REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) Dra Hj Sastri Yunizarti Bakry, Akt, Msi, CA, QIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017
KONSEPSI REVIU REVIU SPI REVIU SAP
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI TERTIB ADMINISTRASI STANDAR NORMATIF AUDIT BPK
PENGELOLAAN KEUDA
1. S P I P
1. 2. 3. 4. 5.
Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Aktivitas Pengendalian Sistem Informasi & Komunikasi Pemantauan dan Pengendalian
1. Perencanaan
2. Penganggaran
1. Nasional
1. 2. 3. 4.
UU PP Perpres Permen
2. Local
1. 2.
Perda Perkada
2. Ketaatan thdp Perundangan
3. Penatausahaan AUDIT BPK
4. Akuntansi
3. Disclosure
5. Pertanggungjawaban
Tranparansi
Penyusunan Lap Keu Sistem Akuntansi FENOMENA
1. 2. 3. 4.
WTP WDP TW TMP
4. SAP Penyajian Lap Keu
1. 2. 3. 4.
Lap Arus Kas Neraca Lap Realisasi Ang CaLK
PP no. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 (3) Permendagri No 4/2008 tentang pedoman Reviu LKPD
Reviu atas
Mewajibkan APIP
Laporan Keuangan
Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
Laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan SAP
KONSEPSI REVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2010
REVIU Prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat pengawasan intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai SAP
KONSEP DASAR REVIU • Reviu sebagai pemberian jasa oleh pengawas (APIP) dengan tingkat keyakinan (level of assurance) yang tidak setinggi audit (high) tetapi keyakinan yang lebih rendah dari audit (moderate) • Reviu yang dilakukan tidak terhadap asersi pemerintah daerah atas laporan keuangan. Akan tetapi reviu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberi asersi oleh manajemen pemerintah daerah
• Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti halnya dalam audit, meskipun reviu mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern secara terbatas • Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Reviu paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diajukan kepada kepala daerah sudah mengakomodasi hasil reviu APIP
• Reviu dilakukan terhadap laporan keuangan dan juga terhadap sistem pengendalian intern. Reviu atas sistem pengendalian intern yang dilakukan tergolong dalam jasa yang bersifat nonatestasi • Reviu tertuju pada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi/penyesuaian) material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang direviu sesuai dengan SAP, baik segi pengakuan, penilaian, pengungkapan dan sebagainya
• Reviu dilakukan oleh pihak yang kompeten yaitu yang memenuhi kualifikasi sebagai pejabat fungsional auditor • Dalam reviu tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran/kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa
TUJUAN REVIU: Memberikan keyakinan terbatas LK yang disajikan Pemda
RUANG LINGKUP Reviu meliputi SPI dan kesesuaian SAP
SASARAN REVIU Mencakup Neraca, LRA, LAK dan CaLK
RUANG LINGKUP REVIU
Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi
PERAN APIP APIP: Pengujian Asersi
Bukti Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Kertas Kerja
APIP: (penelusuran angka, permintaan ket, Analitikal reviu) Penyesuaian dan Reklasifikasi
Gubernur/ Bupati/ Walikota BPK
LapKeu
APIP (Reviu)
Gubernur/ Bupati/ Walikota
LapKeu telah Direviu/SPTDR
SPTDR SOR Lap Keu
REVIU
Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan
PERENCANAAN
Pemahaman EntitasI
Penilaian SPI
Penyusunan Program Kerja Reviu
Latar Belakang Proses Transaksi Prinsip dan Metode Akuntansi Memahami Sistem dan prosedur keuangan Daerah Observasi/wawamcara pihak terkait setiap tahapan prosedur Analisis resiko
Langkah kerja , Teknisk,sumber data,pelaksana, waktu pelaksanaan
PELAKSANAAN REVIU (Dilaksanakan pada Unit akuntansi secara berjenjang)
Penumpulan Informasi Keuangan
Persiapan Penugasan
Penyiapan Program Kerja Reviu Pelaksanaan Reviu Penelusuran Angka Permintaan Keterangan Aanalisi
