
2
2
1
2
2 2
1 1 12
2
2
2
3
3
1 2
2
1
100
2018
5 10
3 1 2 90
1 1 1 2 1 1 1
3
100
1 pusat 34 provinsi
1 1
42 Satker
42 Satker
1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi
1 pusat 34 provinsi
100
2
2
1
2
2 2
1 1 12
2
2
2
3
3
1 2
2
1
100
2019
25 50
15 5 10 90
5 5 5 10 5 5 5
15
100
1 pusat 34 provinsi
5 5
42 Satker
42 Satker
1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi 1 pusat 34 provinsi
1 pusat 34 provinsi
100
10
10
6
10
2 10
1 1 12
2
10
10
15
0
15
5 2
10
5
100
2015-2019
1.000,0
500,0
954,3
8.054,3 4.554,3
1.040,1
1.019,3
127,2
5.589,7
496,8
2015
600,0
600,0
970,0
7.170,0 3.570,0
1.040,1
512,3
127,2
7.567,3
963,6
2016
500,0
600,0
1.300,0
7.350,0 3.500,0
1.040,1
453,7
127,2
7.567,3
1.011,7
2017
500,0
600,0
1.400,0
7.600,0 3.650,0
1.040,1
453,7
127,2
7.567,3
1.011,7
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
500,0
600,0
1.513,7
7.813,7 3.763,7
1.040,1
330,7
127,2
8.567,3
1.112,9
2019
3.100,0
2.900,0
6.138,0
19.038,0
5.200,6
2.769,7
635,8
36.858,9
4.596,7
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
BIPEG
KL
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
74
23 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang cepat dan tepat (termasuk Gaji, Uang Makan dan Remunerasi, serta cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran)
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 33 Provinsi 88
22.15 Persentase SDM BKKBN yang menerapkan Budaya Kerja Cetak Tegas
100
22.21 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
12 12 12
12 12 12
2 4 4 90%
2 4 4 90% 140 12 12 12 skala 3 (1-4)
12
12
135 12 12 12 skala 3 (1-4)
12
12
a Pajak kendaraan dinas (Roda 2, 4 dan 6) b Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2 c Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 d Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6 23.23 Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Kebersihan Kantor 2323 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai BKKBN Pusat a Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kantor b Pemeliharaan dan perawatan gedung, bangunan dan halaman kantor c Outsourcing ( satpam,cleaning service,penanggung jawab gudang alkon, dll )
12
12
a Langganan Daya dan Jasa Lainnya (Listrik/Air/Gas/Telepon/Internet/ Provider lainnya) b Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (termasuk mesin-mesin dan instalasi) c Pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman gudang alokon BKKBN Pusat d Pemeliharaan mess (asrama pegawai) BKKBN Pusat e Pemeliharaan rumah dinas pimpinan (rumah jabatan) f Pembayaran PBB (Rumah Dinas/Jabatan, dan lainnya) 23.22 Persentase cakupan pemeliharaan kendaraan Dinas BKKBN Pusat 2322 Pemeliharaan kendaraan Dinas BKKBN Pusat
90%
13 12 13 skala 3 (1-4)
13 12 13 skala 3 (1-4) 90%
skala 3 (1-4) 13
skala 3 (1-4) 13
12
12 12
140 12 12 12 skala 3 (1-4)
2 4 4 90%
12
12
12
90%
13 12 13 skala 3 (1-4)
skala 3 (1-4) 13
1 1 1 Pusat 34 Provinsi 2 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
12
12 12
140 12 12 12 skala 4 (1-4)
2 4 4 90%
12
12
12
90%
13 12 13 skala 4 (1-4)
skala 4 (1-4) 13
1 1 1 Pusat 34 Provinsi 2 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
12
12 12
140 12 12 12 skala 4 (1-4)
2 4 4 90%
12
12
12
90%
13 12 13 skala 4 (1-4)
skala 4 (1-4) 13
1 1 1 Pusat 34 Provinsi 2 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi 2
12
12 12
140 12 12 12 skala 4 (1-4)
10 20 20 90%
12
12
12
90%
13 12 13 skala 4 (1-4)
skala 4 (1-4) 13
5 5 1 Pusat 34 Provinsi 10 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi 10
1 1 1 Pusat 34 Provinsi 2 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi 2
1 1 1 Pusat 33 Provinsi 2 1 Pusat 33 Provinsi 1 Pusat 33 Provinsi 1 Pusat 33 Provinsi
5 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi 2
1 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100
60 17 60 100
1 Pusat 34 Provinsi 2
1 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100
12 4 12 100
100
5
10 10 5
100
1 Pusat 34 Provinsi
5 10 5 5 5
90
2015-2019
1 Pusat 33 Provinsi 2
1 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
100
12 3 12 90
100
1
2 2 1
100
1 Pusat 34 Provinsi
1 2 1 1 1
90
2019
1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 1 Pusat 34 Provinsi
1 1 Pusat 33 Provinsi
100
12 3 12 80
100
1
2 2 1
97
1 Pusat 34 Provinsi
1 2 1 1 1
98
2018
1 Pusat 33 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi 1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 34 Provinsi
1 Pusat 33 Provinsi
100
23.21 Persentase cakupan pemeliharaan gedung & bangunan kantor BKKBN Pusat 2321 Pemeliharaan gedung & bangunan kantor BKKBN Pusat
23.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan 23.11 Jumlah Pembayaran gaji dan uang makan dan tunjangan kinerja (remunerasi) 2311 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja BKKBN Pusat a Pembayaran gaji b Pembayaran uang makan c Pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) 23.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
22.22 Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi ASN yang dilaksanakan 2222 Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi ASN a Pelaksanaan pembinaan kepegawaian b Capacity building tenaga pengelola administrasi kepegawaian (Pusat dan Provinsi) c Pembinaan Mental Spiritual ASN BKKBN Pusat d Pembinaan Bapor ASN BKKBN Pusat e Monitoring dan evaluasi pengelolaan kepegawaian f Fasilitasi konsultasi administrasi kepegawaian g Fasilitasi biaya mutasi ASN h Motivasi calon Purnakarya i Pembinaan KORP ASN
2221 Penyelesaian Administrasi Kepegawaian a Pelayanan SK (Mutasi, SKKP, PAI, SK Jabatan fungsional), Kartu Taspen, Bapertarum, LHKPN b Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) c Pengelolaan arsip dan Dokumentasi Pegawai
12 3 12 70
12 4 12 60
98
1
1 97
1 95
2 2 1
95
1 Pusat 34 Provinsi
1 2 1 1 1
98
2017
2 2 1
2215 Implementasi Budaya Kerja Cetak Tegas di BKKBN a Multi-Rater Feedback (MRF) b Pengembangan Budaya Kerja c Penyusunan dan Pengembangan Pedoman Budaya Kerja CETAK TEGAS d Sosialisasi dan Internalisasi Pedoman Budaya Kerja CETAK TEGAS 22.16 Persentase Pegawai yang Disiplin 2216 Fasilitasi penegakan Disiplin pegawai a Pembinaan Displin Pegawai/Disiplin Kehadiran b Pakta Integritas c Penyelesaian Kasus ASN 22.2 Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien 2 2 1
1 2 1 1 1
1 2 1 1 1
93
98
2016
98
2015
22.14 Persentase Manajemen ASN dalam Menjamin Pelaksanaan Sistem Merit 2214 Pelaksanaan Manajemen ASN dalam Menjamin Pelaksanaan Sistem Merit a Penatalaksanaan Sistem Manajemen ASN b Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai c Penyusunan standar Penggajian dan Tunjangan d Penyusunan kriteria Penghargaan e Penyusunan pedoman manajemen Pensiun dan Tabungan Hari Tua f Fasilitasi Perlindungan/SJSN Kesehatan bagi pegawai
INDIKATOR
TARGET KINERJA
5.828,5
2.658,8
8.410,6
16.897,9
131.603,0 100.205,1 100.205,1
500,0
3.000,0
3.500,0
500,0
700,0
900,0
2015
6.581,0
2.705,3
8.803,7
18.090,0
158.115,5 125.025,4 125.025,4
600,0
3.000,0
3.600,0
300,0
500,0
600,0
2016
7.014,6
3.099,6
9.784,8
19.899,0
163.175,7 131.276,7 131.276,7
600,0
3.250,0
3.850,0
250,0
400,0
450,0
2017
7.935,0
3.399,8
10.554,0
21.888,9
171.653,6 137.840,5 137.840,5
600,0
3.350,0
3.950,0
300,0
400,0
450,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
8.709,4
3.881,4
11.487,0
24.077,8
176.918,3 137.840,5 137.840,5
600,0
3.450,0
4.050,0
300,0
400,0
450,0
2019
36.068,5
15.744,9
49.040,2
100.853,6
801.466,0 632.188,2
2.900,0
16.050,0
18.950,0
1.650,0
2.400,0
2.850,0
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
BIRUM
KL
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
75
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
12 12 12 9 1 2 skala 3 (1-4) 1 Pkt 2 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt -
12 12 12 9 1 2 skala 3 (1-4) 1 Pkt 2 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
3 12 12 1 12 34
34 4 1
1 2 2
4 3 12 12 1 12 33
33 4 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 12 3 33
f Identifikasi Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran (termasuk penghapusan BMN) g Peningkatan kualitas SDM Sarana dan Prasarana Perkantoran 23.37 Jumlah kualitas pelayanan TU Pimpinan 2337 Peningkatan Kualitas Pelayanan TU Pimpinan a Kegiatan dukungan TU Pimpinan b Peningkatan kualitas Sekretaris Pimpinan (sekretaris seluruh Es1) dan TU Pimpinan c Koordinasi Kemitraan Pimpinan 23.38 Peningkatan pembinaan program serta monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi umum yang berkualitas 2338 Peningkatan pembinaan program serta monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi umum yang berkualitas a Fasilitasi Perwakilan BKKBN Provinsi terkait pembinaan administrasi umum b Fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pengelolaan administrasi umum (KPKNL, PU, PLN,Telkom, ANRI, dll.)
