ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Yovita Dian Hardianti NIM : 132114040 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2017


ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Yovita Dian Hardianti NIM : 132114040 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2017

i


i


ii


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 14 Juni 2017 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Juli 2017

(Yovita Dian Hardianti)

iv


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma: Nama : Yovita Dian Hardianti NIM

: 132114040

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017 Yang menyatakan

Yovita Dian Hardianti

v


MOTTO DAN PERSEMBAHAN ****************************************************************** “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan” – Yes 41: 10 – “Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawah langit ada waktunya” - Pengkhotbah 3:1 – “Bermimpilah. Maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu” - Andrea Hinata – “Sebelum memulai sebuah perjalanan, anggaplah dirimu sebagai sebuah toples kosong. Lalu, dari setiap tempat yang kau kunjungi, ambilah apa pun yang bisa kau ambil. Pergunakan semua indramu untuk mengisi toples itu” - Mahir Pradana –

"LAKUKAN YANG TERBAIK ATAS APA YANG MENJADI TUGASMU HARI INI, MAKA PRESTASI PASTI MENGIKUTIMU" - Doni Avianto, GM Hotel Dafam Semarang, 2014 – “Ilmu jangan hanya obyek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan” - Najwa Shihab ****************************************************************** Karya ini kupersembahkan untuk: Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria ORANG TUAKU Bapak Sunar haryadi dan Ibu sudi astuti Adikku Wina Universitas Sanata Dharma

vi


KATA PENGANTAR Puji Syukur dan terima kasih penulis pada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat dan karunia penyertaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Pola Pertanggungjawaban Program (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar, berdinamika, dan mengembangkan diri baik dari sisi akademik maupun non-akademik. 2. Antonius Diksa Kuntara, SE., MFA., QIA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan arahan dan masukan yang bermanfaat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 3. Para Dosen Program Studi Akuntansi, terima kasih atas bekal ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama kuliah.

vii


4. Karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi, terima kasih atas bantuan yang penulis butuhkan selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini. 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan pihak-pihak yang telah bersedia untuk menjadi narasumber. 6. Bapak Fransiskus Sunar Haryadi dan Ibu Fransiska Sudi Astuti yang memberikan semangat, doa, dan curahan kasih sayang yang tak hentihentinya kepada penulis. 7.

Adikku Lidwina Diah Paramita yang selalu memberikan semangat dan kesabaran pada penulis.

8. Sahabat-sahabat penulis : Dhita, Oren, Mbak Tira, dan Feli yang selalu mendukung, saling memotivasi, dan bertukar cerita serta mendoakan penulis. 9. Teman-teman kelas MPAT Pak Diksa (Saras, Agil, Anes, dkk) dan temanteman kelas AKT A 2013 yang selama proses perkuliahan dari awal sampai akhir saling memberikan dukungan. Terima kasih atas informasiinformasi yang sering kalian bagikan demi kelancaran proses skripsi serta dukungan semangatnya selama proses penulisan skripsi. 10. Teman dari masa ke masa yang telah memberikan dukungan untuk yakin dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

viii


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Yovita Dian Hardianti

iv


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ................... iv HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.................................................. v HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................ vi KATA PENGANTAR ............................................................................................... vii HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................................ x HALAMAN DAFTAR TABEL ................................................................................ xii HALAMAN DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xiii ABSTRAK ................................................................................................................. xiv ABSTRACT ............................................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah.......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 3 C. Batasan Masalah ...................................................................................... 3 D. Tujuan Penelitian .................................................................................... 3 E. Manfaat Penelitian ................................................................................... 3 F. Sistematika Penulisan .............................................................................. 4 BAB II KAJIAN TEORI ........................................................................................... 6 A. Organisasi Sektor Publik......................................................................... 6 B. Akuntansi Sektor Publik.......................................................................... 8 C. Pelayanan Publik ..................................................................................... 9 D. Teori Pertanggungjawaban Publik .......................................................... 10 E. Pelaporan Keuangan Organisasi Sektor Publik ....................................... 10 F. Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik ........................................... 11 G. Indikator Kinerja ..................................................................................... 14 x


H. Akuntabilitas Publik................................................................................ 17 I. Dimensi Akuntabilitas Publik.................................................................. 18 J. Akuntabilitas dalam Sektor Publik ........................................................... 20 K. Pola Pertanggungjawaban Sektor Publik ................................................ 22 BAB III METODE PENELITIAN............................................................................. 25 A. Jenis Penelitian........................................................................................ 25 B. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................. 25 C. Subjek dan Objek Penelitian ................................................................... 25 D. Peran Peneliti .......................................................................................... 25 E. Metode dan Desain Penelitian ................................................................. 26 F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 28 G. Teknik Analisis Data ............................................................................... 29 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .......................................... 32 A. BKKBN Provinsi DIY ............................................................................ 32 1. Latar Belakang BKKBN Provinsi DIY ............................................... 33 2. Lokasi BKKBN Provinsi DIY............................................................. 33 3. Visi dan Misi BKKBN Provinsii DIY ................................................ 33 4. Filosofi dan Strategi BKKBN Provinsi DIY ....................................... 34 5. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................... 35 6. Kewenangan ........................................................................................ 35 7. Struktur Organisasi .............................................................................. 36 B. Program Kampung Keluarga Berencana ................................................. 41 1. Latar Belakang Kampung KB ............................................................. 41 2. Tujuan Kampung KB .......................................................................... 43 3. Ruang Lingkup Kampung KB............................................................. 44 BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .................................................. 46 A. Latar Belakang Kampung KB ................................................................. 46 B. Perencanaan Program Kampung KB....................................................... 49 C. Pelaksanaan Program Kampung KB ....................................................... 54 D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kampung KB ................. 58 E. Pola Pertangungjawaban ........................................................................ 62 iv


BAB VI PENUTUPAN ............................................................................................. 67 A. Kesimpulan ............................................................................................. 67 B. Keterbatasan Penelitian ........................................................................... 67 C. Saran ........................................................................................................ 68 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 70 LAMPIRAN ............................................................................................................... 76

xii



DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Perbedaan Sifat & Karakter Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta ....................................................................................... 7 Tabel 1. Perbedaan Sifat & Karakter Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta (Lanjutan)...................................................................... 8 Tabel 2. Desain Studi Penelitian Kualitatif… .................................................... 27 Tabel 2. Desain Studi Penelitian Kualitatif (Lanjutan) ..................................... 28 Tabel 3. Kerjasama Lintas Sektor ....................................................................... 57 Tabel 3. Kerjasama Lintas Sekor (Lanjutan) ...................................................... 58

xii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar I.

The Interpretive Reasearch Process ................................................ 30

Gambar II. Struktur Perwakilan BKKBN DIY .................................................. 40 Gambar III. Struktur Organisasi Kampung KB................................................. 50 Gambar VI. Proses Inisiasi Terbentuknya Kampung KB .................................... 51 Gambar V. Model Penggarapan Kampung KB .................................................. 56 Gambar VI. Pola Pertanggungjawaban Kampung KB Dusun Malangrejo.......... 65

xiii


ABSTRAK ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY) Yovita Dian Hardianti NIM : 132114040 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2017 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertanggungjawaban pada program kampung KB di DIY yang melibatkan organisasi sektor publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban laporan. Program kampung KB sebagai wujud program yang berkaitan dengan mitra kerja di BKKBN DIY. Jenis Penelitian ini adalah studi kasus. Metode dan desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif. Data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil analisis data menunjukkan pelaksanaan program kampung KB melibatkan beberapa intansi pemerintahan. Salah satu pola pertanggungjawaban pada program kampung KB di BKKBN provinsi DIY dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan dari beberapa kampung KB sebagai laporan kinerjanya, sedangkan untuk laporan yang bersifat keuangan dilaporkan oleh masing-masing intansi pemerintah. Kata kunci: pertanggungjawaban, pola pertanggungjawaban, program

xiv


ABSTRACT THE ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY PATTERN (Case Study of Family Planning Village Program in The National Population and Family Planning Board in Special Region of Yogyakarta) Yovita Dian Hardianti NIM : 132114040 Sanata Dharma University Yogyakarta 2017 This research aims to find out the accountability pattern of family planning (Keluarga Berencana) village program in Special Region of Yogyakarta which involved the activities of public sector organization including the planning process, realization, and accountability report making. Family Planning Village Program as an implementation of program related to partners of BKKBN DIY. This type of the research was case study. The method and design of this research was using qualitative-explorative method. The data was obtained by doing interviews and documentations. The data analysis techniques that had been used was descriptive interpretive method. The result of this analysis shows that the realization of family planning village program involves several government institutes. One of the accountability pattern in family planning village program in BKKBN of Special Region of Yogyakarta is reporting the implementation of activities from some family planning villages as the performance report, while the financial report is reported by each of government institution. Keywords: accountability, accountability pattern, program

xv



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu organisasi sektor publik yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di Indonesia adalah pemerintah, organisasi ini sangat mudah untuk dikenali oleh masyarakat Indonesia khususnya pada kinerja pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkan dari segala aspek bidang pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Organisasi pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik identik berhubungan dengan kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat melalui suatu program. Menurut, Mahsun (2006: 19), pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung

tinggi

keinginan

rakyat,

melaksanakan

pembangunan

berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif. Dalam rangka merealisasikan suatu program yang di kelola organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah dapat saling bekerjasama antara satu organisasi pemerintah dengan yang lainnya untuk tujuan tertentu, sehingga dapat menciptakan suatu program bersama. Kerja sama antar organisasi sektor publik juga diterapkan misalnya pada Pemerintahan Tony Blair di Inggris,

1


2 pemerintah Kanada, dan Australia yang melibatkan badan atau departmen lain dalam merealisasikan program bersama (Ryan & Walsh, 2004). Perubahan dalam mewujudkan suatu pelayanan kepada publik menjadi suatu tantangan bagi selutuh pihak yang terlibat. Tantangan atas program yang melibatkan beberapa pihak terkait seperti intansi pemerintahan mengakibatkan tuntutan dalam melakukan pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara vertikal maupun horisontal. Salah satu wujud dari program yang melibatkan sektor lain yaitu program kampung KB, program ini dirintis pada masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan (nawacita) periode 2015-2019. Selain itu, program kampung KB diharapkan dapat

meningkatkan

keberhasilan

akan

kinerja

program

KKBPK

(Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan meningkatkan

keterpaduan

lintas

sektor

dalam

intervensi

program

pembangunan (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2016). Program Kampung KB sedang dikembangkan pada setiap wilayah di Indonesia termasuk wilayah kab/ kota DIY. BKKBN DIY merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menjunjung program keluarga berencana, selain itu BKKBN mulai terlibat dalam program kependudukan. BKKBN sebagai pihak yang terlibat tidak lantas bekerja sendiri dalam melaksanakan program kampung KB. Berbagai organisasi pemerintahan di Yogyakarta terlibat di program kampung KB sesuai dengan kondisi tiap kampung.


