GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender) TA. 2016 Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Pertanian Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Program
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Kegiatan
Pengembangan Kawasan Peternakan
Output
Terbentuknya 50 SPR Perintis di 17 Provinsi
Analisis Situasi
Ternak adalah satu dari sekian sumberdaya alam yang memberikan kontribusi positif pembangunan nasional. Pengelolaaan komoditas peternakan yang benar akan meningkatkan produktivitas ternak, penyuburan lahan pertanian, pengembangan energi alternatif, peningkatan kesempatan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak Indonesia. Dengan demikian, komoditas ternak dapat digunakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian di Indonesia yang setiap gerbongnya diisi oleh komoditas lain. Potensi di atas, tidak tercermin dengan kondisi peternakan di Indonesia saat ini. Contohnya, usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh usaha peternakan berskala kecil dengan jumlah Rumah Tangga Peternak sebesar 4.204.213 orang (PSPK 2011) yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia, dengan ciri: 1) rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah dan menyebar; 2) ternak dipelihara sebagai tabungan hidup; 3) jiwa kewirausahaan yang rendah; 4) lahan pemeliharaan tidak jelas; 5) usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6) sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok. Potensi peternak berskala kecil tersebut secara keseluruhan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia untuk menyediakan bahan pangan asal hewan bagi seluruh penduduknya. Sehingga diperlukan kontribusi seluruh pemangku kepentingan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengkonsolidasikan kekuatan peternak berskala kecil tersebut dalam kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca
produksi, serta kegiatan penunjang yang saling bersinergi dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan mengacu Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Kepmentan 43/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, maka pendekatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke depan akan ditempuh melalui pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didalamnya menerapkan Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah-PR) sebagai jawaban dan alternatif solusi untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang feaseble, bankable, dan berdaya saing. Keberhasilan SPR diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mencakup : (i) peningkatan produksi; (ii) peningkatan daya saing peternakan dan; (iii) peningkatan kesejahteraaan peternak. Sehingga dengan tercapainya sasaran program pemenuhanan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat akan menyokong kedaulatan pangan nasional yang tertuang dalam Nawacita, sekaligus mempersiapkan usaha peternakan Indonesia dalam menghadapi berlakunya pasar bebas asean atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Group kun 1
Peternak berskala kecil berbasis kelompok dan atau gabungan kelompok
Indikator Input 1
Terbentuknya 50 SPR Perintis di 17 Provinsi
Indikator Output 1
Berdirinya SPR Perintis yang dikelola oleh kelompok/masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
Anggaran Output
Rp.40.000.000.000 Milyar,- (Empat Puluh Milyar rupiah)
Indikator Outcome atau dampak/hasil secara luas
Peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang dikelola oleh kelompok laki-laki maupun perempuan
Term Of Reference
KEMENTERIAN
:
Kementerian Pertanian
UNIT ESELON
:
Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan
PROGRAM
:
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
HASIL
:
Terbentuknya 50 SPR Perintis di 17 Provinsi
UNIT ESELON II/SATKER
:
Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
KEGIATAN
:
Pengembangan Kawasan Peternakan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :
Peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang dikelola oleh kelompok laki-laki maupun perempuan
SATUAN UKURAN & JENIS KELUARAN
:
Berdirinya Kelompok SPR yang dikelola oleh kelompok/masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
VOLUME
:
50 SPR Perintis
A. LATAR BELAKANG 1.
Dasar Hukum Tugas/Fungsi
Untuk melaksanakan SPR, maka diperlukan dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini. Adapun dasar hukum yang dimaksud sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional. Selain dasar hukum di atas, pengembangan SPR juga harus mengacu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 – 2019.
2.
Gambaran Umum
Ternak adalah satu dari sekian sumberdaya alam yang memberikan kontribusi positif pembangunan nasional. Pengelolaaan komoditas peternakan yang benar akan meningkatkan produktivitas ternak, penyuburan lahan pertanian, pengembangan energi alternatif, peningkatan kesempatan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi peternak Indonesia. Dengan demikian, komoditas ternak dapat digunakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian di Indonesia yang setiap gerbongnya diisi oleh komoditas lain. Potensi di atas, tidak tercermin dengan kondisi peternakan di Indonesia saat ini. Contohnya, usaha peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh usaha peternakan berskala kecil dengan jumlah Rumah Tangga Peternak sebesar 4.204.213 orang (PSPK 2011) yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia, dengan ciri: 1) rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah dan menyebar; 2) ternak dipelihara sebagai tabungan hidup; 3) jiwa kewirausahaan
yang rendah; 4) lahan pemeliharaan tidak jelas; 5) usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6) sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok. Potensi peternak berskala kecil tersebut secara keseluruhan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia untuk menyediakan bahan pangan asal hewan bagi seluruh penduduknya. Sehingga diperlukan kontribusi seluruh pemangku kepentingan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengkonsolidasikan kekuatan peternak berskala kecil tersebut dalam kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi, serta kegiatan penunjang yang saling bersinergi dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan mengacu Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Kepmentan 43/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, maka pendekatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ke depan akan ditempuh melalui pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didalamnya menerapkan Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah-PR) sebagai jawaban dan alternatif solusi untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang feaseble, bankable, dan berdaya saing. Keberhasilan SPR diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mencakup : (i) peningkatan produksi; (ii) peningkatan daya saing peternakan dan; (iii) peningkatan kesejahteraaan peternak. Sehingga dengan tercapainya sasaran program pemenuhanan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat akan menyokong kedaulatan pangan nasional yang tertuang dalam Nawacita, sekaligus mempersiapkan usaha peternakan Indonesia dalam menghadapi berlakunya pasar bebas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 3.
