TAHUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS

TAHUN 2017 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Alamat Kantor : Jln. Bougenville No. 2 Kab. Maros Email : [email protected] 0 Telpon : 0411-371055


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana

strategis

(Renstra)

Perangkat

Daerah

merupakan

dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perubahan Rencana Strategis (Renstra)Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP dan PA) Kabupaten Maros, disusun setelah Sekertariat daerah dan bagian Pemberdayaan Perempuan, dipisahkan menjadi SKPD tersendiri, dimana urusan pemberdayaan perempuan dijadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016.Sebagai salah satu Urusan

1

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Wajib Pemerintah Daerah, makaperlu dilakukan PenyusunanRenstra Dinas PP dan PA yang berlaku 5 (lima) tahun kedepan (2017-2021).Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DinasPP dan PA serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Maros dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. RenstraDinas PP dan PA ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program/kegiatan

2

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 beserta

indikator

dan

target

capaiannya

dalam

pembangunan

yang

akan

dilaksanakan oleh Dinas PP dan PA selama lima tahun ke depan (2017-2021). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, tantangan, kekuatan, kelemahan, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan selama dua tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini menjadi acuan dan arahan bagi jajaran Dinas PP dan PA dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan (2017-2021) secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Renstra, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.Misi SKPD merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.Strategi

merupakan

langkah-langkah

berisikan

program-program

indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kabupaten.Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD.Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output). Pada tahun 2014, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 59 tahun 2015 tentang kementerian pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak yang mengatur tentang Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tindak lanjut dari Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut, ditingakt pusat ditindaklanjuti

melalui

Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak No .11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penerbitan kedua

3

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 produk hukum tersebut berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada konstelasi perencanaan di tingkat kabupaten. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 direspon oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 89 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Berkaca pada kondisi itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak Kabupaten Maros bermaksud untuk menyusun revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;

6.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

4

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 ); 14. Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2009

tentang

Pengesahan

Protokol

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990); 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54); 16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 19. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818); 27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

6

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsife Gender (PPRG);

7

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 38. Peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 89 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten maros); 39. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 40. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016. 41. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 42. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang Responsif gender sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana

Kerja

(Renja)

perangkat

daerah

yang

merupakan

dokumen

perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

8

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2017 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

9

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Bab VIIPenutup Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

10


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat Dinas, terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender terdiri dari : a. Seksi Kesetaraan Gender; b. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga; c. Seksi Data dan Informasi Gender.

4. Bidang Perlindungan Perempuan terdiri dari : a. Seksi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan; b. Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; c. Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan.

5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri dari : a. Seksi Pemenuhan Hak Anak; b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; c. Seksi Data dan Informasi Anak.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; a. Kelompok Jabatan Pelaksana; b. Kelompok Jabatan Fungsional.

11

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 2.1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Adapun

susunan

organisasi

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

danPerlindungan Anak adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai

tugas

penyelenggaraan

membantu

urusan

Bupati

dalam

melaksanakan

pemerintahan

bidang

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a.

perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b.

pelaksanaan

kebijakan

urusan

pemerintahan

Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak; d.

pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

e.

pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a.

merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;

b.

mengoordinasikan

pelaksanaan

urusan

yang

berkaitan

penyelenggaraan program kegiatan Dinas;

12

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 c.

membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur;

d.

mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

e.

merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

ke

dalam

perencanaan program dan kegiatan; f.

melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

g.

mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h.

melaksanakan

kebijakan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pengarusutaman gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak; i.

melaksanakan penyelenggaraan

pemantauan, urusan

evaluasi

pemerintahan

dan

pelaporan

Bidang

dalam

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pengarusutaman gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak; j.

melaksanakan

pembinaan

pemerintahan Bidang

dalam

penyelenggaraan

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak melalui pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak; k.

melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Dinas;

l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

13

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 m. melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat Dinas (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi

urusan keuangan,

perencanaan dan pelaporan, asset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a.

pengoordinasian

pelaksanaan

program

kegiatan

yang

meliputi

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta perencanaan dan pelaporan; b.

pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan dan pelaporan;

c.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta perencanaan dan pelaporan;

d.

pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi Dinas; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

14

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 a.

merencanakan operasional kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.

membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar terhindar dari kesalahan;

d.

menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

e.

mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian;

f.

menyiapkan bahan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g.

menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

h.

mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan dan pelaporan;

i.

melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan dan pelaporan;

j.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian, keuangan dan asset serta perencanaan dan pelaporan;

k.

melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi Dinas;

l.

mengoordinasikan

pelaksanaan,

pengendalian

dan

penyusunan

kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Dinas;

15

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja; n.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan

kepada

atasan

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan; dan o.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender (1) Bidang Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kesetaraan gender, ketahanan dan kualitas keluarga serta data dan informasi gender.

(2) Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

pada

ayat

(1),

Kepala

Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis Bidang Pengarusutamaan Gender;

b.

pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengarusutamaan Gender;

c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengarusutamaan Gender;

d.

pelaksanaan administrasi Bidang Pengarusutamaan Gender; dan

e.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

16

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengarustamaan Gender mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

menyusun rencana kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.


c.


d.


e.

menyusun

SOP

berdasarkan

peraturan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; f.

mengoordinir penyusunan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g.

menyiapkan

dan

pengarusutamaan

merumuskan gender

kebijakan

meliputi

teknis

bidang

pengarusutamaan

gender,

pemberdayaan perempuan, serta ketahanan dan kualitas keluarga; h.

mengoordinasikan

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

Bidang

Pengarusutamaan Gender meliputi kesetaraan gender, ketahanan dan kualitas keluarga serta data dan informasi Gender ; i.

mengoordinasikan

dan

melaksanakan

pembinaan

teknis

Bidang

Pengarusutamaan Gender meliputi kesetaraan gender, ketahanan dan kualitas keluarga serta data dan informasi gender; j.

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Pengarusutamaan Gender meliputi kesetaraan gender, ketahanan dan kualitas keluarga serta data dan informasi gender;

17

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 k.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

l.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Perlindungan Perempuan (1) Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan bertugas

membantu

kepala

membantu

Kepala

Dinas

dalam

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan perempuan. (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Perempuan;

b.

kebijakan teknis Bidang Perlindungan Perempuan;

c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan Perempuan;

d.

Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan; dan

e.


(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merencanakan operasional kegiatan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

18

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 b.


c.


d.


e.

menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

f.

menyusun LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g.

melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan

meliputi

perlindungan

hak

perempuan,

penguatan

kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan pada perempuan. h.

mengoordinasikan

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

bidang

perlindungan perempuan meliputi perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan pada perempuan; i.

mengoordinasikan

dan

melaksanakan

pembinaan

teknis

bidang

perlindungan perempuan meliputi perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, dan pencegahan kekerasan pada perempuan; j.