c Peningkatan kualitas kinerja pegawai administrasi umum
d Penyusunan Rencana Kerja tahunan Administrasi Umum
e Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja f Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Administrasi Umum g Telaah Program dan Anggaran bidang administrasi umum
h i j k l m n o
Dukungan kegiatan terkait SAK dan BMN Dukungan kegiatan acara nasional (KOBID dan KOSI) Dukungan Hari Keluarga Nasional Dukungan Rapat Kerja Nasional Dukungan Rapat Telaah program KKBPK Dukungan Rapat Pimpinan Dukungan Program KKBPK Monitoring pelaksanaan bidang administrasi umum di Perwakilan BKKBN Provinsi
4
12 2
d Pengiriman surat e Peningkatan SDM Pelayanan Publik (arsiparis + persuratan)
4
4 2 1 1 1 12 3 34
1
12 2
12
4 12
c Dokumentasi (komputerisasi) arsip dan dokumen perkantoran
2
2 12 12 12 skala 3 (1-4)
2 12 12 12 skala 3 (1-4)
12
12 12 1 Pkt 12 12 12 6
12 12 1 Pkt 12 12 12 6
2
3 4 12
1 12
12
-
3
-
1
1
skala 3 (1-4)
1
2016
skala 3 (1-4)
2015
b Pengelolaan arsip dan dokumen perkantoran berbasis IT
23.36
23.35
23.34
23.33
23.32
b Penyusunan/penyempurnaan SOP terkait pelaksanaan Administrasi umum c Sosialisasi pedoman dan SOP dilingkungan BKKBN d Evaluasi Pedoman dan SOP Jumlah kualitas pelayanan kerumahtanggaan 2332 Peningkatan kualitas pelayanan kerumahtanggaan a Layanan jamuan delegasi tamu pimpinan b Layanan Pertemuan dan Rapat-rapat pimpinan c Penyediaan sarana prasarana kerumahtanggaan d Layanan rumah jabatan/rumah negara e Dukungan peningkatan daya tahan tubuh pegawai f Layanan fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan g Dukungan layanan kerumahtanggaan pada kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan h Peningkatan kualitas SDM kerumahtanggaan i Honor pengelola keuangan Satker j Dukungan pengelolaan gaji dan tunjangan k Dukungan fasilitas perkantoran pimpinan Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap Pelayanan Keprotokolan 2333 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan a Fasilitasi pelayanan keprotokolan bagi pimpinan b Fasilitasi pelayanan keprotokolan bagi tamu/delegasi pimpinan c Fasilitasi keprotokolan pada kegiatan-kegiatan nasional d Dukungan upacara hari-hari besar nasional e Dukungan peningkatan kualitas keprotokolan f Peningkatan kualitas SDM keprotokolan Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Keamanan Kantor 2334 Pelayanan Keamanan Kantor a Peningkatan kualitas sistem keamanan b Peningkatan kualitas SDM Keamanan Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran 2335 Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran a Pengadaan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan standar b Pengadaan Kendaraan Dinas (Roda 2, 4, dan 6) c Pengadaan/rehabilitasi/renovasi Gedung/Bangunan/Gudang/Asrama Pegawai/Rumah Dinas Pimpinan Jumlah Kualitas Pelayanan Administrasi Umum 2336 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum a Peningkatan kualitas pelayanan persuratan dan kearsipan
a Penyusunan/penyempurnaan pedoman Administrasi Umum
2331 Pengembangan Perangkat Tata Laksana Administrasi Umum
23.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan 23.31 Jumlah Pengembangan Perangkat Tata Laksana Administrasi Umum
INDIKATOR
4 2 1 1 1 12 3 34
2
1 2
1
1
4
34
12 34
12 1
12
3
4
12 3
12
4
2
12
1 Pkt 1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt 2 3 Pkt
12 9 1 2 skala 3 (1-4)
12 12
2 12 12 12 skala 3 (1-4)
12 12 1 Pkt 12 12 12 6
12
3
1
1
skala 3 (1-4)
2017
TARGET KINERJA
4 2 1 1 1 12 3 34
2
1 2
1
1
4
34
12 34
12 1
12
3
4
12 3
12
4
2
12
1 Pkt -
1 Pkt
1 Pkt 2 3 Pkt
12 9 1 2 skala 4 (1-4)
12 12
2 12 12 12 skala 4 (1-4)
12 12 1 Pkt 12 12 12 6
4 12
-
-
1
skala 4 (1-4)
2018
4 2 1 1 1 12 3 34
2
1 2
1
1
4
34
12 34
12 1
12
3
4
12 3
12
4
2
12
1 Pkt -
1 Pkt
1 Pkt 2 1 Pkt
12 9 1 2 skala 4 (1-4)
12 12
2 12 12 12 skala 4 (1-4)
12 12 1 Pkt 12 12 12 6
4 12
-
-
1
skala 4 (1-4)
2019
20 10 5 5 5 12 15 34
10
5 10
5
5
20
34
12 34
12 5
12
15
20
12 13
12
20
10
12
4 Pkt
5 Pkt
11 Pkt
5 Pkt
12 9 5 10 skala 4 (1-4)
12 12
10 12 12 12 skala 4 (1-4)
12 12 2 Pkt 12 12 12 6
8 8 12
6
2
5
skala 4 (1-4)
2015-2019
1.819,6
217,0
1.658,6
6.710,5
114,1
869,1
2.827,9
283,2
14.500,0
2015
3.142,7
240,4
1.844,3
4.530,7
136,9
1.043,0
3.367,0
695,1
15.000,1
2016
3.253,8
250,3
1.895,9
1.500,0
164,2
1.102,5
3.467,6
365,7
12.000,0
2017
3.328,3
261,6
1.979,1
1.088,9
177,1
1.149,3
3.572,0
368,1
11.924,2
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
3.555,1
283,0
2.282,3
3.124,5
236,5
1.260,2
3.807,0
451,4
15.000,0
2019
15.099,6
1.252,2
9.660,1
16.954,6
828,7
5.424,1
17.041,5
2.163,4
68.424,2
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
PRIORITAS (N/B/KL)
76
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi
23.4
Evaluasi realisasi anggaran Pusat dan Provinsi
12 12 12
12 12 12
1
1
1
1
1
1 dok/prov 1 12 bulan/Prov
2 kali/Thn/KabKota 2 kali/Thn/KabKota
2 kali/Thn/KabKota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
2 kali/Thn/KabKota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket/Prov
1/per Kab/Kota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket/Prov
1/per Kab/Kota
1
1
2 kali (semester)/Prov 1
2 kali (semester)/Prov
1
2 kali (semester)/Prov 1
2 kali (semester)/Prov
c Pengadaan Kendaraan Dinas (Roda 2/4/6)
12 bulan/Prov
1
12 bulan/Prov 12 bulan/Prov
1 dok/prov 1 12 bulan/Prov
12 12
12
12
12
13 12 13 12 bulan untuk 34 Prov
13 bulan untuk 34 Prov 100
2019
12 12
12
12
12
13 12 13 12 bulan untuk 34 Prov
13 bulan untuk 34 Prov 100
2015-2019
1
12 bulan/Prov
1
12 bulan/Prov 12 bulan/Prov
1 4 kali per tahun/Prov
1
1
2 kali per tahun/Prov
2 kali per tahun/Prov
1
12 bulan/Prov
1
12 bulan/Prov 12 bulan/Prov
1 4 kali per tahun/Prov
1
1
2 kali per tahun/Prov
2 kali per tahun/Prov
5
13 bulan/Prov
5
12 bulan/Prov 12 bulan/Prov
