Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2016 Tema: “Dengan Semangat Revolusi Mental dan Visi Nawacita, Kita Percepat Capaian Program KKBPK Tahun 2016” Jakarta, 4 September 2016
Assalammu'alaikum wr. wb. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Hadirin yang saya hormati, Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita telah diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan Rapat Telaah (Reviu) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Reviu tahun 2016 ini mengambil tema “Dengan Semangat Revolusi Mental dan Visi Nawacita, Kita Percepat Capaian Program KKBPK Tahun 2016”. Reviu ini kita laksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KKBPK semester I tahun 2016, menyusun kebijakan dan strategi Program KKBPK semester II tahun 2016, serta menyusun kebijakan, strategi, dan sasaran Program KKBPK tahun 2017. Untuk itu, saya akan menyampaikan arahan berisi hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran BKKBN, baik di pusat maupun di Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. 1
Hadirin yang terhormat, Di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini telah ditetapkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) tahun 2015-2019. BKKBN merupakan salah satu lembaga
pemerintah
yang
diberi
mandat
untuk
melaksanakan
dan
mewujudkan Nawa Cita. BKKBN harus dapat mengembangkan dan menjabarkan Nawa Cita, khususnya Cita ke-3, ke-5, dan ke-8. Sesuai dengan Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, Program KKBPK harus dapat menjangkau wilayah-wilayah dengan kriteria miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh, dan daerah tertinggal lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tinggal di daerahdaerah tersebut dapat merasakan manfaat kegiatan Program KKBPK secara langsung. Salah satu upaya tersebut berupa pelayanan Program KKBPK di Kampung KB. Sementara itu, untuk mewujudkan Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia”,
Program
KKBPK
berkontribusi
terhadap
upaya
peningkatan kualitas manusia Indonesia agar menjadi modal pembangunan yang memiliki daya saing dalam menghadapi bonus demografi, globalisasi, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); bukan sebaliknya, malah menjadi beban pembangunan. Pelayanan KB diselenggarakan dengan memperhatikan siklus
usia
reproduksi
sementara
Program
Pembangunan
Keluarga
menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Program KKBPK juga turut mendukung Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan inisiatif melakukan Revolusi Mental. Menurut Bung Karno, Revolusi Mental adalah “gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang 2
berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala.” Revolusi Mental yang dimasyarakatkan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental saat ini bertujuan untuk mengubah cara pandang,
pikir
dan
sikap,
perilaku;
membangkitkan
kesadaran
dan
membangun sikap optimistis; serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Revolusi Mental akan membentuk karakter manusia yang mempunyai tiga nilai, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Hadirin yang saya banggakan, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 telah menetapakan sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran dimaksud adalah sebagai berikut: (1) laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,21 persen (tahun 2019) atau 1,19 persen per tahun (periode tahun 2015-2020); (2) angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,28 per wanita; (3) persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 66,0 persen (semua metode); (4) persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 9,91 persen; (5) angka kelahiran pada kelompok usia (age-specific fertility rate/ASFR) 15-19 tahun sebesar 38 kelahiran per 1.000 wanita, dan (6) persentase kehamilan yang tidak diinginkan di antara WUS (15-49 tahun) 6,6 persen. Sasaran-sasaran tersebut merupakan barometer keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK pada periode 2015-2019. Karena itu, BKKBN harus lebih fokus dalam upaya mencapai sasaran-sasaran strategis di atas.
Sementara pada tahun 2016 ini BKKBN harus dapat mencapai sasaransasaran strategis berikut: 1) persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,27 persen per tahun; 2) angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) 2,36 3
per wanita usia subur (15-49 tahun); 3) persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive
prevalence
rate/CPR)
65,4
persen
(semua
metode);
4)persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,48 persen; 5)angka kelahiran pada kelompok usia (age-specific fertility rate/ASFR) 15-19 tahun 44 kelahiran per 1.000 wanita; dan 6)persentase kehamilan yang tidak diinginkan di antara WUS (15-49 tahun) 7,0 persen. Sasaran-sasaran di atas merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK, khususnya pada tahun 2016. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan bagian yang penting dan akan turut menentukan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan KB pada akhir periode RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019, yaitu tahun 2019 mendatang.
Sekaitan dengan itu, untuk memperkuat Program KKBPK ke depan, maka BKKBN perlu segera menindaklanjuti rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2016 dengan penajaman kegiatan prioritas dan realokasi penganggaran berdasarkan pendekatan 5 Prioritas Nasional Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yaitu 1) pelayanan KB; 2) advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KKBPK; 3) pembinaan remaja, 4) pembangunan keluarga; dan 5) regulasi, kelembagaan, data dan informasi, serta penyederhanaan nomenklatur di lingkungan BKKBN.
Selain itu, terdapat isu strategis pengalihan pengelolaan tenaga lini lapangan, yaitu Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Pusat. Karena itu, perlu segera disiapkan peta strategis (strategy map) BKKBN dengan mengarahkan pengelolaan/pelaksanaan Program KKBPK yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. 4
Tentunya hal ini akan membawa implikasi berupa perubahan kebijakan pengembangan kegiatan-kegiatan prioritas di lini lapangan pada tahun 2017 sehingga harus segera dimulai dari sekarang.
Hadirin yang saya muliakan, Selanjutnya, untuk pengembangan kegiatan prioritas dan sebagai langkah percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas Program KKBPK tahun 2016, maka saya akan memberikan arahan kepada masing-masing unit organisasi di lingkungan BKKBN sebagai berikut.
Sekretariat Utama a. laporkan perkembangan analisis dan evaluasi inefisiensi di lingkungan BKKBN; koordinasikan dengan seluruh unit kerja dan libatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan; b. dalam hal prioritas Jaminan Ketersediaan Alokon, Bikub agar segera berkoordinasi dengan Ditjalpem untuk memastikan biaya distribusi alokon dari gudang pusat ke gudang provinsi; c. koordinasikan perencanaan dengan Bappenas, terutama terkait perubahan alur perencanaan dari money follows functions menjadi money follows programs sesuai arahan Presiden RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas; d. perbaiki perencanaan kegiatan prioritas 2017 agar struktur anggaran lebih besar di lini lapangan dan dapat melibatkan peran serta aktif para pemangku kepentingan dan mitra kerja; e. segera sempurnakan balance scorecard (BSC) BKKBN dalam peta strategis pengelolaan Program KKBPK agar dapat secara langsung bersentuhan
dengan
masyarakat
(PKB/PLKB).
5
melalui
tenaga
lini
lapangan
f. fokuskan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN pada peningkatan disiplin dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ASN BKKBN dan lakukan transformasi budaya kerja yang mengacu kepada nilai-nilai Revolusi Mental; g. koordinasikan pemetaan PKB/PLKB terkait urusan P2D dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan kementerian/lembaga terkait lainnya; h. tingkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang urusan konkuren sebagai peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kampung KB; Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); pemetaan urusan; kelembagaan; dan P2D; i.
tingkatkan realisasi anggaran, serta capaian output dan outcome BKKBN terus-menerus; dan sebar luaskan informasinya melalui vicon atau forumforum lain.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk a. segera buat laporan data dan informasi kependudukan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan; b. sinkronkan tindak lanjut penyusunan Grand Design Kependudukan di provinsi, kabupaten, dan kota dengan rencana pembangunan daerah; c. manfaatkan forum-forum sosialisasi dan konsultasi yang ada untuk mengintegrasikan isu-isu kependudukan yang tercantum dalam RPJMN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten dan kota;
6
d. upayakan agar kajian-kajian dampak kependudukan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penetapan kebijakan, terutama bagi para pemangku kepentingan di daerah; sinergikan kajian-kajian dampak kependudukan dengan hasil penelitian Pusdu dan Pusna; e. tingkatkan pelaksanaan kegiatan lintas sektor kerja sama pendidikan kependudukan
dengan
mitra
kerja
(formal)
seperti
Kemendikbud,
Kemenristekdikti, Kemenpora, dll; prioritaskan mitra kerja yang memiliki jejaring di seluruh tingkatan wilayah; f. laksanakan
kegiatan
pengendalian
penduduk
yang
dapat
diimplementasikan di Kampung KB; g. susun
kebijakan
kependudukan
yang
dapat
dimanfaatkan
dalam
pengambilan keputusan/kebijakan, baik di lingkungan BKKBN maupun oleh mitra kerja; koordinasi terutama dengan Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) dan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kemendagri.
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi a. percepat proses jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) (pengadaan) berkoordinasi dengan Bikub; terkait distribusi alokon, jangan sampai terjadi stock out pada gudang alokon provinsi, kabupaten, dan kota; b. segera
selesaikan,
sosialisasikan,
dan
mulai
proses
penerapan
standardisasi pelayanan KB; c. gerakkan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); untuk mencapai sasaran peserta baru (PB), MKJP harus mendapat perhatian utama, selain itu juga harus memperhatikan penggerakan ganti cara untuk peserta aktif (PA) dari non-MKJP ke MKJP; 7
d. tindak lanjuti upaya sinkronisasi pelayanan KB dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan. Telaah bagaimana tindak lanjut peta jalan (road map) dengan SJSN kesehatan; e. prioritaskan penggarapan KB dan kesehatan reproduksi (kespro) di Kampung KB terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah Kampung KB; f. susun analisis dan evaluasi sarana/prasarana (sarpras) pelayanan KB dan pemetaan ketersediaan sarpras di fasilitas kesehatan (faskes); g. susun kegiatan konkret untuk menangani tingkat putus pakai KB (drop out) mengingat target Renstra harus menurunkan drop out menjadi 25,7 persen pada tahun 2016 dan 24,6 persen pada akhir tahun 2019; h. laksanakan penggarapan KB dan kespro sebagai bagian dari Program KKBPK secara utuh di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus atau di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga a. susun kegiatan-kegiatan penerapan Revolusi Mental melalui keluarga, termasuk bagaimana 8 fungsi keluarga bisa disosialisasikan sebagai dasar penerapan Revolusi Mental bagi masyarakat; b. pertajam kegiatan pembinaan remaja karena termasuk dalam Prioritas Nasional RKP 2017 dan
tingkatkan keterlibatan para pemangku
kepentingan dan mitra kerja dalam berbagai kegiatan pembinaan remaja; c. benahi data basis kelompok kegiatan (poktan) Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); serta lakukan pemetaan poktan di lapangan berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2015; d. kembalikan fungsi poktan ke konsep awal, yakni untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta menjadi wadah pembinaan
8
kesertaan ber-KB bagi PA agar tidak drop out sehingga dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan keluarga.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi a. agar tahun 2016 ini fokus pada penyelesaian serah terima personel, pendanaan, dan dokumentasi (P2D) PKB/PLKB yang harus ditindaklanjuti dengan standardisasi/sertifikasi PKB/PLKB; b. terkait dengan Kampung KB, selaku Deputi yang menangani lini lapangan, prioritaskan kegiatan-kegiatan pada Kampung KB dengan mengutamakan kemitraan dan penggerakan para pemangku kepentingan; c. laksanakan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan di seluruh provinsi dengan fokus di wilayah-wilayah yang prioritas; d. tingkatkan peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (kader) dengan merumuskan kegiatan konkret untuk mengoptimalkan penggerakan PPKBD/Sub-PPKBD (kader); e. laksanakan advokasi dan KIE kepada masyarakat, terutama sosialisasi MKJP, informasi efek sampingnya dan sebagainya, serta sosialisasi Program KKBPK di Kampung KB; f. tingkatkan advokasi melalui media lini atas (TV dan media nasional), media sosial; lakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja di semua tingkatan agar terus mendukung Program KKBPK; g. segera selesaikan Laporan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 (Profil Keluarga Indonesia) agar datanya dapat digunakan sebagai data dasar pelaksanaan operasional lini lapangan.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan a. prioritaskan pengelolaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang terakreditasi menjadi Pusdiklat yang bertaraf nasional dan internasional;
9
b. sekaitan
dengan
pelimpahan
pengelolaan
PKB/PLKB
ke
Pusat,
koordinasikan pelatihan dan sertifikasi PKB/PLKB dan PPKBD/SubPPKBD dengan Ditbinlap dan Bipeg sementara pemetaan kompetensi PKB/PLKB harus terekam dalam SIMPeg; c. fasilitasi pelatihan bagi tenaga pengelola Kampung KB dengan baik dan terencana berdasarkan analisis kebutuhan; d. rencanakan agar hasil pendidikan jangka panjang dan pendidikan jangka pendek, baik dalam maupun luar negeri, menjadi unsur yang dapat meningkatkan kompetensi dan menunjang pengembangan karir pegawai; e. gunakan data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) untuk
menyusun
analisis,
evaluasi,
dan
dasar
kebijakan
pengelolaan/perencanaan program nasional 5 tahunan; data Performance Monitoring and Accountability (PMA) 2020 untuk nasional tahunan; data hasil Survei RPJMN untuk tingkat provinsi tahunan; dan data hasil Pendataan Keluarga (PK) untuk kebijakan operasional lapangan; f. diseminasi/sosialisasi hasil kajian isu kependudukan tidak hanya di lingkungan BKKBN, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja di semua tingkatan.
Inspektorat Utama a. pertajam telaah RKA-K/L/DIPA agar sesuai dengan aturan pembiayaan yang berlaku; setelah Koren selesai lakukan telaah berkoordinasi dengan Biren dan Bikub; b. tingkatkan fungsi pembinaan dan minimalisasi kesalahan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan; c. wujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan BKKBN dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 10
d. APIP harus menjadi pelopor Revolusi Mental sekaligus agen perubahan.
Perwakilan BKKBN Provinsi a. agar para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menindaklanjuti arahan saya dengan menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan di seluruh bidang di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing; b. perhatikan kebijakan pengembangan kegiatan-kegiatan prioritas; segera revisi kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), output, Indikator Program (IP), dan sasaran strategis BKKBN; tetap laksanakan kegiatan yang memiliki target/sasaran yang diikat dalam struktur program; c. prioritaskan penggerakan pelayanan KB MKJP; d. prioritaskan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan; e. selesaikan Pendataan Keluarga tahun 2016 ini, laksanakan laporan umpan balik wajib; f. laksanakan pencanangan Kampung KB 100 persen; setelah pencanangan seluruh
bidang
di
lingkungan
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
wajib
berkontribusi terhadap Kampung KB.
Hadirin yang berbahagia, Demikian arahan saya untuk dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN pusat. Saya instruksikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk menindaklanjuti dan menerjemahkan arahan saya, serta mendistribusikan penugasannya kepada seluruh bidang di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi. Dengan mengucapkan bismillaahir rahmaanir rahiimi, Rapat Telaah Program KKBPK Tahun 2016 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhaNya kepada kita semua.
11
Salam KB… 2 anak cukup bahagia sejahtera Salam Petugas KB… Sehat semangat luar biasa! Salam GenRe…Salam Remaja GenRe... Sehat cerdas ceria GenRe Indonesia... Saatnya yang muda yang berencana Salam Revolusi Mental: Integritas.... SIAP! Etos kerja.... SIAP! Gotong royong.... SIAP! Salam Indonesia.... MERDEKA! Salam Indonesia…. MERDEKA! Salam Nusantara.... JAYA! Salam Nusantara... JAYA! Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.
Jakarta, 4 September 2016 Kepala BKKBN,
Surya Chandra Surapaty
12
