KONSEP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

KONSEP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

ARIF FATURRAHMAN NIM: 106044101388

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1432 H/2011 M

KONSEP BADAII KEPENDUDUKAII DAN KELUARGA

BERENCANA NASIONAL (BKKBI9 TENTANG KB (KELUARGA BERENCANA) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Arif Faturrahman

NiM:

106044101388

Dibawah Bimbingan Pembimbing:

Kamarusdiana, MH. NIP : 19722402199803 1003

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AI{WAL ASY.SYAKHSTYAH F'AKUI,TAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2011M/1431H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul KONSEP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BKKBN) TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Jumat, i7 Juni 2011. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Peradilan Agama) Jakafia, 17 Juni 201 I Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 1 95s0505 198203 1 0 1 2

PANITIA UJIAN

1.

Ketua

: Drs. H.

A. Basiq Djalil. SH. MA.

NrP. 19500306197603

1

001

2.

Sekretaris

Hj. Rosdiana. MA. NIP. I 96906102003 122001

3.

Pernbimbing I

Kamarusdiana MH. NIP . 19122402199803 1003

4.

Penguji I

Drs. H.A. BasiqDjalil. SH. MA NrP. 19500306197603 1 001

5. Penguji II

Dr. H. Umar Haddad MA NIP. 1 968090419940 i 1 00

1

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan

1.

ini

saya menyatakan:

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata l(satu) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ini telah

saya cantumkan

di Universitas Islani Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakaria.

3. Jika dikemudian

hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

inerupakan jiplakan dari karya otang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berada

di Universitas Islam Negeri

ruf$

Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta 07 Juni ?011

KATA PENGANTAR

   

Dengan

mengucapkan

puji

syukur

kehadirat

Allah

SWT.,karena

rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai kelengkapan tugas dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, terutama disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Drs. H. A. Basiq Djalil, SH, MA,dan Hj.Rosdiana MA selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan kemudahan administratif dan bimbingan akademik sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

3. Kamarusdiana, MH. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam membimbing, serta memberikan motivasi yang tak pernah henti-hentinya untuk penyelesaian skripsi ini 4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. 5. Orang tua tercinta Bapak Rausin dan Ibu Ratnawiyah yang telah merawat dan membesarkan penulis, yang selalu memotivasi dengan penuh keikhlasan membantu penulis baik moril maupun materiil, dan kakakku Baihaki, Lutfiah, Saiful Anam, Fahrullah dan Ahmad Gojali, serta adik-adikku tercinta Andi Hakim dan Fauziah. Dan tidak lupa pula Pamanda H, Mudehir RD yang tak pernah hentihentinya memberikan penulis semangat serta pancaran kearifan dalam memberikan tauladan serta keluarga besar lainnya. 6. Keluarga Besar Alm. Bapak H. Rasyidi dan Keluarga Alm. Drs.H. Muhaimin RD yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis 7. Segenap teman tercinta FMKS ( ForumMahasiswa Kepulauan Seribu ) yang selalu berbagi ilmu dan pengalaman serta canda tawa di setiap suasana. 8. Seluruh rekan tercinta PW IPNU DKI JAKARTA (Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama) yang senantiasa memberikan motivasi dan senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman sehingga banyak hal yang bisa diambil manfaatnya. 9. Teman-teman Peradilan Agama angkatan 2006 khususnya kelas A, Serta temanteman Peradilan Agama lain yang menjadi tempat persinggahan penulis dalam memperdalam materi mata kuliah.

10. Kepada semua pihan yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsungdan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu hingga terselesainya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga segala bantuan tersebutditerima sebagai Amal sholeh di sisi Allah SWT dan mendapat pahala yang ganda. Amin Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca dan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT. Amin. Jakarta, 12 Mei 2011 8 Jumadil Tsani 1432

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ………………………………….

I

LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .........................................................................................

iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

vi

: PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .............................................................

1

BAB I

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................

10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 11

BAB II

BAB III

D. Tinjauan Studi Terdahulu ...........................................................

12

E. Metode Penelitian .......................................................................

13

F. Sistematika Penulisan .................................................................

16

: TINJAUAN

TEORITIS

TENTANG

KELUARGA

BERENCANA ………………………………………………

17

A. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Berencana (KB) …….

17

B. Macam-Macam KB (Keluarga Berencana) ……………………

23

C. Tujuan dan Hikmah KB (Keluarga Berencana) ……………….

24

BADAN

KEPENDUDUKAN

DAN

KELUARGA

BERENCANA NASIONAL .........................................................

27

A. Profil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasonal.

27

B. Visi, Misi dan Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga 37 Berencana Nasional ................................................................. BAB IV

KONSEP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PERSPEKTIF

HUKUM

ISLAM

DAN

HUKUM POSITIF………………………………………………

41

A. Bentuk-Bentuk Alat (Keluarga Berencana) ………………….

41

B. Metode Keluarga Berencana ....................................................

47

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana ………

50

D. Perspektif Hukum Positif Tentang Keluarga Berencana ……..

60

E. Analisis Penulis ..........................................................................

64

PENUTUP ........................................................................................

67

A. Kesimpulan ................................................................................. B. Saran-saran .................................................................................

67 70

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 72 LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Keluarga dalam Islam harus bersifat lestari karena ia dibangun lewat suatu akad pernikahan yang merupakan sebuah perjanjian yang kuat (mitsqan ghalidzan) (Q.S. Al-Nisa[4]:21). Al-Qur‟an mengingatkan, seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik dan jika terjadi perselisihan dalam kehidupan keluarga maka suami harus bersabar karena boleh jadi ketidaksenangan suami pada hal-hal tertentu pada diri istri terdapat kebajikan di balik itu (Q.S. Al-Nisa [4]:19). Sebaliknya, istri juga harus menghormati suami dan menjaga kehormatannya. Islam memang membolehkan cerai (Thalaq), tetapi itu hanya menjadi “pintu darurat” yang baru dilalui pada situasi dimana mempertahankan keutuhan rumah tangga ternyata membawa mudharat bagi kedua belah pihak.1 Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah.. Oleh karena itu, berkeluarga (nikah) adalah jalan terhormat yang disyariatkan Allah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dengan karunia Allah.2

1

Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1992) h.254-255

2

Yayan Sofyan, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004 ) hal.1

Keluarga muslim masa kini sedang mengalami perubahan, menjadi lebih meluas, dengan lebih banyak istri yang berpendidikan dan bekerja secara menguntungkan. Perkawinan yang diatur mengalami penurunan dan usia perkawinan meningkat, kontrasepsi modern secara perlahan-lahan menjadi lebih merata dikomunitas tertentu3. Allah SWT telah menitipkan dalam jiwa manusia, rasa cinta yang dalam kepada anak-anak, dan tak tertandingi dengan cinta lain. Sebab anak merupakan jantung hati,cahaya kalbu di dalam rumah tangga. Ini dapat dilihat dari perhatian besar yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka, disertai dengan rasa kasih sayang yang abadi. Oleh sebab itu, suami-istri wajib memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak-anaknya, sehingga kelanggengan kebahagiaan benar-benar terwujud sesuai dengan yang mereka dambakan. Dengan demikian,kehidupan rumah tangganya menjadi kenikmatan dan kebahagiaan abadi4. Di dalam Al-Qur‟an tidak ada satu ayatpuun yang secara ekplisit menjelaskan bahwa mengatur jarak kelahiran adalah haram, akan tetapi membunuh bayi khususnya

bayi

perempuan

yang

telah

terjadi

di

masa-masa

menjelang

datangnya islam adalah haram; sebab apa yang mereka lakukan adalah sangat jelas yaitu 3

Mahmud Ash-Shabagh. Keluarga bahagia Dalam Islam. (Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993) h. 191 4

h. 14.

Abd Al-Rahim Umran, Islam dan KB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), Cet. Pertama,

membunuh anak manusia ( perempuan ) yang sempurna.sebagaimana tersebut dalam Al-Qur‟an surat al-Nahl ayat 58. Di dalam Al-Qur‟an banyak ayat-ayat yang melarang membunuh anak karena takut miskin, karena sesungguhnya Allah telah menjamin rizki baik bagi anak maupun orang tuanya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‟an surat Al-An‟am ) ayat 151 sebagai berikut :

                                                  Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya telah ditentukan rizkinya oleh Allah SWT. Penafsiran “ setiap anak ada rezekinya maka banyak anak banyak rezeki“ inilah yang kemudian banyak dianut

oleh sebagian masyarakat islam apalagi diperkuat dengan hadits Nabi Saw yang artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ishaq Ast-Staqofi berkata: telah memberitahukan kepada kami Qutaibah Ibnu Said berkata, telah memberitahukan kepada kami Khalf Ibn Kholifah, dari Hafs Ibn Akhi Anas Ibn Malik, dari Anas Ibn Malik berkata: “Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para Nabi pada hari kiamat” ( H.R Ahmad dan Ibnu Hibban )5 Keyakinan terhadap pandangan itulah yang menyebabkan banyak pasangan suami istri mamiliki anak tanpa pertimbangan dan perencanaan serta tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mereka telah berfikir, apakah anak yang dilahirkan itu hanya menjadi beban orang lain, menjadi beban berat yang harus dipikul oleh Negara ataukah anak itu akan menjadi generasi penerus yang akan menerima tanggung jawab zaman yang akan datang dari bangsa,Negara, dan agamanya. Orang kadang berfikir bahwa punya anak banyak merupakan takdir dari Allah SWT dengan menetapkan keyakinan di hatinya bahwa Allah tidak akan melantarkan anak-anaknya, Allah yang akan member rizki kepada keluarganya6 Meskipun Islam melalui ayat Al-Qur‟an dan Hadits Nabi tersebut diatas menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun islam lebih mengutamakan pada keturunan yang baik, shalih dan berguna bagi umat manusia dan mampu menjadi suri tauladan untuk membawa manusia kepada taqwa. Islam tidak 5

Danti Pujiyanti dan Tien Rahmatin . Relasi Suami Istri dalam Islam. (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 11 6

Mahmud Al-Shabag, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT. Rosdakarya offset, 1994) h. 56

menginginkan umat dengan jumlah yang banyak tetapi lemah, bodoh, pemalas,dan sakit-sakitan, melarat, terlunta-lunta dan bergantung pada bantuan orang lain. Sebagaimana doa Nabi SAW :

7

‫ب ل يع قهخ انشئ‬ٛ‫ب رضٕل اهلل قب ل كثرح انع‬ٚ ‫م ٔيب جٓذ انجالء‬ٛ‫اعٕر ثبهلل يٍ جٓذ انجالء ق‬

“ Aku berlindung kepada Allah dari juhd al-bala, ketika ditanyakan, apa juhd al-bala itu ya rosulullah? Beliau menjawab : banyak anak tapi sedikit materi ” Berarti setiap orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab kepada mutu keluarga dan anak keturunannya, jangan meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani, ekonomi, ilmu dan agama. Untuk mewujudkan keluarga atau anak-anak yang berkualitas, perlu perencanaan yang matang, setiap keluarga ( orang tua atau suami istri ) harus dapat memperhitungkan terhadap anak yang mungkin lahir, karena kehadiran anak atau manusia baru memerlukan banyak kebutuhan, antara lain makan.pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 59:18.

                   

7

hal.125

A.Syauqi Al Fanjari, Pengarahan Islam tentang kesehatan, (Jakarta: Al-hidayah. 2009)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr: 18) Selain itu juga setiap keluarga harus mengatur jarak kelahiran, hal itu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan perkembangan jiwa anak. Apabila jarak kelahiran terlalu dekat, sang ibu tidak mempunyai kesempatan untuk merawat kesehatan dirinya, menata rumah tangganya, beribadah kepada tuhannya, bahkan untuk membahagiakan seluruh keluarganya, juga sang ibu tidak mempunyai peluang mencurahkan kasih saying terhadap anak, sehingga sang anak kurang kasuh saying dan air susu ibunya. 8 Keluarga berencana ( KB ) menjadi salah satu isu kontroversial dalam diskursus pemikiran Islam modern. Ada sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan masalah islam dan KB, mulai dari masalah hukum ber- KB, makna KB apakah pengaturan keturunan (tanzim al-nasl) atau pembatasan keturunan ( tahdid al-nasl )?, motivasi ber- KB, persoalan alat kontrasepsi ( cara kerja dan cara penggunaannya ), KB dan hak reproduksi perempuan, hingga masalah kebijakan demografi Negara dengan berbagai dampaknya. KB sendiri kini bukan lagi sebatas persoalan suatu negara, tetapi sudah menjadi persoalan dunia internasional. Oleh karenanya, ia selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji.

