KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 BKKBN dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian dan Lembaga Non Kementerian wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya, oleh sebab itu BKKBN telah menyusun LAKIP Tahun 2012 sebagai alat penilaian kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja seluruh personil, baik secara individu maupun sebagai bagian dari „teamwork‟, agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain dari itu, laporan akuntabilitas ini juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya good governance dan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan pembangunan Kependudukan dan KB untuk mendukung pencapaian terwujudnya “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Dengan dilandasi kesadaran bahwa apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh BKKBN tidak terlepas dari peran aktif dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, kritik serta sumbang saran pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan koreksi dan untuk penyempurnaan penulisan LAKIP BKKBN di masa-masa yang akan datang.
Jakarta,
Maret 2013
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Plt Kepala,
Dr. Sudibyo Alimoeso, MA
i
Ringkasan Eksekutif Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) merupakan salah satu fokus program prioritas nasional yang mendapatkan perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah berisikan kebijakan, progam, dan kegiatan Pemerintah untuk kurun waktu 2010-2014 termasuk upaya pengendalian penduduk sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan SDM yang berharkat, bermartabat, beretika, berbudaya, beradab dan berdaya saing. Dalam RPJMN disebutkan bahwa program KKB merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Kependudukan di Indonesia diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Rencana strategis (Renstra) BKKBN tahun 2010-2014, yang merupakan penjabaran dari RPJMN, merupakan dasar pelaksanaan program KKB selama 5 tahun. Upaya yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, keluarga dan masyarakat tersebut dituangkan ke dalam satu program teknis, yaitu Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta tiga program generik, yaitu Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN; Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya; dan Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur BKKBN. Renstra BKKBN tersebut kemudian dijabarkan sebagai rencana kerja tahunan (RENJA) dimana perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasinya dilakukan melalui pencatatan dan pengukuran kinerja yang dilakukan secara rutin. Dengan demikian proses perencanaan program dan anggaran dapat dilakukan lebih relevan dan terukur karena telah mengacu kepada perencanaan yang berbasis kinerja, ii
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan anggaran terpadu (unified budgeting). Dalam pelaksanaannya pembangunan KKB diarahkan untuk memenuhi harapan Customer yang terdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dan mitra kerja baik di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten-kota). Sedangkan pada pemantauanevaluasi,
semua
kinerja
BKKBN
telah
melalui
pengendalian
program
yang
berkesinambungan dan berkala. Kesemuanya telah didokumentasikan secara baik dan dimanfaatkan sebagai alat pengendali kinerja. Untuk pengukuran kinerja BKKBN telah disusun indikator kerja utama (IKU) serta dipantau setiap bulan dalam forum rapat pengendalian program (Radalgram), setiap Semester melalui Review program KKB dan Tahunan melalui penilaian KKB dan KPI. Sementara itu, langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan program KKB di daerah dilakukan dengan sinkronisasi dan pengembangan kegiatan terpadu dan komprehensif
melalui
berbagai
kegiatan
yang
telah
disosialisasikan
kepada
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten dan kota melalui Perwakilan BKKBN Provinsi dengan merujuk kepada Renstra BKKBN dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam memperkuat langkah tersebut di lapangan, dilakukan antara lain melalui (1) Penguatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja terkait; (2) Sinkronisasi Program dan Anggaran Pusat dan Daerah; (3) Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Kabupaten dan Kota tertentu. Berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Program KKB menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP 2010) menunjukkan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah sekitar 32 juta dari jumlah penduduk tahun 2000. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia periode 2000-2010 berkisar pada angka 1,49% per tahun atau naik 0,04% dibandingkan hasil SP 2000. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang lebih keras agar target RPJMN pada akhir tahun 2014 untuk laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,14% dapat tercapai. RPJMN 2010-2014 juga menargetkan rata-rata jumlah anak yang dimiliki wanita Indonesia adalah 2,1 anak. Jika diperhatikan tren angka fertilitas (TFR) hasil Sensus dan Supas dari tahun 1971 sampai 2005 menunjukkan adanya kecenderungan
iii
menurun. Pada awal tahun 1970 angka fertilitas total 5,61 per wanita menurun signifikan menjadi 2,26 per wanita pada tahun 2005. Namun, hasil SDKI tahun 2007 menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita masih 2,6 anak, dan hasil SDKI 2012 menunjukkan perkembangan yang stagnan, yaitu tetap pada angka 2,6 per wanita. Disamping itu angka kesuburan remaja yang diukur dengan ASFR 15 – 19 tahun menunjukkan masih belum mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu 48 per 1000 wanita sehingga fokus kepada remaja harus ditingkatkan. Bila dilihat persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi kontrasepsi modern, hasil SDKI 2012 (preliminary report) menunjukkan tidak ada kenaikan yang signifikan dalam penggunaan kontrasepsi dibandingkan dengan hasil SDKI 2007. Pada tahun 2007, SDKI mencatat sebanyak 57,4% pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern, sedangkan SDKI 2012 mencatat angka 57,9% atau kenaikannya hanya sebesar 0,5% selama kurang lebih 5 tahun. Hasil SDKI 2012 mencatat persentase jumlah wanita yang sudah tidak ingin anak lagi dan atau masih ingin mempunyai anak tetapi ditunda dan tidak menggunakan salah satu metoda kontrasepsi (unmet need) sebesar 8,5%. Walaupun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil SDKI 2007 (9,1%), namun angka ini masih jauh apabila dibandingkan target RPJM sebesar 5,0%. Diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi antara lain peningkatan akses informasi dan akses pelayanan KB sehingga unmetneed dapat diturunkan paling sedikit 3,5% dalam waktu 2 tahun ke depan. Untuk pencapaian program tahun 2012 yang berkaitan dengan indikator kinerja peserta KB baru (PB), seperti PB Total, PB Mandiri, PB MKJP, PB Pria, dan PB KPS & KS-I, data statistik rutin BKKBN menujukkan hasil yang menggembirakan, kecuali untuk PB Mandiri. Untuk PB Total, dari target sebesar 7,38 juta peserta tercapai sebesar 9,39 juta peserta atau 127,1%. PB Mandiri, dari target sebesar 3,4 juta peserta tercapai 3,1 juta peserta atau 91,2%. PB MKJP dengan target sebesar 12,9% dari PB Total tercapai 17,8% atau 138%. PB Pria dengan target sebesar 4,3% dari total PB Total tercapai
iv
sebesar 8,5% atau 197,7%. Sementara itu, PB KPS dan KS-I dengan target sebanyak 3,9 juta peserta tercapai sebanyak 4,2 juta peserta atau 107,7%. Untuk pencapaian indikator kinerja peserta KB aktif (PA), seperti PA, PA Mandiri, PA MKJP, dan PA KPS & KS-I, hasilnya bervariasi. Untuk PA Total, dari target sebesar 28,2 juta peserta tercapai sebesar 28 juta peserta atau 99,31%. PA Mandiri, dari target sebesar 49,7% dari PA tercapai 43,8% atau 88,1%. PA MKJP dengan target sebesar 25,9% dari PA tercapai 24,9% atau 96,1%. Sementara itu, PA KPS dan KS-I dengan target sebanyak 12,5 juta peserta tercapai sebanyak 14,6 juta peserta atau 116,8%. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program KKB nasional tahun 2012 yang dituangkan
melalui
APBN
sejumlah
Rp.2.272.536.381.000,-.
Secara
nasional
mengalami penurunan sebesar Rp.248.867.745.000 (9,87%) dibanding anggaran tahun 2011 sebesar Rp.2.521.404.126.000,-.Dukungan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan satu program teknis, yaitu Program Kependudukan dan KB, serta tiga program generik, yaitu Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN; Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya; serta Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur BKKBN. Dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten-Kota tertentu tahun 2012 adalah sebesar Rp. 392.257.000.000,Penyerapan anggaran BKKBN pada tahun 2012 sebesar Rp 2.212.791.468.184,atau 97,37% persen dari total pagu anggaran, namun masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan Keuangan dan BMN yang harus disempurnakan pada tahun 2013 antara lain legalitas atau payung hukum dari alokasi anggaran APBN kepada SKPD-KB Kabupaten dan kota.
v
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ..................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................
ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ................................................................
vii
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. B. C. D. E.
1 3 4 6 6
Latar Belakang .................................................................... Tugas, fungsi, dan Kewenangan BKKBN ........................... Struktur Organisasi ............................................................. Dasar Hukum ...................................................................... Sistematika Penyajian ........................................................
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................
8
A. Perencanaan Kinerja .......................................................... B. Perjanjian Kinerja ................................................................
8 17
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN ..................................
19
A. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012 ............ B. Akuntabilitas Keuangan ......................................................
19 49
PENUTUP ..................................................................................
55
LAMPIRAN
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8 Gambar 3.9 Gambar 3.10 Gambar 3.11 Gambar 3.12 Gambar 3.13
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Sasaran Perkembangan Pencapaian CPR terhadap Sasaran Perkembangan Pencapaian Unmet Need terhadap Sasaran Perkembangan Pencapaian PA terhadap Sasaran Perkembangan Pencapaian PB Mandiri terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PA Mandiri terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PB MKJP terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PA MKJP terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PB Pria terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PB KPS dan KS I terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PA KPS dan KS I terhadap Sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 Sertifikat Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2011 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2012
23 24 25 28 30 31 32 33 34 35 36 49 52
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Perkembangan Pencapaian PB terhadap PPM-PB Menurut Jenis Kontrasepsi Tahun 2010, 2011 dan 2012 Perkembangan Pencapaian PB menurut Jenis Kontrasepsi terhadap Total PB Tahun 2010, 2011 dan 2012 Persentase Keluarga, PUS, WUS dan Remaja yang pernah Mendengar Informasi tentang Kependudukan dan KB melalui Media Massa dan Luar Ruang Realisasi Anggaran s.d Desember 2012
26 27
37
51
vii
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut jumlah,
kualitas, maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan selama ini dilakukan melalui program pengaturan kelahiran atau program keluarga berencana (KB). Selain melalui pengaturan kelahiran, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk juga harus didukung dengan adanya penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi, dan sinergis. Program Kependudukan dan KB (KKB) merupakan bagian dari pembangunan prioritas nasional dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan program KKB ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya BKKBN mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Dalam RPJMN 2010-2014, Revitalisasi Program KB dilaksanakan melalui: (a) pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender; (b) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; (c) promosi dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan dan pemanfaatan Sistem Informasi 1
Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; (e) pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; dan (f) peningkatan kualitas manajemen program. Sedangkan Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dilakukan melalui; (a) penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. Rencana Strategis BKKBN (RENSTRA) Tahun 2010-2014 menjabarkan semua program dan kegiatan tersebut diatas. Untuk mendukung semua fokus prioritas pengendalian kuantitas penduduk dan program KB diatas, maka BKKBN menetapkan Visi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” melalui Misi Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sasaran program pembangunan KKB yang dituangkan dalam RENSTRA BKKBN 2010-2014 itu, menurunkan TFR menjadi 2,1, meningkatkan angka kesertaan ber-KB (CPR) menjadi 65% dan menurunkan Unmet Need menjadi 5% pada tahun 2014, guna mencapai LPP = 1% per tahun. Dengan adanya Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka kewenangan dan urusan BKKBN sebenarnya semakin luas, tidak hanya terbatas pada masalah keluarga berencana dan keluarga sejahtera, namun juga menyangkut masalah pengendalian kependudukan. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010, yang mengatur kelembagaan BKKBN yang sebelumnya sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara
pemerintahan
negara
diwajibkan
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, BKKBN berkewajiban untuk
2
menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
B.
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BKKBN BKKBN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan. BKKBN, sesuai Perpres 62 tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres 62 tahun 2010, BKKBN menyelenggarakan fungsi: 1.
Perumusan
kebijakan
nasional
di
bidang
pengendalian
penduduk
dan
penyelenggaraan keluarga berencana; 2.
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3.
Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4.
Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5.
Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6.
Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Selain menjalankan fungsi sebagaimana di atas, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi: 1.
Penyelenggaraan
pelatihan,
penelitian,
dan
pengembangan
dibidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3
2.
Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
3.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
4.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
5.
Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
C.
STUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, struktur Organisasi BKKBN (Lampiran I terlampir) terdiri atas: 1.
Kepala
2.
Sekretariat Utama, terdiri dari:
3.
4.
a.
Biro Perencanaan;
b.
Biro Kepegawaian;
c.
Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
d.
Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
e.
Biro Umum
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari: a.
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
b.
Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk;
c.
Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan; dan
d.
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari: a.
Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah;
b.
Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta;
4
c.
Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; dan
d. 5.
6.
7.
Direktorat Kesehatan Reproduksi
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari: a.
Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak;
b.
Direktorat Bina Ketahanan Remaja;
c.
Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan; dan
d.
Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi, terdiri dari: a.
Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
b.
Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga;
c.
Direktorat Bina Lini Lapangan;
d.
Direktorat Pelaporan dan Statistik; dan
e.
Direktorat Teknologi Infromasi dan Dokumentasi
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, terdiri dari: a.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PULAP);
b.
Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (PULIN);
c.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU); dan
d.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (PUSNA).
8.
9.
Inspektorat Utama, terdiri dari: a.
Inspektorat Program (IRPRO);
b.
Inspektorat Keuangan dan Perbekalan (IRKEP); dan
c.
Inspektorat Ketenagaan dan Administrasi Umum (IRKAD)
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di 32 Provinsi.
5
D.
DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Lakip BKKBN Tahun 2012 adalah: 1.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3.
Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4.
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
5.
Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92 Tahun 2011 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga berencana;
9.
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Adendum Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2010-2014.
E.
SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabiltas Kinerja BKKBN Tahun 2012 ini menjelaskan pencapaian
kinerja BKKBN selama tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:
6
1.
Bab I (Pendahuluan) Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang; struktur organisasi; dasar hukum; dan sistematika penyajian LAKIP.
2.
Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja) Bab ini menjelaskan rencana strategis BKKBN 2010-2014, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan,
Strategi,
Program,
dan
Kegiatan
Pembangunan
Kependudukan dan KB tahun 2012. 3.
Bab III (Akuntabilitas Kinerja) Bab ini menjelaskan pencapaian kinerja tahun 2012 beserta realisasi anggaran dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
4.
Bab IV (Penutup) Bab ini berisi atas Laporan Kinerja BKKBN tahun 2012 dan harapan-harapan.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga menentukan Rencana Strategis (Renstra) K/L setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2010-2014 disusun mengacu kepada RPJMN 2010-2014 dan Peraturan Kepala BKKBN No. 133/PER/B1/ 2011 tentang
Rencana
Strategis
BKKBN
Tahun
2010-2014
untuk
pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Renstra ini sudah meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan pendanaan berdasarkan sistem Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK) serta telah mengacu kepada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KKB, Renstra BKKBN memuat beberapa hal sebagai berikut:
1.
VISI, MISI DAN TUJUAN
a.
Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dan bersifat
praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BKKBN untuk mewujudkannya. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”. Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang 8
ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) =1. b.
Misi Misi merupakan jalan untuk mencapai Visi. Misi BKKBN adalah “Mewujudkan
Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Misi ini dilakukan dengan cara: 1)
Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk;
2)
Penetapan parameter penduduk;
3)
Peningkatan penyediaan dan kualtias analisis data dan infromasi;
4)
Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; serta
5)
Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagai remaja,
pemenuhan
hak-hak
reproduksi,
peningkatan
ketahanan
dan
kesejahteraan keluarga peserta KB. Melalui misi ini BKKBN berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas yang akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan tujuan pembangunan. c.
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan
menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu: 1)
Mewujudkan
keserasian,
keselarasan,
dan
keseimbangan
kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan. 9
2)
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut BKKBN menjalin kemitraan dengan pihak-
pihak terkait baik dari kementerian/lembaga maupun dari organisasi non pemerintah.
2.
SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM TAHUN 20102014
a.
Sasaran Strategis 2010-2014 Sasaran strategis yang harus dicapai oleh BKKBN sampai dengan tahun 2014
untuk mencapai penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 persen, Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)= 1 adalah sebagai berikut: 1)
Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen.
