DRAFT PEDOMAN PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

B AN DIS BAHA SKUS SI DR RAFT PED DOMA AN PE ERING GATA AN DINI B BERB ASIS S MAS SYAR RAKA AT

B BADAN N NASION NAL PE ENANGG GULANGAN BE ENCAN NA (BNPB)) & MASYA ARAKA AT PENA ANGGU ULANGA AN BEN NCANA INDON NESIA (MPBI) (

FEBR RUARI 2013

Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana September 2012

1

Kata Pengantar Bencana yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian sekitar 80% (total 150 Triliun) dan dampak yang ditimbulkan selalu ditanggung sendiri oleh masyarakat. Karenanya, masyarakat adalah pemangku kepentingan utama dalam penanggulangan bencana. Salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana adalah menyediakan pedoman-pedoman atau acuan dan standarisasi dalam penanggulangan bencana, baik pada masa sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana. Dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, peringatan dini merupkan komponen yang sangat penting untuk efektifitasnya upaya penanggulangan bencana, khususnya dalam memberikan peringatan kepada masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan jenis peringatan yang diberikan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pengambil keputusan di daerah di tingkat masyarakat, khususnya bagi lembaga yang dapat menerima peringatan secara resmi dari lembaga yang berwenang maupun peringatan yang yang berasal dari gejala-gejala alam. Semoga pedoman umum ini dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam mengembangkan sistem peringatan dini di masyarakat. Jakarta, September 2012 Direktur Kesiapsiagaan

Ir. Medi Herlianto, CES., MM.

i

Daftar Isi Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Gambar

iv

Daftar Tabel

v

1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang . . 1.2 Tujuan . . . . . . 1.3 Ruang Lingkup . 1.4 Landasan Hukum 1.5 Pengertian . . . .

. . . . .

1 1 2 2 2 3

. . . . . . . . . . . . . . .

5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

2 Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan 2.1 Prinsip Dasar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Unsur Peringatan Dini . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Pengetahuan tentang Risiko . . . . . 2.2.2 Pemantauan dan Layanan Peringatan 2.2.3 Penyebarluasan dan Komunikasi . . . 2.2.4 Kemampuan Penanggulangan . . . . . 2.3 Karakteristik Bencana . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Banjir . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Longsor/Gerakan Tanah . . . . . . . . 2.3.3 Gempabumi . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 Tsunami . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5 Letusan Gunungapi . . . . . . . . . . 2.3.6 Kekeringan . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.7 Kebakaran Hutan dan Lahan . . . . . 2.4 Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan . . . . . .

ii

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

2.5

Daftar Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 3.1 Sistem Peringatan Dini di Masyarakat . . . . . . . . . . 3.1.1 Sistem Peringatan Dini Nasional . . . . . . . . . 3.1.2 Sistem Peringatan Dini di Masyarakat . . . . . . 3.2 Diseminasi Informasi dan Komunikasi . . . . . . . . . . . 3.2.1 Pengorganisasian Peringatan Dini . . . . . . . . . 3.2.2 Format Informasi Peringatan Dini . . . . . . . . 3.2.3 Diseminasi dan Rantai Informasi Peringatan Dini 3.2.4 Latihan Peringatan Dini . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Daftar Periksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Respon Masyarakat 4.1 Tanggungjawab Masyarakat . . . . . . 4.2 Pengerahan dan Evakuasi Masyarakat 4.3 Peta Evakuasi . . . . . . . . . . . . . 4.4 Daftar Periksa . . . . . . . . . . . . . 5 Penutup

DAFTAR ISI

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . .

15 15 15 17 18 18 19 21 22 23

. . . .

25 25 25 26 26 29

iii

Daftar Gambar 3.1 3.2 3.3 3.4

Skema peringatan dini bencana dari Pemerintah ke masyarakat . Dasar pengambilan keputusan peringatan dini pada masyarakat . Struktur kelompok peringatan dini tingkat masyarakat . . . . . Skema peringatan dini bencana . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv

16 17 18 21

Daftar Tabel 2.1

Daftar periksa pengetahuan risiko bencana . . . . . . . . . . . . 13

3.1

Daftar periksa mekanisme kelembagaan dan sistem pemantauan

4.1 4.2

Level peringatan dan respon yang diharapkan . . . . . . . . . . 26 Daftar periksa kemampuan respon . . . . . . . . . . . . . . . . 27

v

23

Bab 1

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Agar dapat berjalan efektif, sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Syarat sebuah peringatan dini yang lengkap dan efektif serta berpusat pada masyarakat (people-centered) adalah terpenuhinya empat komponen yaitu pengetahuan risiko, pemantauan bahaya dan layanan peringatan, pe-

1

nyebaran dan komunikasi dan kemampuan respon. Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat adalah menguatkan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian.

1.2

Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk: 1. Sebagai Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengembangkan sistem peringatan dini pada tingkat masyarakat di wilayah kerja masing-masing; 2. Sebagai panduan dalam penyusunan prosedur tetap (protap) peringatan dini di tingkat masyarakat; 3. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengembangkan sitem peringatan dini di masyarakat.

1.3

Ruang Lingkup

Pedoman ini bersifat umum dalam pengembangan sistem peringatan dini di tingkat masyarakat dengan tata urut sebagai berikut: Bab Bab Bab Bab Bab

I II III IV V

: : : : :

Pendahuluan; Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan; Peringatan Dini Berbasi Masyarakat; Respon Masyarakat; Penutup;

Petunjuk Teknis Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana disusun dalam dokumen tersendiri untuk melengkapi pedoman ini.

1.4

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;

2

BAB 1. PENDAHULUAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

1.5

Pengertian

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis; Kemampuan adalah Penguasaan sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan bagi mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana; Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna; Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepadamasyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencanapada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang; Diseminasi adalah proses penyebaran informasi/peringatan kepada pihakpihak terkait; Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

1.5. PENGERTIAN

3

Bab 2

Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan 2.1

Prinsip Dasar

Seiring meningkatnya intensitas dan frekuensi berbagai ancaman bencana yang terjadi di Indonesia, kesiapsiagaan perlu didorong agar dalam menghadapi situasi darurat masyarakat dapat berperan maksimal sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya. Hal ini mengingat masyarakat tidak selalu menerima peringatan dini yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Kebijakan pencegahan terlalu penting jika hanya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga internasional saja (Koffi Annan, 1999). Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sarana yang ada disekitarnya sebagai sumber informasi dan komunikasi. Walaupun sesungguhnya masyarakat sebagai sumber informasi dan komunikasi. Walaupun sesungguhnya masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal tentang gejala alam sebagai tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana. Pengetahuan akan gejala alam tersebut sangat diperlukan, karena merupakan salah satu bentuk peringatan dini bagi masyarakat untuk dapat melakukan tindakan penyelamatan diri. Dalam pengantar “Pedoman WMO pada Praktek Pelayanan Cuaca Publik” dinyatakan bahwa peringatan dini hanya apabila diterima, dipahami, dipercaya, dan ditindaklanjuti. Diterima: Mudah diakses masyarakat; Dipahami: Pesan yang disampaikan harus jelas, padat, disajikan sesuai dengan konteks social dan budaya setempat; Dipercaya: Pesan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan me-

5

miliki reputasi yang baik dalam memberikan informasi; Ditindaklanjuti: Pesan yang yang diterima dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang berguna dalam menghindari maupun mengurangi risiko.

2.2

Unsur Peringatan Dini

Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan. Sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas empat unsur yang saling terkait, mulai dari pengetahuan tentang bahaya dan kerentanan, hingga kesiapan dan kemampuan untuk menanggulangi. Pengalaman baik dari sistem peringatan dini juga memiliki hubungan antar-ikatan yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif di antara semua elemen tersebut. Keempat elemen tersebut adalah:

2.2.1

Pengetahuan tentang Risiko

Risiko akan muncul dari kombinasi adanya bahaya dan kerentanan di lokasi tertentu. Kajianterhadap risiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari bahaya dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses seperti urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memotivasi orang, sehingga mereka akan memprioritaskan pada kebutuhan sistem peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

2.2.2

Pemantauan dan Layanan Peringatan

Layanan peringatan merupakan inti dari sistem. Harus ada dasar ilmiah yang kuat untuk dapat memprediksi dan meramalkan munculnya bahaya, dan harus ada sistem peramalan dan peringatan yang andal yang beroperasi 24 jam sehari. Pemantauan yang terus-menerus terhadap parameter bahaya dan gejalagejala awalnya sangat penting untuk membuat peringatan yang akurat secara tepat waktu. Layanan peringatan untuk bahaya yang berbeda-beda

6

BAB 2. PERINGATAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN

sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada.

2.2.3

Penyebarluasan dan Komunikasi

Peringatan harus menjangkau semua orang yang terancam bahaya. Pesan yang jelas dan berisi empat unsur kunci dari Sistem Peringatan Dini yang Terpusat pada Masyarakat. informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk melakukan tanggapan yang tepat, yang akan membantu menyelamatkan jiwa dan kehidupan. Sistem komunikasi tingkat regional, nasional, dan masyarakat harus diidentifikasi dahulu, dan pemegang kewenangan yang sesuai harus terbentuk. Penggunaan berbagai saluran komunikasi sangat perlu untuk memastikan agar sebanyak mungkin orang yang diberi peringatan, guna menghindari terjadinya kegagalan di suatu saluran, dan sekaligus untuk memperkuat pesan peringatan.

2.2.4

Kemampuan Penanggulangan

Sangat penting bahwa masyarakat harus memahami bahaya yang mengancam mereka; dan mereka harus mamatuhi layanan peringatan dan mengetahui bagaimana mereka harus bereaksi.Program pendidikan dan kesiapsiagaan memainkan peranan penting di sini. Juga penting bahwa rencana penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat, serta sudah dilakukan dengan baik dan sudah teruji. Masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan rute penyelamatan diri, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda.

2.3

Karakteristik Bencana

Jenis bencana yang akan dibahas pada pedoman ini adalah bencana yang memiliki karakteristik terjadinya masih dapat diprediksi dan masih memiliki waktu yang cukup untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Khusus untuk bencana gempabumi dan tsunami, secara nasional Indonesia sudah memiliki Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesia Tsunami Early Warning System — InaTEWS) sehingga sistem tersebut sudah langsung dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

2.3. KARAKTERISTIK BENCANA

7

2.3.1

Banjir

Ada dua pengertian mengenai banjir: 1. Aliran sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin menainggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak melewati aliran air; 2. Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air akibat badai. Berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori: 1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air baik sistem sungai alami maupun sungai buatan; 2. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka iar sungai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai; 3. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tangguil, dan bangunan pengendali banjir; 4. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang. Penyebab terjadinya banjir antara lain sebagai berikut: 1. Pada umunmya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal; 2. Berkurangnya daya tamping sistem saluran drainase dank anal penampung banjir, akibat sedimentasi, sampah serta hambatan lain; 3. Pengundulan hutan di daerah tangkapan air; 4. Berkurangnya daerah resapan air. Gejala terjadinya banjir antara lain sebagai berikut: 1. Curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama;

8

BAB 2. PERINGATAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN

2. Tingginya pasang laut yang disertai dengan badai mengindikasikan akan datangnya bencana banjir beberapa jam kemudian, terutama untuk daerah yang dipengaruhi pasang surut.

2.3.2

Longsor/Gerakan Tanah

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran kedunya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor dapat disebabkan oleh: 1. Penggundulan hutan; yang biasanya akan mengakibatkan berkurangnya daya ikat tanah; 2. Getaran pada lereng akibat gempabumi ataupunledakan, penggalian, getaran alat/kendaraan; 3. Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah; 4. Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Gejala terjadinya tanah longsor antara lain: 1. Munculnya retakan memanjang atau lengkung pada tanah atau pada konstruksi bangunan, yang biasanya terjadi setelah hujan; 2. Terjadinya penggembungan pada lereng atau tembok bangunan; 3. Tiba-tiba muncul rembesan atau mata air pada lereng; 4. Apabila pada lereng sudah terdapat rembesan air/mata air, air tersebut tiba-tiba menjadi keruh bercampur lumpur; 5. Pohon-pohon atau tiang-tiang miring searah kemiringan lereng; 6. Terdengar suara gemuruh atau suara ledakan dari atas lereng; 7. Terjadi runtuhan atau aliran butiran tanah/kerikil secara mendadak dari atas lereng.