8

Danti Pujiyanti dan Tien Rahmatin . Relasi Suami Istri dalam Islam. (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 134

Sudah banyak studi yang dilakukan oleh para ulama dan lembaga-lembaga keislaman mengenai KB dalam berbagai perspektif. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi KB. Perbedaan pendapat terjadi karena tidak adanya nash ( AlQur‟an dan Hadits ) yang secara ekplisit melarang dan membolehkan ber KB. Itulah sebabnya, hingga kini masih muncul kontroversi seputar KB dalam wacana intelektual muslim.9 Untuk

mendapat

gambaran

yang

komprehensif

tentang

bagaimana

sesungguhnya pandangan islam terhadap KB memang tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada sumber ajaran islam yang paling otoritatif, yaitu Al-Qur‟an an Hadits. Namun, karena tidak adanya penjelasan yang ekplisit, maka harus dilakukan kajian yang lebih mendalam atas kedua sumber tersebut dengan cara mengidentifikasi semua ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis-Hadis nabi yang terkait dengan permasalahan KB untuk kemudian ditarik pesan-pesan substantif serta semangat ajaran ( maqashid al-syari‟ah ) yang dikandung kedua sumber tersebut. 10 Oleh karena itu program KB yang sudah dilaksanakan merupakan bukti implementasi akan adanya upaya pemerintah dalam hal ini lembaga BKKBN yang sangat fokus dalam upaya pengurangan jumlah penduduk sehingga pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan mengharapkan adanya kucuran hasil pertumbuhan itu untuk keluarga yang kualitasnya rendah, ternyata efeknya kepada

9

Umran, Abd Al-Rahim,. Islam dan KB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), Cet. Ke-1.

Hal.14 10

Aminudin Yakub. KB Dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 1

masyarakat dan penduduk miskin makin lama makin perlahan. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, menurut John Max Well kita harapkan memberikan sentuhan kepada manusianya. Program dan kegiatan untuk “ mendongkrak “ upaya pengentasan kemiskinan yang ditujukan langsung kepada keluarga dan penduduk miskin itu segera di lakanakan. Dengan dukungan langsung itu keluarga yang kurang mampu, dan keluarga pra sejahtera, atau keluarga yang berada di bbawah garis kemiskinan, diharapkan menjadi wahana peningkatan sumber daya manusia ( SDM ) yang bisa menjadi pembentuk masyarakat yang maju,modern.dan mandiri. Dengan disyahkannya UU nomor 10 tahun 1992 tetntang Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai komitmen resmi untuk bersama-sama membangun Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera11 Komitmen dalam UU itu diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 yang secara terperinci menempatkan keluarga sebagai agen atau pelaku pembangunan lengkap dengan delapan fungsi utamanya sebagai berikut :

11

Wawancara pribadi dengan bapak Rahmat Rosyadi (Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan BKKBN) pada tanggal 12 Mei 2011

Fungsi keagamaan

Fungsi reproduksi

Fungsi budaya

Fungsisosialisasi dan pendidikan

Fungsi cinta kasih

Fungsi ekonomi

Fungsi perlindungan

Fungsi pemeliharaan lingkungan

Dengan delapan fungsi utamanya itu keluarga berkembang atau dibantu berkembang menjadi keluarga modern, maju, professional, berkualitas dan mandiri serta mampu mengembangkan dirinya sendiri, anak-anaknya, dan kaitan keluarga yang lebih luas, ikut mengembangkan masyarakat dan bangsanya.secara khusus keluarga dikembangkan menjadi wahana pembangunan bangsa.12 Dari sini dapat dikatakan bahwa peranan kebijakan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BKKBN yang secara nyata bergerak dalam masalah KB yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa baik dalam bidang pendidikan, ekonomi dan social. Oleh karena itu program-program BKKBN dalam hal pelaksanaan dimasyarakat mengenai KB sangatlah penting untik diketahui, apakah sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang sudah ada, sehingga hal itu menjadi sebuah pertimbangan kebijakan yang akan dilaksanakan dan masyarakat pun akan memahami fungsi dan manfaat KB secara baik.

12

Sugiri Syarief. Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah, (Jakarta: Mitra Abadi Press,2009) Cet, h.156

Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk menyususun skripsi dengan judul Konsep BKKBN Tentang Keluarga Berencana ( KB ) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif B. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Di dalam kitab-kitab fikih pada umumnya KB itu diperbolehkan, pada kenyataan dalam praktek KB di BKKBN banyak hal yang tidak dibenarkan dalam fikih. Pembahasan dalam skripsi ini meliputi bagaimana konsep BKKBN tentang KB

( Keluarga Berencana ) perspektif hukum Islam dan positif

dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan yang mengarah kepada kesejahteraan dan ketentraman keluarga sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah dan berkualitas. 2. Perumusan Masalah Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk KB ( keluarga berencana ) yang dilakukan di BKKBN ? 2. Bagaimana Metode BKKBN dalam program KB ( keluarga Berencana ) ? 3. Bagaimana perspekktif hukum Islam dan hukum positif tentang KB ( Keluarga Berencana )?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaannya yang bermanfaat bagi pembacanya, oleh karena itu tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 1 Untuk mengetahui bagaimana profil dan perkembangan BKKBN 2. Untuk mengetahui bagaimana metode KB dalam pelaksanaan program di BKKB 3. Untuk mengetahui konsep BKKBN tentang KB ( Keluarga Berencana ) perspektif hukum Islam dan hukum positif Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1) Segi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum. Khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 2) Segi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, dan para mahasiswa/I Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya dalam menanggapi masalah KB (Keluarga Berencana) dalam kehidupan hubungan suami istri. Dan memberikan pemahaman akan hukum KB (Keluarga Berencana) dalam kehidupan rumah tangga, sehingga diharapkan dapat melaksanakan dalam kehidupan guna membentuk keluarga kecil yang berkualitas. 3) Segi Ilmu Pengetahuan Untuk memberikan kajian dalam memperkaya literatur serta penelitian secara mendalam lebih lanjut dan sebagai kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum

keluarga islam serta dijadikan bahan rujukan pada kajian-kajian ilmiah selanjutnya. D. Tinjauan Kajian Terdahulu Dalam kajian – kajian yang ada berkenaan dengan KB ( Keluarga Berencana ) ada beberapa skripsi yang sudah membahas dan mengkaji masalah ini antara lain : Dampak Positif Keterlibatan MUI dalam menyukseskan Program KB yang disusun oleh Sarifudin Tahun 1996.13 Kajian yang lain berkenaan dengan Bimbingan dan Koordinasi KB nasional dalam meningkatkan kwalitas SDM menurut pandangan islam oleh Mukhlisin Tahun 1998, yang membahas bagaimana Islam memandang akan pentingnya kualitas SDM sehingga KB nasional menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia dengan cara bimbingan dan koordinasi antara lembaga yang menangani KB tersebut.14 Dari dua kajian terdahulu ini yang hanya membahas tentang keterlibatan lembaga/institusi MUI dalam Program KB yang secara jelas kajiannya meliputi sebuah kebijakan lembaga tersebut dalam implementasi KB di masyarakat. Dan kajian selanjutnya berkenaan dengan bimbingan dan kordinasi KB nasional dalam peningkatan SDM menurut Islam. Sarifudin, “Dampak Positif Keterlibatan MUI dalam menyukseskan Program KB( Studi kritis terhadap Kebijakan MUI dalam program KB)”(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,1996), hal.19

13

14

Mukhlisin, “ Bimbingan dan Koordinasi KB Nasional dalam meningkatkan kualitas SDM Menurut Agama Islam” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998), hal 22

Dari kajian tersebut memberikan sebuah keinginan untuk kembali mengadakan penelitian tentang KB di BKKBN berkenaan dengan konsep serta praktek KB yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut dalam persfektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun perbedaan antara dua skripsi yang telah dibahas yaitu konsep Keluarga Berencana yang baru yang ada dalam BKKBN berkenaan dengan metode dan cara Ber- KB untuk masyarakat di lihat dari hukum islam dan positip, mengingat kuantitas penduduk yang semakin banyak dan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk. Sehingga ini menjadi pembahasan penting sehingga kesejahteraan dan kehidupan yang baik dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu dalam skripsi yang saya teliti berkenaan dengan sebuah menelaah gagasan

dan

kebijakann

pemerintah

dalam

pembangunan

penduduk

dan

perkembangan keluarga berencana, yang akan menghasilkan tujuan terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, serta dapat membatu peran pemerintah dalam mewujudkan keasilan social bagi seluruh bangsa Indonesia. E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menggunakan metode-metode pada umumnya berlaku dalam penelitian yaitu :1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, literatur-literatur yang ada revelansinya dengan judul skripsi.

2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data,tetapi meliputi analisis dan interprestasi dari data-data yang berhubungan denngan Konsep BKKBN tentang KB (Keluarga Berencana) ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. 3. Pendekatan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalahj pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis peneliti gunakan dalam melihat obyek hukum berkaitan dengan KB (Keluarga Berencana) yaitu UU No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan pembangunan keluarga. Pendekatan normatif dilakukan dengan mendasarkan Al-Quran maupun sunnah Nabi yang menjelaskan tetntang KB (Keluarga Berencana).

4. Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu : a. Data Primer Data primer digunakan adalah UU No. 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh kantor Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Nasional (BKKBN). Juga diperoleh dari literatur-literatur seperti buku-buku, kitab-kitab, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi.

5. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1. Observasi, yaitu pengamatan terhadap Lembaga BKKBN15 2. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema skripsi 3. Wawancara, yaitu cara yang dipergunakan dengan tujuan mencoba mendapatkan keterangan dan penjelasan secara lisan dari informan, atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini sasarannya adalah staf BKKBN, dan pihak yang berkaitan dengan KB ( Keluarga Berencana )16 4. Analisis Data Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode induktif yaitu pengkajian yang bertitik tolak dari kaidah-kaidah yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum

15

Jalaludin Rahmat, Metodoligi Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,1999), Cet.Ke-7, h. 83. 16

Suharsini, Arikanto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.144.

5. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan skripsi ini semua berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta cet.1, 2007.

F. Sistematika Penelitian Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. BAB 1 : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. 2. BAB II : Tinjauan umum tentang . pengertian KB Keluarga Berencana, Dasar hukum KB, Macam-Macam KB, dan Tujuan dan Hikmah KB. 3. Bab III : Profil tentang BKKBN Terdiri dari : Sejarah Berdiri dan Perkembangan BKKBN, Visi, Misi, dan Tujuan BKKBN, dan ProgramProgram BKKBN, Struktur Organisasi BKKBN. 4. Bab IV : Konsep BKKBN Tentang KB ( Keluarga Berencana ) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terdiri dari

: Bentuk-Bentuk KB

( Keluarga Berencana ) , Metode KB ( Keluarga Berencana ) di BKKBN, Perspektif hukum Islam tentang KB, perspektif hukum positif tentang KB dan Analisis. 5. BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KB ( KELUARGA BERENCANA )

A. Pengertian dan Dasar Hukum keluarga Berencana ( KB ) 1. Pengertian KB ( Kelurga Berencana ) Keluarga Berencana ( KB ) adalah Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan

ketahanan

keluarga,peningkatan

kesejahtaraan

keluarga

untuk

mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera17 Dalam sejarah peradaban manusia, keluarga dikenal sebagai suatu persekutuan (unit) terkecil, pertama dan utama dalam masyarakat. Dari persekutuan inilah manusia berkembang biak menjadi suatu komunitas masyarakat dalam wujud marga, puak, kabilah dan suku yang seterusnya menjadi umat dan bangsa-bangsa yang bertebaran di muka bumi. Keluarga adalah inti dari jiwa dari suatu bangsa, kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa menjadi cermin dari keadaan keluargakeluarga yang hidup pada bangsa tersebut18 K B (Keluarga Berencana) yaitu membatasi jumlah anak, hanya dua, tiga dan lainnya, dengan pengertian lain satu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi 17

Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Program KB Nasional Kamus istilah ( Jakarta: Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2007), h.21 18 Aminudin Yakub, KB Dalam Polemik: Melacak Pesan Substantif Islam, (Jakarta: PBB UIN, 2003), cet. Ke-1, h. 4.

Dan kondisi tertentu untuk kepentingan (Mashlahat) Keluarga, masyarakat maupun Negara.19 Keluarga

Berencana

yang

dibolehkan

syariat

adalah

suatu

usaha

pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (mashlahat) keluarga, masyarakat maupun Negara.20 Dengan demikian, KB di sini mempunyai arti yang sama dengan tanzim al-nasl (pengaturan keturunan). Penggunaan istilah ”Keluarga Berencana” juga sama artinya dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni family planning atau planned parenthood, seperti yang digunakan oleh international Planned Parenthood Federation (IPPF), nama sebuah organisasi KB internasional yang berkedudukan di London.21 KB juga berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya serta sesuai situasi masyarakat dan negara. Dengan demikian, KB berbeda dengan birth control, yang artinya pembatasan/penghapusan kelahiran (tahdid al-nasl), istilah birth control dapat berkonotasi negatif karena bisa berarti aborsi dan strerilisasi (pemandulan).22

19

Muhammad Arifin Badri, Soal Jawab: Hukum Keluarga Berencana (KB), kategori: Fiqh dan Muamalah, diakses pada tanggal 4 Maret 2009 dari http://muslim.or.id/soaljawab/fiqh-danmuamalah/soal-jawab-hukum-keluarga 20 Yakub, KB Dalam Polemik: Melacak Pesan Substantif Islam, h. 24. 21

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1991), h. 199

22

Yakub, KB dalam Polemik: Melacak Pesan Substansif Islam, h. 24

Perencanaan

keluarga

merujuk

kepada

penggunaan

metode-metode

kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama di antara mereka, untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Ini meliputi hal-hal sebagai berikut:23 a) Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak. b) Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman. c) Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak. Keluarga Berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran.24 Keluarga Berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Dalam program Keluarga Berencana Nasional saat ini baru dilakukan salah satu saja dari usaha Keluarga Berencana, yakni penjarangan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi.25

23

24

Abd ar-Rahim ‟Umran, Islam & KB, (Jakarta: Lentera, 1997), cet. Ke-1, h. xxvii.