5 4 kali per tahun/Prov
5
5
2 kali per tahun/Prov
2 kali per tahun/Prov
2 kali per tahun/Prov
1 dok/prov 1 12 bulan/Prov
2 kali per tahun/Prov
1 dok/prov 1 12 bulan/Prov
1 dok/prov
2 kali per tahun/Prov
12 bulan/Prov
2
1
1
1
2
1
1
1
10
5
5
5
2 kali/Thn/KabKota
2 kali/Thn/KabKota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket/Prov
1/per Kab/Kota
2 kali/Thn/KabKota
2 kali/Thn/KabKota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket/Prov
1/per Kab/Kota
2 kali/Thn/KabKota
2 kali/Thn/KabKota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket/Prov
1/per Kab/Kota
2 kali/Thn/KabKota
2 kali/Thn/KabKota
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
1 Paket (Sesuai Kondisi di Provinsi)
2 Paket/Prov
1/per Kab/Kota
2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov 3 kali (semester)/Prov
2
1
1
1
2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov
2 kali per tahun/Prov 2 kali per tahun/Prov 2 kali per tahun/Prov
1 dok/prov 1 12 bulan/Prov
2
2348 Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK provinsi (MONEV) a Monitoring dan evaluasi terpadu - pelaksanaan program KKBPK b Fasilitasi/koordinasi/konsolidasi pelaksanaan program KKBPK
12 12
12
12
12
13 12 13 12 bulan untuk 34 Prov
13 bulan untuk 34 Prov 100
2018
2 Dok (Keuangan 2 Dok (Keuangan 2 Dok (Keuangan dan 2 Dok (Keuangan dan 2 Dok (Keuangan dan 2 Dok (Keuangan dan dan BMN) / Provinsi dan BMN) / Provinsi BMN) / Provinsi BMN) / Provinsi BMN) / Provinsi BMN) / Provinsi 12 bulan/Prov 12 bulan/Prov 12 bulan/Prov 12 bulan/Prov 12 bulan/Prov 12 bulan/Prov 1 1 1 1 1
12 bulan/Prov
1 12 bulan/Prov
12 bulan/Prov 12 bulan/Prov
12 bulan/Prov 12 bulan/Prov
2
b Renovasi/Perbaikan/Pembangunan Gedung dan bangunan
1
1
1 1 1 4 kali per tahun/Prov 4 kali per tahun/Prov 4 kali per tahun/Prov
1
1
2 kali per tahun/Prov 2 kali per tahun/Prov 2 kali per tahun/Prov
c Sosialisasi Pedoman/Juklak Bidang Pengendalian Penduduk dan KB d Fasilitasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota
2347 Sarana dan prasarana perkantoran a Pengadaan Sarana Prasarana perkantoran
1
2 kali per tahun/Prov 2 kali per tahun/Prov 2 kali per tahun/Prov
1
e Uji Petik implementasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota
12 12
12
12
12
13 12 13 12 bulan untuk 34 Prov
13 bulan untuk 34 Prov 100
2017
6 (Keuangan dan 6 (Keuangan dan 6 (Keuangan dan 6 (Keuangan dan 6 (Keuangan dan 6 (Keuangan dan BMN, Perencanaan, BMN, Perencanaan, BMN, Perencanaan, BMN, Perencanaan, BMN, Perencanaan, BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Kepegawaian, Kepegawaian, Kepegawaian, Kepegawaian, Kepegawaian, Umum, dan Ortala) Umum, dan Ortala) / Umum, dan Ortala) / Umum, dan Ortala) / Umum, dan Ortala) / Umum, dan Ortala) / / Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
12
12
12 12
13 12 13 12 bulan untuk 34 Prov
13 bulan untuk 34 Prov 100
2016
13 12 13 12 bulan untuk 33 Prov
13 bulan untuk 33 Prov 100
2015
b Sosialisasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
2346 Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan tatalaksana a Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
i
h Konsultasi Pelaksanaan Anggaran
a Persiapan dan pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN b Validasi data laporan keuangan BKKBN c Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) d Analisa data Laporan Keuangan BKKBN e Finalisasi hasil rekonsiliasi BKKBN f Identifikasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pembukuan Bendahara g Analisa DIPA dan RKAKL
2345 Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan
d Pengelolaan arsip dan Dokumentasi Pegawai Provinsi
2344 Peningkatan kualitas kompentensi pegawai a Pelaksanaan pembinaan kepegawaian b Fasilitasi Pelayanan SK (Mutasi, SKKP, PAI, SK Jabatan fungsional), Kartu Taspen, Bapertarum, LHKPN c Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
c Diskusi Struktur Program dan Anggaran sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan d Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN I) e Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (KOREN II) f Korenda g Fasilitasi konsultasi perencanaan Program dan Anggaran
2343 Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program KKBPK yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja a Sosialisasi pengembangan kebijakan dan strategi Perencanaan Program dan Anggaran b Diskusi penyusunan/pengembangan data basis untuk perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota
b Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (termasuk mesin-mesin dan instalasi) c Pemeliharaan gedung/bangunan kantor, gudang, rumah dinas d Perjamuan tamu e Outsourcing ( satpam,cleaning service,penanggung jawab gudang alkon, dll ) 23.43 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)
2342 Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran a Pemeliharaan kendaraaan dinas (Roda 2, 4 dan 6)
Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002) 23.41 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi) 2341 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi a Pembayaran gaji b Pembayaran uang makan c Pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) 23.42 Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
INDIKATOR
TARGET KINERJA
109.749,7
49.747,3
116.334,7
52.732,2
307.243,8
289.852,6
2016 476.310,7 476.310,7
449.349,7 449.349,7
2015
123.314,8
55.896,1
325.678,4
504.889,3 504.889,3
2017
130.713,7
59.249,9
345.219,1
535.182,7 535.182,7
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2019
138.556,5
62.804,9
365.932,3
567.293,6 567.293,6
SUMBER LOKASI DATA
618.669,4
280.430,3
1.633.926,2
2.533.025,9 Provinsi 2.533.025,9
TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019 Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA KL