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan meliputi perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan pada perempuan;

k.

mengoordinasikan

dan

melaksanakan

pemberian

dukungan

perlindungan hak perempuan dalam berbagai situasi dan kondisi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Provinsi;

19

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 l.

mengoordinasikan dan membangun kemitraan dalam penyediaan layanan

perlindungan

perempuan

dan

anak

antara

lembaga

pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Provinsi; m. mengoordinasikan, melaksanakan, dan

membangun jejaring antar

lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Provinsi; n.

mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka perlindungan hak perempuan, penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan kekerasan pada perempuan.

o.


p.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q.


Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan

Kepala

Dinas

dalam

mengoordinasikan

dan

melaksanakan kebijakan teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak.

20

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

b.

pelaksanaan

kebijakan

teknis

Bidang

Pemenuhan

Hak

dan

Perlindungan Anak; c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;

d.

pelaksanaan administrasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan

e.


(3) untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.


c.


d.


e.

menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

f.

menyusun LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g.

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan

21

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak; h.

mengoordinasikan

dan

melaksanakan

pembinaan

teknis

bidang

pemenuhan hak dan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak; i.

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak;

j.

mengoordinasikan

dan

membangun

kemitraan

antara

lembaga

pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam pelembagaan

pemenuhan

hak

anak

berdasarkan

kewenangan

pemerintah daerah Provinsi; k.

mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, non pemerintah, media massa, dunia usaha, dan masyarakat untuk menuju Provinsi/Kabupaten/Kota layak anak;

l.

mengoordinasikan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dunia usaha, dan Kabupaten/Kota;

m. mengoordinasikan, melaksanakan,

dan

membangun jejaring antar

lembaga pemerintah, non pemerintah, media massa, dan dunia usaha dalam rangka penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Provinsi; n.

mengoordinasikan dan meningkatkan tanggungjawab masyarakat dalam pemenuhan hak anak melalui pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;

22

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 o.

mengoordinasikan dan mengembangkan model-model perlindungan anak dan layanan perlindungan khusus anak berbasis masyarakat berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Provinsi;

p.

mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah Provinsi;

q.


r.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s.


23

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 2017

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM, ASSET DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK

SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

SEKSI DATA DAN INFORMASI ANAK

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

SEKSI PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

SEKSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PEREMPUAN

SEKSI DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

SEKSI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA

SEKSI KESETARAAN GENDER

SEKSI DATA DAN INFORMASI GENDER

48

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) Sumber

daya

manusia

aparatur

DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, terhitung tanggal 1 Januari 2017 sebanyak 54 orang terdiri atas 9 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Tabel 1. Data Jumlah Pegawai DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017 Jenis Kelamin

No.

Jumlah

Keterangan

(orang)

1

2

3

1

Laki-laki

9

2

Perempuan

45

Jumlah

Dilihat

4

54

dari

status

kepegawaiannya

aparatur

DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 49 orang dan Tenaga Kontrak Daerah (Honorer)5 orang. Tabel 2. Data Jumlah PegawaiDinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017 Jumlah

No.

Status Kepegawaian

P

L

1

2

3

4

5

(orang)

1

PNS

41

8

49

2

TenagaKerjaKontrak

4

1

5

45

9

54

Keterangan 6

(Honorer) Jumlah

Pejabat struktural DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros terdiri dari Kepala Dinas (esselon IIa) Sekretaris (esselon IIIa),

49

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Kepala Bidang (esselon IIIb), Kepala Sub Bagian/Seksi (esselon IVa) dengan jumlah pegawai sebagai berikut: Tabel 3. Data Pegawai DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2017

No.

Jabatan

Esselon

1

2

3

Jumlah

P

L

5

6

(orang) 4

1

Kepala Dinas

Esselon IIa

2

Sekretaris

Esselon IIIa

1

3

Kepala Bidang

Esselon IIIb

3

3

Esselon IVa

11

9

2

15

12

3

4

Kepala Sub Bidang/Bagian Jumlah

Berdasarkan

Kepangkatan

Keterangan 7

1

dan

golongan

aparatur

DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros terdiri dari golongan Icsampai dengan golongan IVc

50


Tabel 4 Data Pegawai DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan Tahun 2017

No.

Kepangkatan

1

2

1

Pembina Utama

Golongan (Ruang) 3

Jumlah

P

L

4

5

6

1

1

(Orang)

Keterangan 7

IVc

Muda 2

Pembina Tingkat I

IVb

3

Pembina

IVa

3

4

Penata Tk. I

IIId

3

5

Penata

IIIc

6

6

Penata Muda Tk. I

IIIb

2

7

Penata Muda

IIIa

5

5

8

Pengatur Tk. I

IId

9

Pengatur

IIc

1

1

10

Pengatur Muda Tk. I

IIb

3

1

4

11

Pengatur Muda

IIa

16

3

19

12

Juru

Ic

2

Jumlah

Berdasarkan

41

Tingkat

3 2

5 6

1

3

2 8

49

pendidikan

aparatur

DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) , Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Strata 1 (S1) dan Strata (S2).

51

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Tabel 5 Data Pegawai DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 No

Pendidikan

1

2

1

Jumlah

P

L

Keterangan

3

4

5

6

Magister (S2)

6

3

2

2

Sarjana (S1)

17

16

2

3

Diploma III

1

1

4

SLTA/SMK

23

19

5

SLTP

2

2

(Orang)

Jumlah

4

49

Perlengkapandanperalatankerja

yang

digunakanuntukmendukungoperasionalpelaksanaantugastugasDinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak

Kabupaten

terhitung

terdiri

3

Januari

2017

Maros atas

PeralatandanperlengkapanDinasPemberdayaanPerempuandanPerlindungan

Anak

Kabupaten

yang

Maros,

belumadamenggambarkanbahwaDinasinisangatmembutuhkandukungansaranadan prasarana, sehinggauntukperencanaankebutuhankedepanakanmenjadipertimbangandalam program pengadaansaranadanprasaranadalamrangkamendukungoperasionalpelaksanaantug as-tugasDinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak Kabupaten Maros.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) Untuk Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Maros pada Tahun 2016 itu masih menjadi milik Sekretariat daerah kabupaten Maros

52

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir) Kondisi Baik Rusak v

Jumlah

1

Jenis Sarana dan Prasarana Kursi Pimpinan

2

Meja Pimpinan

v

1 Unit

Kursi tamu

v

1 Paket

No

3

Meja dan Kursi Rapat 4 5 6 7 6

P2TP2A

v

1 Unit

1 Unit

Meja Staf

v

5 Unit

Kursi Staf

v

10 unit

Komputer

v

2 unit

Printer

v

2 Unit

kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2016 semuanya dalam kondisi baik dan sampai saat ini masih digunakan untuk kelancaran aktivitas kantor dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

