DRAFT PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN UNIVERSITAS TERBUKA

DRAFT PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN UNIVERSITAS TERBUKA

Pengantar Surat keputusan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengelolaan dosen di Universitas Terbuka. Pedoman ini merupakan kutipan dari berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dosen. Namun tidak seluruh pengelolaan dosen UT tertuang di dalam ketentuan yang sudah ada, sehingga perlu disusun ketentuan teknis sesuai dengan kebutuhan UT. Pedoman ini secara detil mengatur tentang: I.

II.

III.

IV.

V.

    

Konsep dan Regulasi Penugasan, Pengembangan dan Pembinaan Dosen 1. Dosen sebagai pendidik professional (UU 14 Th 2005, PP 37 Th 2009) 2. Dosen sebagai ilmuwan (UU 14 Th 2005, PP 17 Th 2013) 3. Dosen sebagai manajer pendidikan Penugasan Dosen 1. Beban Kerja Dosen 2. Pola Penugasan Dosen Sesuai Bidang Ilmu 3. Pola Penugasan Dosen Sebagai Manajer PTJJ (kompetensi minimal sebagai manajer PTJJ) Pengembangan Dosen 1. Peningkatan Kualifikasi Akademik (jenjang pendidikan S1 ke S2, S2 ke S3, tugas belajar/ijin belajar) 2. Peningkatan Kapasitas Keilmuan (penelitian, seminar, penulisan buku, jurnal, artikel, cuti untuk penelitian, pertukaran peneliti, SAME) 3. Peningkatan Kinerja Profesional (Serdos, pelatihan-pelatihan teknis pendukung, program penugasan dosen di sekolah) 4. Peningkatan Kepemimpinan dan Manajemen (pelatihan eksekutif nasional, Lemhanas, pelatihan internal) 5. Kenaikan pangkat dan jabfung dosen 6. Kegiatan Pengembangan Budaya Akademik (hari akademik) Pembinaan Dosen 1. Pola Pembinaan Karir Dosen (AA s.d. GB) 2. Pola Pembinaan Disiplin Dosen (etika dosen, plagiarism, dsb) 3. Pola Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air 4. Pola Pembinaan Kesejawatan Dosen (memasuki dan mengembangkan diri dalam asosiasi profesi) Evaluasi Kinerja dan Karir Dosen 1. Evaluasi Kinerja (penilaian kinerja) 2. Evaluasi Karir (program percepatan kenaikan jabatan fungsional)

BAB I KONSEP DAN REGULASI PENUGASAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DOSEN A. Dosen sebagai Pendidik Profesional dan Ilmuwan Merujuk pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen, nomenklatur Dosen didefinisikan sebagai “... pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat“. Dalam definsi tersebut ada dua kata kunci yang sangat penting, yaitu: pendidik profesional dan ilmuwan yang harus dimaknai sebagai suatu entitas utuh kualitatif. Hal itu mengandung makna bahwa seorang dosen haruslah seseorang yang didalam dirinya tercermin kapasitas dan penampilan yang menyatukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional sebagai pendidik dan ilmuwan. Frasa mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mengandung arti bahwa seorang dosen harus menjadi agen perubahan (agent of change) pada diri peserta didik dan lingkungannya. Secara filosofis, kedua tugas itu merupakan misi filosofis progresivisme dan sosio-rekonstruksionisme, yakni mengembangkan potensi peserta didik dan secara kualitatif memberi dampak terhadap perubahan lingkungan. Inilah yang merupakan esensi dari keprofesionalan dosen. Frasa mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mengandung arti bahwa seorang dosen harus menjadi agen pencarian, pengujian, perumusan, dan penyebaran konsep, prinsip, teori sesuai dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi bidang keilmuannya. Secara filosofis, kedua tugas itu merupakan misi filosofis perenialisme esensialisme, dan sosio-rekonstruksionisme, yakni menemukan, menggunakan, dan menyebarkan konsep, prinsip, atau teori yang secara kualitatif memberi dampak terhadap peradaban manusia. Inilah yang merupakan esensi dari keilmuwanan dosen. Karena kualitas keprofesionalan dan keilmuwanan dosen itu harus terbentuk utuh dalam diri seorang dosen, secara konseptual dan normatif disiapkan 3 (tiga) wahana atau kendaraan, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan secara konseptual dan programatik dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal - Misi keprofesionalan. Penelitian, secara konseptual dan programatik dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni - misi epistemologis keilmuwanan). Pengabdian kepada masyarakat, secara konseptual dan programatik untuk memberi dampak perubahan lingkungan - misi aksiologis keilmuwanan. Mengingat kedudukan, tugas, dan fungsi dosen yang bersifat multipleks tersebut, maka penugasan, pengembangan, dan pembinaannya harus mengikuti sistem nilai dan norma akademik dan profesional sebagai berikut. 1. Penugasan dosen sebagai pendidik profesional, peneliti dan/atau pengembang harus berpijak pada kualifikasi akademiknya, yakni magister dan/atau doktor dalam bidang keilmuannya. 2. Penugasan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat harus berkaitan dengan bidang profesi dan/atau keilmuannya dan dibutuhkan oleh masyarakat.

    

3. Pengembangan dosen menjadi profesor dalam bidangnya sepenuhnya harus berpijak pada kualifikasi akademiknya, yakni doktor dalam bidang atau rumpun keilmuannya. 4. Kenaikan jabatan fungsional dosen dari Asisten Ahli sampai dengan profesor harus linier dengan kualifikasi akademiknya dan didukung oleh berbagai kegiatan profesionalnya sebagai pendidik dan sebagai ilmuwan. 5. Pembinaan dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan diarahkan pada penguatan kapasitasnya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang berdampak pada peningkatan kinerjanya sebagai dosen. B. Dosen sebagai Pemangku Tugas Tambahan Dalam konteks pendidikan tinggi jarak jauh, yang ditandai dengan pengelolaan pendidikan yang bersifat terbuka, selain sebagai pendidik proesional dan ilmuwan, dosen harus disiapkan untuk mampu menangani masalah-maslah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh, seperti dalam memangku jabatan struktural pimpinan perguruan tinggi, dan jabatan teknnis sesuai kebutuhan universitas. Untuk memangku jabatan tersebut secara selektif dosen perlu mendapat pelatihan/penyegaran dalam bidang kepemimpinan dan managemen, serta dalam bidang-bidang operasional pendidikan jarak jauh.

    

BAB II PENUGASAN DOSEN Dosen Universitas Terbuka (UT), seperti dosen pada perguruan tinggi lainnya memikul tanggung jawab untuk menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks penerapan sistem pendidikan jarak jauh di UT dapat dibedakan tugas pekerjaan dosen UT dari dosen perguruan tinggi regular sebagai berikut: Tugas dalam melaksanakan pendidikan mencakup aktivitas akademik seperti: analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi bahan ajar, tutorial, dan bahan ujian. Aktivitas ini dilakukan untuk menjamin berlangsung proses pembelajaran mahasiswa melalui sisitem pendidikan jarak jauh. Dosen UT wajib melaksanakan kegiatan penelitian untuk melakukan pengembangan ilmu dan profesi sebagai tenaga akademis. Penelitan yang dilakukan oleh dosen UT dilakukan untuk mengembangkan keilmuan dan juga metodologi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh. Bidang penelitian yang dapat dilakukan oleh dosen UT mencakup bidang keilmuan (fundamental) dan bidang pendidikan terbuka jarak jauh (PTJJ). Aktivitas penelitian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen UT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan yang relevan. Secara spesifik aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen UT dilakukan dengan mengimplementasikan hasil kajian dan penelitian dalam bidang ilmu yang memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain berperan sebagai dosen yang menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, dosen itu juga dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola unit yang ada dilingkungan UT. Tugas tambahan yang diberikan kepada dosen UT mencakup tugas sebagai Ketua Lembaga, Kepala Pusat, ketua Jurusan, ketua program studi dan kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) serta tugas tambah tambahan lain yang relevan dengan fungsi akademis. Pemberian tugas tambahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UT. Dosen UT juga dapat memperoleh tugas tambahan yang terkait dengan aktivitas dan kegiatan akademis dilingkungan UT. A. BEBAN KERJA DOSEN Landasan Hukum 1. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri. 2. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 5. PP 53 tahun 2010 6. PP no 37 tahun 2009 tentang Dosen

    

Uraian Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Dosen Universitas Terbuka disusun mengacu kepada Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010, dan mengacu pula pada rujukan di atasnya antara lain Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri. Namun demikian, oleh karena setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan dalam mengembangkan institusinya, maka pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen penilaian beban kerja dosen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi, dan (4) hanya berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban kerja dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga. Berdasarkan kepada amanat UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, secara jelas dinyatakan bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Sedangkan profesor adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Dosen wajib memenuhi beban kerja tersebut dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan borang yang sudah dikeluarkan DIKTI. Di lingkungan Universitas Terbuka (UT) ditetapkan bahwa evaluasi dilakukan pada setiap semester, yaitu evaluasi untuk kegiatan mulai awal semester genap tahun akademik sebelumnya sampai dengan akhir semester gasal tahun akademik berjalan. Pedoman Beban Kerja Dosen ini berisi: (a) ketentuan umum, (b) rangkuman kewajiban kegiatan tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen dalam satu tahun kalender (atau dua semester akademik), (c) rubrik penilaian beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, (d) rubrik tugas khusus profesor, (e) diagram alir proses penilaian dan evaluasi beban kerja dosen, dan (f) prosedur operasioanal tetap (POB) penilaian dan evaluasi beban kerja dosen. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan beban kerja dosen adalah: 1. Perhitungan beban kerja dosen diberlakukan bagi semua dosen tetap di lingkungan Universitas Terbuka yang mempunyai jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli dan sudah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sekurang-kurangnya selama satu tahun pada saat dilakukan penilaian beban kerja. 2. Beban kerja dosen sebagai PNS menurut PP 53 tahun 2010 Pasal ... ayat ..., jumlah jam kerja PNS adalah 37.5 jam /minggu. Jumlah jam kerja dosen dengan status PNS ini dikonversikan dalam jumlah sks seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (8) PP no 37 tahun 2009 tentang     