PRIORITAS (N/B/KL)
77
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK
25 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah II
Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II
F Inspektorat Utama Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK di Lingkungan BKKBN Terlaksananya 24 Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan pengawasan intern program KKBPK yang efektif dan wilayah I efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I
III Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
25.1
24.1
3
1
14 Satker 6 80
2 14 Satker 5 75 75 100 2 2
14 Satker 4 65 65 100 2 2
80 100 2 2
2
8
2
10
14 Satker 6
14 Satker
14 Satker
14 14 5 1
7
1 1 8 1 1 8 14 1 14
1
100
3 1
1
3 1
80 100 2 2 1 1
80
6
14 Satker
2
10
6
14 Satker
14 Satker
14 Satker
10 % (dari satker yang diaudit eksternal)
10 % (dari satker yang diaudit eksternal) 34 prov
2017
TARGET KINERJA
6
14 Satker 5
14 Satker 4
c ADTT terhadap substansi pokok program KKBPK Nasional (Jumlah Satker) d Audit investigasi atas pengaduan masyarakat, pengembangan audit dan permintaan pimpinan (Jumlah Satker) e Review atas LK dan RKA-KL (Satker) f Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB, BMN, Disiplin Pegawai, dll. (Substansi Monev) 2512 Peningkatan penyelesaian temuan audit intern dan ekternal (%) di wilayah pengawasan II a Pembinaan dan konsultasi b Pemantauan TL atas pelaksanaan pengawasan c Pengelolaan Hasil Pengawasan (Keg) d Pemaparan Hasil Pengawasan (Keg)
14 Satker
14 Satker
25.11 Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien di wilayah Pengawasan II 2511 Peningkatan pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK wilayah pengawasan II a Audit Kinerja (Satker) b Pengelolaan Pengaduan Masyarakat/Pegawai (Pengaduan)
14 Satker
14 14 5 1
1 1 6 1 1 6 14 1 14
1 1 4 1 1 4 14 1 14
14 14 5 1
1
1
14 Satker
Sosialisasi antikorupsi (Keg) Penilaian Unit Kerja WBK (Satker) Pameran antikorupsi (Keg) Konsolidasi Anti Korupsi (Keg)
100
1
1
100
2 1
1 1
2 1
75 100 2 2 1 1
65 100 2 2 1 1
1 1
75
65
Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II
a b c d
c Pelaksanaan telaah sejawat APIP (Keg) d Pemetaan dan updating kompetensi APIP (struktural dan fungsional) (Dok) e Pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan, diklat substantif, workshop, seminar, orientasi, dll. (Keg) f Pelaksanaan koordinasi dalam forum-forum pengawasan (Keg) g Pengembangan perencanaan pengawasan (Keg) h Sosialisasi kebijakan pengawasan (Keg) 2415 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP a Sosialisasi SPIP b Pembinaan dan konsultasi pelaksanaan SPIP c Monev SPIP 2416 Peningkatan Kualitas SAKIP a Fasilitasi pembinaan SAKIP (Keg) b Evaluasi SAKIP (Satker) 24.17 Jumlah satker di wilayah I yang menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 2417 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
5
14 Satker
14 Satker 4
2
2
f Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB, BMN, Disiplin Pegawai, dll. (Substansi Monev) 2412 Peningkatan penyelesaian temuan audit intern dan ekternal (%) di wilayah pengawasan I a Pembinaan dan konsultasi b Pemantauan TL atas pelaksanaan pengawasan c Pengelolaan Hasil Pengawasan (Keg) d Pemaparan Hasil Pengawasan (Keg) 2413 Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pengawasan a Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengawasan program (Dok) 2414 Peningkatan profesionalisme pengawasan intern a Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan standar pada kegiatan pengawasan oleh Komite (Keg) b Pemantauan dan evaluasi kode etik APIP oleh Komite (Keg)
8
6
c ADTT terhadap substansi pokok program KKBPK Nasional (Jumlah Satker) d Audit investigasi atas pengaduan masyarakat, pengembangan audit dan permintaan pimpinan (Jumlah Satker) e Review atas LK dan RKA-KL (Satker)
5
14 Satker
14 Satker 4
14 Satker
b Pengelolaan Pengaduan Masyarakat/Pegawai (Pengaduan)
14 Satker
14 Satker
14 Satker
15 % (dari satker yang diaudit eksternal)
15 % (dari satker yang diaudit eksternal) 34 prov
2016
24.11 Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efiien di wilayah Pengawasan I 2411 Peningkatan pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK wilayah pengawasan I a Audit Kinerja (Satker)
20 % (dari satker yang diaudit eksternal)
20 % (dari satker yang diaudit eksternal) 33 prov
2015
Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I
Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit
2
F.1
Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit
1
INDIKATOR
90 100 2 2
90
14 Satker 7
2
12
14 Satker 7
14 Satker
14 Satker
14 14 5 1
10
1 1 10 1 1 10 14 1 14
1
100
4 1
1
4 1
90 100 2 2 1 1
90
7
14 Satker
2
12
7
14 Satker
14 Satker
14 Satker
5 % (dari satker yang diaudit eksternal)
5 % (dari satker yang diaudit eksternal) 34 prov
2018
90 100 2 2
90
14 Satker 7
2
12
14 Satker 7
14 Satker
14 Satker
14 14 5 1
14
1 1 10 1 1 10 14 1 14
1
100
4 1
1
4 1
90 100 2 2 1 1
90
7
14 Satker
2
12
7
14 Satker
14 Satker
14 Satker
0 % (dari satker yang diaudit eksternal)
0 % (dari satker yang diaudit eksternal) 34 prov
2019
90 100 10 10
90
14 Satker 7
10,0
12
14 Satker 7
14 Satker
14 Satker
70 70 25 5
35
5 5 38 5 5 38 70 5 70
5
100
5
14
5
5
14
5
90 100 10 10 5
90
7
14 Satker
12
7
14 Satker
14 Satker
14 Satker
0 % (dari satker yang diaudit eksternal)
0 % (dari satker yang diaudit eksternal) 34 prov
2015-2019
4.833,3
2.900,0
2.900,0 2.900,0
-
4.583,3
4.833,3 4.833,3
250,0
4.583,3
4.833,3
2.900,0 2.900,0 2.900,0
14.500,0
18.500,0
2016
9.000,0
11.600,0
2015
4.766,7
5.166,7 5.166,7
400,0
4.766,7
5.166,7
5.166,7
15.500,0
20.500,0
2017
4.950,0
5.500,0 5.500,0
550,0
4.950,0
5.500,0
5.500,0
16.500,0
22.000,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