2.3. KARAKTERISTIK BENCANA

9

2.3.3

Gempabumi

Gempabumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivasi gunung api atau runtuhan batuan. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Pergerakan relatif lempeng tektonik benua mengakibatkan terjadinya penumpukan (akumulasi) tekanan pada daerah-daerah pertemuannya. Saat elastisitas batuan tidak lagi mampu menahan tekanan ini batuan akan melenting menuju kondisi setimbang mendekati kondisi awal sebelum terkena tekanan. Lentingan ini menimbulkan energi getaran yang kuat yang dirambatkan ke segala arah dalam lempeng bumi yang disebut gempabumi. Penyebab gempabumi antara lain: 1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi; 2. Aktivitas sesar di permukaan bumi; 3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadinya runtuhan tanah; 4. Aktivitas gunungapi; 5. Ledakan nuklir. Gempabumi umumnya terjadi secara mendadak, dan belum ada metode untuk pendugaan secara akurat.

2.3.4

Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang: “Tsu” berarti pelabuhan serta “Nami” berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena gangguan impulsif pada laut. Penyebab tsunami antara lain sebagai berikut: 1. Gempabumi yang diikuti dengan dislokasi/perpindahan masa tanah/batuan yang sangat besar di bawah air (laut/danau); 2. Tanah longsor di bawah air/laut; 3. Letusan gunung api di bawan laut dan gunungapi pulau; 4. Letusan meteor yang jatuh ke laut.

10

BAB 2. PERINGATAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN

Di Indonesia, gempabumi merupakan penyebab utama terjadinya tsunami. Untuk memicu tsunami, gempabumi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Gempabumi terjadi di bawah laut; 2. Kedalaman gempabumi (episentrum) bawah laut kurang dari 100 km; 3. Gempabumi bawah laut memiliki kekuatan 7 Skala Richter (SR) atau lebih; 4. Pergerakan lempeng tektonik terjadi secara vertikal, sehingga mengakibatkan dasar laut naik dan mengangkat air di atasnya;

2.3.5

Letusan Gunungapi

Gunungapi adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan (magma/gas) yang berasal dari dalam bumi. Penyebab letusan gunungapi antara lain: 1. Pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas; 2. Proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng/kulit bumi; 3. Akumulasi tekanan dan temperature dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi. Gejala letusan gunungapi adalah sebagai berikut: Aktif-Normal (level 1); kegiatan gunungapi baik secara visual, maupun dengan instrumentasi tidak ada gejala perubahan kegiatan Waspada (level 2); berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumentasi mulai terdeteksi gejala perubahan kegiatan, misalnya jumlah gempa vulkanik, suhu kawah (sulfatara/fumarola) meningkat dari nilai normal; Siaga (level 3); kenaikan kegiatan semakin nyata. Hasil pantauan visual dan seismic berlanjut didukung dengan data dari instrumentasi lainnya; Awas (level 4); Semua data menunjukkan bahwa letusan utama segera menjelang. Letusan-letusan asap/abu sudah mulai terjadi.

2.3. KARAKTERISTIK BENCANA

11

2.3.6

Kekeringan

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Gejala terjadinya kekeringan antara lain: 1. Menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. 2. Terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah.

2.3.7

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik atau hayati yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun factor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut: 1. Aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan lahan, sehingga menyebabkan bencana kebakaran; 2. Faktor alam yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan; 3. Jenis tanaman yang sejenis dan memiliki titik bakar yang rendah serta hutan terdegradasi menyebabkan semakin rentan terhadap bahaya kebakaran; 4. Api yang cukup besar sehingga memicu percepatan menjalarnya api; 5. Topografi yang terjal sehingga mempercepat api dari bawah ke atas. Gejala kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut: 1. Adanya aktivitas manusia menggunakan api di kawasan hutan dan lahan; 2. Ditandai dengan adanya tumbuhan yang merangas; 3. Kelembaban udara rendah; 4. Kekeringan akibat musim kemarau panjang; 5. Peralihan musim menuju kemarau; 6. Meningkatnya migrasi satwa keluar habitat.

12

BAB 2. PERINGATAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN

2.4

Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana. Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dahsyat dapat diperkecil dampak negatifnya. Seberapa besar peringatan dapat mengurangi dampak suatu peristiwa bencana akan sangat bergantung pada banyak faktor, misalnya: 1. Ketepatan peringatan; 2. Jarak waktu yang tersedia antara keluarnya peringatan sampai datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana; 3. Seberapa siap perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk kemampuan masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan tindakan antisipasi secara tepat.

2.5

Daftar Periksa

Berikut ini daftar periksa terkait pengetahuan akan risiko bencana. Tabel 2.1: Daftar periksa pengetahuan risiko bencana Mengidentifikasi Bahaya Alam Menganalisis karaktristik bahaya alam penting (misalnya, intensitas, frekuensi dan peluang) dan mengevaluasi data historis Mengembangkan peta bahaya untuk mengidentifikasi wilayah geografis dan masyarakat yang dapat terpengaruh oleh bahaya alam Mengembangkan peta bahaya terpadu (jika mungkin) untuk melakukan asesmen terhadap interaksi antara berbagai bahaya alam

2.4. PERINGATAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN

Melakukan Asesmen terhadap Risiko Melakukan kajian terhadap interaksi bahaya dan kerentanan untuk menentukan risiko yang dihadapi oleh setiap wilayah atau masyarakat Mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan yang meningkatkan risiko Mengintegrasikan hasil assessmen risiko ke dalam rencana manajemen risiko lokal dan pesan peringatan

13

Bab 3

Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 3.1 3.1.1

Sistem Peringatan Dini di Masyarakat Sistem Peringatan Dini Nasional

Peringatan dini di masyarakat dapat dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan yang ada pada tingkat nasional dimana sumber peringatan resmi berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan. Lembaga-lembaga tersebut adalah: 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini cuaca, bencana gempabumi dan tsunami; 3. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, (PVMBG), Badan Geologi bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini bencana Letusan gunungapi dan gerakan tanah; 4. Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Air, bertanggungjawab untuk memberikan peringatan bencana banjir dan kekeringan;

15

5. Kementerian Kehutanan bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini bencana kebakaran hutan. Skema peringatan dini bencana pada tingkat nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1: Skema peringatan dini bencana dari Pemerintah ke masyarakat Peringatan dini pada tingkat masyarakat harus memiliki beberapa prinsip sebagai berikut: 1. Tepat waktu; 2. Akurat; 3. Dapat dipertanggungjawabkan. Suatu sistem peringatan dini akan dapat dilaksanakan jika memenuhi ketiga syarat berikut: 1. Adanya informasi resmi yang dapat dipercaya; 2. Adanya alat dan tanda bahaya yang disepakati; 3. Ada cara/mekanisme untuk menyebarluaskan peringatan tersebut;

16

BAB 3. PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

3.1.2

Sistem Peringatan Dini di Masyarakat

Peringatan dini masyarakat dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan yang ada pada nasional yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan resmi (official warning). Hal ini diperlukan agar informasi peringatan dini dapat diimplementasikan di masyarakat. Pada beberapa wilayah di mana tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari lembaga nasional, maka gejala alam akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebagai indikasi akan terjadinya bencana, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini yang akan dikeluarkan.

Gambar 3.2: Dasar pengambilan keputusan peringatan dini pada masyarakat Dari Gambar 3.2 terlihat bagaimana tanda kejadian bencana dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyebaran peringatan dini bencana setelah melalui proses pemantuan dan deteksi bencana, dan dilakukan analisis singkat atas gejala-gejala yang ditimbulkan untuk menghasilkan rekomendasi keputusan peringatan yang akan dikeluarkan. Pengetahuan gejala alam akan potensi terjadinya bencana menjadi faktor utama bagi masyarakat untuk dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan. Pengetahuan gejala alam ini dapat dikembangkan dari pengetahuanpengetahuan lokal yang sudah ada diketahui secara luas tentang bagaimana suatu benjana akan terjadi. Masyarakat sangat berperan dalam efektifitas sistem peringatan dini ini. Peran ini tercermin dari kesadaran atau kepedulian masyarakat serta pema-

3.1. SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT

17

haman terhadap sistem peringatan, ditambah dengan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait (tindakan antisipatif, prosedur evakuasi dan sebagainya). Harus diperhatikan juga bahwa terlalu banyak peringatan yang salah dapat mengakibatkan kejenuhan atas peringatan yang terus menerus, sehingga akhirnya sistem peringatan menjadi tidak efektif lagi.

3.2

Diseminasi Informasi dan Komunikasi

Peringatan dini bencana harus segera disebarkan ke masyarakat umum agar masyarakat dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan isi peringatan yang diberikan.

3.2.1

Pengorganisasian Peringatan Dini

Sesuai dengan prinsipnya bahwa peringatan dini harus dapat dipertanggungjawabkan, maka pada tingkat masyarakat harus dibentuk Kelompok Peringatan Dini yang bertanggungjawab untuk melakukan proses pemantuan gejala alam, analisis serta mengeluarkan peringatan dini dan pelaporan. Kelompok ini dapat berada pada struktur Kelompok Siaga Bencana di tingkat masyarakat dan dibawah pembinaan pemerintah daerah setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Gambar 3.3: Struktur kelompok peringatan dini tingkat masyarakat Kelompok Peringatan Dini ini terdiri dari empat tim, yaitu:

18

BAB 3. PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

1. Tim Pemantau; 2. Tim Analisis; 3. Tim Diseminasi; 4. Tim Pelaporan. Proses pemantauan dan analisis informasi merupakan fase pemanfaatan informasi. Proses ini dapat dilakukan oleh individual berdasarkan masukan dari staffnya (biasanya melalui suatu pertemuan khusus). Proses pengambilan keputusan merupakan suatu phase kritis yang mengubah informasi jadi arahan. Kegiatan ini dilakukan oleh individual/perseorangan yang bertanggung jawab penuh atas tindakannya, atau oleh seseorang yang memegang tanggung jawab tertentu atas konsultasi dengan staf atau penasihat ahlinya. Tindakan yang dilakukan berupa tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam bentuk serangkaian arahan, baik dinamik maupun statik. Contoh arahan dinamik : SAR, evakuasi, mobilisasi sumberdaya, peringatan/instruksi untuk masyarakat, sedangkan statik statik bisa berupa menunggu informasi lebih lanjut/stand-by, atau tidak perlu mengambil tindakan apa-apa. Anggota gugus ini berasal dari perwakilan masyarakat bisa dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, serta kader-kader lainnya yang memiliki latar belakang keterampilan yang sesuai dengan tugastugas tersebut. Perwakilan masyarakat ini yang akan menjadi kader-kader (avant-guard) di tingkat masyarakat untuk memberikan respon pertama jika terjadi bencana. Kelompok peringatan dini tingkat masyarakat ini harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga tidak akan mengalami ketergantungan yang tinggi kepada lembaga atau pihak lainnya. Lembaga nasional atau lembaga lainnya hanya bersifat memberikan.