3 B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pola pertanggungjawaban progam kampung KB di BKKBN DIY ? C. Batasan Masalah Pola pertanggungjawaban dapat dianalisis dari berbagai aspek antara lain secara horizontal dan vertikal. Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pada pola pertanggungjawaban tentang cara menyampaikan program kampung KB secara horizontal. D. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pola pertangungjawaban yang melibatkan beberapa organisasi sektor publik dari proses awal penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertangungjawaban laporan dari program kampung KB. E. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan : 1. Bagi BKKBN DIY Penelitian ini diharapan dapat digunakan sebagai sarana perbaikan untuk program selanjutnya dalam hal pola pertanggungjawaban yang melibatkan


4 instansi terkait khususnya pada program kampung KB serta dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik. 2. Bagi Universitas Sanata Dharma Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya tulis mahasiswa di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang dapat digunakan untuk sumber informasi dan referensi. 3. Bagi Peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian dengan topik yang sama mengenai pola dari pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. 4. Bagi penulis Penelitian

ini

diharapkan

dapat

digunakan

untuk

sarana

mengimplementasikan teori yang dipahami sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu khususnya di organisasi sektor publik. F. Sistematika Penulisan Bab I

: Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.


5 Bab II

: Landasan Teori Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga teori dapat digunakan sebagai dasar dalam pengolahan data.

Bab III

: Metode Penelitian Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, dan teknik analis data.

Bab IV

: Gambaran Umum Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lembaga pemerintahan yang digunakan sebagai objek penelitian.

Bab V

: Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi pembahasan analisis dari data penelitian yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah, langkah-langkah pengujian data penelitian, dan pembahasan hasil dari pengujian dengan metode yang digunakan.

Bab VI

: Penutup Bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya.


BAB II KAJIAN TEORI A. Organisasi Sektor Publik Menurut Mahsun (2006: 7), sektor publik sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum serta penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi adalah contoh sektor publik. Organisasi sektor publik di Indonesia merupakan organisasi yang menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2006 : 3), seperti : 1. Organisasi Pemerintah Pusat 2. Organisasi Pemerintah Daerah 3. Organisasi Parpol dan LSM 4. Organisasi Yayasan 5. Organisasi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit, dan sekolah 6. Organisasi tempat Peribadatan: masjid, gereja, vihara, kuil Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial (Mahmudi, 2010: 7).

6


7 Organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari peran pemerintah dan bahkan umumnya organisasi yang menghasilkan pure public goods adalah pemerintah maka organisasi sektor publik sangat identik dengan pemerintah. Walaupun sebenarnya area organisasi sektor publik lebih luas dari sekedar pemerintahan (Mahsun, 2011: 14). Menurut Mahsun (2011: 14),

dasar yang dapat digunakan sebagai

pedoman dalam membedakan mana organisasi sektor publik dan mana yang perusahaan swasta dapat dilihat dari output yang dihasilkan sedangkan Mardiasmo (2002) membedakan beberapa sifat dan karakterisitik organisasi sektor publik dengan swasta sebagai berikut: Tabel 1. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta No Aspek Perbedaan

Sektor Publik

Sektor Swata

1

Tujuan organisasi

Nonprofit motive

Profit motive

2

Sumber Pendanaan

Pajak, retribusi, utang, Pembiayaan internal: oblogasi, laba BUMN/ modal sendiri, laba BUMD,penjualan aset ditahan negara, dan sebagainya Pembiayaan eksternal : Utang bank, oblogasi, penerbitan saham.

3

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada pemegang saham parlemen (DPR/DPRD) dan kreditur.

Sumber : Mardiasmo, 2002


8 Tabel 1. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta (Lanjutan) No Aspek Perbedaan

Sektor Publik kaku,

Sektor Swata

4

Struktur Organisasi

Birokratis, hirarkis

dan Fleksibel: piramida, fungsional, sebagainya

datar, lintas dan

5

Karakteristik anggaran

Terbuka untuk publik

Tertutup untuk publik

6

Sistem akuntansi

Cash accounting

Accrual accounting

7

Kinerja keberhasilan Ekonomi, efektivitas

8

Kecenderungan sifat Organisasi politis

Organisasi bisnis

9

Dasar operasional

Berdasarkan mekanisme pasar

efisien, Laba

Diluar mekanisme pasar

Sumber : Mardiasmo, 2002 B. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi

sektor

publik

adalah

suatu

proses

pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam

rangka mengambil keputusan

ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2012: 3). Menurut Mardiasmo (2009: 159), tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organsasi maupun kebutuhan pihak eksternal, sedangkan Renyowijoyo (2008: 2) menjelaskan akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai


9 oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung-jawaban kepada publik. Menurut Bastian (2010:4), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai : ...Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. C. Pelayanan Publik Menurut Mahmudi (2010: 223), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentutan peraturan perundangan-perundangan. Dalam hal ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, yang meliputi : 1. Satuan kerja/ satuan organisasi Kementerian; 2. Departemen; 3. Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, misalnya sekretariat dewan (Setwan), sekretariat negara (Setneg), dan sebagainya; 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN); 7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 8. Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun daerah termasuk dinasdinas dan badan.


10 D. Teori Pertanggungjawaban Publik Menurut Bastian (2010: 385), pengertian dari pertanggungjawaban dalam organisasi sektor publik: “Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintah misalnya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksanan (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislative) serta masyarakat umum.” E. Pelaporan Keuangan Organisasi Sektor Publik Menurut Mahsun et al (2007: 56) pelaporan keuangan dinyatakan sebegai berikut: “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relavan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan.” Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pada suatu entitas, sehingga dapat digunakan untuk membuat serta mengevaluasi

keputusan

tentang

pencapaian

tujuan

entitas

dengan

menggunakan alokasi sumber daya. Beberapa cara dalam laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas sebagai berikut (Bastian, 2010: 297) : a. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya yang ada pada entitas mulai dari alokasi sampai penggunaan.


11 b. Laporan keuangan memberikan informasi tentang asal dari sumber dana atas aktivitas entitas. c. Laporan keuangan memberikan informasi untuk evaluasi entitas dalam menyediakan dana untuk memenuhi biaya-biaya aktivitas entitas. Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya

tuntutan

terhadap

pelaksanaan

akuntabilitas

sektor

publik

memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Nordiawan, 2006: 131). F. Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik Menurut Bastian (2006: 303), pengertian pelaporan kinerja: “Pelaporan Kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dapat diidentifikasi sebagai berikut : pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR (users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya.” Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja finansial. Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan


12 dari sistem informasi akuntansi harus dilengkapi dengan informasi mengenai kinerja nonkeuangan. Aspek kinerja nonkeuangan dalam organisasi sektor publik sangat penting karena organisasi sektor publik menghasilkan output yang sifatnya tidak berwujud, seperti pelayanan publik yang sangat sulit diukur kinerjanya dari aspek finansial. Pelaporan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penilaian kinerja (Mahmudi, 2010 : 73). Entitas yang mempunyai kewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis (Bastian, 2006: 303). Laporan kinerja pada unit kinerja organisasi sektor publik yang berkualitas memiliki karakteristik dapat menghubungkan penjelasan tentang tujuan dan sasaran dengan hasil yang diperoleh, sehingga menyajikan perbandingan antara realisasi dan rencana atas program dengan pelaksanaan program secara rinci. Penyajian hubungan dan realisasi dan rencana kegiatan/ program organsasi sektor publik sangat penting, karena (Bastian, 2006: 304): a. Menciptakan

aspek

akuntabilitas

dari

pelaporan

kinerja,

yakni

memaparkan apa yang telah dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan dan menjelaskan jika terjadi deviasi antara keduanya; b. Memberikan dorongan kepada manajemen sektor publik untuk lebih fokus pada usaha merealisasikan tujuan; c. Mengkomunkasikan pelaksanaan program secara jelas, terintergrasi, dan masuk akal.


13 Pelaporan kinerja merupakan alat akuntabilitas karena sebagai sarana komunikasi kepada publik atas penyelesaian dari aktivitas unit organisasi serta perbandingan atas kinerja unit organisasi yang sejenis sehingga dapat mengetahui kepuasan para pengguna layanan publik yang di berikan oleh unit kerja organisasi. Diseminasi merupakan proses pemberian informasi kepada umum, dilihat dari aspek laporan kinerja diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada pihak-pihak tertentu diluar dari program. Pihak-pihak yang menggunakan laporan kinerja dapat menyimpulkan dengan menganalisis laporan tersebut, hasil akhirnya kreadibilitas dari organisasi (Bastian, 2006: 312). Dalam pemberian informasi kepada umum untuk memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah diharapkan dapat melaporkan kinerja secara detail, sehingga pemilahan informasi yang bersifat relevan harus dilakukan. Kriteria kualitas informasi pelaporan yang dipercaya dan hanya menyajikan hal-hal penting dapat dipilah menjadi tiga hal yang perlu diperhatikan (Bastian, 2006: 312), yaitu: a. Mengetahui yang dianggap penting oleh user Pelaporan kinerja yang baik dicerminkan dengan pemahaman pemakaian tentang: (1) hal-hal yang penting diketahui; (2) apa yang dapat dilakukan dengan laporan kinerja tersebut; (3) bagaimana menggunakan laporan tersebut. Dalam hal ini, perubahan kebutuhan dan peminatan pemakai harus selalu diikuti. Jadi, targer penyusunan laporan kinerja


14 publik adalah laporan yang dapat dipercaya, dapat dipahami, dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemakainya. Komunikasi dua arah antara penyusun dan pemakai laporan sangatlah penting. Tanggung jawab penyusun laporan bukan hanya apa yang disajikan kepada publik, tetapi juga membantu pemakai untuk memahami informasi dan menggunakannya secara efektif. Jadi laporan yang berkualitas dapat diinterprestasikan sebagai laporan yang komunikatif. b. Memuat informasi tentang tujuan utama pelaporan kinerja dan komitmenkomitmennya pada pencapaian hasil. Fokus pelaporan kinerja merupakan tanda kualitas laporan yang terkait dengan tujuan pokok dan komitmenkomitmennya pada pencapaian hasil. c. Memuat informasi yang dinilai penting oleh organisasi sektor publik dari aspek kinerja. Kualitas pelaporan kinerja dapat ditandai dengan kesimpulan tentang kegagalan atau kesuksesan organisasi tersebut dalam melakukan pelayanan publik. G. Indikator Kinerja Menurut Sebastian (2006: 267), indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memmperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).


