PEDOMAN PENGORGANISASIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

PEDOMAN PENGORGANISASIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

Jl. Melati No. 173A Sambilegi Baru, Maguwoharjo, Depok Sleman Telp : (0274) 433 2012, Fax : (0274) 433 2467 E-mail : [email protected] www.rekompakjrf.com

KATA PENGANTAR

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Masyarakat (REKOMPAK-JRF) yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana merupakan program yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama. Pelaksanaan program diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana secara mandiri dan menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan masyarakat pada pihak luar. Mempertimbangkan penguatan kapasitas pelaku serta keberlanjutan kegiatan REKOMPAK-JRF maka perlu dibentuk Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) di tingkat desa/kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB) Tahun 2010-2014, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) Tahun 2010-1012. Masyarakat di wilayah sasaran REKOMPAK-JRF di 148 desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat telah berhasil menyusun Rencana Penataan Permukiman (RPP)/Community Settlement Plan (CSP) yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Sedangkan 117 desa Replikasi di tiga provinsi tersebut sedang dalam proses akhir penyelesaian RPP/CSP. Sebagai pelaksanaan CSP/RPP tersebut, masyarakat perlu membentuk Organisasi Pengurangan Risiko Bencana yang akan menjadi motor pengorganisasian pengurangan risiko bencana di tingkat desa/kelurahan. Organisasi yang diprakarsai dan dikelola warga secara mandiri ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga dan memecahkan persoalan bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Untuk menjamin pengorganisasian pengurangan risiko bencana di 265 kelurahan/ desa sasaran REKOMPAK-JRF bisa dilaksanakan secara optimal maka diperlukan Pedoman Organisasian Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) yang dapat menjadi arahan dan acuan pelaksanaannya. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat menjadi pegangan didalam pelaksanaannya. Jakarta, Oktober 2010 Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono. NIP. 110020173

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN DAFTAR TABEL DAN BAGAN

BAB I

iii v vi vii

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Acuan Implementasi 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sasaran

1 2 3 3 4

PENANGGULANGAN BENCANA 2.1. Pengertian Umum 2.2. Lingkup Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2.3. Peran Serta Masyarakat

5 6 7

BAB III ORGANISASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA 3.1. Pengertian, Bentuk dan Kedudukan A. Pengertian B. Bentuk C. Kedudukan 3.2. Mekanisme Pembentukan 3.3. Struktur Organisasi dan Tata Peran A. Struktur Organisasi B. Tata Peran

9 9 10 10 10 11 11 11

BAB II

BAB IV

BAB V

LANGKAH-LANGKAH PENGORGANISASIAN OPRB 4.1. Persiapan 4.2. Pelaksanaan

15 17

PENUTUP

23

LAMPIRAN Lampiran – Tata Cara Simulasi Tanggap Bencana

25

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BDL BKM BPD DMC DPRD JR F LPMD/K NMC PBL PJOK POU POT PP PP PPK PRB RAN-PB RENAS-PB RKT L RPP SNVT TIP TPK Plus UU

Bantuan Dana Lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa District Management Consultant Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Java Reconstruction Fund Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan/Kota National Management Consultant Penataan Bangunan dan Lingkungan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pedoman Operasional Umum Pedoman Operasional Teknis Panitia Pelaksana Peraturan Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen Pengurangan Risiko Bencana Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Rencana Kerja Tindak Lanjut Rencana Penataan Permukiman Satuan Non Vertikal Tertentu Tim Inti Perencana Tim Pengelola Kegiatan Plus Undang-undang

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel – 1 Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Sasaran Rekompak JRF Tabel – 2 Rincian Langkah Pengorganisasian OPRB

1 20

Bagan – 1 Alur Langkah Pengorganisasian OPRB

22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perluasan lingkup kegiatan REKOMPAK-JRF yang telah disepakati melalui amandemen III Grant Agreement Nr. TF 090014–IND Java Reconstruction Fund (JRF) For Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region mencakup penambahan jumlah kabupaten/kota dan desa sasaran. Namun demikian, perluasan ini masih berada dalam lingkup Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terinci pada tabel berikut: Tabel - 1 Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Sasaran REKOMPAK- JRF Provinsi/ Kab./Kota D. I. YOGYAKARTA 1. Bantul 2. Sleman 3. Gunung Kidul 4. Kulonprogo 5. Yogyakarta Jumlah JAWA TENGAH 6. Klaten 7. Boyolali 8. Magelang Jumlah JAWA BARAT 9. Kab. Ciamis Total No

Batch I

Batch II

Batch III

Batch IV

Replikasi I

Replikasi II

Jumlah

12 12

14 14

3 5 7 6 21

0

21 21

28 6 7 41

75 9 5 14 6 109

8 8

29 29

0

26 21 47

18 18

10 15 25

65 41 21 127

20

17 60

21

47

39

12 78

29 265

Jumlah desa ini pada dasarnya merepresentasikan pertambahan jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/(Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Rekompak JRF). Perkembangan pelaksanaan REKOMPAK-JRF yang dikelola oleh BKM/TPK telah memasuki beberapa tahapan penting diantaranya adalah tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan mencakup penyusunan rencana penataan permukiman (RPP) dilaksanakan oleh Tim Inti Perencana (TIP), sedangkan tahap pelaksanaan mencakup pelaksanaan kegiatan pemanfaatan bantuan dana lingkungan (BDL) dilaksanakan oleh panitia pelaksana (PP). Dengan demikian, BKM/TPK, TIP, PP dan relawan REKOMPAK-JRF sebagai satu kesatuan komunitas warga desa/kelurahan sasaran secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel telah dan sedang melaksanakan rangkaian kegiatan penataan lingkungan permukiman pasca bencana berbasis komunitas yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan REKOMPAK-JRF tersebut pada dasarnya sejalan dengan peran serta yang diamanatkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB) Tahun 2010-2014, dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) Tahun 20101012. Bahkan secara jelas RAN-PRB 2010-2012 menjelaskan bahwa paradigma baru pelaksanaan penanganan bencana diarahkan kepada konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat antara lain akan mengarah kepada upaya pengurangan risiko bencana bersama masyarakat di kawasan rawan bencana secara mandiri dan menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan masyarakat di kawasan rawan bencana pada pihak luar. Dengan mempertimbangkan jumlah desa sasaran, keberadaan pelaku tingkat komunitas (BKM/TPK, TIP, PP dan relawan REKOMPAK-JRF), upaya penguatan kualitas dan peran RPP serta penguatan kapasitas dan kemampuan BKM/TPK dalam meningkatkan peran TIP, PP dan relawan desa/kelurahan dalam rangka penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang beorientasi pada pengurangan risiko bencana (PRB) maka diperlukan pedoman tentang pengorganisasian PRB tingkat desa/kelurahan yang berangkat dari aset sumber daya masyarakat setempat. Sehingga masyarakat mampu menjaga, memantapkan dan melestarikan upaya penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB. Pedoman ini diharapkan melengkapi beberapa pedoman yang telah ada, khususnya terkait dengan penguatan pengorganisasian organisasi masyarakat warga (civil society) dalam pengurangan risiko bencana (PRB).

1.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan pengorganisasian ini adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;. (8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (12) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; (13) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata bangunan dan Lingkungan; (15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi; (16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor; (17) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS-PB) Tahun 2010-2014; (18) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) Tahun 2010-1012.

1.3. Acuan Implementasi (1)

(2) (3)

Grant Agreement Nr. TF 090014–IND Java Reconstruction Fund (JRF) For Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region beserta perubahannya; Pedoman Operasional Umum (POU) Untuk Kelurahan/Desa Dalam REKOMPAK-JRF, 2007; Pedoman Operasional Teknis (POT) Untuk Kelurahan/Desa Dalam REKOMPAK-JRF, 2007.

1.4. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman ini adalah: (1) Memberikan panduan kepada masyarakat dalam mengorganisasikan unsur-unsur komunitas dalam rangka PRB; (2) Memberikan arahan kepada masyarakat dalam menyusun rencana tindak partisipatif sebagai bagian dari kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; (3) Memberikan panduan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mefasilitasi terwujudnya pengorganisasian masyarakat dalam rangka PRB; (4) Memberikan panduan kepada konsultan pendamping REKOMPAK-JRF dalam memfasilitasi pengorganisasian masyarakat dalam rangka PRB dan penyusunan rencana tindak partisipatif; (5) Mendorong terwujudnya sinergi antar pemangku kepentingan setempat dalam penyusunan rencana tindak partisipatif dan implementasinya.