Whandi, “ Pengertian Keluarga Berencana” artikel di akses pada tanggal 26 Maret 2011 dari http: Whandi.com/2009/10/Pengertian Keluarga Berencana- KB.

Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas26 Keluarga Berencana menurut WHO (Word Health Organization) Expert Committee 1970 adalah tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk: - Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. - Mendapat kelahiran yang memang diinginkan. - Mengatur interval diantara kehamilan. - Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungannya dengan umur suami istri. - Menentukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, Hanafi, 2004 : 26).27 KB (Keluarga Berencana) juga berarti usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena

situasi

dan

kondisi

tertentu

untuk

kepentingan

(mashlahat)

keluarga,masyarakat dan Negara.28

25

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Aspek-Aspek Kesehatan Keluarga Berencana, (Jakarta: 1989 ) 26

Undang-Undang Republik Indonesia No 52 tahun 2009, Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010 ), hal. 7 27

Pengertian Keluarga Berencana” artikel di akses pada tanggal 03 Pebruari 2011 dari http: www.id shvoong.com/- KB. 28

Mahmud Syaltut, Al-Fatawa,(Mesir: Darul Qolam,tth.) h. 294-297

2. Dasar Hukum KB ( Keluarga Berencana ) Dasar Hukum Kelurga Berencana yaitu berdasarkan Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Keluarga Berencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan. kebijakan keluarga berencana melalui penyelengaraan program keluarga berencana. 29 Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional sebagai dasar hukum Keluarga berencana. Sedangkan dasar hukum KB ( keluarga berencana ) dari sisi Islam, berdasarkan ayat Al-Qur‟an surat 46 : 15:                                                   15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". ( Q.S. Al-Ahqaaf : 15 )

29

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, (BKKBN, Jakarta:2010) hal.23

Dan dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut :                9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. ( QS. An-Nisaa: 9 )

Dan satu hadits shahih dimana Nabi SAW menyebutkan secara spesifik istilah Al-Azl sambil menghalalkannya.sebagai berikut :

‫ر عٍ جب ثر قبل‬ٛ‫ اخجرَب انسث‬،‫ر‬ْٛ‫ حذثُب ز‬،‫َٕٕش‬ٚ ٍ‫ حذثُب احًذ ثٍ عجذ اهلل ث‬: ‫رٔ٘ يطهى قبل‬ ٙ‫زُب ف‬َٛ‫ خبديزُب ٔضب‬ْٙ ‫خ‬ٚ‫ إٌ نٗ جبر‬:‫ّ ٔ ضهى فقبل‬ٛ‫ اٌ رجال ارٗ رضٕل اهلل صهٗ اهلل عه‬: ‫ فهجث‬.‫ٓب يبقذنٓب‬ٛ‫أ ر‬ٛ‫ اعسلْ إٌ شئذ – فبَّ ض‬: ‫ فقبل‬،‫ٓب ٔاَب أكرِ أٌ رحًم‬ٛ‫ ٔ اَب اطٕف عه‬،‫اَخم‬ 30

) ‫) رٔاِ يطهى‬.‫ٓب يبقُذِرنٓب‬ٛ‫أر‬ٛ‫ قذ اخجررك أَّ ض‬: ‫خ قذ حجهذ فقبل‬ٚ‫ إٌ انجبر‬: ‫انرجم ثى اربِ فقبل‬

Diriwayatkan oleh muslim I berkata: memberitahukan Ahmad Ibn Abdullah Ibn Yunus, memberitahukan kepada kamu Zuhair, mengabarkan kepada kami Zibair dari Jabir Berkata: seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: “ aku mempunyai budak perempuan dia adalah pembantu kami dan gembala kami (lelaki ini menyamakannya dengan onta yang digunakan untuk mengairi), dan aku menyutubuhinya tetapi saya tidak mau dia hamil” maka Nabi berkata :Lakukanlah „Azl (senggama terputus) kalau kau mau, tapi apa yang ditakdirkan kepadanya pasti akan datang /terjadi. Kemudian tidak berapa lama lelaki itu kembali mendatanginya:” sesungguhnya budak perempuanku telah hamil “. Maka nabi berkata: aku telah

30

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, al-jami‟al-shohih muslim,(Beirut: Dar alFikr,1993),jilid 2,Kitab Nikah,Cet ke-1,hal.666

Kabarkan padamu bahwa apa yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi padanya. (H.R. Muslim) 31 Syekh Muhammad Al-Madani , dalam mengomentari hadits ini di majalah Manbar Al-Islam (Juni 1965 ) mengatakan : Hadits ini menunjukkan pengertian yang mendalam tentang kebolehan Azl dan kehalalannya, karena hadits ini mengungkapkan bahwa nabi sendiri adalah orang yang menganjurkan al- azl B. Macam-Macam KB ( Keluarga Berencana ) a). KB ( keluarga Berencana ) dengan cara Hormonal KB ini memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran mengenai hormonhormon yang mengatur kehidupan proses ovulasi dan menstruasi dalam tubuh wanita, tetapi kemudian mengacu proses tersebut dengan hormone buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita seperti pil, suntikan atau susuk, dengan akibat tidak terjadi ovulasi , tidak ada sel telur yang matang keluar dari indung telur. Dengan tidak ada sel telur maka tidak terjadi kehamilan. b). KB ( Keluarga berencana ) dengan cara Mekanis KB ( Keluarga Berencana )ini diartikan dengan memasang suatu rintangan berupa alat yang menghalang-halangi pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur dari wanita. Diantara alat-alat yang dipakai dalam ber-KB dengan cara ini antara lain: kondom, diafragma yang meliputi 4 cara kimiawi (vaginal tablet,foam,jelly pasta,dan tissue KB ).32

31

Abd Al-Rahim Umran, Islam dan KB, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997) Cet. Pertama,h.143 32 Danti Pujiyanti dan Tien Rahmatin . Relasi Suami Istri dalam Islam. (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 138-140

C. Tujuan dan Hikmah KB ( Keluarga Berencana ) Program Keluarga Berencana (KB) dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakaat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKBBS). Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para akseptor akan mendapatkan tiga manfaat utama optimal, baik untuk ibu, anak dan keluarga, antara lain: 1. Manfaat Untuk Ibu: 

Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan



Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu



Menjaga kesehatan ibu

2. Manfaat Untuk Anak: 

Mengurangi risiko kematian bayi



Meningkatkan kesehatan bayi



Mencegah bayi kekurangan gizi

3. Manfaat Untuk Keluarga: 

Meningkatkan kesejahteraan keluarga



Harmonisasi keluarga lebih terjaga33

33

Departemen kesehatan“Keperawatan dan kesehatan”.artikel diakses pada tanggal 9 Maret

2011 dari hhtp:/blogspot.com/2009/2010

Demikianlah manfaat mengikuti program KB, sesuai rangkuman informasi dari berbagai sumber referensi, khususnya brosur tentang info Program KB dapat mencegah ledakan penduduk di Indonesia, produksi SIKIB-Jakarta 2010.“Keluarga Kecil, Sehat dan Berkualitas, Ya..Keluarga Berencana…”34 a. Tujuan demografi yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk (LLP) dan hal ini tentunya akan diikuti dengan menurunnya angka kelahiran atau TFR (Total Fertility Rate) dari 2,87 menjadi 2,69 per wanita (Hanafi, 2002). Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam serta banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kesenjangan penyediaan bahan pangan dibandingkan jumlah penduduk. Hal ini diperkuat dengan teori Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung. b. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan kehamilan bila dirasakan anak telah cukup. c. Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun

tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini memungkinkan

untuk tercapainya keluarga bahagia.

34

Putu Sudayasa, “ Program Keluarga Berencana “ artikel diakses pada 11 oktober 2010 dari hhtp://puskel.com/2009/2010Program-KB. blogging

d. Married Conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas. e. Tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan produktif dari segi ekonomi35.

35

BKKBN, Rumusan Kebijakan dan Program Kependudukan dan KB 2011 (Jakarta: Badan Kependudukan Nasional, 2011) hal 24

BAB III BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Profil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 1. Sejarah didirikannya BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional ) Lahirnya program KB di Indonesia diawali dengan adanya permasalahan kependudukan. Sehingga Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah besarnya jumlah penduduk, Jumlah pertumbuhan penduduk, jumlah kematian penduduk, kelahiran penduduk dan jumlah perpindahan penduduk. Yang itu semua harus ditangani secara terus menerus36. Pelopor gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang didirikan di Jakarta tanggal 23 desember 1957 dan

diikuti oleh badan hukum oleh departemen

kesehatan tahun 1967 yang bergerak secara silent operations. Dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha Keluarga Berencana (KB) terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 dimana gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia memasuki era peralihan, jika selama orde lama, program gerakan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi

36

Arjoso, S. Rencana Strategis (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2005) hal. 11

tanggal 16 Agustus 1967 dimana gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia memasuki era peralihan, jika selama orde lama, program gerakan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam – diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti kepada KB (Keluarga Berencana), maka dalam masa orde baru gerakan KB (Keluarga Berncana) di akun dimasukkan dalam program pemerintah. Pada tahun 1967 presidan Soeharto menandatangani deklarasi pemimpimpemimpin dunia tentang kependudukan. Walaupun demikian untuk menetapkan keluarga berencana sebagai program nasional pemerintah sangat berhati-hati, karena masalah ini menyangkut masalah budaya bangsa,. Oleh karena itu sebagai langka pertama menteri kesejahteraan rakyat yaitu : Dr. Idham Cholid dibentuk suatu panitia ad. Hok yang bertugas mempelajari kemungkinan- kemungkinan keluarga berencana dijadikan program nasional37. Dalam pertemuan antara presiden dengan panitia ad.hok pada bulan pebruari 1968, presiden menyatakan bahwa pemerintah menyetujui program nasional keluarga berencana yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah Sehubungan dengan itu pada tanggal 7 september 1968 keluarlah intruksi presiden nomor 26 tahun 1968, kepada menteri kesejahtaraan Rakyat yang isinya antara lain :

37

BKKBN, Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional Indonesia artikel di akses pada tanggal 16 maret 2011 dari hhtp://www.bkkbn.go.id/2010/2011

1. Untuk membimbing, mengkordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat dibidang keluarga berencana 2. Mengusahakan segera terbentuknya suatu badan atau lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan dibidang keluarga berencana serta terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan intrukrsi presiden tersebut, menteri kesejahteraan rakyat pada tanggal 11 oktober 1968 mengeluarkan surat keputusan nomor 35/Kpts/Kesra/1968 tentang pembentukan team yang mengadakan persiapan bagi pembentukan suatu lembanga keluarga berencana.38 Setelah pertemuan lebih lanjut oleh menteri kesejahteraan rakyat dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh masyarakat yang terlibat usaha keluarga berencana, maka terbentuklah lembaga keluarga berencana nasional ( LKBN ) pada tanggal 17 oktober 1968 dengan surat keputusan nomor 36/-Kpts/Kesra/X/1968 yang berstatus sebagai lembaga semi pemerintah Fungsi dari pada lembaga ini pada dasarnya mencakup dua hal yaitu : 1. Mengembangkan keluarga berencana 2. Mengelola segala jenis bantuan. Sedangkan susunan organisasinya terdiri atas : 1. Badan Pertimbangan Keluarga berencana nasional ( BPKBN ) 38

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Informasi Dasar Program Kependudukan, KB ,( Jakarta:PT. Rais Utama Offset, 1982) hal.19

2. Pimpinan pelaksana keluarga berencana ( dari tingkat pusat sampai dengan tingkat II ) Selama periode LKBN ini, maka proses pengenalan keluarga berencana kepada masyarakat berlangsung sangat memuaskan, dan boleh tidak dikatakan tidak ada tantangan dari masyarakat secara berarti; sehingga pemerintah berkesimpulan bahwa masyarakat telah siap untuk menerima program keluarga berencana adalah sebagian integral dari pembangunan lima tahun pelita ( Repelita I )39 Oleh karena itu setelah satu tahun kemudian, pemerintah memutuskan bahwa sudah pada saatnya mengambil alih program keluarga berencana menjadi program pemerintah seutuhnya/sepenuhnya Namun walaupun demikian, masih harus tetap disadari bahwa keluarga berencana ini bukan hanya persoalan medis saja tetapi menyangkut masalah sosial, sehingga organisasi yang akan menangani masalah ini nanti dalam operasional selanjutnya. Dengan alasan tersebut maka program keluarga berencana dijadikan progran nasional. Sedangkan untuk mengelolanya dibentuklah badan kordinasi keluarga berencana nasional dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1970. Selain itu dasar pertimbangan pembentukan BKKBN ini juga didasarkan atas bahwa : Badan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut diantaranya:

39

BKKBN, Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional Indonesia artikel di akses pada tanggal 16 maret 2011 dari hhtp://www.bkkbn.go.id/2010/2011

1.

Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program berencana nasional uang dilakukan oleh unit-unit pelaksana

2.

Mengajukan saran-saran pemerintah mengenai pokok kebijakan dan masalah-masalah penyelenggaraan program keluarga berencana nasional.

3.

Menyusun pedoman perlaksanaan keluarga berencana atas dasar pokokpokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah

4.