Dosen, yang menyebutkan bahwa beban pembelajaran dosen dan beban belajar mahasiswa dituangkan dalam Satuan Kredit Semester (sks) dalam Sistem Kredit Semester. 3. Pasal 8 ayat (1), huruf b pada PP no 37 tahun 2009 tentang Dosen, menyebutkan bahwa paling sedikit beban kerja dosen sepadan dengan 12 sks, dan paling banyak 16 sks setiap semester. 4. Merujuk pada Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri, 1 sks setara dengan 3 jam kerja/minggu/semester, atau 1 sks setara dengan 50 jam kerja/semester. Penjelasan Pasal 8 ayat 1 huruf b PP no 37 tahun 2009 tentang Dosen PP no 37 tahun 2009 tentang Dosen menyebutkan 1 (satu) SKS sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif. 5. Penilaian beban kerja dilakukan untuk periode kegiatan tridharma perguruan tinggi selama satu tahun akademik, yaitu mulai dari awal semester genap tahun akademik sebelumnya sampai dengan akhir semester gasal tahun akademik pada saat penilaian beban kerja dilakukan, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. 6. Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk periode penilaian satu tahun sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja pada periode penilaian berikutnya (khusus kegiatan yang belum selesai pada saat dilakukan penilaian). Penilaian periode tahun berikutnya hanya didasarkan pada sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya. 7. Masa kedaluarsa (masa berlaku) bukti pendukung (MKBP) kegiatan dihitung sejak tanggal mulai berlaku bukti pendukung (TMBP). Kegiatan yang melewati batas waktu masa berlaku, maka kegiatan dinyatakan hangus/tidak dapat dimintakan penilaian beban kerja. 8. Penilaian beban kerja dialakukan oleh asesor yang terdiri dari para dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen profesional). Seorang dosen akan dinilai oleh dua orang asesor yang memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala. 9. Bagi dosen yang beban kerjanya pada saat dilakukan penilaian kurang dari 24 sks per tahun, Ka Prodi diminta memberikan beban sesuai dengan ketentuan yaitu kerja minimal 12 sks/ semester atau 24 sks pertahun, bila dosen tersebut tidak dapat memenuhinya akan dihentikan sementara pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan (bagi dosen Profesor) untuk kurun waktu enam bulan berikutnya. Pada akhir semester pemberlakuan sanksi, beban kerja yang bersangkutan akan dilakukan evaluasi kembali. Apabila hasil evaluasi tersebut memenuhi beban kerja minimal sebesar 12 sks setiap semester atau 24 sks setiap tahunnya, maka tunjangan profesi dan/atau kehormatan akan dibayarkan kembali untuk enam bulan berikutnya. 10. Bagi dosen yang belum tersertifikasi dan beban kerjanya pada saat dilakukan penilaian kurang dari 24 sks per tahun, Ka Prodi diminta memberikan beban sesuai dengan ketentuan yaitu kerja minimal 12 sks/ semester atau 24 sks pertahun, bila dosen tersebut tidak dapat memenuhinya akan dihentikan sementara pemberian tunjangan profesi dan tunjangan     

kehormatan (bagi dosen Profesor) untuk kurun waktu enam bulan berikutnya. Pada akhir semester pemberlakuan sanksi, beban kerja yang bersangkutan akan dilakukan evaluasi kembali. Apabila hasil evaluasi tersebut memenuhi beban kerja minimal sebesar 12 sks setiap semester atau 24 sks setiap tahunnya, maka segala bentuk insentif berbasis kinerja tidak akan diberikan pada tahun berjalan. 11. Dosen profesional (memperoleh serdos) diharapkan wajib/dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya (dalam konteks bidang keilmuannya). Kegiatan akademik yang kurang relevan dengan ilmu keahlian yang ditekuni akan diatur sesuai ketentuan yang ada. 12. Untuk kegiatan yang penyelesaiannya lebih dari satu semester, penilaian pada tiap semester didasarkan pada capaian kegiatan pada semester berlangsung dan jadual yang telah disetujui. 13. Dalam satu tahun, kegiatan penelitian dan/atau pembuatan karya seni/teknologi yang diakui sebagai beban kerja adalah paling banyak dua kegiatan penelitian, baik itu dalam kegiatan kelompok (sebagai anggota atau ketua) dan/atau mandiri. 14. Status Dosen tetap Universitas Terbuka dibagi dalam 7 (tujuh) status, yaitu : a. Dosen Biasa (DS), b. Dosen Profesor (PR), c. Dosen dengan tugas tambahan (DT), d. Dosen Profesor dengan tugas tambahan (PT), e. Dosen dengan jabatan struktural (TUGAS NEGARA), f. Dosen tugas belajar , dan g. Dosen ijin belajar Adapun rangkuman rangkuman kewajiban kegiatan tridharma dosen dalam satu tahun kalender (dua semester akademik) untuk Dosen Biasa (DS), Dosen Profesor (PR), Dosen dengan tugas tambahan (DT), Dosen Profesor dengan tugas tambahan PT, Dosen dengan jabatan struktural (TUGAS NEGARA), Dosen tugas belajar , dan Dosen ijin belajar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

    

B. Kewajiban Kegiatan Tridharma Dosen Dalam Satu Tahun Kalender (Dua Semester Akademik)

NO 1

2.

3.

    

STATUS DOSEN DOSEN BIASA (DS)

DOSEN PROFESOR (PR)

sks

KEWAJIBAN TRIDHARMA

MIN

•

Pendidikan dan Penelitian

18 sks

•

PPM & Penunjang

•

Pendidikan dan Penelitian

18 sks

• •

PPM & Penunjang Tugas khusus Profesor : • Menulis buku, dan • Menghasilkan karya ilmiah, dan • Menyebarluaskan gagasan

6 sks 3 sks

DOSEN • DENGAN TUGAS • TAMBAHAN (DT) •

• 32 sks

6 sks

32 sks

Pendidikan Penelitian PPM & Penunjang

6 sks ≥ 0 sks ≥ 0 sks

PENJELASAN

MAKS

Setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yg akan dilaksanakan pada semester berjalan • Rancangan kegiatan tersebut digunakan oleh pimpinan dalam merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen • Tugas khusus professor tidak menambah beban tugas 32 sks /tahun Tugas khusus tersebut wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam kurun waktu tiga tahun : ‐ Ketiga tugas tersebut dapat dilaksanakan sekaligus dalam tahun pertama, atau ‐ Salah satu atau keduanya diselesaikan dalam tahun pertama dan sisanya dilaksanakan dalam tahun kedua, atau ‐ Masing-masing tugas khusus dilaksanakan setiap tahun.

• 32 sks

Dosen biasa dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dianggap sudah mempunyai beban kerja per semester

NO

4.

STATUS DOSEN DOSEN PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN (PT)

KEWAJIBAN TRIDHARMA • • • •

Pendidikan Penelitian PPM & Penunjang Tugas khusus Profesor

sks MIN 6 sks ≥ 0 sks ≥ 0 sks 3 sks

PENJELASAN

MAKS

32 sks •

•

•

5.

    

DOSEN DENGAN Dibebaskan sementara dari seluruh kegiatan tridharma perguruan JABATAN tinggi STRUKTURAL (TUGAS NEGARA)

• 0 sks

0 sks

•

sebesar 12 sks, tetapi wajib melakukan aktivitas yang minimum sepadan dengan tiga sks pada dharma pendidikan untuk setiap semesternya (dianggap sebagai bagian dari 12 sks) Dosen biasa dengan tugas tambahan sebagai pimpinan boleh mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah komulatif maksimum 16 sks per semester. Yang termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan adalah: Rektor, Pembantu Rektor/ Dekan/Direktur PPs/Ketua Lembaga, Pembantu Dekan/Asisten Direktur PPs/Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPBJJ, Koordinator/Kajur, Kaprodi Tugas khusus Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan mempunyai kewajiban yang sama dengan dosen Profesor biasa. Tidak mendapat tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan (bagi dosen Profesor) Kepmenkowasbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Pasal 26

NO 6.

7

    

STATUS DOSEN DOSEN TUGAS BELAJAR

DOSEN IJIN BELAJAR

KEWAJIBAN TRIDHARMA Dibebaskan sementara dari seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi

Tidak meninggalkan tugas jabatannya, tetapi PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas ijin pimpinan.

sks MIN

PENJELASAN

MAKS •

0 sks

12 sks

0 sks

12 sks

• • • •

Mendapat surat tugas belajar dari Mendikbud Tidak mendapat tunjangan profesi Permendiknas no 48 thn 2009 Mendapat surat Ijin dari rektor Surat Edaran MENPANRB no 04 tahun 2013, 3.2 butir c

C. Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan Universitas Terbuka Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridhama perguruan tinggi. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen. Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu/keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang berkaitan langsung dengan bidang ilmu/keahlian dan yang tidak berkaitan langsung. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja ”rekam jejak (track record)”. Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak bagi dosen untuk menggunakan kegiatan yang dinilai dalam usulan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bilamana diperlukan.

    

D. Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan Universitas Terbuka (warna kuning dipindahkan ke kelompok B, Penelitian; warna hijau dipindahkan ke kelompok D, penunjang). No.

KEGIATAN

1

2

A. 1

MASA BERLA KU 4

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

5

6

KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Mengembangkan bahan ajar cetak dan/atau noncetak pada tingkat Diploma (S0) ,Sarjana (S1), dan Magister (S2) 1) Menulis/merevisi RMK (GBPP dan AI) 0,2 2) Menelaah RMK (GBPP dan AI) 0,1 3) Menulis/merevisi BAC per modul 1 4) Menelaah substansi BAC per modul 0,5 Menelaah desain instruksional dan 5) 0,2 bahasa BAC per modul 6) Melakukan evaluasi BAC (BMP) 3 Mengevaluasi kesesuaian antara 7) materi BMP dengan jenis media 0,5 (BANC) 8) Menulis/merevisi GBPM 0,2 Surat tugas/SK 1 tahun 9) Menelaah GBPM 0,1 Rektor/Dekan/ sejak Menulis/merevisi BANC (satu Direktur PPs tanggal 10) 0,5 program) per semester surat Menelaah BANC (satu program) tugas/SK 11) 0,2 Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMM (satu program) Melaksanakan pengelolaan bahan ajar mata kuliah ampuan/ mata kuliah 13) penugasan 12)

Mengembangkan materi pengayaan pembelajaran berbasis website 14) (contoh: artikel dalam GPO dan Komunika online)

    

SKS MAKS . 3

1

3

0,5

1 modul @ 50 jam, 1 sks = 3 modul, 1 modul > 2 Keg. Belajar 1 modul @ 25 jam, 1 sks = 3 modul, 1 modul > 2 Keg. Belajar 1 modul @ 5 jam, 1 sks = 3 modul, 1 modul > 2 Keg. Belajar Diusulkan menjadi penelitian evaluatif Diusulkan menjadi penelitian evaluatif atau assessment bahan ajar (content (substantive dimension dan pedagogical dimension) dan pembelajaran))