Tujuan dari pedoman ini adalah: (1) (2)

(3)

Terwujudnya suatu masyarakat yang terorganisir dalam rangka penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang berorientasi pada PRB; Keberlanjutan sistem dan sinergi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang berorientasi pada PRB; Terwujudnya penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang berorientasi pada PRB yang didukung oleh pemerintah.

1.5. Sasaran Sasaran operasional (1) (2) (3) (4)

(5)

Terlaksananya langkah-langkah pengorganisasian masyarakat dalam rangka PRB; Terlaksananya tahapan penyusunan rencana tindak partisipatif sebagai bagian dari kesiapsiagaan terhadap risiko bencana oleh masyarakat; Meningkatnya peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka PRB; Terlaksananya tahapan kegiatan fasilitasi pengorganisasian masyarakat dan penyusunan rencana tindak partisipatif dalam rangka PRB oleh konsultan pendamping REKOMPAK-JRF; Setiap pemangku kepentingan melaksanakan peran, tugas dan fungsi secara sinergis dalam pengorganisasian masyarakat dan penyusunan rencana tindak partisipatif dalam rangka PRB.

Sasaran kelompok Sasaran kelompok meliputi namun tidak terbatas unsur-unsur sebagai berikut: (1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

Komunitas, yaitu BKM/TPK, Tim Inti Perencana (TIP) dan Panitia Pelaksana (PP); Pemerintah desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Pemerintah Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) dan lain-lain; Walikota/Bupati, Dinas/Badan Terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota dan lain-lain; Gubernur, Dinas/Badan Terkait, DPRD Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) provinsi dan lain-lain; Konsultan pendamping, mulai dari National Management Consultant (NMC), District Management Consultant (DMC) sampai dengan fasilitator REKOMPAK-JRF.

BAB II PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. Pengertian Umum Dalam pedoman ini, beberapa pengertian dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: (1)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

(2)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

(3)

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

(4)

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;

(5)

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;

(6)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;

(7)

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;

(8)

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;

(9)

Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;

(10) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; (11) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana; (12) Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana; (13) Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum; (14) Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana; (15) Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia; (16) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (17) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; (18) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

2.2. Lingkup Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: (1) (2) (3) (4) (5)

Perencanaan penanggulangan bencana; Pengurangan risiko bencana; Pencegahan; Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; Persyaratan analisis risiko bencana;

(6) (7) (8)

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; Pendidikan dan pelatihan; Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dalam situasi potensi terjadi bencana meliputi: (1) (2) (3)

Kesiapsiagaan; Peringatan dini; Mitigasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat meliputi: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: (1) (2)

Rehabilitasi; Rekonstruksi.

2.3. Peran Serta Masyarakat Dalam penanggulangan bencana masyarakat mempunyai hak, antara lain adalah: (1) Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (2) Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; (3) Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; (4) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; (5) Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Sedangkan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana antara lain meliputi: (1) (2)

Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada kemandirian melalui partisipasi masyarakat akan mengarah kepada:

pemberdayaan

(1) Melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama masyarakat di kawasan rawan bencana secara mandiri; (2) Menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan masyarakat di kawasan rawan bencana pada pihak luar; (3) Penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan di kawasan rawan bencana; dan (4) Pendekatan multisektor, multidisiplin dan multibudaya.

BAB III ORGANISASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

3.1. Pengertian, Bentuk dan Kedudukan A. Pengertian Organisasi pengurangan risiko bencana (OPRB) tidak terlepas dari pemahaman terhadap keberadaan organisasi masyarakat warga (civil society). Organisasi Masyarakat Warga adalah himpunan atau paguyuban masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan/atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (independency) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar. Ciri utama masyarakat warga sebagai berikut: (1) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Adanya kesetaraan, masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara; Tiap warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan, seperti halnya kepentingan, cita-cita, tujuan dan sebagainya; Tiap warga berhimpun secara sukarela dan bukan karena terpaksa atau adanya paksaan; Membangun semangat saling percaya; Bekerja sama dalam kemitraan; Selalu bersikap saling menghargai keragaman dan hak asasi manusia sebagai dasar membangun sinergi; Menjujung nilai-nilai demokrasi dalam musyawarah setiap pengambilan keputusan; Selalu menjaga dan melestarikan otonomi dan kemerdekaan; Mampu bekerja mandiri.

Oleh karena itu, OPRB diharapkan merupakan organisasi masyarakat warga yang diprakarsai, dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan/atau menyatakan kepedulian bersama dalam rangka pengurangan risiko bencana tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian OPRB adalah nama generik sebuah organisasi masyarakat warga setempat (desa/kelurahan) yang keberadaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan mencerminkan representasi keseluruhan warga desa/kelurahan yang peduli serta memenuhi kriteria kualitas berdasarkan kriteria kemanusiaan, kapasitas dan kemampuan dalam PRB.

B. Bentuk Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pada dasarnya OPRB adalah nama generik sebuah organisasi masyarakat warga setempat (desa/kelurahan) yang keberadaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan mencerminkan representasi keseluruhan warga desa/kelurahan yang peduli serta memenuhi kriteria kualitas berdasarkan kriteria kemanusiaan, kapasitas dan kemampuan dalam PRB. Oleh karena itu, bentuk OPRB ini pada dasarnya tergantung pada kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat desa/kelurahan setempat. OPRB ini dapat mempunyai struktur organisasi sebagaimana layaknya organisasi masyarakat dengan mengacu lingkup penangulangan bencana atau lingkup PRB. Proses pembentukan struktur organisasi sebagaimana sebuah organisasi warga yaitu melalui mekanisme rembug warga. C. Kedudukan Sebagaimana organisasi masyarakat warga desa/kelurahan maka kedudukan OPRB tidak berada dalam struktur BKM/TPK atau pemerintah desa melainkan mandiri sebagaimana sebuah organisasi masyarakat warga. Dengan demikian, keanggotaan OPRB terbuka bagi setiap warga dalam satu kesatuan wilayah desa/kelurahan, baik itu dari unsur-unsur dari TIP, PP, relawan Rekompak JRF, pemerintahan desa/kelurahan maupun unsur-unsur organisasi masyarakat lainnya seperti halnya Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang mempunyai status sebagai warga desa/kelurahan setempat. Keberadaan OPRB tidak dapat dipisahkan dari BKM/TPK, TIP, PP dan relawan REKOMPAK-JRF serta pemerintahan desa/kelurahan. Bentuk hubungan antara OPRB dengan BKM/TPK atau pemerintahan desa/kelurahan adalah hubungan koordinasi berdasarkan asas kemitraan (partnership) dan saling ketergantungan (interdependency) sebagaimana hubungan OPRB dengan berbagai organisasi masyarakat lainnya, termasuk diantaranya adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana).

3.2. Mekanisme Pembentukan BKM/TPK adalah pemrakarsa atau inisiator dan pelaku utama pembentukan OPRB. BKM/TPK bekerjasama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembentukan OPRB. Mengingat OPRB merupakan organisasi masyarakat warga yang terbuka di tingkat desa/kelurahan maka harus dipastikan bahwa pelaksanaan pembentukan OPRB mengikuti prinsip keterbukaan dan demokratis serta mendayagunakan sumber daya setempat. Beberapa kegiatan penting yang perlu dilakukan sebelum pembentukan OPRB antara lain adalah: (1) Penggalian gagasan/masukan mengenai nama dan kriteria anggota OPRB baik di tingkat desa/kelurahan maupun tingkat basis (dusun) (2) Penyepakatan nama dan kriteria anggota OPRB.

Secara garis besar proses pembentukan OPRB meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) BKM/TPK membentuk panitia pelaksana penjaringan calon anggota OPRB (2) BKM/TPK melaksanakan pengumuman penjaringan calon anggota OPRB secara terbuka kepada warga desa/kelurahan baik di tingkat desa dan dusun. (3) BKM/TPK melaksanakan seleksi terhadap semua calon anggota PRB sesuai dengan kriteria anggota OPRB yang telah ditetapkan dalam rembug kesepakatan. (4) BKM/TPK melaksanakan sosialisasi hasil seleksi calon anggota OPRB kepada warga. (5) BKM/TPK melaksanakan rembug warga penetapan anggota OPRB tingkat desa/kelurahan. Untuk menghindari munculnya konflik kepentingan maka sebaiknya anggota BKM/TPK atau sekretariat BKM/TPK tidak menjadi atau merangkap sebagai anggota OPRB. Penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah pembentukan OPRB dapat dilihat pada Bab IV.