5.133,3
5.833,3 5.833,3
700,0
5.133,3
5.833,3
5.833,3
17.500,0
23.500,0
2019
24.233,4
24.233,4 24.233,4
1.900,0
24.233,3
24.233,3 24.233,3
73.000,0
96.100,0
INSPEKTORAT WILAYAH II
INSPEKTORAT WILAYAH I
PUSAT
PUSAT
IRTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
PUSAT
BKKBN
TOTAL SUMBER LOKASI ALOKASI DATA 2015 s.d 2019
KL
KL
PRIORITAS (N/B/KL)
78
26 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah III
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
26.1
100 1 1 1 6 1 1 6 14 1 14 3 14 14 5 1
100 1 1 1 4 1 1 4 14 1 14 1 14 14 5 1
4
2615 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP
14 5 1
5 1
d Konsolidasi Anti Korupsi (Keg)
14 14
14
1
5
14
14
7
14
1 3
1 14
1
1 14
1 1 8 14
1 1
8
1
1
1
100
3 1
1
3 1
1
80 100 2 2 1
6 14
4 14
6
b Penilaian Unit Kerja WBK (Satker) c Pameran antikorupsi (Keg)
26.17 Jumlah satker di wilayah III yang menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 2617 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih a Sosialisasi antikorupsi (Keg)
b Evaluasi SAKIP (Satker)
c Monev SPIP 2616 Peningkatan Kualitas SAKIP a Fasilitasi pembinaan SAKIP (Keg)
1 1
1
h Sosialisasi kebijakan pengawasan (Keg)
a Sosialisasi SPIP b Pembinaan dan konsultasi pelaksanaan SPIP
1
1 1
1
1
100
100
1
1 2 1
2 1
1 1
1 1
1
1
80
75 75 100 2 2 1
65 65 100 2 2 1
c Pelaksanaan telaah sejawat APIP (Keg) d Pemetaan dan updating kompetensi APIP (struktural dan fungsional) (Dok) e Pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan, diklat substantif, workshop, seminar, orientasi, dll. (Keg) f Pelaksanaan koordinasi dalam forum-forum pengawasan (Keg) g Pengembangan perencanaan pengawasan (Keg)
a Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengawasan program (Dok) 2614 Peningkatan profesionalisme pengawasan intern a Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan standar pada kegiatan pengawasan oleh Komite (Keg) b Pemantauan dan evaluasi kode etik APIP oleh Komite (Keg)
14 Satker 6
14 Satker 5
14 Satker 4
2
2
10
8
14 Satker 6
2
14 Satker 4
14 Satker
14 Satker
14 14 5 1
7
1 1 8 1 1 8 14 1 14
1
100
3 1
1
3 1
1
1
2017
6
14 Satker 5
14 Satker
26.11 Jumlah Pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien di wilayah Pengawasan III 2611 Peningkatan pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK wilayah pengawasan III a Audit Kinerja (Satker) b Pengelolaan Pengaduan Masyarakat/Pegawai (Pengaduan)
c ADTT terhadap substansi pokok program KKBPK Nasional (Jumlah Satker) d Audit investigasi atas pengaduan masyarakat, pengembangan audit dan permintaan pimpinan. (Jumlah Satker) e Review atas LK dan RKA-KL (Satker) f Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB, BMN, Disiplin Pegawai, dll. (Substansi Monev) 2612 Peningkatan penyelesaian temuan audit intern dan eksternal (%) di wilayah pengawasan III a Pembinaan dan konsultasi b Pemantauan TL atas pelaksanaan pengawasan c Pengelolaan Hasil Pengawasan (Keg) d Pemaparan Hasil Pengawasan (Keg) 2613 Pengembangan/Penyediaan Kebijakan dan Strategi Pengawasan
14 Satker
14 Satker
Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III
14 Satker
2 1
1
1 1 1
2 1
1 1
c Pelaksanaan telaah sejawat APIP (Keg) d Pemetaan dan updating kompetensi APIP (struktural dan fungsional) (Dok) e Pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan, diklat substantif, workshop, seminar, orientasi, dll. (Keg) f Pelaksanaan koordinasi dalam forum-forum pengawasan (Keg) g Pengembangan perencanaan pengawasan (Keg) h Sosialisasi kebijakan pengawasan (Keg) 2515 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP a Sosialisasi SPIP b Pembinaan dan konsultasi pelaksanaan SPIP c Monev SPIP 2516 Peningkatan Kualitas SAKIP a Fasilitasi pembinaan SAKIP (Keg) b Evaluasi SAKIP (Satker) 25.17 Jumlah satker di wilayah II yang menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 2517 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih a Sosialisasi antikorupsi (Keg) b Penilaian Unit Kerja WBK (Satker) c Pameran antikorupsi (Keg) d Konsolidasi Anti Korupsi (Keg)
1
1
a Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pengawasan program (Dok) 2514 Peningkatan profesionalisme pengawasan intern a Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan standar pada kegiatan pengawasan oleh Komite (Keg) b Pemantauan dan evaluasi kode etik APIP oleh Komite (Keg)
1
2016
1
2015
2513 Pengembangan/Penyediaan Kebijakan dan Strategi Pengawasan
INDIKATOR
TARGET KINERJA
1
5
14
14
10
14
1
10 14
1 1
10
1
1
1
100
4 1
1
4 1
1
90 100 2 2 1
90
14 Satker 7
2
12
14 Satker 7
14 Satker
14 Satker
14 14 5 1
10
1 1 10 1 1 10 14 1 14
1
100
4 1
1
4 1
1
1
2018
1
5
14
14
14
14
1
10 14
1 1
10
1
1
1
100
4 1
1
4 1
1
90 100 2 2 1
90
14 Satker 7
2
12
14 Satker 7
14 Satker
14 Satker
14 14 5 1
14
1 1 10 1 1 10 14 1 14
1
100
4 1
1
4 1
1
1
2019
5
25
70
70
70 35
5
38 5 5 38 70
5
5
5
100
5
14
5
5
14
5
5
90 100 10 10
90
15 Satker 7
10,0
12
14 Satker 7
14 Satker
14 Satker
70 70 25 5
35
5 5 38 5 5 38 70 5 70
5
100
5
14
5
5
14
5
5
2015-2019
-
-
3.200,0
3.200,0
3.200,0
2015
250,0
4.583,3
4.833,3
4.833,3
250,0
2016
400,0
4.766,7
5.166,7
5.166,7
400,0
2017
550,0
4.950,0
5.500,0
5.500,0
550,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
700,0
5.133,3
5.833,3
5.833,3
700,0
2019
1.900,0
22.633,4
24.533,3
24.533,3
1.900,0
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
INSPEKTORAT WILAYAH III
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
KL
PRIORITAS (N/B/KL)
79
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi
27 Peningkatan pendidikan dan pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB
G Bidang Pelatihan, Meningkatnya penelitian dan Kualitas SDM Pengembangan Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
IV Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
No.