No. 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

3 1) 2) 3)

4) 5)

    

SKS MASA MAKS BERLA BUKTI . KU Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma (S0), Sarjana (S1), dan Magister (S2) : Menulis/merevisi LM 0,2 Menelaah LM 0,1 Menulis/merevisi soal ujian/tes masuk 0,2 (1 set @ 30 jam) Menelaah soal ujian (1 set @ 5 jam) 0,1 Melaksanakan pemeriksaan BJU per 0,2 20 BJU Monitoring dan evaluasi ujian 2 1 tahun Surat tugas/SK Mengelola ujian sidang PPS (Ketua 0,2 sejak Rektor/Dekan/ Komisi, Sekretaris Komisi), mengelola tanggal Direktur PPs BTR, mengelola UAS surat per semester Menulis/merevisi Kisi-kisi soal 0,2 tugas/SK Menelaah kisi-kisi soal 0,1 Memvalidasi kisi-kisi soal 0,1 Validasi soal UAS (1 set @ 16 jam) 0,3 Memetakan soal 0,2 Melaksanakan pengelolaan bahan ujian, meliputi: - Melakukan item analisis/ matakuliah 1 - Melakukan finalisasi soal/matakuliah 1 KEGIATAN

Memberi tutorial/praktek/praktikum secara online terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 50 orang mahasiswa selama 1 semester Mengembangkan tutorial kit/ mata 2 kuliah Menelaah tutorial kit 0,5 Mengelola tutorial online/ mata kuliah per semester, meliputi : a. Melaksanakan supervisi tutorial 1 b. Memvalidasi kesesuaian RAT/SAT 1 dengan BA Melaksanakan Tutorial Online 3 Monitoring/supervisi dan evaluasi 2

KETERANGAN/PENJELASAN

No.

KEGIATAN

tutorial tatap muka Mengembangkan materi Praktek/Praktikum 7) Mengelola penyelenggaraan kegiatan praktek/praktikum (monitoring/ supervisi, evaluasi) 8) Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM (monitoring/supervisi, evaluasi) 9) Mengelola penyelenggaraan S2 di UPBJJ (persiapan, tes masuk,OSMB, (monitoring/supervisi, dan evaluasi dll) 10) Menjadi nara sumber/ fasilitastor dalam pelatihan bidang akademik - Tingkat Internasional - Tingkat Nasional - Tingkat Lokal 6)

4. 1)

2) 3)

4) 5)

    

Bantuan Akademik/Bimbingan Melaksanakan pembimbingan tesis Magister dan doktor terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester Menguji tesis magister sebanyak 3 mahasiswa Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya sebanyak banyaknya 4 dosen (contoh: Penulisan proposal, karya ilmiah, penelitian, pengajuan keguru besar, dll) Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan (PBA, PINMAS, toray, kewirausahaan) per semester Menulis tugas/soal remedial

SKS MAKS . 1 2

2 2

0,5 1 0,5 0,1

1

0,2 2

0,5

0,5

MASA BERLA KU

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

No.

KEGIATAN

5

Pengembangan Program Akademik Melaksanakan studi kelayakan Mengembangkan naskah akademik (mencakup juga struktur kurikulum dan Paket Arahan) Menyusun borang Program Studi tim, (minimal 3 orang)

1) 2) 3)

SKS MAKS .

MASA BERLA KU

2 2

2

6. 1)

Pengembangan Kompetensi Dosen Mengikuti pelatihan penunjang fungsional kompetensi dosen

7. 1) 2)

Alih Kredit, Penjaringan peserta TAP dan kelulusan Memproses Alih Kredit/20 mahasiswa 0,5 Menetapkan calon peserta TAP/20 0,5 mahasiswa Menetapkan kelulusan mahasiswa 0,5 secara manual/20 mahasiswa

3)

8. 1)

1

Penanganan kasus akademik mahasiswa Penanganan kasus akademik 0,5 mahasiswa JUMLAH A

B. KEGIATAN BIDANG PENELITIAN 1) 2)

    

Membuat rancangan karya teknologi/inkubator (per rancangan per semester) Memperoleh hak paten ‐ Paten sederhana ‐ Paten biasa

2

3 4

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

No.

KEGIATAN

‐ Paten internasional (minimal 3 negara) 3) Mereviu proposal (per judul) 4) Mereviu laporan penelitian (per judul) 5) Membimbing penelitian dan karya ilmiah (per judul) 6) Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 7) Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 8) Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 9) Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat 10) Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyakbanyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 11) Menulis dan menyajikan satu makalah ilmiah dalam seminar nasional atau internasional 12) Menulis jurnal ilmiah - Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi - Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi - Diterbitkan oleh jurnal internasional (dalam bahasa internasional)

    

SKS MAKS . 5 0,3 0,5 1 2

4 3

5

2

3

3 5 7

MASA BERLA KU

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

No.

KEGIATAN

13) Melakukan evaluasi BAC (BMP) 14) Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 15) Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen 16) Penyusun Juknis/laporan/bahan presentasi kebijakan institusi/unit JUMLAH B

SKS MAKS . 3 2

MASA BERLA KU

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

1

1

C. KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 1) 2)

Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. JUMLAH C

1

3

D. KEGIATAN BIDANG PENUNJANG 1) 2) 3) 4) 5)

    

Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa Pimpinan organisasi sosial intern Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)

1 1 1 1 1

Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan.

No. 6)

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

    

KEGIATAN Panitia tetap: (umur panitia sekurangkurangnya 2 semester) untuk: - Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS - Tingkat fakultas sama dengan 2 SKS - Tingkat jurusan sama dengan 1 SKS Menghadiri seminar ilmiah (per kegiatan) Menjadi anggota organisasi profesi Melakukan pemeliharaan kemutakhiran website Menilai kinerja staf/BKD Melakukan supervisi tutorial Melakukan supervisi ujian Melakukan Audit Sekretaris Senat Universitas Sekretaris Senat Fakultas Menjadi anggota Senat Universitas/ Fakultas Memeriksa kenaikan pangkat Melakukan Evaluasi Diri Prodi Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Promosi/semester JUMLAH D

SKS MAKS .

2 2 1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 4 4 4 4 0,2 1 0,5

MASA BERLA KU

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

E. Rubrik Tugas Khusus Profesor No.

KEGIATAN WAJIB

SKS

1

2

3

1. 1.

2.

2. 1.

2.

    

MASA BERLA KU 4

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

5

6

MENULIS BUKU Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat

3

2 tahun sejak tgl. diterbitkan

Buku dan Surat Tugas dari Dekan

5

3 tahun sejak tgl. diterbitkan

Buku dan Surat Tugas dari Dekan

3

2 tahun sejak tanggal selesainya kegiatan

• Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan/atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN • Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). • Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS • Untuk 1 buku yang dikerjakan oleh penulis pertama dan penulis anggota (beberapa dosen), maka penulis pertama mendapat 60% dan anggota masing-masing dinilai sama sebesar 40% • Untuk keterlibatan dalam 2 buku, buku pertama dinilai 100% dan buku kedua 60%

MEMBUAT KARYA ILMIAH Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Pelaksanaan penelitian atau

Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, thesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan

Laporan

• Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama = 1 sks • Untuk keterlibatan dalam 2 judul penelitian, penelitian pertama dinilai 100% dan penelitian kedua 60%

• 1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)

No.

KEGIATAN WAJIB

pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 3.

3. 1.

    

SKS 4

MASA BERLA KU 2 tahun sejak tanggal selesainya kegiatan

BUKTI

KETERANGAN/PENJELASAN

penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari LPPM atau yang relevan

Memperoleh hak paten • Proses pengurusan paten sederhana

3

1 tahun

• Proses pengurusan paten biasa

4

2 tahun

• Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)

5

3 tahun

Sertifikat paten Sertifikat paten Sertifikat paten

MENYEBARLUASKAN GAGASAN Menulis jurnal ilmiah • Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi

3

1 tahun sejak tanggal diterbitkan

Jurnal atau surat keterangan dari jurnal & naskah

• Apabila tidak ada bukti jurnal asli/reprint/download , maka dapat digunakan surat keterangan dari dewan redaksi (atau yang sejenis) yang menjelaskan secara eksplisit kapan artikel akan diterbitkan dalam jurnal (no. edisi dan bulan penerbitan). • Untuk jurnal yang ditulis oleh penulis pertama dan penulis anggota (beberapa dosen), maka penulis pertama mendapat 60% dan anggota masing-masing dinilai sama sebesar 40%

• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi

5

7

Jurnal atau surat keterangan dari jurnal & naskah Jurnal atau surat

Idem

• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa

2 tahun sejak tanggal diterbitkan 3 tahun sejak

Idem

No.

KEGIATAN WAJIB

SKS

intenasional) 2.

BUKTI keterangan dari jurnal & naskah

Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar • Tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)

3

• Tingkat nasional

5

• Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)

6

3.

Memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat

3

4.

Mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya teknologi dan atau seni

3

JUMLAH TUGAS KHUSUS PROFESOR

    

MASA BERLA KU tanggal diterbitkan

1 tahun sejak tgl. selesainya kegiatan 1 tahun sejak tgl. selesainya kegiatan 2 tahun sejak tgl. selesainya kegiatan 1 tahun sejak tgl. selesainya kegiatan

Naskah dan surat tugas

Naskah dan surat tugas dan bukti lain yang relevan

1 tahun sejak tgl. selesainya kegiatan

Naskah dan surat tugas dan bukti lain yang relevan

Naskah dan surat tugas Naskah dan surat tugas

KETERANGAN/PENJELASAN

F. Diagram Alir Penilaian Dan Evaluasi Beban Kerja Dosen PETUGAS BEBAN KERJA JURUSAN

DOSEN

ASESOR

DEKAN & TIM BEBAN KERJA FAKULTAS

REKTOR & TIM BEBAN KERJA INSTITUT

1

Mulai

• Memeriksa isian SK bersama dari Institut/Fak./PPs./ LPPM • Megisi kegiatan tridharma PT pada aplikasi • Menyerahkan data pendukung

• Mencetak dr aplikasi isian beban kerja

• Menyerahkan pint out ke dosen ybs.

• Memeriksa kesesuaian dokumen dg. lap. Beban kinerja

Memeriksa kebenaran lap. beban kerja

T Lap. benar ?