3.3. Struktur Organisasi dan Tata Peran A. Struktur Organisasi Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa OPRB ini dapat mempunyai struktur organisasi sebagaimana layaknya organisasi masyarakat dengan mengacu lingkup penangulangan bencana atau lingkup PRB. Proses pembentukan struktur organisasi sebagaimana sebuah organisasi warga yaitu melalui mekanisme rembug warga. Hendaknya struktur organisasi ini mengacu pada lingkup peran, tugas dan fungsi OPRB dalam koridor penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 24/2007 dan PP No. 21/2008 yaitu prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan proses penyusunan struktur organisasi hendaknya dilakukan konsultasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota dan/atau komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan PRB lainnya. B. Tata Peran Pada dasarnya tugas dan fungsi OPRB adalah menjabarkan pengurangan risiko bencana yang telah disusun oleh TIP dalam dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) desa/kelurahan ke dalam bentuk rencana tindak PRB serta mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana tindak tersebut. Namun demikian apabila berdasarkan penilaian OPRB program PRB yang tertuang RPP belum memenuhi lingkup PRB maka OPRB berkewajiban melaksanaan pemetaan swadaya dan analisis secara lebih khusus mengenai PRB serta menyusun program PRB yang lebih terpadu di tingkat desa/kelurahan, yang kemudian menjadi rujukan bagi penyusunan rencana tindak PRB sekaligus sebagai masukan bagi penyempurnaan RPP.

Secara garis besar, tugas dan fungsi OPRB dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Menyusun rencana kerja OPRB Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka OPRB wajib menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKM/TPK, pemerintahan desa serta organisasi pengurangan risiko bencana lainnya. (2) Review RPP OPRB berkewajiban melaksanakan review RPP untuk mengurai dan mengkaji program PRB yang tertuang dalam RPP. Review tidak hanya mencakup pada program-program yang tertuang pada RPP tetapi juga relevansi program-program PRB yang ada dalam PRB dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta program-program penanggulangan bencana yang ada, khususnya ditingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam review ini sebaiknya OPRB melaksanakan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan PRB lainnya, baik di tingkat desa/kelurahan maupun kabupaten/kota. (3) Menyusun rencana tindak PRB desa/kelurahan Sebagai organisasi masyarakat warga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengurangan risiko bencana tingkat desa/kelurahan maka OPRB wajib menyusun rencana tindak pengurangan risiko bencana. Dalam melaksanakan penyusunan rencana tindak PRB, OPRB wajib melalui koordinasi secara intensif dengan BKM/TPK dan pemerintah desa, dan merujuk pada kaidah-kaidah dan tata peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang berlaku serta RPP desa/kelurahan. Rencana tindak yang telah disusun oleh OPRB selanjutnya disampaikan kepada BKM/TKP untuk dibawa ke rembug warga atau uji publik. Setelah uji publik, BKM/TPK menetapkan dan mengesahkan rencana tindak sebagai bagian dari dokumen rencana yang akan dijabarkan ke dalam DTPL. OPRB bersama BKM/TPK dapat mengajukan dokumen rencana tindak PRB ini ke pemerintahan desa/kelurahan untuk mendapatkan legalitas sebagai dokumen rencana tindak PRB desa/kelurahan yang mengikat secara hukum. (4) Mengelola pelaksanaan kegiatan PRB sebagaimana yang tertuang dalam rencana tindak PRB desa/kelurahan. Dalam melaksanakan rencana tindak maka OPRB bekerjasama dengan BKM/TPK wajib melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. b.

c.

Pembentukan panitia pelaksana kegiatan. Panitia pelaksana kegiatan ini menyusun proposal teknis kegiatan sebagai suatu dokumen teknis yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen teknis pembangunan lingkungan (DTPL). Panitia pelaksana dapat dibentuk lebih dari satu berdasarkan kebutuhan di lapangan. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap proposal teknis yang disusun oleh panitia pelaksana.

d. e.

Mengumpulkan dan menyampaikan semua proposal teknis kepada BKM/TPK untuk menjadi bagian dari DTPL. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana.

(5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja unit dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya (berdasarkan rencana tindak) kepada BKM/TPK. dan pemerintahan desa.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENGORGANISASIAN OPRB

4.1. Persiapan Langkah 1 Traning of Trainer (TOT) TOT dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana dan pengorganisasian PRB serta pengetahuan dan keterampilan mengenai pelatihan kepada calon pemandu pelatihan pengorganisasian PRB. Beberapa kegiatan yang penting yang perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan TOT ini adalah: (1) Perumusan dan penetapan kriteria calon pemandu. (2) Seleksi dan penetapan calon pemandu (3) Penyusunan modul TOT. Tujuan (1) Tim pemandu menguasai pengetahuan dan pemahaman filosofi, pengertian, tujuan dan lingkup serta tata peraturan dan perundangan penanggulangan bencana. (2) Tim pemandu menguasai pengetahuan, pamahaman dan keterampilan pengorganisasian PRB. (3) Tim pemandu menguasai teknik serta etika pelatihan pengorganisasian PRB bagi fasilitator. (4) Tim pemandu menguasai keterampilan merancang pelatihan pengorganisasian PRB bagi fasilitator. Sasaran kelompok Calon pemandu yang terseleksi. Keluaran Tim pemandu yang terlatih dan siap menjalankan pelatihan PRB bagi fasilitator Langkah 2 Pelatihan PRB bagi Fasilitator Pelatihan PRB bagi fasilitator dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana pengorganisasian PRB serta

meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengorganisasian komunitas dalam rangka penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB kepada fasilitator Rekompak. Tujuan (1)

(2) (3) (4)

Tim fasilitator menguasai pengetahuan dan pemahaman filosofi, pengertian, tujuan dan lingkup serta tata peraturan dan perundangan penanggulangan bencana. Tim fasilitator menguasai pengetahuan, pamahaman dan keterampilan pengorganisasian PRB. Tim fasilitator menguasai teknik dan etika pelatihan pengorganisasian PRB bagi masyarakat desa/kelurahan Tersusunnya rencana kegiatan tindak lanjut (RKTL)

Sasaran kelompok Seluruh fasilitator REKOMPAK-JRF. Keluaran (1) (2)

Tim fasilitator yang terlatih dan siap menjalankan kegiatan fasilitasi dan pelatihan pengorganisasian PRB di wilayah kerjanya. RKTL

Langkah 3 Pelatihan PRB bagi BKM/TPK, TIP dan PP Pelatihan PRB bagi BKM/TPK, TIP dan PP dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana dan pengorganisasian PRB serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengorganisasian komunitas dalam rangka penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB kepada BKM/TPK, TIP, dan PP. Tujuan (1)

(2) (3) (4)

Anggota BKM/TPK, TIP dan PP menguasai pengetahuan dan pemahaman filosofi, pengertian, tujuan dan lingkup serta tata peraturan dan perundangan penanggulangan bencana. Anggota BKM/TPK, TIP dan PP menguasai pengetahuan, pamahaman dan keterampilan pengorganisasian PRB. Anggota BKM/TPK, TIP dan PP mempunyai kesepakatan terhadap kesediaan dan kesiapan untuk melaksanakan pengorganisasian PRB di tingkat desa/kelurahan Tersusunnya rencana kegiatan tindak lanjut (RKTL).

Sasaran kelompok Seluruh anggota BKM/TPK, TIP dan PP.

Keluaran (1) (2)

Anggota BKM/TPK, TIP dan PP yang terlatih dan siap melaksanakan pengorganisasian PRB RKTL

4.2. Pelaksanaan Langkah 1 Sosialisasi Tingkat Desa Kegiatan sosialisasi tingkat desa diselenggarakan oleh BKM/TPK bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan. Sosialisasi tingkat desa ini dimaksudkan: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana dan pentingnya pengorganisasian PRB kepada warga desa/kelurahan. (2) Memberikan fasilitasi bagi warga desa/kelurahan dalam melakukan identifikasi bentuk dan kriteria anggota OPRB. Tujuan (1) Warga desa mempunyai kesadaran, pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana pengorganisasian PRB. (2) Warga desa menyepakati indikasi bentuk dan kriteria anggota OPRB Sasaran Unsur pemerintahan desa, unsur dusun, RT/RW, TIP, PP, relawan, kelompok perempuan, kelompok peduli pengurangan risiko bencana lainnya (tagana dll) dan warga desa/kelurahan lainnya. Keluaran Berita acara kesepakatan mengenai indikasi bentuk dan kriteria anggota OPRB

Langkah 2 Sosialisasi Tingkat Basis Kegiatan sosialisasi di tingkat dusun diselenggarakan oleh BKM/TPK bekerjasama dengan kepala dusun. Sosialisasi tingkat basis (dusun) ini dimaksudkan (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana dan pentingnya pengorganisasian PRB kepada warga di tingkat dusun (2) Memberikan informasi hasil sosialisasi di tingkat desa kepada warga tingkat dusun. (3) Mendorong munculnya warga sebagai calon anggota OPRB.