15 a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. b. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ nonfisik. c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). d. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. e. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat dari indikator kinerja, sebagai berikut: a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. c. Relevan; indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relavan d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak e. Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/ penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan


16 f. Efektif, data/ informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia Meningat bidang kehidupan atau sektor/ program pembangunan sangat beragam, indikator kinerja dan cara penerapannya untuk bidang fisik (misalnya, pembangunan prasarana dan sarana fisik) maupun bidang nonfisik (misalnya, penyuluhan dan perubahan sikap masyarakat) tidak selalu sama. Kinerja atas pelayanan yang diberikan secara gratis dapat dinilai dengan menggunakan ukuran finansial (financial) dan non-keuangan (non-financial) serta penilaian secara kualitatif (qualitative judgments). Unsur-unsur yang berbeda-beda dalam pengukuran kinerja, berikut ini merupakan beberapa hal yang berguna dalam kinerja (Jones et al, 2010: 21) : a. Input, menjadi sumber daya yang digunakan oleh pemerintah, diukur teutama menggunakan biaya tetapi juga ukuran kinerja (non-financial) seperti jumlah karyawan b. Outputs, layanan yang diberikan diukur terutama dengan nonkeuangan (non-financial). c. Outcomes, juga layanan yang diberikan, terutama menggunakan penilaian kualitatif, meskipun penilaian dari outcomes secara sistematis

dikumpulkan

dari

penerima

layanan.

Biasanya

berdasarkan pada wawancara atau kuesioner, mereka dapat diukur secara statistik atas kepuasan yang dihasilkan.


17 H. Akuntabilitas Publik Akuntabilitas (Accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari pada stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang steward kepada pemberi tanggung jawab (Maridasmo, 2009: 21). Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala

aktivitas

dan

kegiatan

yang

menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan

kewenangan

untuk

meminta

pertanggungjawaban

tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam (Renyowijoyo, 2008: 21), yaitu : 1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) Pihak pemegang amanah (agent) memberikan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. 2. Akuntabilitas horizontal (Horizontal Accountability) Pihak pemegang amanah (agent) memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, sedangkan menurut Chrstine Ryan Peter Walsh (2004)

akuntabilitas

horizontal

tidak

hanya

memberikan

pertannggungjawaban kepada masyarakat luas namun dapat sebagai pertanggungjawaban antar departemen pemerintah dengan departemen


18 pemerintah lain atau organisasi non-profit yang saling bekerja sama dalam menyelenggarakan program bersama. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009: 21). I. Dimensi Akuntabilitas Publik Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Ellwood, 1993; Mardiasmo, 2002), yaitu : 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality) berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas proses (process accountability) terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen,

dan

prosedur

administrasi.

Akuntabilitas

proses

termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat,


19 respronsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 3. Akuntabilitas

Program

(program

accountability)

terkait

dengan

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas

kebijakan

(policy

accountability)

terkait

dengan

pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas. J. Akuntabilitas dalam Sektor Publik Akuntabilitas sektor publik lebih kompleks daripada di sektor swasta (Sinclair, 1995; Mulgan, 1997; Parker dan Gould, 1999; Ryan & Walsh,


20 2004). Ketika pemerintah pusat maupun daerah menyelanggarakan “Joinedup” yaitu pemerintah bekerja sama antar departemen lain, misalnya pemerintah daerah atau organisasi nonprofit (Prime Minister and the Minister for the Cabinet Office, 1999; Ryan dan Walsh, 2004). Hal tersebut mewujudkan akuntabilitas horizontal sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah, bagaimana melaporkan program sesuai kerangka pelaporan yang ada. Akuntabilitas dengan model tradisional berdasarkan “hierarchical model” dengan top-down atau bottom-up yang berfokus dengan pengendalian dalam bentuk keuangan, sehingga sistem manajemen keuangan pemerintah cenderung berfokus pada pengeluaran anggaran dengan begitu dilakukan pengendalian anggaran diperketat (Ryan, 1993; Glynn and Murphy, 1996; O’Faircheallaigh et al, 1999; Ryan & Walsh, 2004). Namun dengan pengenalan tentang pendekatan “New Public Management”, saat ini setiap lembaga pemerintahan diwajibkan untuk menjelaskan output mereka dan menghubungkan output terssebut dengan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk

menekankan

accountability)

pada

bukan

pertanggungjawaban

hanya

horizontal

pertanggungjawaban

vertikal

(horizontal (vertical

accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat


21 laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009: 21). Melaporkan hasil kinerja secara horizontal merupakan suatu tantangan dalam mengungkapkan tata kelola yang efektif sesuai dengan kerangka kerja sehingga dapat melampaui silo tradisional vertikal dari pemerintahan (Ryan & Walsh 2004). Kerangka kerja dalam pengaturan kolaborasi seperti departemen yang ditunjuk untuk memimpin pengelolaan program secara horizontal. Pemimpin berperan penting untuk memastikan bahwa kegiatan dari program dikelola dengan cara yang memenuhi tujuan mitra dan kewajiban. Pemimpin harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam memastikan informasi kepada mitra, pengawasan kinerja, serta mitra memenuhi komitmennya. Program bersama mengandalkan harapan yang jelas dan masing-masing mitra mengetahui secara konkret apa yang diharapkan dari mereka. Hal tersebut awalnya memerlukan perjanjian kerangka kerja dan pelaporan yang dapat dipercaya. Pelaporan yang dapat dipercaya tergantung pada pengumpulan serta berbagi data yang dapat dipercaya serta data yang sesuai (The Auditor General of Canada, 2000; Ryan & Walsh, 2004). Konsep “Jaringan Birokrasi” atau “Jaringan Pemerintahan” sebagai cara untuk memastikan penggabungan yang tepat dan koordinasi dari kegiatan bersama (Barrett, 2001a; Ryan & Walsh, 2004). Tata kelola dari kerangka kerja yang lebih formal diperlukan dibandingkan dengan model birokrasi tradisional, koordinasi dapat melalui pembentukan tugas antar instansi atau panitia (Barrett, 2001a; Ryan & Walsh, 2004). Jika tidak ada pengawasan dari


22 lembaga pusat, hal tersebut mengakibatkan persoalan (Barret, 2001b; Ryan & Walsh 2004). K. Pola Pertanggungjawaban Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002:8), Pola pertanggungjawaban sektor publik kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/ DPRD). Pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi namun juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan stakeholders lain sehingga selain dari penggunaan kebijakan secara administratif yang sehat dan legal maka perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan dengan begitu masyarakat dapat menilai kinerja, responsivitas, dan moralitas dari para pengemban amanah publik (Mahsun, 2006: 84). Menurut Mahsun (2006: 100),

akuntabilitas menunjukkan hubungan

antara otoritas dan pengendalian melalui pertanggungjawaban yang berupa pelaporan ataupun catatan (account), tidak selalu terdapat hubungan langsung antara bawahan dengan atasan namun dapat melalui badan perantara atau perwakilan dari pihak yang berkaitan untuk menerima pertanggungjawaban. Tiga kategori yang menunjukkan arah atau saluran akuntablitas antara lain: 1. Kepada masyarakat secara langsung; 2. Kepada agen-agen (perwakilan) publik, seperti auditor, ombudsman, dan parlemen; 3. Kepada para pegawai tingkat atas atau yang se-level.


23 Pola pertanggungjawaban dapat Pertanggungjawaban

secara

vertikal

bersifat

vertikal dan horizontal.

(vertical

accountability)

lebih

menekankan pada pertanggungjawaban kepada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal (horizontal accountability) menekankan pada masyarakat luas. Menurut Ryan et al (2004), (horizontal accountability)

pertanggungjawaban secara horizontal

tidak hanya memberikan pertanggungjawaban

kepada masyarakat luas namun dapat sebagai pertanggungjawaban antar departemen pemerintah dengan departemen pemerintah lain atau organisasi non-profit yang saling bekerja sama dalam menyelenggarakan program bersama. Berikut ini merupakan pola pertanggungjawaban tentang cara pemerintah menyampaikan program bersamanya secara horizontal (Wilkins, 2002; Ryan & Walsh, 2004) : 1. Setiap departemen pemerintahan terlibat untuk menjelaskan bagiannya sendiri atas program yang dilaksanakan bersama. Namun pelaporan akan menjadi seperti “siloed” (Kecenderungan suatu departemen untuk tertutup dan tidak bersedia berbagi informasi kepada departemen lain), terbagi-bagi, dan sulit untuk mendapatkan informasi yang berarti dari dampak keseluruhan program. 2. Ada dinas/ departemen yang ditunjuk untuk memimpin program lalu harus bertanggungjawab untuk melaporkan program yang dilaksanakan. Pilihan ini dapat memberikan laporan terintergrasi, tetapi ada


24 kemungkinan

bahwa

peran

dari

lembaga-lembaga

mitra

akan

dikesampingkan. 3. Ada seorang pejabat tertentu berpartisipasi dalam mengambil peran untuk mengkoordinir kegiatan dan mempetanggungjawabkannya, tetapi pilihan ini dapat menyebabkan ketidakberpihakan. Pejabat yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala pelaksanan yang ada meskipun bukan merupakan tanggung jawabnya. 4. Para pemimpin departemen/ dinas harus bertanggungjawab secara bersama-sama, hal ini mungkin dapat mencapai pelaporan yang terintergrasi, tetapi tidak ada dasar yang jelas dalam sistem Westminster dalam melaksanakan akuntabilitas kementerian. 5. Departemen

keuangan/

Bendahara

yang

akan

melaporkan

pertanggungjawaban keuangan keseluruhan program antar pemerintah.


BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2010: 201). B. Tempat dan Waktu Penelitian 1) Penelitian dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Kenari No.58 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017-Maret 2017. C. Subjek dan Objek Penelitian 1) Subjek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak pada bagian yang berkaitan dengan program kampung KB mulai dari proses

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pelaporan

atau

pertanggungjawaban di BKKBN DIY khususnya pada bagian Hubungan Antar Lembaga & Bina Lini Lapangan.

25


26 2) Objek Penelitian Dalam rangka penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BKKBN DIY. D. Peran Peneliti Peneliti bukan bagian dari BKKBN DIY. Oleh karena itu, beberapa pokok dasar yang dilakukan : 1. Peneliti menganalisis informan sebagai data primer sesuai dengan topik dan meminta kesediaan informan untuk diwawancara. 2. Peneliti melengkapi dokumen yang dibutuhkan serta berguna untuk melengkapi hasil dari pihak yang telah diwawancarai. 3. Peneliti melakukan pemisahan informasi antara transkip wawancara yang berupa data dengan bukan data. E. Metode dan Desain Penelitian Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif. Menurut Meoleong (2007: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan Sumarni et al (2008: 49) menjelaskan penelitian eksploratif merupakan penelitian awal dan terutama digunakan untuk memperjelas permasalahan yang akan dipecahkan, serta bersifat menjelajah sehingga mengembangkan konsep dengan lebih jelas. Berikut ini merupakan desain studi penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini:


27 Tabel 2. Desain studi penelitian kualitatif Research Question

Sumber data dan metode pengumpulan

Aspek-aspek praktis

Justifikasi

Bagaimana pola Dari internal : pertanggungjawaban program kampung Wawancara/ KB di BKKBN Interviu DIY? Bagian yang berkaitan dengan program

Wawancara/ Interviu dilaksanakan dengan total kurang lebih 60 jam. Setiap indiviu diawali dengan metode unstructured interview diikuti dengan Analisis semi-structured interview yang Dokumen: Dokumen yang dilaksanakan dengan tata berkaitan muka secara program yang langsung serta menjadi topik menggunakan peneliti. alat perekam.

Pihak yang berkepentingan mengurus program bersama di BKKBN dari proses awal penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan tantangan dalam menyajikan laporan dari program bersama

Dari eksternal :

Dinas atau instansi pemerintahan lain sebagai rekanan dalam melaksanakan program bersama

Wawancara/ Interviu: 



Sumber:Efferin, 2002

Dinas yang berkaitan dengan program bersama. Masyarakat sebagai pengguna program.

Pihak diluar BKKBN DIY yang berkaitan dengan program


28 Tabel 2. Desain studi penelitian kualitatif (Lanjutan) Research Question

Sumber data dan metode pengumpulan

Aspek-aspek praktis

Analisis Analisis dokumen: Dokumen: Total sekitar 10 Sumber-sumber jam tertulis yang berkaitan dengan program bersama

Justifikasi

Analisis Dokumen menyediakan informasi tambahan dan sebagai media verifikasi data yang diperoleh dari metode wawancara/ interviu

Sumber: Efferin,2002 F. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 1. Wawancara Wawancara

merupakan

teknik

pengumpulan

data

yang

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan pihak yang diwawancarai yang pada dasarnya pihak tersebut sebagai subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang merupakan data primer, berhubungan beberapa pihak yang berkaitan dengan salah satu program yang dilaksanakan oleh BKKBN DIY.


29 2. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa catatan–catatan, serta sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif, lalu hasil dari dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai validitas informasi dari informan. Peneliti dapat menggunakan dokumentasi sebagai salah satu data sekunder serta dapat menjadi bukti pelengkap dari hasil wawancara yang telah dilakukan. G. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif interpretatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005: 21). Russel (1996) menjelaskan bahwa metode interpretatif sebagai proses penelitian yang dilakukan secara berulang dengan melibatkan analisis dan refleksi melalui tahapan eksplorasi pada fokus masalah awal. Peneliti secara bertahap akan menemukan masalah dan pertanyaan yang terpusat pada informan serta mengembangkan perspektif teoritis yang muncul. Sehingga melalui refleksi dan analisis data, peneliti pada akhirnya mengembangkan pemahaman teoritis dari masalah yang sedang diteliti.


30

Gambar I. The Interpretive Reasearch Process (Sumber: Rahman and Goddard, 1998: 186) Langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab permasalahan ”Bagaimana pola pertanggungjawaban program kampung KB di BKKBN DIY?” antara lain: 1. Peneliti mencari inti masalah tentang topik penelitian dengan cara melakukan perkenalan dan wawancara menggunakan unstructured interview hingga semi-structured interview sehingga peneliti memperoleh gambaran. 2. Peneliti selanjutnya menyeleksi hasil wawancara dan mencari titik kata kunci yang dapat digunakan untuk interpretasikan menjadi suatu data. 3. Peneliti memperdalam titik temu hasil dari perolehan wawancara sebelumnya dan mencari informasi yang lebih kompleks sehingga peneliti kembali ke lokasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang


31 belum diketahui secara mendetail dengan menggunakan semi-structured interview. 4. Selanjutnya tahap proses pengolahan, jika hasil data dari wawancara telah mencukupi dari keadaan yang sebenarnya. Pada tahap ini, peneliti memeriksa jawaban narasumber dan dokumen pendukung, setelah itu membuat transkripsi dari hasil perolehan melalui wawancara yang telah dilakukan. 5. Peneliti mengklasifikasikan jawaban dan data sesuai dengan bagiannya yaitu

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pelaporan

serta

pertanggungjawaban program. 6. Langkah selanjutnya yaitu tahap penafsiran yang dituangkan ke bentuk narasi dan diinterpretasikan sehingga dapat mengambil kesimpulan.


BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY 1. Latar Belakang BKKBN Provinsi DIY Pada Pelita I sekitar tahun 1969-1974 dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), salah satunya BKKBN Provinsi DIY sebagai perwakilan dari pusat untuk wilayah DIY sesuai dengan ketetapan pemerintah. Selain dari DIY pembentukan dari BKKBN meliputi beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Bali, daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar sehingga menjadi pelopor dari program BKKBN, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, serta Bali. Pembentukan BKKBN berdasarkan dari Keputusan Presiden No . 8 Tahun 1970 yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan program keluarga berencana serta bertanggungjawab kepada presiden. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada dibawah Presiden sehingga secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden, atas kesanggupan dari pemerintah untuk membantu dalam melaksanakan program KB hingga seluruh lapisan masyarakat. BKKBN mulai mengelola dibidang kependudukan yang saling mendukung dengan KB sehingga tidak hanya mengelola dibidang KB. 32


33 Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. BKKBN mulai menerapkan strategi dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan antar instansi untuk mengefisienkan dalam rangka pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi. 2. Lokasi BKKBN Provinsi DIY Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi DIY terletak di Jalan Kenari No. 58 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Telp (0274) 549225. 3. Visi dan Misi BKKBN Provinsi DIY a. Visi Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas


34 b. Misi a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan. b. Menyelenggarakan

Keluarga

Berencana

dan

Kesehatan

Reproduksi. c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. d. Mengembangkan

jejaring

kemitraan

dalam

pengelolaan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. 4. Filosofi dan Strategi BKKBN Provinsi DIY 1. Filosofi “Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana” 2. Grand Strategi a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB b. Menata kembali pengelolaan program KB c. Memperkuat SDM operasional program KB d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB

34


35 5. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Melaksanakan tugas pemerintah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarkat, perempuan dan keluarga berencana. 2. Fungsi a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN. c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasra, LSOM, dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan. 6. Kewenangan a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya. b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penrunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. d. Penetapan sistem informasi dibidangnya.


36 e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 7. Struktur Organisasi Struktur organisasi BKKBN Provinsi DIY memiliki tugas pokok sebagai berikut: a. Kepala Kepala BKKBN Provinsi sebagai perwakilan di provinsi memiliki tugas pokok untuk memimpin perwakilan BKKBN Provinsi dalam menjalankan tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi. b. Sekretariat Sub bagian Perencanaan memiliki tugas pokok untuk melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi. 1) Subbag. Perencanaan Sub bagian Perencanaan memiliki tugas pokok untuk melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

2) Subbag. Umum & Humas Sub bagian Umum & Humas memiliki tugas pokok untuk melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

36


37 ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. 3) Subbag. Keuangan & BMN Sub bagian Keuangan & Badan Milik Negara (BMN) memiliki tugas pokok untuk melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan sarana program. 4) Subbag. Kepegawaian & Hukum Sub bagian Kepegawaian & Hukum memiliki tugas pokok untuk

melakukan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana. 5) Subbag. Administrasi Pengawasan Sub bagian Administrasi Pengawasan memiliki tugas pokok untuk melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, inventarisasi hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan. c. Bidang Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk. 1) Subbid. Penetapan Parameter Kependudukan


38 2) Subbid. Kerjasama Pendidikan Kependudukan 3) Subbid. Analisis Dampak Kependudukan d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki tugas

pokok

untuk

melaksanakan

penyiapan

pembinaan,

pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 1) Subbid. Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah & Swasta 2) Subbid. Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah & Sasaran Khusus 3) Subbid. Kesehatan Reproduksi e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga memiliki tugas

pokok

untuk

melaksanakan

penyiapan

pembinaan,

pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 1) Subbid. Bina Keluarga Balita, Anak & Ketahanan Keluarga Lansia 2) Subbid. Bina Ketahanan Remaja 3) Subbid. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga f. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

38


39 Bidang ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan criteria (NSPK), serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi. 1) Subbid. Advokasi dan KIE 2) Subbid. Hubungan antar Lembaga & Bina Lini Lapangan 3) Subbid. Data dan Informasi g. Bidang Pelatihan dan Pengembangan Bidang Pelatihan dan Pengembangan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. 1) Subbid. Tata Operasional 2) Subbid. Program dan Kerjasama 3) Subbid. Penyelenggaraan & Evaluasi h. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Widyaiswara 2) Peneliti 3) Auditor 4) Auditor Kepegawaian 5) Arsiparis


Gambar II. Struktur Perwakilan BKKBN DIY (Sumber: BKKBN DIY)

40


41 B. Program Kampung Keluarga Berencana 1. Latar Belakang Kampung KB Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBK), serta cakupan BKKBN tidak hanya mengelola masalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tetapi juga masalah penegendalian penduduk. BKKBN mendapatkan amanah dari Bapak Ir. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sebagai langkah dalam rangka penguatan Program KKBPK 2015-2019, BKKBN dapat menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang terintergrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan sektor-sektor lainnya dapat dilakukan secara bersama-sama,

sehingga memberikan dampak

yang berguna bagi masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah melalui kampung KB. Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis dari penguatan Program

KKBPK

untuk

periode

2015-2019

dan

bentuk

dari

pengimplementasian kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan.