1 • Menyerahkan lap. Beban kerja dan data pendukung kepada asesor • Membuat rekapitulasi tingkat jurusan

Y Menandatangani lap. beban kerja

Menilai dan memverifikasi lap. beban kerja

T 1

Lolos ? Y Mengesahkan

    

• Tim Beban Kerja Fak. mengkompila si hasil penilaian tingkat Fakultas • Dekan mengesahkan hasil penilaian

• Tim Beban Kerja Inst. Mengkompilasi hasil penilaian tingkat Institut • Tim Beban Kerja Inst. membuat rekap • Rektor mengesahkan hasil penilaian • Tim Beban Kerja Inst. mengirim laporan ke DIKTI/ KEMDIKNAS

G. Prosedur Operasional Baku (POB) Penilaian Dan Evaluasi Beban Kerja Dosen

NO 1

2

3

    

PENANGUNG JAWAB Dosen

Petugas Beban Kerja Jurusan

Asesor

4

Dekan & Tim Beban Kerja Fakultas

5

Rektor & Tim Beban Kerja Institut

AKTIVITAS 1.

Memeriksa kebenaran isian SK bersama yang dimasukkan oleh Institut/Fakultas /PPs,/LPPM terkait dengan kegiatan dosen ybs.

2.

Mencatat/memasukkan kegiatan ke dalam aplikasi beban kerja dosen secara mandiri atau dengan dibantu/dikoordinasikan dengan Tim Beban Kerja Jurusan

3.

Mengumpulkan data/dokumen pendukung kegiatan sesuai dengan laporan kinerja

4.

Menyerahkan bukti pendukung kegiatan kepada Tim Beban kerja jurusan

5.

Memeriksa kebenaran laporan kegiatan

6.

Menanda tangani laporan kegiatan

1.

Membantu dosen dalam mencatat kegiatan kedalam aplikasi beban kerja dosen

2.

Memeriksa kesuaian antara laporan dengan data pendukung kegiatan dosen

3.

Mencetak laporan kegiatan dosen dan memintakan pengesahan kepada dosen dan asesor

4.

Membuat rekapitulasi laporan beban kerja tingkat jurusan

5.

Membuat tanda terima penyerahan laporan dan berkas

6.

Menyampaikan laporan dan bukti pendukung kepada asesor untuk dilakukan penilaian

7.

Menerima dokumen pendukung dan menyimpan setelah dinilai dan dinyatakan lolos oleh asesor

1.

Melakukan penilaian beban kerja dosen

2.

Menandatangani dan memberikan persetujuan atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh dosen

3.

Membuat catatan untuk dosen yang tidak lolos penilaian

1.

Tim beban kerja fakultas mengompilasi hasil penilaian beban kerja para dosen di lingkungan Fakultas masing-masing 2. Dekan mengesahkan hasil penilaian 3. Tim beban kerja fakultas menyampaikan hasil laporan ke tim beban kerja Institut 1. 2. 3.

Tim beban kerja institut mengompilasi hasil penilaian beban kerja tingkat Institut Tim beban kerja institut membuat rekap untuk laporan Rektor mengesahkan hasil penilaian

4.

Tim beban kerja institut mengirim laporan hasil penilaian beban kerja dosen ke DIKTI/ KEMDIKNAS

C. POLA PENUGASAN DOSEN UT Penugasan dosen UT dapat dikelompokkan berdasarkan tanggung jawabnya sebagai berikut: 1. Pekerjaan yang dilaksanakan yang menjadi tanggung jawab sendiri (personal accountability) • Melakukan monitoring dan evaluasi tutorial • Melakukan monitoring dan evaluasi ujian • Melakukan evaluasi/memeliharan kualitas bahan ujian • Melakukan evaluasi /memelihara kualitas BA • Melakukan evaluasi/memelihara kualitas layanan bantuan belajar. • Melaksanakan pengelolaan data dan sistem nformasi (entry, verifikasi, validasi, dan pelaporan; aplikasi ) • Menjadi auditor internal (peningkatan mutu perguruan tinggi) • Menjadi editor dan pengelola media publikasi dan buku non bahan ajar 2. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam tim dan menjadi tanggung jawab bersama (collective accountability) • Menyelenggarakan ujian (test masuk, ujian akhir semester, ujian akhir program) • Menyelenggarakan layanan bantuan belajar (tutorial, praktik/praktikum) Memberikan pelayanan dan bimbingan administrasi akademik • Mengelola ujian sidang Pascasarjana • Mengelola pembimbingan tugas akhir program • Mengelola alih kredit • Menentukan peserta TAP • Mengelola yudisium • Mengelola bea siswa (dari perencanaan sampai laporan) • Menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan. • Mengelola media publikasi UT • Mengelola perpustakaan digital • Mengelola website • Menyelenggarakan wisuda dan UPI • Melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian bahan ajar. • Menyelengarakan pertemuan ilmiah dan pelatihan peningkatakan kapasitas • Menangani keluhan mahasiswa, masyarakat serta mitra • Melaksanakan administrasi umum dan keuangan • Memantau/melacak rekam jejak alumni     

3. Pekerjaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam bentuk kegiatan lintas unit (collaborative accountability) • Melakukan koordinasi pengembangan BAC dan BANC • Melakukan koordinasi pengembangan bahan ujian • Menyelenggarakan sosialisasi dan promosi • Mengembangkan jejaring kemitraan (termasuk dengan pengurus pokjar) • Menyelenggarakan orientasi studi mahasiswa • Menyelenggarakan kegiatan kemahsiswaan • Menyelenggarakan kegiatan alumni • Menyelenggarakan kegiatan pembekalan tutor/pengawas ujian

    

BAB III PENGEMBANGAN DOSEN Pengembangan dosen mencakup Peningkatan Kualifikasi Akademik, Peningkatan Kapasitas Keilmuan, Peningkatan Kinerja Profesional, Peningkatan Kepemimpinan dan Manajemen, Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen, serta Kegiatan Pengembangan Budaya Akademik. Landasan Hukum - UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen - PP 37 Tahun 2009 Tentang Dosen - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional - SE MenpanRB tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS - PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS - PP 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil - PP 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor - SE MenpanRB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS - Permenpan No 17 tahun 2013 - SK Rektor UT Nomor 2434/UN31/KEP/2013 tentang Bantuan Bea Siswa Studi Lanjut bagi PNS di Lingkungan UT yang melanjutkan Studi di Dalam dan Luar Negeri ke Program Magister dan Doktor Tahun 2013 - SK Rektor UT Nomor 2435/UN31/KEP/2013 tentang Ketentuan Pemberian Penghargaan bagi PNS di Lingkungan UT yang melanjutkan Studi Ke Program Magister dan Doktor Tahun 2013 - SK Rektor UT Nomor 2436/UN31/KEP/2013 tentang Ketentuan Umum tentang Studi Lanjut bagi PNS di Lingkungan UT Tahun 2013 - SK Rektor UT Nomor 2455/UN31/KEP/2011 tentang Kriteria Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen Diperkerjakan di UPBJJ-UT untuk Melanjutkan Studi ke Jenjang S3 (Doktor)

1. Peningkatan Kualifikasi Akademik Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dosen UT, perlu dilakukan pengembangan dosen melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri. Ketentuan-ketentuan Tugas Belajar dan Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri diatur sesuai Landasan Hukum yang berlaku terkait Tugas Belajar dan Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri tersebut.

    

A. Tugas Belajar Ketentuan Umum: (1) Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. (2)

Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena Tugas Belajar hanya diberikan kepada PNS terpilih, baik dari segi akademis maupun administrasi.

(3)

Biaya studi (beasiswa) bagi Pegawai Pelajar Tugas Belajar tidak ditanggung sendiri oleh Pegawai Pelajar tetapi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, atau sepenuhnya/sebagian oleh negara sahabat, badan internasional, badan swasta nasional, atau badan swasta asing.

(4)

Pegawai Pelajar Tugas Belajar dibebaskan sementara (selama Tugas Belajar) dari tugastugas jabatannya sehingga yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.

(5)

Lama studi lanjut: a. 4 tahun (8 semester) bagi Pegawai Pelajar jenjang Strata Tiga (S3) dan 2 tahun (4 semester) bagi Pegawai Pelajar jenjang Strata Dua (S2) b. Jika Pegawai Pelajar Tugas Belajar belum menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dapat diperpanjang maksimal satu tahun sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi c. Pengajuan permohonan penerbitan perpanjangan Tugas Belajar harus didasarkan pada: - Laporan kemajuan hasil belajar; - Hasil BAP oleh Fakultas atau Pimpinan Unit kepada Pegawai Pelajar; dan - Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi d. Perpanjangan waktu studi tidak selalu diikuti dengan pemberian beasiswa. Perpanjangan pemberian beasiswa untuk jenjang Magister (S2) maksimal satu semester, dan jenjang Doktor maksimal dua semester. e. Bagi Pegawai Pelajar yang dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun dengan perubahan status menjadi Ijin Belajar untuk Melanjutkan Studi. f. Dalam melaksanakan Ijin Belajar untuk Melanjutkan Studi tersebut, Pegawai Pelajar dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.

(6)

Selama melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Pelajar berhak untuk mendapatkan: - biaya pendidikan (SPP), - biaya hidup, - biaya buku, - biaya domisili, - biaya transport kedatangan/ kepulangan, - biaya transport

    

Besaran masing-masing dana tersebut diatur dengan SK tersendiri yang disesuaikan dengan dana yang dikeluarkan oleh Dikti (BPPS). (7)

Pegawai Pelajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan: a. Mendapat ijin dari pimpinan instansi b. Prestasi pendidikan yang sangat memuaskan c. Jenjang pendidikan bersifat linear d. Dibutuhkan oleh organisasi

(8)

Pegawai Pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar setiap semester.

(9)

Setelah menyelesaikan studi, Pegawai Pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar secara lengkap yang ditujukan kepada Rektor melalui Kepala PPSDM dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja/Dekan.

(10) Jika Pegawai Pelajar Tugas Belajar: a. Membatalkan Tugas Belajar atas keinginan sendiri; b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannya; atau c. Diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri; maka yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman administratif dengan menyetorkan ke dalam Kas Negara maksimal sejumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan selama studi ditambah dengan 100%. (11) Jika Pegawai Pelajar Tugas Belajar terbukti melalaikan kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman jabatan (berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010); hukuman jabatan yang dikenakan dapat berupa: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. Persyaratan: (1) Setiap Pegawai Pelajar harus memiliki Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pemberian Tugas Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sesuai dengan aturan yang berlaku. (2)

Calon Pegawai Pelajar harus bersedia melakukan ikatan kerja dengan Universitas Terbuka secara tertulis dengan ketentuan 2n bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan di dalam negeri sejak menyelesaikan studi dan mulai aktif kembali bekerja di Universitas Terbuka; dimana n adalah lama belajar.

