2/24/2014
QUALITY ASSURANCE PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI: Penyelenggaraan y gg di Kementerian Keuangan g
Disampaikan oleh: V Sonny Loho V. Sonny Loho Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan pada: Seminar “Shifting Paradigm of Internal Control” Senin, 24 Februari 2014
Agenda
1
Kerangka g Kebijakan j Reformasi Birokrasi Nasional
2
Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenkeu
3
Praktik Monev/QA Itjen Kemenkeu
4
Potret dan Tantangan APIP ke Depan
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
2
1
2/24/2014
Agenda
1
Kerangka Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
3
Kerangka Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2010-2015 Permenpan-RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap RB tahun 2010-2014 yang berisikan 9 Program atau Area Perubahan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
4
2
2/24/2014
*) Pada tahun 2013 sudah mencapai 3,2 **) Pada tahun 2013 sudah mencapai 73,9% (Pusat) dan 27,2% (Daerah), sesuai dengan IHPS I BPK Tahun 2013 ***) Pada tahun 2013 mencapai 7,37 (Pusat) dan 6,82 (Daerah) Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014 dan Grand Design RBN Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
5
Agenda
2
Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenkeu
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
6
3
2/24/2014
Reformasi Nasional
•TAP MPR No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan b b korupsi, kolusi k i k l i dan d nepotisme ti bebas
Krisis ekonomi 1998
Reformasi Nasional
•UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme •Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Perpres No 7 tahun •Perpres No 7 tahun 2005 Rencana 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004‐2009
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
7
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Visi Dan Misi Kementerian Keuangan Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
•UU No. 17 Th. 2003 Tentang Keuangan Negara •UU No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara •UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Peningkatan Kinerja, Pelayanan & Kepercayaan Publik Pelayanan
Kesempurnaan
8
4
2/24/2014
Reformasi Birokrasi Kemenkeu
‐ “4 Pilar” menuju ke “9 area perubahan” Æ kepercayaan publikÆ Social Welfare
9 AREA PERUBAHAN* Kepercayaan Publik
1.
Pola Pikir dan Budaya Kerja
Pelayanan Publik
2.
Penataan Peraturan Perundang‐undangan
Peningkatan Kinerja
3.
Organisasi Penataan dan Penguatan g g
Good Governance
4.
Penataan Tatalaksana
5.
Penataan Sistem SDM Aparatur
6.
Penguatan Pengawasan
7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.
Monitoring dan Evaluasi – fungsi Quality Assurance
Indikator Kinerja Utama
Penataan Organisasi
Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM
Penyempurnaan Proses Bisnis
Persepsi Publik
Remunerasi
Competitiveness Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
Social Welfare *Integritas, Roadmap RB Kemenkeu– KMKPelayanan, No. 345/2011 jo No. 185/2012 Profesionalisme, Sinergi, Kesempurnaan
9
Contoh Reformasi Bidang Organisasi (Modernisasi Kantor Layanan) Sebelum Reformasi Birokrasi • Belum dilaksanakannya modernisasi kantor –kantor di lingkungan Kemenkeu • Belum ada pemisahan fungsi anggaran dan perimbangan keuangan • Belum dibentuk unit yang menangani kekayaan negara dan Sekretariat Komite Pengawasan Perpajakan secara khusus
Setelah Reformasi Birokrasi 2007
2008
• Modernisasi Kanwil &KPP Pratama di Jawa dan Bali • Pembentukan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Batam • Penerapan 18 KPPN Percontohan/ Prima • Pemisahan DJAPK menjadi DJA dan DJPK • Pemisahan DJPB dan DJPLN menjadi DJPB, DJPU dan DJKN • Perubahan Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM
• Modernisasi seluruh Kanwil KPP di luar dan KPP di Jawa&Bali
• Pembentukan 3 KPPBC Madya Pabean dan 3 KPPBC Madya Cukai • Penerapan 14 KPPN Percontohan pada DJPBN
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
2009 • Pembentukan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi
• Pembentukan 9 KPPBC tipe Madya Pabean
2010
2011
