i
TESIS
PENGARUH PROSEDUR REVIU, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, TEKANAN WAKTU, DAN ANGGARAN DANA REVIU PADA KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
KOMANG WIDYARINI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
ii
TESIS
PENGARUH PROSEDUR REVIU, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, TEKANAN WAKTU, DAN ANGGARAN DANA REVIU PADA KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
KOMANG WIDYARINI NIM 1391661050
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
iii
iii
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Nama
: Komang Widyarini
Nim
: 1391661050
Program Studi : Magister Akuntansi Judul Tesis
: Pengaruh Prosedur Reviu, Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas dari plagiat.
Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah Tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 28 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan
Komang Widyarini
iv
v
Tesis Ini Telah Diuji pada Tanggal 28 Agustus 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana, Nomor: 2686/UN14.4/HK/2015 Tanggal 26 Agustus 2015
Ketua
: Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, SE, MSi., Ak.
Anggota : 1. Dr. I Nyoman Wijana Asmara Putra, SE, MSi., Ak. 2. Dr. I Ketut Budiartha, SE, MSi., Ak., CPA 3. Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto, MSi., Ak. 4. Dr. Ni Ketut Rasmini, SE, MSi., Ak.
v
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas asung wara nugrahaNya, tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi terciptanya karya yang lebih baik lagi. Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan tesis maupun dalam kehidupan penulis: 1.
Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, SE., M.Si., Ak. pembimbing akademik sekaligus pembimbing I yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan saran selama penulis mengikuti program magister, khususnya penyelesaian tesis ini.
2.
Dr. I Nyoman Wijana Asmara Putra, SE., M.Si., Ak. pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
3.
Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD; Rektor Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana.
4.
Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K); Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.
5.
Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE., MS; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister.
6.
Dr. A.A.G.P Widanaputra, SE., M.Si., Ak.; Ketua Jurusan Akuntansi, Dr. Dewa Gede Wirama, MSBA., Ak; Ketua Program Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana serta Bapak dan Ibu dosen, seluruh staf dan karyawan Program Magister Akuntansi Universitas Udayana.
vi
vii
7.
Dr. I Ketut Budiartha, SE., M.Si., Ak., CPA; Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto, M.Si., Ak., dan Dr. Ni Ketut Rasmini, SE., M.Si., Ak., selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran, sanggahan, dan koreksi sehingga tesis ini dapat terwujud.
8.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Program beasiswa STARADB sehingga meringankan beban penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9.
Putu Agus Suradnyana, ST; Bupati Buleleng yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
10. I Putu Yasa, SH, MM; Inspektur Kabupaten Buleleng yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 11. Seluruh guru-guru yang telah membimbing penulis, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 12. Ayah dan mendiang Ibu yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, memberikan dasar-dasar berpikir logik dan suasana demokratis sehingga tercipta lahan yang baik untuk berkembangnya kreativitas. 13. Rekan-rekan angkatan I Magister Akuntansi STAR BPKP yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Denpasar, 28 Agustus 2015
Penulis
vii
viii
ABSTRAK
PENGARUH PROSEDUR REVIU, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, TEKANAN WAKTU, DAN ANGGARAN DANA REVIU PADA KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah di Provinsi Bali)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu pada kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah atas LKPD. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang berjumlah 171 orang. Sampel berjumlah 45 orang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Adanya tekanan waktu karena keterbatasan waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi maka Inspektorat Daerah diharapkan agar mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas reviu rendah. Kata Kunci: kualitas reviu, prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan anggaran dana reviu.
viii
waktu,
ix
ABSTRACT
THE EFFECT OF REVIEW PROCEDURES, EDUCATIONAL BACKGROUND, TIME PRESSURE, AND REVIEW FUNDS BUDGET ON THE REVIEW QUALITY OF THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT (Empirical Study on Regional Inspectorate in Bali Province)
The purpose of this study aimed to examine the effect of the review procedures, educational background, time pressure, and review funds budget on the quality review of the Local Government Finance Report. The Review was the foundation made a statement of responsibility over the regional head. The population of this research was the Government Internal Supervisory Apparatus Inspectorate of Provincial/District/City in Bali which amounted to 171 people. The samples consisted 45 of people that were determined by purposive sampling technique. The data were analyzed using linear regression and data were collected by questionnaire. The analysis showed that the review procedures, educational background, and the review funds budget a positive effect on the quality review of local government financial reports. The time pressure affected in negatively on the quality review of local government financial reports. The pressure affected the result because of time constraints and the complexity of the task assignment higher then what it was expected. The regional Inspectorate optimize on assignments between budget time and complexity of the task in order to lower the risk and also decrease in the quality of the review. Keywords: review quality, review procedure, educational background, time pressure, budget funds review
ix
x
RINGKASAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan reviu yang merupakan dasar pertimbangan bagi dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility) kepala daerah atas laporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu juga dilatarbelakangi oleh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaaan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa kinerja APIP belum menunjukkan perbaikan kualitas pemeriksaan dan reviu laporan keuangan yang berkelanjutan. Belum dikembangkannya prosedur reviu dalam bentuk petunjuk pelaksanaan/teknis, sumber daya manusia yang belum memadai baik jumlah maupun kompetensinya, terbatasnya waktu pelaksanaan reviu, dan ketersediaan anggaran dana reviu merupakan beberapa faktor penyebab kualitas reviu laporan keuangan oleh APIP belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki peran besar dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, melalui pengawasan keuangan daerah yang berkualitas. Proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu pada kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang berjumlah 171 orang. Sampel yang digunakan berjumlah 45 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling berupa purposive sampling dengan kriteria: (1) APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang pernah melakukan reviu terhadap LPKD, dan (2) berperan sebagai ketua tim dalam tim reviu. Penentuan kriteria ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa APIP yang berperan sebagai ketua tim memiliki kemampuan untuk memimpin tim reviu dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan reviu sejak tahap perencanaan sampai pelaporan sehingga memiliki persepsi yang lebih akurat mengenai variabel penelitian ini utamanya variabel kualitas reviu LKPD. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas reviu.
x
xi
Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa terdapat variabel lain selain variasi variabel prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu dapat memengaruhi variasi variabel kualitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya tekanan waktu karena keterbatasan waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi. Profil responden menunjukkan tingkat pendidikan yang belum memadai, sebagian besar APIP berlatar belakang pendidikan nonakuntansi. Untuk itu, Inspektorat Daerah diharapkan agar (1) menyusun dan mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas reviu rendah; (2) mendorong motivasi APIP untuk senantiasa mengikuti pendidikan dan pelatihan reviu LKPD. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi pembina APIP baik Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain seperti kompetensi, pelatihan formal, dan kecermatan profesional agar kualitas reviu LKPD tercapai.
xi
xii
DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM ................................................................................................ i PRASYARAT GELAR ........................................................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN.................................................................................... iii SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ........................................................ iv PENETAPAN PANITIA PENGUJI ....................................................................... v UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................... vi ABSTRAK ............................................................................................................. viii ABSTRACT ........................................................................................................... ix RINGKASAN ......................................................................................................... x DAFTAR ISI .......................................................................................................... xii DAFTAR TABEL .................................................................................................. xiv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xv DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................ xvi DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xvii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang................................................................................. 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 1.4.1 Manfaat Teoritis ..................................................................... 1.4.2 Manfaat Praktis ...................................................................... 1.4.3 Manfaat Regulasi ...................................................................
1 7 8 8 8 9 9
KAJIAN PUSTAKA 2.1 Teori Penetapan Tujuan ................................................................... 2.2 Reviu Laporan Keuangan ................................................................ 2.2.1 Konsep Dasar Reviu ............................................................... 2.2.2 Konsep Pelaksanaan Reviu atas LKPD.................................. 2.2.2.1 Teknik Penelusuran Angka ........................................ 2.2.2.2 Permintaan Keterangan .............................................. 2.2.2.3 Prosedur Analitis ........................................................ 2.2.3 Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ......... 2.3 Tingkat Pendidikan .......................................................................... 2.4 Tekanan Waktu ................................................................................ 2.5 Anggaran Dana Reviu ..................................................................... 2.6 Penelitian Terdahulu ........................................................................
10 11 15 16 16 17 19 20 23 25 26 28
BAB III RERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 3.1 Rerangka Berpikir............................................................................ 30 3.2. Rerangka Konsep ............................................................................. 31 3.3. Hipotesis Penelitian ......................................................................... 32 xii
xiii
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Prosedur Reviu Pada Kualitas Hasil Reviu LKPD ................ Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD ....... Tekanan Waktu Pada Kualitas Reviu LKPD ......................... Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD ...............
32 33 34 36
BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Rancangan Penelitian ...................................................................... 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................... 4.3 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................... 4.4 Sumber dan Jenis Data .................................................................... 4.5 Populasi dan Sampel........................................................................ 4.6 Variabel Penelitian .......................................................................... 4.7 Instrumen Penelitian ........................................................................ 4.8 Prosedur Penelitian .......................................................................... 4.9 Analisis Data ................................................................................... 4.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda ..........................................
