RENSTRA 2013 - 2018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2014
BAB. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018 merupakan sebuah dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam Sisitem Administrasi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi,
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman diharapkan dapat menyelaraskan dengan Visi dan Misi Kota Pariaman Periode Tahun 2014 – 2018 dengan potensi, peluang, dan kendala yang akan dihadapi dalam rangka upaya peningkatan kinerja dinas dengan tekad untuk mensejahteraakan rakyat.
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Proses dimaksud menghasilkan suatu rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.
Dalam rencana strategis tahun 2014 – 2018 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluraga Berencana akan melaksanakan 15 Program dengan 11 kebijakan dan 5 Strategi untuk mencapai 41 sasaran dengan 58 kegiatan yang telah ditetapkan. 1
Dokumen strategis nantinya akan dapat memayungi rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan setiap tahun dengan program jangka pendek ataupun panjang, serta akan menjembatani kepada laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran.
B. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis ini bertujuan sebagai acuan dan pedoman bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana khususnya dan Pemerintah Kota Pariaman umumnya dalam menyusun program kerja dan penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan lebih jauhnya lagi bertujuan untuk acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja ( SAKER ) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman.
Dokumen Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang terarah dan tepat sasaran serta pelaksanaan pegukuran kinerja sebagai yang tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ; 3
20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraiam Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman;
D. Sistimatika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2014-2018 sebagai berikut :
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab
I
: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Dasar Hukum D. Sistimatika Penulisan Bab
II : GAMBARAN UMUM ORGANISASI A. Tugas Pokok dan Fungsi B. Sumber Daya Manusia C. Pendanaan. D. Sarana dan Prasarana
Bab
III : ISU STRATEGIS A. Perubahan Lingkungan Strategis 1. Lingkungan Internal 2. Lingkungan Eksternal B. Issue Strategis SKPD C. Analisa dan Proyeksi
Bab
IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Sasaran
Bab
V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Kebijakan B. Strategi 4
Bab
VI : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program B. Kegiatan
Bab
VII : PENUTUP
5
BAB. II GAMBARAN UMUM SKPD
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tekhnis pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan tugas pokoknya adalah :
“ Melaksanakan urusan rumah
tangga daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di lingkungan pemerintahan daerah dan kecamatan berdasarkan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan program di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 2. Penyusunan kebijakan tekhnis operasional di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja; 3. Penyusunan kebijakan tekhnis operasional bidang keluarga sejahtera; 4. Penyusunan
kebijakan
tekhnis
operasional
bidang
pemberdayaan
perempuan; 5. Pengelolaan dan administrasi umum meliputi ketatausahaan; 6. Evaluasi dan pelaporan program; 7. Pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Tekhnis Badan ( UPTB ) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kelompok jabatan fungsional; 8. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah;
6
B. Kondisi SKPD
1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu lembaga teknis daerah Pemerintah Kota Pariaman yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah membutuhkan pegawai atau aparatur sebanyak 50 Orang dan petugas non pegawai sebanyak 231 orang. Kondisi jumlah aparatur per 31 Desember 2012 berjumlah sebanyak 37 Orang dan non pegawai sebanyak 213 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 1 JUMLAH APARATUR BP2KB KOTA PARIAMAN PER- 31 DESEMBER 2012
JUMLAH SEHARUS NYA
JUMLAH YG ADA
Pegawai BP2KB Kota Pariaman Kepala Sekretaris Kabid. Kasubag dan Kasubbid Staf/Operator Bendaharawan Pembantu Bendahara Pesuruh Petugas Keamanan
50 1 1 3 9 4 1 1 1 1
37 1 1 3 9 7 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1
ii. 1. 2. 3.
UPTD - PKB Ka. UPTB/Koord. KB Tata Usaha Penyuluh KB (1:3 desa)
4 4 24
4 2 11
0 2 13
B. 1. 2.
Non Pegawai PPKBD Sub PPKBD
231 71 160
231 71 160
0 0
285
270
15
NO.
URAIAN
A. i. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JUMLAH
KE KURANGAN
7
Tabel. 2.
NO
UPT. PKB KEC.
PPKBD
SUB PPKBD
UPPKS
BKB
BKR
BKL
KLP. KB PRIA
PIK-R
1.
PARUT
17
34
5
17
2
17
1
7
2.
PARTENG
22
54
3
22
2
22
0
13
3.
PARSEL
16
37
6
16
2
16
0
7
4.
PARTIM
16
35
5
16
2
16
0
6
JUMLAH
71
160
20
71
8
71
1
33
Tabel 3
NO
NAMA LOKASI
RPTC/PKT/PPT/ RPSA/TRAUMA CENTER/RUMA H RINGGAH
1.
PARUT
2.
LPA
FORUM ANAK/ P2TP2A
JEJARING (LPKTPA/ KPI)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PARTIM
0
0
0
0
0
0
KOTA PARIAMAN
0
1
1
1
1/1
2
UPPA
LBH
0
0
PARTENG
0
3.
PARSEL
4. 5.
8
2. Pendanaan.
Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana beberapa tahun belakangan sebagai berikut : Tabel 4.
SA
B I D UA K SA D AYU A NG
TAHUN ANGGARAN
NO
ALOKASI (Rp.)
REALISASI (Rp.)
KET.
%
1.
2009
2.306.044.500,-
2.132.257.566,-
92,46
2.
2010
2.654.199.400,-
2.352.609.891.-
88,63
3.
2011
2.889.387.500.-
2.657.804.834.-
82,71
4.
2012
4.115.171.000.-
3.066.665.063.-
88,37
5.
2013 *)
2.950.840.000,-
2.232.299.130,-
75,65
*) Kondisi s/d Oktober 2013 Sebelum Perubah an.
Tabel 5.
SA
B I D UA K S A D AYU A NG
TAHUN
ALOKASI APBN (Rp.)
PENDAMPING (Rp.)
JUMLAH (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
1.
2008
536.000.000.-
53.600.000.-
589.600.000.-
479.932.950.-
81,40
2.
2009
677.000.000.-
67.760.000.-
744.760.000.-
706.941.000.-
94,92
3.
2010
623.000.000.-
62.190.000.-
685.190.000.-
684.182.600.-
99,85
4.
2011
743.000.000.-
85.000.000.-
828.000.000.-
739.882.000.-
89,36
5.
2012
657.820.000.-
66.380.000.-
724.200.000.-
666.348.000.-
92,01
NO
9
3. Sarana dan Prasarana
Tabel 6.
NO
URAIAN
JUMLAH SEHARUSNYA
1.
GEDUNG BP2KB
2. 3. 4. 5.
JUMLAH YG ADA
KETERANG AN
1
1
GEDUNG UPTD PKB PARIAMAN TENGAH GEDUNG UPTD PKB PARIAMAN SELATAN GEDUNG UPTD PKB PARIAMAN TIMUR GEDUNG UPTD PKB PARIAMAN UTARA
1
0
GABUNG DG SKPD LAIN. BELUM
1
1
1
1
1
1
JUMLAH
5
4
10
BAB. III. ISU STRATEGIS
A. Perubahan Lingkungan Strategis
1. Lingkungan Internal Analisa Kekuatan o Adanya sumber daya manusia terdidik yang berpotensi. o Adanya sumber anggaran yang memadai baik di BP2KB Kota Pariaman maupun di UPTD – PKB pada 4 (empat) kecamatan. o Tersedianya Standar Pelayanan Minimal dalam Program Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana . o Adanya kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan dan pedoman sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. o Tersedianya Lembaga Pemerintah dan Institusi Masyarakat selaku mitra kerja dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program serta kegiatan o Kuatnya komitmen mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kota dalam mendukung Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. o Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
Analisa Kelemahan o Kurangnya tenaga penyuluh KB di tingkat Desa/Kelurahan. o Kurangnya kemampuan penyuluh KB yang ada. o Keberadaan
tenaga penyuluh KB tinggal tidak di wilayah kerja
penyuluh KB. o Kurangnya penyegaran bagi institusi masyarakat sebagai mitra kerja. o Kurang memahami tugas pokok dan fungsi selaku pejabat struktural dan staf.
2. Lingkungan Eksternal Analisa Peluang o Adanya Undang – Undang
Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
11
o Adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintah antara, Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab/Kota yang antara lain menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang KB dan KS sebagai salah satu Urusan Wajib. o Adanya Undang – Undang
Nomor : 52 Tahun 2009 Tentang
Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. o Meningkatnya partisipasi masyarakat atau kader yang mendukung program . o Letak geografis Kota Pariaman yang mudah dijangkau. o Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengaturan keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. o Dukungan anggaran melalui dana DAK – bidang KB yang cukup memadai. o Berkembangnya Pemberdayaan
organisasi Perempuan,
sosial
kemasyarakatan
Perlindungan
Anak
di
dan
bidang Keluarga
Berencana.
Analisa Ancaman o Meningkatnya pertambahan jumlah penduduk . o Tuntutan global kesetaraan dan keadilan gender o Meningkatnya permasalahan remaja. o Tuntutan pelayanan yang lebih prima. o Adanya drop out peserta KB aktif.
B. Issue Strategis SKPD
Issue
strategis
merupakan
permasalahan
yang
berkaitan
dengan
permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan menyelaraskan dengan 6 (enam) program dari Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Periode 2013 – 2018 terpilih dengan tekad untuk mensejahterakan rakyat yakni :
12
1. Lanjutkan sekolah gratis. 2. Lanjutkan berobat gratis. 3. Pengadaan bus sekolah gratis. 4. Membangun masjid agung. 5. Membangun stadion olahraga bertaraf internasional. 6. Membangun resort wisata pantai.
Isu strategis yang dimaksud tentunya tidak berkaitan langsung tetapi mendukung upaya pencapaian 6 (enam) program dimaksud dimana dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sbb : 1. Kesetaraan dan program yang responsive gender belum memadai. 2. Belum optimalnya peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. 3. Tingkat pendidikan politik kaum perempuan masih rendah. 4. Tingkat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan anak masih tinggi. 5. Jumlah dan pertumbuhan penduduk masih tinggi. 6. Pencapaian Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (CPR) belum sesuai harapan. 7. Pencapaian Jumlah Anak Pasangan Usia Subur (TFR) masih tinggi. 8. Belum tergarapnya secara maksimal program KB khusus wilayah pantai. 9. Tingkat partisipasi pria dalam ber KB masih rendah. 10. Posisi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) belum sesuai harapan. 11. Peserta KB didominasi oleh PUS yang punya anak lebih dari 2 12. Perlu optimalnya upaya Generasi Berencana (Genre) . 13. Masih tingginya jumlah keluarga tahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I. 14. Kesiapan pelayanan program KB dalam menyongsong era BPJS 2014. 15. Belum terpenuhinya kebutuhan penyuluh KB lapangan.
C. Analisa dan Proyeksi Pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan strategi yang dibangun dan dilandasi
data – data capaian ,
analisis lingkungan
dan faktor kunci keberhasilan
sebelumnya yang dijelaskan melalui tabel – tabel sebagai berikut :
13
Tabel 7. Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi.