3.2.2

Format Informasi Peringatan Dini

Informasi Peringatan dini bencana mengacu pada empat level peringatan sebagai berikut:

3.2. DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

19

Normal: kondisi aman, kondisi keseharian rata-rata dari ancaman yang diketahui dari berbagai data ilmiah termasuk melalui pengalaman atau data sejarah perilaku fenomena ancaman tersebut; Waspada: terjadi peningkatan ancaman dan risiko yang dibuktikan dari hasil analisis data-data dan informasi ilimiah yang menunjukkan aktivitas ancaman di atas rata-rata dari kondisi normal; Siaga: terjadi peningkatan ancaman dan risiko yang signifikan tetapi masih dapat dikendalikan sehingga sewaktu-waktu jika terjadi status kedaruratan dinaikkan pada level tertinggi, maka seluruh sumberdaya dapat segera dikerahkan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat serta pengamanan asset. Tindakan yang dilakukan adalah dengan mendekatkan sumberdaya ke lokasi aman terdekat dari skenario ancaman serta memastikan seluruh peralatan dan sistem pengamanan dan penyelamatan berfungsi dengan baik; Awas: tingkat ancaman dan risiko sedemikian tinggi sehingga membahayakan masyarakat. Tindakan yang diambil adalah melakukan upaya evakuasi. Berdasarkan empat level peringatan tersebut, maka informasi peringatan dini tsunami harus memiliki teks standar peringatan yang minimal berisikan informasi: 1. Lokasi kejadian bencana; 2. Besaran kekuatan bencana; 3. Potensi wilayah terdampak; 4. Rekomendasi dan atau arahan. Jika peringatan tersebut disebarkan dengan menggunakan pengeras suara, maka isi peringatan dapat disebarkan sesuai teks standar berikut: “Disini. . . . . . (sebutkan siapa pemberi peringatan), berdasarkan kondisi. . . . . . (sebutkan gejala alam), maka disampaikan kepada masyarakat bahwa situasi. . . . . . (sebutkan jenis bencana) ditetapkan pada pada status. . . . . . (sebutkan statusnya). Untuk masyarakat di sekitar. . . . . . (sebutkan nama daerah/desa) dihimbau untuk. . . . . . (sebutkan respon masyarakat). Tunggu inforimasi lanjutan dari. . . . . . (sebutkan lembaga pemberi peringatan).”

20

BAB 3. PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

Jika peringatan tersebut disebarkan menggunakan tanda bunyi tertentu, seperti sirine, maka disepakati alat yang digunakan dan tandabunyinya. Peringatan dini bencana yang disebarkan tidak hanya disampaikan kepada masyarakat, namun peringatan dini tersebut juga dilaporkan kepada BPBD maupun lembaga-lembaga lainnya agar mereka juga dapat merespon tindakan pertolongan yang mungkin dapat segera diberikan.

3.2.3

Diseminasi dan Rantai Informasi Peringatan Dini

Penyebaran peringatan harus dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat, maka peringatan dini yang dibangun harus memiliki jaringan informasi dan komunikasi secara cepat. Peringatan dini bencana harus segera diaktivasi jika gejala-gejala alam yang terjadi menunjukkan indikasi adanya potensi bencana yang lebih tinggi. Skema peringatan dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut:

Gambar 3.4: Skema peringatan dini bencana Sumber informasi dari peringatan bencana dapat berasal dari peringatan resmi dari pemerintah misal dari sistem peringatan dini melalui pejabat/kantor yang disepakati mempunyai wewenang (Stasiun BMKG, Pos Pantau Gunung Api, Pengamat Banjir dan sebagainya), maupun dari gejala alam yang berpotensi terjadi bencana atau dari masyarakat di tempat kejadian (misal orang yang melihat air surut setelah gempa kuat sebagai tanda awal). Tahapan diseminasi peringatan ini adalah dengan mengaktifkan sistem peringatan dini bencana. Mekanisme diseminasi ini harus ditetapkan dan

3.2. DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

21

disepakati oleh seluruh unsur pelaksana di masyarakat dan dilegalkan secara hukum sesuai dengan kewenangan wilayahnya. Penyebarluasan informasi ini dapat menggunakan perangkat/peralatan yang dimiliki masyarakat dan mampu menjangkau seluruh wilayah bahaya. Alat-alat tradisional seperti kentongan, lonceng, bedug dan sebagainya. Juga peralatan komunikasi lain seperti telepon/telex/fax/sms/mms dan sebagainya, atau pesan melalui jaringan internet. Radio siaran/TV, kemudian jaringan radio amatir/RAPI/HT/SSB juga dapat melakukan fungsi pengiriman pesan. Tanda alarm seperti sirene yang sudah disepakati bersama dapat menjadi alat penyampai pesan yang efektif dengan disosialisasikan tanda bunyinya.

3.2.4

Latihan Peringatan Dini

Latihan peringatan dini perlu dilaksanakan secara berkala untuk selalu melatih dan menguji sistem peringatan dini bencana yang dibuat, serta melatih kesiapan personil yang bertanggungjawab untuk memantau, menganalisis dan mengeluarkan peringatan. Latihan ini dapat dilaksanakan secara parsial internal tim saja ataupun dengan melibatkan masyarakat secara luas. Bentuk dan jenis latihan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka latihan tersebut perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 1. Jenis ancaman bencana; 2. Mekanisme pemantauan, analisis dan diseminasi peringatan; 3. Respon yang diharapkan; Latihan peringatan dini bencana ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memahami isi peringatan yang dikeluarkan serta melatih tindakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai suatu respon dari peringatan tersebut. Dari proses latihan tersebut dapat dilihat bagaimana efektifitas sistem peringatan dini yang sudah dibangun serta kendala-kendala yang dihadapi untuk dapat dilaksanakan proses perbaikan sistem agar peingatan dini tersebut dapat disampaikan tepat waktu dan dipahami oleh seluruh unsure yang menerima.

22

BAB 3. PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

3.3

Daftar Periksa

Berikut ini daftar periksa terkait mekanisme kelembagaan dan sistem pemantauan peringatan dini. Tabel 3.1: Daftar periksa mekanisme kelembagaan dan sistem pemantauan Penetapan Mekanisme Kelembagaan Menetapkan proses standar, serta peran dan tanggung jawab dari semua organisasi yang membuat dan menerbitkan peringatan, dan dimandatkan menurut hukum Membentuk protokol perjanjian dan antalembaga untuk memastikan konsistensi bahasa peringatan dan saluran komunikasi di mana bahaya yang berbeda ditangani oleh lembaga yang berbeda Pengujian dan latihan sistem peringatan di keseluruhan sistem dilakukan sekurangnya sekali dalam setahun Penetapan sistem untuk memverifikasi bahwa peringatan telah mencapai penerima yang menjadi sasarannya Pusat-pusat peringatan dijaga oleh staf sepanjang waktu (24 jam sehari, 7 hari seminggu)

3.3. DAFTAR PERIKSA

Pengembangan Sistem Pemantauan Pendokumentasian parameter pengukuran dan spesifikasi bagi bahaya yang relevan

Tersedia perlengkapan teknis yang sesuai untuk kondisi dan keadaan setempat dan petugas perlu dilatih untuk menggunakan dan memeliharanya Pembentukan Sistem Peramalan dan Peringatan

Analisis data, prediksi, dan penerbitan peringatan didasarkan kepada metodologi ilmiah dan teknis yang dapat diterima Penerbitan produk data dan peringatan sesuai dengan standar dan protokol Pembuatan dan penyebarluasan peringatan melalui cara-cara yang efisien dan tepat waktu dan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan pengguna

23

Bab 4

Respon Masyarakat 4.1

Tanggungjawab Masyarakat

Dalam peringatan dini bencana, masyarakat memiliki tanggungjawab untuk: 1. Mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini bencana; 2. Berpartisipasi dalam kegiatan latihan peringatan dini di masyarakat; 3. Memberikan informasi yang tepat terkait dengan potensi bencana yang terjadi; 4. Menjaga seluruh sumberdaya dan peralatan yang terpasang untuk mendukung sistem peringatan dini bencana; 5. Terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

4.2

Pengerahan dan Evakuasi Masyarakat

Berdasarkan peringatan alam dan informasi resmi lembaga pemberi peringatan dini bencana, maka masyarakat diharapakan mampu melakukan respon yang benar sesuai dengan arahan yang diberikan. Masyarakat diharapkan sudah memiliki rencana evakuasi untuk masing-masing individu dan keluarga. Pengerahan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan diri dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kelompok peringatan

25

dini. Tindakan ini sesuai dengan level peringatan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kepanikan yang munngkin muncul pada saat peringatan tersebut dikeluarkan. Tabel 4.1: Level peringatan dan respon yang diharapkan Level Peringatan

Respon Masyarakat

Keterangan

Level Level Level Level

Aktivitas normal Aktivitas terbatas di daerah rawan bencana Tidak ada aktivitas di daerah rawan bencana Evakuasi Masyarakat

Tidak ada ancaman bencana Mulai Mengecek Perlengkapan Persiapan evakuasi Melaksanakan evakuasi

4.3

1- Normal 2 - Waspada 3 - Siaga 4 - Awas

Peta Evakuasi

Masyarakat perlu mengembangkan peta evakuasi suatu bencana. Peta evakuasi ini berisikan informasi tentang wilayah-wilayah mana saja yang rawan terhadap suatu bencana dan wilayah mana saja yang aman terhadap suatu bencana. Peta evakuasi ini juga berisikan jalur evakuasi yang mengarahkan masyarakat untuk menuju tempat yang aman, baik wilayah daratan maupun gedung yang dijadikan sebagai tempat evakuasi. Untuk menghindari potensi bahaya bencana yang sangat besar, masyarakat perlu menetapkan dan menyepakati jalur-jalur evakuasi. Hal ini bertujuan agar upaya penyelamatan masyarakat pada waktu yang singkat dapat dilaksanakan dengan lancar dan terorganisir dengan baik. Jalur evakuasi ini harus merupakan jalan yang memiliki akses tercepat ke tempat aman dan jauh dari potensi bahaya lanjutan serta memiliki luasan yang cukup untuk dilalui oleh masyarakat dalam jumlah banya pada waktu bersamaan. Jalur evakuasi ini sudah harus dilengkapi dengan penanda arah evakuasi, hal ini bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat yang tingkat di wilayah sekitar, juga bagi pihak lain yang akan menggunakan jalur tersebut pada saat terjadi bencana.

4.4

Daftar Periksa

Berikut ini daftar periksa terkait penyiapan respon masyarakat akan peringatan dini.

26

BAB 4. RESPON MASYARAKAT

Tabel 4.2: Daftar periksa kemampuan respon Membangun Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dan Rencana Respon Memberdayakan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan rencana respons

Kesiapsiagaan menghadapi bencana dan rencana respons yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang rentan.

Menganalisis peristiwa bencana sebelumnya berikut responsnya, dan pelajaran yang dapat diambil kemudian dimasukkan ke rencana manajemen bencana Melaksanakan pengujian dan latihan secara berkala untuk memeriksa efektivitas proses penyebarluasan peringatan dini serta responsnya

4.4. DAFTAR PERIKSA

Meningkatkan Kesadaran Publik dan Pendidikan Penyebarluasan informasi sederhana tentang bahaya, kerentanan, risiko, dan cara mengurangi dampak bencana kepada masyarakat yang rentan dan kepada para pengambil kebijakan Pendidikan masyarakat tentang bagaimana peringatan akan disebarluaskan dan sumber mana yang dapat dipercaya, serta bagaimana merespons ke jenis bahaya yang berbeda setelah pesan peringatan dini diterima Melatih masyarakat dalam mengenali tandatanda bahaya hidro-meteorologis dan geofisika sehingga dapat segera memunculkan respons Pemanfaatan media massa dan media masyarakat atau media alternatif untuk meningkatkan kewaspadaan publik

27

Bab 5

Penutup Salah satu indikator meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi suatu bencana adalah respon masyarakat dalam menerima peringatan bencana. Respon masyarakat yang mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang mengindikasikan berarti bawah masyarakat memiliki kepercayaan yang besar kepada pemerintah setempat. Sistem peringatan dini akan sangat bermanfaat jika peringatan yang dikeluarkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat dapat menyelamatkan diri dari suatu potensi bencana dengan menggunakan jalur-jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Selain peringatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan potensi bencana dan meneruskan peringatan kepada masyarakat luas lainnya untuk melakukan evakuasi. Kemampuan ini hendaknya dapat terus dijaga dan dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan pengetahuan lokal yang dimiliki serta dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

29

Pengantar g Diskusi Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 page Seite 1

Daftar Isi

1 Pendahuluan 1.  Latar belakang  Tujuan  Ruang Lingkup  Landasan Hukum  Pengertian g

2. Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan  Prinsip Dasar  Unsur peringatan Dini  Karakteristik Bencana  Peringatan P i t dini di i dan d kesiapsiagaan  Daftar Periksa

3 Peringatan Dini 3. Berbasis Masyarakat  Sistem peringatan dini di masyarakat k t  Diseminasi informasi dan komunikasi  Daftar D ft periksa ik

4. Respon Masyarakat  Tanggung gg g jjawab masyarakat y  Pengerahan dan Evakuasi masyarakat  Peta evakuasi  Daftar periksa

5. Penutup

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 2

1. Pendahuluan  Latar L t belakang b l k  People-centered EWS  Tujuan CB-EWS  Menguatkan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar (terhadap ( sistem peringatan dini) sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian.

