ANGGARAN BERBASIS BERBASIS GENDER GENDER VOLUME V NO. 24 APRIL - JUNI

Menuju ANGGARAN BERBASIS GENDER VOLUME V NO. 24 APRIL - JUNI 2011

Daftar Isi

WAWASAN 4 MEMAHAMI ESENSI PERENCANAAN

15 Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Pola Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR)

Landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan pemukiman trasmigrasi yang memanfaatkan kawasan hutan ditempuh dengan cara pelepasan kawasan hutan melalui prosedur dan mekanisme yang telah disepakati.

17 PROGRAM

TRANSMIGRASI Suatu Re-orientasi

Apakah perencanaan itu merupakan ‘sesuatu’ yang harus ada? Apakah perencanaan itu benar-benar dibutuhkan? Pertanyaan lain yang paling mendasar adalah apakah sebenarnya perencanaan itu?

7

REVIEW ANGKA DASAR Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010, terkait Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), mengamanatkan adanya inisiatif baru yang diperjelas dengan dengan Permen PPN/Ka.Bappenas Nomor 1 Tahun 2011. Besaran ruang gerak fiskal untuk inisiatif baru, sangat dipengaruhi nilai angka dasar (baseline). Olehkarena itu, penyesuaian baseline menjadi sangat penting. Penyesuaian ini berguna untuk meningkatkan kualitas dari prakiraan belanja pada angka dasar untuk tahun 2012 dan 2013.

ANALISA

20 2C Tidak Lagi Gratis?

Persyaratan untuk pembangunan permukiman transmigrasi adalah 2C (Clear dan Clean) serta 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan). Bilamana keenam persyaratan tersebut dipenuhi, diharapkan tak akan ada permasalahan mengenai permukiman. Namun pada kenyataannya permukiman yang sudah dibangun dan ditempati oleh para transmigran masih ‘mengandung’ berbagai masalah, terutama mengenai legalitas tanah. Artinya, persyaratan mengenai 2C masih sering dilanggar.

22 Pengalokasian APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

10 Penyusunan RKP dan RAPBN Kementerian/Lembaga Tahun 2012

12 Perencanaan Penganggaran Berbasis Gender

Mau Tapi Malu

INFO

24 Tips Backup & Recoveryy Data 27 UANG,

dari Masa ke Masa

diterbitkan setiap triwulan oleh Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (SK Sekjen No. KEP 34/SJ/I/2011) ISSN: 1978-3299 Pengarah Sekretaris Jenderal Kemenakertrans RI Penanggung Jawab Kepala Biro Perencanaan Koordinator Conrad Hendrarto Pemimpin Redaksi Jadid Malawi Sekretariat Redaksi Yeti Yulas, Sabar D.A. Redaktur Tati Juliati, Widyantoro M., Mery Hartati, Diyah N., Henny Arsita Editor Helaria P. Candra, Tuty H. Kiman Pracetak Gatot Sutejo Pembantu Umum Sudarmanto, Asmari Alamat Redaksi: Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan Tel/fax: (021) 7973060, 7973082, 7992661 E-mail: [email protected] Redaksi menerima kiriman karya tulis Anda. Materi seputar perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di pusat maupun di daerah. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan sepantasnya.

2

VOLUME V NO. 24

APRIL APRIL--JUNI JUNI2011 2011

T

Pengantar Redaksi

opik penerbitan buletin Warta Perencana edisi 24 ini tentang program dan anggaran. Menyajikan berbagai tulisan mengenai perencanaan ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian. Diawal rubrik wawasan pembaca diajak memahami esensi perencanaan, melihat Apakah perencanaan itu merupakan ‘sesuatu’ yang harus ada? Apakah perencanaan itu benarbenar dibutuhkan? Pertanyaan lain yang paling mendasar adalah apakah sebenarnya perencanaan itu? Terkait dengan penyusunan rencana kerja anggaran pada K/L, sesuai PP Nomor 90 tahun 2010, mengamanatkan adanya inisiatif baru yang diperjelas dengan dengan Permen PPN/Ka.Bappenas Nomor 1 Tahun 2011. Besaran ruang gerak fiskal untuk inisiatif baru, sangat dipengaruhi nilai angka dasar (baseline). Olehkarena itu, penyesuaian baseline menjadi sangat penting. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Naskah Penyusunan RAPBN dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran negara. RKP digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN, dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah (K/L). Selanjutnya naskah Perencanaan Penganggaran Responsif Gender itu dikatakan Mau Tapi Malu, sesuai Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kemeng PPPA dengan Kemenakertrans RI No. 06/Men.PP&PA/5/2010, tanggal 5 Mei 2010, tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Bahwa penyusunan anggaran di lingkungan Kemenakertrans pada

Editorial

W

alau pelaksanaan anggaran tahun 2011 baru berjalan 6 bulan, namun tahun 2012 telah dihadapan kita. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2012 harus mulai disusun, dibahas dan ditetapkan. Ada yang menarik dan agak berbeda dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2012 ini, yaitu perhatian harus lebih diberikan pada pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini terlihat jelas dalam Permen Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL tahun 2012. Setiap usulan RKA-KL yang diajukan ke Menteri Keuangan harus dilampiri dengan Gender Budget Statement

tahun 2012 berbasis gender, sudahkah dimulai? Naskah mengenai Landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan pemukiman trasmigrasi yang memanfaatkan kawasan hutan ditempuh dengan cara pelepasan kawasan hutan melalui prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dalam Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER.23/MEN/XI/2007, dan P.52/ MENHUT-II/2007 tanggal 27 Nopember 2007, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi. Terkait dengan naskah Program Transmigrasi Pola HTR, dimana kepadatan penduduk Jawa masih berkumandang hingga saat ini, dan menghantui banyak pihak secara berlebih sehingga menjadikannya sebagai mitos yang benar-benar diyakini, bahkan pandangan-pandangan rasional tidak sedikit muncul membukakan wawasan sempit ini. Rubrik analisa, rubrik ini menyajikan naskah 2C Tidak Lagi Gratis, persyaratan untuk pembangunan permukiman transmigrasi adalah 2C (Clear dan Clean) serta 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan). Bilamana keenam persyaratan tersebut dipenuhi, diharapkan tak akan ada permasalahan mengenai permukiman. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara biasa disebut APBN. Bagaimana Pengalokasian APBN ke daerah, yaitu dalam bentuk pelimpahan kewenangan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Melengkapi edisi 24 adalah rubrik Info, kali ini menginfokan tentang Tips Backup & Recovery Data; dan Uang, dari Masa ke Masa. Selamat membaca!

*) Conrad Hendrarto (GBS). Berdasarkan kinerja dan kepedulian terhadap PUG tahun-tahun sebelumnya, maka Kemenakertrans pada tahun 2012 ditetapkan sebagai salah satu Kementerian Pelaksana Anggaran Responsif Gender (ARG). Mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, diamanatkan bahwa PUG merupakan salah satu dari tiga kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan, selain pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. PUG dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender (kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki) ke

dalam proses pembangunan di setiap bidang pembangunan. Untuk pelaksanaan di Kemenakertrans, telah diatur melalui Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.1/Men/2010 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kemenakertrans. Melalui ketentuan ini, setiap unit perencana diharuskan menyusun anggaran responsif gender. Sebagai Perencana, kita dituntut untuk selalu mengikuti, memahami dan melaksanakan perkembangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Perempuan dan Laki-laki Mampu Hidup Layak dan Sejahtera, Jika diperlakukan Adil dan setara dalam Akses, Partisipasi, Kontrol serta Manfaat yang sama dalam Pekerjaan

Conrad Hendrarto Koordinator Penerbitan WARTA PERENCANA

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

3

WAWASAN

*) Hadhi Raharja, S.IP

Memahami Esensi Perencanaan Apakah perencanaan itu merupakan ‘sesuatu’ yang harus ada? Apakah perencanaan itu benar-benar dibutuhkan? Pertanyaan lain yang paling mendasar adalah, “apakah sebenarnya perencanaan itu?”

A

da beberapa pandangan yang berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa perencanaan dalam arti luas adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Fakri, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut Fakri menyatakan bahwa perencanaan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan.

Elemen-elemen Perencanaan

ahadnet.com

Kaufman mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Dari pendapat Kaufman, dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya tujuan. Kaufman dalam perencanaan mengandung elemen-elemen sebagai berikut: Pertama, mengindentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan. Kedua, menentukan kebutuhankebutuhan yang bersifat prioritas. Ketiga, memperinci spesifikasi hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang dipioritaskan. Keempat, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap alternatif, dan Kelima, mengidentifikasi strategi alternatif yang memungkinkan, termasuk di dalamnya peralatan

4

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

WAWASAN melibatkan prediksi dan pengawasan hasil; 3) Perencanaan tidak di buat rutin. Perencanaan adalah tindakan yang berorientasi masa depan, dan hasil yang dinginkan untuk mendapatkannya akan sangat lama, sehingga tidak dapat di buat secara rutin. Karena tidak dapat dilihat hasilnya secara cepat dan langsung, maka perlu diadakan pengawasan dan evaluasi; 4) Perencanaan harus meliputi komitmen dan kekuasaan. Perencanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan proses yang panjang dan membutuhkan pemikiran yang berat, dengan pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu yang mengakomodisikan kebutuhan masyarakat secara umum. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen yang tinggi dari suatu kekuasaan untuk dapat mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Dari penjelasan yang telah di paparkan, dapat kita katakan bahwa perencanaan sebagai suatu proses memberi implikasi sebagai berikut: a) Perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen perencanaan; b) Perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus, bukan suatu

proses yang dikerjakan sekali saja, bahkan berkembang menjadi Rolling Plans.

Karakteristik Perencanaan

Dengan melihat pada implikasi tersebut, perencanaan mengandung beberapa karakteristik antara lain: a) mengarah ke pencapaian tujuan; b) mengarah ke perubahan; c) pernyataan pilihan; d) rasionalitas; e) tindakan kolektif. Karakteristik terakhir inilah yang kemudian menjadi titik berat dari berbagai proses perencanaan yang dilakukan. Tidak efektifnya perencanaan yang ada seringkali disebabkan oleh tidak adanya tindakan kolektif dari stakeholder di wilayah perencanaan sebagai akibat dari proses awal yang tidak dibangun secara kolektif.

Proses Perencanaan

Setelah mengetahui apa itu perencanaan, maka pertanyaan yang akan muncul selanjutnya adalah bagaimana proses merencanakan itu? Perencanaan merupakan proses dalam membuat suatu rencana yang sesuai

yskk.org

untuk melengkapi tiap persyaratan untuk mencapai kebutuhan, untung rugi berbagai latar dan strategi yang digunakan. Dari kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam menyusun perencanaan perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan, adanya kegiatan, proses yang sistematis, hasil dan tujuan tertentu. Maka yang disebut perencanaan terkandung hal-hal berikut: 1) Perencanaan bukan aktivitas individu murni. Perencanaan memang dibuat oleh individu yang bergabung menjadi kelompok, dimana masingmasing individu memiliki spesifikasi keahlian, yang nantinya akan bekerja secara bersama-sama untuk mempengaruhi tindakan kelompok, organisasi-organisasi, atau pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum; 2) Perencanaan tidak berorientasi masa sekarang. Perencanaan diharapkan dapat membuat suatu proyeksi dengan melihat trend-trend yang ada, sehingga harapannya proyeksi-proyeksi yang telah dibuat dapat dijadikan suatu acuan untuk pengambilan keputusan jangka pendek yang memperrtimbangkan masa depan. Sebagai konsekuensinya perencanaan

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

5

dengan definisi dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan merupakan proses berantai dan multi tingkatan, dimana beberapa fasenya dihubungkan dengan fase awal melalui perputaran umpan balik. Berikut merupakan komponen-komponen utama dari proses yang cenderung ditemukan dalam model proses perencanaan: 1) Diagnosis persoalan. Jika tidak ditemukan persoalan, maka tidak ada kebutuhan akan tindakan. Ada persoalan yang terlihat jelas dan ada persoalan yang tidak jelas. Persoalan yang tidak jelas ini biasanya perencana harus mengumpulkan data, melakukan analisis lebih jauh, mulai dari melihat aspek masa lalu, trend, rencana pengembangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat suatu wilayah mengelami kemunduran; 2) Artikulasi tujuan. Tujuan berhubungan dengan definisi dari persoalan. Tantangan yang paling sulit dalam perencanaan adalah penerjemahan tujuan yang kabur dan tidak menyatu dengan tujuan operasional. Dengan perumusan tujuan yang jelas harapannya akan mendapatkan suatu hasil yang bagus; 3) Prediksi dan proyeksi. Prediksi sangat penting bagi penilaian dan pemilihan alternatif. Tanpa proyeksi, evaluasi tidak dapat dilakukan. Keberhasilan proyeksi tergantung pada jumlah informasi yang tersedia dan kontinuitas fenomena yang dianalisis. Dalam perencanaan, prediksi dan proyeksi memiliki dua aspek utama; a) memprediksikan permintaan masa depan, dan b) memprediksikan hasil dan dampak alternatif yang diajukan; 4) “Desain” Alternatif. Kemampuan mendesain solusi/alternatif atas suatu masalah merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang perencana; 5) Uji perencanaan. Uji perencanaan ini dilakukan untuk menguji apakah desain/alternatif yang kita buat relistis dan dapat diterapkan, serta memberikan kemanfaatan yang banyak bagi masyarakat, 6) Evaluasi. Evaluasi dilakukan saat para perencana memiliki sejumlah alternatif yang dapat dilaksanakan atau dengan kata lain telah mengalami melewati fase uji perencanaan. 7) Implementasi. Setelah melewati semua proses sebelumnya

6

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

clipart gallery

WAWASAN

maka suatu rencana sudah dianggap matang dan siap untuk direalisasikan (implementasi).

Peran Perencanaan

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa penting peran perencanaan dalam suatu kegiatan. Perencanaan yang kurang baik dapat dikatakan awal dari kegagalan suatu kegiatan, untuk itu dituntut kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni dari semua komunitas perencana yang terlibat di dalamnya. Sedemikian pentingnya kualitas SDM perencana, bahkan Pemerintah (c.q.) Bappenas telah menawarkan suatu pilihan jenjang karir non struktural berupa jabatan fungsional perencana. Sayangnya hal ini masih kurang mendapat respons dari para PNS di lingkungan Kemenakertrans. Ini ditandai dengan masih sedikitnya jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang ada. Itupun hampir seluruhnya berada di Biro Perencanaan. Padahal di seluruh unit kerja eselon 1 pasti ada komunitas perencana yang potensial,

sehingga dapat diarahkan masuk Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebagai Perencana. Terlebih lagi tidak sedikit para Perencana yang beralih menjadi pejabat struktural. Apakah ini berarti menjadi pejabat fungsional perencana belum menjadi pilihan karir, dan hanya menjadi batu loncatan untuk mencapai jabatan strutural? Atau hal ini karena masih minimnya sosialisasi, atau kurangnya dukungan dari pejabat terkait? Olehkarena itu, mengingat strategisnya peluang menjadi JFP di lingkungan Kemenakertrans, diharapkan adanya dorongan oleh pimpinan di unit perencanaan kepada stafnya untuk mengambil peluang ini. Salah satu upaya lain, diharapkan adanya dorongan Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam merekrut dan menempatkan CPNS sebagai Calon Perencana. Semoga!

Hadhi Raharja, S.IP

Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

WAWASAN

*) Irwan Suliantoro

REVIEW ANGKA DASAR Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010, terkait Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), mengamanatkan adanya inisiatif baru yang diperjelas dengan dengan Permen PPN/ Ka.Bappenas Nomor 1 Tahun 2011. Besaran ruang gerak fiskal untuk inisiatif baru, sangat dipengaruhi nilai angka dasar (baseline). Olehkarena itu, penyesuaian baseline menjadi sangat penting. Penyesuaian ini berguna untuk meningkatkan kualitas dari prakiraan belanja pada angka dasar untuk tahun 2012 dan 2013.

P

enyesuaian tersebut harus diselesaikan sebelum penetapan pagu anggaran. Adapun langkah-langkah untuk melakukan penyesuaian baseline yaitu dengan: pertama, menggunakan ‘laporan’ untuk menganalisis angka dasar; kedua, memperbaiki kesalahan pencantuman volume output; ketiga, review klasifikasi berlanjut/berhenti; keempat, review klasifikasi utama/pendukung; kelima, realokasi pendanaan.

Analisis Laporan

Analisis laporan yang dimaksud adalah analisis dari laporan yang dicetak melalui aplikasi RKAKL versi 8. Pada menu ”baseline 2011”, terdapat submenu ”Monitoring KPJM” seperti tampak pada gambar 1. Apabila submenu ”Monitoring KPJM” dipilih, maka muncul tayangan seperti tampak pada gambar 2. Laporan/data pada gambar 2 tersebut dianalisis untuk melihat apakah terdapat kesalahan

Gambar 1. Submenu monitoring KPJM

terutama pada jumlah (volume) output dan pagu anggaran untuk tahun 2011 dengan 2012.

Perbaikan Kesalahan Output

Apabila jumlah output dan pagu anggaran dirasakan tidak tepat, maka langkah yang dilakukan adalah memperbaiki jumlah output dengan mengidentifikasi satker mana yang jumlah outputnya tidak relevan. Pada gambar 2, untuk mengetahui satker mana yang outputnya tidak tepat, dapat dilakukan dengan ”double click pada output” untuk mengetahui satker yang outputnya tidak relevan. Laporan pada tingkat satker dapat membantu mengidentifikasi satker mana yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Setelah diidentifikasi satker mana yang harus diperbaiki, selanjutnya melalui aplikasi RKAKL versi 8, volume output Tahun 2012 dan 2013 yang dirasa terlalu tinggi diubah dengan mengacu pada target volume output pada Renja-KL Tahun Anggaran 2011. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa angka dasar telah benar sebelum menyelesaikan RKA-KL Tahun Anggaran 2012. Untuk output non-prioritas, volume output juga harus mengacu pada volume output pada Renja-KL.

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

7

WAWASAN

Gambar 2. Lembar monitoring KPJM Secara umum, untuk output nonprioritas, volume output pada tahun 2012 dan 2013 akan sama dengan tahun 2011.

Review Klasifikasi Berlanjut atau Berhenti

Setelah mereview jumlah output, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasikan output yang ”berlanjut” (dan akan dilaksanakan setiap tahun atau hanya untuk beberapa tahun) atau ”berhenti” (dilaksanakan hanya pada tahun yang direncanakan). Variasinya, bisa saja terdapat output yang diklasifikasikan ”berhenti” namun seharusnya diklasifikasikan ”berlanjut”, atau output yang diklasifikasikan ”berlanjut” tapi tidak memiliki volume output atau volume terlalu rendah, atau output diklasifikasikan ”berlanjut” tapi tidak memiliki komponen yang

8

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

berlanjut. Yang perlu diingat adalah, jika telah diputuskan bahwa output tersebut berlanjut, maka paling tidak terdapat satu komponen di bawah output tersebut yang sifatnya ‘berlanjut’ (isian ”tahun berhenti” lebih besar dari isian “tahun mulai”). Pada umumnya, suatu output mempunyai sifat yang ”berlanjut”. Namun terdapat beberapa output yang tidak berlanjut, yaitu untuk proyek jangka pendek atau proyek dengan waktu yang terbatas, seperti pembangunan gedung baru atau proyek yang didanai oleh hutang atau pembiayaan oleh donor lainnya, dan tidak ada persetujuan untuk meneruskan pembiayaan tersebut.

Review Komponen Utama atau Pendukung

Komponen utama merupakan komponen pembiayaan langsung dari

pelaksanaan suatu kebijakan output. Komponen pendukung merupakan komponen pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan layanan birokrasi publik suatu satker, dan harus relevan dengan output prioritas layanan birokrasi publik yang akan diimplementasikan. Selain sifat biaya ”utama” dan ”pendukung”, komponen juga mempunyai parameter ”indeks”. Komponen ”utama” seharusnya diindeks jika harga diperkirakan akan meningkat pada masa depan dan tambahan dana dibutuhkan untuk menghasilkan output ditahun-tahun kedepan. Indeksasi akan benar untuk input dimana harga ditentukan oleh harga pasar. Contohnya, biaya-biaya input untuk membangun jalan ditentukan oleh pasar dan diperkirakan akan meningkat tiap tahun. Contoh lainnya, biaya-biaya untuk perlengkapan kantor diperkirakan akan

WAWASAN meningkat tiap waktu, dan ditentukan oleh harga pasar. Selanjutnya untuk komponen yang tidak diindeks, cakupannya meliputi biaya-biaya yang ditentukan oleh pemerintah dan biasanya membutuhkan keputusan pemerintah melalui kementerian untuk mengubahnya. Selain itu, biaya-biaya tersebut berhubungan dengan bantuan sosial atau pinjaman.

Walaupun sebuah output mungkin berlanjut, masih ada fleksibilitas di level pendanaan yang dibutuhkan. Kementerian/Lembaga boleh memutuskan tambahan pendanaan pada sebuah output dan mengurangi output lain, juga diperbolehkan untuk memutuskan realokasi pendanaan antar lokasi atau satker. Selain itu, Kementerian/Lembaga dapat memindahkan pendanaan antar output yang berbeda jika pendanaan yang dibutuhkan telah berubah dari perhitungan awal. Variasi contohnya adalah sebagai berikut: 1) Perubahan volume/target. Kementerian/Lembaga dapat menaikkan target volume output tanpa merubah anggarannya di level K/L, program dan kegiatan. Untuk nonprioritas, prioritas K/L, Kementerian/ Lembaga dapat mengurangi target volume (tidak berlaku untuk Prioritas Nasional dan Bidang); 2) Pengurangan anggaran. Kementerian/Lembaga dapat mengurangi estimasi anggaran, namun target output volume sama seperti semula. Hal ini kemungkinan terjadi sebagai akibat ‘penghargaan dan sanksi’ terhadap K/L yang tidak menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak ada penjelasan yang memadai terhadap hal tersebut. Atau dapat juga diakibatkan oleh optimalisasi, sehingga K/L dapat menggunakan dana tersebut untuk inisiatif baru; 3) Realokasi anggaran dan target output dalam pagu K/L (termasuk lokasi). KPJM masih memungkinkan fleksibilitas bagi K/L untuk merealokasi pembiayaan antara program, kegiatan, output, satker dan lokasi yang berbeda, selama total anggaran K/L masih sama

clipart gallery

Realokasi Pendanaan

dan total target volume tetap tidak berubah atau lebih tinggi. Realokasi tidak dapat dilakukan dari Prioritas Nasional/ Bidang ke non-prioritas/Prioritas K/L; 4) Memindahkan volume target kemasa depan. Apabila K/L tidak mencapai target tahun sebelumnya, K/L dapat melakukan ‘carry over’ target dari tahun sebelumnya dan menambahkannya ke target tahun anggaran berikutnya. Namun anggarannya tidak dapat di carried over. Yang perlu menjadi catatan adalah, realokasi pendanaan di atas dapat dilakukan sepanjang total volume output tidak boleh berkurang sebagai hasil dari realokasi (khususnya untuk Prioritas Nasional maupun Bidang). Selain itu, jumlah anggaran untuk Prioritas Nasional/Bidang tidak boleh berkurang dan pagu indikatif 2012 tidak boleh dilampaui. Nah, seandainya hal-hal di atas sudah dilakukan dan ternyata prakiraan baseline lebih besar dari pagu indikatif, apa yang harus dilakukan? Tentu saja harus direview lagi, yaitu melalui: 1) Efisiensi, review kebutuhan untuk beberapa output dan detilnya, yang mungkin kebutuhan volume inputnya bisa dikurangi; 2) Review kebutuhan

beberapa komponen dan mengubah isian ”tahun berhenti” sesuai dengan isian ”tahun mulai”, dengan catatan komponen tersebut tidak mendesak dibutuhkan di tahun 2012 dan melebihi untuk menghasilkan output; 3) Mengurangi volume output terutama untuk output-output non-prioritas. Angka dasar yang telah diperbaiki, selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam menghitung kebutuhan anggaran yang harus disediakan untuk Tahun Anggaran 2012. Atau dengan kata lain data yang telah diperbaiki dapat digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2012, dan hasil perbaikan angka dasar tersebut dapat disampaikan kepada Ditjen Anggaran. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat berguna walaupun mungkin agak sedikit sulit dicerna. Selamat bekerja dan sukses selalu!

Irwan Suliantoro Praktisi Anggaran

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

9

WAWASAN

*) Mery Hartati

Penyusunan RKP dan RAPBN Kementerian/Lembaga Tahun 2012 Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan RAPBN dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran negara. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

R

dokumentasi WAPER

KP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka

10

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

ekonomi makro yang didalammya menjelaskan gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal, program masingmasing kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga serta kewilayahan yang dituangkan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintan/RKP tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2012 yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L dalam satu tahun anggaran dan

WAWASAN dilaksanakan setelah dikeluarkannya Pagu Indikatif yang merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang telah dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN dan PNBP. Besaran Pagu Indikatif untuk K/L setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani bersama oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan.

Acuan Penyusunan RKA-KL 2012 PAGU ANGGARAN K/L THN 2012 berdasarkan

RKA-KL 2012

Kebijakan Penyusunan APBN

Beberapa pemahaman diperlukan dalam penyusunan Renja K/L tahun 2012 berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan PBK (Perencanaan Berbasis Kinerja) dan KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) yaitu, pertama, target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja dari suatu K/L dalam rangka pelaksanakan tugas dan Fungsi K/L dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional. Kedua, informasi kinerja yang disampaikan meliputi visi & misi K/L & Eselon I, sasaran strategis K/L; kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kegiatan; Perkiraan alokasi pendanaan; informasi kinerja terkait inisiatif baru yang telah disetujui baik target maupun kebutuhan pendanaannya. Ketiga, merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya; keempat program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan pelaksanaan tugas-fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan untuk Usulan Inisiatif Baru Tahun 2012 dapat disampaikan berupa usulan Program Baru, Outcome Baru, Kegiatan Baru, Output Baru, Penambahan Volume Target dan Percepatan Pencapaian Target yang belum tercantum pada RPJMN 20102014 atau Renstra KL 2010-2014 sebagai akibat adanya perubahan kebijakan berjalan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengakomodir perkembanganperkembangan terkini yang terjadi. Berikut acuan bagi K/L dalam penysunan RKA-KL tahun 2012 adalah sebagai berikut:

dengan mengacu • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Th 2012 • Rencana Kerja (Renja K/L Th 2012 • PMK ttg Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL • PMK tentang standar Biaya Th 2012

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2012

Adapun penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA K/L) ini merupakan pengimplementasian dari amanat PP 90 tahun 2010 pasal 9 ayat 1 bahwa Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL, menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L; pasal 9 ayat 2 : Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan program; pasal 9 ayat (3) : Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada setiap K/L paling lambat akhir bulan Juni serta harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak atau biasa disebut sebagai Trilateral Meeting antara Menteri/Pimpinan Kementerian/ Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Ka. Bappenas serta Kementerian Keuangan. Untuk itu, menghadapi tahun

2012, mari kita benahi dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2011 ini untuk keberhasilan Kemenakertrans dalam mengemban tugas dan fungsinya dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah. Sumber: 1. Bahan Sosialisasi Penyusunan Rencana kerja Kementerian/Lembaga Tahun2012, Bappenas, Jkt. 2. Bahan Sosialisasi KMK Nomor 215/ KMK.02/2011, tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012

Mery Hartati, SE Perencana Madya

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

11

WAWASAN

*) Conrad Hendrarto

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Mau Tapi Malu

12

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (51,25%) lebih rendah dibandingkan laki-laki (83,58%). (KPP&PA, 2009). 3. Akses kesempatan kerja masih lebih banyak diberikan pada laki-laki dibandingkan perempuan, kondisi ini tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa pekerjaan perempuan merupakan pekerjaan sampingan dalam keluarga. (Jurnal Perempuan, 2005). 4. Tingkat upah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk jenis dan jabatan yang sama dan

disetiap jenjang pendidikan. Ratarata upah perempuan (Rp 873.103) lebih kecil dibandingkan laki-laki (Rp 1.165.697). (Pusdatinaker, 2009). 5. Pelayanan dan perlindungan bagi TKI masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi, khusus TKW banyak dieksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terjadi karena petugas yang memberi pelayanan, maupun pengambil kebijakan mengenai pelayanan dan perlindungan TKI belum memahami dan mengimplementasikan

foto-foto: internet

“

Kalau menyusun anggaran harus berbasis kinerja dong, jadi akuntabel antara input dengan output & outcomenya. Akan transparan, apakah anggarannya dipergunakan sesuai dengan pengalokasiannya serta sesuai fungsinya. Akan tampak kalau unit kerja tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi money follow function gitu loch” ini sekelumit percapan harian petugas penyusun program dan anggaran. Tapi apakah mereka pernah menyinggung atau membahas atau bahkan menyusun anggaran yang responsif gender? Akan muncul pertanyaan dan pernyataan: “Gender apaan sih, itu? atau “ohh itu kan urusan perempuan, kami kan sejatinya laki-laki, malu ah!” atau “ohh di unit kerja kami tidak ada kegiatan gender, kami tidak membedabedakan koq, semua setara”. Kenyataannya dalam pelaksanaan program kita, masih dijumpai fakta dan isu gender ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai berikut: 1. Tingkat pengangguran perempuan (7,69%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (6,11%), khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi. Hal ini memperlihatkan pasar tenaga kerja belum memberikan akses setara pada pekerja perempuan. (BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, 2009).

WAWASAN 6.

7.

8.

9.

perspektif gender dalam regulasi pelayanan terhadap TKI. (WRI,2006). Pekerja perempuan yang bekerja lebih banyak berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (32%) sedangkan laki-laki hanya 8%. (BPS, Statistik Gender 2008). Belum optimalnya perlindungan pekerja perempuan yang mengalami sexual harassment dan belum terjaminnya pemenuhan hak kesehatan reproduksi (Jurnal perempuan, 2006). Secara empirik, pekerja perempuan terkonsentrasi di sektor informal (+ 70%) dari keseluruhan pekerja informal. Pada tahun 2008, sektor formal menyerap 26,46%, dan sektor informal 73,54%. (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, 2008). Tr a n s m i g r a n p e r e m p u a n memperoleh akses lebih rendah (10%) dari transmigran laki-laki (90%) untuk memperoleh informasi dan kesempatan mengikuti pendidikan nonformal dan pengembangan usaha. (Pusdatintrans, 2009).

Nah terungkap fakta, ternyata masih terdapat kesenjangan baik dalam akses, partisipasi, kontrol serta manfaat yang sama dalam pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan, program dan anggaran harus memperhatikan fakta ini.

Apa itu Gender?

Sebetulnya Gender bukan membedakan masalah jenis kelamin, namun perbedaan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil produk konstruksi sosial budaya. Dengan pengertian ini, gender di Indonesia akan berbeda dengan di Barat. Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin akan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup, dan akses, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara dan adil sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

ABK dan ARG

Paradigma baru sistem perencanaan dan penganggaran ditandai dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan. Hal tersebut karena meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang mengharuskan pengelolaan pemerintahan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif, serta adanya kesetaraan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, harus diterapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG sebagai strategi dan alat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Harus dipahami bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem anggaran yang berlaku. Penerapan ARG merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Kerangka Logis

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/ kegiatan yang bertujuan menurunkan

tingkat kesenjangan gender. ARG ditetapkan dengan cara menelaah dampak belanja dari suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta laki-laki. ARG melekat pada struktur anggaran dalam RKA-KL. Suatu output yang dihasilkan kegiatan akan mendukung pencapaian outcome.

Sejenis apa ya PPRG itu?

Untuk mengklarifikasi percakapan petugas penyusun program dan anggaran di atas tadi, maka perlu pemahaman tentang PPRG, yaitu sebagai: 1. Alat untuk mencapai kesetaraan gender; 2. Alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis gender dalam penyusunan anggaran negara dan alokasi sumber daya; 3. PPRG bukan berarti membagi anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan dan bukan pula pemisahan anggaran khusus perempuan; 4. PPRG dipakai untuk melihat keseluruhan anggaran pemerintah dengan perspektif gender, anak laki dan anak perempuan dan keluarga perempuan termarginalkan; 5. PPRG tidak berarti menambah anggaran baru dan menggunakan indikator output/outcome yang tersedia. Untuk apa sih tujuan disusunnya PPRG?

Pe r e n c a n a a n Pe n g a n g g a r a n

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

13

WAWASAN Responsif Gender (PPRG) bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman; 2. Mewujudkan anggaran yang efisien, equity, adil dan efektif; 3. Membantu mewujudkan “good governance” 4. M e n d o r o n g a k u n t a b i l i t a s pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; 5. Meningkatkan komitmen untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (nasional dan internasional)

Bagaimana Melaksanakan PPRG?

ANALISIS GENDER (GAP)

GBS adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam RKA-KL. Dokumen ini menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada output kegiatan dimaksud dalam menangani permasalahan gender tersebut. Penyusunan GBS dengan menggunakan alat analisa Gender Analysis Pathway (GAP).

14

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

Gunakan Gender Analysis Pathway (GAP)

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

TERM OF REFERENCE (TOR)

matanews.com

Permen Keuangan Nomor 93/ PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL tahun 2012 menjelaskan prosedur penyusunan PPRG sebagai berikut:

PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN

1. Pilih program yang strategis; 2. Pilih program yang mendukung pencapaian MDG’s; 3. Pilih program yang melibatkan masyarakat.

Tatacara Penyususunan ARG telah diatur melalui Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.1/Men/2010 tentang PPRG di Kemenakertrans. Untuk RKA-KL 2012, setiap Unit Eselon I di lingkungan Kemenakertrans harus sudah menerapkan PPRG. Tidak diperlukan tambahan anggaran dari anggaran yang telah dialokasikan dalam pagu sementara. Yang diperlukan hanya pelatihan bagi petugas penyusun

program dan anggaran serta kepedulian pejabat eselon I dan II di Kemenakertrans. ARG ini penting artinya bagi Kemenakertrans, sebagaimana telah diamanahkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000, serta sebagai pengenjawatahan komitmen Menakertrans yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Menteri PP&PA pada tanggal 5 Mei 2010 tentang Peningkatan Efektivitas PUG Bidang Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian. Mari para Perencana, kita fasilitasi, komunikasi, informasi dan edukasi para petugas penyusun program dan anggaran dalam penyusunan ARG, sehingga akan diperoleh kesejahteraan serta hak yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan Nakertrans. Hilangkan perasaan malu para penyusun program, tanamkan keyakinan bahwa kita melaksanakan pekerjaan mulia.

Ir. Conrad Hendrarto, MSc. Sekretaris Tim Pokja PUG Kemenakertrans

WAWASAN *) Watty Karyati Roekmana

Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Pola Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR)

Landasan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan pemukiman trasmigrasi yang memanfaatkan kawasan hutan ditempuh dengan cara pelepasan kawasan hutan melalui prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dalam Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan P.52/ MENHUT-II/2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi.

Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Hutan Tanaman Rakyat

Penyelenggaraan transmigrasi dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan melalui program pembangunan kehutanan antara lain hutan tanaman

rakyat (HTR). Landasan dan pedoman kerja bagi aparat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan bandan usaha dalam melaksanakan kegiatan terpadu pembangunan Trans-HTR diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan Direktur Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat

disnakertransntb.blogspot.com

P

eluang penyelenggaraan transmigrasi dapat dikaitkan dengan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi melalui program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat untuk mewujudkan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat.

dan Kawasan Transmigrasi nomor S.678/ VI-BPHT/2008, S.726/VII-KP/2008, 276/ P4TRANS/ XII/2008 dan 1861/P2MKT/ XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Kegiatan Terpadu Penyelenggaraan Transmigrasi Dengan Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR). Pemerintah mencanangkan program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif dan kredibel yang akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata. Penyelenggaraan transmigrasi yang terpadu dengan program hutan tanaman rakyat dimaksudkan untuk mewujudkan hutan lestari dan kesejahteraan

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

15

nuripadma.wordpress.com

WAWASAN

masyarakat. Lahan di luar kawasan hutan yang dapat dijadikan permukiman transmigrasi dapat diarahkan pada areal yang berdekatan dengan areal Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi (kelompok masyarakat) untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Pola HTR terdiri dari: (1) Pola Mandiri, (2) Pola Kemitraan, dan (3) Pola Developer. HTR Pola Mandiri adalah HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR . HTR Pola Kemitraan adalah HTR yang dibangun oleh kepala keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. HTR Pola Developer adalah HTR yang dibangun oleh BUMN dan BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHKHTR dan biaya pembangunannya menjadi

16

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan. Keterpaduan kegiatan Trans-HTR mengikuti ketentuan penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat dan penyeleng garaan Transmigrasi dalam hal persiapan, perencanaan, pencadangan awal, penetapan Izin Usaha Pemenfaatan Hasil Hutan Kayu-HTR, pengembangan masyarakat dan pelibatan swasta sebagai mitra dalam penyelenggaraan TransHTR. Pada tahap persiapan, pemerintah daerah melakukan pencermatan calon areal HTR dan calon lokasi permukiman transmigrasi. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat melakukan bimbingan terhadap pemerintah daerah dalam pencermatan calon areal HTR dan calon lokasi permukiman transmigrasi.

Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Perencanaan permukiman transmigrasi disusun sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi lokasi lahan, fasilitas rumah, fasilitas umum, serta sarana penunjang permukiman lainnya dan dapat dipergunakan sebagi bahan pertimbangan usulan pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat. Pencadangan

areal untuk Hutan Tanaman Rakyat yang akan disinergikan dengan program transmigrasi, diusulkan oleh Bupati/ Walikota kepada Menteri Kehutanan sesuai mekanisme pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat. Inventarisasi, seleksi dan Penetapan Izin Usahan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman dari masyarakat setempat sekitar kawasan hutan termasuk transmigran dilakukan o l e h B u p a t i / Wa l i k o t a . Ke g i a t a n Pengembangan Masyarakat meliputi: pertama, Pembinaan transmigrasi perserta HTR terdiri atas pembinaan yang dilakukan melalui program transmigrasi dan pembinaan melalui skema HTR. Kedua, Pembinaan di lokasi transmigrasi meliputi: pembentukan organisasi Unit Permukiman Transmigrasi, pelayanan administrasi dan manajemen, bantuan jaminan hidup, pembinaan sosial budaya, pembinaan ekonomi, pembinaan kelembagaan, pembinaan sarana dan prasarana dan lingkungan permukiman, serta pengakhiran status unit pemukiman transmigrasi (UPT). Ketiga, Pembinaan teknis pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, sesuai standar yang ditetapkan. Dalam penyelenggaraan Transmigrasi Hutan Tanaman Rakyat (Trans-HTR) dimungkinkan keterlibatan pihak swasta sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelepasan kawasan hutan, dan penyelenggaraan transmigrasi dalam kawasan hutan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Kementerian Kehutanan melalui Kelompok Kerja (Pokja), yang unsur-unsurnya terdiri atas pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pejabat Kementerian Kehutanan. Program TransHTR dalam pengembangan masyarakat transmigrasi diharapkan dapat dijadikan salah satu pola usaha pokok dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya transmigran. Semoga! Watty Karyati Roekmana

Perencana Madya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan

WAWASAN

*) Yupiter Ersan

PROGRAM TRANSMIGRASI Suatu Re-orientasi Pandangan mengkaitkan program transmigrasi dengan kepadatan penduduk Jawa masih berkumandang hingga saat ini, dan menghantui banyak pihak secara berlebih sehingga menjadikannya sebagai mitos yang benar-benar diyakini, bahkan pandangan-pandangan rasional tidak sedikit muncul membukakan wawasan sempit ini. Pandangan luas (development oriented) ataupun pandangan sempit (demografics oriented) dalam ketransmigrasian, keduanya mungkin tidak bisa dipisahkan secara kontekstual. transmigrasi kemudian dapat dikaitkan dan masuk secara integratif ke dalam pembangunan nasional.

Proyek Integratif, Merubah Orientasi Lama

Dalam melihat transmigrasi dari pandangan makro pembangunan, meninggalkan mitos dan menuju suatu realita, Bapak Sri-Edi Swasono memberikan gambaran: pertama, dominasi perspektif demografis yang

detik.com

N

amun perlu ketegasan titik-tolak sebagai orientasi dan proposisi baru, bahwa mengurangi atau membatasi kepadatan penduduk Jawa bukanlah “tujuan” transmigrasi, tetapi adalah “hasil” atau “akibat” transmigrasi belaka. Proposisi ini melihat bahwa adalah baik jika transmigrasi dapat membawa pengaruh positif yang signifikan terhadap kepadatan penduduk Jawa, tetapi hal ini tidak sebaliknya harus menjadi tujuan transmigrasi. Dari proposisi inilah

telah sekian lama menyesatkan itu (misleading) perlu ditinggalkan. Versi simplistis kelebihan penduduk Jawa versus kelangkaan penduduk di luar Jawa harus secara lebih berhati-hati ditafsirkan, apalagi jika akan dipakai sebagai landasan kebijaksanaan. Angka pemindahan penduduk Jawa sepanjang sejarahnya tidak pernah menunjukkan angka yang berarti dibandingkan dengan pertambahan penduduk Jawa sekitar 2 juta jiwa per tahun dan selama 80 tahun pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia jumlah penduduk Jawa yang berhasil dipindahkan tidak lebih dari 3,65 juta jiwa atau 1,88 juta KK. Hal ini berarti jika sekedar hendak menahan jumlah penduduk di Jawa maka perlu dipindahkan sejumlah 2 juta jiwa tambahan penduduk itu. Jika sasaran kita mengurangi kepadatan

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

17

WAWASAN

18

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

transmigrasi dalam menyediakan transmigran yang tangguh. Yang perlu kita perhatikan pula sebagai tolok-ukur keberhasilan adalah, apakah daerah asal transmigran yang telah berkurang kepadatannya bisa dengan sendirinya meningkatkan kemakmurannya? Ini perlu untuk menjawab masalah “kemelaratan” yang sering dihubungkan dengan “kepadatan”, yang sekian lama ini sering menjadi alasan pembenaran (justification) yang menjerumuskan bagi perlunya transmigrasi.

detik.com

pandangan demografis itu. Kedua, transmigrasi perlu ditempatkan pada proporsi yang wajar di dalam proses pembangunan, maksudnya transmigrasi harus dilihat sebagai proyek turunan (derived project) dan bukan sebagai proyek utama (main project). Artinya transmigrasi bukan merupakan proyeknya sendiri. Transmigrasi ada karena ada proyek utama, meskipun kemudian tidak berarti bahwa transmigrasi tidak memegang peranan dominan atau unsur kunci dalam proyek utama itu. Dalam keterkaitan ini hubungan antara proyek utama dan proyek turunan bukanlah hubungan sub-ordinasi, tetapi hubungan integratif. Transmigrasi dalam hal ini merupakan pendukung utama atau pengisi proyek utama itu. Dengan kata lain yang harus ada adalah proyek utama yang jelas dan spesifik, misalnya proyek utama peningkatan bahan makanan beras. Transmigrasi menjadi ada karena mengikuti proyek utama ini. Secara rinci, misalnya yang ada adalah proyek kelapa sawit sebagai proyek utama. Selanjutnya transmigrasi sebagai proyek derivatif akan menentukan keberhasilan proyek utamanya dengan menunjang dan mengisi proyek kelapa sawit itu. Ketiga, sesuai dengan pandangan di atas, maka “proyek” transmigrasi harus merupakan “proyek” yang spesifik, sehingga dapat ditentukan tolok-ukur yang jelas untuk dasar evaluasi. Dengan kespesifikan itu target-targetnya menjadi jelas, sehingga dapat dievaluasi berhasil/tidaknya dan tercapai/tidaknya target-target itu. Di sinilah, misalnya PIR-Perkebunan sebagai main project yang spesifik, yang mempunyai target-target yang jelas, kemudian melahirkan proyek transmigrasi PIR-BUN sebagai derived relevant project. Dari sisi lain, keberhasilan suatu PIR sesuai contoh ini, ditentukan oleh keberhasilan

mediapalu.com

penduduk di Jawa maka berarti lebih banyak lagi yang harus dipindahkan ke pulau-pulau lain setiap tahunnya. Menurut Sri Edi Swasono: Realistikkah target ini? Belum lagi kalau kita perhitungkan besar migrasi antar-pulau masuk ke Jawa. Ribuan pulau di Indonesia mempunyai berbagai daya tampung, baik geografis, ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain tidak terkecuali yang bersifat politis. Daya tampung ini disamping merupakan peluang atau kemudahan, juga dapat merupakan kendala pembatas. Dicontohkan dari segi sosial-budaya, sering kita temukan berbagai hambatan asimilasi antara pendatang dan penduduk setempat. Enklavisasi yang berwujud lokalisasi bagi pendatang dilakukan sebagai suatu kebijaksanaan antara lain berdasar alasan budaya (parokhial) yang memang diperlukan untuk menjaga stabilitas emosional kelompok, yaitu untuk menumbuhkan rasa “kerasan” yang lebih mantap. Tetapi dari segi yang lebih luas hal ini menimbulkan masalah isolasi, separasi dan iritasi kultural secara lebih nyata. Dengan kata lain, di dalam transmigrasi terkandung suatu tantangan atau kendala sosial-kultural yang tidak kecil, apalagi kalau transmigrasi didatangkan secara besar-besaran. Walaupun tidak diingkari, melalui suatu kebijaksanaan nasional tantangan ini dapat diakomodasi untuk dijadikan peluang bagi terwujudnya kesatuan sosial-budaya dalam arti Wawasan Nusantara. Kendala-kendala dan peluangpeluang juga didapati di daerah-daerah penerima, dimana lebih banyak bersifat ekonomis, sosial-budaya, teknis dan administratif. Keengganan untuk bermigrasi atau bertransmigrasi bukanlah hal baru bagi orang-orang dari daerah pengirim, bersumber pada motivasi atau lemahnya etos berpionir, di lain sisi sebenarnya agama telah memberikan sumber etos itu. Masyarakat Islam misalnya mengutamakan jiwa pionir dan merantau, namun agama sebagai sumber etos bertransmigrasi masih kurang dimanfaatkan. Di samping itu dalam pengiriman manusia secara besarbesaran dihadapi pula oleh hambatan teknis, birokrasi, koordinasi, bahkan finansial. Kesemua kendala itu pada hakikatnya memperkuat keterbatasan

Keempat, masalah penduduk tidak boleh dianggap remeh di dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam hal ini, kaitannya dengan pertumbuhan penduduk (fertilitas), lapangan kerja dan kemakmuran, usaha keluarga berencana bersama-sama dengan usaha lain seperti industrialisasi, intensifikasi pertanian, peningkatan produktivitas manusia dan lain-lainnya kiranya merupakan alternatif yang lebih rasional dan relevan untuk dikaitkan dengan “masalah mati-hidupnya bangsa” dalam rangka pembangunan nasional kita.

mediapalu.com

WAWASAN

Harapan dan Upaya

Dari uraian di atas, menurut Bapak Sri Edi Swasono dikemukakan, tanpa keterkaitan antara transmigrasi dengan suatu main project tertentu, kesempatankesempatan terbaik (promising opportunities) mungkin hilang, tidak terpilih dan terwujudkan. Dengan kata lain biaya kesempatan (opportunity cost) yang mahal sekali terpaksa harus dibayar dalam bentuk hasil yang tidak memadai atau bahkan kegagalan. Dicontohkan, melalui pendekatan demografis, ataupun berdasarkan target-target transmigran belaka yang terlepas dari suatu proyek utamanya, akan dapat terjadi tanahtanah terbaik dan mahal justru dikelola oleh manusia yang paling kurang berkemampuan, sehingga tanah-tanah itu dari segi kualitas menjadi terboroskan (underutilized) untuk waktu yang tidak dapat diketahui. Untuk tanah-tanah yang relatif tidak atau kurang baik pun jika diharapkan hasilnya yang maksimal, justru diperlukan tenaga kerja yang relatif berkualitas, yang mempunyai ketangguhan tinggi. Sebaliknya dapat pula terjadi, bahwa orang-orang terbaik menerima tanah terburuk, sehingga pemborosan (underutilization) terjadi pada pihak manusianya, apalagi jika manusia pilihan ini tidak ditunjang oleh input lain yang dapat mengimbangi kelemahan tanah ini. Berbagai kemungkinan kombinasi antar inputs lainnya, jika tidak disusun secara berhati-hati, dapat terbentuk di luar hukum efisiensi paduan inputs (law of variable proportion), dan tidak sesuai dengan hukum keuntungan komparatif. Oleh karena itu seleksi inputs, baik manusia ataupun tanah sebagai faktorfaktor produksi dominan perlu dilakukan

dengan secermat mungkin. Untuk inputs manusia, hal ini tidak akan mudah melakukannya terutama karena di dalam transmigrasi tenaga kerja terkait dengan keluarga dan kelompok masyarakatnya. Sedangkan untuk inputs tanah tidak kalah sulitnya, areal survey yang intensif sangat diperlukan, yang di dalam banyak kasus telah terbukti masih banyak hambatan untuk melakukannya dengan cermat. Melalui pengkaitan transmigrasi dengan proyek-proyek seperti PIR dan Non-PIR, dalam rangka agroindustries ataupun agro-forestry, kiranya Kemenakertrans akhir-akhir ini telah melihat kelemahan masa lampau. Disadarinya kelemahan ini merupakan suatu prestasi konseptual setelah sekian lama transmigrasi berjalan tanpa bentuk atau pola yang jelas. Usaha memasukkan atau mengkaitkan transmigrasi secara integratif dengan pembangunan nasional ini telah memberi warna khusus pada kebijaksanaan transmigrasi saat ini, yang pada masa mendatang dapat diharapkan makin nampak polanya. Menteri Transmigrasi RI Martono, merupakan salah satu perintis pembaharuan dalam program transmigrasi dengan mengambil pendekatan “Sistem Pembangunan Terpadu” dalam lima matra dan pola-pola pemukiman yang jelas, sebagai titik-tolak baru untuk dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut ke arah transmigrasi yang lebih rasional dan realistis. Begitu juga dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Erman Suparno, dengan pendekatan “Kota Terpadu Mandiri”. Pendekatan dua penggagas ini bertemu dengan pandangan Sri-Edi Swasono yang menekankan bahwa kemantapan hidup (viability) “proyek” transmigrasi

ditentukan oleh viability dari proyek utamanya di mana ia terkait, misalnya pengembangan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Hanya apabila proyek utama itu berhasil secara ekonomis, maka transmigrasinya pun akan terbawa berhasil mencapai tujuan ekonomis. Dalam pada itu tujuantujuan transmigrasi lain yang non ekonomis akan terbawa pula untuk lebih mampu mencapai sasarannya dengan lebih mudah. Proyek utama yang spesifik akan hadir sebagai proyek pembangunan hanya jika proyek itu “feasibel” dan yang kemudian dapat memberi kedudukan “viabel”. Untuk ini maka survei yang luas dan mendalam mengenai potensi-potensi dan ciri-ciri daerah sangat diperlukan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan proyek utama dan proyek turunannya. Hubungan antara proyek utama dengan transmigrasi sebagai proyek turunan, sekali lagi perlu ditegaskan bukan sebagai hubungan sub-ordinasi, tetapi merupakan hubungan integratif, di mana transmigrasi dapat tetap memegang peranan dominan sesuai dengan pengertian (justification) kita, bahwa kunci keberhasilan pembangunan terletak pada manusianya, pada human resources yang terpilih. Pedoman tentang perlunya ada keterkaitan dan keterpaduan dengan sistem pembangunan nasional yakni bukan isolasi, enklavisasi dan keswasembadaan, tetapi integrasi dan keswadayaan, yang kemudian mampu membentuk unit kegiatan pembangunan feasibel dan viabel, akan menjamin tidak saja kemajuan para pendatang, tetapi juga penduduk daerah penerima. Dengan demikian pembangunan nasional ini memberi isi pada pembangunan daerah, dan pembangunan-pembangunan daerah adalah mozaik pembangunan nasional. Semoga! Sumber: Makalah Transmigrasi Bagian Integral Pembangunan Daerah, oleh Sri-Edi Swasono. Pada Workshop Pembangunan Transmigrasi Oleh Bappenas Tanggal 13 April,2009

Disarikan oleh:

Ir. Yupiter Ersan

Kasie Pengkajian, Subdit PSSP Dit. PSPK Ditjen P2MKT

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

19

ANALISA

*) Bachrudin Effendi

mediapalu.com

2C Tidak Lagi Gratis?

Persyaratan untuk pembangunan permukiman transmigrasi adalah 2C (Clear dan Clean) serta 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan). Bilamana keenam persyaratan tersebut dipenuhi, diharapkan tak akan ada permasalahan mengenai permukiman. Namun pada kenyataannya permukiman yang sudah dibangun dan ditempati oleh para transmigran masih ‘mengandung’ berbagai masalah, terutama mengenai legalitas tanah. Artinya, persyaratan mengenai 2C masih sering dilanggar.

D

engan 2C semestinya permukiman tersebut sudah ‘beres’ perihal peruntukan, kepemilikan, batasbatas dan sebagainya. Hak yang ada di atasnya sudah seharusnya bersih dan jelas peruntukkannya buat permukiman transmigrasi. Banyak faktor menjadi penyebab munculnya permasalahan tanah ini antara lain, pemerintah daerah

20

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

‘kebelet’ untuk segera merealisir program transmigrasi, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang cermat ketika meng’oke’kan program ini. Penyebab lain yang sering muncul terutama di era reformasi dan globalisasi informasi adalah adanya ‘nilai’ pada lahan tersebut.

Pengadaan Lahan Transmigrasi

Tatkala tanah masih berupa semak belukar serta akses menuju ke tempat tersebut belum ada, tanah tersebut hampir tidak ada nilainya. Bahkan ketika ditelusuri kepemilikannya, seringkali tidak pernah ditemui. Saat itulah Pemda merasa tanah tersebut clean untuk kemudian diukur, ditetapkan batasbatasnya, kemudian disurvei untuk mendapatkan ke 4L, lalu diprogramkan untuk pembangunan permukiman transmigrasi. Namun ketika tanah atau lahan diclearing, akses berupa jalan penghubung dan jalan poros beserta jalan desa pembangunannya dilaksanakan ‘sekonyong-konyong’ tanah tersebut punya nilai yang cukup

ANALISA

dokumentasi WAPER

tinggi. Di sini masalah bermula. Banyak orang mengaku memiliki tanah tersebut baik secara personal maupun institusional, kemudian meminta uang pengganti. Bahkan di beberapa tempat, warga sekitar proyek transmigrasi, yang semula beramai-ramai menyerahkan lahan yang dimiliki, berbalik arah dan mencabut pernyataannya, saat mengetahui tanah yang dulunya tak bernilai, menjadi sangat manis ketika permukiman transmigrasi diwujudkan. Masalah pengadaan tanah/lahan tidak hanya ada pada penyelenggaraan program transmigrasi, namun juga muncul di program pembangunan lainnya seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan tol dan lain-lain. Pemerintah bersama anggota DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-PTuP). RUU ini untuk mengantisipasi adanya permasalahan mengenai pengadaan tanah (lahan) yang semakin hari semakin meningkat dengan sangat tajam. Disadari bahwa waktu penyelesaian proyek pembangunan sangat terbatas sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tanah sangat panjang. Dalam RUU ini

dimungkinkan adanya ‘pembelian’ tanah bagi pembangunan. Lalu bagaimana dengan proyek transmigrasi? Bukan tidak mungkin di kemudian hari, bilamana UU PTuP ini disahkan, pengadaan lahan untuk transmigrasipun harus dengan duit. Pertanyaan berikutnya, siapa yang harus bayar? Transmigran atau pemerintah daerah?

Status Lahan Transmigran

Dalam pasal 13 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa lahan usaha dan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Seandainya di kemudian hari, pengadaan lahan harus membeli, maka pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang harus

menanggungnya. Sebenarnya masalah pengadaan tanah untuk transmigrasi dengan cara membeli bukanlah merupakan ‘barang’ baru. Hanya saja pembelian ini dilakukan dengan cara tidak langsung. Sebagai contoh, ketika muncul masalah berkaitan dengan lahan karena adanya okupasi penduduk yang berakibat sebagian transmigran berkurang haknya, maka hak transmigran yang hilang ini diganti dengan sapi. Tentu saja pengadaan sapi ini dengan cara pembelian? Kalau saja sapi ini dijual oleh transmigran untuk dibelikan tanah di sekitarnya, sah-sah saja bukan?

Bagaimana Antisipasinya?

Masalah pengadaan tanah sudah sangat mendesak untuk dibenahi, karena dirasakan sudah banyak menghambat pembangunan, terutama di kota-kota besar dimana nilai (harga) tanah demikian tinggi. Oleh karena itu pemerintah maupun dunia usaha (swasta) mendesak agar RUU-PTuP agar segera diundangkan. Bila RUU tersebut tidak bisa diundangkan tahun (2011) ini, maka Presiden diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah. Bagaimana dengan transmigrasi? Program transmigrasi tak beda dengan program pembangunan lain, yang juga mengalami banyak masalah dalam hal pengadaan tanah, meski nilai (harga) tanah di daerah transmigrasi belum begitu tinggi. Namun kebutuhan tanah di daerah transmigrasi terutama untuk pola pertanian tanaman pangan dan perkebunan tentunya membutuhkan tanah yang nisbi luas. Pengadaannya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mengantisipasi adanya UUPTuP ini, dirasa perlu Kemenakertrans mempersiapkan diri atau mengantisipasi permasalahan ini, bila tidak ingin ketinggalan kereta. Semoga!

Bachrudin Effendi Staf Pusdatintrans

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

21

ANALISA *) Jadid Malawi

Pengalokasian APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara biasa disebut APBN. Anggaran yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk pelimpahan kewenangan dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

S

ebagaimana diamanatkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, selanjutnya dijabarkan ke dalam PMK Nomor 158 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, bahwa dalam pengalokasiannya memperhatikan karakteristik kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sebagai pedoman pengalokasian APBN adalah Rekomendasi Menteri Keuangan dalam menentukan prioritas daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kementerian Keuangan setiap tahun menerbitkan rekomandasi tentang keseimbangan pendanaan di daerah, dalam rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga.

Tugas Pembantuan

Pendanaan melalui Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap. Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan,

Pendanaan melalui Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yakni kegiatan yang berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, maka sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif, pengadaan input berupa barang habis pakai, dan sebagai aset tetap. Penentuan besarnya alokasi

22

VOLUME V NO. 24

bi.go.id

Dekonsentrasi

APRIL - JUNI 2011

peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya. Kegiatan yang bersifat fisik lainnya, antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif, pengadaan input berupa barang habis pakai, dan sebagai aset tetap. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis,

dokumentasi WAPER

ANALISA

dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/ lembaga.

Pengalokasian APBN

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara ke daerah melalui peraturan menteri, tentang pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Pengalokasiannya harus memperhatikan karakteristik kegiatan pada masing-masing program, dimana program melekat pada eselon I, sehingga Direktorat Jenderal bertindak sebagai penentu kebijakan pengalokasian. Pada tahun 2008, pertama kali melaksanakan pengalokasian berdasarkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat kekeliruan penerapan jenis kegiatan bersifat non fisik disampaikan melalui dana tugas pembantuan. Barangkali kekeliruan itu disebabkan salah pengertian, bahwa pengalokasian anggaran ke SKPD Provinsi melalui dekonsentrasi, dan pengalokasian anggaran ke SKPD Kabupaten/kota melaui tugas pembantuan. Kemenakertrans sampai dengan tahun 2011 telah tiga kali menerbitkan Permenakertrans. Pertama, Permenakertrans Nomor 29/MEN/ XII/2008 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2009, dengan alokasi dana sebesar Rp 147.429.508.000,-

, dan Permenakertrans Nomor 30/ MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2009, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.341.020.346.000,-; Kedua, Permenakertrans Nomor PER.31/ MEN/XII/2009 tentang Pelaksanaan D a n a D e k o n s e n t r a s i d a n Tu g a s Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010, dengan alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp 225.258.685.000,- dan alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp 1.257.190.051.000,-; dan ketiga, Permenakertrans Nomor PER.32/MEN/ XII/2010 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2011, dengan alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp 222.189.226.000,- dan alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp 1.286.975.934.000,-.

Pelaporan Pelaksanaan APBN

Seluruh unit kerja, baik Satker eselon I dan II di pusat maupun SKPD di provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh alokasi APBN wajib memberikan laporan pelaksanaannya secara periodik, tepat waktu dan teratur. Sebagaimana tersirat pada PP 7 tahun 2008, dalam Bab I “Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi” dan Bab IX “Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan”. Pasal 1 dan

Pasal 59: 1) Pertanggungjawaban dan pelaporan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas, 2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut, 3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban ini mengikat dan wajib bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, jika tidak akan dikenakan sanksi sebagimana tertuang pada PP 7 tahun 2008 yang tersirat pada Bab XII “Sanksi”, Pasal 75: 1) SKPD yang secara sengaja dan/ atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa: penundaan pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya, atau penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya, 2) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, 3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yakni terikat erat dengan pelaporan pelaksanaan tugas seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi APBN. Sistem pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang pada Permenakertrans No. 33A Tahun 2006, namun realisasi pelaporan dari daerah sampai saat ini masih belum memuaskan. Diharapkan pelaksanaan pengalokasian APBN di lingkungan Kemenakertrans dimasa depan lebih baik, olehkarena itu dukungan pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Semoga!

Jadid Malawi

Perencana Madya

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

23

INFO

*) Andi Arfianto

Awas Data Menghilang Tips Backup & Recovery Data

Jika Anda seseorang yang bertugas untuk mengurus data-data yang ada di instansi/perusahaan Anda bekerja. Instansi/perusahaan telah mempercayakan data-data penting tersebut kepada Anda, maka harus dirawat dan dijaga. Jika data-data tersebut hilang, terhapus atau jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab.

yang telah terhapus, banyak aplikasi gratis yang bisa dipergunakan untuk mengembalikan file-file Anda seperti: Undelet Plus, Restorations, Recuva dll. Tetapi jika ternyata disk atau media penyimpanan sudah terformat ulang, Anda perlu menggunakan tool’s yang agak canggih seperti GetDataback, Easy Recovery dll.

internet

Tips dan Trik

D

ata yang di maksud penulis di sini yaitu data digital, selain itu ada data fisik yang biasanya dalam media kertas. Meskipun begitu banyak instansi/perusahaan yang sudah memulai mendokumentasikan data fisiknya ke data digital, entah itu hanya sebagai backup atau untuk menghemat tempat dan perawatan. Ketika Anda bergelut dengan data digital Anda harus mempunyai backupnya, karena sewaktu-waktu data

24

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

yang Anda punyai bisa saja mengalami kerusakan atau hilang, dan hanya data backuplah yang dapat dengan cepat untuk mengembalikannya. Tanpa backup ketika data terhapus atau mungkin sampai disk terformat, maka tidak bisa untuk mengembalikannya. Jika hanya terhapus mungkin mudah Anda tinggal mencarinya di dalam Recycle Bin, jika di Recycle Bin tidak ada Anda bisa menggunakan aplikasi recovery untuk mengembalikan file

Berikut ini ada 7 (tujuh) tip’s dan trik untuk melakukan Backup and Recovery, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pertama, Tentukan apa aja yang akan di backup? Apakah dalam disk, sistem image, virtual mesin, database, mailbox dll. Kedua, Kelompokkan data-data yang akan di backup, tidak harus menjadi dalam salah satu folder yang penting Anda ingat pasti data mana yang akan di backup. Ketiga, Tentukan media tujuan backup, Anda bisa menggunakan HD eksternal, CD/ DVD, Tape atau pada jaringan. Untuk data besar Anda mungkin harus berpikir 2 kali jika menggunakan media CD/ DVD karena keterbatasan kapasitasnya dan cara merawatnya. Dan jika Anda serius terhdap data-data Anda mungkin Anda bisa menyewa jasa backup yang professional yang letaknya di luar kantor Anda, jadi ketika terjadi bencana alam seperti banjir atau kebakaran di kantor Anda, Anda masih mempunyai backup di tempat lain. Keempat, Penjadwalan, penjadwalan backup sangat penting. Anda bisa melakukan backup data di luar jam kerja, hal ini untuk menghindari meningkatnya lalu-lintas jaringan ketika Anda melakukan backup dengan

INFO menggunakan jaringan. Selain itu juga untuk menghindari pemakain resource Processor dan memory yang berlebihan ketika di lakukan pada jam kerja. Jika data sangat penting Anda dapat melakukan backup harian dan Retention range yang lebih lama. Kelima, Perkirakan pertumbuhan data yang ada agar dapat menentukan media data yang tepat dan besarnya kapasitas media backup. Keenam, Pilihlah aplikasi backup yang sesuai dengan kebutuhan, jika dirasa cukup dengan menggunakan aplikasi bawaan sistem operasi gunakan yang ada, jika aplikasi bawaan masih belum cukup Anda bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti: Microsoft System Center Data Protection Manager, Symantec Backup Exec Family dll. Ketujuh, Setelah semua komponen di atas terpenuhi, Anda bisa mencoba untuk melakukan percobaan backup dan sekaligus recovery, jika proses percobaan berjalan lancar dan sesuai harapan Anda dapat melanjutkan ke proses production. Windows sudah di lengkapi dengan aplikasi backup yang cukup baik, tapi masih banyak orang yang tidak tahu dan malah mencari aplikasi backup dari pihak ketiga. Tak jarang aplikasi tersebut berbayar, sayang sekali jika kita tidak bisa mengoptimalkan aplikasi bawaan Windows, malah membeli aplikasi yang lain. Pada artikel ini penulis akan mebahas bagaimana melakukan backup dan restore file dengan menggunakan aplikasi backup dan restore bawaan dari Windows.

14 Langkah Melakukan Backup

Beberapa langkah dalam melakukan backup, berikut ini “isi folder” yang akan penulis backup. Langkah-langkahnya antara lain:

1. Untuk membuka aplikasi Backup dan Restore pada Windows, ketikan Backup pada Intant Search, lalu klik Backup and Restore.

4. Setelah memilih tujuan backup selanjutnya Anda akan di minta untuk menentukan apa saja yang akan Anda backup. Ada 2 pilihan di sini. Pertama, Let Windows choose, membiarkan system operasi memilih sendiri data yang akan di backup dan yang; kedua, Let me choose yaitu kita yang akan menentukan sendiri. Karena di sini penulis hanya akan melakukan backup dan restore berdasarkan folder tertentu, maka pilih Let me choose lalu klik tombol Next.

2. Pada halaman backup and Restore pilih Change Settings.

5. Penulih memilih folder MyDATA yang ada pada Drive C:. Jika Anda tidak ingin membackup system image sistem operasi Anda, sebaiknya hilangkan centang pada Include a system of drives: System Reserved, (C:) lalu klik tombol Next.

3. Selanjutnya Anda di minta untuk menentukan, file backup akan di simpan dimana, sebagai contoh penulis menggunakan HD eksternal maka penulis pilih Drive G: (drive HD eksternal) lalu klik tombol Next. Selain itu Anda juga bisa menyimpan pada jaringan.

6. Muncul halaman summary, pastikan folder yang akan Anda backup sudah benar lalu klik tombol Save Setting and Exit. Jika Anda ingin melakukan backup berdasarkan jadwal tertentu Anda dapat meng klik link Change schedule.

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

25

INFO Pada jendela Schedule Anda dapat menentukan berapa kali file akan di backup, apakah mingguan, harian dan jam berapa akan di backup lalu klik tombol OK.

10. Ada tiga tombol yaitu : - Search: Untuk mencari file atau folder, berguna jika Anda mempunayi banyak folder dan file sednagkan Anda hanya untuk membackup file atao folder tertentu. - Browse for file: Untuk mencari file, restore berdasarkan file tertentu. - Browse for folders: Untuk mencari folder, restore berdasarkan folder tertentu. Karena penulis ingin mengembalikan satu folder penuh, penulis pilih Browse for folders.

7. Jangan lupa setelah selesai melakungan pengaturan klik tombol Back up Now, dan proses backup akan terlihat seperti pada gambar di bawah.

11.Kemudian akan ditanyakan apakah folder akan di restore ke folder alamat semula atau ke alamat lain yang Anda bisa tentukan sendiri. Pilih In the original location untuk me-restore file ke alamat semua lalu klik tombol Restore.

12.Setelah proses restore selesai klik tombol Finish.

Pilih MyDATA lalu klik tombol Add Folder.

8. Setelah proses backup selesai, penulis mencoba menghapus semua data yang ada pada folder MyDATA. Dan selanjutnya mencoba untuk merestore-nya.

13.Selanjutnya Anda bisa mengecek apakah semua file yang berada pada folder MyDATA berhasilkah di restore.

Lalu klik tombol Next.

9. Buka jendela Backup and Restore kemudian klik tombol Restore my files.

14. Jika semua file berhasil di restore ke eksternal HD, maka selesailah kita melakukan backup. Mudah sekali bukan? Pesan penulis, maksimalkan aplikasi bawaan Sistem Operasi yang ada, jika masih kurang baru mencari aplikasi yang lain. Andi Arfianto, S.Kom. Staf Bagian Evalap Biro Perencanaan

26

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011

INFO *) Gatot M. Sutejo

S

UANG, dari Masa ke Masa

ebagai alat tukar yang sah, uang memiliki sejarah panjang. Pada mulanya, manusia memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan berusaha sendiri. Mereka berburu, mengkonsumsi tanaman dan buah, membuat penutup badan dari kulit binatang dan kulit pohon untuk melawan cuaca. Sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka berinteraksi dengan manusia lain. Hal inilah yang disebut manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak lagi dapat memproduksi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, mereka harus mendapatkan pada manusia lain. Mereka menukarkan barang-barang yang ada padanya kepada orang lain yang mempunyai barang-barang yang dibutuhkannya. Sistem ini disebut barter. Sistem ini kemudian dianggap tidak efektif karena memunculkan kesulitankesulitan. Sistem barter tidak mempunyai standar yang seimbang atau yang sama nilainya. Untuk mengatasinya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (generally accepted). Benda-benda itu adalah benda yang bernilai tinggi, gi, sukar memperolehnya, memiliki nilai magis ag gis dan mistis, atau barang-barang primer e yang er dibutuhkan sehari-hari. Sebagai co ccontoh, ont n oh, garam pada zaman Romawi bernil bernilai b ilai a tinggi. Garam berfungsi sebagai alat laat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. u Pengaruhnya saat ini, orang Inggris g gris menyebut upah sebagai salaryy yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Alat tukar itu harus mempunyai unyai nilai. Untuk itu harus pula dipikirkan piikirkan tentang bagaimana menentukan an nilai alat tukar (value), penyimpanan (storage), to orage), dan pengangkutan (transportation). on)). Jika J ka Ji alat tukar itu masih berbentuk barang, b

tentu menimbulkan kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Lalu muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahpindahkan. Logam dipakai adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Sejalan dengan perkembangan perekonomian, muncul uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Pada perkembangan selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan ‘kertas-bukti’ tersebut sebagai alat tukar. Pada zaman modern, uang tidak sekedar menjadi alat tukar. Uang memiliki Fungsi beberapa fungsi fungssi diantaranya, Fung n si yaitu asli, yait itu u

sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sebagai alat tukar (medium of exchange) orang tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Sebagai satuan hitung (unit of account), uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan. Dengan demikian, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Sebagai alat penyimpan nilai (valuta), uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Selain itu, uang juga mempunyai fungsi turunan, diantaranya sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial. Sisi lain uang adalah menunjukkan identitas suatu bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan motif-motif desain yang pada lembaran-lembaran tergambarr pad suatu mata uang su uat atu u negara. Sebagai bangsa hendaknya kita bangga dengan Indonesia, henda a mata Rupiah. Pada lembaranm ma ta uang Ru lembaran le emb m aran mata uang Rupiah tergambar semangat kkepahlawanan bangsa, se keanekaragaman budaya sukukean ke a ekarr suku bangsa di Indonesia dan su uku k b keanekaragaman hayati ke ea negeri Indonesia yang luar n biasa. Aku cinta Rupiah. Aku cinta Indonesia. A

Gatot M. Su Sutejo t Desainer Grafis Warta Perencana 24 VOLUME V NO. 23

APRIL - -JUNI 2011 JANUARI MARET 2011

27

28

VOLUME V NO. 24

APRIL - JUNI 2011