INVENTARISASI DAN KAJIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI BENGKULU
1
DAFTAR ISI
Hal I
II
III
BAB I Pendahuluan
………………………
1
1. Latar Belakang
……………………...
1
2. Penduduk Indonesia dan Permasalahan
………………………
2
3. Tujuan Penulisan
………………………
3
BAB II Kebijakan Kependudukan dan KB
………………………
4
1. Visi dan Misi Program Kependudukan dan KB
………………………
4
2. Grand Strategi
………………………
4
3. Road Map
………………………
7
Kependudukan ………………………
10
BAB
III
Analisis
Pembangunan
Kebijakan
Pemerintah
Daerah
Propinsi
dan
Kabupaten
IV
1. Gambaran Umum
………………………
10
2. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah
………………………
11
Penetapan ………………………
23
………………………
23
2. Analisis Penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun ………………………
23
-
Propinsi Bengkulu
-
Kota Bengkulu
-
Kabupaten Bengkulu Utara
-
Kabupaten Kaur
-
Kabupaten Kepahiang
-
Kabupaten Mukomuko
-
Kabupaten Seluma
BAB
IV
Analisis
Kependudukan
dan
Parameter 1. Kondisi Diinginkan
2010 3. Penetapan Parameter Propinsi Bengkulu a. Demografi b. Keluarga Berencana 2
………………………
26
c. Sosial, Ekonomi, Pertanian V
BAB V Kesimpulan dan Saran
………………………
35
1. Kesimpulan
………………………
35
2. Saran
………………………
35
3
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Undang-undang
nomor
52
tahun
2009
tentang
perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga “ penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk, kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan penduduk dimasa mendatang, kebijakan pembangunan untuk meningkatkan
taraf
hidup
penduduk saat
ini
tidak boleh
mengorbankan
kesejahteraan penduduk generasi mendatang. Walaupun secara geografis Provinsi Bengkulu belum menghadapi masalah kependudukan yang belum begitu mengkhawatirkan dalam arti kemampuan untuk menampung jumlah penduduknya, namun perlu disadari bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,6 dan angka TFR sebesar
2,5 diperkirakan
setiap 25 tahun penduduk Bengkulu akan berlipat 2 kali jumlahnya, yang disebabkan antara lain oleh struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan dan tingginya angka kelahiran PUS muda umur 15-19 tahun. Variabel tingkat pertumbuhan penduduk sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah untuk menyediakan lapangan kerja dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Malthus bahwa tingkat pertumbuhan penduduk berjalan relative lebih cepat dibanding proses penyediaan sumber daya ( resourses ) yang dibutuhkan, dengan demikian jelas 4
bahwa pertumbuhan penduduk yang relative tinggi akan menimbulkan masalah yang tidak sederhana terutama masalah social, ekonomi, stabilitas politik dan lain sebagainya.
2. Penduduk Indonesia dan Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam bidang kependudukan semakin kompleks, bukan lagi berkaitan dengan indikator umum kependudukan, seperti pengendalian jumlah penduduk, penurunan angka fertilitas, penurunan angka kematian bayi, anak serta migrasi penduduk, akan tetapi telah bergeser pada isuisu yan lebih luas berkaitan dengan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, hak azasi manusia, keseteraan gender, kesehatan reproduksi, penduduk usia lanjut, pengangguran dan kemiskinan. Di Indonesia ada empat aspek kependudukan yang menjadi kendala dan tantangan yang cukup berat, yaitu : a. kuantitas, penduduk Indonesia berjumlah sangat besar, yaitu nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dewasa ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 240 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu sekitar 1,49% per tahun sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 yang lalu. b. Kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain dengan angka kematian yang masih tinggi, pendidikan yang rendah, angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya, serta secara umum Indeks Pembangunan Manusia yang masih ditataran bawah. c. Persebaran penduduk Indonesia persebarannya sangat tidak merata. Sekitar 58% penduduk tinggal di Pulau Jawa dan Madura yang luas areanya hanya sekitar 7% dari luas Indonesia.
Jumlah penduduk yang tidak merata dan
berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (environmental stress) seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang, masalah air
5
bersih (water management), sampah, terumbu karang, pendangkalan sungai, serta polusi udara yang parah. d. Data, informasi, dan administrasi kependudukan yang perlu dibenahi. Kartu tanda penduduk (KTP) dan pencatatan atau registrasi penduduk berkenaan dengan kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepergian belum bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan.
3. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan untuk melakukan identifikasi dan menginventarisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kependudukan dan Program KB di Propinsi Bengkulu baik tingkat propinsi maupun kabupaten dalam rangka mensinergiskan
kebijakan
kependudukan
dan
Keluarga
Berencana
dalam
mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
guna
menunjang
pelaksanaan
berkelanjutan.
6
pembangunan
nasional
yang
BAB II KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
1. VISI DAN MISI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB
A. Visi : “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 “
B. Misi : 1. Menyelenggarakan pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka : Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja Pemenuhan hak-hak reproduksi Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB 2. Melaksanakan pengendalian penduduk melalui : Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk Penetapan parameter penduduk Penyediaan analisis data dan informasi pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga Berencana 3. Strategi : Menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk Menggerakkan dan memberdayakan stakeholder, mitra kerja dan masyarakat Menata kelembagaan Memperkuat Sumber Daya Manusia pegawai dan tenaga program Meningkatkan pembiayaan 2. GRAND STRATEGI
a. Visi dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah: Terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa 7
daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, tetapi juga dengan kondisi perkembangan sosial dan budaya masyarakat.
b. Misi dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah:
Misi dari Grand Design pengendalian Kuantitas Penduduk mencakup dua hal berikut: 1.
Membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan;
2.
Membentuk
atau
menyempurnakan
peraturan
perundang-undangan
(regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk. c. Kebijakan
Terdapat
tiga
arah
kebijakan
yang
dirumuskan
dalam
Grand
Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk, yaitu: 1. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk; 2. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar kuantitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; 3. Bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat daerah secara berkelanjutan.
d. Aspek
Untuk mengatasi masalah kependudukan yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga,
Pemerintah
membuat semacam grand design pembangunan kependudukan di Indonesia, yang terdiri dari dari 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan, yaitu: 8
1. Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk; 2. Grand Design Peningkatan Kualitas Penduduk; 3. Grand Design Pengarahan Mobilitas Penduduk; 4. Grand Design Pembangunan Keluarga. 5. Grand Design Pembangunan Data-Base Kependudukan. e. Tujuan Grand Design :
1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk nasional 2010-2035; 2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Road Map pengendalian kuantitas penduduk 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, 2025-2029, dan 2030-2034. 3. Menjadi
pedoman
bagi
lembaga
serta
pemerintah
daerah
dalam
perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. 4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk. 5. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. f. Sasaran Umum Grand Design
Sasaran fertilitas diarahkan pada pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2015 yang ditandai dengan : 1. TFR sebesar 2,1 per wanita diturunkan pada tahun 2020 TFR sebesdar 1,85 2. NRR sebesar 1 per wanita pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 NRR menjadi 0,89 per wanita.