PROVINSI
Pengeluaran riil Angka Angka Melek Rata-rata lama per kapita yg Harapan Hidup huruf Sekolah disesuaikan ( Tahun ) ( Persen ) ( Tahun ) ( Rp. 000 ) 2009
2009
2010
IPM 2009
2010
Rangking
2010
2009
2010
2009
2010
1. NAD
68,60 68,70
96,39
96,88
8,63
8,81
610,27 611,42 71,31 71,70 72,16
2011 2009 2010 2011 17
17
18
2. SUMUT
69,35 69,50
97,15
97,32
8,65
8,85
634,73 636,33 73,80 74,19 74,65
8
8
8
3. SUMBAR
69,25 69,50
96,81
97,09
8,45
8,48
633,72 635,29 73,44 73,78 74,28
9
9
9
4. RIAU
71,25 71,40
98,11
98,35
8,56
8,58
642,55 646,63 75,60 76,07 76,53
3
3
3
5. JAMBI
68,95 69,10
96,06
96,07
7,68
7,84
632,60 633,67 72,45 72,74 73,30
13
13
13
6. SUMSEL
69,40 69,60
97,21
97,36
7,66
7,82
628,30 629,38 72,61 72,95 73,42
10
10
10
7. BENGKULU
69,65 69,90
94,90
95,30
8,23
8,25
626,82 628,51 72,55 72,92 73,40
12
11
11
8. LAMPUNG
69,25 69,50
94,37
94,64
7,49
7,75
617,42 618,63 70,93 71,42 71,94
21
20
20
9. BABEL
68,75 68,90
95,63
95,69
7,41
7,45
639,10 642,51 72,55 72,86 73,37
11
12
12
10. KEPRI
69,75 69,80
96,08
97,19
8,96
9,16
641,63 643,00 74,54 75,07 75,78
6
6
6
11. DKI Jakarta
73,05 73,20
98,94
99,13 10,90 10,93 627,46 628,67 77,36 77,60 77,97
1
1
1
12.YOGYA
73,16 73,22
90,18
90,84
8,78
9,07
644,67 646,56 75,23 75,77 76,32
4
4
4
13. KALTENG 14. SULUT
71,10 71,20 72,12 72,22
97,69 99,41
97,78 99,45
8,02 8,82
8,03 8,89
633,91 636,47 74,36 74,64 75,06 631,00 634,88 75,68 76,09 76,54
7 2
7 2
7 2
INDONESIA
69,21 69,43
92,58
92,91
7,72
7,92
631,46 633,64 71,76 72,27 72,77 4
Sumber : BPS Provinsi Sumaera Barat, November 2011
Tabel 8. Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota.
PROVINSI
Angka Harapan Hidup ( Tahun )
Angka Melek huruf ( Persen )
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Kep. Mentawai 68,36 68,45 68,54 92,38 93,58 93,67
Rata-rata lama Sekolah ( Tahun )
Pengeluaran riil per kapita yg disesuaikan ( Rp. 000 )
2009 2010 2011 2009
2010
2011
Rangking (Provinsi)
IPM 2009 2010
2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
69,06
19 19
19 365 373
71,77 71,73 71,40 74,58 71,98 73,74 71,78 73,19 69,34 69,89 70,62 78,15 76,04 75,41 78,12 78,73 76,29
13 15 14 8 11 9 12 10 17 18 16 2 5 6 3 1 4
13 14 15 8 11 9 12 10 18 17 16 2 5 6 3 1 4
13 14 15 8 11 9 12 10 18 17 16 2 5 6 3 1 4
251 266 270 118 228 145 246 175 356 358 302 19 66 81 24 11 62
251 260 261 116 231 146 244 173 359 357 308 17 67 85 25 12 61
68,79 69,02 69,25 98,68 98,92 98,93
9,49 9,90 9,92 627,23 628,66 632,35 74,05 74,46 74,89
7
7
7
94
98
69,26 69,50 69,76 96,81 97,09 97,16
8,45 8,48 8,57 633,72 635,29 638,73 73,44 73,78 74,28
9
9
Pesisir Selatan Kab.Solok Sijunjung Tanah Datar Pdg Pariaman Agam Lima Puluh kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Padang Kota Solok Sawahlunto Pdg Panjang Bukitinggi Payakumbuh
67,03 66,25 66,58 70,58 68,28 68,85 68,08 67,10 64,48 65,75 64,88 70,64 69,51 71,44 70,95 71,37 70,46
Pariaman SUMATERABARAT
67,31 66,60 66,92 70,94 68,65 69,04 68,45 67,44 64,61 66,00 65,15 70,89 69,69 71,65 71,30 71,53 70,62
67,59 66,95 67,25 71,30 69,01 69,23 68,81 67,77 64,74 66,25 65,41 71,14 69,86 71,86 71,66 71,69 70,78
92,84 97,13 93,08 96,64 9446 97,84 98,71 98,40 97,74 96,16 98,18 99,49 98,51 98,50 99,29 99,55 99,17
94,92 97,19 94,78 97,10 94,49 97,85 98,85 98,73 97,53 96,38 98,20 99,49 98,51 98,55 99,30 99,92 99,18
95,01 97,21 94,79 97,25 94,51 97,86 98,99 98,82 97,60 97,27 98,29 99,50 98,52 98,62 99,31 99,93 99,19
6,51 6,51 6,52 606,40 606,53 609,56 68,42 68,75 7,62 7,84 8,12 628,93 629,30 632,30 70,61 71,15 7,33 7,60 8,03 623,78 627,25 631,02 70,41 70,93 7,30 7,43 7,50 634,30 633,55 636,58 70,37 70,92 7,88 8,35 8,40 628,05 628,88 632,89 73,54 74,00 7,25 7,26 7,31 629,31 630,40 634,09 71,15 71,45 8,28 8,50 8,59 628,31 629,65 633,28 72,90 73,28 7,82 7,94 8,00 608,70 608,70 613,39 70,80 71,22 7,60 7,61 7,66 638,48 639,84 642,90 72,32 72,71 7,76 7,82 7,84 610,08 613,28 616,62 68,67 68,98 7,54 7,77 8,24 604,49 608,89 610,06 68,60 69,13 7,91 8,00 8,03 619,52 621,31 624,64 69,87 70,18 10,85 10,91 10,92 644,31 647,24 649,62 77,43 77,81 9,86 10,43 10,48 632,50 635,24 638,63 75,23 75,65 8,95 9,14 9,23 623,01 624,52 627,79 74,71 74,96 10,21 10,23 10,73 645,60 646,57 647,98 77,16 77,45 10,47 10,50 10,58 648,49 651,09 655,31 77,86 78,26 9,27 9,66 9,72 633,52 636,22 640,51 75,37 75,81
Rangking (Nasional)
Sumber : BPS Provinsi Sumaera Barat, November 2011
9 5
14
Tabel 9. Data Laju Pertumbuhan Penduduk LAJU PERTUMBUHAN KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2010
7
Tabel 10. Data Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (CFR) dan Jumlah Anak Pasangan Usia Subur (TFR)
Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (in series)
15
Tabel 11.
TFR
Hasil sementara SDKI Thn 2012 = 2,8 Hasil SDKI Thn 2007 = 3,4 CPR Hasil sementara SDKI Thn 2012 = 56,9 Hasil SDKI Thn 2007 = 59,9 Unmet Need Hasil sementara SDKI Thn 2012 = 13,7 Hasil SDKI Thn 2007 = 11,2
Tabel 12.
106 93 80 71
67 54
40
48
45
34 25
20
36 33
34 28
33 17
7
3
2012
Pdg Par
Pdg
Kab.Slk
Pasbar
Dhm
Agam
Tnh Dtr
Pessel
Sjj
50 Kt
0
2011
30 13
18 15 14
24 18
27 14 8
18 10 9
0
9 6 0
7 6 Pdg Pjg
56 47
Bkt
80 75
Kt Slk
60
77 70
Par
82 78
Pykb
82
80
Swl
90
104 98 98 96
Sosel
100 99
Mtw
100
Pas
120
JUMLAH KEMATIAN BAYI DI KAB/KOTA PROV.SUMBAR TAHUN 2010-2012
2010
16
Tabel 13. JUMLAH KEMATIAN IBU DI KAB/KOTA PROV.SUMBAR TAHUN 2010-2012
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
15
2012
0 2 2
2
1 1 0
0 3 1 Par kt
Tnh Dtr
3 3
1 0 Bkt
0 2 3
Pdg Pjg
Sjj
2011
0 5 3
50 Kt
5 3
5 9
Swl
0 5 4
6
Kt Slk
5
7
Pykb
6
Mtw
8
10
Pasbar
8
2 9
Solsel
Solok Kab
8
3 4 7
Dhmrya
9
Pessel
5 10
4 10
9
11
Pdg Par
Pdg
7
13
Agam
8 15
4 20
13
Pas
16
2010
Tabel 14.
SA
B I D UA K S A D AYU A NG
TAHUN
PPM
IUD IMP
MOW
MOP
STK
PIL KDM
JML
%
1.376
76,4
2009
1.800
2010
2.171
155
154
24
7
606
208
1.166
2.320
106,86
2011
2.328
204
226
79
11
729
615
589
2.453
105,37
2012
2.118
321
174
130
28
658
259
740
2.310
109,06
2013
2.108
825
196
146
58
756
211
477
2.669
126,61
17
Tabel 15.
SA
B I D UA K S A D AYU A NG
N O
TAHUN
PUS
1.
2009
2.
2010
12.109
659
560
3.
2011
11.206
573
4.
2012
11.382
5.
2013
11.769
MOP
STK
PIL
KDM
JML
%
340
7
3.739
976
1.198
7.479
61,76
486
368
17
4.306
984
1.498
8.232
73,46
716
584
438
29
4.343
777
1.369
8.256
72,53
904
612
490
86
4.200
794
1.318
8.404
71,41
IUD
IMP MOW
Tabel 16.
NO
FISIK
NAMA KECAMATAN
2011
PSIKIS
2012
2011
2012
SEKSUAL 2011
2012
EKPLOITASI 2011
2012
PENELAN TARAN 2011
2012
1.
PARUT
2
0
5
0
0
2.
PARTENG
7
0
5
0
0
3.
PARSEL
1
0
1
0
0
4.
PARTIM
2
0
1
0
0
JUMLAH
6
12
0
0
6
12
0
0
0
0
18
Tabel 17.
NO
FISIK
NAMA
PSIKIS
SEKSUAL
PENELAN TARAN
TPPO
KECAMATAN
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
1.
PARUT
8
6
0
0
1
6
0
0
0
0
2.
PARTENG
17
16
0
0
2
3
0
0
0
0
3.
PARSEL
8
5
0
0
1
3
0
0
0
1
4.