42 Kampung KB merupakan salah satu bentuk/ model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementrian/lembaga, mitra kerja, stakeholders intansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan terendah di seluruh kabupaten dan kota. Selain dari program terpadu lintas sektor, kampung KB merupakan program startegis dalam upaya percepatan agenda Program Pembangunan, khususnya Nawacita

ke 3 yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran. Berdasarkan kamus istilah kependudukan dan KB yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi tahun 2011, kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pada tanggal 11 Januari 2016 melalui Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB, mulai tahun 2016 telah dicanangkan dan dibentuk Kampung KB dibeberapa Kabupaten dan Kota. Pada tanggal 2 Februari 2016, Gubernur DIY mencanangkan 5 Kampung KB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Dusun Tegiri 2 Kabupaten Kulon Progo, Dusun Jasem Kabupaten Bantul, Dusun


43 Wonolagi Kabupaten Gunungkidul, Dusun Malangrejo Kabupaten Sleman, dan RW. 12 Gondomanan Yogyakarta. Setiap wilayah yang dicanangkan sesuai dengan kriteria wilayah kampung KB. 2. Tujuan Kampung KB a. Tujuan Umum Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. b. Tujuan Khusus 1) Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non

pemerintah,

pendampingan menyelenggarakan

dan

dan

swasta pembinaan

program

dalam

memfasilitasi,

masyarakat

kependudukan,

untuk keluarga

berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan 3) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern 4) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina


44 Keluarga Lansia (BKL), dan Pustat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS 6) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 8) Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah 9) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung 10) Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih 11) Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja 12) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya. 3. Ruang Lingkup Kegiatan Kampung KB Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi: 1) Kependudukan 2) Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi 3) Ketahanan

keluarga

(Pembangunan Keluarga)

dan

pemberdayaan

keluarga


45 4) Kegiatan Lintas Sektor (Bidang pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan,

Pendidikan,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, dan sebagainya dengan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB)


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Latar Belakang Program Kampung KB Program Kampung Keluarga Berencana (KB) diperkenalkan pada tahun 2016 sebagai salah satu program yang mengimplementasikan dari kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019. Indonesia tiap tahun mengalami penurunan dari kepersertaan KB, sehingga Presiden Joko Widodo mencanangkan inovasi program agar dapat memperkuat Program KKBPK 2015-2019 yaitu Kampung KB serta memberikan amanat kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector untuk pembentukan Kampung KB. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Darmaji sebagai Kepala Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Kampung KB dasarnya dari surat edaran mendagri yang terkait dengan percepatan pembangunan manusia, salah satunya arahan presiden akan pembentukan kampung KB. Dari dasar surat edaran tersebut yg ditembuskan kepada gubernur di seluruh Indonesia pada tahun 2016 kemarin. Awalnya januari itu pencanangan tingkat nasional kemudian ditindak lanjut di provinsi, kalau di Yogyakarta tanggal 2 Febuari dicanangkan lima kampung KB. Tujuan dari Program Kampung KB selain dari meningkatkan jumlah keikutsertaan terhadap KB yaitu dapat meningkatkan sumber daya manusia dan dapat melibatkan sektor atau mitra lainnya sehingga dapat mendukung bersama. Diharapkan dengan meningkatnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kampung KB sehingga kemiskinan 46


47 dapat berantas secara bertahap mulai dari hal tersebut. Tujuan ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Untuk memberdayakan masyarakat yang ada di daerah pinggiran, daerah terpencil, daerah pesisir, dan penduduknya padat serta miskin perlu digarap, selain dari tujuan utama tadi yang meningkatkan kepesertaan KB. Sebenarnya kampung KB bukan hanya tanggung jawab dari BKKBN saja, dicanangkan dan menjadi kampung kb dengan dinas sektor terkait lainya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Program kampung KB menerapkan pendekatan siklus hidup manusia (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB bersama Mitra

tahun 2016) yang

merupakan

diharapkan

berbasis

pada

keluarga.

Selain

itu,

dapat

menumbuhkan bibit-bibit dari nilai revolusi mental yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. BKKBN Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai perwakilan dari BKKBN Pusat di Jakarta bertanggung jawab pada level provinsi untuk membentuk suatu kampung KB di tiap kabupaten/kota. Pihak yang bertanggungjawab dilapangan yaitu Hubungan antar lembaga dan lini lapangan, pihak ini merupakan bagian dari BKKBN Provinsi DIY.

Dalam

rangka melaksanakan program kampung KB yang merupakan program berinovasi yang melibatkan sektor atau mitra terkait, maka BKKBN DIY ditingkat provinsi bekerjasama dengan OPDKB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) tiap kabupaten/kota dalam melaksanakan sejumlah kegiatannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Darmaji sebagai Kepala Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:


48 Penanggung jawab di lapangan memang Hubalila (Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan), walaupun program yg untuk program kampung KB itu dari berbagai bidang tetapi penanggungjawabnya Hubalila. Jadi kita yang memfasilitasi program dari mulai pembentukan, intervensi kegiatan yg akan dilaksanakan itu kita yg menangani istilahnya kita yg menangungjawabi (penanggungjawab).

Provinsi DIY selama tahun 2016 memiliki 5 kampung KB yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Pada awal bulan Februari, Kampung KB di DIY dicanangkan dan didukung oleh Gubernur DIY, berikut 5 kampung KB yang canangkan yaitu Dusun Jasem Bantul, Dusun Tegiri 2 Kulon Progo, Dusun Malangrejo Sleman, RW. 12 Gondomanan, dan Dusun Wonolagi Gunung Kidul. Pada dasarnya kampung KB merupakan program untuk setiap kabupaten/ kota yang sasarannya pada tingkat dusun dengan kriteria-kriteria tertentu, dalam tingkat dusun adapun kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk sebagai pengelola program dan kegiatannya. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Program Kampung KB merupakan suatu program yang basisnya setingkat dusun/ dukuh yg mempunyai latar belakang pesertaan KB yang kurang, daerah pinggiran, daerah miskin dan terpencil. Kalau daerah DIY khusunya rata-rata untuk daerah yang aksesnya masih kurang. Serta didukung pernyataan tentang kampung KB pada pedoman pelaksanaan Kampung KB bersama mitra tahun 2016: Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memilliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program


49 Kependudukan KB, dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik dan sistematis. B. Perencanaan Program Kampung KB Pada awal perencanaannya mulai dari instruksi Presiden lalu kepala BKKBN diberi amanah untuk melaksanakan program Kampung KB serta didukung dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pencanangan dan pembentukan Kampung KB. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Proses perencanaan kampung KB diawali dari instruksi presiden Joko Widodo memanggil kepala BKKBN Pusat kemudian beliau menanyakan program KB dan keberhasilannya. Dari paparan BKKBN, Presiden memandang bahwa pencapaian KB saat ini relatif menurun dari periode periode sebelumnya sehingga perlu diadakannya suatu program khusus untuk mendongkrak pencapaian KB salah satunya beliau mengusulkan perlu dibentuk namanya kampung KB. Tujuan utamanya untuk mendongkrak pencapaian KB dan untuk meningkatkan pesertaaan KB untuk masyarakat yang masih rendah, kemudian dari arahan presiden mendapatkan respon dari kepala BKKBN lalu ditindaklanjuti oleh mentri dalam negeri. Selanjutnya mentri dalam negeri mengeluarkan surat edaran terkait dengan pembentukan kampung KB intinya untuk meningkatkan percepatan peningkatan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas SDM, setiap kab/kota diharuskan membentuk kampung KB.

