DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
“WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI” Integrasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Page 1 Kamis, 14 November 2013
Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif, penyusunan rencana kawasan transmigrasi diamanatkan oleh RPP tentang Pelaksanaan UU 15/1997 yang telah diubah dengan UU 29/2009. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara baik dan benar serta implementasinya harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Page 2
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RKT oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman ini bertujuan mewujudkan RKT yang sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian serta peraturan pelaksanaannya.
Page 3
• Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. • Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. • Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Page 4
UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian
PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi
Pedoman Penyusunan RTR KSN
a) b) c) d)
Pedoman Bidang Penataan Ruang Lainnya
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Pedoman RTR Kawasan Strategis Provinsi Pedoman RTR Kawasan Strategis Kabupaten Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Pedoman Terkait Lainnya.
PEDOMAN RKT
Page 5
Dikegorikan pada isu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Tipologi Kawasan Perdesaan RTRKawasan Perdesaan Kabupaten
RKT
Isu Strategis
RKT
Page 6
Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis menurut PP 26/2008 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Sudut kepentingan pengembangan kawasan transmigrasi;
Keputusan Menteri Nakertrans No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentang penetapan 44 KTM.
Page 7
WPT, adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
LPT, adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Page 8
Setiap SP tersedia: sarana : perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan SD, dasar, pelayanan kesehatan, pasar kesehatan mingguan; pasar Poskesdes, mingguan; prasarana prasarana
Kawasan Perkotaan Baru sebagai PPK atau PKLp
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sda SP
SKP
SP
SKP
SP
Kampung
SP
SP
Pst SKP
SP Kampung
SP
Kampung
SP
SP
SP Pst SKP
KIM
ke PKW/ PKL/ PKSN
KIM
ke PKW/ PKL/ PKSN
Pusat KPB
Setiap SP sebagai puat SKP tersedia: sarana : perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan SD & SLP, pelayanan kesehatan Puskesmas, pasar harian; prasarana
KIM Pst SKP
KIM
KPB
SP
SP
Pst SKP
SP
SP Kampung
SP
SP
Kampung
SP
SP
SP KIMTRANS Baru
SKP
Kampung
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sda
SP
SP
SKP
Kampung
Batas deliniasi Kawasan Transmigrasi
9 SP Desa penduduk setempat yang Desa
dikembangkan menjadi KIMTRANS
Page 9
PENETAPAN TIPOLOGI RKT UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian
PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi TIPOLOGI RTR KS K
PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT Identifikasi Bentuk
DELINIASI
PENETAPAN FOKUS PENANGANAN
Penentuan Skala Peta
PERUMUSAN MUATAN RKT
Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Konsep Pengembangan
Arah Pengendalian Kawasan Transmigrasi Pengelolaan
Arah Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
Page 10
1. Delineasi RKT Pertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasan pedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup: a. b. c. d.
Daya dukung fisik lingkungan, ekologis dan sumber daya air Intreraksi sosial budaya masyarakat Sebaran fasilitas perekonomian kawasan Ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Fokus Penanganan Merupakan muatan pokok yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RKT sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani RKT. Muatan RKT mencakup:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi. Luasan kawasan transmigrasi; Rencana struktur kawasan transmigrasi; Rencana peruntukan kawasan transmigrasi; Arahan pengembangan pola usaha pokok; Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan; Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM; Arahan indikasi program utama; Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Page 11
3. Skala Peta Penetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilai strategis. Skala peta RKT, minimal 1 : 25.000.
4. Muatan RKT Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan dengan mempertimbangkan: a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan di sekitar kawasan b. Kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan c. Daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang mengancam kawasan d. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat e. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan
Page 12
Muatan RKT terdiri atas : 1. Muatan tujuan, kebijakan dan strategi, Tujuan : difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai;
Kebijakan : difokuskan pada kebijakan penetapan kegiatan, kebijakan penataan pesebaran penduduk dan penyediaan permukiman, kebijakan penetapan aksesibilitas kawasan, kebijakan penetapan spm sarana dan prasarana pendukung dan kebijakan perlindungan kawasan; Strategi pencapaian tujuan disusun sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. 2. Arahan rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi : a. Mewujudkan permuiman di kawasan transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja b. Mewujudkan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi Page 13
3. Arahan pengendalian dan pemanfaatan kawasan
a. Arahan pembangunan SKP; b. Arahan pembangunan SP; c. Arahan Pembangunan KPB dan d. Arahan pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi 4. Pengelolaan RKT, disusun dengan memperhatikan : a. Kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. Keterkaitan RKT dengan kewenangan Pemerintah, c. Keterkaitan RKT dengan kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan d. Pemangku kepentingan lainnya Page 14
5. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan, meliputi : a. Orang perseorangan atau kelompok orang b. Organisasi masyarakat di tingkat kabupaten c. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten d. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten yang secara sistemik dengan wilayah yang sedang disusun RKT. Page 15
6. Format Penyajian a. Materi teknis RKT 1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan petapeta; 2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4; 3) Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital disusun sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. b. Naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang RKT 1) Naskah Raperda berupa rumusan pasal per pasal disajikan dalam A4 2) Lampiran terdiri atas peta rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.
Page 16
5. Masa Berlaku
RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau d. Perubahan RTRW P/K yang menuntut perubahan terhadap RKT. Page 17
Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputi serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RKT. Proses penyusunan RKT meliputi:
a. b. c. d. e.