PARTIM
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
JUMLAH
33
29
0
0
7
12
0
0
0
1
Tabel 18. TAHAPAN KELUARGA HASIL PENDATAAN KELUARGA DI KOTA PARIAMAN TH. 2011 DAN TH 2012
URAIAN
PRA
KELUARGA
KELUARGA
KELUARGA
KELUARGA
SEJAHTERA
SEJAHTERA I
SEJAHTERA II
SEJAHTERA III
SEJAHTERA III PLUS
2011
2012
2011
2012
PARIAMAN UTARA
923
1.045
988
PARIAMAN TENGAH
371
320
PARIAMAN TIMUR
486
417
664
254
PARIAMAN SELATAN
631
0
683
2011
2011
2012
917 1.631 1.665 1.135 1.211
11
10
1.112 1.114 1.748 2.071 3.357 3.045
21
145
707 1.759 2.345
50
116
624 1.375 1.695 1.293 1.039
43
100
KOTA PARIAMAN
2.411 1.782 3.447 2.909 5.401 6.138 7.544 7.640
125
371
% DARI JML KK PARIAMAN
12,74
9,05 18,21 14,78 28,53 31,7 39,86 38,80 0,67
1,88
647
2012
2011
2012
43
19
Dengan menganalisa dan didasari capaian untuk beberapa waktu , memperhatikan issue
terkini
berkaitan
dengan
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan upaya – upaya organisasi dengan memberikan proyeksi program untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman , sebagai berikut :
PARAMETER
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP )
2014
2015
2016
2017
2018
1,34
1,28
1,22
1,16
1,10
2,8
2,63
2,45
2,28
2,1
57,9
59,68
61,45
63,23
65
37,70
38,25
38,5
39,25
40
Peserta KB Pria ( Persen)
4,5
4,75
5,8
5,9
6
Angka ASFR 15 – 19 Tahun (/1000)
48
43,5
39,5
35,5
30
Angka Median Usia Kawin PertamaPeremdipuan (Tahun)
21
22
23
24
25
83.406
85.492
87.578
89.664
91.747
Angka Kelahiran Total ( TFR ) Angka Pemakaian Kontrasepsi (CFR) Peserta KB Mandiri (Persen)
Jumlah Penduduk ( 000 )
20
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi TERWUJUDNYA
KESETARAAN
GENDER, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA SEJAHTERA.
B. Misi 1. Meningkatkan Upaya Pengarustamaan Gender. 2. Terwujudnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. 3. Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
C. Tujuan
Misi 1. :
Meningkatkan Upaya Pengarusutamaan Gender .
Tujuan : 1.
Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak khususnya di wilayah pantai.
2.
Meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai upaya.
3.
Peningkatan peran dan kesejahteraan perempuan.
4.
Penguatan kelembagaan dan jaringan untuk perlindungan perempuan.
Misi 2. :
Terwujudnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
Tujuan : 5.
Meningkatkan pemahaman pemenuhan hak anak.
6.
Meningkatkan perlindungan terhadap anak.
7.
Penguatan kelembagaan dan jaringan untuk perlindungan anak.
Misi 3 :
Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Tujuan : 8.
Penyelengaraan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang bermutu dan berkesinambungan.
9.
Penyelenggaraan Program Generasi Berencana (Genre)
10.
Pengembangan kualitas keluarga.
11.
Menetapkan Grand Disain Pengendalian Kuantitas Penduduk.
12.
Meningkatkan pemahaman Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan. 21
13.
Pelayanan Data dan Informasi Keluarga.
14.
Pelayanan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) .
15.
Penguatan Kelembagaan dan Jaringan .
D. Sasaran Sasaran strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 ( Lima ) tahun.
Penetapan sasaran strategsi ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 ( Lima ) Tahun.
Sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
Tujuan 1.
Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak khususnya di wilayah pantai.
SASARAN : 1. Menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan. 2. Menurunnya angka kematian anak. 3. Menurunnya angka kematian bayi yang lahir.
Tujuan 2.
Meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai upaya.
SASARAN : 1. Menurunnya angka buta aksara dikalangan perempuan menjadi 0 % 2. Meningkatnya partisipasi perempuan di bidang Politik dan parlemen serta peran public lainnya sebanyak 20 %
Tujuan 3. Peningkatan peran dan kesejahteraan perempuan. SASARAN : 1. Terciptanya program yang responsive gender di segala bidang. 2. Meningkatnya derajat pendidikan kaum perempuan. 3. Berkembang usaha ekonomi keluarga sebesar 20 %
22
Tujuan 4. Penguatan kelembagaan dan jaringan untuk perlindungan perempuan. SASARAN : 1. Terbentuknya lembaga masyarakat untuk pelayanan terpadu perlindungan perempuan.
Tujuan 5. Meningkatkan pemahaman tentang pemahaman hak anak SASARAN : 1. Upaya optimal mewujudkan anak sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa. 2. Seluruh anak balita sudah mendapatkan akte kelahiran gratis. 3. Terbentuknya wadah untuk anak berpatisipasi dalam pembangunan.
Tujuan 6. Meningkatkan perlindungan terhadap anak SASARAN : 1. Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak.
Tujuan 7.
Penguatan kelembagaan dan jaringan untuk perlindungan anak.
SASARAN : 1. Terbentuknya lembaga pelayanan terpadu perlindungan anak
Tujuan 8. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi (KR) yang bermutu dan berkesinambungan. SASARAN 1. Prevalensi Peserta KB Aktif sebesar 75 %. 2. PUS yang Unmet need sebesar 6 %. 2. Peserta KB Aktif Pria 6 %. 3. Menurunkan peserta Kb yang mengalami komplikasi dan kegagalam 1 %. 4. Peserta KB yang drop out dibawah 10 %. 5. Peserta KB yang berasal dari keluarga Pra Sejahtera dan KS.I alasan ekonomi terlayani gratis sebesar 90 %.
Tujuan 9. Penyelenggaraan Kegiatan Generasi Berencana ( Genre). SASARAN 1. Menurunkan remaja perempuan menikah dibawah 20 tahun turun menjadi 50 %. 23
2. 100 % SLTA se Kota Pariaman menyelenggarakan KIE dan Konseling KRR melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling – Kesehatan Reproduksi Remaja ( PIK – KRR ). 3. 100 % SLTP se Kota Pariaman menyelenggarakan KIE dan Konseling KRR. 4. Terbentuknya PIK KRR Percontohan melalui Karang Taruna yang berada di Desa/Kel. sebesar 25 %.
Tujuan 10. Pengembangan Kualitas Keluarga. SASARAN 1. Pembinaan Keluarga Balita dengan indikator Keluarga yang mempunyai Balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok BKB sebesar 50 %. 2. Minimal 50 % Desa/Kelurahan mempunyai Kelompok BKB Aktif. 3. Pembinaan keluarga Remaja ( BKR ) dengan indikator keluarga yang mempunyai Remaja yang ikut kegiatan kelompok BKR sebesar 25 %. 4. Pembinaan keluarga Lansia ( BKL ), dengan indikator Desa/kelurahan yang mempunyai Kelompok BKL yang aktif sebesar 10 %. 5. Pembinaan penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Keluarga ( UPPKS ) dengan indikator Desa/Kelurahan yang mempunyai Kelompok UPPKS yang aktif sebesar 75 %.
Tujuan 11. Menetapkan Grand Disain Pengendalian Kuantitas Penduduk . SASARAN 1. Terbentuknya dokumen yang mencakup besaran yang harus diperhatikan dalam upaya mengatasi atau mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
Tujuan 12. Meningkatkan Pemahaman Hidup Berwawasan Kependudukan . SASARAN 1. Pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang. 2. Angka kematian bayi menurun menjadi 24,1 : 1000 kelahiran hidup 3. Pesebaran penduduk yang merata sesuai daya tampung alam dan lingkungan
24
Tujuan 13. Pelayanan Data dan Informasi keluarga. SASARAN 1. Wilayah ( RT/RW, Desa/Kel dan Kecamatan ) yang mempunyai data mikro keluarga dan penduduk sebesar 90 %. 2. Desa/Kelurahan/Kecamatan yang memanfatkan data mikro keluarga berdasarkan hasil Pendataan Keluarga, sebesar 80 %.
Tujuan 14. Pelayanan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) SASARAN 1. Penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi eduikasi ( KIE ) dan konseling untuk Program KB, bagi tokoh masyarakat dengan indikator jumlah Tokoh Masyarakat yang aktif mendukung Program KB sebesar 90 %. 2. Penyelenggaraan pelayanan KIE untuk mengurangi resiko terhadap kematian ibu, bayi dan anak dengan indikator ibu hamil kurang dari 20 tahun kecil 10 %, jarak kehamilan yang kurang dari 3 tahun kecil dari 10 %, kehamilan ibu yang sudah mempunyai anak 3 atau lebih kurang dari 10 % dan kehamilan ibu yang berumur lebih dari 35 tahun kurang dari 10 %.
Tujuan 15. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan. SASARAN 1. Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP ) yang aktif di Desa/Kel sebesar 100 %. 2. Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP ) mandiri di Desa/Kel. sebesar 50 %. 3. Tersedianya tenaga Penyuluh KB ( 1 : 3 desa/kelurahan ). 4. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan yang mendukung program Keluarga Berencana.
BAB. V. KEBIJAKAN DAN DAN STRATEGI
A. Kebijakan
1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
25
2. Membuka ruang berpartisipasi bagi perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial dalam bingkai islami. 3. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak. 4. Mengendalikan kuantitas penduduk agar tumbuh seimbang. 5. Memberdayakan dan menggerakan penduduk agar berperilaku berwawasan kependudukan. 6. Menata kembali program dan ketenagaan mulai dari tingkat lapangan sampai kota. 7. Memberdayakan dan menggerakan masyarakat untuk membangun norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 8. Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri. 9. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga khususnya pada wilayah pantai. 10. Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya pewujudan hak-hak reproduksi. 11. Memberikan fasilitas dalam penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro.
B. Strategi
1. Meningkatkan kapasitas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2. Meningkatkan kualitas dan prioritas program 3. Penggalangan dan pemantapan komitmen. 4. Dukungan regulasi dan kebijakan. 5. Pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas pelayanan.
26
BAB. VI. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
1. Kependudukan. 2. Keluarga Berencana 3. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 4. Generasi Berencana ( Genre ). 5. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 6. Pelayanan Kontrasepsi 7. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 8. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 9. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 10. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat 11. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 12. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 13. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 14. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 15. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.
B. Kegiatan
1. Program Kependudukan. Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Grand Disain Kependudukan. b. Sosialisasi Kependudukan
2. Program Keluarga Berencana Kegiatan : a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin.( Melalui momentum Bulan Bhakti IBI KB-KES, Bulan Bhakti Bhayangkara KBKES, TNI Manunggal KB-KES, dan Kesatuan Gerak PKK KB-KES. ) 27
b. Pelayanan KIE. c. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu d. Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA) e. Pembinaan Keluarga Berencana f. Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR. g. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling.
3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Kegiatan : a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi. b. Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik. c. Sosialisasi tentang KDRT, UU Perlindungan Anak dan UU Traffiking.