BKKBN sebagai perwakilan pada level provinsi membentuk tiap kabupaten/ kota dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis kampung KB. BKKBN bekerjasama dengan SKPD-KB tiap kabupaten/ kota. Selanjuntnya, tiap kampung KB dibentuk suatu tim kerja atau dikenal dengan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana program serta kegiatannya. Kerangka kerja menerapkan sesuai dengan pendapat Barret (2001a) pada


50 jurnal Ryan & Walsh (2004), bahwa tata kelola dari kerangka kerja yang formal dibutuhkan ketika pada program bersama melalui koordinasi dengan membentuk tugas antar instansi atau panitia. Berikut ini merupakan contoh struktur organisasi kampung KB yaitu Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk sebagai pelaksana:

Gambar III. Struktur Organisasi Kampung KB (Sumber: Petunjuk Teknis Kampung KB) Keterangan: Pelindung

: Bupati/ Walikota

Penasehat

: Kepala SKPD-KB kab/kota

Pembina

: Camat

Ketua

:Kepala Desa/ Lurah


51 Sekretaris Bendahara

: PKB/ PLBK :

Pelaksana Operasional

Ketua PKK tingkat desa/kelurahan : PKB/ PLB, Kader, PPKBD/ Sub PPKBD, Pos KB

Program dan kegiatan di kampung KB disesuaikan dengan kebutuhan di tiap wilayah, dokumen rencana program dan kegiatannya akan direkap oleh BKKBN DIY lalu akan dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

Gambar IV. Proses Inisiasi terbentuknya Kampung KB Program Kampung KB merupakan program yang tergolong baru sehingga secara spesifik belum ada alokasi khusus untuk anggarannya, sehingga untuk dukungan anggaran masuk pada bagian program KKBPK tahun 2015-2019. BKKBN Provinsi DIY alokasinya masuk dari Anggaran Pendapatan dan


52 Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk dinas tiap daerah berasal dari APBD atau sumber lain. Dana merupakan bagian dari input karena salah satu bagian yang paling sering digunakan untuk melaksanakan proses pelaksanan program. Dana untuk mendukung dari BKKBN dalam memfasilitasi kampung KB beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dari tiap kampung KB. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Dana BKKBN berasal dari APBN, jadi pendanaan secara spesifik untuk kampung KB belum ada, BKKBN mempunyai anggaran untuk dukungan fasilitas kampung KB ada. BKKBN ada dana dukungan itu untuk memfasilitasi kesana jumlahnya ya bervariasi antar kampung,a,b,c itu tidak sama sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Sama halnya dengan lintas dinas untuk program KB juga ada tapi jumlahnya variatif tidak sama. serta pernyataan didukung dengan pedoman pelaksanaan kampung KB bersama mitra tahun 2016: Sumber anggaran untuk kegiatan intergrasi kampung KB bersama mitra bersumber dari APBN yang ada pada DIPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Tahun 2016.

Tiap lintas sektor atau mitra yang bekerjsama di kampung KB mengalokasikan sendiri-sendiri anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kampung KB. Sektor/ mitra dari dinas-dinas setempat menggunakan anggaran dari APBD yang termasuk program KKBPK, karena program kampung KB bagian dari program KKBPK. Selain dari APBN dan APBD, anggaran dapat berasal dari berbagai sektor.


53 Pelaksana kegiatan bukan hanya BKKBN saja namun bersama mitra yang terkait dengan lintas sektor. Salah satunya di Kampung KB Dusun Malangrejo yang berada di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngemplak, Desa Wedomartani, Dusun Malangrejo. Pelaksana atau mitra kerja yang terkait sesuai dengan kegiatannya seperti Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bank Sleman, dan sebagainya. Anggaran yang digunakan berasal dari masing-masing pelaksana kegiatan yang telah mengalokasikan sarana prasarana untuk kampung KB. Beberapa Kampung KB melalui Kerja (Pokja) mengajukan proposal kepada mitra kerja yang dituju. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Jika proposal biasanya setelah Kampung KB terbentuk kelompok kerja (POKJA) ditiap dusunnya (setelah kampung KB terbentuk proposal akan disusun), mereka membuat proposal sesuai kebutuhan. Mungkin bisa saya sampaikan setelah Kampung KB terbentuk, di lokasi kampung kb paling tidak bisa menginventarisir mengenai kebutuhan atau kegiatan yg mereka butuhkan, lalu permasalahannya seperti apa, mereka juga membuat semacam dokumen perencaanaan jadi kebutuhannya apa masalahnya apa, penanganan masalahnya apa. Ada beberapa kampung KB membuat proposal misal untuk pembangunan rehab rumah tidak layak huni dari proposal itu karena cakupannya itu dilintas sektor kita arahkan ke dinas PU (Pekerjaan Umum), dan sebagainya. Jadi untuk proposal sendiri itu yg membuat Kampung KB sendiri-sendiri. Kemudian untuk permasalahan banyak penggangguran dan membutuhkan pelatihan kerja, kita sarankan untuk membuat proposal ke dinas tenaga kerja, dinas UMKM, atau dinas koperasi. Nanti untuk OPDKB untuk tiap kab/kota juga mengawal proposal itu, sehingga harapannya tidak sekedar program KB saja di kampung KB tapi program lain bisa masuk ke kampung KB.

Kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB secara langsung dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan seperti dinas-dinas terkait. BKKBN dan dinas terkait


54 secara

langsung

memberikan

dukungan

kegiatan

dalam

proses

penyelenggarannya kegiatan kampung KB di tiap kabupaten/kota. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Kami selaku penanggungjawab di tingkat provinsi kita memberikan beberapa dukungan mulai dari pembentukan kampung KB kemudian koordinasi dengan POKJA kampung KB yang sudah terbentuk di dusun masing-masing, perwakilan BKKBN DIY juga memfasilitasi adanya intervensi kegiatan mulai dari sosialisasi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan lansia. Perwakilan DIY memberikan intervensi kegiatan dikampung KB dan untuk proses pertanggungjawaban sendiri diserahkan kepada masing-masing komponen pelaksana kegiatan. Jadi ketika kampung kb ada salah satu sosialisasi misalnya bina keluarga balita itu pelaksana kegiatan BKKBN di bidang KS (Keluarga Sejahtera), kemudian proses pelaksanaannya juga mereka yang memfasilitasi kemudian pesertanya dari kalangan kampung KB, lalu untuk pertanggungjawabnnya sendiri juga bagian dari penyelenggaranya sendiri. Pada program kampung kb memiliki banyak program dan kegiatan seperti program KB KR, Program Pembangunan Keluarga, Program Kependudukan, pelaksananya dari BKKBN atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani Keluarga Berenccana dan program Lintas Sektor melibatkan dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas UMKM dan dinas lainnya itu juga tergantung dari kebutuhan wilayah kabupaten/kota masing-masing. Program Lintas sektor pada kampung kb untuk pelaksana sampai laporan pertanggungjawabannya juga mereka sendiri-sendiri. C. Pelaksanaan Program Kampung KB Pada dasarnya Kampung KB merupakan program yang diselenggarakan pada

tingkat

dusun/dukuh

sebagai

sasarannya.

BKKBN

sebagai

penanggungjawab memberikan dukungan dengan pembentukan Kampung KB di tiap kabupaten/ kota. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di kampung KB selalu melakukan kerjasama dan berkomunikasi antar mitra, sehingga melibatkan


55 dinas-dinas yang ada sesuai dengan kebutuhan tiap kampung KB. Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Kalau kerjasama dan komunikasi kita selalu melakukan bersama-sama, jadi mulai dari tingkat provinsi dalam setiap kesempatan selalu mengundang dinas terkait, hal ini dari dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, terus kemudian BAPPEDA, dan dinas lain yang terkait. Kemudian di tingkat kab/kota penanggungjawab kegiatan didinas yang menanggani keluarga berencana mereka juga berkoordinasi sendiri dengan dinas-dinas terkait di kab/kota masing-masing, sehingga ketika tiap ada kegiatan dikampung kb selalu melibatkan dinas-dinas yang ada. Pada saat proses pelaksanaan kegiatan tergantung dengan kebutuhan kampung KB dan mitra yang terlibat dari berbagai macam fungsinya, sehingga tiap kampung KB berbeda-beda kegiatan. Otomatis dalam pelaksanaan program-program kampung KB memiliki banyak indikator. merupakan model penggarapan Kampung KB:

Berikut ini


56

Gambar V. Model Penggarapan Kampung KB Sumber : Petunjuk Teknis Kampung KB BKKBN sebagai pendukung dan memfasilitasi pada program lintas sektor yang ada di kampung KB, mendukung dan memfasilitasi dengan cara para mitra yang terkait dapat berpartisipasi. Tabel 2 merupakan kerjasama lintas sektor yang dilaksanakan pada enam kampung KB di Provinsi DIY selama tahun 2016:


57 Tabel 3. Kerjasama Lintas Sektor No 1.

Kampung KB Tegiri 2

Bentuk Kerjasama/ Dukungan a. APBDes (Rehab Anggaran)

RTLH,

Dukungan

b. Dinas PU (Pengaspalan Jalan 1 Km) c. Puskesmas (KIE PHBS & Stop BAB S, Kunjungan Yahdu) d. BAZDA (Rehab RTLH 1 Unit) e. BPPM (KIE dan Pelayanan KB) 2.

Jasem

a. APBDes (Pembangunan Dukungan Anggaran)

Talud

&

b. Dinas Kelautan & Perikanan (Budidaya lele melalui sistem fermentasi) c. TNI (Pembangunan Talud) d. Dinas PU (Pembangunan Jalan Alternatif & Talud) 3.

Wonolagi

a. APBDes (Pembangunan Jalan & Dukungan Anggaran) b. Dinas PU (Pembangunan Saluran) c. ESDEM Biogas)

(Sosialisasi

d. UGM (Pendampingan Peternakan)

&

Pemanfaatan Pertanian

&

Sumber: BKKBN (Kampung Keluarga Berencana “KAMPUNG KB” Daerah Istimewa Yogyakarta)


58 Tabel 3. Kerjasama Lintas Sektor (Lanjutan) No 4.

Kampung KB Malangrejo

Bentuk Kerjasama/ Dukungan a. APBDes (Pembangunan Talud, Sumur Resapan) b. Dinas Kesehatan (Seminar tentang TPA Ramah ASI, Innovasi Ayah Peduli ASI) c. Baksos TNI KB Kes (Akseptor MKJP) d. APBD Kominfo (Penerangan Lingkungan/ Jalan)

5.

RW. 12

a. APBD (Pembangunan Lapangan) b. TNI (Kerjabakti, Gerakan Jumat Bersih) c. Puskesmas (Deklarasi “Gerhanaatuhat” (Gerakan Sederhana untuk Sehat, Pemberantasan sarang nyamuk & 3M+))

6.