 Tujuan T j an Pedoman (digunakan (dig nakan sebagai)  Pedoman BPBD dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini di tingkat masyarakat  Panduan P d penyusunan prosedur d tetap t t (PROTAP) PD di tingkat ti k t masyarakat k t  Panduan masyarakat dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini di tingkat masyarakat

 Landasan L d h k hukum  UU 24/2007 (ttg PB); UU 31/2009 (ttg MKG); UU 32/2004 (ttg otonomi daerah)  PP 21/2008 (tt (ttg penyelenggaraan l PB)  Permendagri 27/2007 (ttg sarpras penyelenggaraan PB)  Perka 4/2008 (ttg Pedoman Penyusunan Rencana PB)

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 3

2. Peringatan Dini & Kesiapsiagaan  Prinsip dasar (diambil dari pedoman WMO)  Diterima, dipahami, dipercaya, dan ditindaklanjuti  Unsur U peringatan i t dini di i (4 komponen) k ) Melakukan pengkajian p g j risiko & mengumpulkan data secara sistematis Pemerintah P i t hP Pusatt Pemerintah Daerah Masyarakat

Pengetahuan Risiko Apakah bahaya dan kerentanan sudah dikenal dengan baik? Bagaimana pola dan tren dari faktor-faktor tersebut? Apakah data dan peta tersedia secara luas?

Pemantauan dan Layanan Peringatan Apakah parameter yang benar sudah dipantau? Adakah landasan ilmiah yang kuat untuk membuat prakiraan? Dapatkan peringatan dini yang akurat dan tepat waktu dibuat?

Membangun teknologi pemantauan dan layanan peringatan Lembaga Internasional Pemerintah Pusat

Kemampuan Respon

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga usaha Lembaga masyarakat

Memberi informasi, peringatan dan arahan

Penyebaran dan Komunikasi Apakah p peringatan p g dini dapat menjangkau semua orang berisiko? Apakah pesan peringatan dini dapat dimengerti? Apakah pesan peringatan jelas dan berguna?

Apakah masyarakat memahami risiko? Sudahkan S d hk rencana respon dibuat, diuji & diperbarui? Sudah tahukah masyarakat dan lembagalembaga bagaimana merespon peringatan alam dan peringatan resmi?

Pemerintah Daerah LSM Masyarakat Lembaga usaha

Membangun kesiapsiagaan masyarakat & lembaga BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 4

2. Peringatan Dini ….. (lanjutan)  Karakteristik bencana (poin-poin yang dijelaskan) Jenis

Definisi

Kategori

Penyebab

Gejala

EWS

Banjir j









x

Longsor/gerakan tanah



x





x

Gempabumi



x



x

x

Tsunami



x





x

Letusan gunung berapi



x





x

Kekeringan



x

x



x

Kebakaran hutan dan lahan



x





x

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 5

3. Peringatan Dini berbasis masyarakat  Sistem peringatan dini nasional  Skema peringatan tingkat nasional ke masyarakat, »Warning Service Provider, »Prinsip (tepat waktu, akurat, dapat dipertanggungjawabkan) »Syarat (Adanya informasi resmi yang dapat dipercaya; Adanya alat dan tanda bahaya yang disepakati; Ada cara/mekanisme untuk menyebarluaskan peringatan tersebut)

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 6

3. Peringatan Dini …. (lanjutan)  Sistem Si t peringatan i t dini di i di masyarakat k t  Tanda kejadian bencana – gejala alam - dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyebaran peringatan dini setelah melalui proses pemantuan dan deteksi bencana,, dan dilakukan analisis singkat g atas g gejala-gejala j g j yang ditimbulkan untuk menghasilkan rekomendasi keputusan peringatan yang akan dikeluarkan

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 7

3. Peringatan Dini …. (lanjutan)  Diseminasi informasi dan komunikasi  Pengorganisasian peringatan dini (pada tingkat masyarakat harus dibentuk Kelompok Peringatan Dini – atau KSB - yang bertanggungjawab untuk melakukan proses pemantuan gejala alam, analisis serta mengeluarkan peringatan dini dan pelaporan)

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 8

3. Peringatan Dini …. (lanjutan)  Format informasi peringatan dini (Informasi Peringatan dini bencana mengacu pada empat level peningkatan peringatan)  Normal, N l waspada, d Siaga, Si A Awas

BNPB| Februari 2013 11.02.2013 Seite 9

3. Peringatan Dini …. (lanjutan)  Diseminasi dan rantai informasi peringatan dini

 Sumber informasi (alam dan resmi)  Tahapan diseminasi  Alat penyebaran Peringatan Resmi

Sumber Peringatan g

Gejala Alam Kondisi aman

Kelompok Peringatan Dini

Keluarkan peringatan

Analisis

Tidak ada peringatan

Berpotensi lanjutan Keluarkan peringatan

Level Peringatan

Waspada

Siaga

Awas

Normal

Waspada

Siaga

Awas

Respon Masyarakat

Akifitas terbatas di daerah rawan

Tidak ada aktivitas di daerah rawan

Evakuasi Masyarak at

Aktifitas normal

Akifitas terbatas di daerah rawan

Tidak ada aktivitas di daerah rawan

Evakuasi Masyarak at

Peringatan

Arahan

BNPB| Februari 11.02.2013 Seite 10 2013

4. Respon Masyarakat  Tanggung jawab masyarakat dalam peringatan dini  Mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini bencana;  Berpartisipasi dalam kegiatan latihan peringatan dini di masyarakat;  Memberikan informasi yang tepat terkait dengan potensi bencana yang terjadi;  Menjaga seluruh sumberdaya dan peralatan yang terpasang untuk mendukung sistem peringatan dini bencana;  Terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.  Pengerahan dan evakuasi masyarakat (sesuai arahan kel. P i Peringatan) t )  Peta Evakuasi (masyarakat perlu mengembangkan peta evakuasi yang berisi zona aman dan zona bahaya, bahaya jalur & tempat evakuasi) BNPB| Februari 11.02.2013 Seite 11 2013

5. Penutup Selain peringatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, daerah masyarakat juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengamatan potensi bencana dan meneruskan peringatan kepada masyarakat luas lainnya untuk melakukan evakuasi. evakuasi Kemampuan K i i hendaknya ini h d k d dapat terus dijaga dij dan dikembangkan dengan memperhatikan potensii dan d pengetahuan h l k l yang dimiliki lokal di iliki serta dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. t h BNPB| Februari 11.02.2013 Seite 12 2013

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Jl. Ir. H.Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 Telp.

: 021-3458400

Fax.

: 021-3458500

Email

: [email protected]

W b it Website

: www.bnpb.go.id b b id

Facebook

: www.facebook.com/bnpb.indonesia

Twitter

: @BNPB_Indonesia @BNPB Indonesia

YouTube

: BNPBIndonesia BNPB| Februari 11.02.2013 Seite 13 2013

Sistem Peringatan Dini Diskusi Masukan  Diskusi Masukan Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis  Masyarakat

Oleh Ol h Vidiarina, Vidi i MPBI Semarang, Jogya, Padang, Bali, Februari 2013

TUJUAN  Memahami Konsep & Sistem  Memahami Konsep & Sistem

Peringatan Dini  Memahami syarat yang diperlukan  untuk membangun sistem peringatan  nt k membang n sistem peringatan dini

11/02/2013 21:12:25

Pokok Bahasan k k h  Kerangka Hukum Kerangka Hukum

 Definisi Peringatan Dini e s e gata  Konsep Sistem Peringatan Dini dan 

Peran Pemerintah Daerah (BPBD)  Kesimpulan

11/02/2013 21:12:25

Kerangka Hukum

UU 24/2007

 Pasal 1 (8) Pasal 1 (8)

 Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya  mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yg berwenang.  Pasal 46  Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat  dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana  serta mempersiapkan diri tindakan tanggap darurat.  Peringatan dini dilakukan melalui:  Pengamatan gejala bencana  Analisis hasil pengamatan gejala bencana  Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang  Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana  Pengambilan tindakan oleh masyarakat  P bil i d k l h k

UU 24/2007  Pasal Pasal 12 12  (pasal 21‐b) BPBD bertugas menetapkan standarisasi  serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan  bencana  (pasal 12‐c) BNPB bertugas menyampaikan infomasi  (p ) g y p kepada masarakat  (pasal 21‐c) BPBD bertugas menyusun, menetapkan dan  menginformasikan peta rawan bencana  (pasal 21 d) BPBD bertugas menyusun dan menetapkan  prosedur tetap penanganan bencana d b

PP no 21 2008 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 19.  19 (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil k k dengan (1) dilakukan d cara: a. mengamati gejala bencana; b. menganalisa data hasil pengamatan; c. mengambil g keputusan p berdasarkan hasil analisa;; d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan e mengambil tindakan oleh masyarakat. e. masyarakat

PP no 21 2008 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 19 Pasal 19 (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang  berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan  masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala  bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan  memperhatikan kearifan lokal. ( ) (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana  /l b b b dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis  kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan kepada BNPB dan/atau BPBD sesuai dengan lokasi dan  tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil p p g keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Peringatan dini (PP 21/2008) d ( / )  Pasal 19 Pasal 19

(5) Seketika itu pula keputusan disebarluaskan melalui  dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah,  penyiaran swasta dan media masa. (7)BNPB dan/atau BPBD mengkoordinir tindakan yang  diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk  menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

UU No.31, Tahun 2009  Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika  Pasal 29 ayat 1. Pemerintah wajib menyediakan  Pasal 29 ayat 1 Pemerintah wajib menyediakan

pelayanan MKG yang terdiri dari   Informasi publik  Informasi publik  Peringatan dini   Informasi khusus Informasi khusus

 Pasal 34 ayat 1. Lembaga penyiaran publik dan 

media massa milik Pemerintah dan pemerintah  media massa milik Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan alokasi waktu atau  ruang kolom setiap hari untuk menyebarluaskan ruang kolom setiap hari untuk menyebarluaskan  informasi publik sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang‐undangan peraturan  perundang undangan

Definisi Peringatan Dini

Definisi Sistem Peringatan Dini UNISDR ‐ 2009  Sekumpulan kapasitas yang  p p y g

dibutuhkan untuk  mengeluarkan dan  menyebarkan informasi  b k i f i peringatan secara tepat waktu  dan bisa dimengerti untuk dan bisa dimengerti, untuk  memampukan individu,  g y g komunitas dan organisasi yang  terancam bahaya untuk  bersiap‐siap dan bertindak  secara benar dan tepat waktu b d k untuk mengurangi  kemungkinan terluka atau kemungkinan terluka atau  kehilangan

UU 24/07 – Pasal 1 & 46  Serangkaian kegiatan  pemberian peringatan sesegera  mungkin kepada masyarakat  tentang kemungkinan tentang kemungkinan  terjadinya bencana pada suatu  tempat oleh lembaga yg  tempat oleh lembaga yg berwenang  Peringatan dini dilakukan untuk  g mengambil tindakan cepat dan  tepat dalam rangka mengurangi  risiko terkena bencana serta  i ik k b mempersiapkan diri tindakan  tanggap darurat tanggap darurat.