4. Program Generasi Berencana ( Genre ). Kegiatan : a. Advokasi dan KIE Tentang KRR. b. Orientasi program KRR Bagi karang Taruna dan Saka Kencana. c. Pembinaan dan Temu Kreatifitas Remaja. d. Study Banding Program KRR Oleh Pengelola, kader dan PIK KRR
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Kegiatan : a. Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan. b. Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan ( P2TP2). c. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak. d. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). e. Evaluasi Pelaksanaan PUG. f. Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak. 28
g. Forum Anak dalam rangka Peringatan HAN.
6. Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan : a. Pelayanan Konseling KB. b. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi. c. Pengadaan Alat Kontrasepsi. d. Pelayanan KB Medis Operasi. e. Pengadaan Sarana Layanan Klinik KB.
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Kegiatan : a. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT. b. Penyusunan Sistim Perlindungan Bagi Petempuan. c. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan ( PBAP ). d. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. e. Sosialisasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan KDRT. f. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat. g. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan. h. Pembinaan P2WKSS
8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. Kegiatan : a. Operasional kelompok Masyarakat Peduli KB. b. Pengolahan Data & Informasi Program KB. c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. d. Koordinasi Pengelolaan Program. e. Pembinaan Peserta dan Pelayanan KB Yang Mandiri.
29
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Kegiatan : a. Pembinaan dan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Perempuan. b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender. c. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangunan Keluarga Sejahtera. d. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha. e. Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan.
10. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat. Kegiatan : a. Operasional Penyuluhan KIP/K. ( Komunikasi Inter Personal / Kelompok )
11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Kegiatan : a. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. b. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah.
12. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. Kegiatan : a. Penyuluhan Penangulangan Narkoba dan PMS
13. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. Kegiatan : a. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 30
14. Program Penyiapan Tenaga pendamping kelompok Bina keluarga. Kegiatan : a. Pelatihan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga. b. Temu Kader ( Jambore ) IMP dan PKK
15. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD Kegiatan :. a. Pengkajian pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.
31
BAB. VII. PENUTUP
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ( BP2KB ) Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 disusun sebagai salah upaya mewujudkan secara bertahap Visi dan Misi Walikota Pariaman dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 – 2018 dengan tekad mensejahterakan masyarakat Pariaman.
Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera perlu menjadi perhatian serius dan khususnya dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terselenggara sesuai dengan yang diharapkan.
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu ) sampai 5 ( Lima ) tahun dengan memperhitungkan segala potensi (Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Anggaran Yang Memadai), peluang dan kendala yang ada atau diperkirakan akan/mungkin timbul.
Perencanaan Strategis inilah yang akan memandu tugas pokok dan fungsi Badan dimasa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis dengan segala sektor terkait.
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang bersamaan dengan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur yang sangat penting dari suatu akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan dimasa mendatang.
32
KATA PENGANTAR Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Strategis untuk masa waktu 2014 – 2018. Dalam
dokumen
ini,
berisikan
pernyataan
Visi
Organisasi
yaitu
“TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK
DAN
KELUARGA SEJAHTERA “ dengan 3 (Tiga) Misi organisasi yakni :
1. Meningkatkan Upaya Pengarustamaan Gender. 2. Terwujudnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. 3. Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
Serta sejumlah tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2014 – 2018.
Rencana Strategis 2014 – 2018 yang telah disusun ini akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja yang disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja dimaksud merumuskan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan sumber dan dasar bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Pariaman, 9 Desember 2013.
33
34
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA PARIAMAN SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KOTA PARIAMAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013) 3
Target 4
1 Jumlah Pengaduan Tindak Kekerasan Yang Ditangani
40 Kasus
30 Kasus
2 Jumlah Kelompok PKDRT yang dibentuk & Dibina
4 Kelp
20 Kelp
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
1
2
Tahun- 2014
Tahun-2015
Rp 5
Target 6
Tahun-2016
Rp 7
Target 8
Tahun-2017
Rp 9
Target 10
Kondisi Kinerja pada ak periode RPJMD
Tahun-2018
Rp 11
Target 12
Rp 13
Target 14
Urusan Wajib Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3 Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kecamatan 30 Pemb, 2 1 Desa, 1 Kec Kali Penilaian Sayang Ibu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1 Kurang Jumlah Keluarga Sasaran ( KK Miskin ) Di Desa Binaan P2WKSS 2 Terlaksananya Penilaian P2WKSS Tk . Provinsi 3 Juml Organisasi Perempuan Yg Dibina 4 Jumlh Pengurus & Anggota Org Perem yg dilatih
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Anak
1 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Penganggaran Yg Responsive Gender ( PPRG ) 2
3
4
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP dan PA Terfasilitasinya Kelembagaan PUG dan Anak Terikutinya Kegiatan FA Prop. Dan FAN Serta KAI
107.600.000
30 Kasus
118.360.000
35 Kasus
130.196.000
35 Kasus
143.215.600
40 kasus
157.537.160
-
20 Kelp
-
20 Kelp
-
11 Kelp
-
75 Kelp
-
-
1 Desa, 1 Kec
-
1 Desa, 1 Kec
-
1 Desa, 1 Kec
-
1 Desa, 1 Kec
-
414.450.000
455.895.000
15 KK
501.484.500
15 KK
551.632.950
15 KK
606.796.245
75 Kelp 1 Desa, 1 Kec
15 KK
-
10 KK
-
1 Penilaian
-
1 Penilaian
-
1 Penilaian
-
1 Penilaian
-
1 Penilaian
-
1 Penilaian
-
2 Organisasi
-
2 Organisasi
-
4 Organisasi
-
5 Organisasi
-
5 Organisasi
-
5 Organisasi
50 Org
150 Org
-
150 Org
-
200 Org
-
200 Org
-
200 Org
-
200 Org
-
15 GBS
-
1 Dok
1 FA Tk Kota, 1 FA Tk Kota 4 FA Tk Kec
2 Org
4 Org
143.400.000
-
0
0
10 KK
40 Kasus
15 GBS
1 Dok
1 FA Tk Kota, 4 FA Tk Kec
4 Org
157.740.000
20 GBS
173.514.000
-
1 Dok
0
1 FA Tk Kota, 4 FA Tk Kec, 2 Desa
0
0
4 Org
0
-
20 GBS
1 Dok 1 FA Tk Kota, 4 FA Tk Kec, 2 Desa 4 Org
190.865.400
20 GBS
-
1 Dok
0
1 FA Tk Kota, 4 FA Tk Kec, 2 Desa
0
4 Org
209.951.940
-
0
0
20 GBS
1 Dok 1 FA Tk Kota, 4 FA Tk Kec, 2 Desa 4 Org
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Keserasian1Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Indikator Kinerja Program (Outcome) 1 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kota Layak Anak
2 Tersedianya Desa Layak Anak Percontohan
2 Tersedianya Sekolah Ramah Anak Percontohan
Program Keluarga Berencana
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif 1 Cakupan PUS yang Istrinya dibawah Usia 20 Thn ( 3,5 % ) 2 Rasio Petugas KB Di Setiap Desa (1 Orang PLKB 2 Desa ) 3 Cakupan Pus Peserta KB Anggota UPPKS yg Ber-KB (87 % )
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1 Terbentuknya PIK-R Disekolah dan Perguruan Tinggi
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 Terlaksananya Temu Kreatifitas Remaja Tk. Prop. Dan Nasional
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)
Target
1 Dok
1 Dok
2 Desa
1 Desa
0
1 Desa
0
1 Desa
0
1 Desa
0
1 Desa
0
1 Desa
2 Sekolah
1 Sekolah
0
1 Sekolah
0
1 Sekolah
0
1 Sekolah
0
1 Sekolah
0
1 Sekolah
71,17 %
73,67 %
1.151.966.000
74,07 %
3,7 %
1 Org / 7 Desa 63,7 %
33 Kelp
Tahun- 2014
3,2 %
Tahun-2015
Rp 99.871.000
232.535.000
Target 1 Dok
2,7 %
Tahun-2016
Rp 109.858.100
1.267.162.600
255.788.500
Target 1 Dok
76,57 %
2,2 %
Tahun-2017
Rp 120.843.910
1.393.878.860
281.367.350
Target 1 Dok
79,78 %
1,7 %
Kondisi Kinerja pada ak periode RPJMD
Tahun-2018
Rp 132.928.301
1.533.266.746
309.504.085
Target 1 Dok
83,03 %
1,2 %
Rp 146.221.131
1.686.593.421
340.454.494
Target 1 Dok
85,53 %
0,7 %
1:06
0
1:05
0
1:04
0
1:03
0
1:02
0
1:02
64,7 %
0
68,7 %
0
72,7 %
0
76,7 %
0
80,7 %
0
84,7 %
33 Kelp
1 Tk. Prop, 1 1 Tk. Prop, 1 Tk. Nas Tk. Nas
91.500.000
33 Kelp
100.650.000
33 Kelp
110.715.000
33 Kelp
121.786.500
33 Kelp
133.965.150
33 Kelp
90.280.000
1 Tk. Prop, 1 Tk. Nas
99.308.000
1 Tk. Prop, 1 Tk. Nas
109.238.800
1 Tk. Prop, 1 Tk. Nas
120.162.680
1 Tk. Prop, 1 Tk. Nas
132.178.948
1 Tk. Prop, 1 Tk. Nas
93.455.000
2600 Aksp
102.800.500
2700 Aksp
113.080.550
2800 Aksp
124.388.605
2900 Aksp
136.827.466
3000 Aksp
Program Pelayanan Kontrasepsi
1 Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi 2500 Aksp KB 2 Cakupan Penyediaan Alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi 30% Permintaan Masyarakat ( 30 % ) Program Penyiapan Tenaga Pendamping 1 Cakupan Anggota Bina Kelompok Bina Keluarga Keluarga Balita ( BKB ) BerKB 70 % 55,5 %
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1 Terciptanya Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu - PADU
29 Kelp
2500 Aksp
30%
58,5 %
29 Kelp
30%
117.600.000
0
30%
30%
30%
30%
61,5 %
129.360.000
64,5 %
142.296.000
67,5 %
156.525.600
70,5 %
172.178.160
73,5 %
35 Kelp
60.000.000
41 Kelp
66.000.000
47 Kelp
72.600.000
53 Kelp
79.860.000
59 Kelp
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 1
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun- 2014 Target
Rp
Tahun-2015 Target
Rp
Tahun-2016 Target
Rp
Tahun-2017 Target
Rp
Kondisi Kinerja pada ak periode RPJMD
Tahun-2018 Target
Rp
Target
Pariaman, 10 Februari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan
Drg. YANDRA FERRY, MM Nip. 19610118 199301 1 001
ANAAN
gka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Rp 15
656.908.760
Ket
16
10.760.000
11.836.000
13.019.600
14.321.560
41.445.000
45.589.500
50.148.450
55.163.295
15.774.000
17.351.400
19.086.540
-
-
2.530.258.695 -
#VALUE!