Tujuan (1) Warga di tingkat dusun mempunyai kesadaran, pengetahuan dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana pengorganisasian PRB. (2) Warga di tingkat dusun mengetahui dan memahami hasil sosialisasi di tingkat desa/kelurahan. (3) Warga tingkat dusun menerima dan menyepakati indikasi kriteria calon anggota OPRB.

Sasaran RT/RW, warga, relawan dan kelompok perempuan dan kelompok warga lainnya di tingkat dusun. Keluaran Berita acara kesepakatan terhadap indikasi bentuk dan kriteria anggota OPRB Langkah 3 Rembug Kesiapan Pembentukan OPRB Setelah rangkaian sosialisasi di tingkat desa dan dusun maka BKM/TPK bekerja sama dengan pemerintah desa melaksanakan rembug kesepakatan warga mengenai pembentukan PRB. Rembug kesepakatan warga dimaksudkan: (3) (4) (5) (6)

Membangun kesiapan untuk menerima dan melaksanakan pembentukan OPRB Membangun kesepakatan warga desa/kelurahan mengenai bentuk dan kriteria anggota OPRB Membangun komitmen untuk mendukung kinerja PRB dalam bentuk kontrak sosial Mendorong warga untuk menyusun dan menyepakati RKTL

Tujuan (1) Warga menyepakati komitmen dan kesiapan pengorganisasian OPRB dalam bentuk kontrak sosial. (2) Warga menyepakati bentuk dan kriteria anggota OPRB (3) Warga menyepakati RKTL pembentukan OPRB. Sasaran Unsur pemerintahan desa, unsur dusun, RT/RW, TIP, PP, relawan, kelompok perempuan, kelompok peduli pengurangan risiko bencana lainnya (tagana dll) dan warga desa/kelurahan lainnya.

Keluaran (1) Berita acara kontrak sosial. (2) Berita acara kesepakatan bentuk dan kriteria anggota OPRB. (3) Berita acara kesepakatan RKTL. Langkah 4 Pembentukan OPRB Berdasarkan hasil rembug kesepakatan warga serta RKTL yang telah disusun dan disepakati oleh warga maka BKM/TPK melaksanakan rangkaian kegiatan pembentukan OPRB. Pembentukan OPRB terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) BKM/TPK membentuk panitia pelaksana penjaringan anggota OPRB (2) BKM/TPK melaksanakan pengumuman penjaringan anggota OPRB secara terbuka kepada warga desa/kelurahan. (3) BKM/TPK melaksanakan seleksi terhadap semua calon anggota PRB sesuai dengan kriteria anggota OPRB yang telah ditetapkan dalam rembug kesepakatan. (4) BKM/TPK melaksanakan sosialisasi hasil seleksi calon anggota OPRB kepada warga. (5) BKM/TPK melaksanakan rembug warga penetapan anggota OPRB tingkat desa. Keluaran Terbentuknya OPRB Dalam hal pembentukan OPRB, DMC berkewajiban menyusun tata cara pembentukan OPRB secara rinci. Langkah 5 Pelatihan PRB bagi OPRB Setelah terbentuknya OPRB maka DMC berkewajiban melaksanakan pelatihan PRB bagi OPRB. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman selingkup penanggulangan bencana, penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB serta meningkatan kemampuan pengorganisasian komunitas dalam rangka penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB. Tujuan (1)

(2) (3) (4)

Anggota OPRB menguasai pengetahuan dan pemahaman filosofi, pengertian, tujuan dan lingkup serta tata peraturan dan perundangan penanggulangan bencana. Anggota OPRB menguasai pengetahuan, pamahaman dan keterampilan pengorganisasian PRB. Anggota OPRB menguasai keterampilan penyusunan rencana tindak pengurangan risiko bencana Tersusunnya rencana kegiatan tindak lanjut (RKTL)

Sasaran kelompok Seluruh anggota OPRB. Keluaran (1) (2)

Anggota BKM/TPK, TIP dan PP yang terlatih dan siap melaksanakan pengorganisasian PRB. RKTL.

Secara lebih rinci langkah dapat dilihat pada Tabel – 2. Tabel – 2 Rincian Langkah Pengorganisasian OPRB No

Kegiatan

A. 1.

Persiapan TOT bagi Pemandu

2.

Pelatihan PRB bagi Fasilitator

3.

Pelatihan PRB bagi BKM/TPK , TIP dan PP

B. Pelaksanaan 1. Sosialisasi Tingkat Desa

2.

Sosialisasi Tingkat Dusun

Pelaku

Keluaran

Penanggungjawab: NMC Penyelenggara: NMC Peserta: TA DMC yang terseleksi Penanggunjawab: DMC Penyelenggara: Korlap/DMC Peserta: Fasilitator



Penanggungjawab: DMC Penyelenggara: Tim Fasilitator Peserta: BKM/TPK, TIP dan PP



Penanggungjawab: BKM/TPK Penyelenggara: BKM/TPK dan pemerintah desa Peserta: Unsur pemerintahan desa, unsur dusun, RT/RW, TIP, PP, relawan, kelompok perempuan, kelompok peduli pengurangan risiko bencana lainnya (tagana dll) dan warga desa/kelurahan lainnya.



Penanggungjawab: BKM/TPK Penyelenggara:



Calon pemandu yag terseleksi.

 Tim fasilitator yang terlatih dan siap menjalankan kegiatan fasilitasi dan pelatihan pengorganisasian PRB di wilayah kerjanya.  RKTL





Keterangan  Perlu modul pelatihan  Bukti verifikasi: 1. Daftar hadir 2. Laporan Hasil Kegiatan  Perlu modul pelatihan  Bukti verifikasi: 1. Daftar hadir 2. Laporan Hasil Kegiatan


 Perlu modul pelatihan  Bukti verifikasi: 1. Daftar hadir 2. Laporan Hasil Kegiatan

Berita acara kesepakatan kebutuhan membentuk OPRB Berita acara kesepakatan mengenai indikasi bentuk dan kriteria anggota OPRB



Indikator: rasio peserta dalam rembug terhadap jumlah penduduk dewasa dengan sasaran 10%

Berita acara kesepakatan terhadap indikasi bentuk dan kriteria anggota OPRB



Indikator: rasio peserta dalam rembug terhadap jumlah

No

Kegiatan

Pelaku

Keluaran

Keterangan

pemerintah desa Peserta: RT/RW, warga, relawan dan kelompok perempuan dan kelompok warga lainnya tingkat di tingkat dusun. 3.

Rembug Kesiapan Pembentukan OPRB

4.

Pembentukan OPRB

5.

Pelatihan PRB bagi OPRB

penduduk dewasa dusun dengan sasaran 10%

Penanggungjawab: BKM/TPK Penyelenggara: BKM /TPK dan pemerintah desa Peserta: Unsur pemerintahan desa, unsur dusun, RT/RW, TIP, PP, relawan, kelompok perempuan, kelompok peduli pengurangan risiko bencana lainnya (tagana dll) dan warga desa/kelurahan lainnya. Penanggungjawab: BKM/TPK Penyelenggara: Panitia Pembentukan

 

Penanggungjawab: DMC Penyelenggara: Tim Fasilitator Peserta: Anggota OPRB





Berita acara kontrak sosial. Berita acara kesepakatan bentuk dan kriteria anggota OPRB. Berita acara kesepakatan RKTL.

 Terbentuknya OPRB




 

 

Perlu SOP Bukti verifikasi: 1. Daftar hadir 2. Berita acara kesepakatan

Perlu SOP Bukti verifikasi: 1. Pengumuman rekruitmen 2. Calon anggota 3. Hasil seleksi 4. Berita acara penetapan anggota 5. Berita acara pembentukan  Perlu modul pelatihan  Bukti verifikasi: 1. Daftar hadir 2. Laporan Hasil Kegiatan

Bagan – 1 Alur Langkah Pengorganisasian OPRB

Calon Pemandu Terseleksi

TOT

Sosialisasi Tingkat Desa

Pelatihan PRB bagi Fasilitator

Sosialisasi Tingkat Basis

Pelatihan PRB bagi BKM/TPK, TIP dan PP

Rembug Kesepakatan Pembentukan OPRB

Tahap Pelaksanaan

Tahap Persiapan

YA Pembentukan OPRB

Pelatihan OPRB

TIDAK

BAB V PENUTUP

Pada dasarnya pedoman ini, secara khusus dimaksudkan sebagai panduan PRB pada pelaksanaan proyek REKOMPAK-JRF, namun demikian pedoman ini terbuka untuk digunakan atau dirujuk sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan di luar Rekompak JRF oleh semua pihak. Pedoman ini terbuka terhadap berbagai masukan bagi penyempurnaan pedoman. Hal-hal yang belum termuat dalam pedoman ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) atau tata cara.