1 3 (dari skala 1-4) 33 prov
Peningkatan kuantitas kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK
Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan
Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi
4
5
Peningkatan kuantitas kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK
Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan
G.3
G.4
c Evaluasi Paska Diklat d Monitoring kediklatan e Pengembangan hasil Monitoring dan Evaluasi Diklat KKBPK
Indeks kepuasan user (User /Pengguna Peserta Diklat) atas penyelenggaraan Diklat 2711 Peningkatan kepuasan user (User /Pengguna Peserta Diklat) atas penyelenggaraan Diklat a Penyusunan peta kerja dan rencana kebutuhan Diklat b Fasilitasi pembinaan Balatbang dan UPT. Balai Diklat KKB
a Penyusunan Identifikasi Diklat Terakreditasi b Bimbingan Teknis Akreditasi c Monitoring dan Evaluasi Akreditasi 27.16 Jumlah jejaring Kemitraan dan kerjasama dalam Kediklatan yang operasional 2716 Peningkatan jejaring Kemitraan dan kerjasama dalam Kediklatan a Pelaksanaan MOU dalam pengembangan dan penyelenggaraan Diklat b Mitra Kerja yang difasilitasi Program Diklat
2715 Pelaksanaan Assessment dalam rangka Akreditasi
b Penyusunan Kurikulum, Modul, dan Media Pembelajaran kediklatan dalam meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional 27.15 Jumlah Assessment yang dilaksanakan dalam rangka Akreditasi
b Peningkatan kompetensi Widyaiswara dalam memfasilitasi pelatihan c Penyediaan data informasi Diklat berbasis TI 27.14 Jumlah Kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga fungsional 2714 Penyediaan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dan tenaga fungsional a Penyusunan pedoman yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional
Pelatihan bagi SDM aparatur Pendidikan Jangka Panjang (S2) Dalam Negeri Pendidikan Jangka Panjang (S3) Dalam Negeri Bantuan Beasiswa Pendidikan Jangka Panjang (S1) bagi Penyuluh KB e Bantuan Beasiswa Pendidikan Sarjana (S2) bagi Penyuluh KB f Pelatihan bagi Tenaga Fungsional g Pelatihan e-learning bagi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional 27.13 Persentase Balatbang dan UPT.Balai Diklat Kependudukan dan KB yang terstandarisasi 2713 Pengembangan standarisasi Balatbang dan UPT.Balai Diklat Kependudukan dan KB a Peningkatan kompetensi dan sertifikasi Pengelola Diklat
a b c d
27.12 Persentase SDM Aparatur dan tenaga fungsional yang dilatih 2712 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur dan tenaga fungsional
27.11
Persentase SDM Aparatur dan tenaga fungsional meningkat kualitasnya
1
Peningkatan Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi
G.2
80%
80%
4 100%
4 100%
4 100%
14
12
41 14 7 4
12
10
16
1 28
80%
80%
80
250
20
50 or
3.353 20 5 600 or
75%
85
5 34
1 82
3,2 (skala 1-4)
70%
3,2 (dari skala 1-4)
2
1
80% SDM Aparatur
34 prov
3,2 (dari skala 1-4)
2
1
80% SDM Aparatur
34 34 34 34 34 34 34 34
34
34
2017
TARGET KINERJA
41 12 6 4
41 1 1 4
1
7
14
80
80
11
150
100
1 24
20
20
1 18
50 or
25 or
80%
3.385 23 4 600 or
2.358 13 600 or
80%
60%
85
50%
5 34
85
1 82
1 82 5 33
3,1 (skala 1-4)
65%
3,1 (dari skala 1-4)
2
1
3 (skala 1-4)
60%
3 (dari skala 1-4)
1
Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional
G.1
27.1
34 prov
3,1 (dari skala 1-4)
2
1
60% SDM Aparatur 70% SDM Aparatur
1
Peningkatan Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi
3
34 34 34 34 34 34 34 34
33 33 33 33 33 33 33 33
2
34
33
60% SDM Aparatur 70% SDM Aparatur
34
2016
33
Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi 26.21 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK 2621 Peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya a Pelaksanaan SPIP b Uji Petik Kab/Kota c Fasilitasi Pemeriksaan Khusus d Konsolidasi Pengawasan e Evaluasi Pengawasan f Sosialisasi Penerapan ZI WBK g Koordinasi dengan mitra kerja pengawasan eksternal h Evaluasi ZI WBK
2015
1
26.2
INDIKATOR
34 34 34 34 34 34 34 34
34
34
2019
34 34 34 34 34 34 34 34
34,0
34
34 prov
3,4 (dari skala 1-4)
3
1
5
34 prov
3,4 (dari skala 1-4)
11
100%
4
41 10 5 4
10
8
12
1 20
80%
80%
80
300
20
50 or
2.912 20 6 600 or
90%
85
5 34
1 82
3,3 (skala 1-4)
75%
3,3 (dari skala 1-4)
3
1
100%
4
41 8 4 4
8
7
11
1 18
80%
80%
80
150
20
50 or
2.878 20 6 600 or
100%
85
5 34
1 82
3,4 (skala 1-4)
80%
3,4 (dari skala 1-4)
3
1
100%
20
205 45 23 20
45
44
64
5 108
80%
80%
400
950
100
225 or
96 17 600 or
100%
85
25 34
5 82
3,4 (skala 1-4)
3,4 (dari skala 1-4)
11
5
90% SDM Aparatur 100% SDM Aparatur 100% SDM Aparatur
34 prov
3,3 (dari skala 1-4)
3
1
90% SDM Aparatur 100% SDM Aparatur 100% SDM Aparatur
34 34 34 34 34 34 34 34
34
34
2018
2015-2019
1.769,7
570,4
2.656,0
2.152,4
18.955,4
2.555,1
28.659,0 28.659,0
54.431,2
266.009,2
2.600,0
2.600,0 2.600,0
2015
1.946,7
3.016,5
4.078,3
2.367,7
28.281,8
2.819,6
42.510,5 42.510,5
90.510,0
428.774,2
4.000,0
4.000,0 4.000,0
2016
2.141,3
3.821,1
5.334,4
2.604,5
31.343,1
3.101,5
48.345,8 48.345,8
140.475,3
495.652,6
5.000,0
5.000,0 5.000,0
2017
2.355,5
3.096,6
4.001,7
2.864,9
31.381,0
3.411,7
47.111,4 47.111,4
109.559,3
482.495,5
5.500,0
5.500,0 5.500,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
2.591,0
2.797,6
3.888,7
3.151,4
33.411,7
3.800,8
49.641,2 49.641,2
120.845,6
493.781,8
6.000,0
6.000,0 6.000,0
2019
10.804,2
13.302,2
19.959,0
13.140,9
143.373,0
15.688,7
216.267,8 216.267,8
515.821,4
PUSAT
PUSAT
2.166.713,1 BKKBN
23.100,0
23.100,0 Provinsi 23.100,0
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
PULAP
DEPUTI LATBANG
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Inspektorat Perwakilan BKKBN Provinsi
KL
KL
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
80
29 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan (kajian) Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ No. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Meningkatnya SDM 28 Pengembangan Pelatihan dan Aparatur yang Kerjasama mengikuti Internasional pendidikan dan bidang pelatihan Kependudukan dan Internasional serta KB penguatan kerjasama Internasional Bidang Kependudukan dan KB
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
a Identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan KB dan KS b Penelitian KB dan KS, termasuk penelitian kualitas alokon produksi dalam negeri c Pengembangan KB dan KS d Analisis data sekunder e Monitoring strategis 2913 Pengembangan SDM Litbang KB dan KS a Peningkatan SDM Puslitbang KB dan KS yang mengikuti capacity building b Konsolidasi peneliti 29.14 Persentase hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS untuk pengukuran indikator kinerja komponen dan input perumusan kebijakan 2914 Hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS untuk pengukuran indikator kinerja komponen dan input perumusan kebijakan a Assesment pemanfaatan hasil penelitian b Penyusunan ringkasan penelitian c Monitoring dan evaluasi Litbang KB dan KS d Bimbingan Teknis 29.15 Persentase hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah terakreditasi 2915 Hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah terakreditasi a Workshop b Seminar c Teknologi Informasi d Referat e Jurnal ilmiah f Policy Brief g Fact Sheet h Proceeding i Leaflet