-
-
875.471.340 14.340.000 -
0
0
gka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Ket
Rp 609.722.442 9.987.100
10.985.810
12.084.391
13.292.830
115.196.600
126.716.260
139.387.886
153.326.675
23.253.500
25.578.850
28.136.735
30.950.409
558.616.650
9.150.000
10.065.000
11.071.500
12.178.650
551.168.428
9.028.000
9.930.800
10.923.880
12.016.268
570.552.121
9.345.500
10.280.050
11.308.055
12.438.861
11.760.000
12.936.000
14.229.600
15.652.560
6.000.000
6.600.000
7.260.000
0
0
7.032.867.627
1.419.649.429
0 0
717.959.760
278.460.000
gka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Ket
Rp
Pariaman, 10 Februari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Drg. YANDRA FERRY, MM Nip. 19610118 199301 1 001
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA NO 1
ASPEK/FOKUS/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2
SATUAN 3
KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2013 4
RAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA
SAN KOTA PARIAMAN
3-2018
ONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2013 4
2014 5
2015 6
TAHUN 2016 7
2017 8
2018 9
JADWAL RENCANA KERJA BPMD KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 JANUARI
NO PROGRAM/ KEGIATAN 1
2
3
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan Kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16. Pendidikan dan pelatihan formal 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan 1. Pembinaan dan Penilaian UEM-SP 2. Monitoring pengembalian Dana Bergulir 3. Pembinaan dan pembentukan BUMDes 4. Pemberdayaan Keluarga miskin untuk Desa Prioritas Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Air 5. Pembinaan dan Biaya Hidup Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/ Desa 6. Pembinaan, Sosialisasi dan Lomba KPP Desa/Kel beprestasi 7. Sosialisasi dan Pembinaan Posyantek 8. Peran serta Mahasiswa KKN dalam Pemberdayaan TTG
FEB
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
Agustus
SEP
OKT
NOV
DES
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
4
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA 1. Pendayagunaan data dasar Profil Desa/Kelurahan dan Pelaporan Monitoring Tk. Perkembangan Desa / Kel
5
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 2. Jambore Kader PKK
6
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu
7
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1. Pembinaan & Pelatihan Pelestarian Budaya Adat Alam Minangkabau 2. Fasilitasi Operasional Kelembagaan Adat (KAN, BUNDO KANDUANG) 3. Fasilitasi Operasional LKAAM
9
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pemanfaatan & Penerapan Teknologi Pedesaan 2. Sayembara merancang Alat TTG 3. Pembinaan dan mengikuti gelar TTG tingkat nasional
10
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. Pembinaan & Penilaian Kompetensi Kades, Lurah, Sekdes & Seklur 2. Evaluasi Rancangan APBDes 3. Monev & Pelaporan Penggunaan APBDes
11
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kel dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD KOTA PARIAMAN TAHUN 2014-2018 NO
1
2
PERIODE 5 TAHUN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 17. Pendidikan dan pelatihan formal 18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan 1. Pembinaan dan Penilaian UEM-SP 2. Monitoring pengembalian Dana Bergulir 3. Pameran Produk Unggulan Ekonomi Masyarakat Perdesaan 4. Pembinaan dan pembentukan BUMDes 5. Optimalisasi Pasar Desa 6. Pemberdayaan Keluarga miskin untuk Desa Prioritas 7. Koordinasi, monitoring penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat 8. Pembinaan dan monitoring KMN
SASARAN
2014
2015
2016
2017
2018
PENDANAAN INDIKATIF
SUMBER DANA
Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya alat kebersihan dan pembersih kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya jasa pengelola adm keuangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Komponen Listrik
1 1 12 1 1 1 3 1
tahun tahun bulan tahun tahun tahun jenis tahun
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaaan dan per UU an Tersedianya makanan dan minuman Lancarnya rapat koordinasi yang diikuti Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor
2 1 12 1 1 1 1 1
jenis paket bulan tahun tahun tahun tahun tahun
APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Bertambahnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan UEM-SP Meningkatnya pengembalian dana bergulir Termotivasinya masyarakat dalam pemberdayaan Ekonomi Kreatif Terbentuknya BUMdes Meningkatnya Produktifitas Pasar Desa Meningkatnya taraf hidup KK miskin Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program penaggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan Terlaksananya pembinaan dan monitoring KMN
1
tahun
1
tahun
17
klpk
71 1
desa/kel kali
4 3 50 1
desa/kel pasar desa KK tahun
29
desa/kel
APBD
APBD APBD APBD
3
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4. Pendampingan Penyusunan RPJM Desa / Kelurahan 5. Pembinaan Desa / Kelurahan Percontohan 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Air 7. Pembinaan dan Biaya Hidup Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/ Desa 8. Pembinaan, Sosialisasi dan Lomba KPP Desa/Kel beprestasi 9. Sosialisasi dan Pembinaan Posyantek 10. Peran serta Mahasiswa KKN dalam Pemberdayaan TTG
4
Terpilihnya Desa/ Kel untuk mewakili Kota Pariaman dalam Lomba Desa/ Kel Berprestasi TK. Prop Sumbar Tersusunnya perencanaan tingkat Desa/Kel Meningkatnya kebersihan Desa/ Kel di Kota Pariaman Tersusunnya RPJM Desa/ Kel Terciptanya Desa/Kel Percontohan Meningkatnya pengetahuan BPSPAM terhadap pengelolaan Sumber Daya Air Meningkatnya kemandirian SPMN
4
desa/kel
71 71 71 4 35
desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel bpspams
6
desa/orang
APBD
Terpeliharanya sarana dan prasarana Desa/ Kel Terbinanya Posyantek dan Wartek Termotivasinya masyarakat dalam pemberdayaan TTG
28 10 300
KPP klpk mahasiswa
APBD APBD APBD
6
7
V
V
V
V
V V V
V V V V
V V V
V V V
V V V V
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA 1. Pendayagunaan data dasar Profil Desa/Kelurahan dan Pelaporan Monitoring Tk. Perkembangan Desa / Kel 2. Pengembangan Pusat Data Profil Desa/ Kelurahan
5
V
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1. Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel (KPM) 2. Sosialisasi dan Pembinaan Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan 3. Fasilitasi DPD LPM Kota/Kel 4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 5. Jambore Kader PKK PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan tenaga teknis masyarakat Desa/ Kel Terlaksananya perda tentang Lembaga Kemasyarakatan
71
desa/kel
71
desa/kel
V
V
V
V
V
-
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
-
V
V
V
V
APBD APBD
APBD APBD APBD APBD APBD
Terbinanya kader Posyandu berprestasi Tk. Kota Pariaman
4
desa/kel
APBD
2. Monev Pengentasan Penyakit Luar Biasa
APBD
T 1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 2. Peningkatan PMT-Posyandu
APBD APBD
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1. Pembinaan & Pelatihan Pelestarian Budaya Adat Alam Minangkabau 2. Fasilitasi Operasional Kelembagaan Adat (KAN, BUNDO KANDUANG) 3. Fasilitasi Operasional LKAAM
Bertambahnya pengetahuan wawasan peserta pelatihan tentang adat budaya alam minangkabau Meningkatnya operasional di kegiatan KAN dalam kota Pariaman Meningkatnya operasional di kegiatan LKAAM dalam kota Pariaman
71
desa/kel
12
KAN
1
LKAAM Kota
4. Pendataan dan Pembuatan buku Himpunan Adat Istiadat dan Budaya Kota Pariaman 5. Pembinaan Adat Istiadat dan Budaya dalam melestarikan budaya nusantara 9
10
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pemanfaatan & Penerapan Teknologi Pedesaan 2. Sayembara merancang Alat TTG 3. Pembinaan dan mengikuti gelar TTG tingkat nasional 4. Pemetaan dan Pengkajian Teknologi pErdesaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1. Pembinaan & Pelatihan Masy Pemanfaat SDA Pesisir 2. Pendataan Profil Pemberdayaan masy Wilayah pesisir
11
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
-
-
-
V
V
-
APBD APBD APBD APBD APBD
Termanfaatkan dan terterapkan teknologi Terciptanya Alat-alat TTG Promosi Alat-alat TTG yang diikuti Tersedianya database dan peta TTG
4 71 1 1
desa desa/kel kali kali
APBD APBD APBD APBD
Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat daerah pesisir Terdatanya profil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
13
desa/kel
APBD
13
desa/kel
APBD
Jumlah raker tingkat Kec. dan Kota, fasilitasi raker tingkat propinsi, fasilitasi pilkades, tersedianya tambahan insentif kades, tersedianya tambahan insentif kaur Tersedianya kades, lurah, sekdes dan seklur yang memiliki kompetensi baik dan layak untuk diutus pada ajang yang sama di tingkat propinsi dan pusat. Jumlah monev dan pelaporan penyelenggaraan adm. Pemerintahan Desa/ Kel Triwulanan Tersedianya dokumen data inventaris Pemerintahan Desa/ Kel Tersedianya dokumen dan terpantaunya APBDes
71
desa/kel
APBD
71
desa/kel
APBD
4
kecamatan
APBD
4
kecamatan
APBD
55
desa
55
desa
APBD APBD
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. Fasilitasi & Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kel. 2. Pembinaan & Penilaian Kompetensi Kades, Lurah, Sekdes & Seklur 3. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Triwulanan 4. Database Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 5. Evaluasi Rancangan APBDes 6. Monev & Pelaporan Penggunaan APBDes
12
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan 1. Pelatihan Perangkat Pemerintahan Desa/ Kel 2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kel dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan 3. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang pengelolaan keuangan desa 4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan penggunaan APBDes 5. Pengadaan Buku Administrasi Desa/ Kel
Meningkatnya pengetahuan Perangkat Desa/ Kel Meningkatnya Pengetahuan Kepala Desa tentang manajemen pemerintahan Desa Meningkatnya pengetahuan aparatur pemdes akan pengelolaan keuangan Desa Jumlah Monev dan pelaporan PEnggunaan APBDes Tertibnya administrasi Desa/ Kel