2)
Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur.
3)
Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun.
4)
Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan.
5)
Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen.
6)
Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen.
10
7)
Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen menjadi 82 persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen.
8)
Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.
9)
Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi).
10)
Meningkatnya
keserasian
kebijakan
pengendalian
penduduk
dengan
pembangunan lainnya. 11)
Terbentuknya BKKBD di 435 kabupaten dan kota.
12)
Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen
b.
Arah Kebijakan Renstra 2010-2014 Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil
bahagia sejahtera yang ditandai dengan menurunnya angka TFR menjadi 2,1 dan NRR= 1,0; meningkatnya CPR cara modern menjadi 65%; meningkatnya median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan menjadi 21 tahun; menurunnya ASFR (15-19 tahun) menjadi 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun;serta meningkatnya kesejahteraan peserta KB dan meningkatnya ketahanan keluarga, maka arah kebijakan program KKB nasional periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1)
Revitalisasi Program KB, yang ditekankan pada pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; promosi dan penggerakan masyarakat; pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan 11
pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; pelatihan, penelitian, dan pengembangan program KKB; serta peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan. 2)
Penyerasian kebijakan pengendalian Penduduk yang ditekankan pada penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.
c.
Strategi Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas
adalah sebagai berikut: 1)
Penggembangan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk guna
mewujudkan
pembangunan
berwawasan
kependudukan
dengan
menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan, mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan serta melakukan analisis dampak kependudukan. 2)
Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber KB.
3)
Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS.
4)
Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peran serta mitra kerja.
5)
Menyediakan dan menyebar luaskan data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya. 12
6)
Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program Kependudukan dan KB.
7)
Meningkatkan
kualitas
manajemen
dan
kapasitas
kelembagaan
serta
meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
d.
Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan pedoman penyusunan restrukturisasi program dan kegiatan dari
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan tahun 2009, BKKBN yang termasuk kategori lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) hanya diperbolehkan mempunyai satu program teknis. Sedangkan program generik berlaku sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, BKKBN setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 mempunyai satu program teknis yaitu Program Kependududukan dan KB; dan tiga program generik yaitu: (1) Program pelatihan dan pengembangan, (2) Program dukungan manjemen dan tugas teknis lainnya, serta (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. 1)
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari kegiatan: a)
Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
b)
Perencanaan Pengendalian Kependudukan
c)
Kerjasama Pendidikan Kependudukan
d)
Analisis Dampak Kependudukan
e)
Peningkatan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah
f)
Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan KB Jalur Swasta
g)
Peningkatan Kesertaan ber KB Galcitas, Wilayah Khusus dan Sasaran Khusus
h)
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
i)
Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
j)
Pembinaan Ketahanan Remaja 13
k)
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
l)
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
m)
Peningkatan Advokasi, KIE Program Kependudukan dan KBKS
n)
Peningkatan Kemitraan dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
o)
Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
p)
Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB
q)
Penyediaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB
r) 2)
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi
Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di BKKBN adalah sebagai berikut: a)
Program pelatihan dan pengembangan BKKBN, terdiri dari kegiatan: (1)
Pengembangan
Kerjasama
Internasional
Kependudukan
dan
Keluarga Berencana (2)
Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
(3)
Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
(4) b)
Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya BKKBN terdiri dari kegiatan:
c)
(1)
Perencanaan Program dan Anggaran
(2)
Pengelolaan Administrasi Pegawai
(3)
Pengelolaan Administrasi umum
(4)
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(5)
Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas
Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN terdiri dari kegiatan: (1)
Peningkatan Pengawasan Program
(2)
Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan 14
(3)
e.
Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum
Sasaran Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra 2010-
2014 yang telah ditetapkan, maka dijabarkan sasaran strategis tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2012 yang ditetapkan sebagai berikut: 1)
Sasaran RKP Tahun 2012 a)
Menurunnya Unmet need menjadi 6,2 persen;
b)
Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total (TFR) yang ditandai dengan : (1)
Tercapainya Contraceptive Prevelance Rate (CPR) sebesar 62,5 persen;
(2)
Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,3 juta;
(3)
Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 28,2 juta;
(4)
Terlayaninya peserta KB baru mandiri sebanyak 3,4 juta;
(5)
Persentase peserta KB aktif mandiri sebesar 49,7%;
(6)
Terlayaninya peserta KB baru MKJP sebesar 12,9%
(7)
Peserta KB aktif MKJP sebesar 25,9%;
(8)
Terlayaninya peserta KB baru pria sebesar 4,3%;
(9)
Terlayaninya peserta KB baru miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,89 juta;
(10) Terlayaninya peserta KB aktif miskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 12,5 juta;
15
(11) Tersedianya Grand Design pengendalian penduduk dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan sebanyak dua dokumen; (12) Meningkatnya persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang menjadi 95%; (13) Meningkatnya persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia menjadi 75%.
3.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Untuk mencapai sasaran tahunan yang telah dituangkan dalam RKP tahun 2012,
maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang juga sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagai berikut: 1)
Jumlah peserta KB baru (PB) sebesar 7,3 juta;
2)
Jumlah peserta KB aktif (PA) sebesar 28,2 juta;
3)
Jumlah peserta KB baru mandiri sebesar 3.4 juta;
4)
Persentase peserta KB aktif mandiri sebesar 49,7%;
5)
Persentase peserta KB baru MKJP sebesar 12,9%;
6)
Persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 25,9%;
7)
Persentase peserta KB baru Pria sebesar 4,3%;
8)
Jumlah peserta KB baru/PB KPS dan KS I sebesar 3,89 juta;
9)
Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I sebesar 12,5 juta;
10)
Persentase Keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia sebesar 75%;
11)
Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang sebesar 95%; 16
12)
Jumlah
grand
desain
pengendalian
penduduk
dan
kebijakan
sektor
pembangunan berwawasan kependudukan sebanyak dua dokumen; Rencana Kinerja Tahunan tersebut disusun sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan
anggaran.
Selain
itu,
juga
dimanfaatkan
sebagai
alat
untuk
mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja melalui Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (RADALGRAM) setiap bulanan, Pemantauan Evaluasi UKP4 setiap triwulanan, dan Telaah Program dan Anggaran (Review) setiap semesteran.
B.
PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja (RENJA) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKKBN tahun 2012, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi sebagai berikut: 1.
Jumlah peserta KB Baru (PB) sebesar 7,3 juta;
2.
Jumlah peserta KB aktif (PA) sebesar 28,2 juta;
3.
Jumlah peserta KB baru mandiri sebesar 3.4 juta;
4.
Persentase peserta KB aktif mandiri sebesar 49,7%;
5.
Persentase peserta KB baru MKJP sebesar 12,9%;
6.
Persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 25,9%;
7.
Persentase peserta KB baru Pria sebesar 4,3%;
8.
Jumlah peserta KB baru/PB KPS dan KS I sebesar 3,89 juta;
9.
Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I sebesar 12,5 juta;
10.
Persentase Keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia sebesar 75%;
11.
Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang sebesar 95%;
12.
Jumlah
grand
desain
pengendalian
penduduk
dan
kebijakan
sektor
pembangunan berwawasan kependudukan sebanyak dua dokumen. 17
Sedangkan untuk Unit Kerja Eselon II Pusat Kontrak Kinerja yang disepakati adalah Indikator Kinerja Utama atau Key performance (KPI) masing-masing Kedeputian/Sekretariat Utama/Inspektorat Utama dengan pejabat eselon II dibawahnya sebagaimanaterlampir.
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2012
1.
Pemanfaatan Indikator Kinerja Utama dan Pengukuran Kinerja Untuk Pengendalian dan Pemantauan Kinerja BKKBN telah memanfaatkan indikator kinerja utama (IKU) dalam pengendalian
dan pemantauan kinerja. IKU merupakan akumulasi kinerja dari pencapaian Key Performance Indicator (KPI) pada level unit eselon II kantor pusat BKKBN dan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) tingkat Perwakilan BKKBN Provinsi dalam pengendalian dan pemantauan kinerja. Pengendalian dan pemantauan kinerja tersebut dilakukan melalui 3 tahap yaitu bulanan, semesteran dan tahunan. Evaluasi kinerja bulanan dilakukan melalui rapat pengendalian program dan anggaran (Radalgram), yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Radalgram dipimpin langsung oleh Kepala BKKBN, dengan memanfaatkan Tekonologi Informasi, melalui Video Conference yang diikuti oleh komponen kantor pusat BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. Hal itu menunjukkan komitmen pimpinan dan anggota organisasi untuk mengendalikan pencapaian kinerja program dan organisasi. Dalam Radalgram selain dibahas permasalahan-permasalahan program juga dibicarakan strategi dan upaya pemecahan masalahnya serta rencana tindak lanjutnya. Disamping pemantauan secara nasional seperti telah disebutkan di atas, juga dilakukan pemantauan kinerja di level Eselon I (rapat kedeputian) dan Eselon II (rapat komponen) setiap bulan. Proses yang sama juga berlaku di tingkat provinsi dimana masing-masing
provinsi
melaksanakan
rapat
pengendalian
program
daerah
(radalgramda) dan rapat kerja daerah (rakerda) serta review daerah (reviewda) yang antara lain dihadiri oleh SKPD-KB provinsi dan SKPD-KB kabupaten dan kota.
19
Pengendalian dan pemantauan kinerja semesteran (6 bulan) dilakukan melalui Review atau telaah Pembangunan KKB, yang diikuti oleh jajaran pimpinan Eselon I, II dan III kantor pusat BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. Dalam pertemuan Review Pembangunan KKB tersebut dievaluasi pencapaian kinerja dan realisasi anggaran enam bulan terakhir, yang secara mendalam dianalisis dengan membandingkan pencapaian dalam periode yang sama tahun sebelumnya, serta perbandingan pencapaian antar provinsi. Selain itu, juga dibicarakan mengenai rencana strategi operasional program KKB enam bulan ke depan serta kebijakan, strategi, dan sasaran program tahun berikutnya. Selanjutnya pengendalian dan pemantauan kinerja tahunan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan KKB yang dihadiri seluruh jajaran pimpinan BKKBN, pusat dan provinsi, para stakeholder dan mitra kerja terkait. Dalam Rakernas dibahas evaluasi tahunan, arah kebijakan dan strategi tahun berjalan serta penetapan kinerja melalui penandatangan kontrak kinerja provinsi dan unit kerja eselon II BKKBN.
2.
Mekanisme pengumpulan data pencapaian kinerja Terdapat berbagai sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja program
KKB nasional tahun 2012. Sumber data tersebut adalah sistem pencatatan dan pelaporan program KKB nasional, survey intern BKKBN, sensus penduduk 2010, dan SDKI 2012. Sistem pencatatan dan pelaporan program KKB nasional (mekanisme dan alur pelaporan terlampir) terdiri dari pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi (F/II/KB), pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan (F/I/DALLAP), dan pendataan keluarga (R/I/KS dan F/I/MDK). Pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi, melalui F/II/KB, dikumpulkan secara berjenjang setiap bulan mulai dari klinik KB yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Dalam formulir F/II/KB terekam data antara lainjumlah peserta KB baru (per metode kontrasepsi), data kegagalan dan komplikasi serta persediaan alat dan obat 20
kontrasepsi. F/II/KB merupakan sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator(a) Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru, (b) Jumlah Peserta KB Baru mandiri, (c) Persentase Jumlah Peserta KB Baru MKJP, (d) Persentase Peserta KB baru pria, (e) Jumlah Peserta KB baru KPS dan KS I. Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan, dengan menggunakan formulir F/I/Dallap dikumpulkan bulanan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Dalam formulir F/I/Dallap terekam data antara lain peserta KB aktif, ganti cara, kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan KPS dan KS-I. F/I/Dallap merupakan sumber data untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Jumlah Peserta KB aktif, (b) Jumlah Peserta KB aktif KPS dan KS I, (c) Persentase Peserta aktif mandiri, dan (d) Persentase Peserta KB aktif MKJP. Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, dengan menggunakan formulir R/I/KS, dikumpulkan dalam periode setahun sekali. Data yang dikumpulkan melalui pendataan keluarga meliputi data demografi, data kesertaan ber KB seperti unmet need dan peserta KB menurut jalur pelayanan, serta data tahapan Keluarga Sejahtera. Pendataan keluarga dilakukan oleh Kader Pendata terlatih yang mendapatkan pembinaan dan supervisi oleh PLKB/PKB maupun oleh jajaran di atasnya, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Survey intern BKKBN dalam hal ini Survey Indikator Kinerja RPJMN dilakukan setiap tahun untuk mengukur pencapaian kinerja indikator-indikator (a) Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia yang memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak serta ketahanan keluarga remaja dan lansia; (b) Persentase PUS, WUS, remaja, dan keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa cetak, elektronik dan media luar ruang. Selanjutnya, pengumpulan data pencapaian kinerja indikator Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk dan Kebijakan Sektor Pembangunan Berwawasan Kependudukan, dikumpulkan melalui kedeputian Pengendalian Penduduk. 21
Sementara itu data hasil Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk, sedangkan data hasil SDKI 2012 digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja indikator (a) Tingkat kesertaan ber-KB pasangan usia subur (CPR) dan (b) Unmet Need.
3.
Hasil Pelaksanaan Program KKB Nasional Dengan berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2012 untuk mendukung
keberhasilan pencapaian program, maka dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian program KKB selama kurun waktu tersebut dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap indikator atau variabel yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian program, antara lain pencapaian PB dan PA Total; PB dan PA Mandiri; PB dan PA MKJP; PB Pria; PB dan PA KPS-KS I; serta PUS, WUS, keluarga dan remaja yang mendapatkan informasi melalui media massa. a.
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) Indonesia tahun 2000, penduduk
Indonesia berjumlah 205,8 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2010 menjadi 237,6 juta jiwa atau terdapat penambahan jumlah penduduk sekitar 32 juta jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 tercatat sekitar 1,49% per tahun. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 yang berada pada angka 1,45%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 1,14%, maka laju pertumbuhan penduduk saat ini masih 0,35% lebih tinggi. Dengan sisa waktu dua tahun lagi, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh agar target laju pertumbuhan pendudukpada akhir tahun 2014 dapat tercapai. Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada dua dekade terakhir dan target RPJMN yang harus dicapai. Untuk melihat angka laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4. 22
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Sasaran
b.
Tingkat Kesertaan Ber-KB (CPR) Bila dilihat persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan
kontrasepsi kontrasepsi modern, hasil SDKI 2012 (preliminary) menunjukkan tidak ada kenaikanyang signifikan dalam penggunaan kontrasepsi dibandingkan dengan hasil SDKI 2007. Pada tahun 2007, SDKI mencatat sebanyak 57,4% pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern, sedangkan SDKI 2012 mencatat angka 57,9% atau kenaikannya hanya sebesar 0,5%. Dengan sisa waktu dua tahun lagi sedangkan RPJMN mentargetkan bahwa pada akhir tahun 2014 tingkat kesertaan ber-KB PUS adalah
sebesar
65%,
maka
berdasarkan
hasil
SDKI
terakhir
diperkirakan 23
targetRPJMNakan sulit tercapai (lihat Gambar 3.2) untuk perkembangan tingkat kesertaan ber-KB dan target yang harus dicapai. Untuk melihat sebaran CPR per provinsi lihat Lampiran 5.
Gambar 3.2 Perkembangan Pencapaian CPR terhadap Sasaran
c.
Unmet Need Upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB menjangkau pula
kelompok yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi. Berdasarkan hasil SDKI tahun 2012, persentase jumlah wanita yang sudah tidak ingin anak lagi dan atau masih ingin mempunyai anak tetapi ditunda dan tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi angkanya sebesar 8,5% atau 0,6% lebih rendah dari hasil SDKI 2007 sebesar 9,1%. Walaupun terjadi penurunan persentase unmet need, namun angka 24
tersebut masih jauh apabila dibandingkan target RPJM sebesar 5,0%. Diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi antara lain peningkatan akses informasi dan akses pelayanan KB sehingga unmet need dapat diturunkan paling sedikit 3,5% dalam waktu dua tahun ke depan (lihat Gambar 3.3). Untuk sebaran menurut provinsi Lihat lampiran 6.