TATA CARA SIMULASI TANGGAP BENCANA

A. Latar Belakang Pelaksanaan REKOMPAK-JRF telah memasuki tahap implementasi, bahkan telah pula memasuki tahap replikasi REKOMPAK-JRF. Desa/kelurahan-desa/kelurahan sasaran telah melaksanakan implementasi bantuan dana lingkungan tahap ketiga. Di sisi lain beberapa desa/kelurahan replikasi sedang memasuki tahap persiapan penyusunan rencana penataan permukiman. Dengan demikian beberapa beberapa komponen rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tersier lingkungan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana telah selesai direalisasikan. Komponen – komponen infrastruktur yang telah terbangun merupakan sebagian dari upaya pemenuhan kegiatan pengurangan risiko bencana. Komponen lainnya yang lebih penting adalah kecukupan pengetahuan dan pemahaman serta tindak nyata warga terkait pengurangan risiko bencana serta fungsi dari infrastruktur lingkungan permukiman yang telah terbangun. Pada dasarnya komponen – komponen infrastruktur terbangun merupakan sebagian dari upaya pemenuhan kegiatan pengurangan risiko bencana. Namun di sisi lain tingkat kecukupan pengetahuan dan pemahaman serta tindak nyata warga terkait pengurangan risiko bencana masih belum seimbang dengan prasarana dasar lingkungan permukiman yang telah terbangun. Mempertimbangkan akan pentingnya kecukupan pengetahuan, pemahaman serta tindak nyata warga secara berkelanjutan terkait dengan pengurangan risiko bencana, maka perlu upaya peningkatan kecukupan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan warga dalam menghadapi bencana. Salah satu kegiatan yang dirasakan perlu adalah melakukan simulasi bencana di tingkat komunitas dan/atau desa/kelurahan.

B. Pengertian Pada dasarnya kegiatan simulasi adalah kegiatan yang diciptakan seolah sebagai suatu kegiatan yang nyata dengan maksud untuk menguji sesuatu. Simulasi tanggap bencana merupakan merupakan alat atau instrumen untuk menguji tingkat pengetahuan, pemahaman, respon dan tindakan warga ketika akan, saat dan pasca terjadi bencana.

C. Maksud dan Tujuan Maksud diadakannya kegiatan simulasi ini adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) (4)

Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan desa/kelurahan. Mendorong peningkatan kapasitas warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan tindakan antisipatif menghadapi bencana. Memberikan keterampilan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana. Menguji fungsi komponen insfrastruktur lingkungan permukiman yang telah terbangun melalui REKOMPAK-JRF.

Tujuan (1) (2) (3) (4)

Masyarakat dan aparat pemerintahan desa/kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan kebencanaan. Masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai kapasitas yang lebih memadai dalam menghadapi bencana. Masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan mempunyai keterampilan dalam menghadapi bencana. Komponen infrastruktur berfungsi sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

D. Sasaran (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Warga desa pada umumnya (dimulai dari tingkat individu dan keluarga) Unsur pemerintahan desa (pemerintah desa/kelurahan BPD/LKMDesa/Kelurahan) Warga dusun, RT/RW Kelompok perempuan Pemangku kepentingan PRB lainnya (Tagana dll) BPBD kabupaten/kota

dan

E. Langkah-Langkah a. Persiapan Pelaku utama dan penanggungjawab pelaksanaan kegitan persiapan ini adalah organisasi pengurangan risiko bencana (OPRB). Dalam melaksanakan kegiatankegiatan ini OPRB wajib bekerjasama dengan BKM/TPK dan pemerintahan desa/kelurahan serta BPBD kabupaten/kota serta pemangku kepentingan PRB lainnya (PMI, Tagana dll).

Kegiatan persiapan simulasi bencana mencakup beberapa kegiatan, yaitu: Langkah 1 Pemilihan dan Penetapan Lokasi Simulasi Kegiatan adalah kegiatan pemilihan dan penetapan lokasi pelaksanaan simulasi. Dalam pemilihan lokasi ini hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain: (1) Titik potensi bencana (sumber bencana) (2) Konsentrasi/sebaran tempat tinggal penduduk (hunian) (3) Prasarana dan sarana yang ada (khususnya yang terbangun melalui BDL) Keluaran Lokasi pelaksanaan simulasi Langkah 2 Identifikasi dan Pemetaan Prasarana dan Sarana Merupakan kegiatan pemetaan prasarana dan sarana mitigasi bencana yang telah terbangun dan/atau yang mempunyai potensi untuk difungsikan sebagaimana prasarana dan sarana mitigasi bencana. Keluaran (1) Daftar identifikasi prasarana dan sarana yang layak untuk mendukung kegiatan simulasi (2) Peta prasarana dan sarana yang layak mendukung kegiatan simulasi Langkah 3 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemangku Kepentingan PRB Data kependudukan yang diperlukan mencakup: (1) Data jumlah penduduk (termasuk usia dan kondisi fisik/kejiwaannya) dan sebarannya (2) Ragam aktivitas penduduk dan lokasi aktivitasnya (3) Data pemangku kepentingan PRB lain (Tagana, BPBD dll) Keluaran Profil penduduk dan pemangku kepentingan PRB beserta aktivitasnya Langkah 4 Menyusun Clustering Area Yang dimaksud dengan clustering area adalah pengelompokan prasarana dan sarana yang ada berdasar kapasitas dan radius pelayanannya dalam memfasilitasi partisipan simulasi. Dokumen rujukan wajib penyusunan clustering area adalah dokumen RPP.

Keluaran Peta clustering area Langkah 5 Menyusun Skenario Simulasi Pada dasarnya skenario peristiwa bencana tergantung pula dengan karakter bencana yang diasumsikan (gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, banjir, longsor dan sebagainya). Skenario simulasi paling tidak mencakup: (1) (2) (3) (4)

Jenis bencana Urutan peristiwa bencana (sebelum, selama dan sesudah peristiwa) Respon dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan urutan peristiwa bencana Partisipan pada setiap urutan peristiwa bencana

Keluaran (1) Skenario simulasi bencana dalam bentuk tabel rinci. (2) Kesepakatan dan ketetapan skenario simulasi yang tertuang dalam berita acara Contoh tabel skenario simulasi bencana NO

WAKTU

PERISTIWA ( AKTIVITAS)

RESPON / TINDAKAN

PARTISIPAN

CATATAN

Langkah 6 Menyusun Proposal Teknis Simulasi Sebelum pelaksanaan kegiatan simulasi bencana ini maka BKM/TPK bersama OPRB wajib menyusun proposal teknis simulasi. Proposal teknis tersebut memuat informasi yang lengkap terkait dengan skenario peristiwa bencana, penanggungjawab kegiatan serta anggaran biaya pelaksanaan kegiatan. Proposal teknis selanjutnya menjadi bagian dari DTPL yang akan diverifikasi dan disetujui oleh DMC dan/atau DMC dan NMC. Keluaran Proposal teknis simulasi bencana

b. Pelaksanaan Langkah 1 Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Panitia Pelaksana seperti halnya pada pembentukan panitia pelaksanaan BDL, yaitu dilaksanakan paling tidak setelah DTPL tersusun. Dalam pembentukan panitia pelaksana, OPRB bekerja sama dengan BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku kepentingan PRB lainnya. Susunan pengurus panitia pelaksana paling tidak terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan simulasi bencana yang dirancang. Sebaiknya disiapkan pula tim pemantau yang nantinya bertugas mengamati dan mencatat proses pelaksanaan simulasi. Keluaran Panitia Pelaksana Langkah 2 Pelatihan Panitia Pelaksana Fasilitator bersama OPRB dan BKM/TPK wajib melaksanakan pelatihan simulasi bencana bagi panitia pelaksana. Keluaran (1) Panitia memahami tugas dan wewenangnya (2) Panitia mengetahui dan memahami rencana simulasi bencana (3) Panitia mempunyai RKTL Dalam pelatihan panitia pelaksana, OPRB bekerja sama dengan BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku kepentingan PRB lainnya. Langkah 3 Sosialisasi Tingkat Desa Tujuan dari kegiatan sosialisasi tingkat desa ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai rencana dan skenario simulasi bencana di tingkat desa/ kelurahan. Keluaran (1) Peserta sosialisasi menyadari dan memahami rencana simulasi bencana (2) Peserta sosialisasi menyepakati dan bersedia untuk mendukung dan terlibat dalam kegiatan simulasi bencana yang dituangkan dalam berita penyepakatan dan kesediaan Dalam pelaksanaan sosialisasi tingkat desa ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan OPRB, BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku

kepentingan PRB lainnya. Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan adalah panitia pelaksana. Langkah 4 Sosialisasi Tingkat Basis Tujuan dari kegiatan sosialisasi tingkat basis/dusun ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai rencana dan skenario simulasi bencana di tingkat basis yaitu dusun.