53


2.4.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Error! Reference source not found. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010- 2015 (Renstra Periode yang Lalu)

NO

Indikator Kinerja

Persentase Partisipasi Perempuan Di 1. Lembaga Pemerintah Persentase Partisipasi 2 Perempuan Di Lembaga Swasta. 3

4

Rasio KDRT

Persentase Tenaga Kerja dibawah umur

Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-

Target Target Satuan Indikator IKK Lainnya

2010

2011

2012

2013 2014

8,70

8,91

7,59

7,50

Realisasi Capaian pada Tahun ke2015

7,36

8,08

91,92

2010

2011

2012

2013

Rasio Capaian pada Tahun ke2014

2015

2010

2011 2012

2013

%

91,30

91,09 92,41

92,50 92,64

0,03

0,03

0,02

0,04

0,03

0

0

0

0

0

%

Rasio

0,04

0

%

54

2014

2015

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 2017 Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Urusan Pemberdayaan Perempuan 1. IPG

Dari gambar dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih berada dibawah IPG dari Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi peningkatan dari tahun 2013 meningkat pada tahun 2016 dan lebih meningkat llagi pada tahun 2015 2. IDG

55

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 akan tetapi jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi selatan dan Nasional, masih berada jauh dibawah. 3.

Masih rendahnya kualitas hidup perempuan sehingga perempuan lebih rentan menjadi miskin dibandingkan laki–laki.

4.

Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik, masih

netral gender sehingga menyebabkan masih tingginya

kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. 5.

Sebagian besar SKPD belum memiliki data terpilah (jenis kelamin dan umur) sehingga sulit mengenali masalah – masalah gender yang ada.

6.

Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan.

7.

Masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum.

8.

Masih terbatasnya perempuan yang menempati jabatan strategis di legislatif, eksekutifdan kelembagaan swasta serta kelembagaan yang dibentuk oleh negara.

9.

Sebagian besar pejabat dan staf perencanaan SKPD belum memahami

konsep

program/kegiatan

yang

dan dibuat

pentingnya tidak

PPRG

mampu

sehingga

merespon

isu

kesenjangan gender. 10. Belum efektifnya peran kelembagaan Pokja PUG dalam melakukan koordinasi kepada pimpinan SKPD untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG.

B. Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak

1.

Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.

Masih tingginya kasus perdagangan perempuan dan anak.

56

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Maros TA. 2017-2021 3.

Masih tingginya kasus tenaga kerja anak.

4.

Regulasi daerah yang ada belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin dan melindungi hak–hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

5.

Partisipasi

dan

pertimbangan

tumbuh

utama

kembang

dalam

anak

perencanaan

belum dan

menjadi

pelaksanaan

pembangunan. 6.

Belum

optimalnya

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap

perempuandananak (KTP/KTA), permasalahan anak, dan kasus trafiking. 7.

Sebagian besar pejabat belum memahami keberadaan P2TP2A sehingga dukungan terhadap kelembagaan P2TP2A masih rendah.

8.

Sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan

P2TP2A

sebagai penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

57


Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010-2015 Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Anggaran pada Tahun keNo

Program 2010

1

2

3

Keserasian Kebijakan peningkata n Kualitas anak dan Perempuan Penguatan Kelembaga an Pengarusut amaan Gender (PUG) dan Anak Peningkata n Kualitas Hidup dan Perlindunga n Perempuan

2011

-

2012

-

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

84.270.000 ,-

-

-

-

-

-

98.060. 000,-

2010

-

-

2012

2013

2014

2015

80,15%

-

-

-

18.850 .000,-

-

-

39,78%

-

-

2011

67.545 .000

47.380. 000,-

-

-

2015

-

-

-

2014

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-

-

-

0

0

-

-

-

58


Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Anggaran pada Tahun keNo

Program 2010

4

Peningkata n Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangun an

2011

-

2012

-

2013

2014

2015

301.160 .000,-

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

2014

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100%

301.16 0.000,-

-

-

-

59

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa periode RENSTRA TA. 2015 terdapat 4 Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros khusus Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: 1. Program Keserasian Kebijakan peningkatan Kualitas anak dan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 84.270.000,- Realisasi anggaran sebesar RP. 67.545.000 atau sebesar 80,15% 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 47.380.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 18.850.000,- atau 39,78% 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan anggran sebesar Rp. 98.060.000,- dengan realisasi 0%,4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 301.160.000, dengan realisasi Rp. 301.160.000,atau 100 %

Evaluasi

capaian

dan

target

program

Renstra

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut : 1.

Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program

2.

Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerahkhususnya pada Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakperiode yang lalu, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Maros

3.

Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan pencapaian kinerja

program

Renstra

Sekretariat

Daerahpada

Bagian

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Maros

60

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 2.3.1 Tantangan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Pemahaman

dan

komitmen

para

pengambil

kebijakan

mengenai

pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang. b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan. f.

Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.

g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak. h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi

organisasi

kemasyarakatan

dan

dunia

usaha

dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

61

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 2.3.2 Peluang Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah. b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP. c. Komitmen

Pemerintah

Daerah

dalam

mendukung

pelaksanaan

kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi

Beijing,

Konvensi

Hak

Anak

(KHA),

Konvensi

ILO

tentang

Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030). d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasuskasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak. e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. f.

Banyaknya

potensi

organisasi

kemasyarakatan,

Lembaga

Swadaya

Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

62


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan: Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: a. Permasalahan terkait kesekretariatan: 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender: 1) Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran 2) Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan: 1) Masih tingginya angka kekerasan di kabupaten 2) Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak d. Permasalahan terkait perlindungan anak: 1). belum optimalnya pemenuhan hak anak 2). Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di arahkan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati Kabupaten Maros Tahun 2016-2021. Visi

63

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah “MAROS LEBIH SEJAHTERA

2021”. Penjabaran Pokok – Pokok VISI RPJMD

Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021 adalah Kondisi Masyarakat Kabupaten Maros Pada Tahun 2021 Yang Lebih Baik Dari Kondisi Sekarang (2015/2016) Pada Seluruh Sektor Kehidupan Masyarakat Yang Ditandai Dengan:

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan Dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, Dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.

2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas Dan Merata.

3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka Good Governance And Clean Government.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders

pembangunan

Daerah

dan

seluruh

komponen

Penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Perekonomian Daerah

2.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

3.

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

4.

Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan

5.

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

6.