• Pembentukan 11 • Pembentukan KPP KPPBC Tipe Madya WP Besar Orang Pribadi II Pabean • Pembentukan DPC dan Call Center DJP • Pembentukan • Tahapan KPPN Mobile & Modernisasi KPPBC Filial tipe Madya (11 kantor)
• Penerapan 5 KPPN Percontohan
• Penerapan 10 KPKNL Teladan • Perubahan Biro Humas menjadi • Penerapan 6 KPKNL Biro Komunikasi & teladan Layanan Informasi • Penerapan 10 • Pembentukan Pusat • Pembentukan KPKNL Teladan Layanan Pengadaan Sekretariat Komite • Transformasi Secara Elektronik Pengawas Kelembagaan pada SETJEN Perpajakan • Pembentukan Unit Kepatuhan Internal Bea dan Cukai
Pelayanan
Kesempurnaan
10
5
2/24/2014
Contoh Reformasi Bidang Tatalaksana/SOP Sebelum Reformasi Birokrasi
Setelah Reformasi Birokrasi 2007
•SOP belum disusun secara terkoordinir
2008
•Telah disusun 6 475 SOP 6.475 SOP
•Telah disusun 7 676 SOP 7.676 SOP
•35 SOP •Belum disusun SOP Layanan Unggulan Layanan Unggulan
2009
2010
2013
•Telah disusun 7 228 SOP 7.228 SOP
•Telah disusun 9 846 SOP 9.846 SOP
•67 SOP Layanan •102 SOP Unggulan Layanan Unggulan
•Telah disusun 16 107 SOP 16.107
•102 SOP Layanan Unggulan
•Belum ada SOP‐Link
•30 SOP‐Link
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
11
Contoh SOP Layanan Unggulan ‐ Sebelum dan sesudah reformasi Penyelesaian NPWP 3 Hari Kerja
Pabean Jalur Hijau 1 Hari Kerja
4 Jam
30 menit
Permohonan P h K b Keberatan Penetapan Pajak
12 Bulan
Pabean Jalur Merah
48 Jam
9 Bulan
Lelang Eksekusi
12 Jam
Revisi SAPSK (APBNP)
47 Hari Kerja
34 Hari Kerja
Belum ada kejelasan
5 Hari Kerja Penerbitan SP2D
Lelang Non Eksekusi 27 Hari Kerja
1 hari kerja
10 Hari Kerja
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
1 Jam
12
6
2/24/2014
Contoh Tax Reform – Reformasi Organisasi
1. KPP LTO (Large Tax Office) / KPP Wajib Pajak Besar. 2 KPP Wajib Pajak Khusus (KPP BUMN, 2. BUMN KPP Perusahaan Penanaman Modal Asing, KPP WP Badan dan Orang Asing, serta KPP Perusahaan Masuk Bursa). 3. KPP Madya (Medium Tax Office). 4. KPP STO (Small Taxpayers Office) / KPP Pratama yang juga membawahi Kantor Pelayanan, Pelayanan Penyuluhan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau langsung oleh KPP.
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
13
Contoh Tax Reform – Reformasi Proses Bisnis dan Teknologi Informasi 1. Proses Bisnis a) SOP pelayanan perpajakan, misal pengurusan pendaftaran NPWP yang hanya memakan waktu 1 hari. b) Account Representative. c) Contact Center / Kring Pajak 500200. d) Help Desk. 2. Teknologi Informasi a) e-payment (pembayaran pajak secara on line). b) e-registrasion(pendaftaran wajib pajak melalui internet), internet) efilling (pelaporan pajak melalui internet). c) e-spt (pengisian SPT dengan program yang telah disediakan DJP). d) serta pemanfaatan sistem teknologi untuk pengawasan internal dan pengawasan data. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
14
7
2/24/2014
Agenda
3
Praktik Monev/QA Itjen Kemenkeu
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
15
Kesempurnaan
Monitoring dan Evaluasi – Peran ITJEN sebagai Quality Assurance Sebelum Reformasi Birokrasi
Setelah Reformasi Birokrasi 2007
2008
2009
• Belum ada tim monev
• Pelaksana monev: masing‐masing i i Bidang Pelaksana Program RB
• Pelaksana monev: Ti Tim yang ditunjuk dit j k
• ITJEN sebagai APIP APIP melaksanakan fungsi quality assurance dengan melakukan monev
• ITJEN sebagai APIP • ITJEN sebagai APIP l k k fungsi f i melaksanakan l k k fungsi f i melaksanakan quality assurance quality assurance dengan melakukan dengan melakukan monev monev
• Belum dilakukan monev
• Materi monev ‐‐ > Uraian Jabatan & SOP Layanan Unggulan
• Materi monev ‐‐ > SOP Layanan Unggulan dan SOP Non‐Unggulan
• Monev atas SOP, Disiplin & kode etik, Urjab, dan Evajab
• Monev atas SOP Layanan Unggulan
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
2010
Kesempurnaan
2011
• Monev atas action plan peningkatan mutu layanan publik
16
8
2/24/2014
Monitoring dan Evaluasi – Peran ITJEN sebagai Quality Assurance Sebelum Reformasi Birokrasi
Setelah Reformasi Birokrasi 2012
2013
2014
• Belum ada tim monev
• ITJEN sebagai APIP • ITJEN sebagai APIP melaksanakan l k k melaksanakan l k k fungsi quality fungsi quality assurance dengan assurance dengan melakukan monev melakukan monev