Keluaran (1) Peserta sosialisasi menyadari dan memahami rencana simulasi bencana (2) Peserta sosialisasi menyepakati dan bersedia untuk mendukung dan terlibat dalam kegiatan simulasi bencana yang dituangkan dalam berita penyepakatan dan kesediaan Dalam pelaksanaan sosialisasi tingkat basis/dusun ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan OPRB, BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku kepentingan PRB lainnya. Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan adalah panitia pelaksana. Langkah 5 Pembekalan dan Technical Meeting Pembekalan dan technical meeting dilaksanakan di semua tingkat partisipan, baik di tingkat desa, dusun maupun RT/RW serta keluarga. Dalam pelaksanaan pembekalan ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan OPRB, BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku kepentingan PRB lainnya Keluaran (1) (2) (3) (4)

Semua partisipan memahami skenario simulasi tanggap bencana Semua partisipan memahami peran dan tanggungjawab masing-masing Semua partisipan siap melaksanakan simulasi bencana Semua perlengkapan dan sarana prasarana pendukung simulasi bencana

Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan adalah panitia pelaksana. Langkah 6 Pelaksanaan Simulasi Bencana Pada dasarnya pelaksanaan simulasi ini tergantung dari skenario yang telah dibuat. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan simulasi ini tergantung pula seberapa cermat dan rinci skenario yang disusun serta seberapa jauh komitmen partisipan serta pemahaman partisipan terhadap skenario yang disusun. Tim pemantau melakukan pengamatan dan pencatatan terkait dengan keseluruhan pelaksanaan kegiatan simulasi.

Keluaran (1) Praktek simulasi bencana (2) Catatan proses Dalam pelaksanaan simulasi ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan OPRB, BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku kepentingan PRB lainnya. Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan adalah panitia pelaksana. Langkah 7 Pelaporan Setelah kegiatan simulasi bencana maka segera panitia pelaksana menyusun laporan kegiatan. Laporan kegiatan disampaikan kepada BKM/TPK dan OPRB sebagai bahan laporan. Keluaran Laporan pertanggungjawaban kegiatan Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan adalah panitia pelaksana. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan pertanggungjawaban BKM/TPK. c. Evaluasi Lingkup evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan skenario simulasi bencana (2) Evaluasi terhadap kelayakan fungsi prasarana dan sarana yang digunakan dalam simulasi (3) Evaluasi kinerja partisipan dalam melaksanakan simulasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan warga dan pemerintah desa/keluarahan. (4) Evaluasi tingkat kapasitas warga dan pemerintah desa/kelurahan dalam melakukan tindakan antisipatif menghadapi bencana (5) Evaluasi tingkat keterampilan warga dan pemerintahan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi sebagai bahan pembelajaran warga (lesson learned) terkait dengan kesiapsiagaan tetapi juga terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan permukiman di masa mendatang. Evaluasi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah dibuat dengan praktek yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan evaluasi ini, panitia pelaksana bekerja sama dengan OPRB, BKM/TPK serta wajib melibatkan BPBD kabupaten/kota atau pemangku kepentingan PRB lainnya.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut: Langkah 1 Persiapan Kegiatan persiapan ini mencakup pengumpulan dokumen rencana simulasi, khususnya skenario simulasi bencana dan semua hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan simulasi termasuk catatan proses pelaksanaan simulasi. Keluaran (1) Dokumen rencana simulasi (2) Hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan simulasi (3) Catatan proses pelaksanaan simulasi Langkah 2 Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan membandingkan antara rencana simulasi, khususnya skenario simulasi bencana dengan semua hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan simulasi serta catatan proses pelaksanaan simulasi. Jika dalam pelaksanaan simulasi terdapat dokumentasi visual berupa rekaman video maka sebaiknya hasil rekaman ini diputar sebagai bagian dari bahan evaluasi. Keluaran (1) Daftar mengenai ketidaksesuaian antara yang direncanakan dan praktek dan/atau kekurangan yang muncul (2) Daftar mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan dalam kegiatan simulasi (3) Daftar kelayakan prasarana dan sarana pendukung praktek simulasi, khususnya yang telah dibangun melalui REKOMPAK-JRF Langkah 3 Penyusunan dan Penyepakatan Rekomendasi Setelah dilaksanakan evaluasi maka pada saat itu juga disusun rekomendasirekomendasi bagi perbaikan kegiatan simulasi ke depan maupun kemungkinan perbaikan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana yang telah dibangun melalui REKOMPAK-JRF. Hasil rekomendasi ini hendaknya dituangkan dalam bentuk berita acara yang dilampiri hasil evaluasi dan disepakati dalam rembug penyepakatan di tingkat desa/kelurahan. Keluaran Berita acara kesepakatan rekomendasi simulasi bencana

Sedangkan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan adalah panitia pelaksana. Langkah-langkah pelaksanaan simulasi secara rinci adalah sebagai berikut: NO KEGIATAN A. Persiapan

PELAKU

KELUARAN

1.

Pemilihan dan Penetapan Lokasi Simulasi

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPL, dan Relawan



Lokasi Simulasi

2.

Identifikasi dan Pemetaan Prasarana dan Sarana

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPL, dan Relawan



Daftar identifikasi prasarana dan sarana yang layak untuk mendukung kegiatan simulasi Peta prasarana dan sarana yang layak mendukung kegiatan simulasi



KETERANGAN  Sumber Data: 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP  Wajib koordinasi dan konsultasi dengan BPBD dan/atau pemangku kepentingan PRB lainnya  Sumber Data: 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP  Wajib koordinasi dan konsultasi dengan BPBD dan/atau pemangku kepentingan PRB lainnya  Sumber Data: 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP  Wajib koordinasi dan konsultasi dengan BPBD dan/atau pemangku kepentingan PRB lainnya

3.

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemangku Kepentingan PRB

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPS dan UPL serta Relawan



Profil penduduk dan pemangku kepentingan PRBbencana beserta aktivitasnya

4.

Menyusun Clustering Area

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPS dan UPL serta Relawan



Peta clustering area

 Sumber Data: 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP

5.

Menyusun Skenario Simulasi

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPK, UPL dan Relawan serta unsur BPBD kabupaten/kota setempat

 

Skenario Simulasi Berita acara kesepkatan skenario simulasi

 Sumber Data: 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP  Wajib koordinasi dan konsultasi dengan BPBD dan/atau pemangku kepentingan PRB lainnya

6.

Menyusun Proposal Teknis Simulasi

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPK dan UPL serta Relawan



Proposal Teknis Simulasi Tanggap Bencana

Penanggungjawab: BKM/TPK Penyelenggara: OPRB Peserta: TIP, UPK, UPL, warga, unsur pemerintahan tingkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan PRB tingkat desa/kelurahan serta BPBD Kabupaten/kota setempat Penanggungjawab:



Panitia Pelaksana



Panitia memahami tugas

B. Pelaksanaan 1.

Pembentukan Panitia Pelaksana

2.

Pelatihan Panitia

 Bahan sosialisasi adalah skenario simulasi bencana  Disiapkan berita cara kesepakatan dan kesediaan  Disiapkan daftar hadir  Wajib mengundang unsur BPBD kabupaten/kota  Bahan sosialisasi adalah

NO

KEGIATAN Pelaksana

3.

4.

5.