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika

Secara umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terhadap pencapaian Misi ke-2 dan ke-3; yaitu: 1. Misi 2,Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Misi inimenekankan pada pernyederhaan proses Birokrasi Yang Mencakup Berbagai Sistem Yang Saling Berkaitan, Saling mendukung, Dan Saling Menentukan Untuk Menghasilkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. 2. Misi 3, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.Pembangunan Pada Bidang Sosial Budaya Yang Menitikberatkan Pada Pembangunan Sumber Daya Manusia

64

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Guna menjadi Lebih Sehat, Cerdas, Produktif, Kompetitif, Dan Kreatif Melalui Pelayanan Yang Maksimal. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah No

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Faktor Penghambat 

Terbatasnya layanan informasi Publik

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100perempuan.

Adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana Adanya pelatihan bagi perencana

 

Masih kurangnya SDM Perencana Masih kurangnya saran dan prasarana

 Masih kurangnya sarana dan prsarana

Tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana

 Kurangnya SDM tenaga pelayanan P2TP2A  Kurangnya sarana dan prasaran pendukung pelayanan

 Sudah terbentuknya SOP P2TP2a  Sudah terbentuknya P2TP2A di kabupaten

Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak

Pendorong

 Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.

 Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan

65

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 No

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor Penghambat

Pendorong Perempuan

IDG relatif rendahkondisi ideal dan daerah lain.

belum optimalnya kelembagaan PUG dan Pokja PUG

Masih Kurangnya PD yang melaksanakan PPRG

Masih minimnya sarana dan prasana lembaga layanan perlindungan

 Adanya PERDA PPRG kab Maros  Belum Optimalnya tim Pokja kabupaten terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender

 kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkaitmelalui lembaga P2TP2A

terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender

Sudah terbit SK Tim Pokja Kabupaten dan SK Tim Focal Point

 terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender  Belum Optimalnya tim Pokja kabupaten

Adanya komitmen pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana lembaga layanan P2TP2A



Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT

Masih minimnya SDM tenaga layanan P2TP2A

 Adanya kegiatan sosialisasi SOP P2TP2A di tiap kecamatan  Terbentuknya SOP P2TP2A



kurangnya partisipasi PD teknis terkait Evaluasi KLA

Kurangnya pemahamahan PD teknis terkait evaluasi KLA

 Sudah ada PERDA KLA

Belum optimalnya sekolah ramah anak

 Adanya komitmen pemerintah

 Kurangnya sarana prasarana dalam

66


Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD


lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar  Masih perlu adanya penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus

Faktor Penghambat

Pendorong

dan Puskesmas

masih rendahnya kapasitas tenaga pengasuh/Pendidik ramah anak  Belum adanya lembaga layanan anak yang berkebutuhan khusus

dalam mewujudkan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak  PERDA KLA  Adanya PERDA KLA

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.3.1 Telaahan Renstra K/L Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga: Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender Capaian

sasaran

ini

diukur

dengan

indikator

kinerja

utama:

Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

67

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun. b. Meningkatnya

kualitas

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap

perempuan termasuk TPPO Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan. 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: a.

Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 1) Persentase

anak

yang

membutuhkan

perlindungan

khusus

yang

memperoleh layanan sesuai dengan standar 2) Persentase

kabupaten/kota

yang

menindaklanjuti

seluruh

(100%)

pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c.

Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat

dalam

peningkatan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: a.

Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha,

media,

dan

organisasi

agama

dan

kemasyarakatan

68

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 sertaakademisidanlembagarisetdalam

pemberdayaan

perempuan

dan perlindungan anak Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Maros berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No 1

2

Sasaran Jangka Sebagai Faktor Permasalahan Pelayanan Menengah Perangkat Daerah Penghambat Pendorong Renstra K/L a. Meningkatnya  IPG meningkat namun  Pelaksanaan  Adanya capaian indeks relatif rendah dibandingkan Perencanaan dan komitmen pembangunan kondisi ideal sebesar 100. penganggaran kepala daerah gender responsif gender untuk belum optimal. meningkatkan b. Meningkatnya  IDG relatif rendah Pemberdayaan capaian indeks dibandingkan kondisi ideal  Terbatasnya anggaran Perempuan pemberdayaan dan daerah lain. program untuk gender mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender a. Berkurangnya  Tingginya kasus kekerasan  Terbatasnya  Adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, personil yang kerjasama terhadap terlihat dari jumlah kasus melayani yang baik perempuan kekerasan terhadap penanganan antara termasuk TPPO perempuan dan jumlah kasus kekerasan pemerintah kasus KDRT. terhadap daerah dan perempuan dan instansi terkait  Perempuan banyak anak melalui menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan lembaga sangat rentan terhadap P2TP2A kekerasan. b. Meningkatnya  Rendahnya perlindungan kualitas terhadap tenaga kerja dan penanganan kasus buruh migran perempuan, kekerasan ditunjukkan dengan terhadap terjadinya kasus-kasus

69


No

3

4

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L perempuan termasuk TPPO


Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

perlakuan buruk terhadap buruh migran.  Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. a. Meningkatnya  Terjadinya berbagai praktik  Terbatasnya  Adanya implementasi buruk yang mengancam personil yang komitmen kabupaten/kota hak-hak anak, seperti melayani kepala daerah layak anak di pekerja anak perkawinan penanganan untuk Indonesia. anak, dan anak kasus kekerasan mengembangk berhadapan dengan hukum terhadap an Kota Layak b. Meningkatnya (ABH). perempuan dan Anak kualitas anak  Munculnya berbagai tindak implementasi kekerasan terhadap anak kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak c. Meningkatnya Belum terpenuhinya hak-hak kualitas sistem anak seperti akte kelahiran, layanan PAUD, hidup sehat, sekolah perlindungan ramah anak, Puskesmas khusus kepada ramah anak, dan anak pengasuhan yang aman. Meningkatnya Kurangnya partisipasi  Pengetahuan dan  Adanya partisipasi dan masyarakat dalam kepedulian beberapa sinergitas lembaga Pemberdayaan perempuan organisasi organisasi profesi dan dunia dan perlindungan anak masyarakat dan masyarakat usaha, media, dan LSM dalam dan LSM yang organisasi agama Pemberdayaan bergerak di dan kemasyarakatan perempuan dan bidang serta akademisi dan perlindungan Pemberdayaan lembaga riset dalam anak masih perempuan pemberdayaan kurang dan perempuan dan perlindungan anak perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota) Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi: Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

70

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan

sasaran

Meningkatnya

indeks

pembangunan

gender

dan

indeks

pemberdayaan gender. 2. Meningkatkan

perlindungan

terhadap

hak

perempuan,

dengan

sasaran:

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. 3. Meningkatnya

perlindungan

dan

pemenuhan

hak

anak,

dengan

sasaran:

terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini. Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Maros berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

