PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 163 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kementerian/lembaga pedoman
pemerintah
nomenklatur
Perangkat
nonkementerian Daerah,
menetapkan
sesuai
dengan
kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan. b. bahwa
pedoman
nomenklatur
Perangkat
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a didasarkan pada hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan wajib untuk menentukan intensitas dan beban kerja Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
KEPALA
BADAN
KEPENDUDUKAN
DAN
KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA
BERENCANA
DI
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
provinsi
dalam
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah kabupaten dan kota adalah unsur pembantu bupati dan walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan kota. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
- 3-
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Tipologi adalah Pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. 8. Kepala Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 9. Nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah penamaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi atau kabupaten dan kota.
Pasal 2 Ketentuan mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah Pasal 3 (1) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbentuk Dinas: (2) Perangkat
Daerah
pemerintahan
Kabupeten
bidang
berbentuk Dinas
dan
pengendalian
Kota
yang
penduduk
melaksanakan
dan
keluarga
urusan
berencana
- 4-
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Pasal 4 Nomenklatur perangkat daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
ayat
(1)
adalah
Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi. Pasal 5 Nomenklatur perangkat daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten dan kota. Bagian Ketiga Tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 6 (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi dan kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diklasifikasikan: a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A; b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B; dan c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C; (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, b. Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang; c. Tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (3) Penentuan tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan pemerintahan
konkuren
bidang
pengendalian
penduduk
dan
urusan keluarga
berencana yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama BKKBN yang ditetapkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 162 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 5Pasal 7 (1) Pada prinsipnya bentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN nomor 162 tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (2) Dalam hal daerah belum mampu membentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga
digabungkan
Berencana dengan
sebagaimana
rumpun
urusan
dimaksud
pada
pemerintahan
ayat
daerah
(1) wajib
dapat non
pelayanan dasar (3) Penggabungan sebagaimana
Dinas
Pengendalian
dimaksud
pada
ayat
Penduduk (2)
dan
Keluarga
nomenklaturnya
Berencana
adalah
Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 8 Bagan Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan/atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala BKKBN ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Paragraf 1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Pasal 9 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah provinsi. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 9 Dinas Pengendalian Penduduk Provinsi memiliki fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 64. Penetapan Rencana kerja Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 6. Pelaksanaan
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
keluarga
berencana; 7. Pengkoordinasian
dan
pelaksanaan
pengendalian
penduduk,
keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan Kabupaten dan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota Pasal 11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah
di
bidang
pengendalian
penduduk,
keluarga
berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah Kabupaten dan kota. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 11 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten dan kota memiliki fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana 6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB 7. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi 8. Pelaksanaan pelayanan KB
- 79. Pelaksanaan
pemberdayaan
dan
peningkatan
peranserta
organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ; 11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Pasal 13 Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Paragraf 1 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Tipe A Pasal 14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi tipe A terdiri atas: a. Sekretariat; b. Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan c. Bidang Keluarga Berencana; d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; e. Bidang Pengendalian Penduduk; Pasal 15 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah b. Penyusunan rencana program dan anggaran c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat
- 8d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana Pasal 17 Sekretariat terdiri atas: a. subbagian perencanaan; b. subbagian tata usaha; dan c. subbaggian keuangan dan sarana. Pasal 18 (1) subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian,
arsip,
dan
dokumentasi (3) subbaggian keuangan dan sarana mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program Pasal 19 Bidang Advokasi, Komunikasi dan Edukasi Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf bmempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Advokais. Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Advokasi dan KIE dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Pelaksanaan kebijakan
teknis daerah
di bidang Advokasi dan KIEdibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana c. Pelaksanaan
Pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang, advokasi dan KIE dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Advokasi dan KIE dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 9-
Pasal 21 Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Penggerakan terdiri atas: a. seksi Advokasi dan KIE; dan b. seksi Hubungan Antar Lembaga.
Pasal 22 (1) seksi Advokasi dan KIE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan
kriteria
serta
pemantauan
evaluasi
di
bidang
advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (2) seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan Pasal 23 Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana d. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- 10-
Pasal 25 Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: a. seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB b. seksi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB
Pasal 26 (1) seksi
pembinaan
dan
peningkatan
kesertaan
ber-KB
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB (2) seksi fasilitasi pengelolaan pelayanan KBmempunyai tugas menyiapkan bahan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB Pasal 27 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang
pemberdayaan keluarga
sejahtera melalui usaha mikro keluarga g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- 11-
Pasal 29 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga b. seksi bina ketahanan keluarga Pasal 30 (1) seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan kesejahteraan keluarga di provinsi (2) seksi bina ketahanan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga di provinsi Pasal 31 Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai
tugas
melaksanakan
kebijakan
teknis
dibidang
pengendalian
penduduk di Provinsi. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan daerah dibidang
pengendalian penduduk dan sistem
informasi keluarga b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di provinsi f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- 12-
Pasal 33 Bidang pengendalian penduduk terdiri atas: a. seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk b.