Mengadakan kerja sama antara indonesia dan negara-negara asing maupun badan-badan internasional dalam bidang keluarga berencana selaras denga kepentingan indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.40 Dalam keppres nomor 8 tahun 1970 itu disebutkan bahwa penanggung jawab

umun penyelenggaraan program keluarga berencana nasional ada di tangan presiden dan dilakukan sehari-hari oleh menteri negara kesejahteraan rakyat dibantu oleh dewan pembimbing keluarga berencana nasional.41 Anggota dewan pembimbing terdiri dari : a. Menteri negara kesejahteraan rakyat, sebagai ketua merangkap anggota. b. Menteri kesehatan, sebagai wakil ketua merangkap anggota c. Menteri dalam negeri merangkap anggota

40

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan 1981) hal 38 41

BKKBN, Rumusan rakernas pembangunan kependudukan dan KB (BKKBN, Jakarta: 2010) hal 49

d. Menteri pertahanan keamanan, sebagai anggota e. Menteri pendidikan dan kebudayaan, sebagai anggota f. Menteri penerangan, sebagai anggota. g. Menteri agama, sebagai anggota h. Menteri sosial, sebagai anggota i. Menetri keuangan, sebagai anggota j. Ketua Bappenas, sebagai anggota k. Ketua perkumpulan keluarga berencana Indonesia.42 Pelita pelita I yaitu tahun 1969-1974 daerah program keluarga berencana meliputi 6 propinsi Jawa Bali yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Keenam propinsi tersebut merupakan daerah yang terbesar jumlah penduduk di Indonesia, maka merupakan daerah perintis pertama dari progran BKKBN. Di tiap propinsi telah terbentuk BKKBN propinsi, serta secara berangsur-angsur pula dibentuk BKKBN kabupaten/ kotamadya43. Penyelenggaraan program didaerah berjalan sangat lancar, dan dapat menggerakkan seluruh potensi daerah. Hal ini adalah berkat kebijaksanaan BKKBN pusat, yang menitipkan program nasional ini kepada para gubernur, dimana gubernur dinyatakan sebgai penanggung jawab program.

42

Demikina pula para bupati untuk

BKKBN, Rumusan Rakernas Pembangunan Kependudukan dan KB (BKKBN, Jakarta:2010) hal. 50 43 BKKBN, informasi dasar program kependudukan KB,(Jakarta: PT. Rais Utama Offset,1982) hal 45

kabupaten di daerahnya masing-masing. Dengan demikian secara organisatoris Nampak adanya pendeglasian dari pusat ke daerah-daerah.44 Oleh karena itu dalam menyelenggarakan program didaerah, BKKBN propinsi maupun BKKBN kabupaten mendapat dukungan dari semua aparat pemerintah daerah. Faktor ini kiranya uang merupakan kunci dan keberhasilan program. Dari segi ketenagaan, maka periode tahun 1970-1972 ( periode keppres nomor 8 tahun 1970 ) tenaga-tenaga yang merupakan motor penggerak dalam mengkordinasikan program.45 Struktur organisasi program gerakan Keluarga Berencana (KB) juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968, didirikan LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ) yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, mewujudkan dihayatinya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). 46 2. Perkembangan BBKBN dimasa sekarang Dan telah selesainya dan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada 44

Ibid. BKKBN, “ Profil dan Sejarah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional” diakses pada tanggal 30 mei 2011 dari http//:www.bkkbn.co.id. 46 Mochtar Rustam, Program Keluarga Berencana,(Jakarta: Badan Kependudukan dan keluarga Nasional, 1998) h,25 45

tanggal 29 oktober 2009 serta telah diundangkan melalui lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080. Undang-Undang ini merupakan Pengganti atas Undang-Undang No 10 Tahun 1992

Tentang

Pengembangan

Kependudukan

dan

Pembangunan

Keluarga

Sejahtera.47 Dari perubahan undang-Undang tadi, maka secara khusus telah diamanatkan perubahan Kelembagaan BKKBN dari “ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional “ menjadi “ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta diberikan mandat untuk mengemban tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Dengan demikian, diharapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat memperkokoh arah dan tujuan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang menuju penduduk tumbuh seimbang 2015 dan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera48. Dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Lembaga pemerintah Non Kementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan Dan pada tanggal 30 oktober 2010 dikeluarkan Peraturan Presiden Repubilk Indonesia No 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 47

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Informasi dasar Program Kependudukan, KB, (Jakarta: PT.Rais Utama Offset,1982) hal.19 48

Wawancara Pribadi dengan Rahmat Rosyadi.(Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan) Pada tanggal 12 Mei 2011

Nasional, yang secara jelas memuat kedudukan,tugas,fungsi, organisasi serta tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selain itu dalam pembiayaan Lembaga ini telah diatur dalam undang-undang ini, maka peralihan Badan Koordinasi Keluarga Berencana menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

dapat

meningkatkan

efektifitas

pengendalian

penduduk

dan

penyelenggaraan keluarga berencana.49 Selain itu badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dibawah tanggung jawab Kementrian Kesehatan, sehingga hal ini memudahkan berkordinasi secara maksimal antara dua instansi dalam meningkatkan program KB. Tugas pokok: BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.50 Filosofi BBKBN adalah menggerakkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana. Grand Strategi: 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB; 2) Menata kembali pengelolaan program KB; 3) Memperkuat SDM operasional program KB; 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB; 5) Meningkatkan pembiayaan.

49

Wawancara Pribadi dengan Rahmat Rosyadi.(Kepala Bagian Hukum dan Perundangundangan) Pada tanggal 12 Mei 2011 50 Undang-undang Republik Indonesia No 62 Tahun 2010 Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (Jakarta: Biro Hukum Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,2010), hal.3

Nilai-nilai yang terkandung dalam grand strategi adalah integritas, energik, profesional kompeten, partisipatif, konsisten, organisasi pembelajaran, kreatif/ inovatif Kebijakan dari adanya grand strategi adalah pndekatan pemberdayaan, pendekatan

desentralisasi,

pendekatan

kemitraan,

pendekatan

kemandirian,

pendekatan segmentasi sasaran, pendekatan pemenuhan hak (rightbased), pendekatan lintas sektor. Strategi BKKBN terhadap program KB (Keluarga Berencana) 1. Re-Establishment adalah mmbangun kembali sendi-sendi pogram KB nasional sampai ke tingkat lini lapanngan pasca penyerahan kewenangan. 2. Sustainability adalah memantapkan komitmen program dan kesinambungan dukungan oleh segenap stakeholders dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tujuannya adalah :1) Keluarga dengan anak ideal; 2) Keluarga sehat; 3) Keluarga berpendidikan; 4) Keluarga sejahtera; 5) Keluarga berketahanan; 6) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya; 7) Penduduk tumbuh seimbang (PTS )51 .

51

Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia_www.bkkbn.go.id di akses pada tanggal 23 Maret 2011

B. Visi, Misi dan Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Mengantisipasi lingkungan strategis yang berubah dan sejalan dengan era desesntralisasi saat ini, BKKBN telah merumuskan visi,misi dan strategi dasar ( Grand Straregy ) sebagai acuan dari arah program KB ke depan. Hal ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program-program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah pada era disentralisasi. Melalui perumusaan kembali arah kebijakan program ke depan. VISI : Keluarga Berkualitas 2015

.

MISI: Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan layanan promosi, fasilitasi, perlindungan, informasi kependudukan dan keluarga, serta penguatan kelembagaan

dan jejaring KB.

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia bertujuan, antara lain: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darahnya serta memajukan kesejahteraan umum. Tujuan BKKBN sebagaiman dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembagunan Keluarga terdapat dalam pasal 4 : (1) Perkembangaan penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan anntara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

(2) Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, da harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.52 Bertolak dari pemikiran tersebut diatas maka telah ditetapkan bahwa tujuan BKKBN melalui program kependudukan keluarga berencana di Indonesia adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia

dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menajmin

terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia. Dengan melihat Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang dirumuskan BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu : 1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan 2. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera53

52

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Jakarta: BKKBN,2010) h. 10 53 Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), hal. 44

C. Program-Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dan dalam Petolaka Deputi Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan BKKBN, “keluarga pentaloka program pendidikan kependudukan ada beberapa kebijakan dan program dalam melaksanakan kegiatan Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu: Kebijakan BKKBN (badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional)

1. Peningkatan komitmen stakeholder dan keluarga terhadap program-program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 2. Peningkatan PSP keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 3. Peningkatan PSP remaja tentang perilaku hidup sehat dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan generasi berencana.54 Adapun Program BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional) 1. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak 

Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja

dalam pembinaan

keluarga balita dan anak. 

Pengembangan kompetensi tenaga pelatih, pengelola, dan kader program pembinaan keluarga balita dan anak (TOT) tingkat Pusat dan Provinsi.



Pengembangan model kelompok percontohan Bina Keluarga Balita dan Anak di lingkungan mitra kerja. 55 54

Deputi Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan BKKBN, “keluarga pentaloka program pendidikan kependudukan”artikel ini diakses pada tanggal 30 mei 2011 dari http//bkkbn.go.id/2010/11 Rumusan Program html.

2. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan: 

Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja

dalam pembinaan

keluarga lansia. 

Pengembangan kompetensi tenaga

pelatih dan pengelola program

pembinaan keluarga lansia (TOT) tingkat Pusat dan Provinsi. 

Pengembangan prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan.

D. Struktural Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdiri: a, Kepala b. Sekretariat Utama c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk d, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga f. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi g. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pembangunan;dan e. Inspektorat Utama56

55

56

Ibid

Undang-undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan pembangunan keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,2010), hal.6

BAB IV KONSEP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BENCANA TENTANG KELUARGA BERENCANA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A Bentuk-Bentuk KB ( Keluarga Berencana ) 1. Kontrasepsi Kondom adalah suatu kantong karet yang tipis, berwarna atau tidak berwarna, dipakai untuk menutupi zakar yang berdiri sebelum dimasukan kedalam vagina sehingga mani tertampung didalamnya dan tidak masuk vagina, dengan demikian mencegah terjadinya pembuahan57. Fungsinya adalah: a) Mencegah spermatozoa ( sel mani ) bertemu ovum ( sel telur ) pada waktu bersenggama. b) Untuk mencegah penularan penyakit kelamin. Efek samping Kompilasi : a) Kondom rusak, robek,dan bocor b) Iritasi lokal pada penis reaksi alergi.

57

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana, (Jakarta: Departemen Kesehatan Indonesia 1985) hal. 36

2. Pil Selain itu pil KB adalah cara menghindari kehamilan yangt cukup populer, di dunia modern karena termasuk yang dapat diandalkan (angka kegagalan paling rendah, antara 0,3-5%). Jika ingin menggunakan pil KB harus dengan pengawasan dan pemeriksaan seksama terlebih dahulu58. Pil adalah pil yang berisi hormon sinsetik yang digunakan wanita secara periodik sebagai alat kontrasepsi. Berbagai pabrik farmasi telah memasarkan pil keluarga berencana dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat memilih sesuai keberadaan wanita itu. Pada setiap pil terdapat perbandingan kekuatan estrogeneti ( lebih dominan estrogen ) atau progestogenetik ( dominan progesterone ) melalui penilaian patrun menstruansi berikut ini adalah berbagai nama paten pil KB yang dipasarkan. Antara lain anovlas,lyndiol,ovulan,norinyl,dan noracycline. 59 Keuntungan memakai pil KB : 1. Bila minum pil sesuai dengan aturan dijamin berhasil 100% 2. Dapat dipakai pengobatan beberapa masalah a)

Ketegangan menjelang masturbasi

b)

Pendarahan menstruasi yang tidak teratur

3. pengobatan penyakit endometriosis

58

Danti Pujiyanti dan Tien Rahmatin . Relasi Suami Istri dalam Islam. (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 138 59

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana, (Jakarta: Departemen Kesehatan Indonesia 1985) hal. 37

Efek samping kompilasi : a. Gangguan siklus haid / menstruasi b. tekanan darah tinggi c. berat badan naik d. jerawat60 3. Suntikan Metode suntikan KB telah menjadi bagian gerakan Keluarga Berencana Nasional serta peminatnya makin bertambah. Tingginya minat pemakai suntikan Keluarga Berencana, Oleh karena aman, sederhana, efektif, tidak menimbulkan gangguan dan dapat dipakai pada

pasca persalinan61.

KB suntikan adalah alat kontrasepsi berupa cairan yang berisi hanya hormon progesteron disuntikan kedalam tubuh wanita secara periodik. Jenis Obat Suntikan 1. Golongan progestin, misalnya : depoprovera 150 mg ( disuntikan tiap 3 bulan ) noristerat ( tiap bulan ) 2. Golongan progesterin dengan campuran estrogen propionate, ( misalnya cyclofem ( tiap 1 bulan )

60

BKKBN, “ Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia” diakses pada tanggal 16 maret 2011 dari http://www.bkkbn.go.id 61 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penanggulangan Efek Samping / Komplikasi Kontrasepsi, (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2001) hal. 24

Efek samping kompilasi a) gangguan siklus haid menstruasi b) Depresi c) keputihan ( Leukoea )62 4. Implan Implan adalah : alat kontrasepsi berbentuk kapsul silastik berisi hormon jenis progestin

( progesterone sintestik ) yang ditanamkan dibawah kulit, dimana terdiri

dari 6 kapsul silastik di setiap kapsulnya63 5. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDK / IVD) Alat

kontrasepsi

dalam

rahim

(

AKDR/IVD)Mempunyai

sejarah

perkembangan yang panjang sebelum generasi III dengan keamanan, efektifitas, dan penyakit tidak begitu besar. Jadi kontrasepsi dalam rahim adalah “Suatu alat kontrasepsi yang dimasukan kedalam rongga rahim wanita64. Cara kerja 1. menimbulkan reaksi jaringan sehingga terjadi serbukan sel darah putih 2. lilitan logam menyebabkan reaksi anti fertilitas. 3. mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba fallopi dan menginaktifkan sperma.