1

2

Sasaran Jangka Sebagai Faktor Menengah Permasalahan Pelayanan Renstra Perangkat Daerah Penghambat Pendorong Perangkat Daerah Provinsi Meningkatnya  IPG meningkat namun  Pelaksanaan  Adanya indeks relatif rendah dibandingkan Perencanaan dan komitmen pembangunan kondisi ideal sebesar 100. penganggaran kepala daerah gender dan indeks  Angka Harapan Hidup responsif gender untuk pemberdayaan perempuan relatif rendah belum optimal. meningkatkan gender dibandingkan daerah lain. Pemberdayaan  Terbatasnya Perempuan anggaran  Rata-rata lama sekolah program untuk relatif rendah dibandingkan daerah lain. mendukung PUG dan Perencanaan  IDG relatif rendah dan dibandingkan kondisi ideal penganggaran dan daerah lain. responsif gender  Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.  Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Meningkatnya  Tingginya kasus kekerasan  Terbatasnya  Adanya penanganan kasus terhadap perempuan, personil yang kerjasama

71


No

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi kekerasan terhadap perempuan

Sebagai Faktor Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah







3

Terimplementasika nnya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak



 

Penghambat

terlihat dari jumlah kasus melayani kekerasan terhadap penanganan perempuan dan jumlah kasus kekerasan kasus KDRT. terhadap perempuan dan Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, anak menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. Terjadinya berbagai praktik  Terbatasnya buruk yang mengancam personil yang hak-hak anak, seperti melayani pekerja anak perkawinan penanganan anak, dan anak kasus kekerasan berhadapan dengan hukum terhadap (ABH). perempuan dan anak Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak Belum terpenuhinya hakhak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.

Pendorong

yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

 Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak

72

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Undang-Undang No32 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,rencana dan/atau program, serta wajib melaksanakan KLHS tersebut kedalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup diberbagai wilayah.Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan Rencana strategis DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berkaitan secara langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis,namun lebih menitik beratkan pada program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan, serta penurunan jumlah tindak kekerasan,eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

73

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Perumusan isu–isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program SKPD, serta Renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 20172021. Isu strategis Dinas PPPA Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 1. Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran 2. Masih tingginya angka kekerasan di kabupaten 3. Masih

belum

optimalnya

pelayanan

P2TP2A

terhadap

kasus

Kekerasan

perempuan dan anak 4. belum optimalnya pemenuhan hak anak 5. Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran 6. Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus 7. Masih kurangnya sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan 8. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam menunjang pelayanan

74


BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadiln Gender Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gendr 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO. Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut: a. Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO 3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut: a. Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak 4. pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut: a. Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut: a.

75

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 No 1

2

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Meningkatnya kesetaraan dan kualitas keadilan gender perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO

Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak

4 pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

Skor

89,19

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3 Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan

Satuan

Kondisi Target Kinerja Sasaran Target Awal Akhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Renstra 0 ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5

89,77

90,36

90,95

91,55

92,15

92,15

Skor 64,55

Nilai

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0

Nilai

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,001

Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar. Status Penilaian kabupaten/kota Layak Anak

%

100

100

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

0

100

Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

per 1.000 anak

20

50

75

75

75

100

35

76


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Target Kinerja Sasaran Target Awal Akhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Renstra 0 ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5

Khusus Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

%

75

75

75

75

75

75

100

4

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

layanan

35

35

35

35

35

35

5

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional

terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

layanan

3

3

3

3

3

3

6

Meningkatkan disiplin aparatur lakilaki dan perempuan

Meningkatnya kedisiplinan aparatur secara optimal

Turunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik ASN

%

7

Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

Meningkatnya keakuratan dan tepat waktu system pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah

Ketepatan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah

%

70

100

100

100

100

100

8

Meningkatnya kesesuaian muatan laporan perencanaan dan penganggaran SKPD

Menjadi acuan pokok pada sistem perencanaan dan penganggaran SKPD

Meningkatnya sasaran yang jelas untuk perencanaa n dan penganggaran SKPD

%

70

100

100

100

100

100

5.60

4.69

4.27

4

3.40

77

3,40

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.2.1 Strategi Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencaan penganggaran responsef gender secara efektif; Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.

melakukan pendampingan teknis dalam penyususnan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksananan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender (PPRG);

3.

Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penangan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

4.

Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

5.

Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

6.

Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

7.

Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur.

8.

Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara.

9.

Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan

10.

Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

78

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 4.2.2 Kebijakan Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusnan PPRG, dan pendampingan PPRG;

2.

Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

3.

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;

4.

Pembentukan safe house penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan kepala desa atau tokoh masyarakat;

5.

Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA;

6.

Peningkatan kualitas pelayanan lembaga dan jejaring penanganan anak berhadapan dengan hukum.

7.

Menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

8.

Memberikan sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku

9.

Menerapkan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur penyelenggara Negara (LHKPN)

10.

Menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan ASN

11.

Melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja

12.

Melakukan monitoring, koordinasi, singkronisasi, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

79


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 No 1

Tujuan Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

Sasaran Meningkatnya Implementasi pengaurusutamaan Gender dalam pembangunan





2

Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO

Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO

Strategi Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencaan penganggaran responsef gender secara efektif; melakukan pendampingan teknis dalam penyususnan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksananan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender (PPRG);

 Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.  Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan

Kebijakan Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

80


Tujuan

Sasaran

3

Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak

Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak

Strategi bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.  Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kebijakan

 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

4.

Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak

Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus



Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus .

Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

5.


1.Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran



Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur



Menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur



Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara Meningkatkan



Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara

2.Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana aparatur yang representative 6.

Menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme




81


7.

Tujuan melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku ASN

Sasaran

Mewujudkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang efektif, efesien dan akuntabel

1.Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran BKPPD yang sistematis, obyektif dan akuntabel 2.Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BKPPD yang akurat dan akuntabel

Strategi wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan 

Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku







Kebijakan Menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan ASN

Melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja Melakukan monitoring, koordinasi, singkronisasi, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan

82


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan jasa surat menyurat, denganindikator output kegiatan adalah jumlah materai yang digunakan

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dengan indikator output kegiatan adalah jumlah tagihan jasa komunikasi, air dan listrik

3.

Penyediaan jasa administrasi keuangan, denganindikator output kegiatan adalah jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor, denganindikator output kegiatan adalah jumlah petugas kebersihan kantor

5.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, denganindikator output kegiatan adalah jumlah paket jasa perbaikan perlatan kerja kantor

6.

Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, denganindikator output kegiatan adalah jumlah alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, denganindikator output kegiatan adalah jumlah Jumlah pembelian alat listrik dan elekronik

8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,denganindikator output kegiatan adalah jumlah peralatan rumah tangga kantor

9.

