PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1 | Peranan BPPM DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT

PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Oleh: Deka Lesthari; Pembimbing: Eny Kusdarini, M.Hum. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, hambatan yang di hadapi BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, dan upaya yang dilakukan BPPM DIY mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yakni Ketua dan Staf Sub Bidang KHPP BPPM DIY, Ketua dan Konselor P2TPA RDU, serta 2 perempuan korban KDRT yang telah mendapat pemberdayaan oleh BPPM DIY. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Validasi data pada penelitian ini menggunakan teknik cross check. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT yakni melalui pemberdayaan jangka pendek, dilakukan oleh P2TPA RDU di bawah koordinasi BPPM DIY, dan pemberdayaan jangka panjang dilakukan oleh BPPM DIY yang terdiri dari pelatihan keterampilan/kerja dan bantuan permodalan. Hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT antara lain: keterbatasan SDM, keterbatasan waktu tenaga ahli, keterbatasan pilihan pelatihan keterampilan/kerja, bantuan permodalan yang kadang tidak dimanfaatkan secara bijak, dan kebingungan dalam pemasaran produk. Upaya yang dilakukan BPPM DIY mengatasi hambatan tersebut yakni: saling mengisi tugas antar staf, adanya koordinasi untuk penggantian tenaga ahli, mengarahkan pilihan pelatihan keterampilan/kerja, pemberian teguran kepada penerima bantuan dan perbaikan sistem monitoring, dan mendatangkan tim ahli. Kata Kunci: Peranan, BPPM DIY, Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT


RULE OF THE BOARD OF WOMEN EMPOWERMENT AND CITIZENS OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION IN EMPOWERING WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE Deka Lesthari; Supervisor; Eny Kusdarini, M. Hum. Civics and Law UNY [email protected] Abstract The study aims to describe the BPPM DIY’s role in the empowerment of women victims of domestic violence, the obsacles BPPM DIY’s faced in the empowerment of women victims of domestic violence, and the efforts made by BPPM DIY to overcome these obstacles. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Subjects of research is using purposive technique, the Chairman and Staff of the Division KHPP BPPM DIY, Chairman and Councilor of P2TPA RDU, as well as two female victims of domestic violence who have received the empowerment by BPPM DIY. The data collection techniques are using interviews and documentation. Validation of the data is using cross check techniques. The data analysis techniques including data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this study showed that BPPM DIY’s role in the empowerment of women victims of domestic violence through the short-term empowerment, carried out by P2TPA RDU under the coordination of BPPM DIY, and long-term empowerment conducted by BPPM DIY comprising skills training/work and capital assistance. Obstacles encountered in the empowerment of women victims of domestic violence includes: limited human resources, time constraints of experts, limited choice of skills training/work, capital assistance that are sometimes not used wisely, and confusion in the marketing of products. BPPM DIY efforts to overcome these obstacles are: complementary task among staff, doing coordination for replacement of experts, direct selection skills training/work, giving warning to beneficiaries and improvement of monitoring systems, and bring in a team of experts. Keywords: Role, BPPM DIY, Empowerment of Woment Victims of Domestics Violence


PENDAHULUAN Kekerasan dalam rumah tangga yang sering disebut dengan KDRT, merupakan salah satu masalah di Indonesia yang sulit dituntaskan dari dulu hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pemahaman bahwa persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga adalah urusan rahasia keluarga itu sendiri, yang tabu dan merupakan aib keluarga. Berbicara tentang KDRT biasanya identik dengan perempuan. Dikatakan demikian karena sebagian besar yang menjadi korban adalah kaum perempuan dengan pelakunya adalah kaum laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan dan laki-laki tidak berada pada kedudukan atau posisi yang setara dalam masyarakat, dimana laki-laki merupakan kepala keluarga yang berhak dan berkuasa dalam mengatur anggota keluarga dan segala kegiatannya, menjadi alasan pembenar bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Belum lagi struktur sosial budaya patriarkhi juga ikut mengabadikan anggapan yang menyimpang ini. Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir di segala aspek kehidupan perempuan. Selain itu, campur tangan dari pihak luar dianggap tidak sopan dan melanggar batas, sehingga tidak mudah untuk menentukan frekuensi dan intensitas kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan jumlah kasus KDRT terus meningkat tiap tahunnya. Realita ini terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar, Kota Pendidikan, Kota Budaya, Kota Pariwisata, ternyata tidak membuat Yogyakarta seratus persen (100%) ramah terhadap perempuan. Mengutip dari Republika (www.republika.co.id, 01 Februari 2014) “Kasus kekerasan yang terjadi di wilayah DIY mengalami peningkatan. Mayoritas korban kekerasan adalah perempuan. Dari beragam jenis kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling dominan”. Dari kutipan surat kabar tersebut menggambarkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang paling dominan atau paling sering terjadi di Yogyakarta. KDRT mengalami peningkatan tiap tahunnya dan mayoritas dialami atau menimpa kaum perempuan. Ridwan dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Berbasis Gender (2006) memperkuat pernyataan tersebut, bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga didasari oleh gender lebih banyak diderita oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki sebagai pelakunya. Ini menunjukkan bahwa, KDRT lebih rentan terjadi kepada kaum peremuan.