Cepoko

a. APBDes (Rehab RTLH, Cor Blok, Drainase, Pemb. Pos Kamling & Safari Tarawih) b. UPK & BKM Sosialisasi BKR)

(Pembangunan

MCK,

c. Disnakertrans (Padat Karya Pembangunan Talud Sungai) d. ADB (Pembangunan IPAL Komunal) Sumber: BKKBN (Kampung Keluarga Berencana “KAMPUNG KB” Daerah Istimewa Yogyakarta) D. Pelaporan dan Pertangungjawaban Program Kampung KB Pada dasarnya program yang telah terlaksana membutuhkan suatu pertanggungjawaban, salah satunya program kampung KB meskipun masih bersifat program baru sejak 2016. Pertanggungjawaban yang dilakukan


59 dengan cara evaluasi tiap Kampung KB pada akhir tahun 2016 serta melakukan pelaporan tiga bulan sekali mengenai inventarisasi kegiatannya. Laporan tersebut akan diserahkan dari kab/kota ke provinsi, BKKBN perwakilan provinsi DIY merekap dari kegiatan tiap kabupaten/ kota. Selanjutnya, BKKBN Perwakilan provinsi akan mengirimkan ke BKKBN Pusat dan melaporkan hasil kinerja kepada presiden. Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Laporan kinerjanya kita setiap tiga bulan sekali selalu menginvantarisir pelaksananan kegiatan di kampung KB dan dari kegiatan triwulan tersebut nanti secara berjunjung kita laporkan jadi dari kab.kota ke provinsi kemudian kami merekap dari laporan kegiatan setiap kab/kota lalu nanti kirimkan ke pusat (BKKBN Pusat). Kemudian kepala BKKBN melaporkan hasil kinerja tersebut kepada presiden. Pertanggungjawaban melalui evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi pelaksanaan di lapangan dengan pencapaian-pencapaian dari kegiatan serta kinerja Pokja tiap kampung KB. Sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk langkah selanjutnya. Indikator-indikator yang digunakan dalam evaluasi tergantung dari pihak yang berperan dalam program. BKKBN sebagai leader sector-nya melaporkan pertanggungjawabannya bukan sekedar program yang diampu oleh BKKBN saja seperti Program KB KR, Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga. Namun berkaitan juga dengan program lintas sektor yang berada di Kampung KB, walaupun laporan yang dibuat tidak begitu rinci.


60 Laporan Pelaksanaan Kampung KB Perwakilan BKKBN DIY merupakan laporan kinerja yang digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tiap kampung KB kab/kota berserta dengan pelaksana dan waktu pelaksanannya. Laporan tersebut tidak hanya berisi tentang pelaksana dari pihak BKKBN, tetapi juga dari pihak mitra kerja sebagai pelaksana kegiatan di kampung KB dari berbagai bidang. Dalam rangka melaporkan seluruh kegiatan dari tiap kampung KB kab/ kota beserta kegiatan lintas sektor, informasi kegiatan untuk melaporkan didapat dari tiap kampung KB kab/ kota. Pernyataan didukung dengan petunjuk teknis kampung KB: Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester, dan tahunan) oleh ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Kepala SKPD KB untuk ditembuskan kepada Bupati/ Walikota selaku Pembina Kampung KB dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain dari laporan kegiatan pelaksanaan kampung KB, adapun laporan yang disusun adalah laporan keuangan. Laporan tersebut dibuat sesuai pelaksana kegiatan yang mengagendakan kegiatan di kampung KB atau masing-masing mitra sebagai pelaksana kegiatan di kampung KB. Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Dilihat dari posisi keuangan untuk secara keuangan itu diserahkan kepada masing-masing komponen yang mendukung kampung KB tersebut. Misalnya ada dukungan dana untuk sosialiasasi kegiatan. Dilihat untuk sisi laporan keuangan juga menjadi tanggungjawab komponen yang melaporakan kegiatan tersebut, misalnya ada dari lintas sektor yang membantu kampung KB tersebut, ranahnya tanggungjawabnya juga pemberi kegiatan dikampung kb tersebut. Secara kelembagaan kampung


61 kb tidak spesifik mengelola uang secara langsung, tergantung dari mana mereka mendapatkan kegiatan intervensi itulah mereka yang melaporkan keuangan sendiri. BKKBN melaporkan keuangannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena anggaran yang digunakan BKKBN berasal dari APBN. Laporan keuangan secara khusus untuk kampung belum ada namun pengelolaan keuangan dari APBN ditentukan oleh peraturan yang ada. Dana yang akan digunakan diserahkan dari bendahara kepada pelaksana kegiatan pada masing-masing bagian di BKKBN. Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Secara khusus laporan keuangan untuk kampung KB belum ada tapi kaitannya untuk dengan pengelolaan keuangan dana APBN itu sudah ada aturannya sendiri. Kita menyesuaikan aturan pembuatan laporan dari bendahara. Dinas/ departemen lain sebagai mitra dan pelaksana kegiatan di kampung KB menyusun laporan keuangnnya sendiri-sendiri secara rinci. Hal tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB. BKKBN sebagai leading sector dari Program Kampung KB, melaporkan dari mitra lain namun tidak secara rinci dan rincian dari kegiatan tersebut hanya dilaporkan oleh pihak mitra sebagai pelaksana kegiatan. Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:


62 Ya melaporkan dari sektor lain terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan jadi yang kita laporkan dari kegiatan gedean (kegiatan tergolong besar) contoh kab Bantul ada intervensi kegiatan dinas PU pembangunan jalan, kita laporkan kegiatan pembangunan jalan sepanjang berapa meter dengan dana sekian. Laporannya hanya sebatas itu tidak secara detail. Kalau detailnya dana tersebut digunakan untuk apa saja diluar dari kita (BKKBN). E. Pola Pertanggungjawaban Dilihat dari pola pertanggungjawaban berdasarkan Wilkins (2002) yang dikutip dari Ryan & Walsh (2004) yaitu; 1. Masing-masing dinas melaporkan sendiri-sendiri kegiatan ini. 2. Ada dinas/ departmen yang ditunjuk untuk memimpin program ini dan dinas/ departemen tersebut yang membuat laporannya. 3. Ada

seorang

pejabat

tertentu

yang

bertugas

untuk

mengkoordinir kegiatan ini dan mempertanggunjawabkannya. 4. Para

pimpinan

departmen/

dinas

yang

terlibat

mempertanggunjawabkannya secara bersama-sama. 5. Departemen

keuangan

yang

akan

melaporkan

pertanggungjawaban keuangannya. Program kampung KB mengikuti salah satu dari enam pola yaitu ada dinas/ departemen yang ditunjuk sebagai pemimpin program dan dinas/ departemen bertanggungjawab melaporkan program yang dilaksanakan. Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Menurut saya nomer 2 ada dinas/departmen yang ditunjuk untuk memimpin program ini dan dinas/departemen tersebut yang membuat laporannya. Jadi saya lihat lebih ke condong kearah ini. Walapun memang melibatkan beberapa sektor, tapi leading program ini kan memang diarmadai oleh BKKBN dan BKKBN yang secara spesifik membuat laporannya walaupun laporannya (Laporan yang dimaksud adalah laporan


63 pelaksanaan kegiatan) tidak detail dalam hal ini laporan keuangannya itu tidak bisa kita semua, sedangkan untuk kegiatan yang sudah dilakukan BKKBN pasti sudah tahu dan merekap kegiatan tesebut. Jadi lebih condong ke nomer dua. Dilihat dari sisi laporan pelaksanaan kegiatan, program Kampung KB sebagai pemimpin programnya adalah BKKBN. Salah satunya BKKBN Perwakilan DIY melaporkan seluruh kegiatan dari tiap kampung KB kab/ kota beserta kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan kepada BKKBN Pusat. Lalu BKKBN Pusat akan melaporkan kepada Presiden sebagai pemberi amanah. Dalam pelaporannya pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat bawah yaitu ketua tiap kampung KB kepada kepala OPD-KB di kab/kota selanjutnya kepala BKKBN Perwakilan Provinsi setelah itu BKKBN Provinsi melaporkan kepada BKKBN Pusat. Namun pada fakta dilapangan laporan dapat dilaporkan dari kampung KB langsung ke BKKBN sesuai dengan pernyataan dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Kita melaporkan kegiatan yang lintas sektor yang sudah ada dengan mendapatkan datanya dari pengelola kampung KB. Kita memberi informasi kepada mereka sebelum / pada saat mereka dibentuk sehingga harapannya mereka bisa merekap/ menginventarisir kegiatan yang sudah dilakukan. Walaupun kita juga komunikasi lintas sektor tapi kita juga menyampaikan hasilnya juga konfirmasi dulu ke pengelola kampung KB misalnya pembangunan jalan kita konfirmasi, jalan ini dari mana dari PU, berapa panjangnya terus penanggungjawabnya siapa itu kita dapatkan dari pengelola kampung KB. Jika dilihat dari sisi laporan keuangannya maka tiap instansi pemerintah yang terlibat dalam program kampung KB melaporkan keuangannya secara sendiri-sendiri kepada sumber dari anggaran yang digunakan. Hal tersebut


64 juga dibuktikan dengan pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan: Dilihat dari posisi keuangan untuk secara keuangan itu diserahkan kepada masing-masing komponen yang mendukung kampung KB tersebut. Misalnya ada dukungan dana untuk sosialiasasi kegiatan. Dilihat untuk sisi laporan keuangan juga menjadi tanggungjawab komponen yang melaporakan kegiatan tersebut, misalnya ada dari lintas sektor yang membantu kampung KB tersebut, ranahnya tanggungjawabnya juga pemberi kegiatan dikampung KB tersebut. Secara kelembagaan kampung KB tidak spesifik mengelola uang secara langsung, tergantung dari mana mereka mendapatkan kegiatan intervensi, dari situlah mereka yang melaporkan keuangan sendiri. Pada pola pertanggungjawabannya segala kegiatan dari berbagai sektor sebagai pelaksana kegiatan akan dilaporkan kepada BKKBN, meskipun informasi program bagian lintas sektor yang dilaporkan hanya sebatas gambaran kegiatan, sumber dana yang digunakan, dan asal dana. Tiap instansi pemerintah yang terlibat dalam intervensi kegiatan di kampung KB melaporkan pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas dana yang digunakan. Gambar VII dibawah ini merupakan pola pertanggungjawaban dari salah satu Kampung KB di DIY :


65

Gambar VI. Pola Pertanggungjawaban Kampung KB Dusun Malangrejo Pola dari pertanggungjawaban yang digunakan oleh program kampung KB yaitu BKKBN melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan kinerja yang dibuat tiap tiga bulan sekali, serta melakukan rapat evaluasi sebagai monitoring. Rapat dihadiri oleh mitra-mitra kerja tiap kampung KB yang disesuaikan dengan intervensi kegiatan yang dilaksanakan seperti perwakilan dari pihak Dinas PU dan Kominfo yang terlibat di kampung KB Malangrejo. Rapat evaluasi dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja atas kegiatan yang telah direncanakan, sehingga tiap mitra kerja dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Laporan keuangan berisi mengenai anggaran yang dilaporkan oleh tiap instansi pemerintah yang bersangkutan serta disesuaikan dengan sumber dana