Penyediaan makanan dan minuman, denganindikator output kegiatan adalah jumlah jamuan makan dan minum

10. Koordinasi dan konsultasi, denganindikator output kegiatan adalah jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi 11. Penyediaan jasa pendukung operasional kantor, denganindikator output kegiatan adalah jumlah tenaga sopir mobil dinas 12. Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan kantor, denganindikator output kegiatan adalah jumlah bahan pembersih dan alat kebersihan kantor

83

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 13. Penyediaan

jasa

pendukung

administrasi

teknis

perkantoran,

denganindikator output kegiatan adalah jumlah personil front desk dan operator komputer 14. Pengelolaan administrasi kepegawaian, denganindikator output kegiatan adalah jumlah tenaga pengelola administrasi kepegawaian

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, denganindikator output kegiatan adalah jumlah kebutuhan perlengkapan kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, denganindikator output kegiatan adalah jumlah gedung yang dipelihara secara rutin/berkala 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, denganindikator output kegiatan adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

C.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

D.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan, denganindikator output kegiatan adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran, denganindikator output kegiatan adalah jumlah laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan tahunan, denganindikator output kegiatan adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP), denganindikator output kegiatan adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), denganindikator output kegiatan adalah jumlah SOP yang tersusun

84

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 E.

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1.

Persentase kesesuaian muatan Renstra PD terhadap RPJMD, dengan kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dan indikator output kegiatan adalah jumlah dokumen Renstra

2.

persentase kesesuaian muatan Renja PD terhadap Renstra PD, dengan kegiatan Penyusunan Renja SKPD dan indikator output kegiatan adalah jumlah dokumen Renja

3.

Persentase kesesuaian muatan RKA/DPA-PD terhadap Renja PD, dengan kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan indikator output kegiatan adalah jumlah dokumen RKA/DPA

F.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.

Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama

2.

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

3.

Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan

4.

Pemberdayaan Usaha Industri Rumahan Bagi Perempuan

5.

Bimtek PPRG

6.

Workshop Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

7.

Evaluasi

Penilaian

Pembangunan

Pemberdayan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak 8.

Seminar PUG Bagi Pejabat Se Kabupaten Maros

9.

Penerapan PPRG kabupaten

10. Penyusunan PERDA PUG 11. Sosialisasi PERDA PUG 12. Penguatan Tim Focal Point Kabupaten 13. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tentang PUG 14. Pelatihan Menulis Berita Yang Responsive Gender Bagi Jurnalis 15. Workshop Penguatan Tim Focal Point dan Pokja PUG 16. Penyusunan Pedoman Teknis PUG 17. Rapat Koordinasi Teknis PUG 18. Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan 19. Sosialisasi Data dan Informasi Gender dan Anak

85

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 20. Monitoring dan Evaluasi Dokumen GAP, GBS dan TOR G.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.

Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2.

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendamping korban KDRT

3.

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

4.

Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan gerakan sayang ibu

5.

Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan

6.

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Tingkat Provinsi Sul-Sel dan Tingkat Nasional

7.

Fasilitasi Pengelolaan Taman Penitipan Anak

8.

Penguatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Maros

9.

Fasilitasi Festival Anak Kabupaten Maros

10. Penyusunan Profil Data Anak 11. Sosialisasi Layanan Puskesmas Ramah anak 12. Sosialisasi Penerapan Sekolah Ramah Anak 13. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak 14. Pembentukan dan Pelatihan Teknis Tenaga Pendamping Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 15. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perempuan Di bidang Politik 16. Sosialisasi

Peningkatan

Peran

Perempuan

dalam

Ketahanan

dan

Kesejahteraan Keluarga 17. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP ) P2TP2A 18. Fasilitasi Forum Anak Butta Salewangang Kab.Maros 19. Pelaksanaan

Penyuluhan

Undang-Undang

Perlindungan

Anak

dan

Kelembagaan P2TP2A 20. Pembinaan Kab/Kota Layak Anak 21. Pembentukan Kelompok Pengaduan di Tingkat Desa / Kelurahan 22. Penyusunan PERDA Kabupaten Layak Anak (KLA) 23. Penguatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 24. Fasilitasi

Pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak 25. Sosialisasi PERDA Kabupaten Layak Anak (KLA)

86

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 26. Advokasi Penerapan Sekolah Ramah Anak Pada Satuan Pendidikan 27. Pelatihan Manajemen Organisasi Perempuan 28. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 29. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 30. Pelatihan Tenaga Layanan Pengasuhan anak bagi Keluarga 31. Pelatihan Gugus Tugas Pencegahan TPPO 32. Pembentukan Kelompok Bina Keluarga TKI di Kecamatan 33. Penyusunan Profil Data Perempuan Kabupaten Maros 34. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 35. Pengembangan Wawasan SDM petugas P2TP2A 36. Pengadaan Sarana Prasarana P2TP2A 37. Penyusunan Kebijakan Rencana aksi daerah (RAD) Kabupaten layak anak 38. Pelayanan Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 39. Pembentukan Pusat Pembinaan Lansia di Tingkat Kecamatan 40. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pendamping Lansia di kecamatan 41. Peningkatan SDM Penyandang disabilitas

87

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2017-2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan


Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran

Satuan

%

Kondisi Awal

100

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

Target Akhir Renstra

target

Rp

target

Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab

Kegiatan : 1 . Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran

Layanan

2. Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan OPD

Dokumen

3. Penyediaan Bahan Jumlah Jenis Bahan Dan Pembersih Dan Alat Peralatan Kebersihan Kebersihan Kantor Kantor

Jenis

14 14

480

14

480

14

480

14

480

14

480

14

480

19

125

19

125

19

125

19

125

19

125

19

125

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

20

88

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Maros TA. 2017-2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1 target

Meningkatkan Meningkatnya kualitas sarana sarana dan dan prasarana prasarana aparatur yang aparatur representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional

Rp

Tahun ke-2 target





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

3. Pengadaan mobeleur

Jumlah Mobeleur Kebutuhan Kantor

Unit

4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik

Unit

5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jenis

Unit

Unit Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik

6 6

100

6

100

6

100

6

100

6

100

6

100

9

100

9

100

9

100

9

100

9

100

9

100

31

80

31

80

31

80

31

80

31

80

31

80

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

9

31

1

2

2

20

89


Meningkatkan disiplin aparatur lakilaki dan perempuan

Sasaran


Meningkatnya Tersedianya keakuratan sistem dan tepat pelaporan waktu system capaian kinerja pelaporan dan keuangan capaian kinerja yang baik dan keuangan perangkat daerah