9
3. Angka kematian bayi (IMR) pada tahun 2015- 2020 menjadi 21 per 1000 kelahiran hidup dan menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu 2030-2035. g. Ukuran Keberhasilan Keberhasilan dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini akan dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran kependudukan tersebut dapat dicapai pada setiap periode waktu, seperti pemakaian kontrasepsi, angka kelahiran total, Net Reproduction Rate, angka kelahiran kasar, laju pertumbuhan penduduk, serta jumlah penduduk. Termasuk juga di dalamnya adalah sasaransasaran mortalitas seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup.
h. Strategi Pelaksanaan Di tingkat nasional, strategi pelaksanaan dari Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pengendalian kuantitas penduduk; dan (2) Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi ikutan sebagai penjabaran Undang-Undang No. 52 tahun 2009. Di tingkat kementrian, lembaga atau pemerintah daerah, strategi pelaksanaan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini berkaitan dengan: (1) Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk; dan (2) pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk.
3. ROAD MAP
a. Tujuan Road Map Grand design pengendalian kuantitas penduduk ini mencakup kurun waktu 2010 sampai dengan 2035. Pada setiap periode lima tahun dari tahun 2010 akan 10
dibuat semacam road map untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas, mortalitas, maupun persebaran. Dengan demikian tujuan dari road map ini adalah agar secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.
b. Sasaran Kependudukan
1. Fertilitas Pada tahun 2015 diharapkan peserta KB di Indonesia akan berjumlah sebesar 70% dari pasangan usia subur (PUS) dengan 65% adalah pemakai kontrasepsi modern, pada tahun 2035 peserta KB di Indonesia akan berjumlah 80% dari PUS dengan 75% adalah peserta KB modern. Angka Fertilitas Total (TFR) diharapkan menurun pada tahun 2015 diperkirakan angka fertilitas total akan menurun mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (replacement level fertiliy) dengan TFR sebesar 2,1 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per wanita. Angka fertilitas ini secara konsisten diharapkan terus menurun sehingga pada tahun 2035 Angka Fertilitas Total di Indonesia mencapai 1,85 per wanita dan Net Reproduction Rate sebesar 0,89 per wanita. Di sisi lain angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate/CBR) juga menurun dari 16,8 per 1000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 13,19 per 1000 penduduk pada tahun 2035. Pada tahun 2015 diharapkan laju pertumbuhan penduduk akan menurun menjadi 1,05% pada tahun 2035 laju pertumbuhan penduduk akan menjadi 0,6%. Dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut diperkirakan total penduduk Indonesia pada tahun 2015 mendekati 250 juta jiwa dan meningkat menjadi sekitar 280 juta jiwa pada tahun 2035.
11
2. Mortalitas Penurunan angka fertilitas tersebut di atas juga akan diikuti oleh penurunan angka mortalitas secara berlanjut. Angka kematian bayi (IMR) akan menurun dari 21,29 per 1000 kelahiran pada kurun waktu 2010-2015 menjadi 11,52 per 1000 kelahiran pada periode tahun 2030-2035. Angka kematian anak juga diharapkan menurun secara konsisten dari 24,95 per 1000 kelahiran pada kurun waktu 2010-2015 menjadi 12,92 per 1000 kelahiran pada periode 2030-2035. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi dan anak, angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth) juga meningkat. Pada tahun 2010-2015 diharapkan angka harapan hidup mencapai 72,22 tahun (angka harapan hidup laki-laki 70,15 tahun sedangkan perempuan 74,32 tahun). Pada periode 2030-2035 diperkirakan angka harapan hidup mencapai 76,48 tahun (angka harapan hidup laki-laki sebesar 74,26 tahun sedangkan perempuan 78,73 tahun). Patut dicatat bahwa penurunan angka fertilitas akan menyebabkan proporsi penduduk usia muda akan semakin menurun dan sebaliknya proporsi penduduk usia tua akan semakin meningkat. Meningkatnya penduduk usia tua akan berakibat pada peningkatan angka kematian kasar (Crude Death Rate/CDR). Pada tahun 2010-2015 diperkirakan CDR sebesar 6,28 per 1000 penduduk, sedikit meningkat menjadi 7,62 per 1000 penduduk pada periode 2030- 2035.
12
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PEMBANGUNAN BEKELANJUTAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN
1. Gambaran Umum Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk sedang kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini sekaligus kesejahteraan penduduk dimasa mendatang dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang. Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demografis,dan tujuan umum lainnya dengan jalan memenuhi variabel-variabel utama demografi, besar penduduk
dan
pertumbuhannya,
serta
perubahan
dan
ciri-ciri
demografisnya.(Kartono Wirosuhardjo dan Eko Ganiarto). Kebijakan mempengaruhi
kependudukan variabel
dapat
dibedakan
kependudukan
dan
antara
kebijakan
kebijakan
yang
yang
menanggapi
perubahan-perubahan dalam bidang kependudukan. Dalam analisa kebijakan kependudukan ingin mengkaji antara kebijakan yang mempengaruhi variabel kependudukan secara langsung melalui keluarga berencana dengan kebijakan pemerintah yang menanggapi perubahan dalam bidang kependudukan sifatnya kearah kualitatif. Secara umum kebijakan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik tingkat propinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang tercermin melalui visi, misi, kebijakan dan prioritas RPJMD masing-masing pemerintah daerah
semuanya
mengarah
pada
kebijakan
pembangunan
berwawasan
kependudukan, dimana penduduk selain sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri dan telah memperhatikan pembangunan berkelanjutan 13
dimana selain untuk memenuhi kebutuhan sekarang juga dalam kebutuhan generasi lanjut. Kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota tercermin dalam visinya semuanya mengarah pada kemakmuran rakyat/manusia, yang dijabarkan melalui misinya dalam rangka meningkatkan kemakmuran dengan meningkatkan taraf ekonomi, pendidikan, kesehatan,akhlak manusia, sosial dan budaya, sehingga untuk mensinergiskan dan menyerasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan penduduk dan keluarga berencana perlu adanya penguatan komitmen antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana khususnya perwakilan Propinsi Bengkulu dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dengan melakukan advokasi dan KIE selain mitra kerja juga pada Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota juga mempromosikan
kajian-kajian
kependudukan
juga
rencana
intervensi
kependudukan sehingga ada satu tekad kebulatan memakmurkan penduduk propinsi Bengkulu. Penguatan komitmen dengan sinergis dan menyeserasikan Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat dilakukan melalui kajian pada visi dan misi serta kebijakan
masing-masing
pemerintah
daerah
baik
tingkat
propinsi
dan
kabupaten/kota.
2. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah A. Kebijakan Propinsi Bengkulu Kebijakan
pembangunan
berkelanjutan
pemerintah
daerah
Propinsi
Bengkulu tercermin pada visi pemerintah daerah Propinsi Bengkulu tahun 2011 – 2015 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Maju dan Sejahtera”, yang mengandung makna bahwa masyarakat Bengkulu dalam lima tahun ke depan harus maju dan sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka pendapatan perkapita serta menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Dalam mewujudkan visi dari pemerintah daerah Propinsi Bengkulu tahun 2011 – 2015 dijelaskan melalui misi yaitu : 14
1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing, dengan menciptakan iklim investasi dengan cara optimalisasi pengelolaan investasi dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industri rakyat sebagai motor penggerak dan industri perdagangan dan jasa sebagai pendukung. Mewujudkan perekonomian rakyat dengan melakukan revitalisasi pertanian , kelautan dan perikanan dengan meningkatkan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera dengan cara melakukan optimalisasi peran sumber daya manusia, kelembagaan dan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, melakukan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, melakukan perluasan dan pemerataan akses kesehatan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak 3. Mengembangkan sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dengan
meningkatkan
meningkatkan
pemanfaatan
pengelolaan
sumber
sumber daya
daya
alam
dan
alam
dengan
lingkungan
cara hidup,
pengelolaan kawasan rawan bencana, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur
darat,
laut
dan
udara,
pembangunan
dan
pengembangan infrastruktur dasar penunjang 4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional, membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah, menegakkan supremasi hukum, dan keamanan dengan cara meningkatnya kontribusi, kualitas dan kuantitas hasil Penelitian, 15
Teknologi, informasi dan komunikasi
dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan daerah Sedangkan kebijakan prioritas dalam RPJMD Propinsi Bengkulu tahun 2011 – 2015 adalah : a. Sumber
daya
manusia
(pendidikan,
kesehatan,
pemuda
olahraga,
pemberdayaan perempuan-KB) b. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan c. Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan d. Infrastruktur
dasar
(bina
marga,
cipta
karya,
irigasi,
perhubungan,
telekomunikasi dan energi) e. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana f. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi g. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum
B. Kota Bengkulu
Kebijakan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kota Bengkulu tercermin pada visi dari pemerinah daerah yaitu : Menuju Masyarakat Kota Bengkulu yang Bermartabat dan Makmur” dijabarkan melalui tujuh misi yaitu : 1. Mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan antar umat beragama dan berakhlak mulia, toleran hukum dan damai. 2. Meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang aktif, produktif mandiri dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan dalam pembangunan kelanjutan yaitu mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
penciptaan
pengembangan
lapangan
penelitian
dan
kerja,
dan
pengembangan
peningkatan
daya
manajemen
saing,
produksi;
peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja; alih teknologi dan 16
perluasan pasar; meningkatkan Kesejahteraan petani dan nelayan dan ketahanan pangan
dengan
cara
meningkatkan
kualitas
SDM
petani/nelayan
dan
mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. 3. Meningkatkan sumber daya manusia
melalui pendidikan dan pelayanan
kesehatan serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur. Kebijakan melakukan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD termasuk SDLB, MI dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalkan dalam menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara serta memperluas dan pemerataan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan formal dari berbagai jenjang dan jenis pendidikan; juga memperluas (diversifikasi) layanan pendidikan nonformal yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal yang bermutu dan berdaya saing serta memilki relevansi dengan dunia kerja; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan
ilmu
pengetahuan,
teknologi,
budaya
dan
seni
serta
perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik; pendidikan kewirausahaan dan karya alternatif mahasiswa Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang 17
berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar serta meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing) dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana-prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan akses pelayanan kesehatan. 4. Menegakkan
supremasi
hukum
dan
rasa
keadilan
masyarakat
dengan
mengedepankan peran perempuan pada pengambilan kebijakan publik yang setara, demokratis dalam keragaman dan penegakan hak azazi manusia”. 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa, dengan menempatkan aparatur pemerintah secara profesional dan proporsional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat, dengan meningkatkan, membangun dan memelihara
infrastruktur
pelayanan
publik;
mengembangkan
aksesibilitas
pelayanan umum terhadap sentra-sentra kegiatan masyarakat; mewujudkan
18
sistem transportasi
untuk menunjang
produktivitas dan
mobilitas publik;
mengembangkan kemampuan mitigasi terhadap bencana 7. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian adat dan budaya daerah dalam kehidupan sosial yang berkelanjutan, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi”
C. Kabupaten Bengkulu Utara
Kebijakan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara tercermin pada visi dari pemerinah daerah yaitu : Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Maju dan Bermartabat. Untuk mewujudkan dari Visi tersebut, maka dilaksanakan melalui kebijakan yang tercermin pada misi sebagai berikut : 1. Memajukan perekonomian masayarakat berbasis potensi dan sumberdaya daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerha terpadu.. 3. Meningkatkan Daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah. 4. Mewujudkan SDM berkualitas melalui akses ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 5. Mewujudkan pelayanan public yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 7. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan. 8. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religious, berbudaya dan memiliki karakter bkooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif. Serta dalam PRIORITAS RPJMD TAHUN 2011 – 2016, meliputi : 1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. 2. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. 3. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi teknis). 4. Peningkatan penanganan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam. 5. Peningkatan investasi daerah. 19
6. Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. D. Kabupaten Kaur
Kebijakan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara tercermin pada visi dari pemerinah daerah yaitu : Kabupaten Kaur Maju dan Sejahtera berbasiskan keunggulan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Lokal. Untuk mewujudkan dari Visi tersebut, maka dilaksanakan melalui kebijakan yang tercermin pada misi sebagai berikut : Misi 1, Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan. Dengan cara perbaikan Kualitas Pendidikan dengan Memperbaiki Proses Belajar Mengajar,
peningkatan
Iklim
Akademik
lingkungan
dan
rumah,
perluasan
pemerataan pendidikan di wilayah terisolir, pengembangan sistem guru kunjung, pengembangan Pendidikan dan Pelatihan kecakapan hidup berbasis sumber daya lokal. Pelatihan pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan sumber daya hutan, pengolahan hasil laut. Misi 2, Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, dengan cara revitalisasi
RSUD
dan
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat,
peningkatan
Sarana/Prasarana terutama di daerah terpencil, jumlah tenaga medis khususnya diwilayah terpencil, kuantitas dan kualitas posyandu. Peningkatan kualitas gizi masyarakat, pengembangan sarana informasi kesehatan ibu dan anak . Misi 3, Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Secara Terintegrasi dengan kebijakan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, program jebol Isolasi di daerah terisolir, pengembangan pembangkit tenaga air listrik dan tenaga surya, sarana PLTS dan listrk aki. Perbaikan rumah rakyat yang layak huni dan perbaikan model hunian, pemenuhan kebutuhan sarana air bersih yang layak konsumsi.