(3)

Tempat studi lanjut bagi Pegawai Pelajar Tugas Belajar program S2 dan S3 bagi dosen adalah: - Diutamakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di dalam negeri; atau - Perguruan Tinggi di luar negeri.

    

(4)

Ilmu yang diperoleh dibutuhkan dan sesuai dengan arah pengembangan keahlian dan keilmuan di Program Studi yang bersangkutan atau searah dengan pengembangan organisasi yang telah ditetapkan UT.

(5)

Jenjang studi, program studi dan bidang minat yang akan ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka dan Jenjang studi yang akan ditempuh oleh calon Pegawai Pelajar dari tenaga dosen harus lebih tinggi dari jenjang studi yang telah diperoleh sebelumnya.

(6)

Setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai ”baik”

(7)

Bagi Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural, dibebaskan sementara dari jabatannya.

(8)

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

(9)

Mempunyai nilai TPA dan TOEFL total 1000, yaitu minimal TPA 550 dan TOEFL 450.

(10) Batas usia maksimal pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar dosen pada saat pengajuan adalah: a. 50 tahun untuk menempuh Magister (berlaku sampai dengan tahun 2015). Mulai tahun 2015, batas usia maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 48 tahun 2009, yaitu 37 tahun; b. 50 tahun untuk menempuh Doktor (berlaku sampai dengan tahun 2015). Mulai tahun 2015, batas usia maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 48 tahun 2009, yaitu 40 tahun. (11) Khusus bagi Pegawai Pelajar yang dipekerjakan di UPBJJ-UT, untuk dapat mengikuti studi lanjut S3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. UPBJJ-UT tempat dosen dipekerjakan menyelenggarakan Program Pascasarjana; b. Memiliki bukti kinerja akademis selama 3 tahun terakhir sebagai berikut: - Minimal satu (1) penelitian yang didiseminasikan baik dalam seminar Nasional ataupun Internasional; - Minimal satu (1) artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal berkala yang mempunyai reputasi baik sesuai bidang ilmunya; dan - Telah membimbing dosen yunior dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dibuktikan dengan SK atau Surat Tugas dari Dekan atas usul dari Kepala UPBJJUT. c. Mempunyai kinerja rata-rata baik, selama 6 bulan terakhir; d. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor; e. Mendapat rekomendasi dari Tim TPP-TIB; dan f. Usia maksimal pada waktu mendaftar 50 tahun sebelum tahun 2015; setelah tahun 2014 usia maksimal 40 tahun. g. Mempunyai nilai TPA dan TOEFL total 1000, yaitu minimal TPA 550 dan TOEFL 450     

Prosedur : (1) Setiap calon Pegawai Pelajar harus mengikuti prosedur permohonan pengajuan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Dekan. (2)

Tahapan pengajuan permohonan Tugas Belajar adalah sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan ijin tes masuk perguruan tinggi dengan diketahui Kepala Unit; b. Mendapatkan surat keterangan persetujuan ijin tes; c. Mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan melampirkan Surat Penerimaan Calon Mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju; d. Mendapatkan persetujuan permohonan Tugas Belajar dari Tim Penentuan Penerbitan Tugas dan Ijin Belajar (TPP-TIB) Universitas Terbuka; e. Mendapatkan Surat Keputusan untuk Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang di Kemendikbud.

B. Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri Ketentuan Umum: 1. Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri dapat diberikan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari. 2. Surat Keputusan Mendikbud tentang Pemberian Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri adalah surat yang diberikan oleh Mendikbud atau Pejabat yang berwenang di Kemendikbud sesuai dengan aturan yang berlaku kepada PNS di UT untuk studi lanjut pada satuan PTN atau PTS dan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. 3. Tidak diperkenankan mengajukan beasiswa BPPS atau beasiswa yang bersumber dari APBN. 4. Bagi Pegawai Pelajar dengan Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri, bila terbukti meninggalkan pekerjaannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 yang berupa: - hukuman disiplin ringan; - hukuman disiplin sedang; dan - hukuman disiplin berat. 5. Lama studi lanjut: - 4 tahun (8 semester) bagi Pegawai Pelajar jenjang Strata Tiga (S3) dan 2 tahun (4 semester) bagi Pegawai Pelajar jenjang Strata Dua (S2) - Jika Pegawai Pelajar Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri belum menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dapat diperpanjang maksimal satu tahun sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi     

6. Pengajuan permohonan penerbitan perpanjangan Tugas Belajar harus didasarkan pada: - Laporan kemajuan hasil belajar; - Hasil BAP oleh Fakultas atau Pimpinan Unit kepada Pegawai Pelajar; dan - Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi 7. Pegawai Pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar setiap semester. 8. Setelah menyelesaikan studi, Pegawai Pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar secara lengkap yang ditujukan kepada Rektor melalui Kepala PPSDM dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja/Dekan.

Persyaratan: 1. Tempat studi lanjut bagi Pegawai Pelajar Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri pada program S2 dan S3 bagi dosen adalah: a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di dalam negeri; b. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi U (Unggulan) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); atau c. Lokasi Perguruan Tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat Pegawai Pelajar bertugas. 2. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS 3. Biaya studi bagi Pegawai Pelajar Ijin untuk Belajar ditanggung sendiri 4. Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja (kehadiran) atas ijin pimpinan instansi. 5. Ijin pimpinan instansi dituangkan secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. 6. Ijin ketidakhadiran dapat diberikan maksimal 40% dari jam kerja per bulan, disertai konsekuensi penerimaan remunerasi sesuai proporsi kehadiran. 7. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (secara otomatis). 8. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung (TPP-TIB) mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan institusi 9. Berkinerja baik secara akademik dan administrasi 10. Bersedia melepaskan jabatannya bila sedang menduduki jabatan structural/tugas tambahan tertentu 11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, sedang maupun berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS     

12. Mempunyai nilai TPA dan TOEFL total 1000, yaitu minimal TPA 550 dan TOEFL 450

Prosedur : 1. Setiap calon Pegawai Pelajar harus mengikuti prosedur permohonan pengajuan Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri yang ditujukan kepada Dekan. 2. Tahapan pengajuan permohonan Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri adalah sebagai berikut: - Mengajukan permohonan ijin tes masuk perguruan tinggi dengan diketahui Kepala Unit; - Mendapatkan surat keterangan persetujuan ijin tes; - Mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan melampirkan Surat Penerimaan Calon Mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju; - Mendapatkan persetujuan permohonan Tugas Belajar dari Tim Penentuan Penerbitan Tugas dan Ijin Belajar (TPP-TIB) Universitas Terbuka; - Mendapatkan Surat Keputusan untuk Ijin untuk Belajar atas Biaya Sendiri dari pejabat yang berwenang di Universitas Terbuka.

2. Peningkatan Kapasitas Keilmuan Peningkatan kapasitas keilmuan merupakan bagian dari pengembangan dosen terkait pendalaman bidang ilmu, yang terdiri dari penelitian, seminar, penulisan karya ilmiah, cuti untuk penelitian, pengabdian masyarakat, pemagangan, pencangkokan, detasering, asesor, nara sumber, dan pertukaran peneliti. A. Penelitian (1)

Dalam peningkatan kapasitas keilmuannya, Dosen wajib melakukan penelitian, minimal satu penelitian per tahun.

(2)

Ketentuan tentang aturan dan tatacara penelitian diatur dalam aturan tersendiri yang dikeluarkan oleh LPPM UT dan lembaga penelitian lain (Dikti, BPPT dan lain-lain).

B. Seminar Persyaratan: (1) Setiap Dosen diberikan kesempatan untuk mandapat bantuan biaya seminar 1 kali dalam 1 tahun untuk seminar dalam negeri dan luar negeri. (2)

    

Substansi makalah yang akan diseminarkan agar diperiksa dahulu oleh Tim Pereviu di fakultas masing-masing.

(3)

Seminar yang dapat dibiayai adalah seminar yang subtansinya relevan dengan kebutuhan institusi/fakultas/jurusan/program studi. Pemakalah yang menyajikan materinya dalam bentuk poster tidak dibiayai oleh UT.

(4)

UT hanya akan membiayai Pemakalah Utama (1 orang per judul).

(5)

Setelah kegiatan dilaksanakan, Pemakalah wajib menyerahkan bukti-bukti ke PPSDM selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan seminar, yaitu: a. Bukti registrasi seminar b. Copy sertifikat seminar c. SPPD sesuai ketentuan

Prosedur: (1) Prosedur pengajuan seminar: a. Pemakalah mengajukan permohonan dana seminar ke Dekan dengan melampirkan b. Bukti Penerimaan abstrak/makalah seminar dari penyelenggara c. Makalah yang telah direviu dan disetujui oleh Fakultas d. Biaya seminar, yang meliputi biaya registrasi dan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak termasuk biaya prosiding. e. Dekan mengajukan permohonan tersebut kepada PR I dengan tembusan Kepala PPSDM dengan melampirkan bukti-bukti tersebut. (2)

Setelah PR I menyetujui permohonan ijin seminar, Kepala Unit membuat Surat Tugas bagi Dosen yang akan melaksanakan tugas sebagai pemakalah. Surat Tugas tersebut akan digunakan PPSDM untuk mengajukan pencairan dana.

C. Penulisan Karya Ilmiah UT mendorong para dosen dan memberikan insentif kepada dosen yang menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku teks, buku ajar, jurnal terakreditasi nasional, dan jurnal bereputasi internasional. Insentif yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang karya ilmiah tersebut adalah: 1. Buku Teks Buku yang diterbitkan memiliki kontribusi keilmuan skala nasional yang dibuktikan dengan pencantuman ISBN. Ketentuan mengenai pemberian insentif buku teks disesuaikan dengan kemampuan keuangan UT. 2. Buku Materi Pokok Pemberian insentif untuk Buku Materi Pokok UT mengikuti ketentuan yang sudah ada. 3. Jurnal Pemberian insentif untuk publikasi karya ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional dan jurnal terakreditasi nasional mengikuti ketentuan yang berlaku.