29.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan KB dan KS (dokumen) 29.11 Jumlah penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan KS 2911 Penilaian kepuasan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS a Survey Indeks kepuasan hasil penelitian KB dan KS 2912 Penelitian dan pengembangan KB dan KS
a Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan
2815 Pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang menjadi pembicara/delegasi pada pertemuan internasional di luar negeri a Pengiriman pejabat/staf sebagai delegasi/pembicara pada pertemuan mitra strategis di LN b Pengiriman mitra kerja sebagai delegasi / pembicara pada pertemuan strategis di LN 28.16 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 2816 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan
28.15 Jumlah pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang menjadi pembicara/delegasi pada pertemuan internasional di luar negeri
2 7 1 5 3 100 1 85
1 1 34 8 75
2 5 1 2 1 3 12 5 2
2 6 1 4 3 100 1 80
1 1 33 8 75
2 5 1 2 1 2 12 5 2
1
1
11
11 15 15
11
11
14 14
15 10
4
25
1 4
3
12
16
1 0
c Fasilitasi Pengiriman Konsultan/ Technical Assistance ke LN
1
b Pelaksanaan Pertemuan internasional di Indonesia
4
2
2 2
80 20
40 10
24
24 3,1 (skala 1-4)
3,1 (skala 1-4)
3 (skala 1-4)
3 (skala 1-4)
8 2
-
100
100
6
40
2016
40
2015
a Partisipasi Dalam Forum internasional dengan mitra strategis
2814 Pengembangan MoU yang disepakati dalam bentuk kegiatan
28.14 Jumlah MoU yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan
28.13 Indeks kepuasan peserta LN thd penyelenggaraan pelatihan internasional di Indonesia 2813 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Internasional bagi Peserta Luar Negeri di Indonesia a Fasilitasi Peserta Pelatihan dari LN b Peningkatan Kompetensi Fasilitator c Pengembangan Media Pemasaran Pelatihan Internasional
2811 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur melalui pendidikan jangka panjang (S2 & S3) ke LN a Pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan jangka panjang (S2) ke LN b Pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan jangka panjang (S3) ke LN 28.12 Indeks kepuasan pimpinan terhadap peserta yang mengikuti pendidikan jangka pendek di LN 2812 Pejabat/staf & mitra kerja yang mengikuti kegiatan short course di LN dan Implementasi MoU a Pengiriman Pejabat/staf & mitra kerja untuk mengikuti kegiatan short course di LN dan Implementasi MoU
28.1 Jumlah SDM Aparatur yang Meningkat Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri 28.11 Persentase peserta yang mengikuti pendidikan jangka panjang (S2 & S3) ke LN lulus dng IPK min. 3 dengan skala 4
INDIKATOR
2 5 1 2 1 4 12 5 2
1 1 34 8 80
1 90
100
1 6 3
7
2
1
16 16
11
11
12
20
32
1 6
3
4
2
100 20
3,2 (skala 1-4)
24
3,2 (skala 1-4)
2
8
100
40
2017
TARGET KINERJA
2 5 1 2 1 5 12 5 2
1 1 34 8 80
1 95
100
1 6 4
7
2
1
17 17
11
11
15
22
37
1 10
4
5
2
100 20
3,3 (skala 1-4)
24
3,3 (skala 1-4)
2
8
100
40
2018
2 5 1 2 1 6 12 5 2
1 1 34 8 85
1 100
100
1 6 4
7
2
1
18 18
11
11
20
25
45
1 10
4
5
2
120 20
3,4 (skala 1-4)
24
3,4 (skala 1-4)
2
8
100
40
2019
10 25 5 10 5 20 60 25 10
5 5 34 40 85
5 100
100
5 27 17
34
10
5
18 18
55
55
61
94
155
30
5
15
20
10
440 90
3,4 (skala 1-4)
120
3,4 (skala 1-4)
8
38
100
200
2015-2019
654,5
1.416,2
8.482,5 8.482,5 6.112,6
1.081,7
1.357,4
1.220,9
1.376,8
1.469,4
1.807,5
8.313,7 8.313,7
2015
750,0
750,0
21.087,2 21.087,2 18.787,2
1.189,8
2.178,4
4.555,9
2.798,7
1.616,3
5.185,9
17.525,0 17.525,0
2016
835,0
820,3
23.211,2 23.211,2 20.665,9
1.308,8
3.067,2
5.795,1
3.623,8
1.777,9
6.092,2
21.665,0 21.665,0
2017
870,2
875,0
25.357,7 25.357,7 22.732,5
1.439,7
3.901,0
7.338,7
3.986,2
1.955,7
6.651,4
25.272,7 25.272,7
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
930,0
980,0
27.835,8 27.835,8 25.005,8
1.583,7
5.219,0
9.000,3
5.044,5
2.151,3
7.266,5
30.265,4 30.265,4
2019
4.039,7
4.841,5
105.974,4 105.974,4 93.304,0
6.603,7
15.723,0
27.910,9
16.830,0
8.970,7
27.003,6
103.041,8 103.041,8
PUSAT
PUSAT
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
PUSNA
PULIN
B
KL
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
81
30 Peningkatan penelitian dan pengembangan Kependudukan
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi
Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
15
2 6 2 0 60
4 1 0 34
2 6 0 0 50
4 1 1 33
4 1 1 34
2 6 2 0 70
0 5 1 5
1 16 6 80
85
1
1
100
0 0
1
6 2
2 4 1
1
3,2( SKALA 1 - 4)
14
2 2 2 2
4 1 0 34
2 6 2 1 80
0 5 1 5
1 21 6 90
90
1
1
100
0 1
0
6 4
2 4 1
1
3,3( SKALA 1 - 4)
16
2 2 2 2
16
1
80
2018
4 1 2 34
2 6 2 0 90
1 5 1 5
1 21 6 100
100
1
1
100
0 1
1
6 4
2 4 1
1
3,5( SKALA 1 - 4)
17
2 2 2 2
16
1
90
2019
20 5 4 34
1 25 5 25 0 10 30 8 1 90
5 99 29 100
100
5
5
100
3
1
3
30 16
10 20 6
5
3,5( SKALA 1 - 4)
17
10 10 10 10
80
5
90
2015-2019
2 kali (semester)/prov
l Pengembangan kurikulum, materi dan media pembelajaran
5 kali (semester)/prov
500 MOW 12 kali/Thn/Prov
500 MOP
500 MOP 500 MOW 12 kali/Thn/Prov
i Pelatihan Teknis MOP bagi Dokter
16087
1131 2060 8468 1342 6.600 (IUD dan Implant)
1131 2060 8468 1342 6.600 (IUD dan Implant) 2091
2 kali (semester)/Prov 1491
2 kali (semester)/Prov 1491
500 MOW 12 kali/Thn/Prov
500 MOP
34278
1131 2060 8468 1342 6.600 (IUD dan Implant)
1491
500 MOW 12 kali/Thn/Prov
500 MOP
44146
1131 2060 8468 1342 6.600 (IUD dan Implant)
1491
2000 MOW 12 kali/Thn/Prov
2000 MOP
121012 (IUD dan implant)
5655 10300 42340 6710 33000 (IUD dan Implant)
7455
5 kali (semester)/prov 5 kali (semester)/prov 5 kali (semester)/prov 5 kali (semester)/prov
500 MOW 12 kali/Thn/Prov
500 MOP
24410
1131 2060 8468 1342 6.600 (IUD dan Implant)
1491
2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov 2 kali (semester)/Prov
2.700 Pegawai Prov 2.700 Pegawai Prov 2.700 Pegawai Prov 2.700 Pegawai Prov 2.700 Pegawai Prov 2.700 Pegawai Prov dan 17.294 dan 17.294 dan 17.294 dan 17.294 dan 17.294 dan 17.294 Fungsional Fungsional Fungsional Penyuluh Fungsional Fungsional Fungsional Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh Penyuluh 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali (semester)/Prov (semester)/Prov (semester)/Prov (semester)/Prov (semester)/Prov (semester)/Prov
0 5 1 5
1 20 6 80
0 5 1 5
j Pelatihan Teknis MOW bagi Dokter k Pengelolaan Data SIDIKA
h Pelatihan Teknis IUD dan implant bagi Dokter
b Peningkatan pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat c LDU PLKB/PKB (PNS) d LDT PLKB/PKB Kontrak (Non PNS) e Refreshing PLKB/PKB (PNS dan Non PNS) f Pelatihan Teknis bagi PLKB/PKB g Pelatihan Teknis IUD dan implant bagi Bidan
a Pembinaan SDM provinsi
30.21 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional) diseluruh tingkatan wilayah 3021 Pembinaan dan Pengembangan SDM provinsi
30.2 Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas
3015 Penyajian Hasil Litbang Kependudukan a Workshop b Seminar c Teknologi Informasi/Website d Referat hasil Litbang Kependudukan 3016 Publikasi hasil Litbang Kependudukan melalui : a Jurnal Ilmiah (terbit ) b Policy Brief ( topik) c Leaflet ( judul ) d wallcard 30.17 Persentase mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama litbang kependudukan 3017 Pelaksanaan Program dan Kerjasama dengan mitra & jejaring litbang Kependudukan a Pusat Studi Kependudukan b Penguatan Jejaring Kemitraan Litbang Kependudukan c Kajian Metodologi Penelitian Kependudukan d Implementasi Litbang Kependudukan oleh mitra kerja
1 21 5 75