20
Misi 4. Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Modal dengan mengembangkan kerja cerdas melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, revitalisasi Pertanian secara umum melalui, peningkatan dan perbaikan jalan produksi dan pengairan, pengembangan model pertanian rakyat, pemberantasan hama babi, pemanfaatan sumberdaya lokal untuk peternakan, peningkatan pemeliharaan, penangkapan dan pengolahan ikan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam, pengembangan industry berbasis sumber daya alam, pengembangan insdustri kecil dan rumah tangga, pengembangan system keuangan skala mikro (micro finance). Misi 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang baik. Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Pengembangan usaha pengolahan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan,
pemanfaatan
sumberdaya
dengan
memperhatikan
regerasinya, pemanfaaatan limbah untuk system produksi, pemilihan usaha dengan memperhatikan siklus kehidupan.
E. Kabupaten Kepahiang Kebijakan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang tercermin pada visi dari pemerinah daerah yaitu : Kepahiang Kabupaten Asri Laksana Emas dan Intan. Kabupaten Kepahiang terdepan dalam Industri dan Pariwisata Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Manusia, dengan program Ikan, Kebun, Tanaman pangan hortikultura dan Ternak, dengan pengembangan SILUNA . Untuk mewujudkan dari Visi tersebut, maka dilaksanakan melalui kebijakan yang tercermin pada misi sebagai berikut : Menerapkan pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance); dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; pembangunan ekonomi dengan skala prioritas kesejahteraan masyarakat; membangun prasarana dan sarana perekonomian daerah; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat; memanfaatkan Potensi Daerah dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara Optimal dan berkelanjutan; 21
mengembangkan program kependudukansebagai modal utama pembangunan; meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
(people
empowerment)secara
berkeadilan; Membangunkehidupan sosial budaya masyarakat yang berkaulitas; menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas kerja. F. Kabupaten Mukomuko Kebijakan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko tercermin pada visi dari pemerinah daerah yaitu :
“ Terbebasnya
Kabupaten Mukomuko dari ketertinggalan Pada Tahun 2015 Menuju Terwujudnya Landasan Pembangunan yang Kokoh”. Dalam mewujudkan diarahkan pada 3 hal pokok yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. 2. Memajukan kabupaten Mukomuko sehingga bukan lagi merupakan salah satu daerah tertinggal 3. Mewujudkan kabupaten Mukomuko hijau. Dalam mendukung keberhasilan di rumuskan melalui misi sebagai berikut : a) Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan b) Melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi, pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata c) Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga serta pengelolaan kependudukan. d) Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan. e) Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
22
untuk
G. Kabupaten Seluma Kebijakan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Seluma tercermin pada visi dari pemerinah daerah yaitu :
“ Terwujudnya
Kabupaten Seluma yang Tertib, Aman, Indah, dan Sejahtera dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakhlak Mulia melalui Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Daerah “ . Makna dari visi tersebut, pembangunan di kabupaten Seluma menciptakan kondisi kabupaten yang tertib dalam penataan ruang dan pengelolaan keuangan daerah, yang aman, damai dan kondusif serta terciptanya stabilitas daerah yang sehat dan dinamis, dapat menciptakan pembangunan yang memberi nilai tambah bagi pembangunan dan hasilnya-hasilnya sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, IPM dan pendapatan per kapita serta menurunnya angka kemiskinan serta pengangguran. Dalam mewujudkan visi daerah dirumuskan dalam misi pembangunan dan kebijakan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman 2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis 3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera 4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Mewujudkan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang berkualitas Fokus dari Misi tersebut, dibagi menjadi beberapa urusan pemerintah yaitu : 1. Misi I dibagi atas urusan pengawasan, penataan ruang, kesbang, hukum 2. Misi II dibagi atas urusan politik dalam nenegri, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat desa. 3. Misi III dibagi atas urusan transmigrasi, pekerjaan umum, kesehatan, perumahan, perhubungan, sosial, KB dan Keluarga Sejahtera, koperasi dan UKM, penanaman modal, pertanian, perdagangan, perindustrian, kebudayaan. 4. Misi IV dibagi atas urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pariwisata, kelautan, perikanan, mitigasi bencana
23
5. Misi V dibagi atas urusan pendidikan, perpustakaan, pemerintah umu, kepegawaian, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemuda dan olah raga, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah
Uraian dari Visi dan Misi, agar tercapai kabupaten Seluma melaksanakan pembangunan di kabupaten Seluma yang berorientasi kepada aspek pembinaan yaitu : 1. Bina Manusia; merupakan pengembangan sumber daya manusia yang maju dan berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan, dan peningkatan pengamalan ajaran agama 2. Bina
Ekonomi
:
pengembangan
ekonomi
kerakyatan
bertumpuh
pada
pemberdayaan masyarakat melalui sektor yang dapat bersinergi dengan sektor lain. Mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas
kehidupan
yang
layak
dan
bermartabat
dalam
terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. a) Bina Lingkungan : Keseimbangan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. b) Bina
Aparatur
pemerintah
:
Peningkatan
daerah
dalam
kualitas dan
profesionalisme
pelaksanaan
tugas
dan
aparatur fungsinya
menyelenggarakan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien c) Bina Politik dan hukum meningkatkan peran lembaga politik dan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan publik maupun proses pengawasan. d) Bina sosial budaya dan teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat yang menjunjung tinggi budaya daerah dan kemampuan apresiasi terhadap nilai budaya yang berkembang.