71 71
desa/kel desa/kel
APBD APBD
55
desa
APBD
55 71
desa desa/kel
APBD APBD
No 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (akhir tahun 2013)
Jumlah Desa yang memiliki NA profil Desa Persentase lembaga 80% keuangan mikro yang berfungsi denmgan baik Tingkat Ketersediaan 100% dokumen rencana pembangunan daerah Tersedianya dokumen Perda RTRW No. 21 Tahun perencanaan sesuai UU 2012 Penataan Ruang Tingkat Ketersediaan 100% data/informasi/statistik Daerah
Target capaian Setiap tahun Tahun ke-1
Tahun ke-2
Tahun ke-3
Tahun ke-4
NA
NA
NA
90%
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
Sosialisasi
Sosialisasi
Sosialisasi
Sosialisasi
100%
100%
100%
100%
ahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (akhir tahun 2018) tahun ke-5 95%
95%
80%
80%
100%
100%
Sosialisasi
Tersosialisasi
100%
100%
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BPMD KOTA PARIAMAN TAHUN 2014-2018
Tujuan
Sasaran
1 Peningkatan kualitas aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Pariaman
1 Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja
Indikator Sasaran Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kode
1
22
01
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)
Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan
Target
Rp
Target
303.570.000
Rp
Tahun 2017
Target
303.570.000
Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)
Tahun 2018 Rp
Target
302.070.000
Target
Rp
Rp
293.570.000
1.506.350.000
%
2.000.000 100
%
2.000.000 100
%
2.000.000 100
%
2.000.000 100
%
2.000.000
100
%
10.000.000
Penyediaan jasa Tersedianya jasa Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber air dan listrik air dan listrik daya air dan listrik
100
%
56.000.000 100
%
56.000.000 100
%
56.000.000 100
%
56.000.000 100
%
56.000.000
100
%
280.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honorarium Belum tersedianya jasa administrasi honorarium jasa keuangan administrasi keuangan
100
%
122.070.000 100
%
122.070.000 100
%
122.070.000 100
%
122.070.000 100
%
122.070.000
100
%
610.350.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih
Belum tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih
100
%
1.500.000 100
%
1.500.000 100
%
1.500.000 100
%
100
%
1.500.000
100
%
6.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll
Belum tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll
100
%
15.000.000 100
%
15.000.000 100
%
15.000.000 100
%
15.000.000 100
%
15.000.000
100
%
75.000.000
%
10.000.000 100
%
10.000.000 100
%
10.000.000 100
%
10.000.000 100
%
100
%
40.000.000
%
3.000.000 100
%
3.000.000 100
%
3.000.000 100
%
3.000.000 100
%
3.000.000
100
%
15.000.000
100
%
5.000.000 100
%
5.000.000 100
%
5.000.000 100
%
5.000.000 100
%
5.000.000
100
%
25.000.000
100
%
9.000.000 100
%
9.000.000 100
%
9.000.000 100
%
9.000.000 100
%
9.000.000
100
%
45.000.000
100
%
80.000.000 100
%
80.000.000 100
%
80.000.000 100
%
80.000.000 100
%
80.000.000
100
%
400.000.000
bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang- terbitan periodik dan undangan peraturan per-UU-an
Belum tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, 100 penggandaan peraturan, dll Belum tersedianya alatalat listrik: lampu, 100 kabel, dll
Belum tersedianya surat kabar terbitan periodik dan peraturan per-UU-an Belum tersedianya Penyediaan makanan dan Tersedianya konsumsi konsumsi untuk rapatminuman untuk rapat-rapat dinas rapat dinas Belum terlaksananya Terlaksananya perjalanan Rapat-rapat koordinasi perjalanan dinas dalam dinas dalam rangka dan konsultasi keluar rangka konsultasi ke konsultasi ke provinsi, daerah provinsi, pusat, lintas pusat, lintas SKPD, dll SKPD, dll
01
Rp
303.570.000
Belum terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016
Tahun 2015
100
Tersedianya barang Penyedian barang cetakan cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, dan penggandaan penggandaan peraturan, dll Penyediaan komponen Tersedianya alat-alat instalasi listrik: lampu, kabel, dll listrik/penerangan
22
Target
Meningkatnya Kegiatan Program Pelayanan 01 Pelayanan administrasi administrasi Perkantoran perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1
Tahun 2014
Program Peningkatan 02 sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya sarana prasarana perkantoran Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor
206.200.000 Belum tersedianya sarana dan prasarana & 100 perlengkapan gedung kantor
%
Belum tersedianya sarana dan prasarana & 100 peralatan gedung kantor Belum tersedianya pemeliharaan gedung kantor
226.820.000
207.152.000
227.886.000
250.674.600
1.118.732.600
100
%
38.500.000 100
%
42.350.000 100
%
46.585.000 100
%
51.243.500
100
%
213.678.500
%
64.000.000 100
%
70.400.000 100
%
77.440.000 100
%
85.184.000 100
%
93.702.400
100
%
390.726.400
100
%
5.000.000 100
%
5.500.000 100
%
6.050.000 100
%
6.655.000 100
%
7.320.500
100
%
30.525.500
35.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4
Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4
100
%
87.000.000 100
%
95.700.000 100
%
105.270.000 100
%
115.797.000 100
%
127.376.700
100
%
531.143.700
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor
Belum tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor
100
%
15.200.000 100
%
16.720.000 100
%
18.392.000 100
%
20.250.000 100
%
22.275.000
100
%
92.837.000
1
2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
Jumlah Pendidikan, pelatihan dan Bintek yang diikuti
1
3 Meningkatnya Jumlah laporan Pengembanga yang disusun 1 n Sistem Pelaporan Keuangan
22
22
22
01
01
01
03 Program Peningktan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Beserta Kelengkapannya Dinas Kantor
Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya sumber Kurang optimalnya formal daya manusia di bidang sumber daya aparatur perencanaan
1
22
01
Program Peningkatan 05 Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan bhakti gotong royong masyarakat
1
22
01
100
%
Belum tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
100
%
Terpilihnya desa berprestasi untuk lomba tk Propinsi Tersusunnya perencanaan pembangunan dan RKP Desa /Kel Th 2015 Terlaksana Bulan bhakti gotong royong masyarakat
Belum adanya Desa terbina dan berprstasi Belum Tersusunnya perencanaan pembangunan dan RKP Desa /Kel Th 2015 BelumTerlaksananya Bulan bhakti gotong royong masyarakat BelumTerlaksana Pembinaan KPP desa/kel,sosialisasi dan lomba KPP Fasum
Pembinaan Desa / Kelurahan Percontohan
Terciptanya Desa/Kel Percontohan
Belum ada Desa percontohan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Air Sosialisasi dan Pembinaan Posyantek
Meningkatnya pengetahuan BPSPAM terhadap pengelolaan Sumber Daya Air Terbinanya Posyantek dan Wartek
Belum kuatnya kelembagaan BPSPAM Belum kuatnya kelembagaan Posyantek Belum Optimalnya peran mahasiswa KKN dalam partisipasi membangun Desa
20.000.000 100
%
%
Pembinaan dan penilaian Terlaksana Pembinaan Kompetensi Kepala dan penilaian Desa/Lurah Berprestasi Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi
masih kurangnya Kompetensi Lurah/Kepala Desa Berprestasi
20.000.000 100
%
25.000.000
-
20.000.000 100
%
25.000.000 25
orang
20.000.000
20.000.000 100
%
20.000.000
606.300.000
%
662.130.000
75
orang
20.000.000
20.000.000 100
%
20.000.000
20.000.000 100
25.000.000
75.000.000
20.000.000
100.000.000
100
%
20.000.000
20.000.000 100
%
722.968.000
20.000.000
75.000.000
100.000.000
100.000.000
100
%
787.791.200
100.000.000
3.254.125.200
kec
100.980.000
4
kec
111.100.000
4
kec
122.210.000
4
kec
134.500.000
4
kec
147.950.000
4
kec
616.740.000
71
desa/ kel
34.725.000
71
desa/ kel
38.200.000
71
desa /kel
42.020.000
71
desa/k el
46.222.000
71
desa/k el
50.844.200
71
desa/k el
212.011.200
71
desa/ kel
73.110.000
71
desa/ kel
75.000.000
71
desa /kel
82.500.000
71
desa/k el
90.750.000
71
desa/k el
99.825.000
71
desa/k el
421.185.000
28
KPP
101.134.000
28
KPP
112.000.000
28
KPP
123.200.000
28
KPP
135.520.000
28
KPP
149.072.000
28
KPP
620.926.000
4
desa/ kel
90.000.000
4
desa /kel
97.200.000
4
desa/k el
104.976.000
4
desa/k el
112.000.000
4
desa/k el
404.176.000
35
BPSP AM
91.680.000
35
BPSP AM
100.000.000
35
BPSP AM
110.000.000
35
BPSPA M
121.000.000
35
BPSPA M
133.100.000
35
BPSPA M
555.780.000
4
Kec
73.307.000,00
4
Kec
80.000.000
4
Kec
85.000.000
4
Kec
90.000.000
4
Kec
95.000.000
4
Kec
423.307.000
300 orang
242.183.000 Belum rapinya manajemen pemerintahan Desa
-
20.000.000
20.000.000
20.000.000 100
25.000.000
4
Meningkatnya kapasitas aparatur Desa/ Kel Terlaksana pelatihan manajemen pemdes
25
oran g
20.000.000
474.936.000
Pembinaan dan lomba KPP Terlaksana Pembinaan Desa/Kelurahan KPP desa/kel,sosialisasi Berprestasi dan lomba KPP Fasum
Program peningkatan 18 kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
25.000.000
20.000.000
Program peningkatan 17 partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
-
20.000.000
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peran serta Mahasiswa Termotivasinya KKN dalam masyarakat dalam Pemberdayaan TTG pemberdayaan TTG
3 Peningkatan 1 Tersedianya kapasitas sumber Aparatur daya manusia Pemerintah aparatur Desa/Keluraha Desa/Kelurahan dan n dan Kader kader Masyarakat pemberdayaan yang masyarakat. profesional dan memadai.
25
oran g
Program Peningkatan 04 Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 2 Peningkatan 1 Terwujudnya kemampuan, peran pembangunan dan partisipasi partisipatif masyarakat agar dengan mampu terlibat pelibatan aktif secara aktif dalam masyarakat pembangunan dan sebagai pelaku menyusun rencana utama, mulai pembangunan yang dari lebih berkualitas perencanaan, sesuai dengan pelaksanaan aspirasi dan dan kebutuhan pengawasan masyarakat
25.000.000 Belum Tersedianya Pakaian Dinas Kantor
550.200.000
560.000.000
572.500.000
587.000.000
2.511.883.000
55
Desa
47.213.000
55
Desa
52.000.000
55
Desa
57.000.000
55
Desa
62.000.000
55
Desa
66.000.000
55
Desa
284.213.000
8
orang
102.760.000
8
orang
105.200.000
8
oran g
108.000.000
8
orang
113.000.000
8
orang
118.000.000
8
orang
546.960.000
aparatur Desa/Kelurahan dan kader pemberdayaan masyarakat.
Desa/Keluraha n dan Kader Masyarakat yang profesional dan memadai.