Penyusunan Kertas Kerja reviu
PELAPORAN REVIU
Kertas Kerja Reviu • KKR penelsuran angka • KKR Permintaan keterangan • KKR analistis • Masalah-masalah dan penyelesaian
laporan • Sesuai dengan pedoman dan peraturan terkait • Informasi adalah penyajian manajemen • Lingkup reviu lebih sempit dari audit • Ada tidaknya modifikasi material atas lap keu • Tanggal laporan
JENIS LAPORAN HASIL REVIU
DENGAN PARAGRAF PENJELAS
-Ada modifikasi material -ENTITAS TIDAK MELAKUKAN KOREKSI SESUAI SARAN
-PROSEDUR (TEKNIK) REVIU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
TANPA PARAGRAF PENJELAS
• Tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
LAPORAN HASIL REVIU oLaporan hasil reviu disajikan dalam bentuk surat oTanggal persetujuan konsep laporan hasil reviu oleh kepala APIP digunakan sebagai tanggal laporan
Bentuk dan Isi Laporan Hasil Reviu 1. Pernyataan Reviu 2. Komentar dan informasi tambahan, yaitu: 1) Dasar Reviu 2) Tujuan dan Sasaran Reviu 3) Ruang Lingkup Reviu 4) Simpulan dan Rekomendasi 5) Tindak Lanjut Hasil Reviu Periode Reviu dan Periode Sebelumnya Lampiran: Laporan keuangan yang telah direviu
Alur Proses Reviu Laporan Keuangan APIP Pusat/Daerah
Entitas Pelaporan
LK dan Data Pendukung
Penyampaian LK dan Data Pendukung LHR Tanpa Paragraf Penjelas
Penyusunan LHR Tanpa Paragraf Penjelas
Reviu SPI & kesuaian dgn SAP
YA SPI memadai & LK sesuai SAP?
TIDAK
Koreksi LK
YA LK Hasil Koreksi
Koreksi sesuai permintaan & tepat waktu?
TIDAK LHR dgn paragraf penjelas
Penyusunan LHR dgn Paragraf Penjelas
AUDIT VS REVIU STANDAR AUDIT •Pemahaman SPI menyeluruh •Penetapan Risiko Pengendalian •Pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon pertanyaan
Dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, observasi, konfirmasi, dan prosedur audit lainnya
REVIU
• Penelaahan SPI terkait dengan penyajian laporan keuangan • Kesesuaian dengan SAP
Dengan permintaan keterangan melalui wawancara/memberikan Kuesioner dan prosedur analisis, tanpa pengujian bukti
REVIU SPI
INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2010
Sistem Pengendalian Intern • Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,( SPIP), adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
TujuanSPIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
Sistem Pengendalian Intern yaitu
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup Reviu SPI Sistem Akuntansi
Bukti Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Kertas Kerja
Penerimaan Kas Pengeluaran Kas
Satuan Kerja PPKD Penyusunan Laporan Keuangan
LapKeu
Gubernur/ Bupati/ Waikota
APIP (Reviu)
REVIU SPI Penelusuran Angka Penelusuran Laporan Keuangan ke dalam catatan akuntansi dan dokumen sumber
n
Permintaan Keterangan Proses pengumpulan , pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran , pelaporan transaksi, kompilasi, dan rekonsiliasi lap keuangan
Analitis
Analisis Hubungan yang tidak biasa
identifikasi adanya hal yang Berkaitan dgn pemisahan tidak biasa, membandingkan fungsi,pemberian wewenang, antara praktek dan prosedur pengawasan fisik aktiva yang ditetapkan
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
PENYAMPAIAN LK WAKTU 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
PELAKSANA disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
3 (tiga) bulan setelah PPKD menyusun laporan keuangan berakhirnya tahun anggaran pemerintah daerah dengan cara berkenaan menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD 2 (dua) bulan setelah disampaikan oleh BPK kepada DPRD. menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK
LANGKAH REVIU SPI • • • •
•
Pemahaman atas Entitas (latar Belakang, proses transaksi signifikan, prinsip dan metode penyusunan laporan keuangan Memahami siste n dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Wawancara/obeservasi pihak terkait dalam setiap prosedur yg ada Analisis resiko adanya kemungkinan salah saji material Tetapkan arah reviu berdasarkan analisisi resiko
Contoh KELEMAHAN SPI • Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah belum dibuat. • Rekonsiliasi data anggaran keuangan dan aset tetap Belum optimal • Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan ditingkat SKPD belum memadai, • Penyusunan laporan keuangan disemua SKPD belum dilakukan tepat waktu serta belum ada ada keseragaman sistematikanya. • Terdapat Kesalahan penganganggaran belanja operasi dan belanja modal senilai………….. • Terdapat keterlambatan penyetoran sisa UP/GU pada akhir tahun senilai Rp. • Perbedaan dengan nilai aset tetap dengan KIB senilai Rp
REVIU SAP
INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2010
SAP 1
• Pengakuan, bagaimana akun memenuhi kriteria pencatatan
2
• Pengukuran, proses penetapan nilai uang atas suatu akun
3
• Klasifikasi metode pengelompokan nilai suatu akun berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, • Pengungkapan, metode penyajian akun dalam LKPD
REVIU SAP Penelusuran Angka Penelusuran Laporan Keuangan ke dalam catatan akuntansi dan dokumen sumber
Permintaan Keterangan Proses pengumpulan , pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran , pelaporan transaksi, kompilasi, dan rekonsiliasi lap keuangan Berkaitan dengan prinsip dan Praktek akuntansi, salah saji, ; pengungkapan, dan kecukupan data
Analitis
Analisis Hubungan yang tidak biasa
Identifikasi adanya hubungan antar pos, kewajaran saldo, kebijakan akuntansi
PROSEDUR ANALITIK – KESESUAIAN SAP
REVIU
Prosedur analitik dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan kejadian yang tidak biasa dan tidak sesuai SAP. Analisis yang dilakukan adalah mereviu kesesuaian saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan satu dengan komponen lainnya
KETIDAKSESUAIAN DENGAN SAP • Saldo Kas di bendahara pengeluaran tidak didukung dengan hasil stock opname • Persediaan belum didukung Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Pernyataan reviu menyatakan: o Reviu dilaksanakan berdasarkan dengan PP No. 8 Tahun 2006
o Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian
manajemen entitas pelaporan tersebut. o Reviu mencakup permintaan penjelasan kepada para pejabat/petugas yang terkait dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan. o Lingkup reviu lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, reviu tidak bertujuan untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit. o APIP tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan selain dari perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam laporan reviu APIP.
Penyebab •Penyusunan APBD terlambat •Sistem akuntansi belum ditetapkan •Sistem komputerisasi tidak kompatibel •Kelemahan administrasi aset •Pelanggaran ketentuan pelaksanaan anggaran •Kualitas SDM kurang memadai •Belum adanya fungsi satuan pengawasan untuk penjaminan mutu LKPD kepada BPK
Langkah Menuju Opini WTP • Sistem pembukuan • Sistem Aplikasi teknologi Komputer • Inventarisasi Aset dan Hutang • Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan serta pertanggungjawaban anggaran • Quality Assurance SPI • Sumber Daya Manusia
• Mengacu SAP • Sistem Aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi • Bukti kepemilikan yang syah dicatat dan dipertanggung jawabkan • 3 bulan setelah tahun anggaran
• Itjen/itprov lakukan reviu • Kompetensi/pelatihan/pendam pingan
OPINI Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria - kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, - kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), - kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan - efektivitas sistem pengendalian intern.
4 (empat) jenis opini • opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), • opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), • opini tidak wajar (adversed opinion), dan • pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