24
25
BAB IV ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN PENETAPAN PARAMETER PROPINSI BENGKULU 1. Kondisi Diinginkan Dalam jangka panjang kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan menjadi 2,1 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per wanita pada tahun 2015. 2. Analisa Penduduk Sensus Penduduk Tahun 2010
a. Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 1.715.518 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,67 persen dengan kepadatan penduduk 85. Hasil proyeksi penduduk pada tahun 2010 berdasarkan sensus 2000 sebesar 1.784.500 sehingga penduduk Propinsi Bengkulu hasil Sensus Penduduk tahun 2010 masih rendah dari proyeksi tahun 2010. Sex ratio sebesar 105 dan dalam 10 tahun median umur penduduk Provinsi Bengkulu berada pada umur 26 tahun sedangkan pada tahun 2000 median umur berada pada umur 22 tahun. b. TFR Propinsi Bengkulu hasil perhitungan sementara oleh Bappenas terhadap Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 2,50, kondisi lebih tinggi dari proyeksi TFR sebesar 2,12. c. NRR Propinsi Bengkulu tahun 2010 dihitung dengan program Spectrum sebesar 1, lebih tinggi dari proyeksi tahun 2010 yaitu sebesar 0,99. d. CBR Propinsi Bengkulu tahun 2010 dihitung dengan program Spectrum sebesar 19,4 lebih tinggi dari proyeksi sebesar 18,8. e. Angka harapan hidup 70,7 tahun. 26
f. IMR Propinsi Bengkulu tahun 2010 hasil spectrum sebesar 46,3 lebih tinggi dari proyeksi sebesar 26,2. g. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin sangat penting untuk diketahui keadaan penduduk secara biologis, namun juga kondisi penduduk secara ekonomi dan social, dengan mengetahui susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan pencerminan proses demografi masa lalunya, tetapi juga menggambarkan perkembangan kependudukan pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Piramida Penduduk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebagai berikut : PIRA MIDA PEN DUDU K HASIL SENSUS 2010 75 +
1.53
-1 .1 6
7 0-7 4
1.18
-1.02
6 5-6 9
1 .4 4
-1.36
6 0-6 4
2.0 1
-2 .03
5 5-5 9
2 .66
-3.0 4
5 0-5 4
4 .1 7
-4.59
4 5-4 9
5.46
-5 .66
4 0-4 4
6.48
-6.55
3 5-3 9
7.69
-7.5 5
3 0-3 4
8 .7 2
-8.7 6
2 5-2 9
9.55
-9.22
2 0-2 4
9 .3 2
-8.98
1 5-1 9
9 .35
-9.23
1 0-1 4
10.09
-10.15
5-9
-10 .2 8
10.11
0-4
-1 0.3 1
10.17
-15.00
-1 0.00
-5.0 0
0 .00 Per empuan
5.00
10.00
15 .00
L aki-Laki
Ditinjau dari segi komposisi umur menurut golongan umur dan kelamin sebagai berikut :
1. Penduduk golongan umur 0 – 4 tahun sebesar 10,24 persen, dengan rincian laki-laki sebesar 10,31 persen dan perempuan 10,17 persen. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pada lima tahun yang lalu fertilitas di Propinsi Bengkulu naik kembali hal ini terlihat pada kelompok umur tersebut melebar 27
keluar dan hasil perhitungan sementara perhitungan terhadap TFR naik dari 2,23 SDKI tahun 2007 menjadi 2,5 per wanita hasil sensus penduduk tahun 2010. 2. Penduduk golongan umur 5 – 9 tahun sebesar 10,20 persen dengan rincian laki-laki 10,28 persen dan perempuan 10,11persen, diasumsikan tingkat kematian dari balita rendah 3. Penduduk golongan umur 10 – 14 tahun sebesar 10,12 persen dengan rincian
laki-laki
persen.Kelompok
sebesar umur
10,15
tersebut
persen dapat
dan
perempuan
diasumsikan
sepuluh
10,09 tahun
mendatang kelompok tersebut akan berumur 20 – 24, dimana perlu dipersiapkan lapangan pekerjaan dan tingkat kenaikan dari pasangan keluarga baru, sehingga perlu dipersiapkan KIE pada calon pengantin 4. Kelompok Umur 25 – 29 tahun dipakai sebagai asumsi tingkat fertilitas dimana pada kelompok tersebut merupakan bentuk pasangan kelompok keluarga muda. Pada 25 tahun yang lalu di Propinsi Bengkulu fertilitas tinggi dan diasumsikan fertilitas di Propinsi Bengkulu akan tetap tinggi hal ini terlihat pada kelompok umur 25 – 29 tahun perempuan lebih tinggi dibandingkan pada kelompok laki-laki, sehingga untuk mencegah fertilitas tinggi perlu peningkatan dari Keluarga Berencana. 5. Kelompok umur muda 0 – 14 tahun sebagai kelompok umur tidak produktif di Propinsi Bengkulu hasil sensus 2010 sebesar 30,56 persen, kelompok umur kerja 15 – 64 tahun sebesar 65,17 persen dan kelompok umur tua yang tidak produktif yaitu 65 keatas sebesar 3,93 persen bila dilihat per jenis kelamin maka penduduk jenis kelamin perempuan pada kelompok umur 65 keatas lebih tinggi artinya angka kematian lebih rendah dan derajat kesehatan lebih tinggi. 6. Rasio ketergantungan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 53 per 100 penduduk usia kerja h. Penyebaran Penduduk menurut Geografis Penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota tidak merata, Kota Bengkulu terbesar yaitu 308.544 dengan sex ratio 101,33 dan kepadatan pendudukan 2.135 jiwa 28
per km2, disusul Bengkulu Utara sebesar 257.675 dengan sex ratio 105,99 dan kepadatan penduduk 58 sedangkan terendah kabupaten Lebong sebesar 99.215 dengan sex ratio 104,77 dan kepadatan penduduk 51 dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 98.333 sex ratio 105,83 dan kepadatan penduduk sebesar 87.