62

Departemen Kesehatan, “ Keperawatan dan Kesehatan”. Artikel ini diakses pada tanggal 9 Maret 2011 dari http://www.blogspot.com 63 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penanggulangan Efek Samping / Komplikasi Kontrasepsi, (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1999) hal. 58

Keuntungan : 1. dapat diterima masyarakat dengan baik 2, pemasangan tidak memerlukan medis teknis yang sulit 3, kontrol medis yang ringan 4, penyulit tidak begitu berat Efek samping kompilasi: 1. gangguan pendarahan 2. Infeks i3. Ekpulsi AKDR 4. Keputihan 6. Kontrasepsi Mantap Kontrasepsi mantap atau sterilisasi merupakan metoda KB yang paling efektif, murah, aman, dan mempunyai nilai demografi yang tinggi. Jadi kontrasepsi mantap adalah “suatu cara kontrasepsi permanen baik pada pria atau wanita, dilakukan dengan tindakan operasi kecil untuk mengikat / menjepit / memotong saluran telur (perempuan) atau menutup saluran mani (laki-laki).65 Jenis 1.

Kontrasepsi

mantap

(kontap)

pada

wanita

disebut

tubektomi

2. Kontrasepsi mantap (kontap) pada pria disebut vesektomi Cara Kerja 1. Tubektomi mencegah bertemunya sel telur dengan sperma karena saluran sel telur (tuba fallopi) yang menuju diputus (tubektomi minilapa ratomi) atau dijepit (laparoskopi) berisi levonorgetrel sebanyak 26 mg.

65

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Aspek-Aspek Kesehatan Keluarga Berencana, (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1989) h. 13

2. Terdiri dari 1 kapsul silastik berisi 60 mg 3-ketodesogestrel dan 66 mg kapolimer EVA.66 3. Terdiri dari 2 kapsul silastik berisi levonorgestel 75 mg. Teknis pemasangan susuk KB Prinsip pemasangan susuk KB adalah dipasang di lengan kiri atas dan pemasangan seperti kipas mekar dengan 6 kapsul. Teknik pemasangan susuk KB sebagai berikut : 1. Rekayasa tempat pemasangan dengan tepat seperti kipas terbuka. 2. Tempat pemasangan di lengan kiri atas, dipatirasa dengan Lidokan 2 %. 3. Dibuat insisi kecil, sehingga trocar dapat masuk. 4. Kapsul dimasukkan kedalam trokar, dan didorong dengan alat pendorong, dimasukkan sampai terasa tidak ada tahanan. 5. Setelah 6 kapsul dipasang, bekas insisi ditutup dengan tensoplast. Keuntungan metode susuk KB 1. dipasang selama 5 tahun 2. kontrol medis ringan 3. dapat dilayani di daerah pedesaan 4. biaya ringan67 Cara kerja 1 Menekan okulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur (ovum) dari indung telur

66

Margaret F.hayes FCJ,R.N, dkk, Mengajar Metode Ovulasi Billing, (Jogyakarta: Kanisisus,

2000) h.17 67

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Aspek-Aspek Kesehatan Keluarga Berencana, (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1989) h. 15

2. Mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sel mani / sperma tidak mudah masuk kedalam rahim. 3. Menipiskan endometrium sehingga tidak siap untuk nidasi.68 Efek samping / komplikasi 1. Gangguan siklus haid. 2. Expulsi implant 3. Perubahan berat badan 4. Jerawat 5. Rasa nyeri / perih / pedih payudara Vasektomi : mencegah spermatozoa bertemu dengan teknik yang banyak digunakan saat ini adalah vasektomi tanpa pisau (VTP) atau Non Scalpel Vasectomy. Kontap wanita tubektomi69 1. Reaksi alergi anestes i2. Infeksi 3. Perforasi rahim 4. perlukaan kandung kencing Kontap Pria /Vasektomi 1. Reaksi alergi anestesi 2. Perdarahan 3. Hematoma 4. Infeksi.70 B. Metode Keluarga Berencana 1. Metode yang dilakukan dengan jalan memasukkan alat ke dalam rahim ( IUD ). Ada beberapa jenis alat KB yang bekerja dari dalam rahim untuk mencegah pembuahan ssel telur oleh sperma. Biasanya disebut spiral atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan Intra-Uterine Devices ( IUD ). Spiral terbuat dari bahan plastik atau plastic bercampur tembaga yang dapat digunakan sampai 10 tahun. 68

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keterpaduan Keluarga Berencana Kesehatan, (Jakarta: Departemen Kesehatan, 1987) hal. 33 69 Bagus, Ida. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana (Jakarta: BKKBN Buku Kedokteran EGC,1989) hal.36 70 Bagus, Ida. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana (Jakarta: BKKBN Buku Kedokteran EGC,1989) hal.71

Ia dapat digunakan dan dikeluarkan dari rahim, yang berarti termasuk dalam kategori alat kontrasepsi sementara.71 Hal yang perlu dicermati dari alat kontrasepsi ini adalah efek sampingnya terhadap kesehatan pemakainya, untuk itu, akseptor harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis untuk mengetahui betul kelemahan dan efek yang ditimbulkan serta keamananannya jika ia digunakan alat tersebut. Apabila membawa mudharat bagi kesehatan dirinya.72 2. Metode KB Alamiah Metode alamiah adalah metode yang tidak menggunakan alat, bahan kimia, maupun obat-obatan. Ada beberapa cara yang dilakukan dengan metode ini: Memberi ASI selama enam bulan. Ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah (2):233, AlAhqaf (46):15 dan Luqman (31):14. Dalam pelaksanaan KB alamiah ada 2 cara yang dilakukan Pertama dengan system kalender berdasarkan hitungan tanggal. 73Sistem ini memperhatikan siklus haidh/menstruasi guna menentukan masa subur.apabila telah diketahui masa subur, umumnya 7 hari setelah haidh, inilah waktu yang tepat untuk tidak melakukan hubungan suami istri karena akan terjadi kehamilan.

71

Pujiyanti dan Tien Rahmatin. Relasi Suami Istri Dalam Islam ( Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h.142 72 Aminudin Yakub. KB dalam Polemik melacak pesan substantif islam. (Jakarta: PBB UIN, 2003) h.34 73

2003).,h.71

Drs Amir Achsin, Dipl.TEFL,dkk, Untukmu ibu tercinta,(Jakarta:Prenada Mulia,

Selain mengetahui kapan waktu subur, ada pula yang berpendapat bahwa waktu aman untuk melakukan hubungan suami istri tanpa kekhawatiran untuk hamil adalah 4 hari setelah haid dan 5 atau sampai 8 hari datangnya haid berikutnya.74 Kedua dengan system menjalankan metode ovulasi billing yaitu Metode pengecekan lendir atau metode pengamatan irama, yaitu metode berpantang hubung ( atau dengan memakai metode perintang ) pada hari-hari subur istri. Lendir yang selalu dikeluarkan oleh wanita sepanjang hari merupakan tolak penentuan waktu subur dan aman bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan suami istri. Dan yang paling utama dari metode ovulasi billing ialah memperhatikan sifat dan rasa lendir yang dikeluarkan oleh istri75 3. Metode Darurat Adalah metode menghindari kehamilan setelah terlanjur terjadinya hubungan suami istri tanpa pelindung. Metode ini mengupayakan agar sel telur yang telah dibuahi oleh sperma jangan sampai menempel ke dinding rahim dan berkembang menjadi janin. Caranya dengan meminum pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progestin, seperti pil mifebristone, setelah terjadinya hubungan. Pil ini hanya memiliki pengaruh jika diminum dalam waktu 48 jam setelah terjadinya hubungan76

74

Aiman Al-Husaini, kado malam pertama, (Jakarta: Pustaka Anisah,2003).,h.54 Margaret F. hayes FCJ,R.N, dkk, Mengajar Metode Ovulasi Billing,(Yogyakarta: Kanisisus,2000).,h.13 75

76

Aminudin Yakub. KB dalam Polemik “Melacak Pesan Substansif Islam” h.37

hipofisis dan estrogen serta progesterone dapat memberikan rangsangan balik. Corquodale, Thayer dan doisy antara tahun 1930 sampai 1936 mengisolasi estrogen dan progesterone Laboratorium syntax pada tahun 1956 menemukan progesterone sistesis dengan nama norethisterone.Pada tahun 1960 Rock. Pincus dan Garcia mencoba progresteron sebagai kontasepsi oral dengan hasil yang memuaskan. Pada tahun 1963 goldzieher membuat Pil KB oral sekuensial. Pada perkembangan dan percobaan selanjutnya telah dibuat berbagai Pil KB dengan tujuan meningkatkan efektivitas, mengurangi efek samping, dan meniminalkan keluhan peserta KB

C. Perspektif Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif yang terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-qur‟an dan ratusan Hadits Nabi yang memberikan petunjuk sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah warisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar kepada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fiqih ( hukum Islam), yang dikenal dengan rub‟u al-munakahat, berbicara tentang masalah keluarga77 Tidak ada ayat Al-Qu‟an dan Hadits Nabi yang secara tegas berbicara KB. Dengan diamnya kedua sumber ajaran islam ini, mayoritas ulama berpendapat hukum

77

Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, ( Bandung : Mizan,1994 ), h.135

KB harus dikembalikan pada hukum asal sesuai dengan kaidah fiqh yang berlaku bahwa “ Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya‟.78 akan tetapi membunuh bayi khususnya bayi perempuan yang telah terjadi di masa-masa menjelang datangnya Islam adalah haram; sehingga yang mereka lakukan sangat jelas yaitu membunuh anak manusia ( perempuan ) yang sempurna. Sebagaimana tersebut dalam al-qur‟an surat An-Nahl Ayat 58 :           Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ( QS. An-Nahl : 58 )

Islam sendiri menganjurkan anaknya untuk memperbanyak keturunan dan mensyukuri setiap anak yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan, Namun dibalik itu islam juga memberi keringanan (rukhshah} bahkan menyerukan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya79.

78

Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, ( Jakarta: CV, Haji Mas Agung, 1991), h. 55

79

BKKBN Jawa Barat, Buku Pedoman Advokasi dan KIE Program KB, (Bandung : BKKBN,

2006) hal 18

Allah SWT berfirman :                                                   15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". ( Q.S. Al-Ahqaaf : 15 )

Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya; kalau hamilnya 6 bulan berarti menyusuinya 24 bulan, kalau hamilnya 7 bulan berarti menyusuinya 23 bulan, kalau hamilnya 8 bulan berarti menyusuinya 22 bulan, kalau hamilnya 9 bulan berarti menyusuinya 21 bulan. Sehingga seandainya jarak kehamilan kurang dari tiga puluh bulan ada kemungkinan terkena resiko buruk, paling tidak kesehatan si ibu akan terganggu, dan menjadi lemah. Prof. Dr.Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan: “ bahkan bukan sedikit, ibu yang subur melahirkan tahun ini menyusukan tahun depan, melahirkan tahun yang satu lagi menyusukan pula sesudah

itu, sehingga tahun ini melahirkan tahun depan menyusukan. Kian lama anak kian banyak, namun badan kian lama kian lemah….”80 Untuk menjaga kesehatan ibu dan kualitas anak, hendaknya si ibu member ASI ( Air Susu ibu ) seperti yang dilahirkan Al-Qur‟an :              233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (Q.S. Al-Baqrah : 233 )

Islam tidak melarang perencanaan keluarga melalui pengaturan jarak kelahiran. Pada masa Rasulullah SAW hal semacam ini pernah terjadi dimana para sahabat melakukan cara agar pembuah ( bertemunya bibit sperma laki-laki/sel telur perempuan ) tidak terjadi. Cara itu disebut Azl81. Menurut Abdul Qadir Jaelani adalah apabila senggama sedang dilakukan, tatkala organism telah sampai pada titik puncak dan sperma akan keluar, suami cepat-cepat menarik penisnya dari vagina istri agar sperma itu keluar di luar vagina. Maksudnya agar tidak terjadi pembuahan82. Dan Rasulullah tidak melarang prilaku para sahabat tersebut. Berikut ini hadits-hadits yang berkaitan dengan Azl.