a Assesment pemanfaatan hasil penelitian b Bimbingan Teknis c Monitoring dan evaluasi Litbang Kependudukan 30.15 Persentase hasil litbang kepedudukan yang dipublikasikan
1
1 80
1
80
100
30.14 Persentase pemanfaatan hasil litbang kependudukan untuk pengukuran indikator kinerja komponen dan input perumusan kebijakan 3014 Pemanfaatan hasil Litbang Kependudukan
a Persentase jumlah SDM Litbang Kependudukan yang mengikuti Capacity Building b Konsolidasi Peneliti c Konsolidasi dan Koordinasi Pengelola Litbang Kependudukan 1
0 0
1 1
100
0
1
Evaluasi Kegiatan Pendataan Keluarga h Penyusunan Laporan program KKBPK Hasil Survei / SDKI 2017 3013 Pengembangan SDM Litbang Kependudukan
6 4
6 2
Pengukuran Data IPBK
2 4 1
1
3,1( SKALA 1 - 4)
Jumlah Analisis Sekunder ( Anjut ) Jumlah Monitoring Strategis
2 4 2
3012 Penelitian dan Pengembangan Kependudukan a Identifikasi kebutuhan Litbang Kependudukan b Jumlah penelitian kependudukan (termasuk SDKI 2017) c Jumlah Pengembangan Kependudukan (OR)
d e f g
1
3011 Pengukuran Kepuasan hasil Litbang Kependudukan a Survey Indeks kepuasan hasil LITBANG Kependudukan
16 3( SKALA 1 - 4)
30.11 Indeks kepuasan hasil litbang kependudukan
2 2 2 2
2 2 2 2
16
1
1 16
1
70
2017
60
2016
16
50
2015
30.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (dokumen)
29.16 Persentase mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama Litbang KB dan KS 2916 Mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama Litbang KB dan KS a Forum Konsolidasi Centre penelitian b Pembinaan pelaksanaan penelitian pada centre Litbang KB dan KS c Pengolahan data penelitian d Analisis data e Pembahasan Metodologi penelitian f Pembahasan Etika Penelitian
INDIKATOR
TARGET KINERJA
192.772,5
211.578,0 192.772,5
1.571,9
663,7
599,7
6.140,8
8.976,0 8.976,0
299,2
2015
185.219,6
338.264,1 185.219,6
1.250,0
496,0
564,4
7.077,0
9.387,4 9.387,4
800,0
2016
194.480,6
355.177,3 194.480,6
1.359,0
482,0
488,7
44.923,5
47.253,2 47.253,2
890,0
2017
204.204,6
372.936,2 204.204,6
1.130,3
1.782,9
503,7
8.400,7
11.817,5 11.817,5
880,0
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
204.204,6
372.936,2 204.204,6
2.899,7
2.073,6
621,3
7.508,7
13.103,3 13.103,3
920,0
2019
PUSAT
980.881,8
1.650.891,8 Provinsi 980.881,8
8.210,8
5.498,2
2.777,7
74.050,6
90.537,4 90.537,4
3.789,2
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
Bidang LATBANG Perwakilan BKKBN Provinsi
PUSDU
KL
B
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
82
No.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) 2017
2018
2019
2015-2019
1 kajian (MS) 1 kajian (Survei RPJMN)
c Survey Indikator RPJMN
d Mini survey PA
1 kajian (Survei RPJMN)
1 kajian (MS) 1 kajian (Survei RPJMN)
1 kajian (MS) 1 kajian (Survei RPJMN)
1 kajian (MS) 1 kajian (Survei RPJMN)
1 kajian (MS) 1 kajian (Survei RPJMN)
1 kajian (MS)
3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, KS) KS) KS) KS) KS) KS)
b Pengembangan model-model pengembangan program KKBPK
3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian (Kependudukan, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, KB, KS, MS dan KS, MS dan RPJMN) KS, MS dan RPJMN) KS, MS dan RPJMN) KS, MS dan RPJMN) RPJMN)
3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen penelitian penelitian penelitian penelitian penelitian (Kependudukan, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, KB, KS, MS dan KS, MS dan RPJMN) KS, MS dan RPJMN) KS, MS dan RPJMN) KS, MS dan RPJMN) RPJMN) / Prov / Prov / Prov / Prov / Prov
2016
3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian 3 kajian (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, (Kependudukan, KB, KS) KS) KS) KS) KS) KS)
3 kajian (Kependudukan, KB, KS, MS dan RPJMN)
3 Dokumen penelitian (Kependudukan, KB, KS, MS dan RPJMN) / Prov
2015
a Pelaksanaan penelitian dan pengembangan KKBPK
3031 Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan Program KKBPK (KKB)
30.31 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan
30.3 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan
INDIKATOR
TARGET KINERJA
18.805,5
18.805,5
2015
153.044,5
153.044,5
2016
160.696,8
160.696,8
2017
168.731,6
168.731,6
2018
ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU
168.731,6
168.731,6
2019
670.010,0
670.010,0
TOTAL SUMBER ALOKASI LOKASI DATA 2015 s.d 2019
B
INSTANSI PRIORITAS PENANGGUNG (N/B/KL) JAWAB/ PELAKSANA
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
83
84
85
BKKBN (Sestama dan kedeputian KBKR) BKKBN (Sestama, Kedeputian Latbang dan kedeputian Adpin) BKKBN (Sestama, kedeputian Adpin dan Kedeputian KSPK)
7 Perpres Tentang Sertifikasi PKB/PLKB
8 Perpres Tentang Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Ormas dalam Program pengendalian Penduduk dan KB
Penyusunan regulasi terkait dengan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana BKKBN UU Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran huruf N. Penyusunan regulasi ini sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (Sestama dan kedeputian daerah agar berjalan efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan. Adpin)
5 Perpres Tentang Pengelolaan PKB/PLKB
6 Perpres Tentang Jaminan Ketersediaan Alkon
Dalam rangka Pelaksanaan Reformasi birokrasi di BKKBN dan untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu mengatur dan meninjau kembali tunjangan kinerja pegawai BKKBN.
BKKBN (Sestama)
BKKBN (Sestama)
4 Perpres Tentang Tunjangan Kinerja
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah dengan perka 273/PER/B4/2014.
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
- PP 87/2014
- UU 23 tahun 2014
Perundang-undangan terkait :
Perubahan ini berfokus pada ketepatan ukuran organisasi (right sizing) dan tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi serta perubahan kewenangan pada BKKBN.
3 Perpres Kelembagaan (Perubahan Perpres no 3 dan no 4 /2013)
BKKBN (Kedeputian Dalduk dan Kedeputian KSPK)
Penyusunan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dimaksudkan sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari PP 87/2014, adapun materi muatan yang diatur, meliputi: a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter; b. analisis dampak kependudukan; c. kerja sama pendidikan kependudukan; d. penanganan isu-isu kependudukan; e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
UNIT PENANGGUNG JAWAB
2 Perpres turunan PP 87/2014
URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN
Perubahan amandemen ini terkait dengan pengaturan kelembagaan BKKBN sebagaimana diatur dalam BAB IX. Perubahan BKKBN ini berfokus pada ketepatan ukuran organisasi (right sizing) dan tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi serta (Para Eselon I) perubahan kewenangan pada BKKBN.
ARAH KERANGKA DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI
1 Amandemen UU 52 Tahun 2009
NO
Lampiran II : Matriks Kerangka Regulasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Kemenkes, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri Kemenkes, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri
Kemenkes, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri
Kemenkes, Setkab, Kemenkumham
Kemenkes, Setneg, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri
UNIT TERKAIT/INSTITUSI
Tahun 2015-2019
Tahun 2015-2016
Tahun 2015
Tahun 2015-2019
Tahun 2015-2016
Tahun 2015
Tahun 2015-2017
Tahun 2015-2019
TARGET PENYELESAIAN
86