Monitoring dan evaluasi Profil Desa/Kelurahan
Teridentifikasi Belum optimalnya data permasalahan pokja dan mengenai profil Desa meningkat pengetahuan pokja Desa/Kel
Pendayagunaan data dasar Profil Desa/Kelurahan dan Pelaporan Monitoring Tk. Perkembangan Desa / Kel Pengembangan Pusat Data Profil Desa/ Kelurahan
1
22
01
20
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Triwulanan Database Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Pengadaan Buku Administrasi Desa/ Kel
1
4 Pemberdayaan 1 Terciptanya masyarakat dalam usaha ekonomi pengelolaan potensi masyarakat sumberdaya alam. melalui pengelolaan potensi sumberdaya alam
Optimalisasi usaha ekonomi 1 masyarakat melalui pengelolaan potensi sumberdaya alam
22
22
01
Program Pembinaan dan 21 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
71
Desa / Kel
71
Desa/ Kel
95.000.000
71
Desa / Kel
97.000.000
71
Desa/ Kel
99.500.000
71
Desa/ Kel
105.000.000
71
Desa/ Kel
488.710.000
71
Desa / Kel
71
Desa/ Kel
98.000.000
71
Desa / Kel
98.000.000
71
Desa/ Kel
98.000.000
71
Desa/ Kel
98.000.000
71
Desa/ Kel
392.000.000
1
kec
1
kec
200.000.000
1
kec
200.000.000
1
kec
200.000.000
1
kec
200.000.000
1
kec
800.000.000
92.210.000
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kel
318.510.000
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Belum terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah monev dan Belum terlaksanannya pelaporan monev dan pelaporan penyelenggaraan adm. penyelenggaraan adm. Pemerintahan Desa/ Kel Pemerintahan Desa/ Triwulanan Kel Triwulanan Tersedianya dokumen Belum Tersedianya data inventaris dokumen data Pemerintahan Desa/ Kel inventaris Pemerintahan Desa/ Kel Tertibnya administrasi Desa/ Kel
608.500.000
455.600.000
552.500.000
438.550.000
2.373.660.000
71
Desa/ Kel
322.000.000
71
Desa / Kel
328.000.000
71
Desa/ Kel
332.500.000
71
Desa/ Kel
335.000.000
71
Desa/ Kel
1.636.010.000
Desa / Kel
71
Desa/ Kel
124.500.000
71
Desa / Kel
127.600.000
71
Desa/ Kel
130.000.000
71
Desa/ Kel
13.550.000
71
Desa/ Kel
395.650.000
71
Desa / Kel
71
Desa/ Kel
82.000.000
-
-
-
71
Desa/ Kel
90.000.000
-
-
-
71
Desa/ Kel
172.000.000
-
-
71
Desa/ Kel
80.000.000
-
-
-
-
71
Desa/ Kel
90.000.000
71
Desa/ Kel
170.000.000
4
kali
71
318.510.000
-
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Belum Terlaksana Terlaksana dokumen dokumen APBDes APBDes
55
Desa
102.800.000
55
Desa
107.800.000
55
Desa
112.800.000
55
Desa
117.800.000
55
Desa
122.800.000
55
Desa
564.000.000
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes
Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes
55
Desa
27.900.000
55
Desa
32.900.000
55
Desa
37.900.000
55
Desa
42.900.000
55
Desa
47.900.000
55
Desa
189.500.000
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang
Pembinaan & Pelatihan Bertambahnya Masy Pemanfaat SDA pengetahuan dan Pesisir ketrampilan masyarakat daerah pesisir Pendataan Profil Pemberdayaan masy Wilayah pesisir
Terdatanya profil Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Belum Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes
130.700.000
140.700.000
-
150.700.000
52.000.000
Belum terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan untuk masy Pesisir
-
-
-
-
-
Belum ada Profil Pemberdayaan masy Wilayah pesisir
-
-
-
14
Desa
-
52.000.000
160.700.000
35.000.000
14
Desa
-
-
35.000.000
-
170.700.000
-
-
-
-
-
45.000.000
-
-
753.500.000
14
Desa
-
-
45.000.000
-
132.000.000
14
Desa
80.000.000
14
Desa
52.000.000
5 Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
1 Terwujudnya peningkatan jiwa dan semangat wirausaha masyarakat melalui lembaga ekonomi
Peningkatan kemampuan ekonomi dan wirausaha masyarakat melalui lembaga keuangan
1
22
01
15 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan Pembentukan dan pembinaan Bumdes
Terbentuknya BUMDes
Belum terbentuk BUMDes
Pembinaan dan penilaian Bertambahnya Belum kuatnya Kelompok UEM-SP pengetahuan pengurus kelembagaan UEM-SP dalam pengelolaan UEMSP Pembinaan dan biaya hidup Sarjana Pemeberdayaan Masyarakat/Nagari/Desa
2 Terwujudnya Pemanfaatan peningkatan Teknologi ekonomi serta Tepat Guna daya saing masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
283.253.000
1
22
01
Terlaksananya pembinaan SPMN
Terwujudnya peran aktif lembagalembaga kemasyarakata n yang ada di Desa/Keluraha n dalam pembangunan Desa/Keluraha n.
389.753.000
79.673.000
4
desa/ kel
84.673.000
4
desa /kel
89.673.000
4
desa/k el
94.673.000
4
desa/k el
99.673.000
4
desa/k el
448.365.000
17
kelo mp
57.980.000
17
kelom p
62.980.000
17
kelo mp
67.980.000
17
kelom p
72.980.000
17
kelomp
77.980.000
17
kelomp
339.900.000
6
org
64.100.000
6
org
69.100.000
6
org
74.100.000
6
org
79.100.000
6
org
84.100.000
6
org
370.500.000
bln
16.500.000
12
bln
12
bln
12
bln
12
bln
12
bln
16.500.000
Belum Terlaksananya monev dana bergulir
12
Belum terlaksananya Pameran Produk Unggulan
-
-
-
-
-
100.000.000
-
-
Belum Optimalnya Pasar Desa
-
-
-
4
pasar
65.000.000
4
pasar
Belum terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan
-
-
-
4
kali
25.000.000
4
Pembinaan dan monitoring KMN
Belum Optimalnya pembinaan dan monitoring KMN
29
desa/ kel
29
desa/ kel
65.000.000
29
Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Pedesaan Pembinaan dan mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat di desa Prioritas
Promosi Alat-alat TTG yang diikuti
15
alat
52.955.000
15
alat
Belum Termanfaatkan dan terterapkan teknologi
40
org
31.150.000
-
-
Belum terpromosinya alat-alat TTG
1
kali
100.975.000
1
kali
-
-
-
-
Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel (KPM)
Belum Terlaksana sosialisasi hasil pengkajian desa prioritas Belum Terpenuhinya keg. TP-PKK Kota,Kec,Desa dan Kelurahan
Bertambah wawasan dan Bertambah wawasan pengalaman kader dan dan pengalaman kader pengurus dan pengurus masih kurang Meningkatnya belum kuatnya pengetahuan dan kelembagaan wawasan tenaga teknis pengetahuan dan masyarakat Desa/ Kel wawasan tenaga teknis masyarakat Desa/ Kel
Sosialisasi dan Pembinaan Terlaksananya perda Perda tentang Lembaga tentang Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Fasilitasi DPD LPM Kota/Kel
-
Belum Terlaksananya perda tentang Lembaga Kemasyarakatan
-
-
-
-
-
-
200.000.000
65.000.000
4
pasar
260.000.000
kali
35.000.000
4
kali
118.000.000
desa/k el
65.000.000
29
desa/k el
325.000.000
-
-
100.000.000
-
-
65.000.000
4
pasar
65.000.000
4
pasar
kali
28.000.000
4
kali
30.000.000
4
desa /kel
65.000.000
29
desa/k el
65.000.000
29
160.975.000
990.490.000 Terlaksana sosialisasi hasil pengkajian desa prioritas
Peningkatan Terpenuhinya keg. TPpemberdayaan PKK Kota,Kec,Desa dan masyarakat melalui Kelurahan pelaksanaan kegiatan PKK ditingkat Kota,Kecamatan dan Desa /Kelurahan Jambore Kader PKK
65.000.000 185.080.000
Terciptanya Alat-alat TTG Belum Terciptanya Alatalat TTG Termanfaatkan dan terterapkan teknologi
2.078.265.000
desa/ kel
Pameran Produk Unggulan Termotivasinya Ekonomi Masyarakat masyarakat dalam Perdesaan pemberdayaan Ekonomi Kreatif Optimalisasi Pasar Desa Meningkatnya Produktifitas Pasar Desa Koordinasi, monitoring Terlaksananya koordinasi penanggulangan dan sinkronisasi program kemiskinan melalui penaggulangan pemberdayaan kemiskinan melalui masyarakat pemberdayaan
20 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Sayembara merancang alat TTG
426.753.000
4
Pembinaan dan Terlaksananya monev Monitoring Dana Bergulir dana bergulir
Terlaksananya pembinaan dan monitoring KMN
506.753.000
Belum Optimalnya pembinaan SPMN
Pemetaan dan Pengkajian Tersedianya database Teknologi perdesaan dan peta TTG 6 Peningkatan fungsi dan peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan
471.753.000
-
306.125.000
170.975.000
60.000.000
15
alat
65.000.000
15
alat
-
40
org
35.150.000
-
-
100.975.000
1
kali
100.975.000
1
kali
-
1
dok
105.000.000
-
-
1.042.229.500
1.098.297.350
-
332.125.000
1.155.280.000
70.000.000
15
alat
75.000.000
75
alat
322.955.000
-
40
org
41.150.000
120
orang
107.450.000
100.975.000
1
kali
100.975.000
5
kali
504.875.000
-
1
dok
115.000.000
2
dok
220.000.000
1.159.800.000
1.221.040.000
5.511.856.850
53
kk
21.700.000
1
desa
25.000.000
1
desa
30.000.000
1
desa
35.000.000
1
desa
40.000.000
5
desa
151.700.000
1
tahu n
809.340.000
1
tahun
849.807.000
1
tahu n
892.297.350
1
tahun
940.000.000
1
tahun
987.000.000
1
tahun
4.478.444.350
4
kec
159.450.000
4
kec
167.422.500
4
kec
176.000.000
4
kec
184.800.000
4
kec
194.040.000
4
kec
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
881.712.500
7 Peningkatan nilainilai sosial budaya di kalangan masyarakat Desa/ Kelurahan.
1 Teraplikasinya nilai-nilai sosial budaya di tengahtengah masyarakat berdasarkan filosofi ”adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah” di Desa/Keluraha n.