HASILSENSUSPENDUDUKTAHUN2010 KABUPATEN/KOTA
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1771
BENGKULUSELATAN REJANGLEBONG BENGKULUUTARA KAUR SELUMA MUKOMUKO LEBONG KEPAHIANG BENGKULUTENGAH BENGKULU
170X BENGKULU
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
72,078 125,321 132,583 55,991 89,354 81,226 50,762 63,996 50,560 155,288
70,862 121,466 125,092 51,908 84,153 74,527 48,453 60,869 47,773 153,256
142,940 246,787 257,675 107,899 173,507 155,753 99,215 124,865 98,333 308,544
877,159
838,359
1,715,518
SEX RATIO 101.72 103.17 105.99 107.87 106.18 108.99 104.77 105.14 105.83 101.33 104.63
KEPADATAN LPP
121 163 58 46 72 39 51 188 87 2,135 87
PROYEKSI TAHUN2015 1.20 0.63 2.03 1.30 1.24 2.49 1.58 1.10 1.74 2.48 1.67
151,725.00 254,659.00 284,913.00 115,097.00 184,535.00 176,134.00 107,305.00 131,885.00 107,191.00 348,749.00 1,862,193.00
. 2. Penetapan Parameter Propinsi Bengkulu ( 2010 2035) dengan TFR 2,10
Dalam rangka mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang pada tahun 2015 dengan ketentuan tersebut diatas, serta memperhatikan hasil sementara sensus penduduk tahun 2010 yang tidak menguntungkan, maka perlu ditetapkan parameter penduduk yang disusun sebagai road map khusus Propinsi Bengkulu dengan skenario TFR tahun 2015 sebesar 2,1 per wanita dan tahun 2035 sebesar 1,95 per wanita dengan dibagi menjadi kelompok lima tahunan sebagaimana gambaran dibawah ini.
29
a. Demografi
1. Penduduk
Program Spectrum merupakan salah satu tool atau alat analisis dampak kependudukan serta perencanaan, dari hasil perhitungan spektrum dengan skenario TFR pada tahun 2015 sebesar 2,10 dan pada tahun 2035 sebesar 1,95 maka diproyeksikan pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 1.835.330 dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 936.167 dan penduduk perempuan 899.163 dan pada tahun 2035 penduduk di Propinsi Bengkulu sebesar 2.242.193 dengan rincian penduduk laki-laki sebesar 1.131.724 dan penduduk perempuan sebesar 1.110.469. Doubling Time Berapa jumlah pendudukl meningkat dua kali lipat dari keadaan sekarang, apabila pertumbuhan terus berlanjut. Pada tahun 2015 diproyeksi terjadi penduduk meningkat dua kali lipat dari keadaan sekarang sekitar 12 tahun, pada tahun 2035 sebesar 16 tahun. Penduduk kelompok umur 0 – 4 tahun pada tahun 2015 sebesar 8,61 persen dan tahun 2035 turun menjadi 6,9 persen, kelompok umur 15 – 49 pada tahun 2015 sebesar 56,46 dan pada tahun 2035 turun menjadi 50,67 persen, penduduk usia kerja 15 – 64 tahun sebesar 67,97 persen dan turun pada tahun 2035 sebesar 68,65 persen, Wanita Usia Subur 15 – 49 tahun sebesar 56,77 persen dan pada tahun 2035 sebesar 50,2 persen selengkapnya dalam tabel
2. Fertilitas
Fertilitas dalam pengertian demografi merupakan kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup. a. Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total yaitu: rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa 30
reproduksinya,
jika wanita tersebut mengikuti angka fertilitas pada
tahun yang bersangkutan. Dengan skenario TFR tahun 2015 sebesar 2,1 per wanita dan tahun 2035 TFR sebesar 1,95 per wanita maka pada tahun 2020 TFR sebesar 2,06, tahun 2025 TFR sebesar 2,02 dan TFR tahun 2030 sebesar 1,99. b. Angka Reproduksi Kotor (Gross Reproduction Rate = GRR) adalah jumlah kelahiran hidup bayi perempuan dari suatu kohor perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan asumsi tdk ada yg meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya, dengan skenario TFR tahun 2015 sebesar 2,1 per wanita maka GRR tahun 2015 di propinsi Bengkulu sebesar 1,02 per 1.000 perempuan umur 15 – 49 tahun, dan pada tahun 2035 sebesar 0,95 . per 1.000 perempuan umur 15 – 49 tahun. c. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate = CBR) Banyaknya kelahiran hidup pada suatu periode (tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode yg sama. CBR tahun 2015 sebesar 17,9 per 1.000 penduduk dan tahun 2020 sebesar 17 per 1.000 penduduk, tahun 2025 sebesar 16,1 per 1.000 penduduk, tahun 2035 sebesar 14,1 per 1.000 penduduk.
3.
Mortalitas (Kematian)
Mortalitas adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yg bisa terjadi setiap saat setelah dilahirkan hidup :
a. Angka kematian kasar (Crude Death Rate = CDR) adalah banyaknya kematian pada suatu periode (tahun) tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode/tahun yang sama, pada tahun 2015 dengan skenario TFR sebesar 2,10 dan tahun 2035 TFR sebesar 1,95, maka tahun 2015 angka kematian kasar sebesar 5,03 per 1.000 penduduk tahun 2020 sebesar 5,37 tahun 2025 sebesar 5,83 tahun 2025 sebesar 6,46 dan tahun 2035 sebesar 7,22 per 1.000 penduduk 31
b. Angka Kematian Bayi ( Infant Mortality Rate ) adalah : jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. IMR pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar 40,8 per 1.000 kelahiran hidup selanjutnya tahun 2020 sebesar 38,7 per 1,000 kelahiran hidup, tahun 2025 sebesar 36,2 tahun 2030 sebesar 33,7 dan pada tahun 2035 sebesar 31,2 per 1.000 kelahiran hidup, c. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi tahun 2015 sebesar 46, tahun 2020 sebesar 43 dan tahun 2025 sebesar 41, tahun 2030 sebesar 38 dan tahun 2025 sebesar 35. d.