Program Tingkat Peningkatan Disiplin Aparatur Aparatur

Pelanggaran

1. Pengadaan Jumlah Pakaian Khusus pakaian khusus hari Peringatan Hari - Hari - hari tertentu Tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Satuan

Kondisi Awal

%

0,04

Pasang

31

%

100

Dokumen

1

Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


%

0,04

%

0,04

%

0,04

%

0,04

%

0,04

%

0,04

31

15

31

15

31

15

31

15

31

15

31

15

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

13

100

13

100

13

100

13

100

13

100

13

100


Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LAKIP OPD

2.Penyusunan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Secara Periodik

Dokumen

13

90


Meningkatnya kesesuaian muatan laporan perencanaan dan penganggaran SKPD

Sasaran


Program Menjadi acuan pokok Perencanaan Dan pada sistem Penganggaran SKPD perencanaan dan penganggaran SKPD

Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender Meningkatnya

Kondisi Awal

100

1. Penyusunan Renja Jumlah Dokumen Renja SKPD OPD

Dokumen

2

2. Penyusunan RKA /

Dokumen

3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan OPD

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam

Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD

Satuan

%

DPA SKPD DAN Perubahan

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender


Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

4

10

4

10

4

10

4

10

4

10

4

10

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50


Persentase Kesesuaian Muatan RKA/DPA - PD Terhadap Renja PD.

4

Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD

Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan

Persentase kelembagaan PUG yang aktif

%

Persentase

%

PD

yang

12

Bidang Pemberdayaan Perempuan

91



Sasaran


Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1 target

indeks Pembangunan

capaian pemberdayaan gender

Rp

Tahun ke-2 target





melaksanakan PPRG

Kegiatan: 1.

Pelatihan Penyusunan Kebijakan yang Responsive Gender

Evaluasi pelaksanaan PUG

Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

org

Jumlah Dokumen Kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Responsif Gender

Dok

Jumlah Ormas Dan Tokoh Agama Yang Memahami Pengarusutamaan Gender

org

Jumlah Masyarakat (Perempuan) Yang Mampu Mengelola Manajemen Usaha

Org

100 100

100

100 100

100 100

100 100

100 100

100

24

50

24

50

24

50

24

50

24

50

24

50

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

100

150

92


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


100

125

100

125

100

125

100

125

100

125

100

125

140

150

140

150

140

150

140

150

140

150

140

150

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50


Dengan Baik Jumlah Tenaga Kerja Penguatan Kapasitas Angkatan Perempuan Yang Kerja Perempuan Memiliki

Org

Keahlian/Keterampilan Sesuai Dengan Profesinya.

Pemberdayaan Usaha Industri Rumahan Bagi Perempuan

Bimtek PPRG

Workshop Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

Evaluasi Penilaian Pembangunan

Jumlah Kelompok Industri Rumahan Bagi Perempuan Di Setiap Kecamatan

KLP

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Responsive Gender

Dok

Jumlah Peserta Workshop Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

Org

Jumlah Dokumen Penilaian

Dok

93


Sasaran


Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seminar PUG Bagi Pejabat Se Kabupaten Maros

Penyusunan PERDA PUG


Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1

Tahun ke-2

target

Rp

target

100

70

100

70

1

50

150

75





Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jumlah Aparat Yang Memahami tentang Pengarusutamaan Gender

Org

Jumlah PERDA PUG

PERDA

Jumlah Aparatur/Masyarakat yang Paham PUG

Org

Sosialisasi PERDA PUG

Penguatan Tim Focal Point Kabupaten

Jumlah Anggota Tim Focal Point Kabupaten yang aktif

Org

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tentang PUG

Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Tentang PUG

Dok

Pelatihan Menulis

Memahami tentang

org

100

70

100

70

100

70

100

70

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

80

50

94


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

-

-

1

50

-

-

-

-

-

-

-

-

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

80

50

-

-

100

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50


Berita Yang pembuatan Berita Responsive Gender Yang Responsive Bagi Jurnalis Gender Workshop Penguatan Tim Focal Point dan Pokja PUG

Jumlah Peserta yang dapat mendorong pelaksanaan PPRG

Org

Penyusunan Pedoman Teknis PUG

Jumlah Pedoman Teknis PUG

Dok

Jumlah Dokumen Teknis PUG

Org

Jumlah Perempuanyang mampu berkomunikasi dengan baik di depan umum

Org

Jumlah peserta sosialisasi yang Sosialisasi Data dan mampu menyediakan Informasi Gender data dan informasi dan Anak Gender dan anak

Org

Rapat Koordinasi Teknis PUG

Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan

95


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1

Tahun ke-2

target

Rp

target

-

-

1

0,04 0,06

0,04





Jumlah Dokumen

Monitoring dan Gap,GBS dan TOR PD Evaluasi Dokumen GAP, GBS dan TOR yang dievaluasi

Meningkatkan Meningkatnya perlindungan pencegahan perempuan dan dari tindak penanganan kekerasan perempuan dan TPPO korban kekerasan dan TPPO

Program Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dok

Ratio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO

%

Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif

%

70

1

70

1

70

1

70

1

70

0,03 0,02 0,01 0,04 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01

96


Sasaran



Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Penyusunan Tentang Perlindungan Kebijakan Daerah Perempuan Dan Tentang Korban Kekerasan Perlindungan Anak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Satuan

1 Dok

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendamping korban KDRT

Jumlah Pendamping Korban KDRT Yang Mengikuti Pelatihan TOT

100 Org

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

100 Org

Jumlah Peserta Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

100 Org

Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan

Kondisi Awal

Tahun ke-1

Tahun ke-2

target

Rp

target

-

-

-




-

1 Dok 35 Jt

-

-

-

-

-


-

100 Org 70 Jt

100 100 100 100 70 Jt 70 Jt 70 Jt 70 Jt Org Org Org Org

100 org

75 Jt

100 org 75 Jt

100 100 100 100 75 Jt 75 Jt 75 Jt 75 Jt org org org org

100 Org

75 Jt

100 Org 75 Jt

100 100 100 100 75 Jt 75 Jt 75 Jt 75 Jt Org Org Org Org

97


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


10

75

10

75

10

75

10

75

10

75

10

75

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

100

70

100

70

100

70

100

70

100

70

100

70


gerakan sayang ibu Jumlah Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Jenis

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi Bagi Kegiatan Forum Anak Pada Tingkat Provinsi Dan Nasional

Org

Fasilitasi Pengelolaan Taman Penitipan Anak

Jumlah Taman Penitipan Anak Yang Terkelola Dengan Baik

Jenis

Penguatan Kapasitas Forum

Forum anak yang

Org

Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Tingkat Provinsi Sul-Sel dan Tingkat Nasional