1
22
01
17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pembinaan & Pelatihan Pelestarian Budaya Adat Alam Minangkabau
365.416.000 Terlaksananya pelatihan ABS -SBK dan meningkat pengetahuan ttg ABS-SBK
Fasilitasi Operasional Terwujud tupoksi KAN Kelembagaan Adat (KAN, dlm pengembangan adat BUNDO KANDUANG) istiadat Fasilitasi Operasional Terfasilitasi LKAAM LKAAM Pendataan dan Pembuatan buku Himpunan Adat Istiadat dan Budaya Kota Pariaman
1
1
22
22
01
01
19 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu Monev Pengentasan Penyakit Luar Biasa PERBAIKAN GIZI 20 MASYARAKAT Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Peningkatan PMTPosyandu
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
458.990.000
514.990.000
2.215.876.000
org
87.926.000
142
org
90.000.000
142
org
93.500.000
142
org
97.500.000
142
org
99.500.000
142
org
468.426.000
12
Kan
172.490.000
12
Kan
177.490.000
12
Kan
182.490.000
12
Kan
187.490.000
12
Kan
192.490.000
12
Kan
912.450.000
1
lbg
105.000.000
1
lbg
110.000.000
1
lbg
115.000.000
1
lbg
120.000.000
1
lbg
125.000.000
1
lbg
575.000.000
1
dok
0
1
dok
60.000.000
1
dok
0
1
dok
0
1
dok
98.000.000
1
dok
158.000.000
0
48.000.000
0
0
0
54.000.000
0
102.000.000
1.530.940.000
1.550.940.000
1.542.940.000
1.570.940.000
1.580.940.000
7.776.700.000
1.535.940.000 1090 org
1.540.940.000 1090
1090
org
1.530.940.000 1090
org
1.303.500.000 Terlaksana Pemberian,pembinaan dan penilaian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah(PMT-AS)
390.990.000
142
Pembinaan Adat Istiadat dan Budaya dalam melestarikan budaya nusantara 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan dan perbaiki gizi masyarakat
485.490.000
4000
org
1.228.500.000 4000
75000000
org
org
1.545.940.000 1090
org
1.550.940.000
1090
org
7.704.700.000
15.000.000
2.000.000
25.000.000
30.000.000
72.000.000
1.368.675.000
1.437.108.750
1.509.821.875
1.586.150.000
7.205.255.625
1.289.925.000 4000
78.750.000
org
1.354.421.250 4000
82.687.500
org
1.423.000.000 4000
86.821.875
org
1.494.150.000
92.000.000
4000
org
6.789.996.250
415.259.375
Lampiran 2.5 PENETAPAN KINERJA
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMER : KOTA PARIAMAN : 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA OUTCOME URAIAN
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET 1
Lancarnya kegiatan surat menyurat
Penyediaan Jasa surat menyurat
12 bulan
Lancarnya pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa air,listrik dan telepon
12 bulan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola adm keuangan
12 bulan
Terpeliharanya kebersihan Tersedinaya alat kebersihan kantor kantor
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
Tersedianya ATK
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
Terpenuhinya komponen Lancarnya kebutuhan penerangan di instalasi listrik/penerangan kantor bangunnan kantor Meningkatnya jumlah Tersedinaya bahan bacaan dan Peraturan bahan bacaan dan Per UU - per uu an Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya makan dan minum makan dan minum dalam rapat Lancarnya rapat Tersedianya dana rapat koordinasi dan koordinasi yg diikuti konsultasi
12 bulan
1 jenis
12 bulan
12 bulan 2
Perlengkapan gedung kantor Peralatan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2 jenis
Tersedinya peralatan gedung kantor
12 unit
Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 unit 6 unit 23 unit
3 Mengikuti Diklat formal
Tersedianya dana diklat
4 orang
4 Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Renstra 2013-2018
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 dokumen
5 Terlaksana sosialisasi hasil Jumlah masyarakat yg difalisitasi pengkajian desa prioritas Terpenuhinya keg. TPPKK Kota,Kec,Desa dan Kelurahan Bertambah wawasan dan pengalaman kader dan pengurus
53 kk
Terlaksana 10 program PKK dan operasional PKK
1 tahun
Seleksi dan Jambore Kader PKK
4 kec
6 Terbentuknya BUMDes Bertambahnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan Terlaksananya pembinaan SPMN Terlaksananya monev dana bergulir
Jumlah masyarakat yg difalisitasi Terlaksana pembinaan dan penilaian kelompok UEM-SP
4 desa/kel 17 kelomp
Jumlah SPMN yang dibina
6 org
Pengelolaan Dana bergulir dan jumlah nasabah
12 bln 7
Terlaksananya pelatihan Jumlah Masyarakat yang dilatih ABS -SBK dan meningkat pengetahuan ttg ABS-SBK
142 org
Terwujud tupoksi KAN dlm pengembangan adat istiadat Terfasilitasi LKAAM
12 KAN
Terlaksana Fasilitasi Operasional KAN
Jumlah lembaga adat yang difasilitasi
1 LKAAM/Bu ndo Kanduang 8
Terpilihnya Terlaksanaanya lomba desa/kel Tk Kota desaberprestasi untuk Pariaman lomba tk Propinsi Tersusunnya perencanaan Desa /Kelurahan yg difasilitasi pembngunan dan RKP Desa /Kel Th 2015 Meningkat semangat gotong royong masyarakat desa/kel Terlaksana Pembinaan KPP desa/kel,sosialisasi dan lomba KPP Fasum Terbentuk posyantek dan wartek
Terlaksana Bulan bhakti gotong royong masyarakat Jumlak KPP Desa/Kel yg dibina dan peserta sosialisasi Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan posyantek
4 kec
71 Desa/Kel
71 Desa/Kel
28 KPP
4 Kec
Workshop BPSPAMS dan Jumlah masyarakat yg difalisitasi rapat triwulan
245 org
9 Meningkat pengetahuan manajemen Pemdes
Terlaksana pelatihan manajemen pemdes
55 org
Terpilihnya Kades/Lurah berprestasi
Terlaksana Pembinaan dan penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi
8 org
Teridentifikasi permasalahan pokja dan meningkat pengetahuan pokja Desa/Kel
Terlaksana Monitoring dan evaluasi Profil Desa/Kelurahan
71 Desa/Kel
10 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
Terlaksana Monitoring,pembinaan dan penilaian Kader Posyandu
1090 org
11 Terlaksana sayembara merancang alat TTG
Jumlah alat yg dirancang
15 alat 40 org
Ikut promosi alat TTG
Terlaksana Pembinaan dan mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional
1 kali
12 Terwujudnya tata Terlaksananya Fasilitasi pemerintahan desa/kel dan Penyelenggaraan Pemerinthan raker Desa/Kelurahan
4 kali
13 Terlaksana Terwujudnya peningkatan gizi dan Pemberian,pembinaan dan kecerdasan anak yang kompetitif penilaian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah(PMT-AS)
4000 org
14 Terwujudnya pemb. Desa Terlaksana dokumen APBDes
55 desa
Terpantau pemb. Desa yg Terlaksana Monitoring dan Evaluasi efektif,efisien dan Peraturan Desa tentang APBDes akuntabel
55 desa
Jumlah Anggaran
:
Rp
6.234.778.000
WALIKOTA PARIAMAN
MUKHLIS, R
Pariaman, 11 Februari 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYAR PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAM
Drs. L A N E F I, MM NIP. 19591230 198303 1 007
TAPAN KINERJA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA OTA PARIAMAN
PROGRAM/ KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
ANGGARAN 303.570.000 2.000.000 56.000.000
122.070.000 1.500.000
Penyediaan alat tulis kantor
15.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunnan kantor
3.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
5.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
9.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
80.000.000 206.200.000 35.000.000 64.000.000 5.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
87.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
20.000.000
15.200.000
20.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000 20.000.000
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat di desa Prioritas
990.490.000
Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan PKK ditingkat Kota,Kecamatan dan Desa /Kelurahan Jambore Kader PKK
809.340.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pembentukan dan pembinaan Bumdes Pembinaan dan penilaian Kelompok UEM-SP
218.253.000
Pembinaan dan biaya hidup Sarjana Pemeberdayaan Masyarakat/Nagari/Desa Pembinaan dan Monitoring Dana Bergulir
21.700.000
159.450.000
79.673.000 57.980.000
64.100.000 16.500.000
Program pengelolaan Keragaman Budaya Pembinaan dan pelatihan pelestarian budaya adat alam Minangkabau
365.416.000 87.926.000
Fasilitasi Operasional KAN
172.490.000
Fasilitasi Operasional LKAAM
105.000.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
474.936.000 100.980.000
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
34.725.000
Bulan bhakti gotong royong masyarakat
73.110.000
Pembinaan dan lomba KPP Desa/Kelurahan Berprestasi Sosialisasi dan Pembinaan Posyantek
101.134.000
73.307.000
Pembinaan dan pemberdayaan BPSPAMS
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pembinaan dan penilaian Kompetensi Kepala Desa/Lurah Berprestasi Monitoring dan evaluasi Profil Desa/Kelurahan
91.680.000
242.183.000 47.213.000
73110 102.760.000
92.210.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.530.940.000
Monitoring,pembinaan dan penilaian Kader Posyandu
1.530.940.000
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
185.080.000
Sayembara merancang alat TTG
52.955.000
Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Pedesaan
31.150.000
Pembinaan dan mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional
100.975.000
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
318.510.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerinthan Desa/Kelurahan
318.510.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.228.500.000
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)
1.228.500.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes
130.700.000 102.800.000 27.900.000
6.234.778.000
Pariaman, 11 Februari 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN
Drs. L A N E F I, MM NIP. 19591230 198303 1 007
87
303570000 206200000 20000000 20000000 990490000 218253000 365416000 474936000 242183000 1901100000
185080000 318510000 1288500 130700000
5.377.726.500
TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018 NO 1
2
Indicator Pembinaan terhadap organisasi masyarakat
Kondisi kinerja pd awal priode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun 2014
2015
dan Posyandu, Posyantek dan 80% 85% Wartek, Dasawisma, LPM, KAN, BPD Jumlah diklat yang dilaksanakan untuk Pembekalan peran dan fungsi 6 6 meningkatkan kemampuan masyarakat Posyandu, Posyantek dan pelatihan pelatihan Wartek, Dasawisma, LPM, KAN Pembinaan lembaga masyarakat pedesaan
lembaga
perekonomian UEM-SP,KMN berjalan,
sudah 17 UEMSP, 29 KMN, 4 BUMDES Pelatihan dalam rangka peningkatan Pembekalan peran dan fungsi 17 UEMperekonomian masyarakat pedesan Lembaga Keuangan SP, 4 BUMDES Promosi Produk Unggulan dan Alat TTG
yang
17 UEMSP, 29 KMN, 4 BUMDES 17 UEMSP, 4 BUMDES
2016
2017
2018
Kondisi kinerja pd akhir priode RPJMD
85%
90%
95%
95%
6 pelatihan
6 pelatihan
6 pelatihan
Pelatihan penguatan Kelembagaan, raker dan sosialisasi
17 UEMSP, 29 KMN, 4 BUMDES 17 UEMSP, 4 BUMDES
17 UEMSP, 29 KMN, 4 BUMDES 17 UEMSP, 4 BUMDES
17 UEMSP, 29 KMN, 4 BUMDES 17 UEMSP, 4 BUMDES
UEM-SP, KMN, BUMDes
Pemasaran terealisasi dalam 1x 1x 1x 1x 1x gelar TTG dan expo Ekonomi promosi promosi promosi promosi promosi Kreatif gelar TTG gelar TTG gelar TTG gelar TTG gelar TTG
3
Keikutsertaan seluruh elemen masyarakat Aktif dalam musrembang dalam musrembang
4
Tersedianya aparatur pemerintahan desa yang memahami bidang pembangunan kawasan desa Tersedianya aparatur pemerintahan desa yang memahami bidang pengelolaan keuangan desa Tersedianya aparatur pemerintahan desa yang memahami bidang menejemen pemerintahan desa
Pengutan Kelembagaan Keuangan Desa Promosi, pameran, dan monitoring keg.
71 desa/ Kel
71 desa/ Kel
71 desa/ Kel
71 desa/ Kel
71 desa/ Kel
Aktif dalam musrembang
Kepala Desa, Sekdes Perangkat Desa
dan
80%
80%
85%
90%
95%
95%
Kepala Desa, Sekdes Perangkat Desa
dan
80%
80%
85%
90%
95%
95%
Kepala Desa, Sekdes Perangkat Desa
dan
80%
80%
85%
90%
95%
95%