Tujuan Tujuan utama menggunakan SPR untuk membangun peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan usaha peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang dikelola dalam satu manajemen; b. Meningkatkan daya saing usaha peternakan rakyat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan penguatan keterampilan peternakan rakyat; c. Membangun sistem informasi sebagai basis data untuk menyusun populasi ternak berencana; d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak rakyat; dan e. Meningkatkan kemudahan pelayanan teknis dan ekonomis bagi peternakan rakyat
4.
Rincian Kegiatan 1) Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah bersama perguruan tinggi yang telah menjajaki kerjasama untuk mengawal dan mendampingi SPR di wilayah calon SPR yang akan didirikan. Adapun peserta sosialisasi adalah peternak rakyat (individu maupun kelompok) yang akan bergabung di dalam SPR; 2) Pembentukan SPR dan Usulan Daerah; 3) Penetapan SPR oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4) Monitoring dan Evaluasi.
5.
Indikator, Keluaran, Volumen dan Satuan 1) Indikator Keluaran Tersedianya SPR meliputi: a) Identifikasi kelompok dan Peternak; b) Identifikasi populasi ternak (ruminansia maupun non ruminansi); c) Pembentukan kelembagaan SPR ; d) Deklarasi SPR; e) Rekrutmen manajer SPR dan Koordinator Manajer; f) MoU Bupati dengan Perguruan Tinggi 2) Volume dan Satuan Ukur SPR mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dan sumber daya menuju bisnis kolektif dari semua pihak, yaitu fasilitas dari: 1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa sarana dan pelayanan teknis; 2) Pemerintah Daerah berupa sarana dan pelayanan pemasaran; 3) Akademisi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan SDM berupa pengawalan dan pendampingan SDM; 4) Kementerian/Lembaga Terkait berupa layanan ekonomi; dan 5) Swasta berupa asuransi, kemitraan dan investasi.
6.
Indikator Kinerja Peningkatan hasil produksi dan populasi ternak
7.
Cara Pelaksanaan Kegiatan Cara pelaksanaan SPR sebagai berikut: a. Melakukan pembentukan SPR; b. Pelaksanaan /implementasi SPR; c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .
8.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan a. Pelaksana Kegiatan Pelaksana SPR di tingkat pusat dikelola oleh Sekretariat Nasional SPR selanjutnya disebut Setnas-SPR, merupakan Pengarah dan Unit Khusus Akselerasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi Setnas-SPR terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris dan anggota yang diangkat oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur pelaksana SPR di tingkat provinsi adalah Sekretariat Provinsi SPR selanjutnya disebut Setprov-SPR yang diketuai oleh koordinator manajer yang direkrut oleh Ditjen PKH dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf administrasi yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Koordinator manajer berfungsi sebagai perpanjangan tangan Seknas-SPR Ditjen PKH dan bertugas mengkoordinasikan implementasi SPR dan mengkoordinir manager SPR di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya. Segala hal terkait dengan operasional koordinator manajer sepenuhnya dibebankan dari anggaran Ditjen PKH. Di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai SPR, manajer berfungsi sebagai pelaksana operasional SPR yang mempunyai kewenangan dan tugas sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, dan mediator dalam mengimplementasikan tugas dari GPPT. Segala hal terkait dengan operasional manajer sepenuhnya dibebankan dari anggaran Ditjen PKH
b. Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung Jawab SPR di tingkat pusat dikelola oleh Sekretariat Nasional SPR selanjutnya disebut Setnas-SPR, merupakan Pengarah dan Unit Khusus Akselerasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur organisasi Setnas-SPR terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris dan anggota yang diangkat oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Struktur pelaksana SPR di tingkat provinsi adalah Sekretariat Provinsi SPR selanjutnya disebut Setprov-SPR yang diketuai oleh koordinator manajer yang direkrut oleh Ditjen PKH dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf administrasi yang ditunjuk Kepala Dinas Provinsi yang menjalankan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Koordinator manajer berfungsi sebagai perpanjangan tangan Seknas-SPR Ditjen PKH dan bertugas mengkoordinasikan implementasi SPR dan mengkoordinir manager SPR di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya. Segala hal terkait dengan operasional koordinator manajer sepenuhnya dibebankan dari anggaran Ditjen PKH. Di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai SPR, manajer berfungsi sebagai pelaksana operasional SPR yang mempunyai kewenangan dan tugas sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, dan mediator dalam mengimplementasikan tugas dari GPPT. Segala hal terkait dengan operasional manajer sepenuhnya dibebankan dari anggaran Ditjen PKH
9.
Jadwal Kegiatan
No 1 2 3
Uraian Kegiatan Pembentukan SPR Pelaksanaan SPR Evaluasi, Monitoring Pelaporan
1 x
2 x x
3 x x
4 x
Rencana Kegiatan 5 6 7 8 9 10 x
x
x
x
11
12
x
x
x x
10. Penutup Dengan adanya SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan/bisnis kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.