38 40 40 40 41 42 46 47 48 48
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Deskripsi Responden ....................................................................... 50 5.2 Uji Instrumen ................................................................................... 52 5.3 Deskripsi Variabel Penelitian .......................................................... 53 5.4 Analisis Regresi Linier Berganda .................................................... 56 5.4.1 Uji Asumsi Klasik .................................................................. 56 5.4.2 Uji Hipotesis .......................................................................... 58 5.5 Pembahasan ..................................................................................... 61 5.5.1 Pengaruh Prosedur Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD ......... 61 5.5.2 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD ............................................................................................ 62 5.5.3 Pengaruh Tekanan Waktu Pada Kualitas Reviu LKPD ......... 63 5.5.4 Pengaruh Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD 65
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN 6.1 Simpulan .......................................................................................... 66 6.2 Saran ................................................................................................ 66
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 69 LAMPIRAN
xii
xiv
DAFTAR TABEL Halaman
4.1 Data Jumlah Aparat Pengawasan Intern (APIP) Inspektorat Daerah se-Bali Tahun 2015 .........................................................................................................................
41
4.2 Operasional Variabel Penelitian..............................................................................
45
5.1 Penentuan Sampel Penelitian ..................................................................................
50
5.2 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner ..............................................................
51
5.3 Profil Responden .....................................................................................................
52
5.4 Statistik Deskriptif Data Penelitian .........................................................................
54
5.5 Hasil Uji Asumsi Klasik .........................................................................................
57
5.6 Hasil Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi .........................................................
59
xiii
xv
DAFTAR GAMBAR Halaman 3.1 Rerangka Berpikir Penelitian ............................................................................ 31 3.2 Rerangka Konsep Penelitian.............................................................................. 32 4.1 Rancangan Penelitian........................................................................................ 39
xiv
xvi
DAFTAR SINGKATAN
SINGKATAN APIP
: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BKD
: Badan Kepegawaian Daerah
BPK
: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP
: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
JFP2UPD : Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah LK
: Laporan Keuangan
LKPD
: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
xv
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Lampiran 2.
Tabulasi Data Responden
Lampiran 3.
Rata-rata Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Lampiran 4.
Uji Validitas Variabel Prosedur Reviu (X1)
Lampiran 5.
Uji Validitas Variabel Tekanan Waktu (X2)
Lampiran 6.
Uji Validitas Variabel Kualitas Reviu (Y)
Lampiran 7.
Uji Reliabilitas Variabel Prosedur Reviu (X1)
Lampiran 8.
Uji Reliabilitas Variabel Tekanan Waktu (X3)
Lampiran 9.
Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Reviu (Y)
Lampiran 10. Deskripsi Data Penelitian Lampiran 11. Frekuensi Jawaban Responden Lampiran 12. Statistik Deskripsi Data Uji Lampiran 13. Regresi Linier Berganda Lampiran 14. Uji Multikolinieritas Lampiran 15. Uji Heteroskedastisitas Lampiran 16. Uji Normalitas Lampiran 17. Kuesioner
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Isu aktual yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2006). Publik menuntut keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik memerlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Laporan 1
2
keuangan merupakan alat komunikasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Laporan keuangan tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2005). Laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelaksanaan reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility) menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya. Pedoman pelaksanaan reviu atas LKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa reviu LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pentingnya pelaksanaan reviu menyebabkan peran
3
Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah menjadi semakin besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2013 (IHPS II BPK Buku I hal. 9, 2014) khususnya pemeriksaaan kinerja atas pengelolaan audit dan reviu laporan keuangan oleh APIP belum memadai. BPK menyebutkan bahwa pengelolaan audit dan reviu laporan keuangan belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal serta perbaikan kualitas audit dan reviu laporan keuangan yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan terhadap 108 LKPD tahun 2012, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 7 LKPD, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 52 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 2 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 47 LKPD. Perolehan opini WTP atas 7 LKPD ini sangat sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan sebanyak 108 LKPD yang diperiksa BPK. Kelemahan dalam pedoman operasi dan sumber daya manusia menjadi faktor penyebab. Masalah sumber daya manusia yang disoroti BPK adalah masalah pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia APIP yang belum memadai baik jumlah maupun kompetensinya. Jumlah APIP yang ada kurang dari kebutuhannya. Demikian halnya dengan pedoman operasional dalam bentuk petunjuk
4
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai penjabaran dari standar audit/reviu belum dikembangkan APIP secara optimal untuk mendukung pelaksanaan audit/reviu di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menjadi fokus utama pimpinan dan para APIP Inspektorat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Fenomena belum optimalnya fungsi APIP Inspektorat mengandung arti bahwa reviu yang dilakukan oleh APIP terhadap informasi LKPD sebelum diserahkan kepada BPK belum menyentuh permasalahan yang mendasar yakni masalah tata kelola aset dan keuangan. Hal tersebut terlihat dari: 1) aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, 2) penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, 3) penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, 4) saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, 5) penatausahaan persediaan tidak memadai, 6) pelaksanaan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan, 7) kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (IHPS II BPK Buku I hal. 31, 2014). Sehingga saat LKPD diperiksa BPK, kesalahan-kesalahan material yang memengaruhi kewajaran informasi dalam LKPD masih ditemukan. Kondisi ini terjadi karena waktu pelaksanaan reviu yang singkat dan jumlah serta kompetensi sumber daya manusia APIP masih kurang.
5
Arnes (2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab buruknya kualitas laporan keuangan daerah adalah karena masih rendahnya peran Inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga laporan keuangan tidak memiliki kualitas yang baik sebelum diperiksa oleh BPK. Peran APIP masih terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. APIP belum melakukan pengawasan secara terus-menerus sejak proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Padahal keberadaan APIP merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan. Kesalahan dalam penyajian LKPD diharapkan dapat dikurangi dengan adanya reviu. Reviu yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam LKPD. De Angelo (1981) dalam Watkins et al (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahliannya. Berdasarkan pengertian tentang kualitas audit tersebut maka yang dimaksud kualitas reviu adalah kemampuan APIP untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Russel (2000) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya, demikian halnya dalam reviu.
6
Tuntutan reviu yang berkualitas dengan waktu yang terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi APIP. Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi APIP karena dalam kompleksitas tugas yang semakin tinggi dan waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan reviu yang berkualitas. Selain kendala terbatasnya waktu pelaksanaan reviu LKPD, salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan reviu adalah dukungan anggaran dana reviu. Pada praktiknya, anggaran dana reviu ini masih minim jika dibandingkan dengan kompleksitas reviu yang pada akhirnya akan turut memengaruhi kualitas reviu APIP. Secara teknis reviu berbeda dengan audit operasional yang biasa dilakukan oleh APIP Inspektorat. Namun, baik reviu maupun audit keduanya memerlukan keahlian khusus di bidang akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun SAP. Sementara pelatihan akuntansi dapat membantu APIP yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda untuk memahami SAP. Uraian di atas menunjukkan bahwa reviu atas LKPD yang dilaksanakan oleh
Inspektorat
memiliki
peran
besar
dalam
membantu
mewujudkan
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, melalui pengawasan keuangan daerah yang berkualitas. Reviu merupakan komponen penting dari sistem peringatan dini (early warning system) yang diharapkan mampu mengurangi kekeliruan dalam menyajikan informasi keuangan. Terbitnya
7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan bagi Inspektorat untuk membantu penyajian informasi keuangan yang jujur. Namun sayangnya meskipun peraturan ini telah diberlakukan sejak tahun 2008, Inspektorat sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu laporan keuangan dipandang belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Inspektorat selaku APIP yang diberikan wewenang untuk melaksanakan reviu memiliki tantangan besar untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, prasarana dan sarana yang memadai, anggaran biaya, serta adanya petunjuk teknis (juknis) yang memuat prosedur pelaksanan reviu. Kondisi ini cukup beralasan agar hasil reviu dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun sesuai dengan SAP. Uraian tersebut menunjukkan banyak faktor yang menentukan kualitas reviu. Fenomena belum memadainya kualitas reviu tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas reviu Inspektorat.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diketahui bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan APIP, tekanan waktu (time pressure), dan ketersediaan anggaran dana reviu diperkirakan sebagai faktor penyebab kualitas
8
hasil reviu LKPD oleh Inspektorat belum memadai. Untuk itu masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah prosedur reviu berpengaruh pada kualitas reviu LKPD? 2) Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh pada kualitas reviu LKPD? 3) Apakah tekanan waktu (time pressure) berpengaruh pada kualitas reviu LKPD? 4) Apakah anggaran dana reviu berpengaruh pada kualitas reviu LKPD?
1.3 Tujuan Penelitian Konsisten dengan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menguji pengaruh prosedur reviu pada kualitas reviu LKPD. 2) Menguji pengaruh latar belakang pendidikan pada kualitas reviu LKPD. 3) Menguji pengaruh tekanan waktu (time pressure) pada kualitas reviu LKPD. 4) Menguji pengaruh anggaran dana reviu pada kualitas reviu LKPD.
1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini mendukung teori penetapan tujuan (goal setting theory) terkait dengan pelaksanaan reviu LKPD oleh APIP. Variabel prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu dapat memengaruhi usaha APIP untuk mencapai kualitas reviu LKPD.
9
1.4.2 Manfaat Praktis 1) Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, dapat memberikan dasar untuk mengambil langkah penting yakni pemberian anggaran dana reviu yang memadai agar pelaksanaan reviu atas LKPD oleh Inspektorat menjadi lebih berkualitas. 2) Bagi Inspektorat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas reviu Inspektorat, bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu adalah faktor-faktor penting yang perlu mendapat perhatian khusus agar reviu dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
1.4.3 Manfaat Regulasi Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyusun peraturan kepala daerah yang memuat petunjuk pelaksanaan/teknis reviu LKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Penetapan Tujuan Teori penetapan tujuan (goal setting theory) adalah proses kognitif membangun tujuan dan merupakan determinan perilaku. Tujuan yang disadari akan menghasilkan tingkat prestasi yang lebih tinggi jika seseorang menerima tujuan tersebut (Locke, 1975 dalam Gibson et al., 1985). Sifat kognitif (proses mental) menurut (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984) mencakup 4 (empat) hal berikut ini: 1) Keterincian tujuan, tujuan spesifik berkaitan dengan tingkat presisi kuantitatif tujuan tersebut (goal specificity). 2) Kesukaran tujuan, tingkat keahlian yang dibutuhkan (goal difficulty). 3) Intensitas tujuan, proses menentukan pencapaian tujuan (goal intensity). 4) Kadar usaha untuk mencapai tujuan (goal commitment). Banyak penelitian menunjukkan bahwa tujuan spesifik dan kesukaran tujuan menjadi pertimbangan penting. Tujuan rinci/spesifik mengarah pada hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang bersifat umum, karena tujuan tersebut memberikan kejelasan bagi individu berkaitan dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Penetapan tujuan yang bersifat spesifik akan mendorong peningkatan prestasi. Demikian pula dengan tingkat kesulitan tujuan, semakin sulit tujuan, semakin tinggi pula tingkat prestasi. Namun hal tersebut terjadi ketika tujuan diterima atau disepakati (goal acceptance).
10
11
Penelitian ini menggunakan teori penetapan tujuan sebagai dasar untuk menjelaskan variasi perilaku individu dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penetapan tujuan tercapainya kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2.2 Reviu Laporan Keuangan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan (LK) agar LK tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas tersebut karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari
hal
tersebut,
maka
perlu
diberikan
batasan-batasan
yang
membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit. Berbeda dengan Audit, reviu tidak mencakup pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI), catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedangkan dalam audit,
12
harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai LK secara keseluruhan, sedangkan tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam LK. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit. Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai pengertian reviu yaitu: 1) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Reviu adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.
13
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PBI/2006 Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan SAP. 3) Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Reviu yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas LK dalam rangka pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas LK tersebut. Pernyataan tanggung jawab menyatakan bahwa LK telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. Reviu yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 harus meliputi reviu atas SPI dan kesesuaian dengan SAP. Namun, SPI yang direviu dibatasi pada pengendalian yang berkaitan dengan penyusunan LK. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas LK bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK
14
agar LK tersebut disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. Tujuan reviu atas LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP. 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) oleh auditor aparat pengawasan internal K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Tujuan reviu adalah untuk meyakinkan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.
15
2.2.1 Konsep Dasar Reviu Kuntadi (2009) menguraikan beberapa konsep dasar Reviu sebagai berikut: 1) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD (pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008). Reviu paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
(PPKD)
diajukan
kepada
Kepala
Daerah
sudah
mengakomodasi hasil reviu APIP. 2) Reviu tertuju pada hal-hal penting yang memengaruhi LK, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi penyesuaian) material yang harus dilakukan atas LK agar LK yang direviu sesuai dengan SAP, baik pengakuan, penilaian, pengungkapan dan sebagainya. 3) Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti halnya dalam audit, meskipun reviu mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern secara terbatas. 4) Selama reviu, tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran, kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.
16
5) Reviu dapat mengarahkan perhatian APIP kepada hal-hal penting yang memengaruhi LK, namun tidak memberikan keyakinan bahwa APIP akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit.
2.2.2 Konsep Pelaksanaan Reviu atas LKPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008) Pelaksanaan reviu dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan LKPD. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut merupakan prosedur reviu yang harus dilakukan meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Sebelum ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, LK yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
2.2.2.1 Teknik Penelusuran Angka Tim reviu perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam LK ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Pelaksanaan teknik penelusuran angka dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
17
1) Menelusuri angka LK konsolidasi yang telah disajikan menurut SAP pada LK konsolidasi yang belum dikonversi (yang menggunakan struktur Permendagri No. 13/2006). 2) Menelusuri angka LK konsolidasi pada kertas kerja konsolidasi, khususnya angka-angka yang dihasilkan dalam proses eliminasi dan penggabungan dari neraca saldo–neraca saldo yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 3) Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di masingmasing entitas akuntansi. Tahapan ini tidak selalu dilakukan untuk semua entitas akuntansi. Berdasarkan pertimbangan penilaian risiko yang telah dilakukan pada saat perencanaan, dipilih beberapa neraca saldo yang perlu ditelusuri angka-angkanya pada saldo buku besar yang bersangkutan.
2.2.2.2 Permintaan Keterangan Permintaan keterangan dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kepada PPKD atau Kepala SKPD. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh tim reviu dalam melakukan permintaan keterangan adalah: 1) Sifat dan materialitas suatu pos; a) Kemungkinan salah saji; b) Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu; 2) Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut; 3) Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;
18
4) Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasar; 5) Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Permintaan keterangan meliputi antara lain: 1) Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku; 2) Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan; 3) Prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam LK; 4) Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat memengaruhi LK; 5) Memeroleh informasi dari audit atau reviu atas LK periode sebelumnya; 6) Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai: a. Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai SPI yang memadai; b Apakah LK telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP; c. Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut; d. Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi SAP dan pelaksanaan sistem akuntansi; e. Apakah terdapat kejadian setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.
19
2.2.2.3 Prosedur Analitis Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP. Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian LK, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen LK yang satu dengan komponen lainnya. Prosedur ini harus dirancang oleh Inspektorat dengan memertimbangkan hasil reviu SPI. Hal ini dilakukan agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen LK dan akun-akun yang lemah pengendaliannya. Dengan demikian Inspektorat dapat lebih memerdalam materi reviunya, serta memertimbangkan jenis-jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti terjadinya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi. Contoh hubungan antar komponen laporan keuangan atau lampirannya dalam Prosedur Analitis, antara lain: 1) Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Hubungan antara laporan/daftar aktiva tetap yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum/Pengelola Barang/Aset; 3) Menganalisis LK untuk menentukan apakah LK sesuai dengan SAP; 4) Memeroleh laporan dari Inspektorat/APIP lain, jika ada yang telah melakukan audit atau reviu atas LK tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meyakini kesesuaian jumlah saldo awal pada neraca. Penelaahan lebih lanjut setelah melakukan Prosedur Analitis tersebut di atas dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam LK terhadap buku besar, buku pembantu, catatan, dan laporan lain yang
20
digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.
2.2.3 Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LK akan berguna (usefull) apabila LK tersebut memenuhi standar kualitatif. Karakteristik kualitatif LK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan penguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi LK yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur: (1) manfaat umpan balik (feedback value), (2) manfaat prediktif (predictive value), (3) tepat waktu (timelines), dan (4) lengkap. 2) Andal, yaitu informasi dalam LK bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: (1) penyajian jujur, (2) dapat diverifikasi (verifiability), dan (3) netralitas. 3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam LK akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan LK periode sebelumnya atau LK entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
21
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam LK dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Berdasarkan karakteristik kualitatif LK menurut SAP yang diuraikan di atas, maka hasil reviu LKPD yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria tepat waktu (timeliness), lengkap (disclosure), dan informatif sehingga tujuan reviu dapat tercapai. De Angelo (1981) dalam Watkins et al (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahliannya. Berdasarkan pengertian tentang kualitas audit tersebut maka kualitas reviu juga harus menunjukkan kemampuan APIP untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
22
8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, apabila APIP menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka APIP harus memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Russel (2000) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya. Kualitas reviu akan menjamin tercapainya tujuan reviu yakni memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kualitas pelaksanaan reviu harus memenuhi kriteria: 1) Reviu dilaksanakan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD sesuai periode triwulan (3 bulan) dan prognosis/semester (6 bulan). 2) Reviu dilaksanakan oleh tim reviu yang secara kolektif harus memenuhi kompetensi: (1) memahami SAP; (2) memahami SAPD; (3) memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu; (4) memahami dasar-dasar audit; (5) memahami teknik komunikasi; dan (5) memahami analisis basis data. 3) Reviu dilaksanakan dalam 3 tahap meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan reviu.
23
4) Pereviu
harus
menyusun
Kertas
Kerja
Reviu
(KKR)
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang menjelaskan mengenai: (1) pihak yang melakukan reviu; (2) entitas yang direviu; (3) aktifitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) yang direviu. 5) Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan dilakukan reviu secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu. 6) Pelaporan reviu harus mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian LK, langkah perbaikan yang disepakati, koreksi/penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang tidak atau belum dilaksanakan.
2.3 Tingkat Pendidikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peraturan ini juga mendefinisikan tentang jenjang/tingkat pendidikan, yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,
24
tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan tersebut adalah: 1) Pasal 17 ayat (2), menyebutkan bahwa jenjang pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 2) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 3) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan jenjang pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan bahwa auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor, dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Untuk itu APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai
25
bagian dari proses rekrutmen. Lampiran 2 paragraf 11 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Dengan demikian, peraturan yang ada mensyaratkan APIP Inspektorat berlatar belakang pendidikan akuntansi. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun SAP karena mereka telah memiliki ilmu dasar tentang akuntansi.
2.4 Tekanan Waktu (Time Pressure) Tuntutan reviu LK yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas tentu saja merupakan tekanan tersendiri bagi APIP. Riset Coram et.al (2004:6) menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi APIP, karena dalam kompleksitas tugas yang semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan laporan reviu yang berkualitas. Kualitas kinerja seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tekanan atau tuntutan tugas yang dihadapi (Simanjuntak, 2008). APIP seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu, untuk itu setiap Inspektorat perlu membuat anggaran waktu dalam kegiatan reviu. Anggaran
26
waktu merupakan hal yang sangat penting karena menyediakan dasar untuk memperkirakan biaya audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor (Basuki dkk., 2006). Demikian halnya dalam kegiatan reviu. Anggaran waktu berfungsi untuk menentukan biaya reviu, pengalokasian personil ke dalam tim reviu dan sebagai dasar untuk mengukur kinerja APIP. Time Pressure memiliki dua dimensi yaitu time budget pressure (keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat) dan time deadline pressure (kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya) (Herningsih, 2001). Keberadaan time pressure ini memaksa APIP untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan reviu seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila reviu dilakukan dalam kondisi tanpa time pressure. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi APIP untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur reviu.
2.5 Anggaran Dana Reviu Governmental Accounting Standard Board menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2002), anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
27
yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, setiap organisasi perlu proses perencanaan dalam menyiapkan anggaran karena proses tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya harus efisien, efektif, dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Epstein (2001), anggaran memiliki beberapa fungsi: 1) Alat perencanaan, anggaran berfungsi merencanakan sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya anggaran diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan keberlangsungan organisasi. Anggaran harus mencerminkan prioritas rencana kerja yang akan dilakukan pemerintah. 2) Alat koordinasi, anggaran berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 3) Alat evaluasi, anggaran yang telah disusun dijadikan sebagai tolok ukur dalam pencapaian target anggaran, efisiensi pelaksanaan, dan kesesuaiannya dengan rencana. 4) Alat motivasi, anggaran sebagai acuan agar pengelolaannya dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pada instansi pemerintah, jumlah anggaran yang diperuntukkan dalam satu periode, instansi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang efisien. Anggaran khusus pelaksanaan kegiatan reviu LKPD menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan reviu itu sendiri.
28
2.6 Penelitian Terdahulu Sampai saat ini sepengetahuan peneliti, penelitian empiris yang secara khusus meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas reviu LKPD masih terbatas. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pelaksanaan reviu LKPD dapat peneliti jadikan bahan rujukan untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah: 1) Dona (2013) melakukan penelitian terhadap evaluasi pelaksanaan reviu atas LKPD. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) indikator reviu yaitu perencanaan, pelaksanaan (kesesuaian dengan SAP), dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu di Pemerintah Kota Payakumbuh belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%. 2) Amirullah dkk. (2010) meneliti pengaruh kompetensi auditor dan komitmen organisasi pada pelaksanaan reviu LK di Inspektorat Aceh. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kompetensi auditor dan komitmen organisasi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pelaksanaan reviu LK di Inspektorat Aceh 3) Mulyono (2009) menguji pengaruh variabel latar belakang pendidikan pemeriksa, kompetensi teknis, sertifikasi jabatan, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Dili Serdang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan latar belakang pendidikan pemeriksa, kompetensi teknik, sertifikasi jabatan, dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Secara parsial latar belakang pendidikan pemeriksa memiliki pengaruh paling kecil.
29
4) Batubara (2008) meneliti pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Secara parsial latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 5) Prasita dan Adi (2007) meneliti pengaruh pengaruh kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit dengan moderasi pemahaman terhadap sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit. 6) Basuki dan Mahardani (2006) meneliti pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional auditor dan kualitas audit pada kantor akuntan publik di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara langsung terhadap kualitas audit. 7) Sososutikno (2005) meneliti hubungan tekanan anggaran waktu dengan perilaku disfungsional serta pengaruhnya terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu secara langsung tidak memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit, karena tekanan anggran waktu yang diusulkan pada tingkat tertentu dapat memengaruhi kualitas audit dan dapat pula tidak memengaruhi kualitas audit.
30
BAB III RERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Rerangka Berpikir Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan/Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11. Pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reviu atas LKPD adalah pelaksanaan prosedur penelusuran angka-angka, analitis, dan permintaan keterangan yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas LK bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun rerangka berpikir penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.1. 30
31
Kajian Teoritis dan Pustaka
Kajian Empiris
Teori Penetapan Tujuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rumusan Masalah
Setria Dona (2013) Amirullah, dkk. (2010) Kuswarini (2010) Mulyono (2009) Batubara (2008) Prasita dan Adi (2007) Basuki dan Mahardani (2006) 8. Sososutikno (2005)
Hipotesis
Pengujian Statistik
Tesis
Gambar 3.1 Rerangka Berpikir Penelitian
3.2 Rerangka Konsep Konsep ini bertujuan untuk memberikan batasan bidang penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rerangka berpikir penelitian ini, dapat disusun rerangka konsep penelitian untuk melihat hubungan-hubungan antar variabel penelitian seperti Gambar 3.2
32
Prosedur Reviu (X1)
+ Latar Belakang Pendidikan (X2)
+ −
Tekanan Waktu (X3)
Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
+
Anggaran Dana Reviu (X4)
Gambar 3.2 Rerangka Konsep Penelitian
3.3 Hipotesis Penelitian Pada bagian ini diuraikan mengenai hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang memerlukan pengujian secara empiris.
3.3.1 Prosedur Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD Prosedur adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang mencukupi dan kompeten. Hal ini menurut teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), merupakan intensitas tujuan (goal intensity) yakni proses menentukan pencapaian suatu tujuan. Prosedur reviu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 adalah penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Prosedur reviu harus diungkapkan secara jelas agar anggota tim reviu mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan. Tanpa prosedur reviu maka kualitas hasil reviu belum dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. H1: Prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
33
3.3.2 Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD Teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984) menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dengan kesulitan tertentu (goal difficulty) dibutuhkan keahlian tertentu pula. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan bahwa auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S1) atau yang setara. Lampiran 2 paragraf 11 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa. Namun dalam praktiknya peraturan tersebut dirasakan masih belum maksimal mengingat masih minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemeriksaan (audit dan reviu), sehingga tidak hanya yang berlatar pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, dan komunikasi yang melaksanakan tugas pemeriksaan melainkan latar belakang pendidikan sosial, teknik, bahkan farmasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Pemahaman akuntansi dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan dan kursus singkat. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun SAP karena mereka telah memiliki ilmu dasar tentang akuntansi. Mulyono (2009) melakukan pengujian terhadap variabel latar belakang pendidikan pemeriksa, kompetensi teknis, sertifikasi jabatan, pendidikan, dan
34
pelatihan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Dili Serdang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan latar belakang pendidikan pemeriksa, kompetensi teknik, sertifikasi jabatan, dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Secara parsial latar belakang pendidikan pemeriksa memiliki pengaruh paling kecil. Sedangkan Batubara (2008) melakukan pengujian terhadap latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Secara parsial latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. H2: Latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
3.3.3 Tekanan Waktu (Time Pressure) Pada Kualitas Reviu LKPD Tekanan waktu dapat dijelaskan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tujuan spesifik (goal specificity) yakni tercapainya kualitas reviu. Teori penetapan tujuan menurut (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), tujuan spesifik berkaitan dengan tingkat presisi kuantitatif dari suatu tujuan Penelitian Prasita dan Adi (2007) menunjukan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit, sehingga menimbulkan stress yang pada akhirnya mendorong auditor melakukan pelanggaran terhadap standar audit dan mendorong adanya perilaku - perilaku yang tidak etis atau disfungsional yang justru menghasilkan kinerja buruk auditor yang berakibat
35
rendahnya kualitas audit. Namun penelitian tersebut tidak konsisten dengan Basuki dan Mahardani (2006) yang meneliti bahwa tekanan anggaran dan waktu tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara langsung terhadap kualitas audit, namun harus melalui perilaku underresponding of time terlebih dahulu. Mereka meyakini, anggaran waktu yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja keras dan efisien. Penelitian mereka didukung oleh Sososutikno (2003) menurutnya, tekanan anggaran waktu memberikan motivasi positif bila tekanan anggaran waktu ditingkatkan pada level yang sangat sulit tapi terlihat dapat dicapai oleh auditor. Begitupun sebaliknya, tekanan anggaran waktu dapat mengurangi motivasi jika ditempatkan pada tingkat cukup sulit tapi tidak dapat dicapai oleh auditor. Penerapannya dalam reviu LK adalah tuntutan reviu LK yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas merupakan tekanan tersendiri bagi APIP. Riset Coram et. al (2004) menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat. Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi APIP, karena dalam kompleksitas tugas yang semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan laporan reviu yang berkualitas. Keberadaan time pressure ini memaksa APIP untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan reviu seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila reviu dilakukan dalam kondisi tanpa time pressure. Agar menepati anggaran waktu yang telah
36
ditetapkan, ada kemungkinan bagi APIP untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur reviu. H3: Tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD.
3.3.4 Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD Salah satu aspek kognitif dari teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984) adalah kadar usaha untuk mencapai tujuan (goal commitment). Ketersediaan anggaran dana reviu merupakan usaha sekaligus faktor penting untuk tercapainya kualitas reviu. Governmental Accounting Standard Board menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2002), anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, setiap organisasi perlu proses perencanaan dalam menyiapkan anggaran karena proses tersebut sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya harus efisien, efektif, dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jumlah anggaran yang diperuntukkan
dalam
satu
periode
instansi
pemerintah
harus
mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan biaya yang efisien. Anggaran pelaksanaan kegiatan reviu LKPD menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan reviu itu sendiri. Penelitian Kuswarini (2010) menunjukan bahwa
37
jumlah anggaran berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap efektifitas pengendalian intern. H4: Anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
38
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup pemilihan sumber-sumber daya dan tipe informasi yang diperlukan untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Merancang penelitian berarti menentukan jenis risetnya, menentukan data yang akan digunakan, dan merancang model empiris untuk menguji hipotesis-hipotesis secara statistik (Jogiyanto, 2007). Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti terhadap subyek penelitian yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan 4 (empat) variabel yaitu prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), dan anggaran dana reviu sebagai variabel independen dan kualitas reviu LKPD sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan langkah terakhir disimpulkan serta diberikan saran. Untuk lebih jelasnya rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1.
38
39
Masalah
Kajian Teoritis Kajian Empiris
Hipotesis
Variabel Penelitian
Dependen
Independen Prosedur Reviu
Kualitas Reviu LKPD
Latar Belakang Pendidikan Tekanan Waktu (Time Pressure) Anggaran Dana Reviu
Instrumen Penelitian
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Analisis Data
Uji Instrumen Uji Validitas Uji Reliabilitas
Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda F Test t Test Koef. Determinasi (Adjusted R2) Interpretasi Hasil dan Pembahasan
Simpulan dan Saran
Gambar 4.1 Rancangan Penelitian
40
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di 10 (sepuluh) Inspektorat Daerah di Provinsi Bali yaitu Inspektorat Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei-Juni 2015.
4.3 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada kualitas reviu terhadap pelaksanaan reviu atas LKPD oleh APIP di Provinsi Bali.
4.4 Sumber dan Jenis Data Subyek penelitian merupakan sumber data diperoleh. Menurut Amirin (1995) subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya diperoleh keterangan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan (Arikunto, 1998), dalam hal ini yang menjadi responden (subyek penelitian) adalah APIP. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dikuantifikasikan menggunakan skala Likert. Tingkat analisis penelitian ini adalah individu karena yang ingin diketahui adalah kualitas reviu yang dihasilkan APIP secara individu, bukan kualitas reviu yang berasal dari institusi secara keseluruhan.
41
4.5 Populasi dan Sampel 1) Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah APIP Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali dengan jumlah keseluruhan adalah 171 orang. APIP Inspektorat
terdiri
atas
fungsional
Auditor
dan
fungsional
Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Auditor mempunyai tugas melakukan reviu, audit keuangan, dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah. P2UPD mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan. Keduanya, baik auditor maupun P2UPD berada dalam satu penugasan reviu LKPD. Jumlah masing-masing APIP Inspektorat Daerah di Bali disajikan pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Data Jumlah Aparat Pengawasan Intern (APIP) Inspektorat Daerah se-Bali Tahun 2015 APIP No.
Keterangan Auditor
P2UPD
1.
Inspektorat Kab. Badung
8
6
2.
Inspektorat Kab. Bangli
5
6
3.
Inspektorat Kab. Buleleng
9
4
4.
Inspektorat Kab. Gianyar
7
6
5.
Inspektorat Kab. Jembrana
5
9
6.
Inspektorat Kab. Karangasem
9
5
7.
Inspektorat Kab. Klungkung
19
16
42
8.
Inspektorat Kab. Tabanan
10
5
9.
Inspektorat Kota Denpasar
14
2
10.
Inspektorat Provinsi Bali
13
13
Jumlah
99
72
Jumlah keseluruhan
171
Sumber: Inspektorat Daerah se-Bali Tahun Anggaran 2015
2) Sampel Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non probability sampling berupa purposive sampling. Sampel yang diambil adalah 45 orang APIP sebagai responden dengan kriteria: (1) APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang melakukan reviu atas LPKD, dan (2) Berperan sebagai ketua tim dalam tim reviu. Penentuan kriteria ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa APIP yang berperan sebagai ketua tim memiliki pengetahuan dan kompetensi reviu yang cukup untuk memimpin tim reviu dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan reviu sejak tahap perencanaan sampai pelaporan sehingga memiliki persepsi yang lebih akurat mengenai variabel penelitian ini utamanya variabel kualitas reviu LKPD.
4.6 Variabel Penelitian Variabel penelitian terdiri atas variabel independen yakni prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, anggaran dana reviu, dan variabel
43
dependen yakni kualitas reviu LKPD. Berikut dijelaskan definisi operasional tiaptiap variabel penelitian. 1) Prosedur Reviu Prosedur reviu (X1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah tingkat akurasi dari penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Pengukuran variabel dengan instrumen kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin: sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 4), sangat setuju (skor 5). 2) Latar Belakang Pendidikan Latar belakang pendidikan (X2) didefinisikan sebagai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh APIP Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali yang pernah melakukan reviu terhadap LKPD. Pengukuran variabel menggunakan skala nominal yakni 1 (satu) untuk APIP Inspektorat berlatar belakang pendidikan S1 akuntansi, 0 (nol) untuk APIP Inspektorat berlatar belakang pendidikan S1 nonakuntansi. 3) Tekanan Waktu (Time Pressure) Tekanan waktu (X3) adalah suatu kondisi APIP mendapat tekanan untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pernyataan yang menjadi indikator variabel tekanan waktu dalam penelitian ini menggunakan indikator tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit yang
44
dikembangkan oleh Sososutikno (2003) dan Prasita dkk (2007), yaitu: 1) keterbatasan waktu penugasan, 2) penyelesaian tugas dengan waktu yang sudah ditentukan, 3) pemenuhan target waktu selama penugasan, 4) fokus tugas dengan keterbatasan waktu, 5) pengomunikasian anggaran waktu, 6) efisiensi dalam proses audit, 7) penilaian kinerja dari atasan. Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin. Pernyataan nomor 1,2,3,4 untuk indikator keterbatasan waktu penugasan, penyelesaian tugas dengan waktu yang sudah ditentukan, pemenuhan target waktu selama penugasan, dan fokus tugas dengan keterbatasan waktu menggunakan skala: sangat tidak setuju (skor 5), tidak setuju (skor 4), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 2), sangat setuju (skor 1). Pernyataan nomor 5,6,7 untuk indikator pengomunikasian anggaran waktu, efisiensi dalam proses reviu, dan penilaian kinerja dari atasan menggunakan skala: sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 4), sangat setuju (skor 5). 4) Anggaran Dana Reviu Anggaran dana reviu (X4) adalah ketersediaan dana pelaksanaan kegiatan reviu LKPD. Variabel ini dinilai berdasarkan persepsi APIP atas kecukupan anggaran (prasarana dan sarana) Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reviu LKPD. Variabel diukur menggunakan skala Likert 5 poin: sangat tidak cukup (skor 1), tidak cukup (skor 2), cukup (skor 3), lebih dari cukup (skor 4), sangat cukup (skor 5). 5) Kualitas Reviu LKPD Kualitas
reviu
LKPD
(Y)
yaitu
kondisi
APIP
yang
mampu
membandingkan pelaksanaan reviu yang sebenarnya dengan yang seharusnya
45
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pernyataan yang menjadi indikator variabel kualitas reviu LKPD ini merupakan modifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu: 1) waktu pelaksanaan reviu, 2) kompetensi pereviu, 3) tahapan reviu, 4) kertas kerja reviu, 5) pelaporan reviu. Kualitas reviu diukur untuk menggambarkan tingkat persepsi APIP terhadap bagaimana kualitas proses reviu, kualitas hasil reviu, dan tindak lanjut hasil reviu. Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin: sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju (skor 2), ragu-ragu (skor 3), setuju (skor 4), sangat setuju (skor 5). Secara ringkas variabel penelitian, indikator, dan skala pengukuran variabel disajikan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Operasional Variabel Penelitian No. Variabel
Indikator
Skala Pernyataan
1. Prosedur Reviu
1. Penelusuran Angka
Ordinal (Likert)
1–3
2. Permintaan Keterangan
4–6
3. Prosedur Analitis
7–9
2. Latar Belakang 1. S1 Akuntansi Pendidikan 2. S1 Nonakuntansi
Nominal
46
3. Tekanan Waktu
1. Keterbatasan waktu penugasan Ordinal
1
2. Penyelesaian reviu dengan (Likert) waktu yang ditentukan
2
3. Pemenuhan target selama penugasan
waktu 3
4. Fokus tugas reviu dengan keterbatasan waktu 5. Pengomunikasian waktu
4
anggaran 5
6. Efisiensi dalam proses reviu 7. Penilaian kinerja dari atasan
6 7 4. Anggaran Reviu
Dana Kecukupan ketersediaan anggaran Ordinal dana reviu LKPD (Likert)
1
5. Kualitas LKPD
Reviu 1. Waktu pelaksanaan reviu
1
Ordinal (Likert)
2. Kompetensi pereviu
2,3
3. Tahapan reviu
4
4. Kertas kerja reviu
5,6
5. Pelaporan reviu
7,8
4.7 Instrumen Penelitian Metode pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup. Artinya, responden diberikan alternatif pilihan dalam menjawab kuesioner. Namun, responden tidak dapat memberikan alternatif jawaban di luar pilihan yang disediakan. Skala pengukuran respon yang
47
digunakan adalah 5 (lima) poin skala Likert. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner langsung kepada responden. 1) Uji Validitas Instrumen Validitas penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang inti atau arti sebenarnya yang diukur Jogiyanto (2007). Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Validitas dilakukan dengan mengorelasikan antar skor item instrumen dengan skor total seluruh item pertanyaan. Batas minimum dianggap memenuhi syarat validitas apabila r=0,3. Jadi untuk memenuhi syarat validitas, maka butir pertanyaan atau pernyataan dalam penelitian harus memiliki koefisien korelasi>0,3 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila korelasi antara butir skor dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 2) Uji Reliabilitas Instrumen Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran yang pengujiannya dapat dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada Jogiyanto (2007). Menurut Ghozali (2009) variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha>0,6.
4.8 Prosedur Penelitian 1) Teknik Pengumpulan Data
48
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kuesioner, dengan mengajukan daftar pernyataan/pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Kuesioner langsung diantarkan ke lokasi penelitian, yakni 10 (sepuluh) Inspektorat daerah di Provinsi Bali. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) buah variabel yang akan diteliti, masing-masing variabel ini terdiri atas beberapa pernyataan (Tabel 4.2). (2) Dokumentasi, pengumpulan data dengan mencatat dan atau mengutip data dari dokumen Inspektorat daerah. (3) Studi kepustakaan, dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 2) Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden mengenai prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Kuesioner akan dibagikan kepada APIP yang berperan sebagai ketua tim dalam tim reviu LKPD.
4.9 Analisis Data Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis
49
regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 2006), sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan terbebas dari kelemahan kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejalagejala asumsi klasik.
4.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan linier dan diuji dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Model persamaan regresinya adalah: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e Keterangan: Y β0 β1, β2, β3, β4 X1 X2 X3 X4 e
= kualitas reviu LKPD = intersep = koefisien regresi = prosedur reviu = latar belakang pendidikan = tekanan waktu = anggaran dana reviu = variabel pengganggu
Langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan anggaran waktu, dan anggaran reviu dilakukan dengan uji Adjusted R2, uji model (uji F), dan uji parsial (uji t).
50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Deskripsi Responden Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan responden penelitian yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali yang melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan berperan sebagai ketua tim dalam tim reviu. APIP Inspektorat terdiri atas fungsional Auditor dan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Penentuan sampel penelitian disajikan pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Penentuan Sampel Penelitian Keterangan Jumlah APIP Provinsi Bali Jumlah APIP yang tidak berperan sebagai ketua tim Jumlah sampel penelitian
Jumlah 171 126 45
Sumber: Data diolah 2015 Tabel 5.1 menunjukkan jumlah sampel yang digunakan sebesar 45 responden dengan rincian: 40 orang fungsional Auditor dan 5 orang fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei-Juni 2015. Pengiriman kuesioner diantar langsung kepada responden dengan rentang waktu pengisian kuesioner adalah 1 minggu sejak kuesioner diterima. Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner penelitian ditunjukkan dalam Tabel 5.2. 50
51
Tabel 5.2 Tabel Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Keterangan
Jumlah
Prosentase
Kuesioner yang disebar
45
100%
Kuesioner yang kembali Kuesioner yang digunakan
45 45
100% 100%
Sumber: data diolah, 2015 Responden diminta untuk mengisi identitas pribadi yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan sertifikat pengawasan yang dimiliki. Rincian mengenai profil responden disajikan pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 45 responden, untuk kelompok masa kerja, mayoritas responden berpengalaman 1-4 tahun sebanyak 16 responden atau 35,56 persen, dan minoritas responden berpengalaman 17-20 tahun sebanyak 1 responden atau 2,22 persen. Untuk kelompok latar belakang pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan nonakuntansi sebanyak 27 responden atau 60 persen sedangkan sisanya berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 18 responden atau 40 persen Menurut kelompok pendidikan formal terakhir, mayoritas responden memiliki jenjang Strata I sebanyak 34 responden atau 75,56 persen, dan sisanya sebanyak 11 responden atau 11,11 persen jenjang Strata II. Untuk kelompok kepemilikan sertifikat pengawasan, mayoritas responden bersertifikat jenjang ketua tim sebanyak 35 responden atau 77,78 persen, dan minoritas responden bersertifikat jenjang pengendali teknis dan P2UPD masing-masing sebanyak 5 responden atau 11,11 persen.
52
Tabel 5.3 Profil Responden Uraian
APIP Auditor P2UPD
Jumlah
%
Masa Kerja 1 - 4 Tahun 5 - 8 Tahun 9 - 12 Tahun 13 - 16 Tahun 17 - 20 Tahun
14 10 8 7 1
2 2 1 -
16 12 8 8 1 45
35,56 26,66 17,78 17,78 2,22 100,00
Latar Belakang Pendidikan Akuntansi Nonakuntansi
18 22
5
18 27 45
40,00 60,00 100,00
Pendidikan Formal Terakhir Doktor (S3) Magister (S2) Sarjana (S1)
10 30
1 4
11 34 45
24,44 75,56 100,00
5 35
5
5 35 5 45
11,11 77,78 11,11 100,00
Sertifikat Pengawasan Pengendali Teknis Ketua Tim P2UPD
Sumber: data diolah, 2015
5.2 Uji Instrumen Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Responden yang digunakan untuk uji instrumen dalam penelitian ini adalah responden yang sebenarnya (asli) karena kegiatan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bidang tugas khusus yang hanya dilaksanakan oleh lembaga/unit kerja tertentu di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
53
Hasil
pengujian
validitas
dan
reliabilitas
instrumen
berdasarkan
perhitungan statistik menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian adalah valid dan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan seluruh nilai koefisien korelasi atas uji validitas instrumen variabel prosedur reviu (X1), tekanan waktu (X3), dan kualitas reviu LKPD (Y) dengan alpha 0,05 lebih besar dari r-tabel=0,361. Demikian juga seluruh nilai koefisien Cronbach’s Alpha atas uji reliabilitas instrumen lebih besar dari 0,6. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian Variabel-variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri atas prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, anggaran dana reviu, dan kualitas reviu LKPD. Kecenderungan dan variasi dari variabel penelitian ini dapat ditentukan berdasarkan distribusi frekuensi (Lampiran 11 dan 12). Penentuan distribusi frekuensi didasarkan pada nilai intervalnya yang terlebih dahulu harus ditentukan dengan formulasi (Santoso, 2011), sebagai berikut:
Skor untuk masing-masing alternatif jawaban dari variabel penelitian ditentukan dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5, maka interval dapat dihitung sebagai berikut:
54
= 0,8
Untuk mengetahui kondisi variabel-variabel penelitian secara menyeluruh, akan dilihat dari rata-rata skor dengan kriteria sebagai berikut: 1,00 – 1,80 = sangat tidak setuju 1,81 – 2,60 = tidak setuju 2,61 – 3,40 = cukup setuju 3,41 – 4,20 = setuju 4,21 – 5,00 = sangat setuju Tabel 5.4 Statistik Deskriptif Data Penelitian Variabel
N
Prosedur Reviu Latar Belakang Pendidikan Tekanan Waktu Anggaran Dana Reviu Kualitas Reviu LKPD
45 45
Rata-Rata Skor 3,91
45 45 45
0,40 2,92 3,53 3,88
19 0
45 1
Ratarata 35,20 0,40
18 1 18
23 5 40
20,47 3,53 31,02
Minimun
Maksimum
Standar Deviasi 8,02 0,49 1,38 1,36 6,78
Sumber: Lampiran 3, 12
Tabel 5.4 menunjukkan statistik deskriptif jawaban responden dengan penilaian sebagai berikut: 1) Variabel prosedur reviu dengan 9 butir pernyataan menunjukkan rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 3,91. Nilai minimum 19 dan nilai maksimum 45. Nilai rata-rata variabel prosedur reviu untuk seluruh responden adalah 35,20. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk variabel prosedur reviu tergolong setuju. Standar deviasi menunjukkan ukuran
55
variasi data terhadap nilai rata-rata. Standar deviasi untuk variabel prosedur reviu adalah 8,022 yang berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. 2) Variabel latar belakang pendidikan merupakan dummy variabel dengan skala nominal (kategorikal). Skala nominal 0 (nol) untuk APIP berlatar belakang pendidikan nonakuntansi
dan 1 (satu) untuk APIP berlatar belakang
pendidikan akuntansi. Nilai rata-rata variabel latar belakang pendidikan untuk seluruh responden adalah 0,4. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden (60 persen; 27 orang) berlatar belakang pendidikan nonakuntansi dan sisanya berlatar belakang pendidikan akuntansi (40 persen; 18 orang). 3) Variabel tekanan waktu dengan 7 butir pernyataan menunjukkan rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 2,92. Nilai minimum 18 dan nilai maksimum 23. Nilai rata-rata tekanan waktu untuk seluruh responden adalah 20,47. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk variabel tekanan waktu tergolong cukup setuju. Standar deviasi untuk variabel tekanan waktu adalah 1,375 yang berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. 4) Variabel anggaran dana reviu dengan 1 butir pernyataan menunjukkan rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 3,53. Nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata variabel anggaran dana reviu untuk seluruh responden adalah 3,53. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk variabel anggaran dana reviu tergolong lebih dari cukup. Standar deviasi untuk variabel
56
anggaran dana reviu adalah 1,358. Hal ini berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. 5) Variabel kualitas reviu dengan 8 butir pernyataan menunjukkan rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden sebesar 3,88. Nilai minimum 18 dan nilai maksimum 40. Nilai rata-rata variabel kualitas reviu untuk seluruh responden adalah 31,02. Hal ini berarti bahwa jawaban responden untuk variabel kualitas reviu tergolong setuju. Standar deviasi untuk variabel kualitas reviu adalah 6,781. Hal ini berarti bahwa variasi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.
5.4 Analisis Regresi Linier Berganda Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.
5.4.1 Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya BLUE atau Best Linear Unbiased
Estimator
(Ghozali,
2006),
sehingga
hasil
analisis
dapat
diinterpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan terbebas dari kelemahan kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejala-gejala asumsi klasik.
57
Tabel 5.5 Hasil Uji Asumsi Klasik Keterangan Prosedur Reviu Latar Belakang Pendidikan Tekanan Waktu Anggaran Dana Reviu Kolmogorof-Smirnov
Multikolinieritas Tolerance VIF 0,937 1,067 0,794 1,260 0,952 1,050 0,726 1,377
Heteroskedastisitas P-value 0,597 0,675 0,336 0,203
Normalitas P-value
0,409
Sumber: Lampiran 14, 15, dan 16 Tabel 5.5 menunjukkan hasil uji asumsi klasik dengan uraian sebagai berikut: 1) Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Residual pada model regresi telah mengikuti asumsi normalitas residual. Hal ini dapat dilihat dari p-value=0,409 > alpha (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini telah berdistribusi normal. 2) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa angka tolerance dari variabel prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu lebih dari 0,10 serta hasil perhitungan nilai Variance Inflantion Factor (VIF) kurang dari 10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas.
58
3) Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik Glesjer untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka model regresi bebas dari heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
5.4.2 Uji Hipotesis Model regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu dan anggaran dana reviu pada variabel dependen kualitas reviu LKPD. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini sesuai Tabel 5.5 sebagai berikut: Y = 28,159 + 0,507X1 + 3,183X2 - 1,377X3 + 1,713X4 Keterangan: Y
= kualitas reviu LKPD
X1
= prosedur reviu
X2
= latar belakang pendidikan
X3
= tekanan waktu
X4
= anggaran dana reviu
59
Analisis model regresi diawali dengan uji kelayakan model (uji F). Hasil uji F disajikan pada Tabel 5.6. Tabel 5.6 Hasil Uji F, Uji t, dan Koefisien Determinasi
Keterangan Constant Prosedur Reviu Latar Belakang Pendidikan Tekanan Waktu Anggaran Dana Reviu F test Koefisien Determinasi
Unstandardized Coefficients B Std. Error 28,159 10,146 0,507 0,083 3,183 1,478 -1,377 0,542 1,713 0,767
t 2,775 6,120 2,154 -2,541 2,234
P value 0,008 0,000 0,037 0,015 0,031 0,000
F
Adjusted R Square
20,529 0,640
Sumber: Lampiran 13 Hasil uji ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.6 diperoleh nilai F sebesar 20,529 dengan probabilitas 0,000. Probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas reviu LKPD atau dapat dikatakan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu secara bersama-sama berpengaruh pada kualitas reviu LKPD. Pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel prosedur reviu adalah 0,507. Nilai koefisien regresi ini berpengaruh positif signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H1 diterima.
60
Hasil pengujian hipotesis ke-dua (H2) yang menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD ditunjukkan pada Tabel 5.6. Nilai koefisien regresi variabel latar belakang pendidikan adalah 3,183. Nilai koefisien regresi ini berpengaruh positif signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,037. Berdasarkan hasil pengujian H2 ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H2 diterima. Hasil pengujian hipotesis ke-tiga (H3) yang menyebutkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD ditunjukkan pada tabel 5.6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel tekanan waktu (X3) adalah -1,377. Nilai koefisien regresi ini berpengaruh negatif signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,015. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H3 diterima. Hasil pengujian hipotesis ke-empat (H4) yang menyebutkan bahwa anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD ditunjukkan pada tabel 5.6. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel anggaran dana reviu (X4) adalah 1,713. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada taraf signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,031. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel
anggaran dana reviu
berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD atau dengan kata lain H4 diterima. Analisis akhir dari regresi linier berganda adalah interpretasi nilai koefisien determinasi (Adjusted R2). Tabel 5.6 menunjukkan besarnya Adjusted R2
61
(koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,640. Nilai ini menunjukkan bahwa 64 persen variasi kualitas reviu LKPD dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu sedangkan sisanya 36 persen dijelaskan oleh sebab lain di luar model.
5.5 Pembahasan Pembahasan dilakukan terhadap hasil analisis data untuk menjelaskan pengaruh prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu, dan anggaran dana reviu pada kualitas reviu LKPD. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, pembahasan diuraikan menjadi empat bagian.
5.5.1 Pengaruh Prosedur Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hal ini berarti semakin jelas prosedur reviu menyebabkan semakin baik kualitas reviu LKPD. Hasil ini menunjukkan Hipotesis 1 (H1) diterima. Rata-rata jawaban responden terhadap prosedur reviu mengindikasikan bahwa pemahaman APIP terhadap prosedur reviu cukup baik. Berdasarkan profil responden sebagian besar APIP berlatar belakang pendidikan nonakuntansi, dapat diinterpretasikan bahwa jika seluruh APIP berlatar belakang pendidikan akuntansi maka pemahaman prosedur reviu akan lebih baik sehingga kualitas reviu yang dihasilkan memadai.
62
Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), yang menyatakan bahwa diperlukan proses untuk menentukan pencapaian suatu tujuan (goal intensity). Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pelaksanaan reviu terdiri atas penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Tanpa prosedur reviu maka kualitas hasil reviu belum dapat memberikan informasi bahwa LKPD telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP. Hal ini berarti untuk mencapai kualitas reviu LKPD, APIP Inspektorat harus menerapkan prosedur reviu untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang mencukupi dan kompeten.
5.5.2 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pada Kualitas Reviu LKPD Hipotesis ke-dua (H2) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil ini menunjukkan Hipotesis 2 (H2) diterima. Profil responden menunjukkan bahwa sebagian besar APIP berlatar belakang pendidikan nonakuntansi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa APIP berlatar belakang pendidikan akuntansi terbatas. Jika seluruh APIP berlatar belakang pendidikan akuntansi maka prosedur reviu akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik sehingga mendorong tercapainya kualitas reviu LKPD. Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), yang menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dengan
63
kesulitan tertentu (goal difficulty) dibutuhkan keahlian tertentu. Lampiran 2 paragraf 11 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing. Hasil ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009) bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dipahami bahwa untuk mencapai kualitas reviu LKPD, APIP inspektorat harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang direviu. APIP yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih mudah memahami akuntansi pemerintahan maupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dengan mudah melakukan tugas reviu dan sebaliknya jika tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maka dalam melaksanakan tugasnya, APIP akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas reviu LKPD yang dihasilkan akan rendah pula.