Jumlah Kelahiran dan Kematian Pada tahun 2015 diproyeksikan kelahiran sebesar 32.769 dan kematian 9.237, tahun 2020 kelahiran sebesar 33.161 dan kematian 10.484 dan tahun 2035 dengan skenario TFR sebesar 1,95 maka diproyeksikan kelahiran sebesar 31.551 dan kematian sebesar 16.200
b. Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana adalah program untuk membantu keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan berkeluarganya dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga berkualitas akan menghasilkan generasi berikutnya yang berkualitas juga. Tujuan Keluarga Berencana adalah menurunkan kelahiran disamping program lain
untuk
meningkatkan
kualitas
penduduk
seperti;
meningkatkan
kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan gizi dll.
1. Kesertaan ber-KB atau prevalensi kesertaan ber-KB (Contraceptive Prevalence Rate) yang merupakan persentase Pasangan Usia Subur 32
(PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2015 sebesar 70,5 persen, selanjutnya tahun 2020 sebesar 71,07 persen, tahun 2025 sebesar 71,65 persen,tahun 2030 sebesar 72,23 persen dan tahun 2035 sebesar 72,81 persen. 2. Wanita Usia Subur pada tahun 2015 dengan TFR skenario 2,10 Wanita Usia Subur tahun 2015 sebesar 510.451, selanjutnya tahun 2020 sebesar 538.949, tahun 2025 sebesar 557.931 selanjutnya tahun 2030 sebesar 560.817 dan tahun 2035 sebesar 557.409 3. Pasangan Usia Subur pada tahun 2015 dengan TFR sebesar 2,10 Pasangan Usia Subur sebesar 367.525, tahun 2020 sebesar 388.043, selanjutnya tahun 2025 sebesar 401.710, tahun 2030 sebesar 403.788 dan tahun 2035 sebesar 401.334. 4. Peserta KB Aktif. Jumlah peserta KB aktif dengan skenario TFR tahun 2015 sebesar 2,10 maka peserta KB Aktif tahun 2015 sebesar 259.098, tahun 2020 sebesar 275.798 selanjutnya tahun 2025 sebesar 287.831, dan tahun 2030 sebesar 291.657 dan tahun 2035 dengan TFR 1,95 sebesar 292.214.
Secara Mix Kontrasepsi sebagaimana dalam tabel Peserta KB Aktif Con Fst Inj IUD Mst Ipl Pill Total TFR 2,10 2010 5,866 4,888 152,845 5,540 326 17,598 42,366 229,430 2015 6,979 7,851 146,852 9,596 6,398 37,513 43,910 259,098 2020 8,096 8,949 153,127 12,246 7,474 40,012 45,894 275,798 2025 9,139 9,951 156,507 14,883 8,488 41,842 47,021 287,831 2030 9,954 10,698 155,271 17,193 9,292 42,484 46,766 291,657 2035 10,662 11,329 152,271 19,325 9,996 42,649 45,981 292,214
5. Peserta KB Baru Jumlah peserta KB Baru dengan skenario TFR tahun 2015 sebesar 2,10 maka peserta KB Baru tahun 2015 sebesar 16.484, tahun 2020 sebesar 18.040 selanjutnya tahun 2025 sebesar 19.149, dan tahun 2030 sebesar 19.928 dan tahun 2035 dengan TFR 1,95 sebesar 20.725 33
. Secara Mix Kontrasepsi sebagaimana dalam tabel Pesera KB Baru Fst IUD Mst Ipl Total TFR 2,10 2010 1,080 2,352 1,172 8,788 13,392 2015 1,055 3,267 895 11,267 16,484 2020 1,156 4,031 1,000 11,853 18,040 2025 1,214 4,731 1,069 12,136 19,149 2030 1,263 5,347 1,128 12,190 19,928 2035 1,329 5,962 1,203 12,232 20,725
6. Biaya untuk KB
Biaya untuk pelayanan kontrasepsi di Propinsi Bengkulu dengan skenario TFR tahun 2015 sebesar 2,10 dan tahun 2035 TFR sebesar 1,95 maka dibutuhkan biaya pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.298.323.792 dengan biaya terbesar suntik sebesar 3.328.684.032,- kondom Rp. 111.020.656. Pada tahun 2020 sebesar 9.520.888.224, dimana suntik sebesar Rp. 4.120.246.784, tahun 2025 sebesar Rp, 11.704.777.312, tahun 2030 sebesar Rp. 13.749.254.432 dan tahun 2035 sebesar Rp. 15.830.185.472.
c. Sosial, Ekonomi, Pertanian
1. Tenaga Kerja
Dengan skenario penduduk tahun 2015 sebesar 1.835.330 dengan TFR 2,10, diproyeksi penduduk usia kerja tahun 2015 sebesar 959.635 dan dibutuhkan lahan kerja sebesar 20.226 dan tanggungan anak 507.316, pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebesar 1.055.978, dibutuhkan lapangan kerja sebesar 17.215 dan tanggungan anak 490.129, pada tahun 2025 usia angkatan kerja sebesar 1.135.604 dibutuhkan lapangan kerja sebesar 11.806, tanggungan anak 474.164, pada tahun 2030 jumlah tenaga kerja sebesar 1.189.342, dibutuhkan lowongan kerja 9.461 dan tanggungan anak 34
sebesar 474.581, tahun 2035 usia angkatan kerja 1.233.256 dengan dibutuhkan lowongan kerja 7.539 dengan tanggungan anak sebesar 470.781.
2. Pendidikan
a. Anak Usia SD Dari proyeksi penduduk propinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar 1.835.330 pada maka jumlah siswa tingkat SD sebesar 231.182, dan dibutuhkan guru sebesar 14.449, dan kebutuhan sekolah untuk SD sebesar 6.880, dan diproyeksikan kebutuhan biaya sebesar Rp. 104.031.887.360 pada tahun 2020 siswa sekolah SD diproyeksikan 214.713, kebutuhan guru 13.420 dan kebutuhan gedung sekolah sebesar 6.668 serta kebutuhan biaya Rp. 104.672.468.992, selanjutnya tahun 2025 anak siswa SD diproyeksikan 198.086, kebutuhan guru SD sebesar 12.380 dan kebutuhan sekolah SD 6.431 sedangkan proyeksi dana dikeluarkan pemerintah sebesar 103.994.908.672, pada tahun 2030 anak siswa SD diproyeksikan sebesar 194.830, kebutuhan guru sebesar 12.177 dan kebutuhan sekolah sebesar 6.627 dan biaya sebesar 109.591.945.216, untuk tahun 2035 anak siswa SD sebesar 189.850, kebutuhan guru SD 11.866 dan kebutuhan sekolah SD sebesar 6.780 serta kebutuhan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar 113.910.087.680.