    

D. Cuti untuk Studi dan Penelitian Persyaratan (1) Selain mendapatkan cuti sesuai aturan yang berlaku untuk PNS, Dosen juga dapat memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai Dosen secara penuh (PP No. 37 Tahun 2009 pasal 32). (2)

Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut: a. Asisten ahli atau Lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali b. Lektor Kepala atau Profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali

(3)

Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pendidikan nongelar; b. penelitian; c. penulisan buku teks; d. praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan tugasnya; e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya; f. pengabdian kepada masyarakat; g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau h. kegiatan lain yang sejenis.

(4)

Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud harus diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.

(5)

Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

(6)

Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian diberikan untuk Dosen yang tidak sedang memegang jabatan tugas tambahan.

Prosedur (1) Dosen yang akan mengajukan cuti untuk studi dan penelitian yang dimaksud harus mendapat ijin dan persetujuan dari Kepala Unit/Dekan yang bersangkutan. (2) Pengajuan ijin harus dilengkapi dengan proposal lengkap yang akan dilakukan selama cuti untuk studi dan penelitian tersebut. (3) Penilaian proposal dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh PR I. (4) Kriteria penilaian meliputi rencana kerja dan output yang akan dihasilkan.

    

(5) Pengajuan cuti harus dilakukan 1 bulan sebelumnya dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan ditujukan ke bagian Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut. D. Pengabdian pada Masyarakat Abdimas merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh dosen. Lingkup abdimas meliputi aplikasi bidang keilmuan dan hasil penelitian di masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pelaksanaan abdimas dosen dikoordinasikan melalui LPPM dan fakultas. E. Pertukaran peneliti 1. Dosen UT dapat mengikuti program pertukaran peneliti seperti Exchange Fellowship Program dan program lain yang akan dikembangkan. 2. Program pertukaran hanya diperuntukan bagi dosen yang tidak sedang memperoleh tugas tambahan. 3. Pertukaran peneliti bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang keilmuan dan kelembagaan dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. 4. Prosedur : a. Dosen mengajukan proposal penelitian yang telah disetujui Rektor dan perguruan tinggi yang dituju. b. Pendanaan program ditentukan berdasarkan skema pembiayaan yang telah disepakati bersama antara UT dengan perguruan tinggi dituju. 3. Peningkatan Kinerja Profesional Peningkatan kinerja professional terkait pengembangan dosen meliputi Serdos dan pelatihan-pelatihan teknis pendukung. A. Sertifikasi Dosen Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen     

9. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya 10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus. Persyaratan: (1) Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi; (2)

Dosen tetap di Universitas Terbuka dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun sebagai dosen tetap;

(3)

Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;

(4)

Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku.

(5)

Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikutkan sertifikasi apabila: (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar, (b) telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar (c) telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.

(6)

Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas.

(7)

Dosen tersebut tidak sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;

(8)

Dosen tidak sedang melaksanakan tugas belajar (Surat Biro Kepegawaian Depdiknas No. 23327/A4.5/KP/2009). Bagi dosen yang melanjutkan studi dengan mendapatkan izin belajar dari pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan atas biaya sendiri serta tidak meninggalkan tugas pokok sebagai dosen, dapat diajukan sebagai peserta sertifikasi dosen.

(9)

Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh

    

Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berupa: a. dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen; b. diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya; atau c. diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.

Prosedur: (1) Dikti memberitahukan dan mengunggah data bakal calon DYS pada tahun berjalan kepada UT berdasarkan data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Pemberitahuan tentang data bakal calon DYS, disampaikan dalam bentuk e-mail dan unggahan data dapat diunduh melalui situs web serdos.dikti.go.id (data D-1). (2) UT melakukan proses validasi dengan melakukan updating data bakal calon DYS. Updating dapat dilakukan dengan cara (a) menghapus bakal calon DYS, karena dosen sudah meninggal dunia, pensiun, dll, (b) memasukkan bakal calon DYS baru, karena belum ada dalam data D1, (c) mengganti data bakal calon DYS, karena perubahan data jenjang jabatan akademik, jenjang pendidikan akademik, dll. Semua bentuk updating tersebut dilakukan secara on-line dan harus memenuhi ketentuan Ditjen Dikti c.q. Evaluasi/PDPT. (3) UT mengunggah data bakal calon DYS yang telah divalidasi melalui situs web yang sama sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dikti (data D-2). Data DYS dalam data D-2, menjadi data calon DYS. (4) Dikti, berdasarkan pertimbangan alokasi nasional, kriteria dan skala prioritas sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, melakukan seleksi atas data dalam data D-2 dan menetapkan jumlah dan nama-nama calon DYS definitif bagi masing-masing PTU (data D3). (5) Dikti mengunggah data D-3 situs web serdos.dikti.go.id. Jumlah calon DYS definitif terdiri dari jumlah calon tetap ditambah dengan calon cadangan sebanyak 10% dari jumlah calon tetap. (6) UT mengunduh data D-3 dan melakukan verifikasi dalam bentuk (a) menghapus calon DYS karena petimbangan strategis pimpinan PTU, (b) mengganti calon DYS yang dihapus dengan DYS yang ada dalam calon DYS cadangan (calon DYS pengganti tidak boleh di luar data D-3), dan (c) menambahkan data bidang ilmu/sub-rumpun ilmu dari masing-masing calon DYS. Keseluruhan data hasil verifikasi disahkan oleh pimpinan UT dengan klik tombol SETUJU pada situs web serdos.dikti.go.id (data D-4). (7) Dikti menetapkan jumlah dan nama DYS definitif untuk UT berdasarkan data D-4 yang telah disahkan oleh UT. (8) Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) UT melakukan sosialisasi kepada segenap pimpinan, para calon penilai persepsional (PP) tentang tata cara pelaksanaan Serdos terintegrasi.     

(9) PSD melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Bagian/Departemen/ Prodi untuk menentukan penilai persepsional (PP) masing-masing DYS. (10) PSD menyerahkan akun DYS kepada pimpinan Fakultas/ Jurusan/Bagian di lingkungannya dengan berita acara BA A-1. Dengan prosedur yang sama pimpinan Fakultas/Jurusan /Bagian menyerahkan akun kepada Penilai Persepsional (PP) dengan BA A-1. (11) Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. (12) Portofolio menurut PP RI No. 37/2009 adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. (13) Masing-masing DYS dinilai secara internal oleh 5 (lima) mahasiswa, 3 (tiga) sejawat, 1 (satu) atasan dan DYS sendiri. (14) Secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikan dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan dosen jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan. (15) Penilaian portofolio merupakan gabungan penilaian internal dan eksternal terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat dosen, diri sendiri dan atasan dosen serta personal/deskripsi diri yang disusun oleh dosen yang bersangkutan dan dinilai oleh asesor.

B. Pelatihan-pelatihan teknis pendukung Untuk meningkatkan kompetensi dosen, UT memberikan pelatihan teknis dan pengembangan. Pelatihan bagi dosen terdiri dari pelatihan wajib dan lanjutan. Pelatihan wajib terdiri dari: a. Pelatihan dalam bidang desain dan pengembangan program instruksional; b. Penulisan bahan ajar c. Penulisan bahan ujian d. Pelatihan tutor tatap muka dan online e. Pelatihan pengembangan bahan tutorial f. Dan pelatihan yang diperlukan Pelatihan lanjutan terdiri dari: a. Pelatihan penelitian keilmuan b. Pelatihan penelitian bahan ajar     

c. Pelatihan penulisan karya ilmiah

5. Peningkatan Kemampuan Manajerial Untuk meningkatkan kompetensi manajerial, kepada dosen yang memiliki tugas tambahan dan dosen lain yang ditugaskan UT memberikan pelatihan yang berisifat manajerial. 6. Kenaikan Jabatan dan Pangkat A. Dasar Hukum • • •

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 12 Tahun 2002; PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Jabatan fungsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan, dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridarmanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada 15 Maret lalu, telah dikeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dalam Permenpan ini disebutkan, bahwa tugas pokok jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan instansi pembina yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan Akademik Dosen merupakan jabatan keahlian. B. Jenjang Jabatan Akademik Dosen, Pangkat dan Golongan Ruang Jenjang pangkat, golongan ruang setiap jenjang jabatan Akademik Dosen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Jenjang jabatan Akademik Dosen, pangkat, dan golongan ruang No.

    

Jabatan

Pangkat

1. Asisten Ahli

Penata Muda Penata Muda Tingkat I

2. Lektor

Penata

Golongan Ruang III/a III/b III/c

Penata Tingkat I

III/d

3. Lektor Kepala

Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda

IV/a IV/b IV/c

4. Guru Besar

Pembina Utama Madya Pembina Utama

IV/d IV/e

Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Akademik Dosen ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. Penetapan jenjang jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di atas. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat akademik dosen dengan pendidikan Strata 1 (S1) dan Magister (S2) dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Tabel 2. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat akademik dosen dengan pendidikan Strata 1 (S1) dan Magister (S2)

Jenjang Jabatan, Golongan Ruang, dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen No.

1

2

    

Unsur Kegiatan

UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan sekolah B. Pelaksanaan pendidikan C. Pelaksanaan penelitian D. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat E. Pengembangan diri UNSUR PENUNJANG Penunjang kegiatan Akademik Dosen

Persentase

≥ 90%

≤ 10%

Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

100

150

150

150

150

150

150

150

150

-

-

45

135

225

360

495

630

810

-

-

5

15

25

40

55

70

90

100

JUMLAH

150

200

300

400

550

700

850

1050

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat akademik dosen dengan pendidikan Doktor (S3) dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Tabel 3. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat akademik dosen dengan pendidikan Doktor (S3) Jenjang Jabatan, Golongan Ruang, dan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen No.

1

2

Unsur Kegiatan

A. Pendidikan Pendidikan sekolah B. Pelaksanaan pendidikan C. Pelaksanaan penelitian D. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat E. Pengembangan diri UNSUR PENUNJANG Penunjang kegiatan Akademik Dosen

Persentase

≥ 90%

≤ 10%

JUMLAH

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

200

200

200

200

200

200

200

-

90

180

315

450

585

765

-

10

20

35

50

65

85

200

300

400

550

700

850

1050

Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada tabel 1 dan 2, terdiri atas: a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal. b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Jumlah angka kredit kumulatif minimal dari tugas pokok dan penunjang tugas dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Jumlah Angka kredit Kumulatif minimal dari tugas pokok dan penunjang tugas No.