Pembekalan dan Technical Meeting

PELAKU BKM/TPK Penyelenggara: OPRB Peserta: anggota panitia pelaksana Pemandu: Tim Fasilitator/DMC

KELUARAN  

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana Peserta: warga, unsur pemerintahan tingkat desa dan pemangku kepentingan PRB tingkat desa/kelurahan serta BPBD Kabupaten/kota setempat



Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara:Paniia Pelaksana Peserta: warga, unsur pemerintahan tingkat dusun, RT/RW dan pemangku kepentingan PRB tingkat dusun serta BPBD Kabupaten/kota setempat



Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana Peserta: warga, unsur pemerintahan tingkat desa dan pemangku kepentingan PRB tingkat desa/kelurahan Pemandu: Tim Fasilitator/DMC









 

dan wewenangnya Panitia mengetahui dan memahami rencana simulasi bencana Panitia mempunyai RKTL

  

Peserta sosialisasi menyadari dan memahami rencana simulasi bencana Peserta sosialisasi menyepakati dan bersedia untuk mendukung dan terlibat dalam kegiatan simulasi bencana yang dituangkan dalam berita penyepakatan dan kesediaan



Peserta sosialisasi menyadari dan memahami rencana simulasi sosialisasi menyepakati dan bersedia untuk mendukung dan terlibat dalam kegiatan simulasi bencana yang dituangkan dalam berita penyepakatan dan kesediaan

 Bahan sosialisasi adalah skenario simulasi bencana  Disiapkan berita cara kesepakatan dan kesediaan  Disiapkan daftar hadir  Perlu melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota

Semua partisipan memahami skenario simulasi bencana Semua partisipan memahami peran dan tanggungjawab masingmasing Semua partisipan siap melaksanakan simulasi tanggap bencana Semua perlengkapan dan prasarana sarana pendukung simulasi bencana

 Perlu didukung daftar atau cheklist untuk membantu check kesiapan semua komponen  Dipastikan semua peserta benar-benar hadir mengikuti pembekalan dan technical meeting  Wajib melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota

 Dipastikan tim pemantau melakukan tugas dengan benar.  Wajib melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota

6.

Pelaksanaan Simulasi Bencana

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana Peserta: warga, unsur pemerintahan tingkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan PRB tingkat desa/kelurahan



Praktek simulasi bencana

7.

Pelaporan

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana



Laporan pertanggungjawaban kegiatan

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana Peserta: warga, unsur

 

Dokumen rencana simulasi Hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan simulasi

C. Evaluasi 1. Persiapan

KETERANGAN skenario simulasi bencana Disiapkan berita cara kesepakatan dan kesediaan Disiapkan daftar hadir Wajib melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota Bahan sosialisasi adalah skenario simulasi bencana Disiapkan berita cara kesepakatan dan kesediaan Disiapkan daftar hadir Wajib melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota

  

 Perlu disiapkan pula 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP

NO

2.

KEGIATAN

Pelaksanaan

PELAKU pemerintahan tingkat desa dan pemangku kepentingan PRB tingkat desa/kelurahan serta BPBD kabupaten/kota Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana Peserta: warga, unsur pemerintahan tingkat desa dan pemangku kepentingan PRBtingkat desa/kelurahan serta BPBD kabupaetn/kota

KELUARAN Catatan proses pelaksanaan simulasi

 Wajib melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota



Daftar mengenai ketidaksesuaian antara yang direncanakan dan praktek dan/atau kekurangan yang muncul Daftar mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan dalam kegiatan simulasi Daftar kelayakan prasarana dan sarana pendukung praktek simulasi, khususnya yang telah dibangun melalui Rekompak JRF

 Perlu disiapkan pula 1. Hasil Pemetaan Swadaya 2. Dokumen RPP  Wajib melibatkan unsur BPBD kabupaten/kota

Berita acara kesepakatan rekomendasi simulasi bencana

 Hasil rekomendasi ini dapat menjadi pertimbangan evaluasi RPP dan perbaikan prasarana dan sarana terbangun jika memang diketemukan ketidaksesuaian





3.

Penyusunan dan Penyepakatan Rekomendasi

Penanggungjawab: OPRB Penyelenggara: Panitia Pelaksana Peserta: warga, unsur pemerintahan tingkat desa dan pemangku kepentingan PRBtingkat desa/kelurahan serta BPBD kabupaten/kota

KETERANGAN





Bagan Alir Pelaksanaan Simulasi Tanggap Bencana

Pemilihan dan Penetapan Lokasi Simulasi

Identifikasi dan Pemetaan Prasarana/Sarana

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemangku Kepentingan PRB

Menyusun Clustering Area

Menyusun Skenario Simulasi



PERSIAPAN

Menyusun Proposal Teknis Simulasi

PELAKSANAAN

Advis BPBD/Pemangku Kepentingan PRB

Pembentukan Panitia Pelaksana

Pelatihan Panitia Pelaksana (PP)


RPP / Dokumen dan Arsip Lainnya

Pembekalan dan Technical Meeting

Persiapan

Pelaksanaan Simluasi Bencana

Pelaksanaan Evaluasi


Pelaporan

Penyusunan Rekomendasi

EVALUASI

Contoh Sederhana Tabel Lingkup Tindak Tanggap Bencana1

NO

JENIS BENCANA / PENGERTIAN

PENYEBAB

AKIBAT

SKALA SIMULASI

PRAKTEK UTAMA

SARANA / PERLENGKAPAN

1.

Gempa Bumi Suatu peristiwa alam yang menimbulkan getaran pada lempeng atau permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi

1. Pergeseran lempengan bumi 2. Aktivitas Gunung Berapi

1. Tanah longsor 2. Potensi Tsunami 3. Rusak dan hancurnya rumah / bangunan 4. Korban jiwa dan harta 5. Kebakaran 6. Listrik padam

Kelompok Rumah / Bangunan Gedung

1. Sebelum Terjadi Gempa Bumi  Identifikasi kelompok rentan dan tempat terbuka terdekat  Tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika gempa bumi terjadi  Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat berlindung (pekarangan, lapangan dan sebagainya)  Amankan benda-benda yang berpotensi jatuh dan melukai  Letakan barang-barang yang besar dan berat di bagian bawah rak  Simpan barang pecah belah di bagian bawah 2. Saat Terjadi Gempa Bumi  Jangan panik  Cari jalan keluar yang aman  Cari tempat terbuka  Berlindung di bawah meja  Berlindung di sudut siku dinding bangunan  Hentikan kendaraan, cari tempat terbuka  Cari tempat yang tinggi jika tinggal di pesisir pantai 3. Setelah Terjadi Gempa Bumi  Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri  Matikan listrik, gas dan api  Waspada terhadap gempa susulan  Dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak sesuai dengan himbauan

1. Tas ransel 2. Lampu senter dan baterai 3. Makanan kering/instan dan 4. Air minum kemasan 5. Kota P3K 6. Nomor-nomor telepon penting 7. Radio portable 8. Pakaian cadangan 9. Perlengkapan bayi 10. Dll

2.

Tsunami Suatu peristiwa alam berupa gelombang laut yang menuju

Gempa Bumi

1. Rusak dan hancurnya rumah / bangunan 2. Rusak dan

Dusun / desa / lingkungan permukiman pesisir pantai

1. Sebelum Terjadi Tsunami  Identifikasi kelompok rentan dan tempat terbuka terdekat yang tinggi/aman  Tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika Tsunami terjadi

1. Peta jalur evakuasi 2. Tas ransel 3. Lampu senter dan baterai 4. Makanan kering/instan

1

Bahan rujukan: Pedoman Praktis Menghadapi Bencana, Direktorat Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2009 , Bertindak Cepat-cepat, Kenali dan Kurangi Risiko Bencana, Palang Merah Indonesia, 2008 dan berbagai sumber lain.

NO


PENYEBAB

daratan akibat terjadinya gempa bumi di dasar laut

3.

Gunung Meletus Suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas endapan magma di dalam perut bumi

AKIBAT

SKALA SIMULASI 

hancurnya prasarana lingkungan permukiman 3. Korban jiwa dan harta

Meningkatnya endapan magma pada perut bumi

1. Rusak dan hancurnya rumah / bangunan 2. Rusak dan hancurnya prasarana lingkungan permukiman 3. Korban jiwa dan harta

PRAKTEK UTAMA

Dusun / desa / lingkungan permukiman kawasan rentan terhadap bencana gunung meletus


Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya)  Segera menuju ke tempat tinggi/aman jika terlihat tanda-tanda Tsunami (burung-burung laut menuju daratan, bau garam yang menyengat dll) sebelum mendapatkan peringatan dari pihak yang berwenang setempat  Perhatikan dan dengarkan informasi potensi tsunami dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan 2. Saat Terjadi Tsunami  Jangan panik  Tetap berada di tempat yang tinggi (area evakuasi)  Perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan 3. Setelah Terjadi Tsunami  Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri  Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang

5. 6. 7. 8.