98


Sasaran



Anak Kabupaten Maros

mampu berkreasi

Fasilitasi Festival Anak Kabupaten Maros

Jumlah anak dalam mengikuti Festival di kabupaten

Satuan

Dok

Sosialisasi Layanan Jumlah Puskesmas Puskesmas Ramah Ramah Anak anak

Org

Jumlah Sekolah Ramah Anak

Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Peserta Mampu mensosialisasikan usaha pencegahan usia anak

Pembentukan dan Jumlah tenaga teknis Pelatihan Teknis terlatih dalam Tenaga mendmpingi anak

Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


200

125

200

125

200

125

200

125

200

125

200

125

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

100

70

100

70

100

70

100

70

100

70

100

70

140

100

140

100

140

100

140

100

140

100

140

100

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Org

Penyusunan Profil Jumlah Profil Data Data Anak anak

Sosialisasi Penerapan Sekolah Ramah Anak

Kondisi Awal


Sekolah

Org

Org

99


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1 target

Rp

Tahun ke-2 target





Pendamping Anak yang memerlukan Yang Memerlukan perlindungan khusus Perlindungan Khusus Jumlah Kapasitas Lembaga Perempuan di bidang Politik

Org

Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Ketahanan dan Kesejahtraan Keluarga

org

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP ) P2TP2A

Jumlah Aparatur / Masyarakat yang memahami tentang SOP P2TP2A

Kec

Org

Fasilitasi Forum

Jumlah Aparatur yang memahami tentang pemenuhan hak anak

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perempuan Di bidang Politik

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

5

50

5

50

5

50

5

50

5

50

5

50

150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

150

75

100


Sasaran


Anak Butta Salewangang Kab.Maros


Satuan

Tahun ke-1

Tahun ke-2



target

Rp

target


100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

3

50

3

50

3

50

3

50

3

50

3

50

dan konvensi hak anak

Pelaksanaan Penyuluhan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kelembagaan P2TP2A

Jumlah Aparatur/Masyarakat yang memahami tentang UndangUndang Perlindungan Anak dan Kelembagaan P2TP2A

Org

Jenis

Pembinaan Kab/Kota Layak Anak

Jumlah Jenis Pembinaan Terhadap Implementasi Kabupaten Layak Anak Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Jumlah Kelompok Pengaduan di Tingkat Desa / Kelurahan

Kec

Pembentukan Kelompok Pengaduan di Tingkat Desa / Kelurahan

Kondisi Awal


101


Sasaran



Penyusunan Jumlah PERDA KLA PERDA Kabupaten Layak Anak (KLA)

Satuan

Jumlah Kelompok Forum anak yang terbentuk di kecamatan

Org

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Jumlah pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Unit

Advokasi Jumlah Sekolah Yang Penerapan Ramah Anak Sekolah Ramah Anak Pada Satuan

Tahun ke-1

Tahun ke-2

target

Rp

target

1

50

-




Perda

Penguatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan

Jumlah Aparatur/Masyarakat Sosialisasi PERDA yang mendukung KLA Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kondisi Awal


-

-

-

-

170

100

170

100

170

100

170

100

170

100

1

150

1

150

1

150

1

150

1

150

1

150

48

100

48

100

48

100

48

100

48

100

48

100

140

100

140

100

140

100

140

100

140

100

140

100

SKPD

Sekolah

102


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1 target

Rp

Tahun ke-2 target





Pendidikan Pelatihan Manajemen Organisasi Perempuan

Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Perempuan

Org

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Jumlah Pusat Pembelajaran PUSPAGA

Unit

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jumlah Peserta Sosialisasi UU No 23 tahun 2004

Pelatihan Tenaga Jumlah Tenaga Layanan Layanan yang terlatih Pengasuhan anak dalam Pengasuhan

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

7

100t

7

100t

7

100t

7

100t

7

100t

100

75

100

75

100

75

100

75

100

75

Kec

Org

103


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1 target

bagi Keluarga

Rp

Tahun ke-2 target





anak

Pelatihan Gugus Jumlah Peserta Gugus Tugas Pencegahan Tugas Pencegahan TPPO TPPO

Org 50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3

50 4 kec 75 Jt 4 kec 75 Jt 4 kec 75 Jt 4 kec 75 Jt

1 Dok

35 Jt 1 Dok 35 Jt 1 Dok 35 Jt 1 Dok 35 Jt 1 Dok 35 Jt

3 Kec

50 Jt 4 Kec 75 Jt 4 Kec 75 Jt 4 Kec 75 Jt 4 Kec 75 Jt

30 org

210 Jt

Kec

Pembentukan Kelompok Bina Keluarga TKI di Kecamatan

Jumlah Kelompok Bina Keluarga TKI di Kecamatan

Penyusunan Profil Jumlah Profil Data Data Perempuan Perempuan Kabupaten Maros Kabupaten Maros

1 Dok

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dievaluasi

14 Kec

Jumlah Petugas P2TP2A yang mempunyai kapasitas

30 Org

Pengembangan Wawasan SDM

30 org

210 Jt

30 org

210 Jt

30 org

210 Jt

30 org

210 Jt

104


Sasaran



Satuan

Kondisi Awal

Tahun ke-1 target

petugas P2TP2A



target


20 jenis

200 20 200 20 200 20 200 20 200 jt jenis jt jenis jt jenis jt jenis jt

30 Kasus

200 30 200 30 200 30 200 30 200 Jt Kasus Jt Kasus Jt Kasus Jt Kasus Jt

pelayanan P2TP2A

Jumlah Sarana Pengadaan Sarana Prasarana yang dapat Prasarana P2TP2A menunjang pelayanan P2TP2A Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Rp

Tahun ke-2


20 Jenis

30 Kasus Jumlah kasus perempuan dan Anak yang terlayani dengan Hukum

105


Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk

menilai

ketercapaian

kinerja

pembangunan

daerah.

Dalam

perencanaan

pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

106


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021

NO

Indikator Satuan

Kondisi Awal Tahun ke-0

Target Capaian Setiap Tahun

Target Akhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5

1

IPG

2

IDG Indek s

8,08

11,83

15,58

19,33

23,08

26,83

26,83

3

Presentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

Indek s

91,92

88,58

88,58

82,25

79,26

76,38

76,38

4

Partisipasi perempuan dilembaga swasta

5

Rasio KDRT

%

0,04

0,06

0,04

0,03

0,02

0,01

0,01

Per 1000 pere mpua n

100

100

100

100

100

100

100

6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

107


BAB VII PENUTUP 7.1 Pedoman Transisi Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Maros

Tahun

2017-2021

adalah

selama

empat

tahun.

Untuk

menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2018, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2016-2020.

7.2 Kaidah Pelaksanaan Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2021 yang perlu diatur sebagai berikut: 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. 4. Dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala. 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

108

TAHUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS

Recommend Documents