BPS PROVINSI MALUKU No. 05/010/81/Th. I, 3 Oktober 2016
PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER TAHUN 2015 Untuk melngkapi penghitungan IPM, UNDP memasukan aspek gender ke dalam konsep pembangunan manusia.
IPG Maluku Tahun 2015
Pembangunan gender di Maluku pada tahun 2015 melambat ditandai dengan menurunya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Maluku. Pada tahun 2015, IPG Maluku telah mencapai 92,54. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan IPG Maluku pada tahun 2014 yang sebesar 92,55.
Pada tahun 2015, pembangunan gender di Maluku masih berstatus “tinggi”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2014. IPG Maluku pada tahun 2015 tumbuh sebesar -0,01 persen dibandingkan tahun 2014.
IDG Maluku Tahun 2015
Pemberdayaan gender di Maluku pada tahun 2015 mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Maluku. Pada tahun 2015, IDG Maluku telah mencapai 77,15. Angka ini menurun sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan IPG Maluku pada tahun 2014 yang sebesar 76,99.
Pada tahun 2015, pembangunan gender di Maluku masih berstatus “tinggi”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2014. IDG Maluku pada tahun 2015 tumbuh sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun 2014.
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya. IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM lakiBerita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
1
laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki. Bagaimana Metode Baru? IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2) pengetahuan (knowledge); dan 3) standar hidup layak (decent standard of living). Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS. Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator diatas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan. Penyusunan Indeks Komposit Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masingmasing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.
2
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
Tabel 1.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG Maksimum
Minimum
Indikator
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
82,5
87,5
17,5
22,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
18
18
0
0
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
15
15
0
0
Angka Harapan Hidup (tahun)
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp)
1.007.436
26.572.352
Penyusunan indeks masing-masing indikator, digunakan rumus sebagai berikut: ( ) (
)
dimana: : indeks komponen ke-i : nilai minimum komponen : nilai maksimum komponen Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan untuk indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:
Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut. √ √ Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi. Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
3
Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Perubahan Interpretasi Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Perkembangan IPG Maluku Tahun 2010-2015 Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Secara umum, pembangunan gender Maluku terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015. IPG Maluku meningkat dari 91,79 pada tahun 2010 menjadi 92,54 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPG Maluku rata-rata tumbuh sebesar 0,16 persen per tahun. Pada periode 2014-2015, IPG Maluku tumbuh -0,01 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut melambat apabila dibandingkan dengan kenaikan pada perode 2013-2014, yakni tumbuh sebesar 0,10 persen. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPG Maluku menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan gender Maluku masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan gender Maluku masih berstatus “tinggi”, dan masih sama sejak tahun 2010.
4
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER MENURUT PROVINSI, 2014 dan 2015 CAPAIAN IPG 2014 Papua:
DKI Jakarta: 94,60
Sumbar: 94,74
CAPAIAN IPG 2015 Papua: 78,52
1
90-100
2
85-90 0-85
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
5
Tabel 1.1. IPG MENURUT PROVINSI, 2010-2015 Provinsi/Kabupaten/Kota ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA
2010 89,05 89,43 91,98 85,17 83,04 89,73 88,88 87,18 86,87 92,05 93,76 86,94 90,32 92,82 88,80 90,22 90,90 86,53 90,06 84,09 88,02 88,00 83,00
2011 89,30 89,57 92,82 85,74 83,94 89,92 89,47 88,23 87,10 92,11 93,76 87,12 90,92 93,56 89,28 90,22 91,67 87,60 90,66 84,10 88,11 88,09 83,18
IPG 2012 90,32 90,04 92,98 86,29 85,91 90,79 90,51 88,49 87,54 92,23 94,11 87,79 91,12 93,73 89,36 90,28 92,78 88,85 91,47 84,28 88,13 88,33 84,33
93,10 91,23 91,54 87,90 83,26 87,53 91,79 85,29 81,15 73,93 89,42
93,29 91,70 91,79 88,06 84,19 87,60 92,36 85,31 81,34 74,99 89,52
93,38 91,77 91,96 88,42 84,54 87,90 92,38 87,06 81,57 76,42 90,07
2013 90,61 90,07 93,02 86,74 87,69 91,25 90,55 88,84 87,73 92,81 94,26 88,21 91,50 94,15 90,22 90,31 93,00 89,44 91,74 84,39 88,47 88,33 84,69 85,63 93,75 91,84 92,34 89,24 84,57 88,56 92,46 87,96 81,72 77,61 90,19
2014 91,50 90,26 94,04 87,62 87,88 91,64 91,02 89,62 87,74 93,20 94,60 88,35 91,89 94,31 90,83 90,99 93,32 90,02 92,76 84,72 89,33 88,46 84,75 85,67 94,58 92,69 92,60 89,56 85,09 89,18 92,55 88,79 81,95 78,57 90,34
2015 92,07 90,96 94,74 87,75 88,44 92,22 91,38 89,89 88,37 93,22 94,72 89,11 92,21 94,41 91,07 91,11 92,71 90,23 92,91 85,61 89,25 88,55 85,07 85,68 94,64 92,25 92,92 90,30 85,87 89,52 92,54 88,86 81,99 78,52 91,03
Tabel 1.2. IPG PROVINSI MALUKU, 2010-2015
2010
AHH LakiPerem Laki puan 62,59 66,42
EYS LakiPerem Laki puan 12,39 12,88
MYS Laki- Perem Laki puan 8,95 8,35
Pengeluaran LakiPerem Laki puan 10.733 6.717
LakiLaki 68,56
2011
62,74
66,58
12,46
13,24
8,99
8,41
10.773
7.798
68,79
63,53
92,36
2012
62,90
66,74
12,65
13,32
9,03
8,47
10.813
6.880
69,14
63,88
92,38
2013
63,04
66,90
13,01
13,70
9,11
8,52
10.854
6.929
69,69
64,43
92,46
2014
63,11
66,98
13,33
13,72
9,42
8,90
10.874
7.097
70,41
65,16
92,55
2015
63,11
67,28
13,47
13,73
9,42
8,91
10.989
7.217
70,80
65,52
92,54
Tahun
6
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
IPM Peremp uan 62,93
IPG 91,79
2. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masingmasing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (Equally Distributed Equivalent Persentage). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penyusunan Indeks Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar)
(
)
dan {
}⁄
dimana, Pf = proporsi penduduk perempuan Pm = proporsi penduduk laki-laki Xf = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen Xm = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen 2. Indeks pengambilan keputusan (IDM) (
)
dan {
}⁄
dimana, Pf = proporsi penduduk perempuan Pm = proporsi penduduk laki-laki Yf = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional Ym = proporsi laki-laki sebagai tenaga professional 3. Indeks distribusi pendapatan (Iinc-dis) Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
7
Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:
Komponen Pengeluaran perkapita
Satuan Rupiah
Minimum a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst)
Maksimum 732.720
Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:
Dimana i = Laki-laki (m) atau perempuan (f) Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut. (
)
dan (
dimana, Pf = proporsi penduduk perempuan Pm = proporsi penduduk laki-laki Zf = proporsi sumbangan pendapatan perempuan Zm = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki
4. Indeks pemberdayaan gender IDG = 1/3 (I(par) + I(DM) +I(inc-dis))
8
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
)
Perkembangan IDG Maluku Tahun 2010-2015 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.. Secara umum, pemberdayaan gender Maluku terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015. IPG Maluku meningkat dari 75,94 pada tahun 2010 menjadi 77,15 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IDG Maluku tumbuh 0,22 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan perode 2013-2014, yakni tumbuh sebesar -3,38 persen. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPG Maluku menunjukkan kemajuan yang besar, status pemberdayaan gender Maluku masih stagnan. Hingga saat ini, pemberdayaan gender Maluku masih berstatus “tinggi”, dan masih sama sejak tahun 2010.
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
9
CAPAIAN IDG MENURUT PROVINSI, 2014 DAN 2015
CAPAIAN IDG 2014
Kalteng: 77,90
Papua Barat: 47,97
Kalteng: 77,87
CAPAIAN IDG 2015 Papua Barat: 48,19
1
70-80
2
60-70 50-60
4
40-50
10
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
Tabel 2.1. IDG MENURUT PROVINSI, 2010-2015 Provinsi/Kabupaten/Kota
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)
Perempuan sbg Sumbangan Tenaga Profesional Pendapatan (%) Perempuan (%)
IDG
Aceh
14,81
52,43
33,72
65,57
Sumatera Utara
13,00
53,47
35,99
66,83
Sumatera Barat
10,77
56,75
36,40
64,06
Riau
27,69
49,24
27,58
74,59
Jambi
14,55
48,66
28,82
64,22
Sumatera Selatan
17,33
53,31
34,55
70,36
Bengkulu
15,56
52,27
35,10
68,86
Lampung
13,10
46,24
29,02
62,01
Kep. Bangka Belitung
8,89
49,64
25,17
56,29
Kepulauan Riau
13,33
46,41
27,12
62,15
Dki Jakarta
17,92
44,69
37,54
71,41
Jawa Barat
22,00
40,00
29,03
69,02
Jawa Tengah
24,24
47,72
34,06
74,80
D I Yogyakarta Jawa Timur
12,73
45,30
40,46
68,75
15,00
46,44
35,17
68,41
Banten
18,82
41,32
30,34
67,94
Bali
9,09
45,46
36,39
62,99
Nusa Tenggara Barat
9,23
43,95
31,68
58,69
Nusa Tenggara Timur
10,77
47,52
42,71
64,75
Kalimantan Barat
10,77
46,77
34,87
64,44
Kalimantan Tengah
26,67
45,07
33,26
77,87
Kalimantan Selatan
16,36
45,03
35,38
70,05
Kalimantan Timur
10,91
42,40
22,54
55,96
Kalimantan Utara
20,00
39,70
25,41
67,31
Sulawesi Utara
28,89
55,16
30,81
76,43
Sulawesi Tengah
15,56
48,30
29,30
65,57
Sulawesi Selatan
17,65
52,95
31,12
66,99
Sulawesi Tenggara
20,00
48,73
35,85
72,14
Gorontalo
28,89
58,53
25,05
69,26
Sulawesi Barat
18,75
53,28
36,17
72,19
Maluku
26,67
49,71
37,09
77,15
Maluku Utara
13,89
44,57
36,32
65,74
Papua Barat
4,44
37,52
25,86
48,19
12,73
34,08
35,97
63,69
17,32
46,03
36,03
70,83
Papua Indonesia
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
11
Tabel 2.2. IDG PROVINSI MALUKU, 2010-2015 TAHUN
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)
IDG
2010
28,89
42,44
34,62
75,94
2012
28,89
50,81
35,13
76,51
2012
31,82
49,68
35,58
78,72
2013
33,33
48,95
36,22
79,93
2014
26,67
48,79
36,88
76,99
2015
26,67
49,71
37,09
77,15
12
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
CATATAN TEKNIS I.
Sumber Data o o
Angka Harapan Hidup saat lahir: Sensus Penduduk 2010 (SP-2010), Proyeksi Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan: Survei Sosial Ekonomi Nasional dan (SUSENAS)
II. Penyusunan Indeks Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:
Indeks Kesehatan
𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒
Indeks Pendidikan
𝐼𝐻𝐿𝑆 𝐼𝑅𝐿𝑆
𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐴𝐻𝐻 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
𝐻𝐿𝑆 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑅𝐿𝑆 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑅𝐿𝑆𝑆𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛
𝐼𝐻𝐿𝑆 +𝐼𝑅𝐿𝑆
Indeks Pengeluaran 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
ln 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 ln 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛 ln 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠 ln 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛
Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut. Komponen
Satuan
Min
Max
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH0)
Tahun
20
85
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Tahun
0
18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Tahun
0
15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Rupiah
1.007.436
26.572.352
Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:
𝐼𝑃𝑀
√𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒
𝑎𝑡𝑎𝑛
× 𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
III. Status Pembangunan Manusia Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. 1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80 2. Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80 3. Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70 4. Kelompok “rendah”: IPM < Berita 60 Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016
13
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: BIDANG NERACA WILAYAH DAN ANALISIS BPS PROVINSI MALUKU u.p. Erhard V. Hatulesila, SE., MM
BPS PROVINSI MALUKU Jl. Wolter Mongonsidi-Passo Ambon - 97232 Telepon: (0911) 361320 - 361321, Fax (0911) 361319 E-mail:
[email protected]
14
Berita Resmi Statistik No. 05/10/81/Th. I, 3 Oktober 2016