Persiapan penyusunan; Pengumpulan data dan informasi; Pengolahan dan analisis data; Perumusan konsepsi rencana; dan Penyusunan Konsep Naskah Raperda.
Page 18
TAHAPAN
PROSES PENYUSUNAN RKT
Uraian Kegiatan
Persiapan Penyusunan
Pengumpulan Data dan Informasi
Pengolahan dan Analisis Data
Perkiraan Waktu
1 bulan
1 bulan
2 bulan
Perumusan Penyusunan Konsep RKT Konsep Naskah Raperda
1 bulan
1 bulan
yang Dibutuhkan
6 bulan
a. Persiapan Penyusunan b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Administrasi dan Teknis c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Page 19
a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ; b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ; c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
a. b. c. d. e. f. g.
Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan transmigrasi Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahan Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi Analisis Sosial dan Kependudukan Analisis Prasarana dan Sarana Analisis Transportasi Page 20
Karateristik Fisik Dasar Yaitu:
Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah
Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll
Analisis Kesesuaian Lahan
Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran
Analisis Ketersediaan Dan Pola
Potensi Pengembangan
Sebaran
Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan Wilayah
Page 21
Proyeksi Jumlah Penduduk 15 tahun ke depan
Kebutuhan Fasilitas: Transportasi, Air Bersih, Jaringan Listrik, Jaringan Telekomunikasi dan Persampahan Permukiman
Kebutuhan Ruang
Standar Perencanaan Penyediaan Prasarana
Rencana Sistem Jaringan Dan Prasarana: Transportasi, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Pengembangan Permukiman Dan Pengelolaan Persampahan Page 22
Page 23
PROSEDUR PERSETUJUAN RENCANA LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI Persiapan Administrasi Kajian potensi lokasi kawasan mencakup penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah/penegasan fungsi lahan oleh pemerintah daerah baik Bupati atau Gubernur
Hasil Persiapan Administrasi dan Teknis
Persiapan Teknis a) Kajian awal potensi lahan kawasan dengan mengacu pada kajian RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota serta kebijakan dan peraturan lainnya. b) Identifikasi informasi dan data awal kajian potensi kawasan; c) Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kegiatan; d) Penyiapan rencana kerja rinci; dan e) Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dll) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan. f) Materi yang dihasilkan adalah Proposal Teknis/Hasil Kajian Awal Lokasi Kawasan Transmigrasi
PROSES PENYUSUNAN RKT, sampai Pengesahan Dokumen RKT melalui Peraturan Daerah (pada tahapan proses penyusunan RKT, maka Pemerintah Pusat/Kementrian Terkait bersama Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur teknis dalam penyusunan materi RKT)
TIDAK DISETUJUI
1. SK Bupati/Walikota atau Gubernur tentang pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi. Pencadangan tanah dalam hal ini berarti penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi. 2. Hasil kajian awal lokasi kawasan transmigrasi yang terdiri atas : a) Gambaran umum wilayah perencanaan b) Identifikasi nilai strategis kawasan transmigrasi; c) Identifikasi dan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RKT; d) Identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan; e) Potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; dan f) Identifikasi awal batas delineasi kawasan.
PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN CALON LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI oleh KEMENTRIAN TERKAIT melalui GUBERNUR (waktu proses maksimal 6 bulan)
DISETUJUI
PROSES PERSETUJUAN
Page 24
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)
Page 25
PENGENDALIAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT) Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi berfungsi : a. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan transmigrasi; b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana kawasan transmigrasi; c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan kawasan transmigrasi yang telah sesuai dengan rencana tata ruang baik RTRW Kabupaten maupun RTRW Provinsi; d. meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi; e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan f. melindungi kepentingan umum Page 26
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut : a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentang pemanfaatan kawasan transmigrasi; b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan kawasan transmigrasi; serta c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi dalam mencapai tujuan rencana kawasan transmigrasi (RKT).
Page 27
A. Pengawasan
B. Pelaporan C. Pemantauan D. Evaluasi E. Penertiban Page 28
a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang berdampak negatif. b. Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perijinan yang telah diterbitkan.
Page 29
a. Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kawasan transmigrasi.
b. Pelaporan, Subyek pelaporan, Obyek pelaporan, Bentuk pelaporan dan Mekanisme pelaporan
c. Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh pengguna kawasan transmigrasi maupun masyarakat selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.
d. Pelaporan oleh pengguna kawasan transmigrasi e. Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi Page 30
Subyek yang memiliki kewajiban untuk melaporkan adalah pihak pengguna kawasan transmigrasi, sedangkan subyek yang memiliki hak untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagai berikut: a. pengguna kawasan transmigrasi : berupa laporan kegiatan pembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan kawasan transmigrasi direalisasikan sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku;
b. masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan kawasan transmigrasi) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna kawasan transmigrasi. Page 31
Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi suatu kawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatan kawasan transmigrasi untuk ditindaklanjuti. Page 32
Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil rekomendasi pada tahap evaluasi. Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi terhadap Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang berlaku.
Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan (penyidikan) dan penyelidikan atas pemanfaatan kawasan transmigrasi yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku.
Page 33
Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting karena hasil kegiatan penataan kawasan transmigrasi adalah untuk kepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. Page 34
Page 35