Penjabaran  UU 24/07 & PP 21/08 UNISDR ‐ 2009  Definisi ini mencakup   Peringatan dini dilakukan  g serangkaian faktor untuk  melalui: mencapai respon yang efektif   Pengamatan gejala  terhadap peringatan Sistem terhadap peringatan.  Sistem  bencana peringatan dini yang people‐  Analisis hasil pengamatan  centred terdiri terdiri dari empat  dari empat gejala bencana j l b elemen kunci: Pengetahuan   Pengambilan keputusan  terhadap risiko; Monitoring,  oleh pihak berwenang oleh pihak berwenang analisis dan perkiraan bahaya;   Penyebarluasan informasi  Komunikasi atau penyebaran  tentang peringatan tentang peringatan  peringatan; dan Kemampuan peringatan; dan Kemampuan  bencana lokal dalam merespon   Pengambilan tindakan  g peringatan yang diterima  p g y g oleh masyarakat 

Konsep Sistem Peringatan Dini

Sikklus P Penan ngulaangan n Ben ncana

Kesiapsiagaan untuk menerima,  Respon 1 memahami, dan h i d merespon Respon 1 (thd Peringatan) peringatan dini Respon 2 Respon 2 (thd Bencana) Peringatan Dini Bahaya alam &  Resiko

Prakiraan

Peringatan

Reaksi

Respon Kesiap‐siagaan

Bencana

Rehabilitasi Mitigasi g

E Empat Komponen Sistem Peringatan Dini tK Si t P i t Di i

Bahaya alam & Resiko Pengetahuan, Pemetaan Resiko

Prakiraan Observasi, Interpretasi Keputusan

Peringatan P i t Isi, Keabsahan Teritorial, Transmisi

Reaksi R k i Kesiapsiagaan, Evakuasi dan Rencana C ti Contingency

Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat?  Pemerintah Nasional Pemerintah Lokal Masyarakat

Institusi International Pemerintah Nasional Bahaya alam & Resiko Pengetahuan, Pemetaan Resiko

Peringatan g Isi, Keabsahan Teritorial, Transmisi

Pemerintah Nasional Pemerintah lokal Sektor swasta

Prakiraan Observasi, Interpretasi Keputusan

Reaksi Kesiapsiagaan, Evakuasi dan Rencana Contingency g y

Pemerintah Lokal NGO Masyarakat Sektor Swasta

Apa yang diperlukan?

Checklist

Assessment, perencanaan, monitoring

P Pemetaan t Bahaya B h “Metode – low-tech”

Ilmu pengetahuan bertemu Politik Kelompok Konsultatif di daerah

1 2 3 4 Perencanaan evakuasi

Rantai Peringatan Hub. Nasional - daerah

Berdasarkan Be d k pada d Analisa Resiko

Pengambilan Keputusan “24 / 7 lokal”

SOPs

Penyebaran Peringatan

Technology Penyebaran J i Jaringan lokal, l k l VHF, VHF FM, FM dll

Training Workshops, module TOF

Materi Penyadaran Bacaan, Komik, Poster, Video

Perencanaan Contingency Bagian dari pendekatan multi-hazard

Contoh produk elemen 1

Peta Resiko Tsunami

Peta BahayaTsunami 11/02/2013 21:12:25

Peran Pemerintahan Daerah h h Komponen 1 Komponen 1  Memastikan bahwa produk yang dihasilkan  disampaikan kepada masyarakat setempat yang disampaikan kepada masyarakat setempat yang  langsung berhadapan dengan bahaya dan bahwa  produk tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat produk tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bersama‐sama mereka di dalam mengembangkan  strategi penganan resiko bencana. g p g

Peran Pemerintahan Daerah h h Komponen 2 Komponen 2  Disinilah sebenarnya awal dari peran penting  pemerintahan daerah terhadap sistem peringatan pemerintahan daerah terhadap sistem peringatan  dini. Lembaga pemantau memerlukan kontak  penerima informasi di daerah, oleh karena itu penerima informasi di daerah, oleh karena itu  pemerintahan daerah harus mempersiapkan &  melaksanakan strategy penerimaan informasi. gy p

Peran Pemerintahan Daerah h h Komponen 3: Komponen 3:  Disinilah pemerintahan daerah mulai melakukan  p peran utamanya, yaitu menentukan dan  y y mengkomunikasikan pesan peringatan yang  dibuat oleh lembaga pemantau kepada  masyarakat dan memastikan bahwa pesan  dan memastikan bahwa pesan tersebut sampai, terdengar dan dimengerti  masyarakat.

Tugas BPBD (Pusdalop) di dalam Peringatan Dini

1 1.

Menerima Peringatan dari BMKG, dan merujuk  Peringatan dari BMKG dan merujuk pada SOP

2.

Mengambil keputusan segera

3.

Menyebarkan Peringatan & Arahan M b k P i t & A h kepada  k d masyarakat

Tugas BPBD (Pusdalop) di dalam Peringatan Dini BMKG Jakarta J k t

Analisis data, Keputusan dan Penyebaran

Peringatan dan Saran

Pemerintah Daerah

Penerimaan P i Keputusan Penyebaran

Arahan untuk Reaksi

Masyarakat berisiko

Reaksi terhadap: Tanda Alam (gempa), Peringatan dan Arahan

Menerima Peringatan dari lembaga berwenang  ( (BMKG) )  Perlu sebuah unit beroperasi selama 24/7   Perlu peralatan komunikasi beragam, handal 

dan didukung listrik cadangan agar dapat  dan didukung listrik cadangan agar dapat beroperasi tanpa kendala    Perlu personil terlatih dalam mengoperasian 

dan memelihara peralatan komunikasi  dan memelihara peralatan komunikasi (persyaratan kemampuan, kejelasan tugas, dll)

Menerima Peringatan dari lembaga berwenang  M i P i t d il b b (BMKG)  Ruang/kantor yang berstruktur kuat,  dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang  memadai dan handal, personil dan referensi, di  bawah kewenangan lembaga yang jelas: BPBD,  K b li Kesbanglinmas, dll. dll  Menjalankan tugas secara resmi (dengan 

payung hukum)

 Unit 24/7 diinformasikan ke para pemangku 

kepentingan dan masyarakat

Mengambil Keputusan Secara Cepat 

Personil 24/7 harus mampu mengartikan  P il 24/7 h tik Peringatan dari lembaga berwenang (BMKG),



Dengan merujuk pada Prosedur baku (SOP), secara  cepat mengambil keputusan: cepat mengambil keputusan:



Menentukan bahasa arahan resmi dan jelas:

Menyebarkan Peringatan & Arahan kepada  Masyarakat k 

Isi Pesan Peringatan dan Arahan perlu dibakukan Isi Pesan Peringatan dan Arahan perlu dibakukan



Prosedur komunikasi dan penyebaran perlu dibakukan



Perlu Teknologi disseminasi yang dapat menjangkau seluruh  P l T k l i di i i d t j k l h masyarakat, terutama di daerah berisiko  Sirine   Tekonologi Lokal,  T k l iL k l  Teknologi lain (Radio VHF/UHF, Telepon, Warning  Receiver, HP) , )  Penanggung jawab perawatan sirine dan peralatan  lain



Suara siapa yang dapat menyampaikan Peringatan dan  Arahan kepada Masyarakat

Peran Pemerintahan Daerah h h Komponen 4 Komponen 4  Fokus kegiatan didalam komponen ke empat ini  adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan  d l h i k t k it k td pemerintahan daerah di dalam kesiap‐siagaan dan  respon emergensi, untuk memastikan bahwa  i t k tik b h orang‐orang di daerah berisiko mendapat  peringatan tepat pada waktunya dan mampu  i t t t d kt d melakukan tindakan antisipatif pada waktu singkat  untuk meminimalisir kerugian. t k i i li i k i

Saran untuk meningkatkan Kesiapsiagaan a)

Memiliki Payung Hukum & Kelembagaan

b)

Melakukan Kajian Risiko (Bahaya, Kerentanan) Melakukan Kajian Risiko (Bahaya Kerentanan)  Sebagai dasar untuk komponen‐komponen  kesiapsiagaan masyarakat kesiapsiagaan masyarakat

c)

Menyusun Perencanaan Evakuasi  – Tingkat Kabupaten/Kota dan warga Masyarakat – Peta dan Strategi Evakuasi g

Saran untuk meningkatkan Kesiapsiagaan Mengembangkan Perencanaan Kontingensi

d) –

SKPD dan Lembaga‐lembaga tanggap darurat

Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran  Masyarakat

e) 



Mengenai kajian risiko bahaya, rantai peringatan, sistem  penyebaran peringatan dan arahan di daerah serta skema  b i t d h di d h t k reaksi, lembaga 24/7 di daerah, dan rencana evakuasi. Media pelaku dan metode Media, pelaku dan metode

Pe eta Bangu unan Eva akuasi

Peta W Waktu Evvakuasi Exposure Map

Peta R Respon

Kesimpulan

PEMDA sebagai Pelaku Kunci Dasar Hukum Dasar Hukum 

UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah, pasal 22  UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah pasal 22  Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi  masyarakat



UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana  / g gg g Mandat  dan otoritas yang jelas untuk menkoordinasikan PB,  menyediakan payung hukum utk usaha PRB,  termasuk  Sistemp Peringatan Dini

PEMDA sebagai Pelaku Kunci di dalam Proses Kesiapsiagaan dan Pelayanan Peringatan Dini Secara terus-menerus Beberapa saat sebelum bencana terjadi setelah bencana Proses Perencanaan Kesiapsiagaan

bencana

Mengkaji M k ji risiko i ik b bahaya h Meningkatkan kesadaran masyarakat Membuat peta dan strategi evakuasi di tingkat kab/kota dan komunitas atas keterlibatan masyarakat y serta ((UU 24/07, ps 21C) menyediakan sarana-prasarana evakuasi Mengembangkan kelembagaan, SDM, prosedur dan sarana-prasarana komunikasi dan penyebaran untuk Pelayanan Peringatan Dini (24/7) Membuat peraturan daerah

Reaksi terhadap gempa/peringatan Menerima peringatan Tsunami dari l b lembaga b berwenang (BMKG) Mengambil keputusan tentang tindakan Menyebarluaskan y peringatan dan arahan Menyebarluaskan pesan l j t ((mis: lanjutan i A Ancaman Tsunami Berakhir)

Syarat Kelembagaan

 Kantor atau posko yang beroperasi 24 jam/ hari dan 7 hari/minggu (24/7),  Mandat dan wewenang yang jelas: menerima peringatan bahaya; 

mengambil keputusan (dan menyebarkan peringatan/arahan)  Prosedur standar: untuk menerjemahkan peringatan dari BMKG ke dalam 

tindakan yang jelas di daerah;  SDM yang memadai: Jumlah, kapasitas dan tugas  Pelatihan Personil: untuk pengambilankeputusan, penyebaran dan 

penggunaan peralatan komunikasi   Panduan Operasional Peringatan Dini Tsunami: dokumentasi prosedur dan 

i f informasi i  Teknologi komunikasi: untuk menerima dan menyebarkan peringatan dan 

arahan kepada masyarakat dan lembaga terkait; arahan kepada masyarakat dan lembaga terkait;  Ruang kantor yang berstruktur kuat: berlokasi di luar zona bahaya tsunami 

dan dekat dengan otoritas daerah dan dekat dengan otoritas daerah  Cadangan listrik: untuk mengganti pasokan listrik utama yang terganggu.

Kepedulian terhadap peringatan d l h d  Peringatan dibuat dan disebarkan kepada mereka yang  yang

terancam bencana oleh lembaga yang berwenang dipercaya.  Persepsi masyarakat tentang risiko dan pemberian peringatan harus dianalisis untuk mengetahui respon masyarakat. masyarakat  Strategi untuk membangun kepercayaan terhadap peringatan yg dikeluarkan (pemahaman beda antara prediksi dan peringatan).  Mengurangi kesalahan peringatan dan memperbaiki komunikasi untuk menjaga kepercayaan dalam peringatan dini.

11/02/2013 21:12:25

Kontak untuk masukan: k k k  1. Anas Luthfi ([email protected]) 1 Anas Luthfi (anasluth@gmail com)  2. HI Leman ([email protected])  3. [email protected] 3 dit i b b@ il

11/02/2013 21:12:25

PERTANYAAN KUNCI Masukan M k untuk t k penyempurnaan Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

GIZ Indonesia 11.02.2013 page Seite| 1June 2012

1. Pendahuluan Referensi apa saja yang dipakai dalam penyusunan dokumen? Adakah landasan hukum yang membahas sistem peringatan g dini berbasis masyarakat y ((SPDBM)? ) Apakah yang membedakan tujuan (SPDBM) dan people-centered people centered EWS? Definisi (SPDBM)? Apakah Pedoman ini membahas sistem peringatan dini atau rantai peringatan? GIZ Indonesia 11.02.2013 Seite| 2June 2012

2. Peringatan Dini & Kesiapsiagaan Apakah Makna dari 4 Unsur peringatan dini? Apa Sistem Peringatan Dini yang sudah berjalan di Indonesia?

GIZ Indonesia 11.02.2013 Seite| 3June 2012

3. Peringatan Dini berbasis masyarakat  Apa yang membedakan Sistem peringatan dini nasional dan Sistem peringatan dini di masyarakat  Apakah semua gejala alam dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyebaran peringatan dini  Apakah A k h tanggung jawab j b pemerintah i h bisa bi didelegasikan did l ik ke k masyarakat?  Apakah A k h proses pemantauan t d deteksi dan d t k i bencana b bi bisa dilakukan oleh masyarakat? Syarat apa yg dibutuhkan?  Dalam struktur organisasi peringatan dini dini, siapa yang mengambil keputusan? organisasi siapa yang memberi arahan  Dalam struktur organisasi, tersebut?  Apakah tingkat peringatan dapat diseragamkan untuk semua jenis bencana? GIZ Indonesia 11.02.2013 Seite| 4June 2012

4. Respon Masyarakat Tanggung jawab masyarakat dalam peringatan dini bertentangan dengan beban yg diberikan pada bab 3 g dan evakuasi masyarakat y harus Apa pengerahan bergantung pada kelompok peringatan? Apakah Peta Evakuasi = Rencana Evakuasi? Apakah

GIZ Indonesia 11.02.2013 Seite| 5June 2012

Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB  Edisi September 2012  MASUKAN DARI K/L DAN INDIVIDU    Gabungan dari masukan‐masukan yang didapat pada hasil pertemuan BNPB dengan tim kecil tanggal 12 Maret 2012, 12 Mei 2012, 17  September 2012, Diskusi MPBI, masukan Chasan, masukan dari Kemkes. Letkol Agus (Mabes TNI), Heru (KPP & PA), Imran (PPKK Kemenkes),  Catur (MPBI), Hariyadi (Balai Sabo PU Jogja), Gatot (Subdit DPI Kementan), Gatut (subdit Data dan Pengendalian OPT Kementan)    Halaman, Alinea,  Yang tertulis  Masukan  Baris  KomentarUmum    Banyak salah ketik    Sebagai pedoman Isinya kurang operasional    Kelompok rentan tidak dibahas    Berbasis masyarakat atau di masyarakat ?    Sebaiknya dijelaskan bahwa konsep di dalam pedoman ini  mengacu pada prinsip bahwa system harus tetap bersifat  official (resmi)    mengingat bahwa pedoman ini akan dipakai olehteman2  di kabupaten yang kemudian diterjemahkan di  masyarakat, akan lebih baik jika menggunakan bahasa  yang lebih awam, sehingga masyarkat akan mudah  memahami;    Jika pedoman ini akan digunakan untuk membangun  sistem di tingkat masyarakat, maka pembahasan tentang  Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 1 

setting di masyarakat dapat lebih banyak. Bahan yang ada  sangat minim menggambarkan tentang bagaimana  masyarakat akan terlibat;    Mungkin ada baiknya jika digambarkan struktur  masyarakat secara umum, misalnya mulai dari kecamatan  atau kelurahan atau desa. Di dalam struktur itu dapat  digambarkan bagaimana sistem peringatan dini ini akan  menempati posisinya. Bagaimana kaitannya dengan  camat, lurah atau kepala desa;    Sistem ini akan lebih baik jika disertai dengan manual  atau pedoman di tingkat penerima peringatan  dini(masyarakat) dalam bentuk buku informasi atau  poster yang setiap kali dapat dipelajari dan dijadikan  acuan. Pada kejadian yang relative jarang, banyak  informasi tidak dapat diingat atau terlupakan. Standard  operating procedure(SOP) di tingkat pelaksana perlu  disiapkan agar memudahkan pelaksana untuk mengikuti  prosedur pelaksanaan;    Hendaknya di dalam  pedoman ini dapat digambarkan  segmen masyarkat penerima informasi:  ‐ Laki‐laki dan tempat biasanya mereka berada,  peringatan dini harus dapat menjangkau mereka  ‐ Para ibu yang ada di rumah, bagaimana peringatan  dini dapat sampai pada mereka. Perlu asesmen  kebiasaan komunikasi mereka dan tempat2 mereka  berkumpul. Pada jam2 tertentu, mereka ada di  rumah, atau di mesjid(pengajian) atau di pasar atau di  Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 2 

‐ ‐ ‐

‐

lading.  Para orang tua(elderly) dengan kebiasaan setempat;  Anak‐anak, pada saat sekolah, tempat bermain,  tempat beraktifitas(sanggar dll.)  Remaja (remaja mempunyai potensi penanggulangan  bencana, seringkali tidak masuk dalam kategori  manapun karena posisi usia mereka yang “tanggung”.  Orang cacat, dengan berbagai kondisinya  Akan sangat baik jika sistem peringatan dini dapat  menggambarkan bagaimana mereka dapat  terjangkau, walaupun beberapa dari mereka dapat  dijangkau dengan cara yang sama.  Pada saat pengembangan sistem, segmen‐segmen  masyarakat tadi hendaknya dapat terwakili. Di dalam  pedoman dapat diminta agar semua segmen dapat  terwakili pada proses pengembangan sistem ini. 

  Kesiapan penerima informasi. Karena kondisi yang ada  dalam masyarakat sesuai dengan peran sosialnya, tiap  jenis kelamin dan kelompok usia mempunyai sifat‐sifat  tertentu yang perlu diperhatikan pada pengembangan  sistem peringatan dini. Untuk memberikan pemahaman  pada masing‐masing segmen diperlukan pelatihan atau  penyuluhan yang sesuai dengan ciri‐ciri mereka.    Akan sangat membantu , jika pedoman ini menyertakan  bagan alur(flow chart) bagaimana proses pengembangan  sistem perinagatn dini berbasis masyarakat  dikembangkan.  Dimana dimulai dan dimana akhirnya dan  bentuk konkrit apa yang akan dihasilkan.   Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 3 

  Judul 

    “Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat”     

Kata Pengantar 

Menimbulkan kerugian sebesar 80% “ 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

  Hendaknya pedoman ini menjadi bagian dari pedoman  DRR yang lain, sehingga di lapangan semua bagian dari  upaya DRR dilakukan secara utuh. Peringatan dini harus  tersambung dengan tindak lanjut, yang prosedurnya akan  berkaitan. Demikian pula kesiapan masyarakat, salah satu  bagiannya adalah sistem peringatan dini, jadi saling  terkait. Penyampaian pedoman ini akan sangat baik jika  disertakan dengan pedoman lain. Jika sudah dilakuan  sebelumnya dapat disampaikan bahwa pedoman‐ pedoman lain hendaknya menjadi rujukan dalam  pengembangan system  Judul diganti menjadi: Peringatan Dini di tingkat  Masyarakat.    (menghapuskan kata pedoman, system dan berbasis)    (dokumen ini jika ingin menjadi pedoman,   Isinya kurang operasional,     Sebaiknya diganti panduan sehinggga tidak terlalu  mengikat bagi daerah)    apakah ini pedoman operasional peringatan dini atau  pedoman pengembangan sistem peringatan dini berbasis  masyarakat. Dua hal yang berbeda;  80% dari apa, tolong dijabarkan 

Page 4 

..dampak yang ditimbulkan selalu ditanggung sendiri oleh  masyarakat” 

Pernyataan ini tidak benar, karena pemerintah juga  menanggung kerugian cukup besar 

Hal 1  Pendahuluan  Hal. 1  LatarBelakang 

 

Siapa user pedoman ini? Tidak dijelaskan di dalam  pendahuluan  Prinsip ini sudah jelas, namun menjadi tidak jelas ketika  dipakai menjadi latar belakang dibuatnya pedoman ini,  karena yang dijelaskan dalam BAB III tidak mencerminkan  people‐centered 

Hal 2  LatarBelakang   

Bab III Peringatan Dini Berbasi Masyarakat 

Hal 2, Tujuan   alinea 1, baris ke 1 

Syarat sebuah peringatan dini yang lengkap dan efektif  serta berpusat pada masyarakat (people‐centered) adalah  terpenuhinya empat komponen 

Bab III Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 

Kerusakan fisik seseorang dan kamtian 

Apakah kalimat ini salah ketik atau berarti luka?, lebih  baik diperbaiki kalimatnya  Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat  Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat  adalah menguatkan individu dan masyarakat yang  adalah menguatkan individu dan masyarakat yang  terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan  terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan  benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya  benar sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan  kerusakan fisik seseorang dan kematian.  kerusakan fisik. 

 

 

Hal 2  Ruang Lingkup 

Petunjuk teknis pengembangan system peringatan dini  bencana disusun dalam documenter sendiri untuk  melengkapi pedoman ini 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

BMKG berharap pedoman ini menjadi penyambung dari  BMKG ke Masyarakat, jadi lebih ditekankan ke  rantai  penyebaran peringatan  Apakah sudah ada? 

Page 5 

Hal 3   Pengertian 

Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang  dan/atau badan hukum 

Hal 6 alinea 1   

Prinsip ditindaklanjuti…. 

Hal 6, Unsur  Peringatan Dini   alinea 3   

Halaman  6  Sub Bab  2.2.1.   Pengetahuan  tentang risiko   

‐ Penjelasan ini tidak salah namun jika dikaitkan dengan  EWS maka masyarakat yang dimaksud termasuk dalam  konteks mana? Cakupannya apa? RT/RW? Dusun?  Desa? Kabupaten?   ‐ Pertimbangan ini sangat penting karena berkaitan erat  dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan 

Prinsip “ditindak lanjuti” agaknya terkait dengan kesiapan  menghadapi bencana yang kemudian terkait dengan  kesiapan evakuasi pada tanggap darurat misalnya.  Dengan demikian pada pedoman ini mungkin ada baiknya  juga jika prosedur evakuasi setempat, disertakan.  Peringatan dini mungkin juga dapat disertai dengan  tindakan apa yang harus dilakukan pada setiap level  bencana. Dapat juga pada penyuluhan dijelaskan jika  peringatan dini menyampaikan level bencana tertentu,  tindakan apa yg harus dilakukan;  Sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri atas  Penjelasan setiap unsur sudah ada namun belum ada  empat unsur yang saling terkait... dst.  penjelasan tentang bagaimana keterkaitan antar unsur    tersebut. Mohon untuk ditambahkan. Lebih baik jika  disertai contoh.  … terdiri atas empat unsur yang salingterkait 

‐ Penjelasan mengenai 4 unsur ada namun tidak ada  penjelasan tentang keterkaitan 4 unsur tersebut  ‐ Kalimat dari 4 unsur adalah copy paste dari checklist  EWS, namun BNPB tidak menyebutkan sumber tulisan  Kebutuhan Sistem peringatan dini:  Sebutkan saja a secara tegas dan rinci jenis EWS yang   “Risiko akan muncul dari kombinasi adanya bahaya dan  sesuai jenis  bencana nya  kerentanan di loka‐si tertentu. Kajian terhadap risiko  (Lihat  PW Point slide 5, Pengantar Diskusi Pedoman  bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang  Peringatan Dini Berbasis Masyarakat oleh BNPB )  sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis   

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 6 

Halaman  6  Sub Bab  2.2.2.  Pemantauan dan  layanan peringatan    Hal 7, Karakteristik  Bencana alinea 3    

 

dari bahaya dan kerentanan yang muncul dari berbagai  proses seperti urba‐nisasi, perubahan pemanfaatan lahan,  penurunan kualitas ingkungan, dan perubahan iklim.  Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memoti‐ vasi orang, sehingga mereka akan memprioritaskan pada  kebutuhan system peringatan dini dan penyiapan  panduan untuk mencegah dan menanggula‐ngi bencana.”    “Layanan peringatan merupakan inti dari sistem. Harus  ada dasar ilmiah yang kuat untuk dapat memprediksi dan  meramalkan munculnya bahaya, dan harus ada sistem  peramalan dan peringatan yang andal yang beroperasi 24  jam sehari.”  2.3 Karakteristik Bencana     

2.3 Tentang Karakteristik Bencana; dibatasi pada yang  disebutkan dalam pedoman ini saja? Banjir,  Longsor/Gerakan Tanah, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan  Gunung Api, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan?     

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Karena EWS berbasis masyrakat, aApakah jenis  EWS yang  sederhana sesuai keraifan lokal yang ada  tidak bisa  dimasukkan.      Mohon untuk ditambahkan, bagian mana dari  karakteristik bencana, apakah penyebabnya atau  gejalanya yang dapat menjadi bagian dari peringatan dini.  Misalnya, salah satu gejala longsor adalah pohon‐pohon  atau tiang‐tiang miring searah dengan kemiringan lereng.  Gejala ini merupakan peringatan dini akan terjadi longsor  dalam waktu dekat.  Dapatkah bencana yang lain dilengkapi dengan tingkatan  bahaya seperti yang ada di bencana letusan gunung api  seperti di bawah ini.    Aktif‐Normal  (level 1);  kegiatan gunungapi baik secara  visual,  maupun dengan instrumentasi tidak ada gejala  perubahan kegiatan    Waspada  (level 2); berdasarkan hasil pengamatan visual  dan instrumentasi  Page 7 

 

 

Hal 8   

2.3.1 Banjir 

Hal 8 

Tambahan pengertian banjir 

Halaman   9  Sub Bab  2.3.2  Tanah longsor/  Gerakan tanah 

Tanah longsor dapat disebabkan oleh:  1. Penggundulan hutan; yang biasanya akan  mengakibatkan berkurang‐  nya daya ikat tanah;  2. Getaran pada lereng akibat gempabumi  ataupunledakan, penggalian, 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

mulai terdeteksi gejala perubahan kegiatan, misalnya  jumlah gempa vulkanik, suhu kawah (sulfatara/fumarola)  meningkat dari nilai normal;    Siaga  (level 3); kenaikan kegiatan semakin nyata.  Hasil  pantauan visual dan seismik berlanjut didukung dengan  data dari instrumentasi lainnya;    Awas  (level 4);  Semua data menunjukkan bahwa letusan  utama segera menjelang. Letusan‐letusan asap/abu  sudah mulai terjadi.  Perlu dijelaskan bagaimana mekanisme peringatan dini  yang sudah berlangsung saat ini di Indonesia  Ditambahkan point tentang tingkat siaga (Siaga I, II, III)  bagi daerah yang mempunyai pintu air, kondisi sekarang  tingkat siaga pada pintu air menjadi pedoman bagi  masyarakat khususnya di Jakarta  Banjir adalah tergenangnya areal pertanian tanaman  pangan selama periode pertumbuhan tanaman dengan  kedalaman dan jangka waktu tertentu sehingga  menurunkan potensi produksi tanaman  untuk banjir  klasifikasi penilaian : Terkena (T) dan Puso  (P).  Tambahan    5.  Kemiringan lereng yang curam > 60 derajat  6.  Intensitas hujan yang tinggi atau oleh lama hujan  yang turun dapat sebagai pemicu    Page 8 

Halaman   9  Sub Bab  2.3.2  Tanah longsor/  Gerakan tanah 

Hal 10,   Gempabumi  Hal 12 

getaran alat/kendaraan;  3. Peningkatan beban yang melampaui daya dukung  tanah;  4. Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang  mengakibatkan le‐  reng kehilangan gaya penyangga.  Gejala terjadinya tanah longsor antara lain:  1. Munculnya retakan memanjang atau lengkung pada  tanah atau pada  konstruksi bangunan, yang biasanya terjadi setelah hujan;  2. Terjadinya penggembungan pada lereng atau tembok  bangunan;  3. Tiba‐tiba muncul rembesan atau mata air pada lereng;  4. Apabila pada lereng sudah terdapat rembesan air/mata  air, air terse‐  but tiba‐tiba menjadi keruh bercampur lumpur;  5. Pohon‐pohon atau tiang‐tiang miring searah kemiringan  lereng;  6. Terdengar suara gemuruh atau suara ledakan dari atas  lereng;  7. Terjadi runtuhan atau aliran butiran tanah/kerikil secara  mendadak  dari atas lereng.    ..dan belum ada metode untuk pendugaan secara akurat 

 

Tambahan pengertian kekeringan     

Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air  tanaman pada fase tertentu yang mengakibatkan  pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Tambahan  8.  Sumur penduduk tiba tiba air nya kering atau hilang  habis   

Jika belum ada EWS untuk gempa bumi kenapa jenis  bahaya tersebut dimasukkan ke dalam pedoman ini? 

Page 9 

 

Hal 12 

Belum tertulis (belum ada) 

Hal 12 

Belum tertulis (belum ada) 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

menurunkan potensi produksi tanaman    Penilaian kerusakan tanaman akibat kekeringan dan  banjir berdasarkan pengamatan keliling, apabila  ditemukan adanya gejala maka pengamatan di  tingkatkan. Untuk penilaian kekeringan menggunakan  klasifikasi penilaian : Ringan (R), sedang (S), berat (B) dan  puso (P).  Nomor baru. 2.3.8. Serangan Organisme Pengganggu  Tumbuhan (OPT)  Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua  organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan  atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk  didalamnya hama, penyakit, dan gulma.  Serangan OPT merupakan gangguan bahkan bencana  apabila OPT menyerang suatu pertanaman dan menjadi  titik atau sumber serangan (SPOT) di areal tersebut serta  mengganggu produksi tanaman dan mengakibatkan  petani mengalami kerugian secara ekonomis. Terlebih  apabila dari SPOT tersebut, serangannya  menyebar/meluas hingga ke areal pertanaman lain atau  meluas ke wilayah administrasi lain disekitarnya.  Gejala serangan OPT sifatnya sangat beragam.     Serangan OPT dapat terjadi mendadak apabila faktor  tanaman, lingkungan mendukung untuk perkembangan  OPT tersebut.     Nomor baru. 2.3.9. Serangan Organisme Pengganggu  Hewan    Page 10 

Halaman 13   Sub Bab  2.5.    Tabel 2.1. Daftar  Periksa Pengetahuan  Risiko 

Identifikasi Bahaya alam ?  Tabel 2.1: Daftar periksa pengetahuan risiko bencana  Mengidentikasi Bahaya Alam   Menganalisis karaktristik bahaya alam penting (misalnya,  intensitas, frekuensi dan peluang) dan mengevaluasi data  historis       Halaman 13   Melakukan Assesmen …  ?  Sub Bab  2.5.   Mengembangkan peta bahaya terpadu (jika mungkin)   Tabel 2.1. Daftar  untuk melakukan asesmen terhadap interaksi antara  Periksa Pengetahuan  berbagai bahaya alam   Risiko    Melakukan Asesmen terhadap Risiko  Melakukan kajian terhadap interaksi bahaya dan  kerentanan untuk menentukan risiko yang dihada‐pi oleh  setiap wilayah atau  masyarakat    Mengidentikasi dan mengevaluasi kegiatan yang  meningkatkan risiko   Mengintegrasikan hasil assessmen risiko ke dalam  rencana manajemen risiko lokal dan pesan peri‐ngatan  Halaman  15  Bab 3. Peringatan Dini Berbasis Masyarakat  Sub Bab 3.1 .  Bab 3  Peringatan Dini ….t  Peringatan Dini Berbasis Masyarakat      3.1 Sistem Peringatan Dini di Masyarakat    3.1.1 Sistem Peringatan Dini Nasional    Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Agar uraian   Bahaya alam yang tegas , masuk dalam sub  Bab 1.5  Pengertian  hal 3   

Harus Konsisten pakai mBahasa  Indonesia       

Apakah  sebaiknya  cukup dengan Sub Bab 3.1   Sistem  Peringatan Dini     saja..  Karena ada uraian pada  sub bab 3.1.1. Peringatan Dini  Nasional dan pada sub bab 3.1.2  Peringatan Dini Berbasis  Masyarakat   

Page 11 

 

Halaman  15  Sub Bab 3.1.1. Sistem  Peringatan Dini  Nasional   

Butir 4 Kementerian PU  4. Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan  Pengembangan  Sumberdaya Air, bertanggungjawab untuk  memberikan peringatan bencana banjir dan kekeringan. 

Ditambah kan banjir lahar hujan  4. Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan  Pengembangan  Sumberdaya Air, bertanggungjawab  untuk memberikan peringatan bencana banjir, banjir  lahar hujan  dan kekeringan.   

Hal 15,   Bab 3 

Lembaga‐lembaga yang memiliki kewenangan untuk  mengeluarkan peringatan 

Hal 16 

Belum tertulis (belum ada) 

‐ Perlu diperbaiki lagi dan diperjelas mana lembaga  yang  memang berfungsi sebagai warning provider dan mana  lembaga pendukung  ‐ Perlu dijelaskan peran dan tanggung jawab masyarakat,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam  kaitannya dengan EWS  ‐ Perlu diperjelas BNPB mau masuk ke ranah mana  (warning provider atau lembaga pendukung?)  Nomor baru, 3.1.1.6. Kementerian Pertanian, Direktorat  Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal  Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan  Kesehatan Hewan bertanggungjawab untuk memberikan  peringatan dini serangan Organisme Pengganggu  Tumbuhan dan hewan  

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 12 

      Hal 17, System  Peringatan Dini Di  Masyarakat   alinea 4  Hal 17, System  PeringatanDini Di  Masyarakat alinea 5   

Pengetahuan gejala alam akan potensi terjadinya bencana  Sebaiknya disertai contoh. Misalnya, curah hujan yang  ... dst  tinggi dalam waktu lama. Gejala ini merupakan    peringatan dini akan terjadi banjir. 

 

 

 

Belum tertulis (belum ada) 

Masyarakat sangat berperan dalam efektifitas sistem  peringatan dini. ..Dst 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Sebaiknya kearifan lokal yang ada ditengah masyarakat  dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini berbasis  masyarakat.Karena hal yang paling kritis pada saat terjadi  bencana alam seperti gempa bumi, adalah kerusakan  infrastruktur termasuk aliran listrik sehingga disseminasi  informasi tidak tersampaikan ke masyarakat.  Memanfaatkan dan mengembangkan kearifan lokal  termasuk cerita turun temurun dan peralatan tradisional  dapat membantu masyarakat memperoleh isyarat  peringatan dini.  ‐ Sejauh mana keterlibatan masyarkat dalam  merencanakan system PD?  ‐ Bagaimana menjamin ownership masyarakat?  ‐ Siapa yang aktifkan peringatan? Pusat? Daerah?  Masyarakat?  ‐ Bagaimana kaitan peringatan komunitas dengan unsur  pemerintah?  Nomor 3.1.2.   Sistem Peringatan Dini Serangan OPT  Peringatan Dini terhadap serangan OPT disampaikan oleh  petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan –  Page 13 

Hal 17 alinea terakhir   

Hal 18,  Pengorganisasian  Peringatan Dini  alinea 3  Hal 18,  Pengorganisasian  Peringatan Dini    

3.2.1 Pengorganisasian peringatan dini 

Kelompok Peringatan dini 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Pengamat Hama dan Penyakit (POPT‐PHP) setiap saat  apabila ditemukan SPOT tanaman terserang dan harus  segera dikendalikan petani karena tingkat serangannya  telah melebihi batas ambang ekonomi dan diprediksi  akan menimbulkan kerugian secara ekonomis atau  adanya kecenderungan serangan karena peningkatan  kepadatan populasi OPT.   SPOT tanaman terserang merupakan sumber serangan  bagi tanaman disekitarnya. Untuk memberitahu lokasi  tanaman terserang tersebut, POPT‐PHP disarankan  memancangkan bendera berwarna merah di pusat  tanaman terserang.    Untuk “pemahaman” tentang peringatan dini, tentunya  harus ada penjelasan kepada masyarakat sehingga format  peringatan dini dan level bencana yang diinformasikan.   Mungkin disini perlu bentuk2 pelatihan atau penyuluhan  bagi masyarakat yang akan menerima dan menggunakan  peringatan dini. Jika tidak, maka prinsip “dipahami”  menjadi terabaikan;  Belum tergambar atau belum ada penjelasan mengenai  mekanisme dan hubungan kerja antar tim. 

‐ Pada level mana? Perlu dijelaskan karena ini terkait  dengan kewenangan terutama dalam pengambilan  keputusan dan legalisasi  ‐ Siapa yang membina komunitas2 SPD?  ‐ Tidak ada penjeasan mengenai mekanisme dan  hubungan antar tim  Page 14 

‐ Kesannya masyarakat dibebani tugas dan tanggung  jawab yang harusnya di tanggung oleh warning provider 

Hal 18,   Sub Bab  3.2.1   Pengorganisasian   Peringatan Dini      

Gambar 3.3. Struktur  Kelompok Peringatan Dini 

Hal 18 gambar 3.3 

 

Hal 19,  Pengorganisasian  Peringatan Dini   alinea 2    Hal 19,  Sub Bab   3.2.2  Format  Informasi  Peringatan Dini   Baris pada tingkat /   level 

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu phase  kritis yang mengubah informasi menjadi arahan. 

Format informasi peringatan dini   

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Apa mungkin kelompok  tim tsb dapat bertanggung jawab  penuh dengan dampak yang terjadi ?   Mampukah masyarakat untuk meng Analisis  secara  akurat dan terpercaya dan siapa yang mengeluarkan  peringatan dini ?    Sebaiknya penanggung jawab yang mengeluarkan  informasi adalah BPBD atau Kesbanglinmas setempat dan  diteruskan ke pemerintah desa/kota agar tidak terjadi  kegaduhan pada masyarakat.   Peran dari bagian dalam struktur sistem perlu dijelaskan.  Mungkin perlu ada prosedur tetap untuk masing‐masing  komponen dari sistem dan pelakunya. Misalnya apa  peran dari tim pemantau. Tim analisis dsb.  Dalam struktur organisasi peringatan dini, siapa yang  mengambil keputusan tersebut? Mohon ditegaskan. 

Level peringatan: Normal, Waspada, Siaga, Awas  mestinya disepakati bersama lintas sektoral. Berlaku  untuk semua jenis bencana. 

Page 15 

Hal 19,  Sub Bab   3.2.2  Format  Informasi  Peringatan Dini   Baris pada tingkat /   level    

‐ Apakah sudah dapat berlaku di jadikan standar untuk  semua jenis bencana ? Apakah status level sudah  standar semua bencana?     

 

Mengacu  pada empat  level  peringatan dini  Jika peringatan tersebut disebarkan dengan menggunakan  pengeras su‐  ara, maka isi peringatan dapat disebarkan sesuai teks  standar berikut:  Disini. . . . . . (sebutkan siapa pemberi peringatan), ber‐ dasarkan kondisi. . . . . . (sebutkan gejala alam), maka  disam‐paikan kepada masyarakat   bahwa situasi. . . . . . (sebutkan jenis bencana) ditetapkan  pada pada status. . . . . . (sebutkan statusnya).     Untuk masyarakat di sekitar. . . . . . (sebutkan nama  daerah/desa) dihimbau untuk. . . . . . (sebutkan respon  masyarakat). Tunggu inforimasi lanjutan dari. . . . . .  (sebutkan lembaga pemberi peringatan)."    Proses  pengambilan keputusan merupakan suatu phase  kritis yang mengubah informasi menjadi arahan  Kegiatan dilakukan oleh individual/perseorangan 

 

Anggota gugus ini 

 

Lembaga nasional atau lembaga lainnya hanya bersifat  ‐ Maksud kalimat ini tidak jelas  memberikan  Tindakan yang dilakukan berupa tindak lanjut dari  Dalam struktur organisasi, siapa yang memberi arahan  keputusan yang diambil dalam bentuk serangkaian arahan  tersebut? Mohon ditegaskan.  ... dst 

 

Hal 19,  Pengorganisasian  Peringatan Dini  alinea 3 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

‐ Siapa yang mengambil keputusan?  ‐ Siapa? Kordinator? Apa paying hukumnya dan siapa  yang  jamin?  ‐ Istilah yang digunakan tidak konsisten (gugus atau  kelompok?)  ‐ Cantumkan juga ormas dan komunitas adat 

Page 16 

 

Hal 19,  Pengorganisasian  Peringatan Dini   alinea 6   

3.2.2 Format Informasi Peringatan Dini   

Hal 20, Format  Informasi Peringatan  Dini   alinea 6   

“Disini. . . . . . (sebutkan siapa pemberi peringatan), ber‐  dasarkan kondisi......(sebutkan gejala alam), maka disam‐  paikan kepada masyarakat bahwa situasi. . . . . . (sebutkan  jenis bencana) ditetapkan pada status......(sebutkan sta‐  tusnya). Untuk masyarakat di sekitar......(sebutkan nama  daerah/desa) dihimbau untuk......(sebutkan respon ma‐  syarakat). Tunggu informasi lanjutan dari. . . . . . (sebutkan  lembaga pemberi peringatan).” 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Apakah format informasi peringatan dini ini dapat  diseragamkan untuk semua jenis bencana. Dalam  pengertian bahwa yang disampaikan ke masyarakat  adalah bentuk peringatan yang sama untuk semua jenis  bencana. Contoh, pada banjir dikenal skala siaga 1 sampai  siaga 4, semakin kecil angkanya semakin besar  kemungkinan terjadi banjir. Sedangkan pada gunung api  dikenal skala normal, waspada, siaga dan awas. Bila  format informasi peringatan dini ini disepakati seperti  yang terdapat dalam draft pedoman ini (normal,  waspada, siaga dan awas) maka format informasi  peringatan dini pada banjir dan jenis bencana lainnya,  yang disampaikan ke masyarakat harusmenyesuaikan  format tersebut.  “Disini. . . . . . (sebutkan siapa pemberi peringatan), ber‐  dasarkan kondisi......(sebutkan gejala alam), maka disam‐  paikan kepada masyarakat bahwa situasi. . . . . . (sebutkan  jenis bencana) ditetapkan padalevel......(sebutkan  levelnya). Untuk masyarakat di sekitar......(sebutkan nama  daerah/desa) dihimbau untuk......(sebutkan respon ma‐  syarakat). Tunggu inforimasi lanjutan dari. . . . . .  (sebutkan lembaga pemberi peringatan).” 

Page 17 

 

Normal, waspada, siaga, awas 

‐ Hati‐hati dalam menjabarkan status peringatan, setiap  karakter bencana berbeda pemberian status dan artinya 

 

Empat level peringatan 

‐ Apakah bisa diberlakukan untuk semua? Karena arti  masing‐masing level yang tertulis dalam pedoman ini  sama sekali berbeda dengan level peringatan dalam  tsunami  ‐ Hati‐hati karena dampakanya bisa membahayakan  (menyesatkan) pembaca) 

 

Maka informasi peringatan dini tsunami   

‐ Kenapa tiba2 ada kata tsunami? Salah ketik?  Bentuk peringatan agaknya perlu disepakati oleh  masyarakat, apakah menggunakan alat tradisional(alat2  baru seringkali tidak dikenal, seperti sirine dsb, terlebih  pada perempuan dan anak serta orang tua yang lebih  sedikit terpapar oleh informasi), ataukah ada bentuk‐ bentuk lain seperti pesan di melalui handphone(di banyak   tempat masyarakat sudah menggunakan HP). Apakah ada  kode tertentu yg dipahami masyarakat bahwa informasi  itu dapat dipercaya;  Bagaimana alur informasi pada bagian2 dari sistem.  Bagian dari sumber berita sampai pada “hub”  penganalisis sudah digambarkan. Namun dari titik  pengambil keputusan kepada masyarakat belum  digambarkan. Misalnya, dari pusat sistem peringatan dini 



Hal 21 alinea  1 

 

Hal 21 Gambar 3.4 

 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 18 

Hal 22,  Radio siaran/TV, kemudian jaringan radio amatir/ RAPI/  Latihan Peringatan  HT/ SSB juga dapat melakukan fungsi pengiriman pesan.  Dini alinea satu, baris  7     

ke ketua RW, RT atau langsung ke masyarakat. Kemudian  bagaimana mengukur atau melakukan verifikasi bahwa  peringatan itu sudah diterima oleh masyarakat. Demikian  pula kaitannya dengan “hazard map”.  Siaran radio, televisi, jaringan radio*) juga dapat  melakukan fungsi pengiriman pesan.  *)Jaringan radio amatir (ORARI/RAPI/Radio Komunikasi),  dan radio komersial.  ‐ Perlu ada Persiapan masyarakat dalam merespon EWS  berupa penyiapan infrastruktur (alat penyebaran  peringatan), seharusnya ini yang jadi tekanan dalam  pedoman  ‐ Pesan bab 4 seharusnya: kapasitas masyarakat yang  ngelink ke system nasional 

Hal 25, Respon  Masyarakat 

 

Hal 25, Respon  Masyarakat  Hal 25, Pengerahan  Dan Evakuasi  Masyarakat 

Tanggung jawab masyarakat 

‐ Masyarakat level apa? 

Rencana evakuasi untuk masing‐masing individu dan  keluarga 

‐ Pesan ini bisa menyesatkan karena seharusnya semua  rencana harus mengacu pada rencana yang sama  (rencana evakuasi tingkat desa) 

Hal 26,   PetaEvakuasi 

Masyarakat perlu mengembangkan peta evakuasi 

‐ Masyarakat Level yang mana? 

 

Agar upaya penyelamatan masyarakat pada waktu yang  ‐ Pesan ini benar namun tidak sesuai dengan pesan  singkat dapat dilaksanakan dengan lancar dan terorganisir  sebelumnya  dengan baik  Tabel 4.1 Level peringatan dini   Penetapan status siaga lintas sektor harus  diseragamkan karena kalau tidak seragam bisa  berakibat fatal bagi masyarakat. Tabel 4.1 di halaman 

Hal 26   Tabel 4.1 Level  peringatan dini 

Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 19 

26 





Hal 29 alinea satu,  baris 4    Halaman 29  Setelah BAB 5.  Penutup   

…berarti bawah masyarakat…    Tidak ada halaman Pustaka 

o Level 1‐ Normal, Aktivitas normal, Tidak ada  ancaman bencana  o Level 2 – Waspada, Aktivitas terbatas di  daerah rawan bencana, Mulai Mengecek  Perlengkapan  o Level 3 – Siaga, Tidak ada aktivitas di daerah  rawan bencana, Persiapan evakuasi  o Level 4 – Awas, Evakuasi Masyarakat,  Melaksanakan evakuasi  Contohnya: Siaga 1, Siaga 2, Siaga 3 untuk urusan air  (banjir) mengacu pada, aman, bahaya, awas. Tetap di  militer urutan ini dibalik; siaga 3, siaga 2, siaga 1  menunjukkan tingkat aman, bahaya, awas.  Jika militer menyatakan siaga 1, dan penduduk  terancam terbiasa dengan pola tingkatan siaga banjir,  maka celakalah penduduk karena bisa jadi mereka  justru akan mendatangi lokasi karena dikira aman,  padahal sangat berbahaya. 

  …berarti bahwa masyarakat…    Agar ada halaman   Pustaka atau Rujukan/  Referen,  Daftar Rujukan   1. ……….  2………  3……..   

  Kompilasi Masukan Pedoman Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB Edisi 2012   

Page 20 

Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BNPB  Edisi September 2012 

Formulir Masukan    Nama   

: 

Lembaga 

: 

Kontak   

: (alamat, telepon, facsimile, hp, e‐mail) 

  Halaman, alinea, baris  Yang tertulis                                                     

masukan