80

Cholil Nafis “ Fikih Keluarga “ (Jakarta: Mitra Abadi Press,2009) hal.75 H.Bgd,M.Letter,Tuntunan rumah tangga muslim dan Keluarga berencana,(Padang: Angkasa raya, 1985) h.70 82 Abdul Qadir Jaelani, Keluarga sakinah,( Surabaya:PT Bina Ilmu,1995), Cet.Ke-1,h. 188 81

‫ عٍ يحًذ ثٍ عجذ انرحًٍ ثٍ َٕفم‬.‫ٕة‬ٚ‫ٍ أ‬ٚ ٙ‫ح‬ٚ ‫ حذقُب‬.‫ ثٍ اضحب ق‬ٙ‫ح‬ٚ ‫ حذثُب‬. ‫جخ‬ٛ‫ ش‬ٙ‫حذثُب اثٕ ثكر ثٍ أث‬ ‫ّ ٔ ضهّى‬ٛ‫ اهلل عه‬ٙ‫ ضًعذ رضٕل اهلل صه‬:‫ أَّٓب قبنذ‬،‫خ‬ٚ‫ عٍ عرٔح عٍ عبنئشخ عٍ جذايخ ثُذ ْٔت األضذ‬،ٙ‫انقرش‬ ‫ ٔضئم‬،‫قٕل‬ٚ ّ‫ ٔضًعز‬." ،‫قزهٌٕ أٔالدْى‬ٚ ‫هٌٕ فال‬ٛ‫غ‬ٚ ‫ فبرا فبرظ ٔ انرٔو‬،‫بل‬ٛ‫ عٍ انغ‬َّٙٓ‫ " قذ أردد اٌ أ‬: ‫قٕل‬ٚ 83

)ّ‫(رٔاِ اثٍ يبج‬." ٙ‫ "ْٕ انٕأد انخف‬: ‫ فقبل‬،‫عٍ انعسل‬

“ Dari Abu Bakar bin Abu Syibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ishaq menceritakan pada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan pada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal al-Quraisyiyyi dari ‟Urwah, dari „Aisyah dari Judamah binti Wahab al-Asadiyyah berkata, “ aku mendengan Rasulullah SAW bersabda: aku akan melarang Ghailah ( melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang menyusui ), tetapi saya lihat orang-orang Bizantium dan Persia melakukan hal tersebut, dan anak-anak mereka tidak dibunuh, ( tidak menderita ). Nabi ditanya tentang al-Azl, nabi bersabda: al-az l adalah pembunuhan bayi berskala kecil” Dan dalam hadist lain dijelaskan: ٗ‫ اٌ رجال أرٗ رضٕل اهلل صه‬.‫ر عٍ جب ثر‬ٛ‫ أخجرَب أثٕ زث‬.‫ حذقذثًذَب زْٖر‬.‫ٕ َص‬ٚ ٍ‫حذ ثُب أحًذ ثٍ عجذ اهلل ث‬ ‫ اعسنّ عُٓب‬:‫ فقب ل‬.‫ٓب ٔاَب أكرِ أٌ رحًم‬ٛ‫ ٔأَب أطٕف عه‬.‫زُب‬َٛ‫ خب ريُب ٔضب‬ْٙ ‫خ‬ٚ‫ جر‬ٙ‫ إٌ ن‬: ‫ّ ٔضهى فقب ل‬ٛ‫اهلل عه‬ ‫ٓب‬ٛ‫أ ر‬ٛ‫ قذ أخجر رك اَّ ض‬:‫ قفبل‬.‫ث‬ٛ‫خ قذ حج‬ٚ‫ إٌ انجبر‬:‫ فهجث انرجم ثى أربِ فقبل‬,‫ٓب يب قذرنٓب‬ٛ‫أ ر‬ٛ‫ فب َّ ض‬.‫اٌ شئذ‬ 84 )‫(رٔاِ يطهى‬.‫يب قذر نٓب‬ “ Menceritakan pada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, yang diberitahukan oleh Zuhair, yang diberitahu oleh Abu Zubair, dari Jabir yang mengatakan : “ seseorang datang kepada Rasulullah SAW, sambil berkata: “ saya memiliki seorang hamba wanita, ia sebagai pelayan kami dan menyirami pohonpohon kurma kami, aku menyetubuhinya, akan tetapi aku tidak menghendakinya hamil. “ nabi menjawab: “ lakukanlahAl- Azl jika kamu kehendaki, akan tetapi tetap akan datang pada perempuan itu kehamilan jika tuhan mentakdirkan. Setelah beberapa waktu,lalaki itu kembali seraya mengatakan bahwa budak perempuan itu telah hamil, Nabi berkata: telah aku katakana kepadamu apa yang telah ditakdirkan akan berlaku kepadanya” ( H.R. Muslim ). 83

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar alFikr,1995)jilid 1,Bab al-Ghiyal,hal 630-631 84

Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-jami‟al-shohih muslim,(Beirut: Dar alFikr,1993),jilid 2,Kitab Nikah,Cet ke-1,hal.666

Dari beberapa hadits diatas , Nampak bahwa hukum Azl itu boleh, karena AlQur‟an tidak melarang, dan Nabi tidak melarangnya. Sebagian besar ulama menyatakan halal dengan syarat bahwa azl dilakukan harus dengan izin istri, dan azl menjadi haram bila tanpa ada persetujuannya, sebab bila tanpa kerelaannya, maka itu berarti menyakiti dan mematikan kebahagiannya.85 Meskipun disatu sisi azl dapat dilakukan sebagai alternatif pencegahan atau penundaan kehamilan, namun disisi lain tetap ada pihak yang dirugikan yaitu perempuan, dimana perempuan tidak mengalami organism ( puncak kenikmatan hubungan suami istri). Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqhus sunnah sebagaimana dikutip Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah dalam kitab Fiqh wanita, menyatakan.” Doperbolehkan membatasi keturunan, jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putera, puterinya secara baik.demikian jika si istri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi ini, pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan.bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti itu bukan hanya diperbolehkan, akan tetapi disunnahkan.86

85

Asysyaikh Muh. Jamaludin Al Qasimi Addimasqy, Mauidzatul mu‟minin, ringkasan dari ihya „Ulumuddin Imam Al-Ghazali (terj.Oleh Moh. Afdhai rathony), almaktabah Attijariyah Al Kubro,tt.(Bandung: CV Dipenogoro,1989),h.277 86

Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqh Wanita,edisi lengkap terj.Oleh M.Abdul Ghoffar E.M (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998),h.425

Adapaun Imam Al-Ghazali sebagaiman dikutip Syaikh Kamil dalam fiqh wanita, mengatakan:” ada beberapa hadits shahih membolehkan azl ini, sedangkan sabda rasulullah SAW yang menyatakan bahwa azl merupakan tindak pembunuhan secara samar ( tersembunyi ). atau sabdanya bahwa azl merupakan syirik tersembunyi hanya menunjukkan kemakruhannya dan tidak berarti haram.87 Dan mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi‟iyah,Hanabilah, Zaidiyah, dan Imamiyah membolehkan Azl dengan syarat harus dengan seizin istri karena istri juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan untuk memilki anak atau tidak. Namun, mereka berbeda pendapat apakah izin itu hanya berlaku kepada istri dari kalangan wanita merdeka saja atau berlaku kepada seluruh wanita, baik mereka atau budak. Perbedaan yang terakhir ini sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang ini.88 Dengan demikian, pengaturan kelahiran itu termasuk hal yang dituntut oleh Islam, baik pengaturan itu dengan membatasi keturunan atau yang menambahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Perlu

dibedakan

antara

seruan

untuk

pengaturan

keturunan

yang

menggunakan metode membatasi kelahiran atau mencukupkan 2-3 anak saja; dengan mencegah keturunan yang memakai cara kebiri ( menutup saluran mani dengan cara

87

Cholil Nafis, Fikih Keluarga” Menuju Keluarga Sakinah,Mawaddah wa Rohmah, Sehat,Sejahtera dan Berkualitas” (Jakarta:Mitra Abadi Press,2009) h. 46 88

Hasan, Ali Al-Syadzili, “ Tanzim Al-Nasl aw Tahdiduhu fi Al-Fiqh Al- Islami”, dalam Majallat Majma‟ Al-Fiqih Al-Islami, Vol. V, Jilid II, (Jeddah : Majma‟ Al-Fiqh Al-Islami 1988),h.125126.

operasi ). Seruan yang pertama dibolehkan sedangkan yang kedua dilarang bahkan diharamkan oleh agama89. Juga perlu dibedakan antara mencegah kehamilan, artinya sebelum terjadinya kehamilan, baik melalui azl atau dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi; dengan pengguguran kandungan, artinya sesudah terjadinya kehamilan. Yang pertama dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat.sedangkan yang kedua diharamkan, sebagaiman firman ALLAH dalam QS 17:31:                 Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.( QS. Al-Isra‟ : 31 )

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini telah ditemukan berbagai macam alat kontrasepsi yang fungsinya sama dengan Azl yakni mencegah kehamilan. Di antara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana, yaitu: Pertama : mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan suatu penelitian

dan pemeriksaan oleh

dokter yang dipercaya. 90

89

A. Syauqi Al Fanjani, Pengarahan Islam tentang kesehatan, (Jakarta: Al-Hidayah 2009) hal

150 90

Cholil Nafis, Fikih Keluarga “ Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah,Wa Rahmah,Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas” (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009) hal.76

Karena Firman Allah SWT :                  Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ( Al-Baqarah : 195 )

Kedua : khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Sedang Allah SWT telah berfirman :                   185.. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. ( Al-Baqarah : 185 )

Termasuk yang mengkhawatirkan anak, ialah tentang kesehatan dan pendidikannya. Sebagaimana terdapat dalam terjemahan hadits sebagai berikut: Usamah bin Zaid meriwayatkan : “ Ada seorang anak laki-laki datang kepada nabi Muhammad SAW kemudian ai berkata : ya rasulullah ! sesungguhnya saya melakukan A‟zl pada istriku. Kemudian nabi bertanya: mengapa kamu berbuat itu? Si laki-laki tersebut menjawab: karena saya merasa kasihan terhadap anaknya, atau ia berkata : anak-anaknya. Lantas nabi bersabda: seandainya hal itu berbahaya, niscaya akan membahayakan bangsa Persi dan Rum.” ( riwayat Muslim)91

91

Ibid. hal. 78

Seolah-olah Nabi mengetahui bahwa situasi individu, yang dialami oleh si laki-laki, tidaklah berbahaya bagi seluruh bangsa, dengan dasar bangsa persi dan rum tidak mengalami bahaya apa-apa, padahal mereka bias melakkan persetubuhan waktu hamil dan menyusui, sedang saat itu kedua bangsa ini adalah bangsa terkuat di dunia. Ketiga: keharusan melakukan A‟zl yang biasa terkenal dalam syara‟ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru. Nabi saw menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui , dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Di zaman sekarang sudah ada beberapa metode dan alat kontrasepsi KB ( keluarga berencana ) yang dapat dipastikan kemashlahatannya, dan justru mashlahah itulah yang dituju oleh nabi muhammad SAW yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari marabahaya termasuk menjauhi mafsadah yang lainnya. Yaitu bersetubuh dengan istrinya selama menyusui sehingga tidak mengakibatkan kehamilan92. Usaha pencegahan kehamilan yang tidak dibenarkan dalam islam adalah melakukan kebiri, dalam medis cara ini disebut vasektomi pada pria dan tubektomi pada wanita dan pengguguran kandungan, popular dengan istilah abortus, dengan

92

Cholil Nafis, Fikih Keluarga “ Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah,Wa Rahmah,Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas” (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009) hal.79

bentuk MR ( menstrual relugation )93 abortus dalam cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat Islam baik dikala janin sudah bernyawa, usia 4 bulan dalam kandungan atau belum bernyawa, dibawah usia 4 bulan dalam kandungan. Karena perbuatan tersebut termasuk pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat islam. Abortus boleh tetap dilakukan apabila memang ada alasan yang kuat, seumpamanya membahayakan nyawa si ibu.94 Melihat fungsi dan manfaat KB (Keluarga Berencana) yang dapat melahirkan kemashlahatan dan mencegah kemudharatan, tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

D . Persfektif Hukum Positif tentang Keluarga Berencana Keluarga Berencana merupakan salah satu agenda besar pemerintah Indonesia dalam upaya meminimalisir meledaknya jumalah penduduk dan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin padat dan tidak dbarengi dengan peningkatan kualitas penduduk dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Dari berbagai dinamika kependudukan dilihat dari kualitas yang kurang disbanding kuantitas, maka pemerintah malalui Undang-Undang mengatur tentang Kependudukan dan keluarga berencana. 93

Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqh Wanita,edisi lengkap terj.Oleh M.Abdul Ghoffar E.M (PustakaAl Kautsar,Jakarta: 1998)h.425 94

.H.Bgd,M.Letter,Tuntunan rumah tangga muslimdan Keluarga berencan,(Padang: Angkasa raya, 1985) ;h.105

Mengacu kepada Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tertera dalam pasal 20 Keluarga berencana adalah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berncana Dan dalam pasal 21 ayat (1) kebijakan keluarga berencana untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang : a, Usia ideal perkawinan, b. usia ideal untuk melahirkan,c. Jumlah ideal anak, d. jarak ideal kelahiran anak, e. penyuluhan kesehatan reproduksi.95 Dan selanjutnnya dalam pasal 21 ayat (2) dijelaskan kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk: a. Mengatur kelahiran yang diinginkan b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidkan,konseling,dan pelayanan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi . meningkatkan

partisispasi dan kesehatan pria dan praktek keluarga berencana, dan

95

Undang-undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan pembangunan keluarga, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,2010), hal.23

d. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.96 Dan dalam pasal 21 ayat (3) kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengandung pengertian bahwa dengan alas an apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang. Dan dalam hal penyediaan dan pengaturan pemakaian alat dan metode Kontrasepsi dalam keluarga berencana tertera dalam pasal 23 ayat (1) yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib meninghkatkan akses dan kualitas, informasi,pendidikan dan konseling, dan layanan kontrasepsi,dan dalam point (a) secara tidak langsung pemberian metode kontrasepsi mempertimbangkan

usia

paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan dan norma agama97. Dalam dalam berKB (keluarga berncana ) tidak ada paksaan, sebagaimana terdapat dalam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapaun dan dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pernudangundangan. Keberadaan suami istri mempunyai kedudukan,hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berncana ( KB ) dan boleh menetukan cara keluarga berencana, sebagaimana tertulis dalam pasal 25 ayat (1) dan (2), dan dalam