Gambar 3.3 Perkembangan Pencapaian Unmet Need Terhadap Sasaran
d.
Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Pada tahun 2012 perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB
baru (PPM-PB) di seluruh Indonesia, yang juga merupakan sasaran RKP 2012, ditetapkan sebanyak 7,3 juta pasangan usia subur. Berdasarkan statistik rutin BKKBN, sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah PB yang telah dilayani tercatat sebanyak 9,4 25
juta pasangan usia subur atau 127,1% dari PPM-PB. Apabila dilihat menurut provinsi, tidak ada satu provinsi pun yang pencapaiannya di bawah PPM. (lihat Lampiran 7). Sementara itu, apabila dilihat tren pencapaian PB tiga tahun terakhir (2010-2012) ternyata pencapaian PB baik absolut maupun persentasenya terhadap PPM-PB mengalami kenaikan secara konsisten kecuali tahun 2012, yaitu 8,6 juta peserta pada tahun 2010 (122,1%), lalu naik menjadi 9,6 juta peserta pada tahun 2011 (132%), dan turun menjadi 9,4 juta peserta (127,1%) pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 Tabel 3.1 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PB TERHADAP PPM-PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2010, 2011 DAN 2012
2010
METODE KONTRASEPSI
PPM
IUD MOW IMPLANT SUNTIK PIL MOP KONDOM
572.920 516.279 55.093 91.040 199.640 562.341 3.118.336 4.240.179 2.885.942 2.524.025 21.098 22.995 231.055 690.165
TOTAL
7.084.084 8.647.024
MKJP PRIA
848.751 1.192.655 252.153 713.160
PENC.
2011 % THD SASARAN 90,1 165,2 281,7 136,0 87,5 109,0 298,7
2012
537.520 706.106 58.770 131.053 602.480 806.552 2.969.370 4.406.960 2.900.950 2.543.658 27.440 27.680 290.900 766.469
% THD SASARAN 131,4 223,0 133,9 148,4 87,7 100,9 263,5
122,1 7.260.000 9.581.469
132,0 7.387.430 9.388.478
127,1
140,5 1.145.000 1.537.263 282,8 456.330 773.935
134,3 1.226.210 1.671.391 169,6 318.340 794.149
136,3 249,5
PPM
PENC.
500.000 627.980 75.000 115.018 550.000 768.646 3.387.240 4.618.051 2.291.430 2.677.839 20.000 25.619 436.330 748.316
% THD SASARAN 125,6 153,4 139,8 136,3 116,9 128,1 171,5
PPM
PENC.
Sumber : Laporan pengendalian program BKKBN
26
Apabila dilihat dari jenis alat/obat kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB baru Suntikan dan Pil masih menjadi alat/obat kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Walaupun begitu, ada kecenderungan menurun pemakaiannya pada tiga tahun terakhir, yaitu 49,0% pada tahun 2010 menjadi 48,2% pada tahun 2011 dan turun lagi menjadi 46,9% pada 2012 untuk PB Suntikan sedangkan untuk PB Pil mulai 29,2% pada tahun 2010 menjadi 27,9% pada tahun 2011 dan turun lagi menjadi 27,1% sampai akhir tahun 2012. Sebaliknya, pada periode sama terjadi kecenderungan peningkatan PB yang menggunakan metoda jangka panjang (PB MKJP), yaitu 13,8% pada tahun 2010, 16,0% pada tahun 2011, dan 17,8% sampai akhir tahun 2012, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2. Untuk melihat sebaran per provinsi lihat Lampiran 8. Tabel 3.2 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI TERHADAP TOTAL PB TAHUN 2010, 2011 DAN 2012
2010 METODE KONTRASEPSI
PENC.
IUD MOW IMPLANT SUNTIK PIL MOP KONDOM TOTAL MKJP PRIA
516.279 91.040 562.341 4.240.179 2.524.025 22.995 690.165 8.647.024 1.192.655 713.160
2011
% THD TOTAL (MIX) 6,0 1,1 6,5 49,0 29,2 0,3 8,0 100,0 13,8 8,2
PENC. 627.980 115.018 768.646 4.618.051 2.677.839 25.619 748.316 9.581.469 1.537.263 773.935
2012
% THD TOTAL (MIX) 6,6 1,2 8,0 48,2 27,9 0,3 7,8 100,0 16,0 8,1
PENC. 706.106 131.053 806.552 4.406.960 2.543.658 27.680 766.469 9.388.478 1.671.391 794.149
% THD TOTAL (MIX) 7,5 1,4 8,6 46,9 27,1 0,3 8,2 100,0 17,8 8,5
Sumber : Laporan pengendalian program BKKBN
27
e.
Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Hasil SDKI tahun 2012 tentang kesertaan ber-KB PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi modern secara nasional angkanya adalah 57,9%, sedangkan jumlah PUS proyeksi tahun 2012 sebesar 48,4 juta pasangan. Melalui hasil perhitungan tingkat prevalensi KB hasil SDKI dengan PUS proyeksi tersebut bisa didapat perkiraan jumlah PA pada akhir tahun 2012, yaitu sekitar 28 juta. Apabila dibandingkan dengan sasaran awal (tahun 2010) yang berjumlah 26,7 juta peserta, maka jumlah pencapaian PA dalam tiga tahun terakhir bertambah sebanyak 1,3 juta peserta. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 29,8 juta peserta, maka dalam 2 tahun kedepan harus ada penambahan jumlah PA sebanyak 1,8 juta pasangan (lihat Gambar 3.4). Untuk melihat sebaran pencapaian menurut provinsi lihat Lampiran 9.
Gambar 3.4 Perkembangan Pencapaian PA Terhadap Sasaran 28
f.
Pencapaian PB Mandiri PB Mandiri adalah peserta KB Baru yang mendapatkan pelayanan KB dari jalur
swasta (Klinik KB Swasta, Dokter Praktek Swasta, dan Bidan Praktek Swasta).PB Mandiri bisa digunakan sebagai alat ukur tingkat kemandirian masyarakat dalam berKB. Berdasarkan RKP 2010, 2011, dan 2012, sasaran PB Mandiri yang harus dicapai setiap tahunnya adalah 3,4 juta peserta. Data statistik rutin BKKBN menunjukkan, walaupun sasaran tahun 2010 tidak tercapai, dimana jumlah PB mandiri pada tahun tersebut hanya sebesar 3,3 juta peserta, namun pencapaian pada tahun 2011 menunjukkan kenaikkan, yaitu sebesar 3,6 juta atau 0,2 juta peserta lebih banyak dari target tahun 2011. Sedangkan untuk pencapaian tahun 2012, jumlah PB yang mendapatkan pelayanan dari jalur swasta tercatat hanya sekitar 3,1 juta peserta atau 91,2% dari target sebesar 3,4 juta. Hal ini berarti sasaran PB Mandiri untuk tahun 2012 tidak tercapai. Secara total target selama tiga tahun adalah 10,2 juta PB Mandiri, namun pencapaian PB mandiri hanya 10 juta hal ini disebabkan karena pelayanan KB Mandiri yang terlaporkan hanya melalui tiga sumber yaitu klinik KB swasta, Dokter dan Bidan praktek swasta sementara data yang bersumber dari apotik, toko obat dan supermarket tidak diperoleh. Gambar 3.5 menunjukkan perkembangan pencapaian PB Mandiri tahun 20102012. Untuk melihat sebaran pencapaian menurut provinsi lihat Lampiran 10.
29
Gambar 3.5 Perkembangan pencapaian PB mandiri terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012
g.
Pencapaian PA Mandiri Selain PB mandiri, PA Mandiri juga digunakan sebagai alat ukur tingkat
kemandirian masyarakat dalam ber-KB. Berdasarkan RKP 2010, 2011, dan 2012, sasaran PA Mandiri yang harus dicapai masing-masing sebanyak 48,4%, 49,6% dan 49,7% dari total PA. Berdasarkan statistik rutin BKKBN, untuk tahun 2010, jumlah PA yang mendapatkan pelayanan dari jalur swasta sebanyak 47,3% dari jumlah PA yang ada. Untuk tahun 2011, jumlah PA yang mendapatkan pelayanan dari jalur swasta turun menjadi 43,7%. Tahun 2012 terjadi sedikit peningkatan jumlah PA yang mendapatkan pelayanan dari jalur swasta, yaitu 43,8%. Apabila dibandingkan dengan sasaran RKP 30
masing-masing tahun, ternyata target di tiga tahun tersebuttidak dapat dipenuhi (lihat Gambar 3.6).Hal ini disebabkan karena pelayanan KB Mandiri yang terlaporkan hanya melalui tiga sumber yaitu klinik KB swasta, Dokter dan Bidan praktek swasta sementara data yang bersumber dari apotik, toko obat dan supermarket tidak diperoleh. Untuk melihat sebaran pencapaian menurut provinsi lihat Lampiran 11.
Gambar 3.6 Perkembangan pencapaian PA mandiri terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012
h.
Pencapaian PB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) PB MKJP adalah peserta KB baru yang menggunakan salah satu metoda
kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD, MOW, Implan, dan MOP.Berdasarkan sasaran RKP 2010, 2011, dan 2012, sasaran PB MKJP setiap tahunnya yang harus dicapai masing-masing adalah 12,1%, 12,5%, dan 12,9% dari total PB.
31
Berdasarkan data statistik rutin BKKBN dua tahun terakhir (2010 dan 2011) terlihat pencapaian PB MKJP senantiasa mengalami kenaikan, yaitu 13,8% pada tahun 2010 dan menjadi 16,0% pada tahun 2011, sementara pada tahun 2012 mencapai 17,8%. Lihat Gambar 3.7 untuk perkembangan pencapaian PB MKJP, sedangkan untuk melihat sebaran pencapaian menurut provinsi lihat Lampiran 12.
Gambar 3.7 Perkembangan pencapaian PB MKJP terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012
i.
Pencapaian PA MKJP PA MKJP adalah peserta KB yang saat ini sedang menggunakan salah satu
metoda kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD, MOW, Implan, dan MOP. Berdasarkan sasaran RKP 2010, 2011, dan 2012, sasaran PA MKJP yang harus dicapai setiap tahunnya adalah 24,2%, 25,1%, dan 25,9% dari Total PA. Data statistik rutin BKKBN tiga tahun terakhir (lihat Gambar 3.6) menunjukkan bahwa pencapaian PA MKJP masih di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu 23,5%, 24,4%, dan 24,9%. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan terhadap peserta aktif MKJP, kurangnya konseling 32
dan banyaknya PA MKJP yang sudah mendekati akhir masa reproduksi.
Lihat
Lampiran 13 untuk sebaran pencapaian menurut provinsi.
Gambar 3.8 Perkembangan pencapaian PA MKJP terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012
j.
Pencapaian PB Pria Berdasarkan data statistik rutin BKKBN untuk pencapaian PB Pria di tiga tahun
pertama RPJMN (2010, 2011, dan 2012) ternyata sudah melewati sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2010, dari 3,6% PB pria yang ditargetkan tercapai 8,2%. Tahun 2011, walaupun terjadi penurunan pencapaian dari tahun sebelumnya, namun dari taget PB Pria sebesar 4% berhasil dicapai sebesar 8,1%. Sedangkan untuk tahun 2012 dari target sebesar 4,3% hasilnya adalah 8,5%. Gambar 3.9 memperlihatkan perkembangan pencapaian PB Pria terhadap sasaran selama tiga tahun perjalanan RPJMN. Untuk melihat sebaran pencapaian menurut provinsi lihat Lampiran 14. 33
Gambar 3.9 Perkembangan pencapaian PB Pria terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012
k.
Pencapaian PB Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KPS & KS I) Pada tahun 2010, dari 7,1 juta PUS yang menjadi sasaran peserta KB baru, 3,75
juta diantaranya berasal dari kelompok KPS dan KS-I. Data statistik rutin menunjukkan bahwa pencapaian PB KPS dan KS-I pada tahun tersebut sebesar 3,77 juta peserta. Sedikit berbeda dengan keadaan pada tahun 2011 dimana dari target PB KPS dan KS-I sebesar 3,9 juta peserta dicapai sebanyak 4,3 juta peserta. Sementara itu untuk tahun 2012, dari 7,3 juta PUS yang menjadi sasaran peserta KB baru, 3,89 juta diantaranya berasal dari keluarga KPS dan KS-I. Pencapaian PB KPS dan KS-I sampai akhir tahun 2012 telah mencapai sekitar 4,2 juta peserta (108%). Gambar 3.10 memperlihatkan
34
perkembangan pencapaian PB KPS dan KS-I dari tahun 2010 sampai 2012. Untuk melihat sebaran pencapaian menurut provinsi lihat Lampiran 15.
.
Gambar 3.10 Perkembangan pencapaian PB KPS dan KS I terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012
l.
Pencapaian PA KPS dan KS I Seperti halnya PB KPS dan KS-I, kelangsungan ber-KB golongan masyarakat
yang kurang mampu (PA KPS dan KS-I) menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan RKP 2010, 2011, 2012 sasaran PA KPS dan KS-I yang harus dicapai masing-masing sebanyak 11,9 juta, 12,2 juta, dan 12,5 juta. Berdasarkan statistik rutin BKKBN, untuk tahun 2010, jumlah PA KPS dan KS-I tercatat sebanyak 14,3 juta peserta atau 120,2%. Untuk tahun 2011, jumlah PA KPS dan KS-I tercatat sebanyak 14,6 juta peserta atau 119,7%. Sedangkan untuk tahun 2012, dari target sebanyak 12,5 juta peserta diperoleh 14,6 juta PA KPS dan KS-I (116,8%). 35
Apabila dibandingkan dengan sasaran RKP masing-masing tahun, ternyata target di tigatahun tersebut telah dapat dipenuhi (lihat Gambar 3.11).Lihat juga Lampiran 16 untuk sebaran pencapaian menurut provinsi.
Gambar 3.11 Perkembangan pencapaian PA KPS dan KS I terhadap sasaran Tahun 2010, 2011 dan 2012 m.
Persentase PUS, WUS, Keluarga, dan Remaja yang mengetahui informasi program KKB melalui media massa. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana informasi tentang
program kependudukan dan keluarga berencana yang disampaikan melalui media massa maupun media luar ruang dapat menjangkau PUS, WUS, Keluarga, dan Remaja. Untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan, sikap, dan perilaku PUS, WUS, Keluarga, dan Remaja tentang masalah kependudukan dan keluarga berencana,
36
dapat dilihat dari data hasil Survei Indikator Kinerja RPJM yang dilakukan BKKBN sebagai sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut:
Berdasarkan tabel 3 mengenai pengetahuan tentang informasi kependudukan dan KB melalui media massa dan luar ruang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)
Persentase keluarga yang pernah mendengar informasi tentang kependudukan dan KB melalui media massa dan luar ruang pada tahun 2012 semuanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2011.
2)
Persentase PUS yang pernah mendengar informasi tentang kependudukan dan KB melalui media massa dan luar ruangpada tahun 2012 semuanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2011.
3)
Persentase WUS yang pernah mendengar informasi tentang kependudukan dan KB melalui media massa dan luar ruang pada tahun 2012 semuanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2011.
4)
Persentase Remaja yang pernah mendengar informasi tentang kependudukan dan KB melalui media massa dan luar ruang pada tahun 2012 semuanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2011.
n.
Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia. 37
o.
Jumlah grand design pengendalian penduduk dan kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan.
Indikator ini telah terpenuhi dengan tersusunnya: 1)
Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Indonesia 20102035;
2)
Pengembangan Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
3)
Tersedianya parameter kependudukan dan proyeksi penduduk tahun 2010– 2035;
4)
Tersedianya berbagai kajian tentang dampak masalah kependudukan terhadap pembangunan;
5)
Tercapainya target 100% dari target 20 % Perguruan tinggi/ sekolah/ organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan.
4.