• ITJEN sebagai APIP APIP melaksanakan fungsi quality assurance dengan melakukan monev
• Belum dilakukan monev
• Monev atas Indikator Kinerja Utama dan Survei Kepuasan Pelanggan gg
• Rencana monev atas SOP Layanan Unggulan dan Evaluasi Menyeluruh
• Monev atas Pola Mutasi dan PMPRB
Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
2010
2011
Kesempurnaan
17
Agenda
4 Potret dan Tantangan APIP ke Depan
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
18
9
2/24/2014
Shifting Paradigm APIP 1. Perluasan peran dari sekedar mengawasi ketaatan (watchdog) tetapi juga sebagai konsultan – fungsi asurans dan consulting. 2 Perluasan jenis kegiatan Assurance tidak hanya audit ketaatan tetapi juga 2. mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai compliance office risk management. 3. Pengembangan peran Consulting meliputi asistensi penyusunan laporan keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, risiko pengendalian intern intern, dan konsultasi pengadaan barang dan jasa. 4. Penerapan risk based audit planning termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen. IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
19
Level IACM No
Elemen
1.
Elemen I Peran dan Layanan (Services and Role of Internal Auditing)
2.
Elemen II Pengelolaan SDM (People Management)
3.
Elemen III Praktik Profesional (Professional Practices)
4.
Elemen IV Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)
5.
Elemen V Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and Culture)
6.
Struktur Tata Kelola (Governance Structures)
Level 5 Optimizing
Level 4 Managed Unit audit internal telah mengintegrasikan Praktik profesional semua informasi dan audit internal diseluruh g untuk organisasi telah ditetapkan memperbaiki tata secara seragam kelola dan menajemen risiko
Level 3 Integrated Level 2 Infrastructure Level 1 Initial Tidak ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung kepada kinerja individu
Proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan
20
10
2/24/2014
Capaian Level IACM (Kapabilitas) APIP - Th 2010 & 2011
93.96% 100.00% 90.00%
SECARA NASIONAL 311 APIP PUSAT/DAERAH
80.00% 70.00% 60.00% 50.00%
19 APIP PUSAT/DAERAH
40.00% 30.00% 20.00%
5.74%
10.00% 0.00%
1 APIP PUSAT
0.30% 0 30% Level 1 (Initial) Level 2 (Infrastructure) Level 3 (Integrated) Integritas Sinergi Integritas, Profesionalisme, Sinergi,Profesionalisme Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
21
Tantangan Penguatan Kapabilitas APIP Untuk pencapaian level 2 Identifikasi dan rekrutmen SDM yyang g kompeten p serta pengembangan profesi individu. Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan (ada pergeseran paradigma dalam pengawasan). Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM.
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
22
11
2/24/2014
Tantangan Penguatan Kapabilitas APIP Untuk pencapaian level 3 Layanan y konsultansi serta audit kinerja/program j p g evaluasi (perubahan paradigma pengawasan). Membangun tim dan kompetensinya serta pegawai yang berkualifikasi profesional. Perencanaan audit berbasis risiko dan pengukuran kinerja (serta quality assurance kegiatan audit).
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
23
Rencana Aksi APIP Penguatan Kapabilitas APIP dapat dilakukan antara lain melalui: AAIPI – Standar Audit, Pedoman Telaah Sejawat, Kode Etik, dan Pengembangan Profesi Diskusi antar APIP mengenai Penyempurnaan “Panduan Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan APIP” Pelatihan / sharing session / benchmarking mengenai kesesuaian Elemen IACM kepada seluruh APIP
IntegritasSinergi,Profesionalisme Sinergi Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Kesempurnaan
Pelayanan
Kesempurnaan
24
12
2/24/2014
Terima Kasih Integritas, Integritas , Profesionalisme Profesionalisme, Sinergi Sinergi,,, Pelayanan Pelayanan, , Kesempurnaan Integritas, Integritas , Profesionalisme, Profesionalisme ,, Sinergi, Sinergi Pelayanan, Pelayanan , Kesempurnaan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda II Lt. 4 s.d. 13 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat
13