Banyaknya perempuan (istri) yang menjadi korban KDRT, dengan segala bentuk kekerasan yang diterimanya baik fisik, psikologis, seksual dan deprivasitif atau penelantaran dari pelaku yakni laki-laki (suami), yang terjadi tidak hanya sekali bahkan berulang-ulang, membawa dampak atau pengaruh yang kurang baik terhadap kelangsungan hidup perempuan korban KDRT. Apalagi pelakunya adalah suaminya sendiri yang tinggal dalam satu atap, dapat memicu peningkatan perlakuan kekerasan terhadap perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas. Ini menimbulkan ketidaknyaman yang dirasakan perempuan (istri) yang menjadi korban. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan (istri) korban KDRT mengalami tekanan mental dan batin, tidak dapat berkembang, memilih atau mengambil keputusannya sendiri, stress, depresi, kehilangan harga diri, tidak berdaya, putus asa, takut dan cemas terhadap perlakuan yang lebih kasar lagi, sulit berkomunikasi dengan lingkungan dan masyarakat, bahkan dengan keluarganya, dan juga akan berdampak pada pola pengasuhan anak-anaknya. Tentu ini bukan hal yang diinginkan, mengingat perempuan merupakan salah satu kaum rentan yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap tindak KDRT. Di samping itu, perempuan juga mempunyai hak untuk dapat hidup secara mandiri dan bebas dari belenggu kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, diperlukan usaha atau upaya yang tidak hanya menyelesaikan atau menangani permasalahan kasus KDRT, tetapi juga harus memikirkan kelangsungan atau kelanjutan hidup dari perempuan korban KDRT agar dapat memanfaatkan potensinya dan mandiri tanpa bergantung pada pihak lain terlebih pada suami/pelaku. Usaha atau upaya tersebut adalah pemberdayaan terhadap perempuan korban KDRT. Pemberdayaan perempuan korban KDRT merupakan upaya atau usaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan meningkatkan peran perempuan untuk mendapatkan akses, kontrol, manfaat terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas dirinya. Pemberdayaan perempuan korban KDRT tidak akan terealisasi tanpa adanya pihak yang mendukung dan menaungi kegiatan pemberdayaan. Disinilah peran lembaga atau badan atau instansi baik pemerintah maupun nonpemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi perempuan yang membutuhkan. Salah satu lembaga teknis pemerintah daerah DIY yang menangani pemberdayaan perempuan korban KDRT di DIY adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY). BPPM DIY merupakan salah satu unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan


kebijakan daerah dalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap perempuan dan anak, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Keluarga Berencana. Dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, pelaksanaan pemberdayaannya dilaksanakan pula oleh unit fungsional dari BPPM DIY yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU). P2TPA RDU merupakan lembaga bentukan BPPM DIY bersama Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Mengingat perempuan sebagai sumber daya inisiasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di segala bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan peran, potensi dan kedudukan perempuan hendakanya menjadi perhatian dan harus tetap diupayakan dari semua pihak terlebih pada badan atau instansi pemerintah yang mempunyai keterkaitan di bidang pemberdayaan perempuan korban KDRT. Apabila perempuan mampu meningkatkan potensinya akan semakin mempunyai rasa percaya diri, hal ini sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dalam membangun kerjasama. Modal sosial pada dasaranya bersumber dari rasa percaya diri pada setiap pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan perempuan, akan memberikan jaminan sosial bagi perempuan untuk mendapatkan akses dalam pembangunan. Permasalahan perempuan korban KDRT dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya, yang jumlahnya mengalami peningkatan perlu untuk diberdayakan oleh badan/instansi pemerintah yang mendukung dan menaungi kegiatan pemberdayaan, salah satunya yakni BPPM DIY. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, apa saja hambatan yang dihadapi BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, dan upaya apa yang dilakukan BPPM DIY dalam mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskripstif

diartikan

sebagai

prosedur

pemecahan

masalah

yang

diselidiki

dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi. 2007: 66).


Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2009: 4). Berdasarkan pengertian diatas, maka metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, dan upaya yang dilakukan oleh BPPM DIY dalam mengatasi hambatan tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta. Telp. (0274) 562714, Fax. 558402. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan April 2016.

Subjek Penelitian Subjek penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik purposive yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP) BPPM DIY, Staf Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP) BPPM DIY, Ketua Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU), Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU). Guna kepentingan cross check, peneliti melakukan wawancara dengan perempuan korban KDRT yang telah mendapat pemberdayaan dari BPPM DIY (dua orang).

Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi petunjuk secara garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, setiap pernyataan tertulis yang


disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penguji peristiwa (Lexy J.Moleong, 2009: 216).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Validasi data dilakukan untuk mengecek keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik cross check. Teknik cross check digunakan karena penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada objek penelitian yang sama (Burhan Bungin, 2001: 95). Dalam penelitian ini untuk memperoleh keabsahan data dilakukan cross check data dari hasil wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain dan juga dengan data dokumen yang berkaitan dengan peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT.

Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik induktif. Analisis ini digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah di fokuskan dalam penelitian yaitu mengenai Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) dalam Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT. Sehingga setelah mendapatkan data dari wawancara dan dokumentasi maka dapat ditarik simpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Adapun langkahlangkah dalam menganalisis data sebagai berikut: 1.

Pengumpulan Data Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau berupa rekaman dari hasil

wawancara informan yang kemudian dilakukan transkrip hasil wawancara, dan dokumen, berupa foto, data arsip BPPM DIY dan P2TPA RDU. Data hasil wawancara ditranskrip sesuai dengan penuturan subjek penelitian dan hal-hal yang telah disepakati, yakni subjek penelitian meminta ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dipublikasikan secara tertulis. 2.

Reduksi Data Sugiyono (2013: 247), menyatakan bahwa dalam tahap pereduksian data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu peneliti perlu melakukan pemilihan data yang relevan dengan memilih data yang pokok atau inti, memfokuskan data yang mampu menjawab permasalahn penelitian tentang


Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY) dalam Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT. 3.

Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkian adanya

penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data sehingga mudah untuk dianalisis dan dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dibuat dalam bentuk deskriptif. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara bertahap. Peneliti memulai dengan menjelaskan mengenai profil atau deskripsi tempat/lokasi penelitian yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPM DIY). Peneliti kemudian menjelaskan mengenai peranan BPPM dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, hambatan-hamabatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberdayaan dan upaya yang dilakukan BPPM DIY dalam mengahapi hambatan tersebut. 4.

Penarikan Simpulan Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti diatas kemudian ditarik

simpulan dengan menggunakan metode induksi yaitu yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh simpulan mengenai Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Peranan BPPM DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT Dalam konsep perlindungan dalam konteks kekerasan, ada tiga hal pokok yang dilakukan BPPM DIY yaitu Pertama, upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan Ketiga, upaya pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak. Tiga hal pokok tersebut dilakukan BPPM DIY dengan bekerjasama/bermitra dengan pihak yang juga perduli terhadap korban kekerasan. Untuk menjalankan salah satu perannya (dari tiga hal pokok diatas), yakni dalam upaya pemberdayaan korban kekerasan, BPPM DIY melalui Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP) yang merupakan bagian dari Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan (PHP), melaksanakan tugas peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan. Melalui tugas ini, dilaksanakan kegiatan pemberian daya, penguatan, dan


pengembangan daya pada perempuan korban KDRT sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan membantu pemenuhan hak yang tidak dapat diterima oleh perempuan korban KDRT akibat dari kekerasan yang dialaminya dalam lingkup domestik atau rumah tangga. BPPM DIY memfokuskan pemberdayaan perempuan korban KDRT dibidang ekonomi. Hal ini dikarenakan, sebagian besar perempuan yang mengalami KDRT adalah perempuan yang menggantungkan ekonominya kepada suami (pelaku). Oleh karena itu pemberdayaan dibidang ekonomi sangatlah penting bagi perempuan korban kekerasan. Pemberdayaan ekonomi dirasa sebagai ujung tombak agar perempuan mampu keluar dari zona ketergantungan pada pihak suami (pelaku). Selain itu dengan pemberdayaan ekonomi dirasa mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan hidup korban. Peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT yakni melalui pemberdayaan jangka pendek dan pemberdayaan jangka panjang. 1. Pemberdayaan jangka pendek Pemberdayaan jangka pendek merupakan pemberian daya atau penguatan kemampuan kepada perempuan korban KDRT melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan tangan ringan, yang pelaksanaan dan tujuan pemberdayaan memang sama-sama memberikan daya, tetapi hanya sebatas pelatihan saja, tidak ada keberlanjutan. Pelaksanaan pemberdayaan jangka pendek dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” (P2TPA RDU) yang merupakan unit fungsional BPPM DIY. P2TPA Rekso Dyah Utami ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 132/Kep/2005 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi DIY. Tugas P2TPA Rekso Dyah Utami ini lebih di fokuskan pada layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Bentuknya pemberdayaannya yakni pelatihan keterampilan seperti membuat pot dan bunga dari sampah plastik, membuat kotak tisu, dan bantal sofa dengan tenaga ahli yakni para konselor yang mempunyai kemampuan dalam hal pelatihan dan pembuatan kerajinan. 2. Pemberdayaan jangka panjang Pemberdayaan jangka panjang

merupakan upaya pemberian daya kepada perempuan

korban KDRT dengan memanfaatkan potensi diri yang bersangkutan melalui pelatihan kerja yang kemudian diberikan tindak lanjut yakni pemberian bantuan permodalan. Pelaksanaan pemberdayaan jangka panjang dilakukan oleh BPPM DIY pada Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan perempuan pasca


pendampingan, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan korban kekerasan yang telah mendapat dan melewati layanan pendampingan/penanganan di P2TPA Rekso Dyah Utami agar mampu mandiri dan berdaya secara ekonomi. Pemberdayaan jangka panjang ini terdiri dari pelatihan keterampilan/kerja (tata boga dan menjahit) yang bekerja sama dengan SMK Negeri 4 Yogyakarta dalam hal tenaga ahli dan tempat pelaksanaannya, dan bantuan permodalan, dimana bantuan permodalan yang diberikan bukan merupakan materi, tetapi meliputi bantuan sarana dan prasarana kerja atau lebih kepada fasilitasi untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan. Adapun bentuk bantuan tersebut disesuaikan dengan bentuk pelatihan kerja/keterampilan yakni tata boga dan menjahit.

B. Hambatan BPPM DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terdapat kekurangan sebanyak staf yang tentunya mempengaruhi pada kinerja BPPM DIY dalam memberikan layanan pemberdayaan terhadap perempuan korban KDRT. Layanan yang diberikan dirasa kurang maksimal atau belum optimal, yakni terjadinya oper tugas dikarenakan pejabat atau staf yang bersangkutan menghandle pelaksanaan pemberdayaan sebelumnya harus menyelesaikan tugas atau kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan. 2. Keterbatasan Waktu Tenaga Ahli Dikarenakan tenaga ahli yang juga merupakan tenaga pengajar (guru) di SMK Negeri 4 Yogyakarta, tentu memiliki jadwal atau kegiatan yang banyak. Hal ini berpengaruh pada ketersediaan tenaga ahli pada pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT. 3. Keterbatasan pilihan pelatihan keterampilan/kerja yang seharusnya disesuaikan dengan hasil tes potensi minat dan bakat/FGD Pilihan pelatihan keterampilan/kerja yang disediakan oleh BPPM DIY hanya 2 (dua) bidang saja yakni tata boga dan menjahit. Padahal setiap orang (perempuan korban KDRT) sebagai peserta pemberdayaan mempunyai potensi minat bakat dan berbeda-beda, tidak hanya pada dua bidang tersebut. 4. Bantuan permodalan yang kadang tidak dimanfaatkan secara bijak Bantuan permodalan atau fasilitasi yang diusahakan selengkap atau sekomplit mungkin kadang justru tidak digunakan dengan bijak, Alat-alat tersebut rusak tanpa berproduksi atau menghasilkan. Selain itu juga kadang malah dijual atau disewakan oleh penerima.


5. Kebingungan untuk memulai dan memasarkan produk Perempuan korban KDRT yang sudah mendapat bantuan permodalan kadang bingung untuk memulai usaha nya bagaimana dan mulai dari mana. Selain itu juga dalam pemasaran hasil, misalnya hasil dari tata boga akan dipasarkan dimana begitu juga dengan menjahit.