b. Anak Usia SLTP Dari proyeksi penduduk propinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar 1.835.330 pada maka jumlah siswa tingkat SLTP sebesar 89.286, dan dibutuhkan guru sebesar 8.117, dan kebutuhan sekolah untuk SLTP sebesar
2.537,
Rp.58.035.777.536
dan
diproyeksikan
pada
tahun
kebutuhan
2020
siswa
biaya sekolah
sebesar SLTP
diproyeksikan 93.033, kebutuhan guru 8.458 dan kebutuhan gedung 35
sekolah sebesar 2.704 serta kebutuhan biaya Rp. 62.797.271.040, selanjutnya tahun 2025 anak siswa SLTP diproyeksikan 90.631, kebutuhan guru SLTP sebesar 8.239 dan kebutuhan sekolah SLTP 2.697 sedangkan proyeksi dana dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 63.442.010.112, pada tahun 2030 anak siswa SLTP diproyeksikan sebesar 90.419, kebutuhan guru sebesar 8.220 dan kebutuhan sekolah sebesar 2.757 dan biaya sebesar Rp. 65.553.637.376, untuk tahun 2035 anak siswa SLTP sebesar 94.980, kebutuhan guru SLTP 8.635 dan kebutuhan sekolah SLTP sebesar 2.968 serta kebutuhan biaya pendidikan
yang
harus
dikeluarkan
pemerintah
sebesar
71.235.231.744.
3. Kesehatan Dengan skenario TFR sebesar 2,10 pada tahun 2015, menjadikan penduduk sehat di Propinsi Bengkulu pada tahun 2015 dibutuhkan 797 dokter, 4.543 perawat, 1.134 Puskesmas, 16 Rumah Sakit, dan biaya di bidang kesehatan sebesar Rp. 1.983.737.888.768, pada tahun 2020 dibutuhkan 962 dokter, 5.483 perawat, 1.368 Puskesmas, 19 Rumah Sakit, dan biaya di bidang kesehatan sebesar Rp. 2.108.410.882.656, pada tahun 2025 dibutuhkan 1.176 dokter, 6.698 perawat, 1.672 Puskesmas, 23 Rumah Sakit, dan biaya di bidang kesehatan sebesar Rp. 2.226.161.713.152, pada tahun 2030 dibutuhkan 1.461 dokter, 8.324 perawat, 2.078 Puskesmas, 28 Rumah Sakit, dan biaya di bidang kesehatan sebesar Rp. 2.332.845.932.544, pada tahun 2035 dibutuhkan 1.865 dokter, 10.627 perawat, 2.653 Puskesmas, 36 Rumah
Sakit,
dan
biaya
di
bidang
kesehatan
sebesar
Rp.
2.423.501.357.056.
4. Pertanian Kondisi penduduk dengan TFR 2,10 pada tahun 2015, maka akan memberikan dampak pada bidang pertanian menyangkut luas pertanian, konsumsi dan produksi pertanian sebagai berikut pada tahun 2015. 36
Pada tahun 2015 lahan subur sebesar 57.210 ha, konsumsi 71.578 dengan produksi sebesar 50.265 ton, pada tahun 2020 luas subur 54.276, konsumsi 76.076 ton dengan produksi 65.918, pada tahun 2025 lahan subur pertanian sebesar 51.830, konsumsi 80.325 dengan produksi pertanian 87.508, pada tahun 2030 luas lahan di Propinsi Bengkulu sebesar 49.865, dengan kebutuhan konsumsi 84.174 dan produksinya sebesar 117.603, pada tahun 2035 lahan subur seluas 48.390, dengan kebutuhan konsumsi sebesar 87.446 dan produksi sebesar 159.965.
37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
1. Penduduk Propinsi Bengkulu hasil sementara sensus penduduk tahun 2010 diproyeksikan
mengalami
permasalahan dengan
hasil
sementara
TFR
diproyeksikan 2,5 naik dari 2,23 SDKI 2007. Untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015 dengan TFR 2,1 perlu ditingkatkan pelayanan KB. Bila TFR tahun 2015 sebesar 2,5 rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita sampai masa reproduksi maka akan menimbulkan permasalahan kependudukan. 2. Penyebaran penduduk di Propinsi Bengkulu per Kabupaten/Kota kurang menguntungkan dimana Kota Bengkulu kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi 3. Kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah baik tingkat Propinsi Bengkulu maupun Kabupaten/Kota telah memenuhi dari kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dimana ada keseimbangan Sumber Daya Alam dengan Sumber Daya Manusia dan tujuan dari pembangunan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk.
B. Saran
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat disinergiskan dan diserasikan
dengan
kebijakan
pemerintah
daerah
baik
propinsi
maupun
kabupaten/kota yaitu : 1. Pendidikan; dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan sejahtera melalui pendidikan berwawasan kependudukan pada formal, informal dan non formal serta pendidikan lainnya dalam rangka meiningkatkan
38
kesehatan reproduksi dan kegiatan lainnya terutama mendukung kebijakan yang ada relevansi tenaga mutu tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan dengan sasaran kelompok masyarakat miskin. Pendidikan kependudukan juga dilakukan dalam rangka meningkat Pendewaaan Usia Kawin, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan Keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, serta pendidikan kepada masyarakat tentang Kesehatan Reproduksi terutama pengendalian penduduk. b. Kesehatan; mendukung kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pelayanan KB terutama pada keluarga miskin dan terpencil, peningkatan mutu pelayanan KB dengan memenuhi kebutuhan sarana alat kontrasepsi, serta peningkatan mutu tenaga medis melalui pelatihan bagi tenaga medis serta melalui KIE kepada Pasangan Usia Subur. c. Meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan bertumpuh kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil, menengah, produktif mandiri dan berdaya saing serta berwawasan
lingkungan
yang
berkelanjutan,
melalui kelompok Asosiasi
Kelompok UPPKS (AKU) atau kelompok UPPKS dan pemberian skim kredit lunak dengan mitra kerja. d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mendukung peningkatan kesehatan dan kemakmuran masyarakat dengan membangun dan memelihara infrastruktur pelayanan publik,
mengembangkan aksesibilitas
pelayanan umum terhadap sentra kegiatan masyarakat meliputi melengkapi sarana pelayanan KB baik di Rumah Sakit dan Puskesmas, sarana kegiatan di Kelompok Ketahanan Keluarga, Kelompok KB Pria dan kelompok..
39