66 (seperti bagan gambar VI diatas). Dinas Kominfo dan Dinas PU sebagai mitra kerja kampung KB memiliki dana yang berasal dari APBD 1 Provinsi DIY. Laporan atas dana yang telah digunakan untuk intervensi kegiatan di kampung KB dipertanggungjawabkan tiap dinas sebagai mitra kerja kepada Gubernur Provinsi DIY. Laporan keuangan tidak berbentuk laporan khusus untuk program namun berbentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi tentang rekap dari pengeluaran yang didukung dengan bukti pengeluaran serta laporan singkat semacam notulen. Hal tesebut juga disampaikan oleh bagian keuangan di BKKBN DIY.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan program kampung KB melibatkan beberapa instansi pemerintah. BKKBN DIY sebagai leading sector di wilayah DIY melaporkan pelaksanaan kegiatan dari beberapa kampung KB sebagai laporan kinerjanya, sedangkan untuk laporan yang bersifat keuangan dilaporkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang terlibat melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Pola pertanggungjawaban pada program kampung KB menurut Wilkins (2002) yaitu laporan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan kinerja menggunakan pola pertanggungjawaban dengan adanya suatu dinas/ departemen yang ditunjuk untuk memimpin program dan dinas/ departemen akan membuat laporannya, sedangkan laporan keuangan tiap dinas/ departemen melaporkan sendiri-sendiri intervensi kegiatan di kampung KB sesuai dari mana anggaran berasal. B. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu saat proses penelitian hanya mendapatkan data primer melalui wawancara dengan narasumber dari pihak internal yaitu BKKBN. Saat proses wawancara dengan pihak internal terkadang terpotong dengan kesibukan narasumber. Data sekunder untuk penelitian ini yang digunakan dari sisi laporan keuangan dalam bentuk SPJ

67


68 tidak dapat didokumentasikan sehingga hanya berdasarkan dari hasil wawancara. C. Saran Dalam rangka penelitian pada topik ini, peneliti menyadari jika masih memiliki beberapa kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, beberapa saran yang penulis dapat berikan antara lain: 1. Bagi BKKBN DIY Peneliti mengharapkan pihak BKKBN dalam melaporkan laporan pelaksanaan

kegiatan

Kampung

KB

sebagai

laporan

kinerja

menjelaskan atau mencantumkan tentang rencana dan realisasi dari intansi pemerintah yang terlibat atas pelaksanaan kegiatan mulai dari sumber dana, tujuan, sasaran, serta sumber daya manusia yang terlibat. Sehingga dalam laporan pelaksanaanya dapat secara rinci dan jelas serta komunikatif untuk beberapa pihak yang berkepentingan serta adanya kebijakan mengenai pola pertanggungjawaban dari laporan untuk instansi yang terlibat. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti mengharapkan jika peneliti selanjutnya yang mengambil tentang topik penelitian ini dapat mengembangkan mengenai pola pertanggungjawaban dari program kampung KB tidak sebatas periode satu tahun tetapi dapat menggunakan periode beberapa tahun sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk diperiode berikutnya.


69 Dalam mengambil data dengan wawancara dapat menggunakan teknik pengkodean dalam transkip data jika narasumber yang banyak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan agar memastikan program yang akan diambil apakah melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dengan

bersama-sama

mengeluarkan

dana

khusus.


DAFTAR PUSTAKA Arikunto dan Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. PT Rineka Cipta, Jakarta. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta. BKKBN. 2015. Petunjuk Teknis Kampung KB. BKKBN BKKBN. Sejarah BKKBN. https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn. Diakses tanggal 28 April 2017. Direktorat Lini Lapangan. 2016. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja Tahun Anggaran 2016. Direktorat Lini Lapangan, Jakarta. Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2002. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Graha Ilmu Hartanto, Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Edisi Enam. BPFE, Yogyakarta. Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat, 2012. Jones, Rowan dan Maurce Pendlebury. Public Sector Accounting. Sixth Edition. Pearson Education Limited, England. Mahsun, Moh. Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta. Mahmudi. 2010. “Manajemen Kinerja Sektor Publik”. Edisi kedua. STIM YKPN, Yogyakarta. Mahsun, Mohamad. 2006. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik .Edisi Kedua. Andi, Yogyakarta.

70


71 Moleong, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta. Prastowo, Andi. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta. Rahman, Abdul Rahim Abdul dan Andrew Goddard. 1998. “An interpretive of Accounting Practices In Religius Organizations”. Financial Accountability & Management. Vol. 14, No. 3: 183-201. Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media, Jakarta. Ryan, Christine dan Peter Walsh. 2004. "Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and Accountability Challenges". International Journal of Public Sector Management. Vol. 17, No 7: 621-631. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabet. Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Andi Offset, Yogyakarta. Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.


LAMPIRAN


73 Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA (Interview Guide)

1. Pembukaan (opening) Tentang interview ini 

Tujuan utama kami adalah mendapatkan gambaran bagaimana suatu program

bersama

yang

melibatkan

beberapa

dinas/

departemen

dipertanggungjawabkan (khususnya dalam hal keuangan) secara bersamasama. Kami juga ingin mendapatkan gambaran mengenai program bersama ini mulai dari proses perencanaan (termasuk budgeting), proses pelaksanaan, proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuanganannya, aturan yang ada, hambatan yang dialami dan harapan-harapan. Untuk hal ini kami akan memfokuskan pada program bersama (Program Kampung KB) 

Interview ini akan terdiri dari 5 bagian 1) Mendapatkan gambaran umum program 2) Proses perencanaan 3) Pelaksanaan 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban 5) Penutup

Beberapa hal yang dipastikan/ dikonfirmasikan kepada responden 1) Menanyakan identititas responden dan memastikan kesediaan untuk diwawancara 2) Apakah diijinkan untuk merekam pembicaraan dan melakukan pencatatan selama wawancara 3) Sampaikan hak interviewee (responden) untuk meminta tidak direkam terkait dengan informasi tertentu 4) Menanyakan apakah ada dokumen yang mendukung wawancara


74 5) Apakah responden mau menyakan sesuatu terkait wawancara/studi ini

2. Informasi latar belakang a. Kami telah melakukan studi pendahuluan tentang program ini berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dan dari publikasi melalui web dan media masa. Apakah bapak/ ibu bisa memastikan ringkasan tersebut cukup akurat dan membantu kami menambahkan informasi yang belum ada? b. Bisakah bapak/ibu menceritakan mengenai i. Peran/ tugas bapak/ ibu dalam program KB ini? ii. Apa yang bapak/ ibu ketahui tentang program KB dan pertanggungjawaban bersama atas kegiatan ini? 3. Proses perencanaan (termasuk budgeting) Bisakah bapak/ ibu menceritakan bagaimana program ini direncanakan? a. Pengusulnya oleh BKKBN, atau oleh DPR atau bagaimana?) b. Pendaanaannya bagaimana? (Apakah dialokasikan ke masing-masing departemen atau bagaimana) c. (adakah dokumen berupa brosur/ proposal atau sejenisnya tentang program ini?)

4. Pelaksanaan program Bisakah bapak/ibu menceritakan bagaimana program ini dilaksanakan? a. Koordinasi: apakah masing-masing dinas/ department yang terlibat saling berkoordinasi dan melakukan bersama, atau bekerja sendiri-sendiri? b. Komentar: Apa pendapat bapak/ ibu terkait pelaksanaan program ini?

5. Pelaporan dan pertanggungjawaban Kami ingin meminta pendapat bapak/ ibu mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban program bersama ini.


75 a. Laporan kinerja Non Keuangan: Bagaimana program ini dilaporkan/ dipetanggungjawabkan? i. Adakah laporan kinerja? ii. Adakah indikator-indikator yang ditetapkan? iii. Apakah menurut bapak/ ibu ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah sesuai dengan tujuan program? b. Laporan Keuangan: Bagaimana laporan keuangan program bersama ini disusun? i. Adakah aturan/ pedoman untuk pelaporan keuangan (misalnya peraturan gubernur/ perda/ aturan kepala BKKBN)? ii. Bagaimana proses pelaporan keuangan yang dilakukan? iii. (Konfirmasikan juga apakah pertanggungjawaban program bersama ini mengikuti salah satu pola di bawah ini [Wilkins 2002]?) 1. Masing-masing dinas melaporkan sendiri-sendiri kegiatan ini 2. Ada dinas/ department yang ditunjuk untuk memimpin program ini dan dinas/ dept tersebut yang membuat laporannya 3. Ada

seorang

pejabat

tertentu

yang

bertugas

untuk

mengkoordinir kegiatan ini dan mempertanggunjawabkannya 4. Para

pimpinan

department/

dinas

yang

terlibat

mempertanggunjawabkannya secara bersama-sama 5. Departemen

keuangan

yang

akan

melaporkan

pertanggungjawaban keuangannya 6. Model lain? c. Adakah hambatan/ kesulitan yang dialami dalam pertanggungjawaban keuangan ini?

6. Penutup a. Adakah hal-hal penting yang terlewat dalam wawancara ini yang akan disampaikan? Harapan-harapan?


76 b. Apakah bersedia untuk kami kontak lagi apabila ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan/ konfirmasikan? c. Apakah kami boleh meminta pendapat bapak/ibu terkait dengan transkrip wawancara dan kesimpulan kami (untuk memastikan bahwa interpretasi kami sesuai dengan maksud bapak/ ibu) d. Terima kasih

Tambahan Research Question 1. Bagaimana Program Kampung KB ini dilaporkan/ dipertanggungjawabkan secara keuangan? 2. Laporan program bersama menggunakan pola pertanggungjawaban (Wilkins 2002) yang mana?


77 Lampiran 2


78 Lampiran 3


79 Lampiran 4

ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)

Recommend Documents