Upaya dan Kegiatan Strategis Program KKB Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, upaya program dan kegiatan yang
dilakukan sepanjang tahun 2012 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program KKB nasional kepada seluruh penyelenggara negara, stakeholder terkait, dan mitra kerja program. Secara khusus, upaya
program yang dilakukan adalah dengan merancang,
menyusun,
dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Strategis Program KKB Nasional 2010-2014. Upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan, peningkatan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Gambaran pelaksanaan kinerja program KKB nasional yang
38
merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 meliputi empat program pokok, yaitu (1) Program Kependudukan dan KB; (2) Program Pelatihan dan Pengembangan; (3) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya; serta (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program KKB nasional, maka pada setiap awal tahun selalu dilakukan penyegaran kembali komitmen terhadap program KKB nasional dari para penyelenggara negara, stakeholder, dan mitra kerja program melalui forum-forum yang berskala nasional maupun regional, yaitu Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, dan Rapat Koordinasi Teknis. Internal BKKBN juga mempunyai mekanisme dalam melakukan perencanaan, penggarapan dan pengendalian program KKB melalui berbagai forum: Rakernas dan Rakerda, Konsultasi Bidang, Konsultasi Seksi, Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran I dan II, Rapat Pengendalian Program dan Anggaran, Rapat Telaah/Review Program KKB. Disamping itu untuk menguatkan dalam penggarapan program juga dilakukan rapat-rapat yang bersifat koordinasi antar komponen seperti rapat kedeputian dan rapat komponen yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Melalui forum-forum pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi dan desiminasi visi, misi, kebijakan, strategi, dan pokok-pokok program serta kegiatan dalam Rencana Strategis Program KKB Nasional tahun 2010-2014 dan disinkronkan dengan rencana aksi dan operasionalisasi kegiatan prioritas manajemen masing-masing unit eselon II. Selain itu, secara internal, upaya yang rutin dilakukan adalah penataan dan pengisian struktur kelembagaan di pusat dan provinsi melalui penetapan, perubahan, dan pengisian jabatan yang ada, disamping juga penyusunan tata laksana, standar operasi prosedur, serta norma, standar, pelayanan, dan kriteria yang harus dirumuskan atau diperbarui secara lebih tepat. Secara eksternal, dilakukan pula upaya-upaya penguatan kembali komitmen dengan para stakeholder dan mitra kerja BKKBN serta melakukan evaluasi dan
39
memperbaharui MOU kerjasama dan kemitraan untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan revitalisasi program KKB. Penguatan komitmen ini antara lain dilakukan: 1)
Dalam penguatan “supply side”
dilakukan kerjasama dengan Kementerian
Kesehatan
dukungan
dalam
memberikan
sarana
prasarana,
alat
obet
kontrasepsi dan peningkatan provider pelayanan KB melalui 23.500 KKB pemerintah dan swasta serta mendorong seluruh peserta program jaminan persalinan (Jampersal) menjadi peserta KB MKJP (metode jangka panjang) bagi para ibu setelah melahirkan; 2)
Dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama untuk program pendidikan kependudukan dan KB;
3)
Dengan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan penyuluhan dan pelayanan KB di daerah transmigrasi dan sebagainya;
4)
Dalam upaya penguatan supply dan demand side kerjasama dengan TNI, POLRI, PKK, dan SIKKIB melakukan upaya memperkuat program revitalisasi program KB bersama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam penggerakan lini lapangan serta pelayanan dan pembinaan KB Kesehatan melalui kegiatan Bhakti Sosial di daerah;
5)
Dalam memperkuat peserta KB mandiri pelembagaan keluarga kecil berkualitas, kerjasama dengan Swasta, seperti Apindo, membuat kerjasama untuk memperluas partisisipasi jajaran pengusaha/perusahaan dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan program KKB di lingkungannya;
6)
Dalam mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan dan mencegah kehamilan tidak diinginkan pada remaja dilakukan kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa seperti KNPI, Pramuka dan lain-lain melakukan program-program untuk meningkatkan partisipasi dan penyiapan generasi muda dalam berkeluarga melalui Generasi Berencana atau Genre;
40
7)
Dengan LSOM (Kowani, Aisyiah, Muslimat NU, LKK-NU, BKMT), Lembaga Profesi (JNPK, IDI, IBI, HOGSI, POGI, PKMI, IDUI dsb), Perguruan Tinggi, dan Organisasi/Instansi lainnya meningkatkan upaya peningkatan kompetensi para provider pelayanan KB serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan untuk menjangkau daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan yang selama ini kurang terjangkau program; Selain melalui kemitraan dengan berbagai pihak, pencapaian sasaran kinerja
program KKB telah dilakukan berbagai kegiatan strategis di BKKBN antara lain sebagai berikut:
a.
Program Kependudukan dan KB Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melakukan (1) Sosialisasi
kebijakan pengendalian penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk, menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan, serta mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan; (2) Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas; (3) Meningkatkan ketahanan keluarga maupun pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembentukan dan penggerakan kelompok kegiatan tribina seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan pengikutsertaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dalam kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta peningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok PIK Remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, serta pencegahan generasi muda dari seks bebas, penggunaan Napza dan HIV-AIDS;(4) Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan dan mitrakerja; KIE pengendalian penduduk dan pembangunan KB; pendayagunaan media komunikasi pengendalian penduduk dan pembangunan KB; kemitraan dengan LSM 41
dan Swasta; peran IMP dan lini lapangan; kemitraan lintas sektor; SIM Kependudukan dan KB; kualitas data dan informasi manajemen program; sosialisasi dan desiminasi SIM program kependudukan dan KB berbasis TI serta teknologi informasi komunikasi. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi: 1)
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor terkait seperti Bappenas, BPS, Kemenkes, Kemendagri, Kemenakertrans, Kemensos, serta Lembaga Studi Perguruan Tinggi di daerah untuk mengidentifikasi dan mensinkronkan
berbagai
peraturan
perundangan
yang
berkaitan
dengan
pembangunan kependudukan, penyediaan data parameter kependudukan, melalui exercise proyeksi penduduk provinsi tahun 2010–2035, Seminar eksekutif asumsi TFR dan Mortalitas untuk proyeksi penduduk 2010–2035; 2)
Menyusun Road Map Grand Design Pengendalian Penduduk 2012-2015 dan berbagai policy brief tentang masalah kependudukan dan kebijakan MDG’s, yang dilanjutkan dengan sosialisasi hal tersebut melalui berbagai seminar dan orientasi kepada para pengelola dan pelaksana program kependudukan di pusat dan seluruh daerah serta lintas sektor;
3)
Bekerjasama
dengan
Lembaga
Studi
Kependudukan
Perguruan
Tinggi,
menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memberikan pengetahuan bagi para petugas pengelola dan pelaksana program kependudukan baik di pusat maupun provinsi; 4)
Mengembangkan Kerjasama Pendidikan Kependudukan dengan lintas sektor, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mensosialisasikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal;
5)
Melakukan berbagai kajian dan optimalisasi pemanfaatan hasil analisis dampak kependudukan yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagai
bahan
untuk
mendukung
penyerasian
kebijakan
pembangunan
berwawasan kependudukan; 42
6)
Pengembangan kebijakan, strategi dan materi informasi sebagai acuan dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta serta 70.000 dokter dan bidan praktek swasta;
7)
Memperkuat pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan statis melalui penyediaan data basis potensi klinik KB, penyediaan sarana dan prasarana klinik KB, meningkatkan KIE dan promosi tempat pelayanan KB;
8)
Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui pembentukan tim jaga mutu, pelatihan teknis medis bagi dokter dan bidan, penggunaan informed choice dan informed consent bagi peserta KB terutama peserta MKJP.
9)
Memberdayakan dan membina mitra kerja dalam penggerakan dan pelayanan KB, dengan cara memperkuat kapasitas mitra kerja baik dalam hal pemberian pelayanan KB dan melalui peningkatan intensitas kegiatan monitoring dan evaluasi;
10) Memperkuat jaminan ketersediaan kontrasepsi melalui peningkatan komitmen baik pemerintah maupun pemerintah kabupaten dan kota serta swasta; 11) Penguatan dukungan pembiayaan pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I melalui penyediaan alokon cuma-cuma yang terintegrasi dengan program jamkesmas, jamkesda dan jampersal; 12) Penyediaan biaya pra pelayanan khusus untuk pelayanan KB MKJP; 13) Peningkatan akses pelayanan KB bagi penduduk di wilayah galciltas melalui tim KB keliling dengan mitra kerja; 14) Promosi dan KIP Konseling KHIBA dan PMKR; 15) Menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang holistik dan integratif. Program ini dimaksudkan untuk membuat suatu acuan yang dapat menjadi pedoman operasional Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh para stakeholder, mitra kerja, sektor terkait, pengelola program dan pelaksana untuk menyerasikan kebijakan dan strategi Program Pembangunan
43
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan situasi dan kondisi di lini lapangan sebagai konsekuensi otonomi daerah untuk tahun-tahun berikutnya; 16) Mengembangkan materi dan media Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dalam Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 17) Meningkatkan advokasi dan KIE Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
kepada
stakeholder,
mitra
kerja,
keluarga
dan
masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kepedulian serta membangun perhatian, pengertian, peran, kemauan, semangat dan komitmen para stakeholder, mitra kerja
dan
masyarakat
dalam
Program
Pembangunan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan Keluarga; 18) Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholder dan mitra kerja dalam Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.Program ini dilakukan untuk memperoleh hubungan-hubungan fungsional dengan stakeholder dan mitra kerja
dalam
pengembangan
Program
Pembangunan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan Keluarga; 19) Mengembangkan data dan informasi Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Data basis Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut memuat informasi mengenai kondisi dan potensi kelompok yang ada pada Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di masing-masing wilayah; 20) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana berupa buku-buku pedoman, petunjuk teknis dan materi lainnya yang dibutuhkan oleh kelompok dan juga alat permainan edukatif, BKB Kit, ruang sekretariat PIK R/M beserta sarananya, alat bantu peraga bagi kelompok lansia, dan alat teknologi sederhana dalam usaha ekonomi produktif guna mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
44
21) Menumbuhkembangkan Bina Ketahanan Keluarga. Menumbuhkan kelompokkelompok yang baru dan mengembangkan kelompok-kelompok yang ada agar menjadi kelompok yang paripurna dan mandiri dengan meningkatkan kualitas dan potensi jasmani, mental serta rohani yang dilaksanakan melalui kegiatan Tri Bina; 22) Menumbuhkembangkan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dengan tujuan memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat, terhindar dari Triad KRR (bebas dari sex pra nikah, HIV dan AIDS, serta NAPZA) untuk mencapai ketahanan remaja dan pendewasaan usia perkawinan sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana (GenRe); 23) Menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga yang diwadahi dalam kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi keluarga dan kemandirian ber KB bagi anggota UPPKS terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. 24) Mengembangkan pendampingan sebagai model dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga. Pendampingan tersebut diarahkan untuk memfasilitasi usaha ekonomi produiktif dalam memperoleh akses informasi dan pelayanan yang dibutuhkan, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek pengelolaan usaha dan teknis produksi, pengembangan usaha baik produksi maupun pemasaran, serta pemanfaatan teknologi tepat guna; 25) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola dan pelatih Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini diharapkan para pengelola Program
Pembagunan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan BKB, BKR, PIK R/M, BKL dan UPPKS di segala tingkatan; 26) Mengembangkan Sistem Informasi Majamen (SIM) melalui berbagai media, agar stakeholder, mitra kerja dan masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi tentang program-program yang ada dalam Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga dapat berperan aktif dalam Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut; 45
27) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi melalui berbagai instrumen untuk memantau perkembangan kegiatan pada Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara optimal, diperlukan suatu sistem monitoring, evaluasi dan fasilitasi yang dilakukan secara terus-menurus, terpadu dan menyeluruh melalui instrumen dan metode yang tepat. Instrumen tersebut hendaknya dapat mengukur perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan; 28) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Advokasi dan KIE ke berbagai segmentasi sasaran dengan menggunakan berbagai media; 29) Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan stakeholders dan mitra kerja di berbagai tingkatan wilayah (pusat, provinsi, kabupaten dan kota) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di lini lapangan (kabupaten dan kota, kecamatan, desa dan kelurahan); 30) Memantapkan sistem informasi kependudukan dan keluarga yang berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana; 31) Mengembangkan
infrastruktur
teknologi,
informasi
dan
komunikasi
serta
meningkatkan kecepatan dan kualitas penyebarluasan data, informasi, dan dokumentasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
b.
Program Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1)
Penyusunan kurikulum dan media pembelajaran;
2)
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur BKKBN melalui pendidikan jangka panjang dan jangka pendek baik dalam negeri maupun luar negeri;
3)
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola program baik pusat provinsi, maupun kabupaten dan kota melalui pelatihan berjenjang, pelatihan
46
teknis medis, pelatihan sertifikasi, training of trainer, pelatihan fungsional, Elearning; 4)
Workshop dan Pentaloka bagi pengelola program dari tingkat pusat sampai kabupaten dan kota;
5)
Kerjasama dengan luar negeri dalam bidang KKB melalui pelaksanaan Observation Study Tour dan pengembangan materi informasi tentang KKB untuk di share dengan negara lain;
6)
Penyusunan
pedoman
dan
juklak
bagi
penelitian
dan
pengembangan
kependudukan, KB dan KS; 7)
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kependudukan, KB dan KS yang prioritas dalam rangka menunjang operasional program;
8)
Mensosialisasikan hasil penelitian melalui berbagai forum seperti seminar, referat, fact sheet, policy brief;
9)
Meningkatkan kemitraan dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, LSM, organisasi
profesi
dan
lain-lain
dalam
rangka
pelaksanaan
penelitian
pengembangan kependudukan, KB dan KS;
c.
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1)
Menetapkan sasaran program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional untuk penyusunan dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas;
2)
Meningkatkan
pengelolaan
kepegawaian
untuk mewujudkan
SDM
yang
berkualitas dan mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku; 3)
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel didukung oleh SDM yang professional serta terlaksananya
47
pengelolaan sarana program secara tepat waktu, jumlah, tempat, harga, mutu dan jenis; 4)
Mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, membangun kelembagaan yang efektif, dan mengembangkan jumlah dan peran jejaring kehumasan;
5)
Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan serta sarana dan prasarana perkantoran modern dalam mendukung pelaksanaan Program KKB nasional;
6)
Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan BKKBN meliputi program manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi;
7)
Meningkatkan pelaksanaan pengadaan DAK Bidang KB untuk memperkuat dan membantu penyediaan sarana fisik pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Program KKB di wilayahnya.
d.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1)
Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) melalui Konsolidasi dalam rangka realisasi rencana aksi penyelenggaraan SPIP, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP, Pembinaan SPIP;
2)
Pelaksaanaan audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan audit tujuan tertentu meliputi aspek Progam, keuangan dan Perbekalan, serta ketenagaan dan Administrasi Umum;
3)
Melaksanakan review Laporan Keuangan;
4)
Penelusuran pengaduan masyarakat;
5)
Penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan;
48
6)
Membangun integritas dan peningkatan kualitas kinerja aparat pengawasan melalui Pelatihan teknis, substantif, workshop dan seminar;
7)
Koordinasi
dan
konsultasi
pengawasan
dengan
komponen
terkait
dan
pengawasan ekstern; 8)
Pelakasanaan upaya lanjut dan pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern.
B.
Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan, BKKBN melakukan penyusunan Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2012 dengan menggunakan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Selanjutnya, laporan keuangan itu direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Sebagaimana diketahui, hasil audit atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan. Gambar 3.12 Sertifikat Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2011
49
Anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Tahun 2012 disusun berdasarkan azas berbasis kinerja. Secara Nasional dukungan anggaran semula sebesar Rp.2.593.734.243.000,-namun pada bulan Agustus 2012 terdapat pengurangan atau efisiensi sebesar Rp.483.624.365.000 dan penambahan reward sebesar Rp.11.129.056.000,- sehingga pagu menjadi Rp.2.121.238.934.000,-. Pada bulan Oktober untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat mendapatkan Hibah Dalam Negeri (HDN) sebesar Rp. 9.500.000.000,- sedangkan pada bulan November mendapatkan tambahan Hibah Dalam Negeri (HDN) sebesar Rp.1.125.000.000,sehingga pagu menjadi Rp.2.131.863.934.000,-.Pada bulan Desember mendapat tambahan tunjangan kinerja sebesar Rp.140.672.447.000,- sehingga pagu total menjadi Rp.2.272.536.381.000,-. Sedangkan
realisasi
total
pagu
s.d
Desember
2012
adalah
Rp.2,212,791,468,184,- (97,37%) dengan rincian: 1.