96

97

Ibid, hal.23 Ibid, hal.25

pelaksanaan keluarga berencana meliputi pemnggunaan obat,alat dan hal-hal kontrasepsi itu dilakukan atas persetujuan suami istri dan dilakukan menurut standar profesi

kesehatan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Sebagiamana terdapat dalam pasal 26 ayat 1,2,dan 3. Dan dalam pasal 27,28, dan 29 Dijelaskan

upaya pengamanan dan

pengawasan alat,obat dan cara kontrasepsi , baik dalam penyampaian dan pengunaannya yang dilakuakn oleh tenaga kesehatan yang sudah propesional, dan dalam penelitian dan pengembangan teknologi alat,obat dan cara kontrasepsi dilakukan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. dan adapun penyediaan alat,obat kontrasepsi di sediakan oleh pemerintah baik khususnya bagi penduduk miskin 98 Dan Keluarga Berencana (KB) yang dimaksud dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga merupakan bentuk upaya mengatur kelahiran anak, sehingga membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memilki jumlah anak, dan mengatur kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara,alat dan obat kontrasepsi, Oleh karena itu, dilihat dari Hukum Positif program KB (Keluarga Berencana) yang diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang baik dan ideal, sehingga akan meningkatkan kualitas penduduk dalam aspek fisik dan 98

Ibid, hal.29

nonfisik yang meliputi kesehatan,pendidikan ,pekerjaan,produktivitas,tingkat sosial, ketahanan, kemandirian,kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan

dan

menikmati

kehidupan

sebagai

manusia

yang

bertakwa,berbudaya,berkepribadian,berkebangsaan dan hidup layak.99

E. Analisis Penulis Dari hasil penelitian yang dikaji dan dibahas oleh penulis, maka Konsep Badan Keluarga Berencana Nasional berkenaan dengan Hukum Islam dan Positif tentang keluarga Berencana sebagai berikut: 1. Keluarga berencana (KB) yang ada dalam Badan Keluarga Berencana hukumnya boleh dengan alasan yang pertama ketika KB dilihat dari pengertian yaitu sebuah bentuk upaya pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (Mashlahat) keluarga, dengan kata lain KB yaitu mengatur jarak interval kehamilan berdasarkan alasan tertentu, seperti kesehatan ibu atau anak, dan ini di bolehkan dalam Ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Q.S. AlBaqarah [2] ;223) sebagai berikut:                    

99

Cholil Nafis, Fikih Keluarga “ Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah,Wa Rahmah,Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas” (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009) hal.51

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orangorang yang beriman.

Dan salah satu hadits Bukhari yang berbunyi: bahwa Jabir ra; sahabat Rasulullah Saw, berkata: Kami Para sahabat banyak yang melakukan „Azl di masa Rasulullah dan pada waktu itu Al-Qur‟an masih turun. Dan hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW namun tidak dilarangnya. Selain Al-Qur‟an dan hadits tersebut Keluarga Berencana di bolehkan berangkat dari sebuah kaidah fiqh yang berlaku bahwa” pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan adalah boleh kecuali ada dalail yang menunjukkan keharamannya. Selain alasan di atas, Keluarga berencana (KB) dibolehkan karena dalam praktiknya dilapangan implementasi program KB sangat membantu masyarakat dalam pengaturan jumlah anak sehingga akan mempengaruhi Kualitas anak tersebut dalam peningkatan SDM. 2. Dan Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya tidak boleh apabila KB dalam pengertian pengendalian jumlah anak di dasari oleh motivasi ketakutan kekurangan rezeki dan tidak dapat mengurus dan merawat anak tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Al-qur‟an:                              

                     Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Menurut penulis ayat ini bisa dipahami sebagai upaya Aborsi yaitu pengguguran kehamilan. Hal ini dilarang oleh syariat Islam karena sebagai bentuk pembunuhan anak yang sudah ada wujudnya. Kecuali ada alasan medis yang dapat diterima secara syar‟i. Terakhir penulis ingin menekankan dari penelitian ini bahwa pada dasarnya KB (Keluarga Berencana) adalah mubah (boleh), dan ia bisa berubah menjadi haram dan wajib tergantung pada apakah ia dapat melahirkan kemashlahatan dan mencegah munculnya kemudharatan karena esensi hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya, kaidah fiqih jelas menyatakan: 100

‫اينما وجدت المصلحة فثم شرع ااهلل‬

“ Dimana ada mashlahat maka disitulah ada hukum Allah “

100

Aminudin Yakub. KB Dalam Polemik : Melacak Pesan Substantif Islam. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari

uraian

penelitian

saya

dapat

disimpulkan

bahwa

KB

( Keluarga Berencana ) yang terdapat dalam konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai berikut: 1.

Bentuk Keluarga Berencana (KB) di BKKBN sangat aman dan baik untuk mencegah kehamilan ( man‟u al- haml ), dan membawa implikasi mashlahat penggunanya, baik suami maupun istri, dan bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut dari bahan halal dan aman, selain itu berKB yang diprogramkan BKKBN dalam pelaksannaannya tidak ada tekanan dan paksaan kepada masyarakat, semuanya

merupakan sebuah hak bagi

suami istri, bukan kewajiban, dan mereka berhak menentukan sikap dalam ber KB, termasuk jumlah anak yang mereka inginkan ( sesuai dengan kemampuan serta alat kontrasepsi yang mereka gunakan ) . 2.

Metode Keluarga Berencana (KB) yang terdapat di BKKBN merupakan hasil dari Tim Dokter Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang terdiri dari berbagai macam metode-metode Alamiah dan teknologi kontrasepsi terkini, antara lain kontrasepsi hormonal dan non hormonal.Selain itu terdapat metode kontrasepsi injeksi wanita yaitu metode berdasarkan hari

subur yaitu metode hari-hari baku (standar days method) dan metode dua hari (two day methode), 3.

Keluarga Berencana menurut ulama, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Hukum ber-KB juga bisa berubah (Boleh) menjadi sunnah, wajib,makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mudah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan, lain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. dan metode vasektomi dan tubektomi yang permanen hukumnya haram digunakan, kecuali alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi dan tubektomi yang dibenarkan oleh hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man‟ul haml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatannya harus berasal dari bahan halal, selain tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudharat) bagi kesehatan.

4.

Keluarga berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

a. Persfektif Hukum Islam Keluarga Berencana (KB) secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ia merupakan bentuk implementasi semangat Islam mewujudkan sebuah kemashlahatan, dan dalam BKKBN itu sendiri KB tersebut mempunyai arti yang sama dengan tanzim an-nasl (pengaturan kelahiran), bukan tahdid al-nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (ta‟qim) dan aborsi (isqot al-haml wa al-ijhadh), maka KB tidak dilarang. Dan Islam mendukung KB (Keluarga Berencana).hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadits yang membolehkan azl yang merupakan pencegahan kehamilan secara alami. dan pada zaman sekarang

sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan

kemashlahatannya. b. KB (Keluarga Berencana) pesfektif Hukum Positif merupakan upaya pengaturan kehamilan, baik jumlah, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan,dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. maka perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

B. Saran 1. Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Kependudukan dan Keluarga berencana nasional

harus selalu mengadakan sosialisasi berupa seminar,

dialog publik maupun penyuluhan tentang KB (Keluarga Berencana) secara merata kepada masyarakat dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana. 2. Hendaknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional lebih memprioritaskan penduduk pedesaan dalam menggalakkan program Keluarga Berencana, Mengingat kesadaran untuk ber-KB sangat rendah di bandingkan Masyarakat perkotaan. 3. Dalam

melaksanakan

tugas,fungsi

dan

tujuan,

sebaiknya

Badan

Kependudukan dan keluarga Nasional hendaknya melibatkan elemen masyarakat yang terdiri dari akademisi, praktisi, serta orang-orang yang mampu

untuk

menyumbangkan

buah

pikirannya

dalam

membantu

terealisasinya program BKKBN yang menjadi harapan masyarakat Indonesia 4. Kepada Ulama,hendaknya ikut melibatkan diri dalam perkembangan dan kebijakan program KB (Keluarga Berencana) agar dapat mengkontrol lebih jauh apa saja yang dikeluarkan oleh BKKBN dalam menjalankan programmnya baik bentuk,alat,,dan methode ber-KB yang sehingga kehalalan dan kemashlahatan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. 5. Bagi masyarakat sebaiknya mengikuti program yang ber-KB yang sudah lama dicanagkankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) dengan melihat terlebih dahulu situasi dan kondisi yang ada mengingat KB sangat membantu kehidupan rumah tangga dalam mengatur kehamilan sehingga dapat mewujudkan keluarga kecil yyang berkualitas. 6. Kepada Fakultas hendaknya memfasilitasi sarana dan prasarana yang berkenaan tentang masalah KB, seperti mengadakan seminar dan diskusi umum guna lebih meningkatkan pemahaman dan kualitas mahasiswa dalam persoalan Keluarga Berencana dan Perkembangan Penduduk yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi loka dan nasional, kan tetapi juga internasional

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim, Bandung, CV. Diponegoro, 1985 A. Al-Fanjari, Syauqi, Pengarahan Islam tentang Kesehatan, Jakarta: AlHidayah,2008. Abi Abdillah, Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar Al-Fikr,1995. Abu Husain Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj, Al-Jami‟Al-shohih Muslim. Beirut: Dar Al-Fikr,1993,jilid 2,Kitab Nikah,Cet ke-1, Achsin, Amir, Untukmu ibu tercinta. Jakarta: Prenada mulia, 2003, Addimasqy, Asysyaikh Muh. Jamaludin Al Qasimi, Mauidzatul mu‟minin, ringkasan dari ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali (terj.Oleh Moh. Afdhai rathony), almaktabah Attijariyah Al Kubro,tt, Bandung: Cv.Dipenogoro, 1989. Al-Husaini, Aiman, kado malam pertama, Bandung : Pustaka Anisah:,2003 Al-Syadzili, Ali Hasan “ Tanzim Al-Nasl aw Tahdiduhu fi Al-Fiqh Al- islami”. Jeddah : Majma‟ Al-Fiqh Al-Islami, 1988. Arjoso, S. Rencana Stategis BKKBN. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2005. Ash-Shabagh, Mahmud, Keluarga bahagia Dalam Islam. Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq, 1993. Arikanto, Suharsini, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta,1996. Bagus, Ida Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana, Buku Kedokteran. Jakarta: EGC, 1989. BKKBN Jawa Barat, Buku Pedoman Advokasi dan KIE Program KB. Bandung: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2006. BKKBN, program KB nasional Kamus istilah. Jakarta: Direktur Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, 2007.

BKKBN : Informasi Dasar Program Kependudukan KB,Jakarta: PT rais utama offset, 1982. BKKBN, UNFPA, KEMENAG RI, MUI,NU,DMI Membangun keluarga sehat dan sakinah, panduan KIE bg penyuluh agama, Jakarta: 2007. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana. (Jakarta : 1985 ) ________________________________, Pedoman Penanggulangan Efek Samping / Komplikasi Kontrasepsi. (Jakarta :1999) _________________________________, Aspek-Aspek Kesehatan Keluarga Berencana, (Jakarta:1989) ___________________________________, Keterpaduan Keluarga Berencana Kesehatan, (Jakarta: 1987) Hayes, Margaret FCJ,R.N, dkk, Mengajar Billing. Yogyakarta: Kanisisus,2000.