    

Jenjang Jabatan

Kualifikasi

Tugas Pokok

Unsur

Pendidikan

Pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan Penelitian

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Penunjang

1

Asisten Ahli

Magister

≥ 55%

≥ 25%

≤ 10%

≤ 10%

2

Lektor

Magister

≥ 45%

≥ 35%

≤ 10%

≤ 10%

3

Lektor Kepala

Doktor

≥ 40%

≥ 40%

≤ 10%

≤ 10%

4

Profesor

Doktor

≥ 35%

≥ 45%

≤ 10%

≤ 10%

C. Persyaratan pengangkatan dalam jabatan Akademik Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pertama kali dalam jabatan Akademik Dosen melalui pengangkatan untuk mengisi formasi dari Calon Pegawi Negeri Sipil (CPNS), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi, b. Mempunyai pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, c. Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah untuk pengangkatan pada jabatan Asisten Ahli dan Lektor, d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi, b. Mempunyai pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, c. Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah untuk pengangkatan pada jabatan Asisten Ahli dan Lektor, d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. e. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun, f. Tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen. D. Persyaratan kenaikan jabatan dan pangkat Kenaikan jabatan Dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi), baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan, b. Paling kurang 4 (empat) tahun dalam jabatan terakhir, c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

    

Kenaikan pangkat Dosen setingkat lebih tinggi, baru dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut: a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan, b. Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dlam 2 (dua) tahun terakhir, d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan jabatan Dosen, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi Lektor Kepala atau Profesor harus memiliki ijazah Doktor (S3) atau sederajat. 2. Bagi dosen yang akan mengusulkan kenaikan jabatan Akademik Dosen wajib memiliki karya ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. b. Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi Lektor kepala minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. c. Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi Profesor wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. 3. Dosen yang berprestasi dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diusulkan ke jabatan Akademik Dosen yang lebih tinggi kurang dari 4 (empat) tahun. 4. Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademis dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan. 5. Dalam hal kepangkatan, tidak dikenal adanya peloncatan pangkat. Karena itu, walaupun seorang tenaga pengajar diusulkan ke jabatan yang lebih tinggi secara meloncat, namun kenaikan pangkatnya tetap hanya naik satu tingkat. 6. Kenaikan jabatan Akademik Dosen dari Lektor Kepala ke Profesor bisa dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah memperoleh gelar Doktor (S3), kecuali apabila Dosen yang bersangkutan memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya. 7. Profesor mempunyai kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat. E. Prosedur Pengajuan Penetapan Angka Kredit 1. Setiap Dosen melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan. 2. Hasil penilaian tersebut diisikan ke dalam formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan formulir surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, formulir daftar kegiatan penelitian, formulir surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan formulir surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi. 3. Setiap Dosen menyiapkan bahan-bahan yang akan dimintakan angka kreditnya disertai kelengkapan dan bukti-bukti yang diperlukan bagi pengusulan kenaikan jabatannya, masingmasing dalam rangkap tiga, untuk disampaikan kepada Fakultas melalui Ketua Jurusan/Bagian yang selanjutnya dikirim oleh Fakultas ke Universitas dengan ketentuan:     

a. Bahan yang diserahkan dalam bentuk fotokopi harus berkualitas baik. b. Bahan yang berbentuk buku, atau diterbitkan di suatu majalah ilmiah, diserahkan dalam bentuk satu aslinya dan dua rangkap fotokopinya (mencakup halaman judul, daftar isi, daftar editor, dan karya ilmiah yang bersangkutan). c. Khusus untuk karya ilmiah berbentuk prosiding menyerahkan fotokopi resmi karya ilmiah (mencakup halaman judul, daftar isi, daftar editor, dan karya ilmiah yang bersangkutan) dilengkapi fotocopy bukti karya ilmiah tersebut telah diseminarkan (sertifikat atau dokumentasi lainnya). d. Bahan yang berupa makalah yang tidak diterbitkan harus diserahkan dalam format kertas kuarto atau A4 dengan sistematika yang memenuhi syarat (paling kurang terdiri dari judul, nama pengarang, badan tulisan, daftar kepustakaan) dan dilampiri bukti telah diseminarkan. e. Bahan yang berupa laporan penelitian harus diserahkan dalam format kertas kuarto atau A4 dengan sistematika yang dapat menuruti contoh format dari institusi penyelenggara penelitian. f. Bahan yang berbentuk diktat, modul, naskah tutorial pengembangan program studi/modul, makalah, atau karya tulis lainnya yang tidak dipublikasikan tetapi terdokumentasi di perpustakaan (dengan legalitas Kepala Perpustakaan), diserahkan dalam bentuk satu eksemplar asli dan dua eksemplar fotokopinya disertai dengan Lembaran Pengesahan yang ditanda tangani dosen pengusul dan Dekan Fakultasnya.

7. Kegiatan Pengembangan Budaya Akademik (hari akademik) Dosen dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya secara profesional. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen juga memiliki kewajiban untuk menghasilkan buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi (PT) dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika. Agar dapat meningkatkan kompetensi dosen, perlu dilakukan kegiatan pengembangan budaya akademik. Pelaksanaan hari akademik dilakukan minimal satu kali satu minggu, dengan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan sikap dan komunikasi kolegial serumpun atau lintas rumpun keilmuan. 2. Membiasakan berbagi ide dan pengalaman keilmuan dan professional. 3. Menghasilkan karya akademik, seni, profesi secara kolaboratif. 4. Membina kerja sama dengan pendekatan saling pengertian dan saling mencerdaskan. 5. Melakukan pendalaman dan pengluasan bidang ilmu atau profesi secara mandiri.

    

BAB IV PEMBINAAN DOSEN Dasar Hukum: 1. UU Guru dan Dosen 2. PP Standar Nasional Pendidikan 3. Surat Edaran Sekjen Diknas Nomor 71936/A4/KP/2011 tanggal 26 Agustus 2011. 4. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. 5. Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi 6. SK Rektor UT No. 769/H31/KEP/2010 tentang Pelaksanaan Kode Etik A. Pola Pembinaan Karir Dosen (AA Æ GB) A.1. Program: Pengembangan Kompetensi Dosen Tujuan : Peningkatan kompetensi pedagogic, kepribadian, social, dan profesional dosen UT melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan Deskripsi 1. Pembinaan dan pengembangan dosen terdiri dari: a. Pembinaan dan Pengembangan profesi b. Pembinaan dan Pengembangan karier 2. Pembinaan dan pengembangan profesi meliputi: a. Kompetensi pedagogic adalah kemampuan dosen mengelola pembelajaran peserta didik

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. c. Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar d. Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas

dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 3. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional     

4.

Pembinaan dan pengembangan karier dosen meliputi: a. penugasan b. kenaikan jabatan/pangkat c. promosi

  5. Pola Pembinaan dan Pengembangan a. Kompetensi Pedagogik (1) Pembinaan dan pengembangan kompetensi pedagodik dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang kurikulum, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, dan test dan pengukuran (2) Pendidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada dosen untuk menempuh pendidikan berjenjang dalam bidang yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik. (3) Pelatihan diberikan kepada dosen dalam bidang-bidang yang berkaitan bidang kurikulum, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, dan test dan pengukuran baik. Pelatihan dapat dilakukan di UT maupun di luar UT. (4) Setiap dosen wajib diberikan pelatihan dalam salah satu bidang atau kombinasi dari beberapa bidang tergantung dari rencana pengembangan dosen yang bersangkutan. b. Kompetensi Kepribadian (1) Kematangan kepribadian yang dimaksud adalah dosen memiliki nilai, norma, etika, sikap dan perilaku tatkala dosen ybs melakukan tugas-tugas profesi dan karirnya termasuk berhadapan dengan public melalui media ataupun secara langsung. (2) Pembinaan dan pengembangan kompetensi kepribadian dilakukan melalui pelatihan dan pemberian pengalaman untuk meningkatkan kematangan kepribadian dosen dalam melaksanakan tugas profesi dan karir. (3) Pelatihan diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepribadian baik di UT maupun di luar UT. (4) Pemberian pengalaman kepada dosen dalam bentuk penugasan-penugasan baik terbimbing maupun mandiri melalui kegiatan seminar, asosiasi profesi, pengabdian masyarakat, monitoring kegiatan (ujian, tutorial, kerjasama, dsb) rutin UT, dan social kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh UT untuk membentuk dan mempertajam nilai, norma, etika, sikap dan perilaku agar sesuai dengan etika akademik dan tatakrama pergaulan. c. Kompetensi Sosial (1) Kematangan social yang dimaksud adalah dosen memiliki kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (2)

    

Kematangan social dosen dibentuk melalui penugasan penugasan dosen baik mandiri maupun terbimbing melalui kegiatan-kegiatan: seminar, asosiasi profesi, pengabdian masyarakat, monitoring kegiatan (ujian, tutorial, kerjasama, dsb) rutin UT, dan social kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh UT.

d. Kompetensi Profesional (1) Pembinaan dan pengembangan dosen melalui pendidikan lanjutan, short course, penelitian, abdimas, dan pemberian pengalaman mengajar/tutorial secara online dan/atau tatap muka serta memberikan pengalaman membimbing mahasiswa secara terbimbing dan/atau mandiri. (2) Pendidikan lanjutan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan bidang ilmunya/minat dan/atau kebutuhan UT di masa depan. (3) Pelatihan dan pengembangan dilakukan dalam substansi mata kuliahnya melalui pelatihan, seminar, diskusi, dan pertemuan sesama kolega dalam asosiasi serta pemberian pengalaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan riset. Persyaratan: (1) Diberikan kepada seluruh dosen, diutamakan yang belum pernah menerima pelatihan (2) Setiap dosen minimal menerima satu kali pelatihan pedagogic yang berkaitan dengan bidang tugasnya (3) Diberikan kepada dosen UT yang diberikan tugas atau yang akan diberikan tugas untuk mengelola kegiatan tersebut. (4) Diberikan kepada dosen UT yang akan diberikan tugas untuk menjaga kualitas bidang kurikulum, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, dan test dan pengukuran dengan memperhatikan linearitas bidang ilmu yang bersangkutan (5) Diberikan kepada dosen UT yang diberikan tugas atau yang akan diberikan tugas untuk mengelola kegiatan tersebut. Prosedur: Mengikuti prosedur penugasan untuk pelatihan dan studi lanjut A.2. Program Penyesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Dosen (sumber Pasal 72 UU Guru dan Dosen) Tujuan : Dosen melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan dan kapasitasnya sebagai dosen Deskripsi : Tugas dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

    

NO

TUGAS

1. merencanakan

pembelajaran 2. melaksanakan proses

pembelajaran 3. melakukan evaluasi pembelajaran 4. membimbing dan melatih 5. melakukan penelitian

Asisten Ahli

Jabatan Akademik Lektor Lektor Kepala dan/atau S3

profesor

terbimbing

terbimbing

Mandiri

Mandiri

Terbimbing

mandiri

Mandiri

Mandiri

Terbimbing

terbimbing

Mandiri

Mandiri

Terbimbing

mandiri

Mandiri

Mandiri

Terbimbing

Terbimbing, sampai tujuan penelitian tertentu (mungkin untuk penelitian deskriptif bisa mandiri)

Mandiri

Mandiri

Terbimbing

mandiri

Mandiri

Mandiri

6. melakukan tugas

tambahan 7. melakukan pengabdian kepada masyarakat

Dosen dikelompokkan sesuai bidang ilmu berdasarkan azas kolegialitas. Setiap bidang ilmu diharapkan komposisi SDM nya terdiri guru besar (kalau ada), seorang atau beberapa LK &/ doctor dalam bidang ilmu tersebut, beberapa lektor dan AA. Kelompok bidang ilmu ini diketuai oleh dosen dengan jabatan akademik tertinggi. Masing-masing kelompok bidang ilmu bertanggungjawab atas kuantitas dan kualitas substansi bahan belajar, penelitian dan publikasi ilmiah dosen pada bidang ilmunya. Dosen berhak memperoleh maslahat tambahan dari hasil penulisan bahan ajar, penelitian, dan publikasi ilmiahnya.