Air minum kemasan Kota P3K Radio portable Nomor-nomor telepon penting 9. Perlengkapan bayi 10. Alat transportasi 11. Kantung tidur dan selimut 12. Pakaian cadangan 13. Area evakuasi lengkap dengan sarana dan prasarana 14. Dll

1. Sebelum Terjadi Gunung Meletus  Kenali status gunung berapi (normal, waspada, siaga dan awas).  Perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya mengenai status gunung berapi dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan  Identifikasi kelompok rentan dan tempat terbuka terdekat yang tinggi/aman  Tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika gunung meletus terjadi  Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya)  Kenali dan amati tanda-tanda gunung meletus (binatang turun dari gunung, hujan abu, awan panas, semburan material dll)  Sepakati sistem peringatan dini (bunyi sirine, bunyi kentongan, dengar arahan petugas, perhatikan jalur evakuasi)  Jauhi daerah rawan (kaki gunung, lembah aliran sungai dan daerah aliran lahar) 2. Saat Terjadi Gunung Meletus  Jangan panik

1. Peta jalur evakuasi 2. Tas ransel 3. Lampu senter dan baterai 4. Makanan kering/instan 5. Air minum kemasan 6. Masker, kacamata dan topi 7. Kotak P3K 8. Radio portable 9. Nomor-nomor telepon penting 10. Perlengkapan bayi 11. Alat transportasi 12. Kantung tidur dan selimut 13. Pakaian cadangan 14. Tempat pengungsian

NO


PENYEBAB

AKIBAT

SKALA SIMULASI

PRAKTEK UTAMA 

4.

Tanah Longsor Tanah yang bergerak karena tidak stabil dalam jumlah besar dan terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba.

1. Hujan terusmenerus 2. Kemiringan tanah 3. Struktur tanah yang tidak padat 4. Erosi 5. Pemotongan tebing 6. Penambangan lereng terjal 7. Penggundulan hutan 8. Timbunan sampah 9. Getaran akibat bahan peledak atau gempa bumi

1. Rusak dan hancurnya rumah / bangunan 2. Rusak dan hancurnya prasarana lingkungan permukiman 3. Korban jiwa dan harta

Kelompok rumah / lingkungan permukiman kawasan rentan terhadap bencana tanah longsor


Perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan  Lindungi diri dari abu dengan masker standar dan kacamata  Tutup sumber dan tempat penampungan air agar tidak tercemar  Mengungsi ke tempat yang sudah ditetapkan pihak yang berwenang 3. Setelah Terjadi Gunung Meletus  Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri  Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang

lengkap dengan sarana dan prasarana 15. Dll

1. Sebelum Terjadi Tanah Longsor  Kenali tanda-tanda akan terjadi tanah longsor (hujan lebat terus menerus, warna air sungai menjadi keruh, muncul rembesan air atau retakan tanah, terdengar suara gemuruh atau ada longsoran kecil)  Identifikasi kelompok rentan dan tempat terbuka terdekat yang tinggi / aman  Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya)  Sepakati sistem peringatan dini (bunyi sirine, bunyi kentongan, dengar arahan petugas, perhatikan jalur evakuasi)  Jauhi daerah rawan 2. Saat Terjadi Tanah Longsor  Jangan panik  Amankan harta dan dokumen penting  Berlari dan berlindunglah ke tempat aman  Segera minta pertolongan  Mengusngi bila kondisi mengharuskan  Perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan 3. Setelah Terjadi Tanah Longsor  Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri  Jauhi tempat yang terkena longsor  Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang  Kembali ke rumah jika kondisi memungkinkan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Tas ransel Lampu senter dan baterai Makanan kering/instan Air minum kemasan Kotak P3K Radio portable Nomor-nomor telepon penting Perlengkapan bayi Kantung tidur dan selimut Pakaian cadangan Tempat pengungsian lengkap dengan sarana dan prasarana Dll

NO


PENYEBAB

AKIBAT

SKALA SIMULASI

PRAKTEK UTAMA


5.

Banjir Peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah dengan ketinggian melebihi batas normal

1. Hujan terusmenerus 2. Kemiringan tanah 3. Struktur tanah yang tidak padat 4. Erosi 5. Pemotongan tebing 6. Penambangan lereng terjal 7. Penggundulan hutan 8. Timbunan sampah 9. Menyempitnya daerah aliran sungai

1. Rusak dan hancurnya rumah / bangunan 2. Rusak dan hancurnya sarana dan prasarana 3. Timbulnya berbagai macam penyakit 4. Hilangnya nyawa dan harta benda 5. Lumpuhnya sarana prasarana dan sarana umum 6. Lumpuhnya aktivitas lingkungan permukiman

Dusun / desa / lingkungan permukiman kawasan rentan terhadap bencana banjir

1. Sebelum Terjadi Banjir  Buanglah sampah pada tempatnya  Jagalah saluran air agar berfungsi dengan baik  Tanamlah pohon  Buatlah instalasi listrik di tempat yang lebih tinggi untuk menghindari konsleting listrik  Simpan dan sediakan obat-obatan di tempat yang mudah dijangkau  Identifikasi kelompok rentan dan tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika banjir tiba  Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya)  Kenali tanda-tanda akan terjadi banjir  Sepakati sistem peringatan dini (bunyi sirine, bunyi kentongan, dengar arahan petugas, perhatikan jalur evakuasi)  Jauhi daerah rawan banjir 2. Saat Terjadi Banjir  Jangan panik  Matikan semua aliran listrik  Amankan harta dan dokumen penting  Sumbat semua celah yang berpotensi  Bergeraklah ke tempat tinggi  Segera minta pertolongan  Mengungsi bila kondisi mengharuskan  Perhatikan dan dengarkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindak cepat sesuai dengan himbauan 3. Setelah Terjadi Banjir  Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri  Jauhi tempat yang terkena longsor  Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang  Kembali ke rumah jika kondisi memungkinkan

1. Tas ransel 2. Lampu senter dan baterai 3. Tali 4. Makanan kering/instan 5. Air minum kemasan 6. Kotak P3K 7. Radio portable 8. Nomor-nomor telepon penting 9. Perlengkapan bayi 10. Pelampung sederhana 11. Alat transportasi 12. Kantung tidur dan selimut 13. Pakaian cadangan 14. Tempat pengungsian lengkap dengan sarana dan prasarana 15. Dll

6.

Kebakaran Peristiwa kobaran api yang tidak

1. Instalasi listrik yang tidak baik 2. Penggunaan

1. Hilang atau rusaknya rumah /

Kelompok rumah / lingkungan

1. Sebelum Terjadi Kebakaran  Tempatkan alat penerangan dan obat nyamuk di tempat yang aman

1. Lampu senter dan baterai 2. Air minum kemasan

NO

JENIS BENCANA / PENGERTIAN terkendali dan membakar bendabenda di lingkungan sekitarnya

PENYEBAB kompor yang ceroboh 3. Membakar sampah sembarangan

AKIBAT bangunan gedung 2. Hilangnya nyawa dan harta benda 3. Lumpuhnya aktivitas lingkungan permukiman

SKALA SIMULASI permukiman kawasan padat rumah

PRAKTEK UTAMA  

Rawat dan gunakan kompor dengan cermat Sediakan alat pemadam kebakaran di sekitra rumah (karung basah, handuk/selimut/kain tebal basah dan pasir yang disimpan dalam ember atau kantong)  Identifikasi kelompok rentan  Tentukan tugas masing-masing anggota keluarga jika kebakaran terjadi  Kenali/tandai tempat yang bisa dijadikan tempat evakuasi yang aman (pekarangan, lapangan dan sebagainya) 2. Saat Terjadi Kebakaran  Jangan panik  Matikan semua aliran listrik  Hubungi pemadam kebakaran  Amankan harta dan dokumen penting  Lakukan tindak mencegah penyebaran api  Menggunakan masker atau handuk/kain basah di sekitar mulut/hidung  Apabila terjebak di dalam ruangan, segera cari jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernapas pendek-pendek  Mengungsi bila kondisi mengharuskan 3. Setelah Terjadi Kebakaran  Lakukan pertolongan pertama untuk diri sendiri  Jauhi tempat yang terkena kebakaran  Bertindak cepat mengikuti himbauan pemangku kepentingan yang berwenang

SARANA / PERLENGKAPAN 3. Kotak P3K 4. Radio portable 5. Nomor-nomor telepon penting 6. Masker dan kacamata 7. Kantung tidur dan selimut 8. Tempat pengungsian lengkap dengan sarana dan prasarana 9. Dll

PEDOMAN PENGORGANISASIAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

Recommend Documents