Realisasi Anggaran per Satker yang bersumber dari RM, ADB DHS II dan UNFPA untuk Satker di Pusat adalah Rp 1,231,666,874,684,-.
2.
Realisasi
anggaran
per
output
kegiatan
Pengelolaan
Pembangunan
Kependudukan dan KB Provinsi yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan ADB DHS II (RK) adalah Rp 981,124,593,500,-.
50
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran s.d Desember 2012
51
Gambar 3.13 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja, Tahun 2012
Walaupun
penyerapan
anggaran
relatif
cukup
tinggi,
namun
dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yaitu: 1.
Anggaran yang disediakan untuk program pengendalian penduduk realisasi penyerapan anggarannya hanya mencapai 81,09% dari pagu anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan penyerasian kebijakan kependudukan antar sektor baik tingkat nasional dan regional. Disamping itu, dilakukan penyusunan parameter proyeksi penduduk, dan kerjasama pendidikan kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan analisis yang menyeluruh dari berbagai sumber data yang tersedia. Di sisi lain unit organisasi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk baru melaksanakan fungsi secara efektif pertengahan
52
tahun 2011 sehingga kegiatan-kegiatan tahun 2012 belum dapat dilaksanakan secara optimal. 2.
Anggaran yang tersedia pada program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya realisasi penyerapannya sudah mencapai 99,75%, namun besarnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi penyerapan belanja pegawai yang mencapai 99,99%, bahkan belanja pegawai pusat mencapai 102%. Anggaran yang tersedia untuk mendukung sarana dan prasarana, terutama untuk sarana aparatur yang dituangkan kedalam belanja modal penyerapannya mencapai 97,5% dari pagu yang disediakan. Anggaran tersebut belum sepenuhnya mendukung sarana dan prasarana serta operasional kegiatan lini lapangan. Hal ini mengakibatkan kurang lancarnya proses pelaporan pencapaian program.
3.
Dukungan anggaran untuk menunjang pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) realisasinya penyerapannya mencapai 97,11% yang digunakan sebagian besar untuk kegiatan pelatihan Dokter, Bidan, kontap (MOP dan MOW), pelatihan R/R bagi petugas klinik, serta pelatihan konseling dengan penggunaan ABPK bagi bidan. Dari realisasi anggaran yang dicapai, realisasi target capaian sasaran terutama untuk pelatihan dokter sampai dengan tahun 2012 sudah tercapai dokter 3.000 dokter dan bidan sebanyak 15.000 bidan yang dilatih. Namun demikian anggaran yang tersedia untuk pelatihan belum mencukupi untuk menyiapkan provider yang kompeten melakukan pelayanan KB.
4.
Dukungan anggaran program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN realisasi penyerapan anggarannya mencapai 99,38% dari pagu yang tersedia. Namun anggaran yang tersedia tersebut masih terbatas jika dibandingkan dengan obyek pemeriksaan khususnya dana pemeriksaan untuk kasus-kasus pengaduan masyarakat.
5.
Masih kurangnya pemahaman para pengelola anggaran dalam peraturan dan perundangan keuangan, sehingga mengakibatkan terlambatnya penyerapan anggaran. 53
6.
Masih terdapat ketidaksinkronan antara indikator kinerja kegiatan dan anggaran dengan Renstra, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMN yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya sering dilakukan penyesuaian atau revisi anggaran.
54
BAB IV PENUTUP Mewujudkan pembangunan berwawasan Kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera merupakan tugas, pokok dan fungsi BKKBN. Kondisi tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pengendalian dan peningkatkan kualitas penduduk, karena penduduk yang berkualitas adalah modal pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu pengendalian penduduk perlu dilakukan melalui pelaksanaan program KKB nasional. Dengan berakhirnya tahun 2012, maka disamping keberhasilan pencapaian beberapa indikator kinerja program, terdapat pula beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi capaian kinerjanya. Walaupun begitu, secara umum dapat dikatakan tugas dan fungsi BKKBN telah dapat dilaksanakan dengan baik. Berbagai permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program KKB nasionalterus menerus diupayakan reformulasi
arah kebijakan program sehingga
percepatan pencapaian sasaran program dapat meningkat sesuai sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMN 2010–2014. Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain: 1.
Era desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap kepedulian dan dukungan di daerah. Oleh karena itu, dalam proses alih kelola program KKB ke kabupaten dan kota, masih perlu diberikan dukungan dalam beberapa hal, seperti konsultasi, fasilitasi, pendanaan, serta logistik (alat kontrasepsi).
2.
Sudah dilakukan standarisasi dan acuan sebagai pedoman daerah dalam pengelolaan program KKB nasional, berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan program KKB; Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimum bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
55
3.
Melakukan pemantapan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM, serta mitra kerja lainnya untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penggarapan program KKB.
4.
Mengembangkan
model
pendekatan
pelayanan
program
KBKR
dan
pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta masyarakat rentan lainnya. 5.
Penguatan supplyside, seperti pelayanan KB pasca persalinan dan Pasca keguguran serta fasilitas pelayanan kesehatan.
6.
Penguatan demandside, antara lain melakukan KIE kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, dan pendewasaan usia kawin pertama.
7.
Pengembangan kemampuan SDM, kelembagaan, serta managemen keuangan dan pengawasan.
8.
Sebagai bagian dari upaya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan pelaporan untuk mendapatkan data rutin masih terus dilakukan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang ada.
9.
Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam upaya akselerasi informasi program KB dan perluasan jangkauannya. Dengan memberikan perhatian dan penanganan hal-hal tersebut di atas,
diharapkan upaya percepatan pencapaian program KKB nasional dimasa yang akan datang dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
56
LAMPIRAN.1
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA BERDASARKAN HASIL SENSUS TAHUN 1990-2000 DAN 2000-2010 PER PROVINSI (PERSEN)
NO
PROVINSI
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (Persen) 1990-2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Aceh SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung BangkaBelitung KepulauanRiau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua INDONESIA
Sumber : Sensus Penduduk
2000-2010
3,44
1,35 1,11 1,34 3,59 2,55 1,85 1,66 1,23 3,14 4,99 1,39 1,89 0,37 1,02 0,76 2,79 2,15 1,17 2,06 0,91 1,74 1,98 3,80 1,26 1,94 1,17 2,07 2,24 2,67 2,78 2,44 3,72 5,46
1,45
1,49
1,46 1,32 0,63 3,84 1,84 1,28 2,19 1,17 0,97 6,54 0,17 2,03 0,94 0,72 0,7 3,21 1,31 1,82 1,63 2,29 2,99 1,45 2,81 1,33 2,57 1,35 3,15 1,59 2,7 0,11 1,6 2,55
LAMPIRAN 2
PERKEMBANGAN CPR TAHUN 2007-2012 CPR NO
PROVINSI
2007
2012
Selisih 2012 THD 2011
1
DKI Jakarta
56,4
53,4
-3,0
2
Jawa Barat
60,3
60,3
0,0
3
Jawa Tengah
60,0
61,5
1,5
4
DI Yogyakarta
54,8
59,6
4,8
5
Jawa Timur
62,3
62,4
0,1
6
Bali
65,4
59,6
-5,8
7
Banten
55,4
61,3
5,9
8
Aceh
45,4
44,4
-1,0
9
Sumatra Utara
42,6
42,8
0,2
10
Sumatra Barat
52,8
50,2
-2,6
11
Sumatra Selatan
62,6
64,4
1,8
12
Lampung
66,0
66,3
0,3
13
Nusa Tenggara. Barat
52,2
55,1
2,9
14
Kalimantan Barat
61,2
63,9
2,7
15
Kalimantan Selatan
63,2
66,4
3,2
16
Sulawesi Utara *
66,7
63,7
-3,0
17
Sulawesi Selatan
42,9
47,5
4,6
18
Bangka Belitung
64,7
65,3
0,6
19
Gorontalo
58,8
61,5
2,7
20
Sulawesi Barat
44,5
48,0
3,5
21
Riau
52,8
54,0
1,2
22
Jambi
62,5
62,0
-0,5
23
Bengkulu
70,4
61,2
-9,2
24
Nusa Tenggara Timur
30,1
38,3
8,2
25
Kalimantan Tengah
65,2
64,8
-0,4
26
Kalimantan Timur
55,4
54,1
-1,3
27
Sulawesi Tengah
59,8
52,5
-7,3
28
Sulawesi Tenggara
44,4
48,4
4,0
29
Maluku
29,4
40,4
11,0
30
Papua "
24,5
19,1
-5,4
31
Maluku Utara
46,2
51,1
4,9
32
Papua Barat
37,5
41,0
3,5
33
Kepulauan Riau
54,0
48,0
-6,0
57,4
57,9
0,5
NASIONAL Sumber data : SDKI Tahun 2007 dan 2012
LAMPIRAN 3
PERKEMBANGAN UNMET NEED TAHUN 2007-2012 NO
PROVINSI
2007
Selisih 2012 THD 2011
2012
1
DKI Jakarta
9,4
6,9
2,5
2
Jawa Barat
8,9
10,0
-1,1
3
Jawa Tengah
7,6
7,4
0,2
4
DI Yogyakarta
7,6
6,8
0,8
5
Jawa Timur
6,7
8,2
-1,5
6
Bali
6,0
5,8
0,2
7
Banten
6,5
9,0
-2,5
8
Aceh
9,9
12,0
-2,1
9
Sumatra Utara
10,2
12,3
-2,1
10
Sumatra Barat
10,0
11,2
-1,2
11
Sumatra Selatan
6,2
7,4
-1,2
12
Lampung
6,4
5,5
0,9
13
Nusa Tenggara. Barat
14,0
12,9
1,1
14
Kalimantan Barat
8,1
7,7
0,4
15
Kalimantan Selatan
6,2
6,2
0,0
16
Sulawesi Utara *
7,0
6,1
0,9
17
Sulawesi Selatan
11,1
13,9
-2,8
18
Bangka Belitung
7,1
3,2
3,9
19
Gorontalo
9,6
6,6
3,0
20
Sulawesi Barat
12,4
17,4
-5,0
21
Riau
9,3
9,1
0,2
22
Jambi
6,8
7,0
-0,2
23
Bengkulu
7,5
6,1
1,4
24
Nusa Tenggara Timur
15,9
17,4
-1,5
25
Kalimantan Tengah
5,4
5,7
-0,3
26
Kalimantan Timur
8,6
7,7
0,9
27
Sulawesi Tengah
12,1
8,3
3,8
28
Sulawesi Tenggara
13,1
12,9
0,2
29
Maluku
14,5
22,4
-7,9
30
Papua "
20,0
15,8
4,2
31
Maluku Utara
9,2
13,0
-3,8
32
Papua Barat
16,0
16,6
-0,6
33
Kepulauan Riau
11,5
12,3
-0,8
9,1
8,5
0,6
NASIONAL Sumber data : SDKI Tahun 2007 dan 2012
LAMPIRAN 4
PERSENTASE PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) TERHADAP PPM-PB TAHUN 2010-2012 NO
PROVINSI PPM
1
2
1 DKI
3
2010 PENC. 4
% 5=4/3
PESERTA KB BARU (PB) 2011 PPM PENC. 6
7
%
PPM
8=7/6
9
2012 PENC. 10
% 11 = 10 / 9
344.029
439.797
127,8
203.090
545.353
268,5
357.290
536.576
150,2
1.465.846
1.612.950
110,0
1.447.600
1.705.834
117,8
1.523.950
1.584.957
104,0
888.107
997.425
112,3
958.230
1.087.108
113,4
910.670
1.028.976
113,0
47.622
53.376
112,1
51.420
55.781
108,5
54.470
61.413
112,7
5 JATIM
1.036.701
1.171.619
113,0
1.127.750
1.317.768
116,8
1.017.160
1.257.507
123,6
6 BALI
61.126
71.075
116,3
52.970
78.967
149,1
61.880
77.665
125,5
269.317
374.253
139,0
300.170
434.575
144,8
270.340
464.132
171,7
4.112.748
4.720.495
114,8
4.141.230
5.225.386
126,2
4.195.760
5.011.226
119,4
8 ACEH
137.818
197.755
143,5
143.110
182.617
127,6
147.810
186.758
126,4
9 SUMUT
294.226
405.961
138,0
352.320
406.638
115,4
333.440
424.583
127,3
10 SUMBAR
127.971
146.703
114,6
132.070
165.458
125,3
128.810
166.260
129,1
11 SUMSEL
359.527
459.294
127,7
303.820
488.769
160,9
370.630
504.780
136,2
12 LAMPUNG
347.274
501.819
144,5
340.310
583.851
171,6
343.080
561.061
163,5
13 NTB
147.230
182.691
124,1
161.270
221.405
137,3
155.090
232.120
149,7
14 KALBAR
118.705
163.184
137,5
125.220
178.227
142,3
130.720
178.896
136,9
15 KALSEL
129.195
152.608
118,1
132.720
164.884
124,2
146.630
164.196
112,0
16 SULUT
77.881
102.380
131,5
64.280
128.834
200,4
82.270
107.357
130,5
17 SULSEL
259.115
342.745
132,3
266.560
385.344
144,6
277.630
381.805
137,5
18 BABEL
38.892
51.971
133,6
38.500
58.902
153,0
41.430
52.762
127,4
19 GORONTALO
33.949
50.545
148,9
36.750
54.536
148,4
37.390
59.426
158,9
20 SULBAR
29.601
48.022
162,2
33.100
57.996
175,2
31.280
58.115
185,8
LJB I
2.101.384
2.805.678
133,5
2.130.030
3.077.461
144,5
2.226.210
3.078.119
138,3
21 RIAU
154.964
177.053
114,3
172.650
203.845
118,1
178.500
210.480
117,9
22 JAMBI
118.205
133.206
112,7
105.990
142.499
134,4
123.910
147.572
119,1
23 BENGKULU
81.301
106.515
131,0
59.340
123.737
208,5
80.680
122.881
152,3
24 NTT
86.507
107.497
124,3
108.540
110.193
101,5
97.000
109.592
113,0
25 KALTENG
69.007
79.577
115,3
83.890
92.674
110,5
91.200
98.642
108,2
26 KALTIM
79.913
99.580
124,6
102.000
111.284
109,1
94.710
113.773
120,1
27 SULTENG
71.602
98.211
137,2
83.760
119.350
142,5
76.520
124.073
162,1
28 SULTRA
56.913
75.191
132,1
73.010
86.354
118,3
61.720
89.940
145,7
29 MALUKU
46.272
66.870
144,5
51.820
73.690
142,2
45.100
67.824
150,4
30 PAPUA
27.457
50.480
183,9
60.940
63.409
104,1
27.980
52.891
189,0
31 MALUT
26.987
38.345
142,1
32.830
47.255
143,9
32.420
48.208
148,7
32 PAPBAR
14.604
26.565
181,9
13.940
32.791
235,2
15.640
29.461
188,4
33 KEPRI
36.220
61.761
170,5
40.030
71.541
178,7
40.080
83.796
209,1
869.952
1.120.851
128,8
988.740
1.278.622
129,3
965.460
1.299.133
134,6
7.084.084
8.647.024
122,1
7.260.000
9.581.469
132,0
7.387.430
9.388.478
127,1
2 JABAR 3 JATENG 4 DIY
7 BANTEN JB
LJB II TOTAL NASIONAL Sumber data : F/II/KB
LAMPIRAN 5
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER METODA KONTRASEPSI DARI TAHUN 2010, 2011 DAN 2012
NO
PROVINSI
1
2
1 2 3 4 5 6 7
DKI JABAR JATENG DIY JATIM BALI BANTEN JB
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ACEH SUMUT SUMBAR SUMSEL LAMPUNG NTB KALBAR KALSEL SULUT SULSEL BABEL GORONTALO SULBAR LJB I
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RIAU JAMBI BENGKULU NTT KALTENG KALTIM SULTENG SULTRA MALUKU PAPUA MALUT PAPBAR KEPRI LJB II
TOTAL NASIONAL Sumber : F/II/KB/11
PB IUD PENCAPAIAN 2012
2011
3
5
JUMLAH PESERTA KB BARU WANITA PB IMPLANT PENCAPAIAN
PB MOW PENCAPAIAN 2010
2012
2011
7
9
2010
2012
2011
11
13
2010
PB SUNTIK PENCAPAIAN
2012
2011
15
17
PB PIL PENCAPAIAN 2010
2012
2011
19
21
2010
61.044 148.693 94.782 15.527 123.096 22.487 27.716
55.849 135.955 80.140 11.583 113.780 22.663 23.607
47.504 120.051 59.702 9.261 99.981 17.664 17.110
5.445 20.906 24.722 1.973 26.280 2.888 2.572
4.841 19.065 22.114 1.620 21.654 2.397 2.057
3.112 17.553 18.290 1.342 16.136 2.150 2.137
22.811 87.685 128.539 5.543 123.921 2.835 36.573
18.504 91.426 126.377 4.970 135.898 3.003 33.486
14.306 86.925 89.436 4.525 63.378 2.621 23.562
253.452 815.323 555.352 28.189 650.663 34.945 221.855
273.164 900.000 594.283 26.891 695.296 35.688 222.665
221.235 844.636 579.761 27.001 662.092 34.595 190.647
148.845 448.967 170.974 4.614 277.645 7.366 131.697
152.714 491.719 193.884 4.890 290.213 7.697 127.206
124.362 485.189 194.083 5.288 280.789 7.772 119.025
493.345
443.577
371.273
84.786
73.748
60.720
407.907
413.664
284.753
2.559.779
2.747.987
2.559.967
1.190.108
1.268.323
1.216.508
6.629 31.193 10.387 12.690 37.476 21.986 8.950 2.127 8.274 11.170 2.378 5.013 1.981
5.547 26.726 8.216 10.441 35.292 19.068 6.857 2.369 6.746 9.287 2.175 4.796 1.770
2.438 23.674 7.391 8.164 25.581 15.368 5.533 2.041 5.404 8.012 1.301 4.180 1.134
1.497 10.646 2.104 2.402 2.766 1.515 2.070 804 1.201 3.202 337 480 361
1.247 9.952 1.751 2.019 2.239 1.550 1.452 917 1.159 2.894 238 408 227
644 8.612 1.004 1.797 1.252 1.336 1.068 806 711 2.163 182 394 189
6.325 47.135 19.817 50.417 39.917 41.242 10.694 9.335 15.321 23.524 3.553 8.468 3.629
6.168 32.712 18.996 46.673 41.153 29.297 9.464 9.406 14.855 22.575 3.744 7.638 3.501
3.496 30.279 15.532 39.733 24.913 16.955 8.145 8.110 11.019 19.426 2.705 6.690 2.292
80.874 142.783 74.069 221.065 219.072 109.937 69.500 69.628 44.814 167.896 23.295 20.842 19.153
80.578 137.499 72.687 216.256 227.003 110.847 77.020 68.242 56.475 166.637 27.110 20.543 17.154
83.222 124.377 65.355 206.860 200.615 99.658 71.143 63.054 47.584 144.488 24.941 17.459 12.788
68.036 131.054 35.004 163.566 201.829 36.465 59.133 73.582 25.430 125.372 15.833 18.698 19.819
68.175 135.263 44.534 164.631 209.943 42.540 59.086 75.178 35.719 133.041 18.776 16.621 21.785
74.242 136.889 32.978 160.375 190.141 38.051 53.158 70.904 25.211 118.755 16.626 17.428 20.183
160.254
139.290
110.221
29.385
26.053
20.158
279.377
246.182
189.295
1.262.928
1.278.051
1.161.544
973.821
1.025.292
954.941
7.208 6.050 5.852 9.221 1.883 5.320 6.392 1.577 2.231 1.748 1.600 496 2.929
5.660 5.319 4.814 8.980 1.755 4.751 5.013 1.557 2.034 1.217 1.179 361 2.473
4.205 4.497 3.529 6.990 1.248 3.803 3.898 1.254 1.727 971 844 144 1.675
2.954 712 927 4.489 759 2.248 833 681 653 1.093 436 326 771
2.434 462 875 5.012 486 1.633 752 610 571 1.197 315 236 634
1.278 364 698 3.190 389 1.130 702 432 475 849 253 144 258
14.268 12.701 12.065 20.540 8.587 3.406 10.116 8.994 6.677 3.996 10.424 3.801 3.693
12.280 11.628 11.282 17.577 8.001 4.717 9.666 8.291 5.377 4.041 9.418 2.911 3.611
10.503 10.738 9.902 15.525 5.866 3.508 6.626 6.952 4.649 2.856 6.693 2.003 2.472
103.651 71.803 56.060 53.800 42.892 54.619 46.214 35.809 29.015 24.529 22.161 10.917 32.783
102.923 70.492 56.798 56.360 43.040 54.647 47.208 34.469 30.454 31.799 22.006 12.817 29.000
91.615 63.894 50.336 59.582 34.899 49.904 39.597 29.229 26.534 22.729 16.651 10.165 23.533
67.988 50.564 37.019 14.067 36.842 29.410 42.107 33.352 17.703 11.549 9.103 8.237 21.788
66.609 48.848 39.530 15.076 33.356 31.444 43.734 30.365 23.642 13.373 10.065 8.864 19.318
59.615 49.217 33.134 15.127 31.818 28.280 37.257 27.737 21.952 11.452 10.305 7.302 19.380
52.507
45.113
34.785
16.882
15.217
10.162
119.268
108.800
88.293
584.253
592.013
518.668
379.729
384.224
352.576
706.106
627.980
516.279
131.053
115.018
91.040
806.552
768.646
562.341
4.406.960
4.618.051
4.240.179
2.543.658
2.677.839
2.524.025
LAMPIRAN 5.(Lanjutan) PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER METODA KONTRASEPSI DARI TAHUN 2010, 2011 DAN 2012
LAMPIRAN 5
NO
JUMLAH PESERTA KB BARU PRIA PB MOP PB KONDOM PENCAPAIAN PENCAPAIAN
PROVINSI
1
2
1 2 3 4 5 6 7
DKI JABAR JATENG DIY JATIM BALI BANTEN JB
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ACEH SUMUT SUMBAR SUMSEL LAMPUNG NTB KALBAR KALSEL SULUT SULSEL BABEL GORONTALO SULBAR LJB I
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RIAU JAMBI BENGKULU NTT KALTENG KALTIM SULTENG SULTRA MALUKU PAPUA MALUT PAPBAR KEPRI LJB II
TOTAL NASIONAL Sumber : F/II/KB/11
2012
2011
23
25
1.580 4.983 2.227 345 3.064 373 1.178
968 4.104 3.207 358 4.619 312 1.021
2010 785 3.645 3.925 487 4.131 274 696
2012
2011
27
29
43.399 58.400 52.380 5.222 52.838 6.771 42.541
JUMLAH SELURUH PESERTA KB BARU PENCAPAIAN 2010
2012
2011
43
44
2010
39.313 63.565 67.103 5.469 56.308 7.207 24.533
28493,0 54951,0 52228,0 5472,0 45112,0 5999,0 21076,0
536.576 1.584.957 1.028.976 61.413 1.257.507 77.665 464.132
545.353 1.705.834 1.087.108 55.781 1.317.768 78.967 434.575
439.797 1.612.950 997.425 53.376 1.171.619 71.075 374.253
13.750 14.589 13.943 261.551 263.498
4.720.495
213.331
5.011.226
5.225.386
40 4.871 417 963 966 900 523 1.299 553 459 105 145 195
27 2.813 384 896 1.670 478 171 344 635 470 93 190 189
22 2.088 217 805 1.663 320 121 223 556 432 49 224 129
20.875 61.673 18.890 47.853 66.551 17.625 24.177 8.428 13.245 50.440 6.766 4.340 13.370
33691,0 80042,0 24226,0 41560,0 57654,0 11003,0 24016,0 7470,0 11895,0 49469,0 6167,0 4170,0 11307,0
186.758 424.583 166.260 504.780 561.061 232.120 178.896 164.196 107.357 381.805 52.762 59.426 58.115
182.617 406.638 165.458 488.769 583.851 221.405 178.227 164.884 128.834 385.344 58.902 54.536 57.996
197.755 405.961 146.703 459.294 501.819 182.691 163.184 152.608 102.380 342.745 51.971 50.545 48.022
11.436
8.360
6.849 360.918 354.233
269 150 207 265 122 176 367 261 261 53 163 104 96
378 141 149 461 119 189 335 283 159 52 156 157 91
2.494
2.670
23.357 56.901 24.462 53.677 59.035 20.075 28.026 7.421 11.764 50.182 7.261 5.780 12.977
362670,0
3.078.119
3.077.461
2.805.678
13.561 5.609 10.289 6.727 5.917 13.903 12.642 10.779 11.453 11.730 4.116 7.445 16.414
9655,0 4364,0 8768,0 6669,0 5243,0 12777,0 9860,0 9305,0 11378,0 11576,0 3473,0 6732,0 14364,0
210.480 147.572 122.881 109.592 98.642 113.773 124.073 89.940 67.824 52.891 48.208 29.461 83.796
203.845 142.499 123.737 110.193 92.674 111.284 119.350 86.354 73.690 63.409 47.255 32.791 71.541
177.053 133.206 106.515 107.497 79.577 99.580 98.211 75.191 66.870 50.480 38.345 26.565 61.761
2.203 144.000 130.585
114164,0
1.299.133
1.278.622
1.120.851
27.680 25.619 22.995 766.469 748.316
690165,0
9.388.478
9.581.469
8.647.024
182 132 148 414 114 178 271 282 155 47 126 75 79
14.142 5.592 10.751 7.210 7.557 18.594 18.044 9.266 11.284 9.923 4.321 5.580 21.736
LAMPIRAN 6
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF (PA) TAHUN 2012 NO
PROVINSI
2012
1
2
4
1
DKI
1.108.859
2
JABAR
5.262.291
3
JATENG
4.037.919
4
DIY
5
JATIM
4.833.341
6
BALI
480.838
7
BANTEN
8
ACEH
9
SUMUT
10
SUMBAR
438.120
11
SUMSEL
964.937
12
LAMPUNG
13
NTB
499.758
14
KALBAR
554.929
15
KALSEL
524.380
16
SULUT
275.169
17
SULSEL
676.139
18
BABEL
170.417
19
GORONTALO
127.918
20
SULBAR
21
RIAU
639.405
22
JAMBI
425.342
23
BENGKULU
213.674
24
NTT
284.907
25
KALTENG
312.424
26
KALTIM
417.389
27
SULTENG
273.719
28
SULTRA
203.405
29
MALUKU
103.496
30
PAPUA
123.289
31
MALUT
101.870
32
PAPBAR
63.770
33
KEPRI
382.347
1.492.751 434.131 1.106.700
1.039.099
96.933
174.666 TOTAL NASIONAL
Sumber data : SDKI Tahun 2012 & PUS Proyeksi Tahun 2012
28.006.544
LAMPIRAN 7
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) MANDIRI TAHUN 2010-2012 PESERTA KB BARU (PB) MANDIRI NO
PROVINSI
1
2
2010
2011
2012
3
4
5
1
DKI
276.782
363.580
326.837
2
JABAR
687.823
715.211
547.579
3
JATENG
491.155
520.921
455.637
4
DIY
32.607
34.018
35.183
5
JATIM
491.438
542.325
411.261
6
BALI
43.869
48.272
46.209
7
BANTEN
149.574
185.292
192.476
2.173.248
2.409.619
2.015.182
74.735
68.412
57.385
JB 8
ACEH
9
SUMUT
109.786
96.168
75.147
10
SUMBAR
46.872
54.255
57.859
11
SUMSEL
147.861
152.893
163.750
12
LAMPUNG
169.370
183.446
125.789
13
NTB
17.066
20.462
17.638
14
KALBAR
62.812
66.494
56.141
15
KALSEL
53.727
59.237
60.172
16
SULUT
30.227
43.888
39.658
17
SULSEL
57.447
65.116
49.875
18
BABEL
17.500
24.767
18.897
19
GORONTALO
15.055
15.863
10.233
20
SULBAR
3.621
7.182
6.608
806.079
858.183
739.152
LJB I 21
RIAU
74.714
99.580
79.722
22
JAMBI
43.780
50.464
44.547
23
BENGKULU
35.891
41.912
29.852
24
NTT
2.231
2.727
4.564
25
KALTENG
18.524
25.842
27.062
26
KALTIM
48.143
48.162
43.088
27
SULTENG
11.460
11.386
11.028
28
SULTRA
8.102
9.672
6.055
29
MALUKU
9.411
7.038
8.313
30
PAPUA
5.736
6.599
5.369
31
MALUT
4.096
4.418
5.133
32
PAPBAR
2.806
2.788
2.310
33
KEPRI
LJB II TOTAL NASIONAL Sumber data : F/II/KB
28.091
37.233
45.283
292.985 3.272.312
347.821 3.615.623
312.326 3.066.660
LAMPIRAN 8
PERSENTASE PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF (PA) MANDIRI TERHADAP TOTAL PA TAHUN 2010-2012 PESERTA KB AKTIF (PA) MANDIRI NO
PROVINSI
1
2
2010
2011
2012
3
4
5
1
DKI
60,0
58,9
57,7
2
JABAR
49,6
48,3
48,7
3
JATENG
56,9
55,8
54,9
4
DIY
61,8
60,7
59,3
5
JATIM
52,7
51,5
51,2
6
BALI
67,9
66,6
65,8
7
BANTEN
52,5
46,6
47,7
53,6
52,2
51,9
JB 8
ACEH
37,3
28,7
29,1
9
SUMUT
35,9
32,1
30,2
10
SUMBAR
49,3
47,9
49,9
11
SUMSEL
37,8
31,3
31,3
12
LAMPUNG
38,1
34,3
35,2
13
NTB
35,2
11,7
19,2
14
KALBAR
34,8
31,3
31,7
15
KALSEL
53,3
49,9
49,3
16
SULUT
49,6
49,8
40,2
17
SULSEL
35,3
27,7
26,1
18
BABEL
42,0
37,4
33,8
19
GORONTALO
20,1
23,8
25,9
20
SULBAR
19,6
27,9
20,0
38,6
32,4
32,5
LJB I 21
RIAU
47,9
34,8
41,8
22
JAMBI
51,1
42,8
41,9
23
BENGKULU
26,8
26,8
22,5
24
NTT
20,2
7,3
3,2
25
KALTENG
18,3
25,8
28,5
26
KALTIM
33,8
15,1
44,3
27
SULTENG
30,2
12,5
8,0
28
SULTRA
6,4
10,8
15,7
29
MALUKU
20,6
9,6
12,7
30
PAPUA
21,2
16,8
13,7
31
MALUT
26,8
24,5
22,4
32
PAPBAR
2,2
-
5,9
33
KEPRI
70,6
52,0
45,1
LJB II
32,0
23,3
26,3
TOTAL NASIONAL
47,3
43,7
43,8
Sumber data : F/I/DAL
Lampiran 9
PERSENTASE PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) MKJP TERHADAP TOTAL PB TAHUN 2010-2012 (S.D BULAN JUNI) NO
PERSENTASE PESERTA KB BARU (PB) MKJP
PROVINSI 2010
1
2
2011
3
2012 (s.d Juni)
4
5
1
DKI
14,9
14,7
16,9
2
JABAR
14,1
14,7
16,5
3
JATENG
17,2
21,3
24,3
4
DIY
29,3
33,2
38,1
5
JATIM
15,7
20,9
22,0
6
BALI
32,0
35,9
36,8
7
BANTEN
11,6
13,8
14,7
15,5
18,1
20,0
3,3
7,1
7,8
JB 8
ACEH
9
SUMUT
15,9
17,8
22,1
10
SUMBAR
16,5
17,7
19,7
11
SUMSEL
11,0
12,3
13,2
12
LAMPUNG
10,6
13,8
14,5
13
NTB
18,6
22,8
28,3
14
KALBAR
9,1
10,1
12,4
15
KALSEL
7,3
7,9
8,3
16
SULUT
17,3
18,2
23,6
17
SULSEL
8,8
9,1
10,0
18
BABEL
8,2
10,6
12,1
19
GORONTALO
22,7
23,9
23,7
20
SULBAR
7,8
9,8
10,6
11,6
13,6
15,6
LJB I 21
RIAU
9,1
10,2
11,7
22
JAMBI
11,8
12,3
13,3
23
BENGKULU
13,4
13,8
15,5
24
NTT
24,3
29,1
31,5
25
KALTENG
9,6
11,2
11,5
26
KALTIM
8,7
10,1
9,8
27
SULTENG
11,7
13,2
14,3
28
SULTRA
11,9
12,4
12,8
29
MALUKU
10,5
11,0
14,5
30
PAPUA
9,4
10,3
13,0
31
MALUT
20,6
23,4
26,2
32
PAPBAR
8,9
11,2
16,0
33
KEPRI
7,3
9,5
8,9
LJB II
12,1
13,4
14,7
TOTAL NASIONAL
13,8
16,0
17,8
Sumber data : F/II/KB
LAMPIRAN 10
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF (PA) MKJP TAHUN 2010-2011 (%) PESERTA KB AKTIF (PA) MKJP NO
PROVINSI
1
2
2010
2011
2012
3
4
4
1
DKI
33,4
32,5
33,4
2
JABAR
19,3
19,7
20,7
3
JATENG
24,5
24,7
25,7
4
DIY
36,0
35,5
35,7
5
JATIM
27,6
28,4
29,2
6
BALI
53,1
53,1
53,3
7
BANTEN
26,7
23,2
24,4
8
ACEH
4,8
5,9
6,8
9
SUMUT
27,2
27,8
28,9
10
SUMBAR
25,5
25,5
26,6
11
SUMSEL
24,8
25,1
26,4
12
LAMPUNG
27,9
29,3
30,2
13
NTB
27,2
44,8
31,1
14
KALBAR
14,0
14,6
16,8
15
KALSEL
12,3
10,1
10,6
16
SULUT
25,5
35,8
33,8
17
SULSEL
15,3
15,8
16,1
18
BABEL
15,0
16,6
15,8
19
GORONTALO
27,1
28,4
29,7
20
SULBAR
10,4
11,9
13,8
21
RIAU
17,5
17,9
15,4
22
JAMBI
20,3
21,8
22,1
23
BENGKULU
23,2
24,0
25,8
24
NTT
25,8
28,7
32,2
25
KALTENG
12,3
13,1
15,6
26
KALTIM
17,5
17,4
18,5
27
SULTENG
16,8
17,1
23,3
28
SULTRA
18,1
17,7
20,9
29
MALUKU
16,1
17,4
15,9
30
PAPUA
13,6
12,9
13,0
31
MALUT
17,6
23,6
18,2
32
PAPBAR
11,7
13,9
41,1
33
KEPRI
12,1
15,9
18,2
23,5
24,4
24,9
TOTAL NASIONAL Sumber data : F/I/DAL
LAMPIRAN 11
PERSEBARAN PENCAPAIAN PESERTA KB BARU (PB) PRIA TERHADAP TOTAL PB TAHUN 2010-2012 NO
PROVINSI
1
2
1 DKI
PESERTA KB BARU (PB) PRIA 2011 PB TOTAL PENC. %
PB TOTAL
2010 PENC.
%
3
4
5=4/3
6
7
8=7/6
PB TOTAL
2012 PENC.
%
9
10
11 = 10 / 9
439.797
29.278
6,7
545.353
40.281
7,4
536.576
44.979
8,4
1.612.950
58.596
3,6
1.705.834
67.669
4,0
1.584.957
63.383
4,0
997.425
56.153
5,6
1.087.108
70.310
6,5
1.028.976
54.607
5,3
53.376
5.959
11,2
55.781
5.827
10,4
61.413
5.567
9,1
5 JATIM
1.171.619
49.243
4,2
1.317.768
60.927
4,6
1.257.507
55.902
4,4
6 BALI
71.075
6.273
8,8
78.967
7.519
9,5
77.665
7.144
9,2
374.253
21.772
5,8
434.575
25.554
5,9
464.132
43.719
9,4
4.720.495
227.274
4,8
5.225.386
278.087
5,3
5.011.226
275.301
5,5
8 ACEH
197.755
33.713
17,0
182.617
20.902
11,4
186.758
23.397
12,5
9 SUMUT
405.961
82.130
20,2
406.638
64.486
15,9
424.583
61.772
14,5
10 SUMBAR
146.703
24.443
16,7
165.458
19.274
11,6
166.260
24.879
15,0
11 SUMSEL
459.294
42.365
9,2
488.769
48.749
10,0
504.780
54.640
10,8
12 LAMPUNG
501.819
59.317
11,8
583.851
68.221
11,7
561.061
60.001
10,7
13 NTB
182.691
11.323
6,2
221.405
18.103
8,2
232.120
20.975
9,0
14 KALBAR
163.184
24.137
14,8
178.227
24.348
13,7
178.896
28.549
16,0
15 KALSEL
152.608
7.693
5,0
164.884
8.772
5,3
164.196
8.720
5,3
16 SULUT
102.380
12.451
12,2
128.834
13.880
10,8
107.357
12.317
11,5
17 SULSEL
342.745
49.901
14,6
385.344
50.910
13,2
381.805
50.641
13,3
18 BABEL
51.971
6.216
12,0
58.902
6.859
11,6
52.762
7.366
14,0
19 GORONTALO
50.545
4.394
8,7
54.536
4.530
8,3
59.426
5.925
10,0
20 SULBAR
48.022
11.436
23,8
57.996
13.559
23,4
58.115
13.172
22,7
2.805.678
369.519
13,2
3.077.461
362.593
11,8
3.078.119
372.354
12,1
21 RIAU
177.053
9.837
5,6
203.845
13.939
6,8
210.480
14.411
6,8
22 JAMBI
133.206
4.496
3,4
142.499
5.750
4,0
147.572
5.742
3,9
23 BENGKULU
106.515
8.916
8,4
123.737
10.438
8,4
122.881
10.958
8,9
24 NTT
107.497
7.083
6,6
110.193
7.188
6,5
109.592
7.475
6,8
25 KALTENG
79.577
5.357
6,7
92.674
6.036
6,5
98.642
7.679
7,8
26 KALTIM
99.580
12.955
13,0
111.284
14.092
12,7
113.773
18.770
16,5
27 SULTENG
98.211
10.131
10,3
119.350
12.977
10,9
124.073
18.411
14,8
28 SULTRA
75.191
9.587
12,8
86.354
11.062
12,8
89.940
9.527
10,6
29 MALUKU
66.870
11.533
17,2
73.690
11.612
15,8
67.824
11.545
17,0
30 PAPUA
50.480
11.623
23,0
63.409
11.782
18,6
52.891
9.976
18,9
31 MALUT
38.345
3.599
9,4
47.255
4.272
9,0
48.208
4.484
9,3
32 PAPBAR
26.565
6.807
25,6
32.791
7.602
23,2
29.461
5.684
19,3
33 KEPRI
61.761
14.443
23,4
71.541
16.505
23,1
83.796
21.832
26,1
LJB II
1.120.851
116.367
10,4
1.278.622
133.255
10,4
1.299.133
146.494
11,3
TOTAL NASIONAL
8.647.024
713.160
8,2
9.581.469
773.935
8,1
9.388.478
794.149
8,5
2 JABAR 3 JATENG 4 DIY
7 BANTEN JB
LJB I
Sumber data : F/II/KB
LAMPIRAN 12
PERSENTASE PENCAPAIAN PB KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I (KPS & KS I) TERHADAP PB TOTAL TAHUN 2010-2012 NO
PROVINSI
1
2
1 DKI
PESERTA KB BARU KPS & KS I 2011 PB TOTAL PENC. %
PB TOTAL
2010 PENC.
%
3
4
5=4/3
6
7
8=7/6
PB TOTAL
2012 PENC.
%
9
10
11 = 10 / 9
439.797
53.901
12,3
545.353
71.045
13,0
536.576
142.456
26,5
1.612.950
947.387
58,7
1.705.834
907.573
53,2
1.584.957
784.516
49,5
997.425
373.627
37,5
1.087.108
414.210
38,1
1.028.976
442.205
43,0
53.376
16.456
30,8
55.781
15.722
28,2
61.413
18.160
29,6
5 JATIM
1.171.619
407.391
34,8
1.317.768
498.742
37,8
1.257.507
498.181
39,6
6 BALI
71.075
9.980
14,0
78.967
14.480
18,3
77.665
22.013
28,3
374.253
179.090
47,9
434.575
197.891
45,5
464.132
204.831
44,1
4.720.495
1.987.832
42,1
5.225.386
2.119.663
40,6
5.011.226
2.112.362
42,2
8 ACEH
197.755
81.114
41,0
182.617
78.471
43,0
186.758
88.184
47,2
9 SUMUT
405.961
196.606
48,4
406.638
215.210
52,9
424.583
198.538
46,8
10 SUMBAR
146.703
72.055
49,1
165.458
87.009
52,6
166.260
74.371
44,7
11 SUMSEL
459.294
233.546
50,8
488.769
256.275
52,4
504.780
255.171
50,6
12 LAMPUNG
501.819
259.734
51,8
583.851
307.004
52,6
561.061
333.380
59,4
13 NTB
182.691
133.145
72,9
221.405
159.018
71,8
232.120
151.556
65,3
14 KALBAR
163.184
54.694
33,5
178.227
61.890
34,7
178.896
61.078
34,1
15 KALSEL
152.608
67.225
44,1
164.884
70.556
42,8
164.196
65.091
39,6
16 SULUT
102.380
30.532
29,8
128.834
47.809
37,1
107.357
44.746
41,7
17 SULSEL
342.745
103.058
30,1
385.344
151.328
39,3
381.805
151.128
39,6
18 BABEL
51.971
10.439
20,1
58.902
8.166
13,9
52.762
21.399
40,6
19 GORONTALO
50.545
22.623
44,8
54.536
33.532
61,5
59.426
28.818
48,5
20 SULBAR
48.022
33.535
69,8
57.996
38.712
66,7
58.115
44.931
77,3
2.805.678
1.298.306
46,3
3.077.461
1.514.980
49,2
3.078.119
1.518.391
49,3
21 RIAU
177.053
44.920
25,4
203.845
65.992
32,4
210.480
88.925
42,2
22 JAMBI
133.206
53.949
40,5
142.499
51.087
35,9
147.572
60.586
41,1
23 BENGKULU
106.515
33.970
31,9
123.737
49.023
39,6
122.881
44.334
36,1
24 NTT
107.497
67.005
62,3
110.193
106.728
96,9
109.592
89.014
81,2
25 KALTENG
79.577
27.601
34,7
92.674
53.178
57,4
98.642
37.515
38,0
26 KALTIM
99.580
17.400
17,5
111.284
34.324
30,8
113.773
38.561
33,9
27 SULTENG
98.211
48.596
49,5
119.350
78.466
65,7
124.073
63.640
51,3
28 SULTRA
75.191
51.134
68,0
86.354
60.567
70,1
89.940
50.874
56,6
29 MALUKU
66.870
46.803
70,0
73.690
46.463
63,1
67.824
36.159
53,3
30 PAPUA
50.480
38.464
76,2
63.409
46.063
72,6
52.891
44.706
84,5
31 MALUT
38.345
6.631
17,3
47.255
22.677
48,0
48.208
25.822
53,6
32 PAPBAR
26.565
11.430
43,0
32.791
15.348
46,8
29.461
20.177
68,5
33 KEPRI
61.761
32.713
53,0
71.541
25.194
35,2
83.796
17.338
20,7
LJB II
1.120.851
480.616
42,9
1.278.622
655.110
51,2
1.299.133
617.651
47,5
TOTAL NASIONAL
8.647.024
3.766.754
43,6
9.581.469
4.289.753
44,8
9.388.478
4.248.404
45,3
2 JABAR 3 JATENG 4 DIY
7 BANTEN JB
LJB I
Sumber data : F/II/KB
LAMPIRAN 13
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF (PA) KPS DAN KS I TAHUN 2010-2012 PENCAPAIAN NO
PROVINSI 2010
1
2
1
DKI
2
2011
3
2012
4
5
148.226
160.203
171.766
JABAR
3.162.171
3.277.104
3.244.390
3
JATENG
2.373.547
2.357.506
2.397.574
4
DIY
152.211
152.560
151.254
5
JATIM
2.481.933
2.501.053
2.495.718
6
BALI
86.144
86.619
85.116
7
BANTEN
583.565
639.011
612.114
8.987.797
9.174.056
9.157.932
JB 8
ACEH
225.447
234.855
270.046
9
SUMUT
430.138
456.890
398.013
10
SUMBAR
217.830
209.282
199.112
11
SUMSEL
545.543
512.828
531.534
12
LAMPUNG
618.222
641.330
694.403
13
NTB
456.753
495.186
505.105
14
KALBAR
222.217
231.873
146.964
15
KALSEL
196.151
183.752
201.561
16
SULUT
132.960
154.010
122.796
17
SULSEL
353.438
363.368
352.396
18
BABEL
29.456
33.607
32.301
19
GORONTALO
50.551
73.933
118.796
20
SULBAR
85.622
87.364
85.197
3.564.328
3.678.278
3.658.224
LJB I 21
RIAU
80.850
99.695
157.900
22
JAMBI
144.552
155.573
167.410
23
BENGKULU
90.206
106.393
112.325
24
NTT
286.559
351.938
383.193
25
KALTENG
284.789
108.437
103.955
26
KALTIM
46.099
61.955
72.122
27
SULTENG
197.619
229.691
233.820
28
SULTRA
176.528
188.288
183.924
29
MALUKU
107.271
127.299
114.164
30
PAPUA
91.254
99.299
110.810
31
MALUT
29.507
45.867
41.488
32
PAPBAR
34.616
31.915
32.495
33
KEPRI
133.838
150.320
57.413
LJB II
1.703.688
1.756.670
1.771.019
TOTAL NASIONAL
14.255.813
14.609.004
14.587.175
Sumber data : F/I/DAL
KEY PERFORMANCE INDICATOR SEKRETARIAT UTAMA KOMPONEN BIRO PERENCANAAN
KPI 1. 2. 3.
Indeks kepuasan stakeholders terhadap fasilitasi Perencanaan Program dan Anggaran Persentase Kegiatan dalam RKAKL tanpa bintang Indeks kepuasan stakeholders terhadap sasaran program KKB
BIRO KEPEGAWAIAN
1. 2.
Indeks perilaku CUK Indeks kepuasan SH terhadap pengelolaan Kepegawaian
BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BMN
1. 2. 3.
Indeks kepuasan stakeholder terhadap Laporan Keuangan. (WAJAR) Pengelolaan sarana Alkon sesuai dengan 6 tepat Indeks kepuasan Ketersediaan Sarana Aparatur sesuai standard
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS
1. 2.
Reformasi Birokrasi BKKBN tepat waktu Indeks kepuasan unit kerja BKKBN dan perwakilan BKKBN dalam memperoleh fasilitasi penyelesaian tata laksana Meningkatnya fasilitasi pembentukan BKKBD Kab dan Kota Indeks persepsi masyarakat terhadap BKKBN
3. 4. BIRO UMUM
1. 2.
Indeks kepuasan pegawai terhadap kenyamanan lingkungan kerja Indeks kepuasan pimpinan dan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan perkantoran
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOMPONEN DIREKTORAT PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KPI 1. 2.
DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK
1. 2. 3.
DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
1. 2. 3.
DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
1.
Tersedianya Grand Design pengendalian kuantitas penduduk dan konsep pembangunan berwawasan kependudukan Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang menerapkan Grand Design pengendalian kuantitas penduduk dan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Jumlah parameter kuantitas kependudukan yang disepakati stakeholder Jumlah parameter kuantitas kependudukan yang dapat digunakan dalam kebijakan pengendalian penduduk Persentase stakeholders yang mempunyai perencanaan pengendalian penduduk yang terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan di sektor
Persentase keluarga dan masyarakat yang memahami tentang pendidikan kependudukan Persentase stakeholders yang mempunyai kebijakan pembangunan terhadap pendidikan kependudukan Jumlah peran mitra kerja yang melaksanakan pembangunan pendidikan kependudukan
Jumlah hasil analisis dampak kependudukan yang disepakati dan dimanfaatkan oleh stakeholders.
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI KOMPONEN
KPI
DIREKTORAT PEMBINAAN KESERTAAN BERKB JALUR PEMERINTAH
1. 2.
Jumlah peserta KB baru KPS dan KS 1 sebesar 3,89 juta Jumlah pembinaan peserta KB aktif KPS dan KS 1 sebesar 12,5 juta
DIREKTORAT PEMBINAAN KESERTAAN BERKB JALUR SWASTA
1. 2.
Jumlah peserta KB baru Mandiri sebesar 3,4 juta Prosentase peserta KB aktif Mandiri sebesar 49,7%
DIREKTORAT PEMBINAAN KESERTAAN BERKB JALUR KHUSUS
1. 2. 3.
Prosentase Unmet Need menurun menjadi 6,2% Jumlah peserta KB Pria (MOP) sebesar 27.570 (PPM) Prosentase KB PP dan PK yang menggunakan MKJP sebesar 20%
DIREKTORAT KESEHATAN REPRODUKSI
1.
Persentase peserta KB PP dan PK yang menggunakan MKJP sebesar 20% berdasarkan Grand Strategi KB KR Prosentase peserta JAMPERSAL yang menggunakan KB 70% berdasarkan sambutan dan arahan Kepala BKKBN pada KOBID dan KOSI Tahun 2012 Prosentase kenaikan akseptor kondom Dual Proteksi 1,5% Prosentase PUS (Calon/peserta KB IUD) yang melaksanakan papsmear/IVA sebesar 2% berdasarkan Grand Design KB KR
2.
3. 4.
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA KOMPONEN DIREKTORAT BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK
KPI 1. 2. 3.
DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA
1. 2. 3.
DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN
1. 2. 3.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
1. 2. 3.
Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak menggunakan KKA Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak aktif dalam kelompok kegiatan BKB Persentase PUS anggota Poktan BKB yang menjadi peserta KB
Meningkatnya median Usia Kawin Pertama perempuan Jumlah keluarga yang mempunyai remaja yang memahami dan aktif dalam pembinaan ketahanan remaja Jumlah PIK Remaja/Mahasiswa yang ditumbuhkan, Jumlah PIK Remaja/Mahasiswa yang dikembangkan menjadi Tegak dan Tegar Persentase keluarga yang mempunyai lansia dan keluarga lansia yang menjadi anggota kelompok BKL Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif melaksanakan pembinaan lansia dan rentan Jumlah anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan kelompok kegiatan BKL Persentase PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Jumlah Perkembangan Kelompok UPPKS
KEY PERFORMANCE INDICATOR INSPEKTORAT UTAMA komponen INSPEKTORAT KEUANGAN DAN PERBEKALAN
KPI 1. 2.
INSPEKTORAT KETENAGAAAN DAN ADMINISTRASI UMUM
1. 2.
INSPEKTORAT PROGRAM
1. 2.
Berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik Tidak ada temuan audit eksternal Bidang Keuangan dan Perbekalan Berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik Tidak ada temuan audit eksternal Bidang Ketenagaan dan Administrasi Umum Berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik Tidak ada temuan audit eksternal Bidang Program
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN komponen PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KPI 1. 2. 3.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KB DAN KS
1. 2. 3.
PUSAT PELATIHAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN DAN KB
1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah data dan Informasi hasil penelitian dan pengembangan Kependudukan yang selesai tepat waktu Persentase hasil litbang Kependudukan yang masuk dalam jurnal ilmiah/majalah ilmiah/prosiding/policy brief/web site Indeks Kepuasan terhadap hasil litbang Kependudukan Jumlah data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS yang selesai tepat waktu Persentase hasil litbang KB dan KS yang masuk dalam jurnal ilmiah/majalah ilmiah/prosiding/policy brief/web site Indeks kepuasan terhadap hasil Penelitian dan Pengembangan KB dan KS Persentase peserta yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke LN dengan IP >3 Jumlah pejabat/staf BKKBN yang menjadi pembicara di forum internasional Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Peserta yg mengikuti Pelatihan jangka pendek & OST LN Jumlah kerjasama Internasional yg diimplementasikan dalam bentuk proyek Indeks Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan OST Internasional di Indonesia
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN komponen PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KPI 1. 2. 3.
4. 5.
Persentase SDM yang dilatih meningkat kompetensinya Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi Diklat Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan Jumlah diklat dari mitra kerja yang mengintegrasikan materi program KKB Jumlah kab/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan program KKB
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI KOMPONEN DIREKTORAT ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
KPI 1. 2. 3. 4. 5.
DIREKTORAT BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
1. 2. 3. 4.
DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN
1. 2.
3. 4. 5.
Persentase penduduk yang pernah mendengar kampanye Program KKB dalam 3 Bulan Terakhir Jumlah Kab/Kota yang mendayagunakan media KIE Program KKB Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Program KKB Jumlah Kecamatan yang dijangkau oleh Mupen Kab/Kota Jumlah institusi Pusat yang melaksanakan Program KKB (KIE, Pelayanan Dan Sinergitas Kebijakan KKB) Jumlah laporan perkembangan hasil kerja sama dengan Stakeholder dan mitra kerja ( Analisis Per kuartal) Persentase MOU yang dilaksanakan Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan NSPK dan SPM Laporan RDP pada 1 minggu sebelum dan permintaan tindak lanjut pada 1 minggu sesudahnya Terlaksananya mekanisme operasional Program KKB Di tingkat lini lapangan Persentase meningkatnya PPLKB/UPTD Di Kecamatan Dan PKB/PLKB di Desa Persentase PLKB/PKB yang memenuhi Standard Kompetensi Keluarnya Perpres tentang perbaikan tunjangan fungsional penyuluh KB Persentase Meningkatnya IMP Yang Aktif Melaksanakan Program KKB
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEDEPUTIAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI KOMPONEN
KPI
DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
1. 2. 3. 4.
Ketepatan Waktu Penyediaan Data dan Informasi Ketepatan Waktu Terlaksananya RADALGRAM (Setiap Tanggal 28 ± 2 Hari) Tersedianya Laporan Kepada Eksekutif dan Legislatif (Tepat Waktu) Indeks Kepuasan Stakeholders dan Mitra Kerja terhadap Kualitas Data dan Informasi Program KKB
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1. 2.
Persentase berkurangnya keluhan layanan helpdesk Kecepatan pemenuhan pengembangan sistem yang telah diputuskan pimpinan Indeks kepuasan layanan TIK Indeks kepuasan pengguna layanan informasi dan dokumentasi
3. 4.
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PROGRAM K-KB NASIONAL 1 2
Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Pendataan Keluarga
3
(R/I/KS) PENGUMPULAN DATA 1. POTENSI SASARAN PROGRAM KB NASIONAL (R/I/KS & FORM MDK -Tahunan)
Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Pelayanan Kontrasepsi
SUMBER DATA
Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Pengendalian Lapangan
(KLINIK KB)
(DALLAP)
PENGUMPULAN DATA
PENGUMPULAN DATA
1. POTENSI SARANA PELKON (K/0/KB-Tahunan) 2. KEGIATAN PELKON (F/II/KB –Bulanan)
1. POTENSI SARANA & TENAGA (K/0/Dallap – Tahunan) 2. KEGIATAN DALLAP 12-Apr-13 (F/I/Dallap – Bulanan)
ARUS PENCATATAN DAN PELAPORAN PENDATAAN KELUARGA BKKBN PUSAT 12 Nop
Rek.Prov.R/I/KS/05
BKKBN PROVINSI 5 Nop
MITRA KERJA DI TINGKAT PUSAT
UB
UB
MITRA KERJA DI TK. PROPINSI
UB
MITRA KERJA DI TK. KAB/KOTA
Rek.Kab.R/I/KS/05
R/I/KS/05 (Foto Copy)
BUPATI/WAKO SKPD-KB KAB/KOTA 28 Okt
Rek.Kec.R/I/KS/05
21 Okt
Rek.Des.R/I/KS/05
PLKB/PKB
KETERANGAN
Laporan Umpan Balik (UB) Pengumpulan Data dengan R/I/KS/05 Pengiriman R/I/KS/05 Untuk unit pengolahan
14 Okt
PPKBD SUB PPKBD R/I/KS/05 1 Juli–30 Sept
Pengiriman R/I/KS/05 Hasil pengolahan
Rek.Dus.R/I/KS/05
R/I/KS/05 (Hasil Pengolahan)
CAMAT Ka-UPT KB/ P-PLKB
RT KADER
KELUARGA 16
Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Program Dukungan PERSIAPAN
PENDATAAN
PEMETAAN
PELAPORAN
SARASEHAN
ANALISIS
EVALUASI
PROGRAM DUKUNGAN
INSTITUSI DI LAPANGAN
INSTRUMEN SUB SISTEM R/R YANG DIGUNAKAN DATA BASIS
L APORAN
R/I/KS
KADER PENDATA
F/I/MDK
Laptop (DAK)
Laptop (DAK)
DATABASE KELUARGA (MDK) Program Aplikasi & Server
SUB PPKBD/PPKBD
REK.DUS-R/I/KS REK.DUS-R/I/KEL.PRA S-KS I
PLKB/PKB
REK.DES-R/I/KS REK.DES -R/I/KEL. PRA S-KS I
KA. UPT-KB/ P-PLKB
REK.KEC.R/I/KS REK.KEC-R/I/KEL.PRA S-KS I
KA. SKPD -KB/ KAB/KOTA
REK.KAB.R/I/KS REK.KAB-R/I/KEL.PRA S-KS I
MEKANISME & INSTRUMEN PENDATAAN KELUARGA (MDK) DI TINGKAT DESA/KELURAHAN PLKB/PKB PERTEMUAN SARASEHAN PPKBD (Rek.Des/R/I/KS)/ (Rek.Des.R/I/Kel.Pra.S-KS.I)
SUB PPKBD (Rek.Dus/R/I/KS)/ SUB PPKBD (Rek.Dus.R/I/Kel.Pra.S-KS.I) (Rek.Dus/R/I/KS)/ (Rek.Dus.R/I/Kel.Pra.S-KS.I)
KADER PENDATA KADER PENDATA R/I/KS (F/I/MDK) KADER PENDATA R/I/KS (F/I/MDK) R/I/KS
PLKB/PKB KOMPILASI F/I/MDK
PPKBD (Kompilasi F/I/MDK Di Tingkat Desa/Kelurahan
SUB PPKBD (Kompilasi F/I/MDK Di tingkat Dusun/RW)
KADER PENDATA F/I/MDK (Formulir Pemutakhiran Data Keluarga)
SUB SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
PELAYANAN KONTRASPSI DI TEMPAT PELAYANAN KLINIK KB 1. 2. 3. 4. 5.
PUSKESMAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA RUMAH BERSALIN DOKTER PRAKTEK SWASTA BIDAN PRAKTEK SWASTA
6. APOTIK 7. POSYANDU/PUSTU/PPKBD/SUB-PPKBD
INSTITUSI DI LAPANGAAN
INSTRUMEN SUB SISTEM R/R YANG DIGUNAKAN
KLINIK KB SWASTA KLINIK KB PEMERINTAH
DATA BASIS
KEGIATAN
K/O/KB
K/I/KB K/IV/KB R/I/KB R/II/KB
F/I/PH/DBS PETUGAS PENGHUBUNG
DOKTER PRAKTEK SWASTA (B/I/DBS) BIDAN PRAKTEK SWASTA (B/I/DBS)
B/I/DBS K/I/KB K/IV/KB
LAPORAN
F/II/KB
MEKANISME DAN INSTRUMEN PENCATATAN & PELAPORAN DI TINGKAT KECAMATAN P-PLKB/Ka-UPT-KB PERTEMUAN MINI LOKAKARYA
PUSKESMAS/ KLINIK KB (F/II/KB) Petugas Penghubung F/I/PH/DBS DOKTER PRAKTEK SWASTA (B/I/DBS)
PLKB/PKB DI DESA/ KELURAHAN (F/I/DES-DAL)
BIDAN PRAKTEK SWASTA (B/I/DBS)
SUB SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
PENGENDALIAN LAPANGAN
INSTITUSI DI LAPANGAN K E C
D E S
KA-UPT/P-PLKB DI KECAMATAN PIK-REMAJA PLKB/PKB DI DESA/KELURAHAN
INSTRUMEN R/R YANG DIGUNAKAN DATABASIS K/0/KEC/DAL K/0/P-PLKB
KEGIATAN
LAPORAN
Rakor Kec/ Buku Catatan
REK.KEC.F/I/DAL STAF MEETING
K/0/PIK-REMAJA
K/0/PLKB
TOMA/TOGA
Rakor Desa/ Buku Catatan
F/I/DAL C/I/DES/DAL
R/I/TOMA/TOGA
PPKBD SUB-PPKBD
K/0/PPKBD
R/I/PUS
K/0/Sub- PPKBD
KELOMPOK KB
K/0/Pok-KB
R/I/PUS R/I/PUS
BKB
K/0/BKB
R/I/BKB
C/I/BKB
BKR
K/0/BKR
R/I/BKR
C/I/BKR
BKL
K/0/BKL
R/I/BKL
C/I/BKL
K/0/UPPKS
R/I/UPPKS
C/I/UPPKS
A
UPPKS
MEK-OPS Pertemuan Kader
MEKANISME & INSTRUMEN PELAPORAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN PLKB/PKB Pertemuan Kader
BKB (C/1/BKB)
BKR (C/1/BKR)
BKL (C/1/BKL)
PPKBD (R/I/PUS)
UPPKS (C/1/UPPKS)
SUB PPKBD
SUB PPKBD
(R/I/PUS)
(R/I/PUS)
MEKANISME & INSTRUMEN PELAPORAN DI TINGKAT KECAMATAN
PIK-Remaja
P-PLKB/ KA UPT/ PETUGAS KB KECAMATAN
K/O/PIK-Remaja
STAF MEETING
PLKB/PKB
PLKB/PKB
PLKB/PKB
K/O/PKB R/I/Toma-Toga-Toda C/I/Des-Dal F/I/Dal
K/O/PKB R/I/Toma-Toga-Toda C/I/Des-Dal F/I/Dal
K/O/PKB R/I/Toma-Toga-Toda C/I/Des-Dal F/I/Dal
MEKANISME & INSTRUMEN PELAPORAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SKPD- KB (REK.KAB.F/I/DAL) (REK-KAB.K/0/KEC-DAL) STAF MEETING
P-PLKB (Rek.Kec.F/I/Dal) P-PLKB (K/0/Kec-Dal)
(Rek.Kec.F/I/Dal) (K/0/Kec-Dal)
P-PLKB (Rek.Kec.F/I/Dal) P-PLKB (K/0/Kec-Dal)
(Rek.Kec.F/I/Dal) (K/0/Kec-Dal)
P-PLKB (Rek.Kec.F/I/Dal) P-PLKB (K/0/Kec-Dal)
(Rek.Kec.F/I/Dal) (K/0/Kec-Dal)
ARUS PELAPORAN F/II/KB DAN F/I/DALLAP
PRA RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL TAHUN 2013