A.3. Penyempurnaan Linearitas Pendidikan Pegawai Deskripsi Linearitas adalah kesesuaian bidang studi dosen pada jenjang pendidikan S-1, S-2 dan S-3. Jika bidang studi dosen pada jenjang-jenjang tersebut tidak linear maka yang dipergunakan adalah bidang studi yang terakhir.

    

Tujuan: Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penguasaan bidang ilmu oleh dosen atas dasar kepentingan UT dan dosen yang bersangkutan. Linearitas merupakan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi professional dosen. Penguasaan bidang ilmu tertentu yang linear diharapkan akan meningkatkan kemampuan dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah. Terdapat tiga model linearitas yang dapat digunakan yang digunakan di UT. 1. Model Linearitas Pendidikan:1 a. Model pertama adalah linieritas dalam hal institusi penyelenggara pendidikan – S1 dari Fakultas Ekonomi, – S2 Fakultas Ekonomi – S3 Fakultas Ekonomi. b. Model kedua adalah linieritas bidang ilmu. Fakultas Ekonomi, dengan – S1 keahlian ilmu ekonomi di Fak Ekonomi, – S2 keahlian ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi, – S3 keahlian manajemen pendidikan. di Fakultas pendidikan c. Model yang ketiga adalah focus interest. – S1 mengambil skripsi budidaya katuk di Fakultas Pertanian, – s2 mengambil tesis berjudul teknologi daun katuk untuk dibuat jamu di Fakultas Farmasi, – S3 mengambil disertasi berjudul penggunaan daun katuk sebagai obat pelansing dan efek sampingnya di Fakultas Kedokteran. 2. Zig-zag yang menguatkan2 a. Hilir – hulu – hilir Æ linier S1 : Teknik Sipil S2 : T. Tambang, Geomekanika S3, Fisika, Teori elastisitas dan kerusakan b. Hulu – hilir – hilir terapan Ælinier S1 : Fisika S2 : Elektro : Mikroelektronika S3 : Teknologi Medis c. Hulu 1 – hulu 2 – hilir Ælinier S1 : Kimia (Anorganik) S2 : Matematika (Finansial) S3 : Ekonomi Mineral - Ekonomi Pertambangan   Pengelompokkan bidang ilmu menurut DIkti: a. Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (Mipa) b. Ilmu Tanaman c. Ilmu Hewani 1

 Gagasan dari Prof. Urip Santosa   Gagasan Prof. Lilik Hendrajaya 

2

    

d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Ilmu Kedokteran Ilmu Kesehatan Ilmu Teknik Ilmu Bahasa Ilmu Ekonomi Ilmu Sosial Humaniora Agama Dan Filsafat Ilmu Seni, Desain Dan Media Ilmu Pendidikan

Ketentuan tentang linearitas Dasar hukum tentang linearitas belum ditemukan. Sebagai awal, UT perlu mengembangkan sendiri untuk pedoman linearitas. Pada prinsipnya, setiap dosen harus memiliki latar belakang bidang ilmu yang linear mulai dari jenjang S-1, S-2, sampai S-3, namun tidak mudah memperoleh dosen dengan linearitas bidang ilmu dalam waktu yang singkat. Untuk itu UT perlu menetapkan masa transisi untuk menata linearitas bidang ilmu. Implikasi prinsip linieritas Penugasan dosen diupayakan dengan pola sebagai berikut: 1. Dosen dengan kualifikasi akademik doktor ditempatkan pada satuan administrasi pangkal (satminkal) akademik yang relevan dengan rumpun bidang keilmuannya. Sedangkan penugasannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan institusi. 2. Dosen dengan kualifikasi akademik magister yang ditempatkan pada satminkal akademik yang tidak relevan bidang ilmu pada tingkat magisternya (umumnya pada satminkal sesuai ijazah S-1), apabila dosen tersebut akan berkarir sesuai bidang keilmuannya ybs dapat meminta ditempatkan pada satminkal yang sesuai dengan satminkal pada ijazah magisternya atau mengambil S-3 sesuai dengan ijazah S-1 nya. Mekanisme Untuk dosen yang sekarang sudah S-3 maka linearitas bidang ilmunya ditentukan pada jenjang S-3 nya. Dengan demikian seluruh kegiatan Tri Dharma Pendidikan linearitasnya ditentukan oleh bidang pendidikan pada jenjang S-3. Terhitung mulai tahun 2014 penerbitan tugas atau ijin belajar harus sudah memperhatikan linearitas bidang ilmu pada jenjang sebelumnya. Mulai tahun 2016, jenjang pendidikan tingkat master sudah linear. Pada tahun 2018, seluruh dosen lulusan program doctor yang masuk setelah tahun tahun 2014 sudah memiliki linearitas bidang ilmu S-2 dan S-3 nya.

    

Pola Kenaikan Jabatan Fungsional (kaitan dengan pengembangan dosen) 1. Persyaratan Persyaratan kenaikan jabatan fungsional mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu seperti diuraikan pada Bab II (Pengembangan Dosen). 2. Mekanisme a. Seluruh usulan kenaikan jabatan fungsional diusulkan melalui fakultas. Pertimbangan Senat Fakultas diperlukan untuk kenaikan jabatan ke Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. b. Untuk kenaikan ke Lektor Kepala dan Guru Besar memerlukan pertimbangan Senat Universitas. c. Khusus untuk kenaikan jabatan ke GB diperlukan pertimbangan peer, yaitu kelompok Guru Besar di UT. Hasil pertimbangan peer GB disampaikan kepada Senat Universitas sebagai masukan untuk pemberian pertimbangan Senat Universitas. Mekanisme lebih detil terdapat dalam Surat Edaran Sekjen Diknas Nomor 71936/A4/KP/2011 tanggal 26 Agustus 2011. Program Percepatan Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen UT Pendidikan S-1

S-2

S-3     

Asisten ahli Jika sampai 2015 belum berijazah S-2 dan sudah berumur 56 tahun ke atas maka ybs dipensiunkan. Jika usia belum mencapai 56 tahun ybs dialihkan menjadi tenaga kependidikan Diwajibkan untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, jika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas tambahan maka yang bersangkutan dibebaskan dari tugas tambahan (untuk dosen yang sudah dalam jabatan asisten ahli minimal 8 tahun) Diwajibkan untuk naik

Jabatan Akademik Lektor Jika sampai 2015 belum berijazah S-2 dan sudah berumur 56 tahun ke atas maka ybs dipensiunkan. Jika usia belum mencapai 56 tahun ybs dialihkan menjadi tenaga kependidikan Diwajibkan untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Dosen ybs diwajibkan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan S-3 pada bidang pendidikan yang linear

Lektor Kepala Jika sampai 2015 belum berijazah S-2 dan sudah berumur 56 tahun ke atas maka ybs dipensiunkan. Jika usia belum mencapai 56 tahun ybs dialihkan menjadi tenaga kependidikan Diwajibkan untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi Dosen ybs diwajibkan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan S-3 pada bidang pendidikan yang linear

Diwajibkan untuk naik

Diwajibkan untuk naik

ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, jika yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas tambahan maka yang bersangkutan dibebaskan dari tugas tambahan. (untuk dosen yang sudah dalam jabatan asisten ahli minimal 8 tahun)

ke jenjang jabatan lektor kepala

ke jenjang jabatan profesor

B. Pola Pembinaan Disiplin Dosen Pengertian: Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Untuk aturan disiplin pegawai secara umum diatur dalam: a. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. b. Permendiknas No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Aturan khusus tentang disiplin dosen sebagian diatur dalam: SK Rektor UT No. 769/H31/KEP/2010 tentang Pelaksanaan Kode Etik

C. Pola Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air (tidak ditemukan peraturan yang mengaturnya) Dosen menandatangani semacam “pakta integritas” agar dosen tugas belajar menjunjung martabat dan kehormatan bangsa dan menyadari pembiayaan dari rakyat. Utamanya untuk dosen yang memperoleh bantuan biaya karyasiswa dan seminar ataupun pelatihan. Dosen juga berjanji untuk selalu menjunjung tinggi cita-cita kebangsaan dan D. Pola Pembinaan Kesejawatan Dosen (memasuki dan mengembangkan diri dalam asosiasi profesi) Pembinaan kesejawatan dosen dilakukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dosen. Pembinaan kesejawatan dilakukan dengan mendorong dosen untuk menjadi anggota asosiasi profesi. UT memberikan dukungan berupa pemberian kesempatan kepada dosen     

untuk menjadi anggota asosiasi profesi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi.

    

BAB V EVALUASI KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

A. Landasan Hukum 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2) Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 3) Pedoman Penilaian Kinerja serta Pemberian Honorarium Kegiatan dan Honorarium Kinerja Universitas Terbuka Tahun 2012 4) Keputusan Rektor Universits Terbuka No. 8072/UN31/KEP/2012 tentang Tata Kerja Tim Penilaian dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Universitas Terbuka 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 6) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 7) Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010 Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri sipil yang dinilai. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen); dan 2. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen) Tata cara Penilaian a. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. b. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stmktur organisasi dan tata kerja (SoTK). c. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja     

d. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. e. SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari. f. Dalam ha1 terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. g. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS