INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
Oleh : Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakry, Akt, M.Si INSPEKTUR II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI JAKARTA, 4 APRIL 2016
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL : 1
Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3 4
Tertuang dalam Perpres No 2/2015 ttg RPJMN 20152019
5
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah2 dan desa dalam kerangka NKRI Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia
6
Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional
7
Mewujudkan kemandiran ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
8 9
domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
Perpres 192/2014 Pasal 2: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional Pasal 3, fungsi BPKP Bidang Ekonomi dan Maritim: • Pasal 10, 11, 12 (Deputi perknm dan kemaritiman) • Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD) • Pasal 22,23,24 (Deputi ANBUMN/D/BUL terkait) • Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK) • Pasal 6,7,8 (Kesesmaanfungsi pendukung Utama) Bidang Polhukam, PM dan Budaya: • Pasal 14, 15, 16 (Deputi Polhukam, PM & Bdy) • Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD) • Pasal 22,23,24 (Deputi AN)-BUMN/D/BUL terkait • Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK) • Pasal 6,7,8 (Kesesmaanfungsi pendukung Utama)
Inpres 9/2014 - Diktum 3&5
R egulasi UU No. 6/2014 ttg Desa UU No. 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. UU No. 6/2014 ttg Desa. PP No. 43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014. PP No. 60/2014 ttg Dana Desa yang bersumber dari APBN jo PP No. 22 tahun 2015 Perubahan PP No. 60/2014. Permendagri No. 7/2008 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Permendagri No. 112/2014 ttg Permendagri No. 113/2014 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri No.114/2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa. Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 ttg Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 ttg Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
P engertian Dana Desa Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
P endapatan Desa
Pendapatan asli Desa Alokasi APBN :
Lain-lain Pendapatan yang sah
hibah dan sumbangan pihak ketiga
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
1 7
2
3
6
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%
5
4
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
Roadmap Dana Desa
Dana Desa (DD): Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp34.236,6 M Bagi Hasil PDRD: Rp4.109,3 M TOTAL= Rp59.112,1 M Rata2 perdesa: Rp797,8 juta Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database Target Keberhasilan
Dana Desa (DD): Rp47.684,7 M Rata-rata DD per Desa: Rp643,6 juta ADD: Rp37.564,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp4.270,3 M TOTAL= Rp89.519,4M Rata2 perdesa: Rp1.208,2 juta
APBNP 2015
Dana Desa (DD): Rp81.184,3M Rata-rata DD per Desa: Rp1.095,7 juta ADD: Rp42.285,9M Bagi Hasil PDRD: Rp4.975,9 M TOTAL= Rp128.446,3M Rata2 perdesa: Rp1.733,6 juta
2018
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des
Dana Desa (DD): Rp111.840,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.509,5 juta ADD: Rp60.278,0 M Bagi Hasil PDRD: Rp6.384,6M TOTAL= Rp178.502,8 M Rata2 perdesa: Rp2.409,2 juta
2019
2017
2016
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des
Dana Desa (DD): Rp103.791,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp55.939,8M Bagi Hasil PDRD: Rp5.680,1M TOTAL= Rp165.411,1M Rata2 perdesa: Rp2.232,5 juta
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan
Aliran M asuk K euangan Desa …
Dana Desa (RKUN => RKUD)
Dana Desa Tahap I: 40% (April)
PUSAT (Kemenkeu)
Syarat: - Perkada Tatacara Alokasi Dana Desa untuk setiap desa - Perda APBD Kab/Kota - Lap. Realisasi Penyaluran & Konsolidasi Penggunaan Dana Desa
PROVINSI
Tahap II: 40% (Agustus)
KAB/KOTA
Syarat: -
Tahap III: 20% (Okt) Syarat: -
ADD, Bagi Hasil Pajak/Ret & Ban.Keu
Dana Desa
7 hari setelah diterima RKUD Tahap I: 40% (April)
Pencairan sesuai Perkada
Syarat: Perdes APB Desa Lap. Sem. II Thn sebelumnya
Tahap II: 40% (Agustus)
(PP 43/2014 jo PP 47/2015)
Syarat: Lap. Sem. I Thn Berjalan
Tahap III: 20% (Okt)
Pihak III/ Masyarakat
Dana Desa, ADD, DBH, BanKeu
DESA
BanKeu Keu Ban Prov Prov
Syarat: -
PADes, Pendapatan Lainnya
Dana Desa (RKUD => Rek. Desa)
(PP 60/2014 jo PP 22/2015)
Bantuan Keuangan
PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA
DESA Sejahtera
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pemerintah Pusat Kemenkeu
Kemendagri
Kemendes PDTT
Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot)
Masy/P III
Kab/Kota
Provinsi Ban.Keu
ADD
Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae
PADes/ Hibah
LINGK. STRATEG IS UU 6/2014 UU 23/2014 PP 43/2014 jo PP 47/2015
PP 60/2014 jo PP 22/2015
RPJMN/ RKP
RPJMD/ RKPD
DESA Kepala Desa
Perangkat Desa
RPJM Desa/ RKP Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT)
APB DESA
Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya
Belanja Desa TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP
BPD
Lembaga Kemasy. Desa
70%
Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa
30%
Penghasilan Tetap / Operasional
Bel. Pegawai Bel. Bar&Jasa Bel. Modal
Laporan ke Bup/Wali: LRA Semesteran dan Tahunan LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan Lap. Dana Desa per Semester Laporan ke BPD Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan)
Pembiayaan Desa
Pengawasan & Pembinaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (Kec/Insp)
PP 60/2008 PMK 93/2015 Perka LKPP 13/2013 Permendagri
113/2014 114/2014 52/2015 Permen.Desa PDTT
1/2015 3/2015 5/2015
Titik K ritis Pengelolaan K euangan Desa …
Tingkat Pemerintahan PEMPUS
PemProv. Pemkab/ Kota
Pemdes
• Koordinasi Kementerian (Kemendagri & KDPDTT) • Ketentuan Pelaksanaan • Pembinaan & Pengawasan • Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil • SDM (Kec, Ins, BPMPD, DPPKAD) • Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa • SDM Kades, perangkat Desa dan BPD • Sarana dan Prasarana Desa • Kebijakan tingkat Desa
Koordinasi stakeholders, Peningkatan Kapasitas SDM, Penyusunan Juklak yg jelas/implementatif, SIMDA-DESA, SPIP
Proses Pengelolaan Keuangan Desa Keselarasan Perencanaan Tingkat Partisipasi Kualitas RKP Desa Unifikasi dan Integrasi Anggaran Harmonisasi Kades & BPD Evaluasi APB Desa oleh kec Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Kades ‘Powerfull’ Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan desa Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang Jumlah Laporan yg hrs dibuat Tatacara Pelaporan Efektifitas pengawasan Kesiapan aparat pengawasan
Perencanaan (RKPDesa)
Penganggaran
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan & Pertanggungjawaban
Pengawasan
Alur Pelaporan …
DESA
KAB/KOTA
PROVINSI
Lap.Real APB Desa SEMESTERAN
Lap.Real APB Desa SEMESTERAN
LPP Desa Tahunan
LPP Desa Tahunan
LPJ Real APBDesa TAHUNAN
LPJ Real APBDesa TAHUNAN
Lap. KMD (Tahunan)
Lap. KMD (Tahunan)
Tujuan: Kemenkeu Tembusan: Menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait
Lampiran LKPD PP 43/2014 Permendagri 113/2014
Lap Real Penggunaan Dana Desa
PUSAT
Dikoord: Camat Smst & Thn
(Permendagri 52/2015)
Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa
PP 60/2014 jo PP 22/2015
Tembusan
Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa TAHUNAN
Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa
Pengelolaan K euangan Desa … Perencana an
P A R T I S I P A T I F
RPJMDesa
RKP Desa
Pengangar an
PADesa APBN Bagi hasil pajak/Retri busi ADD Bantuan Hibah Lain-lain pendapatan
Pelaksana an Kegiatan
Penatausa haan
Buku kas umum Buku pembantu pajak Buku bank
Rancangan APBDesa Perbup/Walkot ttg Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaporan
Semesteran
Pertanggun gjawaban
Perdes
Aturan Penggunaan Belanja Desa …
Prosentase Belanja Desa pada APBDesa (Psl 100 PP 43/2014)
70 % untuk mendanai : Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30 % untuk mendanai : Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Operasional Pemerintah Desa; Tunjangan dan Operasional BPD; Insentif RT dan RW
API P dpt M elak uk an..
Pemeri ksaan Monitor ing
Dumas Dana Desa
Klarifik asi
Evalua si
API P harus … .
1
Merancang program pengawasan Dana Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventive action) bukan tindakan represif atau APIP berfungsi sebagai early warning system. APIP harus mampu melakukan asistensi pengelolaan Dana Desa, sehingga kegamangan/ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan dana desa tidak terjadi;
2
Merancang program pengawasan Dana Desa yang sifatnya pengawasan kepatuhan, disamping itu merespon apabila terdapat pengaduan masyarat terkait pengelolaan Dana Desa melalui Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Investigasi;
3
Melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah Dana Desa telah memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4
Secara paralel hadir dalam setiap proses pelaksanaan yang dilakukan oleh perangkat desa;
5
Merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko, dalam artian APIP mengawal proses pelaksanaan dana desa pada 3 (tiga) tahapan yang dinilai memiliki risiko penyimpangan yang tinggi;
6
Merancang suatu teknis pengawasan yang sifatnya desk monitoring atau desk audit terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga Sumber Daya APIP dapat lebih efektif.
Prosedur Pengaw asan Dana Desa Pra Penyaluran • Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa. • Kesesuaian perhitungan Dana Desa; • Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.
Penyaluran dan Penggunaan
Pasca Penyaluran
• Aspek keuangan dalam penggunaan Dana Desa; • Aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana Desa; • Aspek kehandalan SPI.
• Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjaw aban penggunaan Dana Desa; • Penilaian manfaat (outcome) Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat.
Pra Penyaluran …
1
2
3
Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa.
Perangkat Pengelolaan Dana Desa Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa
Kesesuaian perhitungan Dana Desa :
Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa :
Dapatkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD); dll Analisis Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes telah memuat prioritas penggunaan Dana Desa; dll
Dapatkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa; Analisis jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan data yang bersumber dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan statistik; Dll
Analisis apakah Dana Desa yang dituangkan dalam Rancangan Perdes tentang APBDes telah berdasarkan RKPDes; Analisis apakah Rancangan Perdes tentang APBDes telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPDes untuk dibahas dan disepakati bersama; Dll
Penyaluran dan Penggunaan…
1
2
3
Aspek keuangan dlm penggunaan Dana Desa :
Aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana Desa :
Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan.
Ada 22 analisis salah satunya Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Aspek kehandalan SPI
Ada 10 analisis salah satunya analisis apakah penyaluran Dana Desa oleh Kabupaten/Kota kepada desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
Ada 2 analisis salah satunya apakah penggunaan dana desa telah mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes.
Ada 10 analisis salah satunya apakah perangkat desa dalam mengelola Dana Desa telah melakukan identifikasi terhadap kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam menggunakan Dana Desa;
Pasca Penyaluran … Penatausahaan ada 6 analisis salah satunya analisis apakah Bendahara Desa telah melaksanakan penatausahaan Dana Desa secara memadai
1
Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa
Pelaporan ada 3 analisis salah satunya analisis apakah Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran kepada Bupati/Walikota setiap semester; Pertanggungjawaban ada 3 analisis salah satunya analisis apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
2
Penilaian manfaat (outcome) Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat
Ada 4 tahapan penilaian manfaat salah satunya APIP melakukan penilaian apakah pengalokasian Dana Desa telah mempertimbangkan tingkat kemiskinan
Tahapan/ Tata Cara Pengaw asan …
3 Tahapan 2 1
Tahapan Perencanaan
Pelaporan Tahapan Pelaksanaan
4 Tahapan Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan
Lanjutan …
T a h a p a n
P e r e n c a n a a n
internal briefing Koordinasi Penyelarasan jadwal pengawasan
Penyusunan PKP
Analisis Risiko Pengawasan Pembentukan Tim Penyampaian informasi Pengawasan ke Pemerintahan Desa Dll
Lanjutan …
T a h a p a n
P e l a k s a n a a n
Mengumpulkan bukti-bukti
Melakukan pengujian bukti
Dituangkan dalam Kertas Kerja Pengawasan
Contoh jenis bukti dan teknik pengujian pengawasan Dana Desa Jenis Bukti
Teknik Pengujian
Fisik
Observasi, inspeksi, inventarisasi (opname)
Dokumen
Verifikasi, cek, uji/test, footing, crossfooting, vouching, trasir, scanning, rekonsiliasi
Analisis
Analisis, evaluasi, investigasi, pembandingan
Keterangan
Konfirmasi, permintaan informasi
Lanjutan …
T a h a p a n
P e l a p o r a n
Kertas kerja pemeriksaan Konsep laporan hasil pemeriksaan Ekspose internal LHP
Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti, sedangkan laporan dalam bentuk Bab untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh
Lanjutan … Untuk mengetahui efektivitas rekomendasi hasil pengawasan yang telah dihasilkan apakah Pemeritah Desa telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengawas
Mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut T a h a p a n
hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, T L H P
rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi. Membentuk Tim Pemantau. Membandingkan rekomendasi hasil pengawasan dengan bukti TLHP yang disampaikan. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut
Terimakasih