seksi
data
dan
informasi
pemetaan
pengendalian
penduduk
perkiraan Pengendalian penduduk Pasal 34 (1) seksi
pemaduan
dan
sinkronisasi
kebijakan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur
dan
kriteria
serta
pemantauan
dan
evaluasi
pemaduan
dan
sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di provinsi (2) seksi
data
dan
informasi
pemetaan
perkiraan
Pengendalian
penduduk
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di provinsi Paragraf 2 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Tipe B Pasal 35 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi tipe B terdiri atas: a. Sekretariat; b. Bidang pengendalian penduduk, advokasi dan KIE Penggerakan; c. Bidang Keluarga Berencana; d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pasal 36 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Provinsi. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah
- 13b. Penyusunan rencana program dan anggaran c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana Pasal 38 Sekretariat terdiri atas: a. subbagian perencanaan dan keuangan; dan b. subbagian tata usaha; Pasal 39 (1) subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian,
arsip,
dan
dokumentasi Pasal 40 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi dan Edukasi Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan. Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi
keluarga,
Penyuluhan,
advokasi
dan
Penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. Pelaksanaan kebijakan
teknis daerah
di bidang pengendalian penduduk,
sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 14c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk f. Pelaksanaan
Pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 42 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Penggerakan terdiri atas: a. seksi Advokasi dan KIE b. seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Pasal 43 (1) seksi Advokasi dan KIE mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan
kriteria
serta
pemantauan
evaluasi
di
bidang
advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan (2) seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pemaduan
dan
sinkronisasi
kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di provinsi Pasal 44 Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.
- 15Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana d. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 46 Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: a. seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB b. seksi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB Pasal 47 (1) seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber â KB (2) seksi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB Pasal 48 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan
- 16keluarga b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang
pemberdayaan keluarga
sejahtera melalui usaha mikro keluarga g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 50 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga b. seksi bina ketahanan keluarga Pasal 51 (1) seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga di provinsi (2) seksi bina ketahanan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan keluarga di provinsi Paragraf 3 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Tipe C Pasal 52 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi tipe C terdiri atas: a. Sekretariat; b. Bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan; c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 17Pasal 53 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Provinsi. Pasal 54 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah b. Penyusunan rencana program dan anggaran c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana Pasal 55 Sekretariat terdiri atas: a. subbagian perencanaan dan Keuangan b. subbagian tata usaha Pasal 56 (1) subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian,
arsip,
dan
dokumentasi Pasal 57 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi,Informasi, Edukasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi dan edukasi serta penggerakan.
- 18-
Pasal 58 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi
keluarga,
Penyuluhan,
advokasi
dan
Penggerakan
dibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah
dalam
rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk f. Pelaksanaan
Pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi
keluarga,
Penyuluhan,
advokasi
dan
Penggerakan
dibidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 59 Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Penggerakan terdiri atas: a. seksi Advokasi dan KIE b. seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Pasal 60 (1) seksi Advokasi dan KIE mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur,
dan
kriteria
serta
pemantauan
evaluasi
di
bidang
advokasi,
- 19komunikasi, informasi dan edukasi serta hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan (2) seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pemaduan
dan
sinkronisasi
kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di provinsi Pasal 61 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga d. Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan KB e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan keluarga f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang
pemberdayaan keluarga
sejahtera melalui usaha mikro keluarga h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB i. Pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
di
bidang
Keluarga
Berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 62 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB b. seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- 20-
Pasal 63 (1) seksi
pembinaan
dan
peningkatan
kesertaan
ber-KB
mempunyai
tugas
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber â KB (2) seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan
melakukan
penyiapan
bahan
pembinaan,
pembimbingan
dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan keluarga di provinsi Bagian Kedua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota Paragraf 1 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota Tipe A Pasal 64 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota tipe A terdiri atas: a.
Sekretariat;
b.
Bidang Pengendalian Penduduk;
c.
Bidang Keluarga Berencana;
d.
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
e.
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan; Pasal 65
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten dan kota. Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah b. Penyusunan rencana program dan anggaran
- 21c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana Pasal 67 Sekretariat terdiri atas: a. subbagian perencanaan b. subbagian tata usaha c. subbagian dan Keuangan dan Sarana Pasal 68 (1) subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian,
arsip,
dan
dokumentasi (3) subbagian
dan
Keuangan
dan
Sarana
mempunyai
tugas
melakukan
administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program Pasal 69 Bidang Pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pengendalin penduduk di kabupaten dan kota. Pasal 70 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- 22f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 71 Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas: a. Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk b. Seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk c. Seksi data dan informasi Pasal 72 (1) Seksi
pemaduan
dan
sinkronisasi
kebijakan
pengendalian
penduduk
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota (2) Seksi
pemetaan
perkiraan
pengendalian
penduduk
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengengdalian penduduk di Kabupaten dan kota (3) Seksi data dan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pasal 73 Bidang Keluarga Berencanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana di kabupaten dan kota. Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- 23f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 75 Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: a. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon b. Seksi Jaminan Pelayanan KB c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB Pasal 76 (1) Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten dan kota. (2) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten dan kota. (3) Seksi
pembinaan
dan
peningkatan
kesertaan
ber
KB
mempunyai
tugaspenyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB Pasal 77 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf dmempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
- 24f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 79 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera b. Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia c. Seksi bina ketahanan remaja Pasal 80 (1) Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera (2) Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia. (3) Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja Pasal 81 Bidang Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf emempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan. Pasal 82 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
- 25kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pasal 83 Bidang Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan dan KIE b. Seksi Advokasi dan Penggerakan c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP Pasal 84 (1) Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE (2) Seksi
Advokasi
dan
Penggerakan
mempunyai
tugas
penyiapan
bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan (3) Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur
dan
kriteria
serta
pemantauan
dan
evaluasi
pendayagunaan
PKB/PLKB dan IMP Paragraf 2 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota Tipe B Pasal 85 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota tipe B terdiri atas: a.
Sekretariat;
b.
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
c.
Bidang Keluarga Berencana;
d.
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 26-
Pasal 86 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten dan kota. Pasal 87 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah b. Penyusunan rencana program dan anggaran c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana Pasal 88 Sekretariat terdiri atas: a. subbagian perencanaan dan keuangan b. subbagian tata usaha Pasal 89 (1) subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian,
arsip,
dan
dokumentasi Pasal 90 Bidang
Pengendalian
Penduduk,
Penyuluhan
dan
Penggerakansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf b mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten dan kota.
- 27-
Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi
keluarga,
Penyuluhan,
advokasi
dan
Penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Pelaksanaan kebijakan
teknis daerah
di bidang pengendalian penduduk,
sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota f. Pelaksanaan
Pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 92 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas: a. Seksi Advokasi dan penggerakan b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga Pasal 93 (1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi
- 28dan penggerakan (2) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP (3) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga Pasal 94 Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana di kabupaten dan kota. Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana b.
Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
c.
Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
d.
Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
e.
Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
f.
Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
g.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
h.
Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
i.
Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 96
Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: a. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon b. Seksi Jaminan Pelayanan KB c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB Pasal 97 (1) Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
- 29norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten dan kota. (2) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten dan kota. (3) Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB Pasal 98 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 99 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 100 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera b. Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia c. Seksi bina ketahanan remaja
- 30-
Pasal 101 (1) Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera (2) Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia. (3) Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja Paragraf 3 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota Tipe C Pasal 102 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan kota tipe C terdiri atas: a.
Sekretariat;
b.
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
c.
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 103
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi
pelaksanaan
tugas,
pembinaan,
dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten dan kota. Pasal 104 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah b. Penyusunan rencana program dan anggaran c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat
- 31-
d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP danpengelolaan sarana Pasal 105 Sekretariat terdiri atas: a. subbagian perencanaan dan keuangan b. subbagian tata usaha Pasal 106 (1) subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi (2) subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian,
arsip,
dan
dokumentasi Pasal 107 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten dan kota. Pasal 108 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi
keluarga,
Penyuluhan,
advokasi
dan
Penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana b. Pelaksanaan kebijakan
teknis daerah
di bidang pengendalian penduduk,
sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di
- 32Kabupaten dan kota f. Pelaksanaan
Pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 109 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas: a. Seksi Advokasi dan penggerakan b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga Pasal 110 (1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan (2) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP (3) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga Pasal 111 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga di kabupaten dan kota.
- 33-
Pasal 112 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Bidang
Keluarga
Berencana,
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga i. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota j. Pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
di
bidang
Keluarga
Berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga l. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pasal 113 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. Seksi jaminan ber-KB b. Seksi pembinaan kesertaan ber-KB c. Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pasal 114 (1) Seksi
jaminan
ber-KB
mempunyai
tugasmelakukan
penyiapan
bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber -KB (2) Seksi pembinaan kesertaan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber âKB
- 34-
(3) Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 115 (1) Di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Daerah. (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 116 (1) Pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerahProvinsi dan Kabupaten dan kota. (2) Pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- 35-
Pasal 117 Peraturan Kepala BKKBN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- 36LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR: 163 TAHUN 2016 TANGGAL :15 AGUSTUS 2016
- 37LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR: 163 TAHUN 2016 TANGGAL :15 AGUSTUS 2016
- 38-
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR: 163 TAHUN 2016 TANGGAL :15 AGUSTUS 2016
- 39LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR: 163 TAHUN 2016 TANGGAL :15 AGUSTUS 2016