C. Upaya BPPM DIY Mengatasi Hambatan dalam Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT 1. Saling dan siap mengisi tugas antar staf Saling dan siap mengisi kekosongan apabila staf yang melayani pemberdayaan sebelumnya mendapat tugas yang tidak dapat diwakilkan. Dengan catatan sebagai staf pengganti dengan yang akan digantikan berkoordinasi terlebih dulu untuk mempelajari kondisi peserta pemberdayaan sehingga sebagai pengganti dapat melakukan dan mengambil tindakan selanjutnya tetapi tetap harus saling berkoordinasi antar staf. 2. Adanya koordinasi untuk penggantian tenaga ahli Saling berkoordinasi apabila ada tenaga ahli tidak dapat mengisi pelatihan keterampilan/kerja, sehingga sesegera mungkin dapat dilakukan tindakan selanjutnya yakni mencari atau meminta tenaga ahli pengganti untuk mengisi pada pelaksanaan pelatihan keterampilan/kerja. 3. Mengarahkan pilihan pelatihan keterampilan/kerja kepada yang mendekati BPPM DIY hanya mampu mengarahkan hasil tes FGD atau minat bakat dan potensi pada 2 (dua) bidang tersebut yakni tata boga dan menjahit, tentunya atas persetujuan dari peserta pemberdayaan. 4. Pemberian teguran dan perbaikan sistem monitoring Upaya yang dilakukan BPPM DIY untuk mengatasi hambatan terkait bantuan permodalan yang kadang tidak dimanfaatkan secara bijak yakni dengan memberikan teguran kepada penerima bantuan agar bantuan tersebut dapat dioperasikan kembali sesuai dengan kesepakatan sebelumnya untuk menunjang kehidupan mereka. Selain itu, dilakukan monitoring secara intensif dan mendadak atau tanpa pemberitahuan. 5. Mendatangkan tim ahli Upaya BPPM DIY untuk mengatasi masalah terkait kebingungan perempuan korban KDRT untuk memulai usahanya yakni dengan mendatangkan tim ahli untuk mengecek permasalahan di lapangan kemudian diberi masukan dan arahan.


SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 1) Peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT yakni melalui pemberdayaan jangka pendek dan jangka panjang. Pemberdayaan jangka pendek dilakukan oleh P2TPA RDU di bawah koordinasi BPPM DIY, dan pemberdayaan jangka panjang

dilakukan

oleh

BPPM

DIY

yang

pelaksanaannya

terdiri

dari

pelatihan

keterampilan/kerja (tata boga dan menjahit) dan bantuan permodalan. 2) Hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT antara lain: a) Keterbatasan sumber daya manusia, b) Keterbatasan waktu tenaga ahli, c) Keterbatasan pilihan pelatihan keterampilan/kerja yang seharusnya disesuaikan dengan hasil tes potensi minat dan bakat, d) Bantuan permodalan yang kadang tidak dimanfaatkan secara bijak, dan e) Kebingungan dalam pemasaran produk. 3) Upaya yang dilakukan BPPM DIY mengatasi hambatan tersebut, antara lain: a) Saling mengisi tugas antar staf, b) Adanya koordinasi untuk penggantian tenaga ahli, c) Mengarahkan pilihan pelatihan keterampilan/kerja kepada yang mendekati hasil tes, d) Pemberian teguran kepada penerima bantuan dan perbaikan sistem monitoring, dan e) Mendatangkan tim ahli.

Saran 1)

Kepada BPPM DIY agar meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memberikan

pemberdayaan perempuan korban KDRT, melakukan pengembangan program atau pilihan keterampilan/kerja bagi perempuan korban KDRT sebagai peserta pemberdayaan yang disesuaikan dengan hasil tes FGD/tes pencarian potensi minat dan bakat, sehingga pelaksanaan pemberdayaan terhadap perempuan korban KDRT dapat terlaksana dengan optimal, serta tetap melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan KDRT dan program pemberdayaan korban KDRT, 2)Kepada P2TPA Rekso Dyah Utami agar meningkatkan kerjasama khususnya konselor dalam memberikan layanan penanganan dan pemberdayaan jangka pendek, dan gencar mensosialisasikan adanya BPPM DIY yang membantu pemberdayaan terhadap perempuan korban KDRT, 3) Kepada perempuan korban KDRT yang telah mendapat pemberdayaan dari BPPM DIY supaya dapat mempergunakan ilmu/keterampilan yang telah diberikan, memanfaatkan dengan bijak bantuan permodalan yang telah diberikan serta tetap percaya diri,


berani dan semangat untuk memilih/mengambil keputusan sendiri, berusaha dan meningkatkan kesejahteraan bagi hidupnya sendiri, anak-anak, keluarga, orang lain bahkan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press. Hadari Nawawi. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Ridwan. 2006. Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: Fajar Pustaka. Sugiyno. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/02/01/mhjvzrkekerasan-terhadap-perempuan-di-diy-alami-peningkatan, diakses pada Kamis, 19 November 2015 Pukul 11.42 AM).

PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Recommend Documents