Metode

Ovulasi

Jaelani,Abdul Qadir Keluarga sakinah,Surabaya: PT Bina Ilmu,1995, Cet.Ke-1. Letter, M. Tuntunan rumah tangga muslimdan Keluarga berencana. Padang: Angkasa raya, 1985. Madani, Al, dalam manbar “ Majalah BKKBN “ Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2009. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1991 Nafis, Cholil, Fikih Keluarga “ Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas. Jakarta: Mitra Abadi Press,2009. Pujiyanti danti dan Rahmatin Tien, . Relasi Suami Istri dalam Iskam. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan 1981. Rahmat, Jalaludin, Metodologi Penelitian Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,1999,cet.Ke-7

Syarif, Sughiri. Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah.Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009. Cet. Ketiga Undang-undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009, Tentang Kependudukan dan pembangunan keluarga, Jakarta: BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010 . Undang-undang Republik Indonesia No 62 Tahun 2010, Tentang Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, Jakarta: BKKBN, 2011. Umran, Abd Al-Rahim, Islam dan KB. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997, Cet. Ke-1. Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad , Fiqh Wanita. Jakarta: Pustaka Al Kautsar,1998. Wawancara Pribadi dengan Rahmat Rosyadi. Jakarta. 12 Mei 2011 Yafie, Ali,Menggagas Fiqih Sosial. Bandung : Mizan,1994. Yakub, Aminudin, KB Dalam Polemik: Melacak Pesan Substantif Islam. Jakarta: PBB UIN, 2003, cet. Ke-1 Zuhdi, Masifuk, Masail Fiqhiyyah. Jakarta: CV, Haji Mas Agung, 1991. Badri Muhammad Arifin , Soal Jawab: Hukum Keluarga Berencana (KB), kategori: Fiqh dan Muamalah, diakses pada tanggal 4 Maret 2009 dari http://muslim.or.id/soaljawab/fiqh-dan-muamalah/soal-jawab-hukum-keluarga Whandi, “ pengertian/keluarga/kb” artikel diakses pada tanggal 26 maret 2011 dari http://www.whandi.net.html Putu Sudayasa,”Program keluarga berencana” artikel diakses pada tanggal 11 oktober 2010 dari http://www. puskel.com.blogging Departemen kesehatan, “Keperawatan dan kesehatan”.diakses pada tanggal 9 maret 2011 dari http://www.blogspot.com BKKBN,”Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia”.diakses pada tanggal 16 maret 2011 dari http://www.bkkbn.go.id Shvoong, “Pengertian Keluarga Berencana“ diakses pada tanggal 3 pebruari 2011 dari http://www.shvoong.com

KEMENTERIAN AGAMA

UNTVERSTTAS TSLAM NEGERT (UIlv)

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN'HUKUM

'

I

r. H. Juanda No.

Nomo|

Telp ' (62-21\

15412, lncjonesia lJl.-*-*:"'."-1-"'':l"Y -

95 Ciputat

-..-.._tu'_---_rE*-*f-+

Lampiran Perihal

Jakafi.a

U1 --___l!b"ite: t2010

Un.l1tF.4tpp.01.1t71

-

:-

7

47

11537 . 7 401925 F ax. (62-21)

--T---r_:-,

Jakarta, 11 Agusrus 2010

---

Pembimbinq Skripsi

Kepada Yang Terhormat,,

Kamarusdiana, S,Ag, MH (Dosen Fakultas syariah dan Hukum ulN syarif Hidayatullah, Jakarta)

Di-

JAKARTA Assalamu' alaiku m Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas syariah dan Hukum

ulN syarif Hidayatuilah

mengharapkan kesediaan saudara unluk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa : Arif Faturrahman NIM :106044101388

Nama

Jakarta :

Prodi/Konsentrasi :Ahwararsyakhshiyah/peradiranAgama

r

iudul

skripsi

',Konsep BKKKBN (Badan Kordinasi"Ketuarga Berencana Nasional) tentang KB perspektif Hukum lslam dan Hukunt Positif

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai ber.ikut

:

1. Topik bahasan dan ouiline bila dianggap perlu dapat dilakukan perubahan penyempurnaan.

dan

2. Tehnik penulisan agar merujuk kepada buku "pedoman Karya llmiah di UIN syarif Hidayatullah Jakarta"

Demikian atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih Wa ssalamu' alaiku

m W.

W.

kultas Syariah dan Hukum I Syakhshiyah

NIP.19500306 197603 1001 Tembusa n

:

1, Kasubag Akademik &kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum 2. Sekretaris Prograrh Studi Ahwal al Syakhshiyah 3. Arsip :

n

49 1 821

+il__

: Mohon Kesediaan Meniadi

.'

7

www.uinjkt.ac.id E-mait :syir_nut
E-

.

'KEMENTERIAN AG4MA(urN)

uNrfERSrras rsLAM

silm

NEGERT

r{TDAYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS SYARIAII DAN IIUKUM

,ln, lr. H. Juanda No'

(62-21)7491821 -Telo. (62-21) 747 11537'74O1g25 Fax com WJdr\[-,-*it*.rinjkt.ac.id E-mail : svar-hukuin@vahoo

95 Ciputat Jakarta 15412' lndonesia

Nomor Lampiran Hal

:

Un.01 ..:

/ F4 / KM.00.02/y32rj

201,t

|akarta,

Maret

20LL

Mohon Data/ Wawancara Kepada Yth.

Kepala, BKKBN di Tempat As s alnm u' al

aikttm Wr.W

.

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta menerangkan bahwa

:

Nama

Arif Fathurrahman

Nomor Pokok Tempat/Tanggal Lahir Semester Jurusan/ Konsentrasi Alamat

106044101388

Telp

UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 14MeL7987

X (Sepuluh)

Ahwal alykhiyyah / Peradilan Agama Jln. Moch Ali shaleh Rt.02/02 Pulau Tidung Kepulaan seribu 085669777475

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatuilah Jakarta yang sedang menyelesaikan skripsi dengan Topik/ Judui: " Konsep KB di BKKBN Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif

"'

Untuk melengkapi bahan/data yang berkaitan dengan penulisan kiranya Bapak/Ibuf Saudara/i

pembalrasan Topik/Judul di atas, dimohon

dapat membantu/menerima yang bersangkutan untuk berwawancara. Atas kesediaan Bapak /Ibu/Saudaraf r, kami ucapkan banyak terima kasih. W ns s nlnntu' nlnikum

L Yth.Dekan Fakultas Syariah 2. Arsip.

tl

Wr.W.

dan Hukum UIN Jakarta.

n

ftrhi BKKbN SURAT SETERANGAN Nomor, ..I 1.9 Lt.!.?..:y:..1.91.1,?t,t.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerangkan bahwa :

Nama

ARIF FATURRAHMAN

Nomor Induk mahasiswa

106044101388

Tempat,Tanggal Lahir

Jakarta, 14-Mei- 1987

Alamat Rumah

Jl. Moch. Shaleh Rt 002/02 Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, 14520

Fakultas/Jurusan

Syariah Hukum / Peradilan Agama / UIN Syahid Jakarta

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut telah melaksanakan penelitian dalam penulisan skripsi denganjudul :

KONSEP TENTANG KELUARGA BERENCANA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Demikian keterangan

ini kami berikan

kepada yang bersangkutan agat dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

ffi rfix+ ,\

iro Hukum, Organisasi dan Humas n Hukum dan Perundang-undangan

Bkt(bN /a; -'-

&n#S

Rahmat Rosyadi, S.II, MH

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional JI. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX ; 1314 JKT 130',l3

I

Telp : (02'l)8098018,8009029-45-53-69-77-85

Fax; (021)8008554 Website:http://www.bkkbn.go

id

f

HASIL WAWANCARA

Responden

: Drs.H. A. Rahmat Rosyadi, S.H, MH (Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan)

Hari/Tanggal/Tempat

: Kamis, 12 Mei 2011/ Kantor BKKBN

Waktu

: Jam 10.00 WIB - Selesai

1. Bagaimana

Sejarah

dan

Latar

Belakang

dibentuknya

Badan

Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) ? BKKBN yang awalnya Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional diubah

menjadi

Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana

nasional,karena saat ini BKKBN sudah tidak mengkoordinasikan sektor,dan selama ini di Indonesia tidak ada Badan atau kementerian yang menangani masalah kependudukan, sehingga Undang-Undang

memunculkan istilah

tersebut.dalam undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga telah diatur hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan dengan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, serta secara khusus telah diamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN dari “ Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional”. Kepada kelembagaan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) diberikan mandat untuk mengemban tugas melaksanakan pengendalian pendudukan dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan undang-undang ini akan lebih memperkokoh arah dan tujuam pengendalian penduduk dan penyelenggaran keluarga berencana dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang menuju penduduk tumbuh seimbang 2015 dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan dasar pertimbangan pembentukan BKKBN yaitu: 1) Program keluarga berencana nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia. 2) Program perlu digiatkan pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal. 3) Program keluarga berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dan BKKBN dipimpin oleh Kepala,yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dan dibantu oleh sekretariat utama sebagai unsur pembantu pemimpin yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN serta dibantu oleh beberapa deputi yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu: Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi,

Deputi

Bidang

Keluarga

Sejahtera

dan

Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Advokasi, Pengerakkan, dan Informasi, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan. Dan terakhir Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Intern di lingkungan BKKBN. Dan dalam melaksanakan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan kependudukan dan Keluarga Berncana Nasional, serta dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana nasional, maka dikeluarkan Peraturan Kepala badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5?2011 untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara lengkap dan spesifik berdasarkan tugas masing-masing diantaranya pembagian Biro di Inspektorat utama, diantaranya: Biro Perencanaan, Biro

Kepegawaian, Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat. serta Biro Umum. 2. Apa Visi Misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ? Visi Keluarga Berkualitas 2015 Misi Membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan, penyediaan. 3. Bagaimana Struktur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ? Kepala BKKBN dr.Sugiri Syarif,MPA. Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan InformasiDeputi, Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pembangunan;dan Inspektorat Utama 4. Landasan Normatif bagai pijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Ber-KB?

Undang-Undang dan Intruksi Presiden, serta merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits. 5. Bagaimana praktek Ber-KB di masyarakat yang di sosialisasikan oleh BKKBN yang terdiri dari Bentuk dan Metode yang ada? Banyak cara yang dilakukan oleh BKKBN dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan masalah yang berkaitan dengan program KB (Keluarga Berencana) baik dalam hal penyediaan alat-alat dan bentuk kontrasepsi serta metode yang digunakan, adapun metode yang digunakan yaitu metode amenorea laktasi (Mal) dimana kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu (ASI), Metode Keluarga Berencana Nasional yaitu istri harus mengetahui kapan masa suburnya berlangsung. Dan alat kontrasepsi yang digunakan bermacam-macam meliputi Kondom, Suntikan dan Pil Kb yang itu semua akan kami berikan untuk masyarakat, 6. Bagaimana menurut pendapat saudara dengan Keluarga Berencana Persfektif Hukum Islam dan Positif KB persfetif Hukum Islam dan Hukum Positif merupakan satu pengertian yang memiliki tujuan yang sama yaitu ikhtiar manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama demi mendapat kesejahteraan keluarga dan bangsa, KB juga harus didasarkan atas kesadaran dan sukarela. Dan dalam Islam membolehkan keluarga berencana karena mengatur jarak kelahiran bukan untuk membatasi jumlah

anak, agar tercipta keluarga yang bahagia, sejahtera dan terlahir generasi penerus yang sehat dan kuat, sehingga keluar Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga yang mengatur mekanisme Keluarga Berencana yang diprogramkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional agar perencanaan kependudukan yang baik menjadi prioritas dalam membentuk masyarakat yang berkualitas, dan kuantitas penduduk semakin sedikit sehingga mobilitas penduduk yang begitu cepat bisa diatasi dengan baik. Jakarta, 12 Mei 2011 Responden,

Dr. H. Rahmat Rosyadi SH, MH.

Pewawancara,

Arif Faturrahman

Susunan Srtuktural Organisasi badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kepala BKKBN Dr. Sugiri Syarief, MPA Sudibyo Alimoeso, MA Sekretaris Utama Drs. Pristy Waluyo Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Darus, SH Kepala Biro Tata Usaha

Drs. H. Anwar M. Diah, NM Inspektur Utama

Drs. Edy Purwanto, MSi Kepala Biro Kepegawaian

Drs. Pranyoto, MSc Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Dra. Alimah Soesilo Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara

Drs. Sugilar Kepala Biro Hukum Organisasi dan Hubungan

Dra. Kasmiyati, MSc Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Ir. Ambar Rahayu, MNS

Kepala Biro

Perencanaan

Masyarakat DR. H. Lalu Burhan, MSc Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan

Drs. Hardiyanto Direktur Bina Hubungan

dr. Hj. Wiwiek Ekameini, MM Direktur Bina Kesertaan keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

dr. Wicaksono, M. Kes Direktur Bina Kesertaan keluarga Berencana Jalur Pemerintah

Drs. Suyono Hadinoto, MSc Direktur Dampak Kependudukan

Drs. Burhanuddin, M.Ed Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak

Indra Wirdhana, SH,MM Direktur Bina Ketahanan Remaja

Drs. Furqon IA Faried, MA Direktur Buna Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Drs. H. Muhammad Ilham Jafar, M.Si Direktur Bina Lini lapangan

DR. Ida Bagus Permana Direktur Pemaduan Kebijakan Penegendalian dr. H. Ahmad Rozali Namursa, MBA, M.Epid Penduduk Direktur Bina Kesrtaan Keluarga Berencana Jalur Swasta

Drs. Satrijo Pramono Hindarto, MSc Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk

dr. Qomaruddin Sukhemi, M.Kes Direktur Kesehatan Reproduksi

Drs. Safaruddin Gumay, MM Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dra. Hj. Paulina JM, MM Direktur Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Drs. Hardiyanto Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga

Drs. Rachmat Santoso, MA Direktur Pelaporan dan Statistik

Dra. Mieke Selfia Sangian Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Drs. Eddy N. Hasmi, MSc Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB

Darlis Darwis, SE, MM Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi

Drs.Pramono Sudibyo, MSi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan

Fauzan Alfikri, SH,MKM Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

Drs.Pramono Sudibyo, MSi Inspektur Program

Drs. Abd.Jabbar Lukman, MSc Inspektur Program

DRS. BAMBANG MARSUDI, MM Kepala Bagian Perencanaan Program

Drs. Johansyah, M.M Inspektur Keuangan dan Perbekalan

Drs. Muslih Usman Inspektur Ketenagaan dan Administrasi

Dra. WIDATI, MM Kepala Bagian Perencanaan Anggaran