5.5.3 Pengaruh Tekanan Waktu (Time Pressure) Pada Kualitas Reviu LKPD Hipotesis ke-tiga (H3) menyatakan bahwa tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD. Hal ini berarti semakin singkat waktu pelaksanaan reviu menyebabkan kualitas reviu LKPD oleh APIP semakin menurun. Hasil ini menunjukkan Hipotesis 3 (H3) diterima. Rata-rata jawaban responden terhadap tekanan waktu mengindikasikan
64
bahwa APIP merasakan adanya tekanan karena terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan reviu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terbatasnya waktu pelaksanaan reviu menyebabkan APIP tidak dapat melaksanakan reviu secara optimal. Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), tekanan waktu dapat dijelaskan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tujuan spesifik (goal specificity) yakni tercapainya kualitas reviu. Hal ini sejalan pula dengan Riset Coram et. al (2004) yang menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan karena anggaran waktu yang sangat ketat. Hal ini didukung oleh penelitian Prasita dan Adi (2007) yang menunjukan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sehingga menimbulkan stress yang pada akhirnya mendorong auditor melakukan pelanggaran terhadap standar audit dan mendorong adanya perilaku-perilaku yang tidak etis atau disfungsional yang justru menghasilkan kinerja buruk auditor yang berakibat rendahnya kualitas audit. Penerapannya dalam reviu LKPD, APIP kemungkinan akan melakukan pengabaian terhadap prosedur reviu sehingga kualitas reviu LKPD tidak tercapai. Hal ini berarti tekanan waktu berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD.
5.5.4 Pengaruh Anggaran Dana Reviu Pada Kualitas Reviu LKPD Hipotesis ke-empat (H4) menyatakan bahwa anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Hal ini berarti
65
semakin memadai ketersediaan anggaran dana reviu menyebabkan semakin baik kualitas reviu LKPD yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan Hipotesis 4 (H4) diterima.
Rata-rata
jawaban
responden
terhadap
anggaran
dana
reviu
mengindikasikan bahwa APIP merasakan anggaran dana pelaksanaan kegiatan reviu cukup memadai. Hasil ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (Locke, 1975 dalam Pinder, 1984), anggaran dana reviu merupakan kadar usaha untuk mencapai tujuan (goal commitment). Ketersediaan anggaran dana reviu merupakan usaha sekaligus faktor penting untuk tercapainya kualitas reviu. Hal ini sejalan pula dengan penelitian Kuswarini (2010) yang menunjukan bahwa jumlah anggaran berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap efektifitas pengendalian intern. Ini berarti bahwa anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
66
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prosedur reviu, latar belakang pendidikan, tekanan waktu (time pressure), dan anggaran dana reviu pada kualitas reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa prosedur reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Latar belakang pendidikan juga berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD.
6.2 Saran Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD. Tekanan waktu (time pressure) berpengaruh negatif pada kualitas reviu LKPD., Secara teoritis, hasil penelitian ini mendorong arah riset selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi kualitas reviu LKPD. Masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang memerlukan pengembangan dan perbaikan guna memeroleh hasil penelitian yang lebih baik pada penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk itu, berdasarkan simpulan dan
66
67
keterbatasan dalam penelitian ini beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Penelitian ini menggunakan responden APIP Inspektorat Daerah di Provinsi Bali, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk lembaga pengawasan internal pemerintah lainnya, seperti Inspektorat di daerah lain dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi mengenai topik yang serupa pada kualitas reviu di lembaga pengawasan internal pemerintah. 2) Hasil penelitian menunjukkan adanya tekanan waktu karena keterbatasan waktu penugasan dan kompleksitas tugas yang tinggi. Profil responden menunjukkan tingkat pendidikan yang belum memadai, sebagian besar APIP berlatar belakang pendidikan nonakuntansi. Untuk itu, Inspektorat Daerah diharapkan agar (1) menyusun dan mengoptimalkan pengaturan penugasan antara anggaran waktu dan kompleksitas tugas agar risiko penurunan kualitas reviu rendah; (2) mendorong motivasi APIP untuk senantiasa mengikuti pendidikan dan pelatihan reviu LKPD. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi pembina APIP baik Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 3) Inspektorat Daerah agar menyusun pedoman operasional dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang secara jelas memuat prosedur reviu sebagai penjabaran dari standar reviu untuk mendukung pelaksanaan reviu LKPD.
68
4) Nilai koefisien determinasi mengindikasikan variabilitas kualitas reviu LKPD dapat dijelaskan oleh variabel di luar model. Hal ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang diduga memengaruhi kualitas reviu LKPD seperti: kompetensi, pelatihan formal, keahlian profesional, dan komitmen pimpinan agar kualitas reviu LKPD menjadi lebih baik.
69
DAFTAR PUSTAKA Amirin, M.T. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Rajawali Grasindo Persada. Amirullah, D., Rizal, Y. M. 2010. The Influence Of Auditor’s Competence And Organizational Commitment To The Implementation Of Financial Statement Review In Aceh Inspectorate. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No.2, Juli. Hal. 130-154 Alim, M. N., Hapsari, T., Purwanti, L. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X. Arens, A. A., Loebbecke, J. K. 2003. Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach. International Edition. New Jersey: Prentice Hall. Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arnes, D. 2008. Menunggu Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah. Majalah Pemeriksaan BPK RI No 116/Edisi Khusus. Bahan tayang materi Gambaran Umum Reviu atas laporan keuangan. 2009. Pusdiklatwas BPKP. Basuki., Mahardani, K. Y. 2006. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Jurnal Maksi,Vol. 6, No. 2. p. 203-221. Batubara, R. I. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (tesis). Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. Coram, P et al. 2004. The Moral Intensity of Reduced Audit Quality Acts. Working paper. Australia: The University of Melbourne. De Angelo, L.E. 1981. Auditor Independence, “Low Balling”, and Disclosure Regulation. Journal of Accounting and Economics 3. Agustus. p. 113-127. Deis, D.R., G.A. Groux. 1992. Determinants of Audit Quality in The Public Sector. The Accounting Review. Juli. p. 462-479. Efendy, M. T. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro 69
70
Ghozali, I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donelly, Jr., J.H. Edition. Business Publication, Inc.
(1985). Organizations. 5th
Harhinto, T. 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro. Heriningsih, S. 2001. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit: Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik” (tesis). Jogjakarta: Universitas Gajah Mada. Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalamanpengalaman. Jogjakarta: BPFE. Kartika-Adi, D., Suhardjo, Y. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No. 3, Oktober. Kuntadi, C. 2009. Seminar dan Diskusi Panel: Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Dalam Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan, Jakarta: ABFI Isntitute Perbanas. Kuswarini, D. 2010. Pengaruh Kualitas Jasa Inspektorat Jenderal, Pengalaman Pimpinan, dan Jumlah Anggaran Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Pada Kementerian/Lembaga di Jakarta (tesis). Jakarta: Universitas Indonesia. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 2005. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei. Modul Dasar-dasar Auditing. 2009. Bogor: Pusdiklatwas BPKP. Mulyono, A. 2009. Analisis Faktor-Faktor Kompetensi Aparatur Inspektorat dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang (tesis). Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
71
Mustofa, K. 2012. Bahan tayang Peraga Audit. Bogor: Pusdiklatwas BPKP. Prasita, A., Priyo A. 2007. Pengaruh Kompleksitas Audit dan Tekanan Anggaran dan Waktu Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi Pemahaman Terhadap Sistem Informasi. Semarang: Universitas Kristen Satya Wacana. Ritonga, I. T. 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jogjakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah. Setria, D. 2013. “Evaluasi Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (tesis), Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada. Simanjuntak, P. 2008. “Pengaruh Time Budget Pressure dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit” (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro. Singgih., Elisa, M., Bawono, I. R. 2010. Pengaruh Independensi Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Purwokerto: Simposium Nasional Akuntansi XII. Sososutikno, C. 2003. Hubungan Tekanan Anggaran Waktu Dengan Perilaku Disfungsional Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit. Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI. Yuliani, S. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No.2, Juli. Hal. 206-220. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/IXIII.2/5/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
72
73
Lampiran 1 Hasil Pengujian Validitas Terhadap Variabel Prosedur Reviu (X1) Pernyataan (X1)1 (X1)2 (X1)3 (X1)4 (X1)5 (X1)6 (X1)7 (X1)8 (X1)9
R hitung 0,842 0,836 0,833 0,901 0,937 0,905 0,876 0,850 0,860
R tabel
0,361
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Lampiran 7
Hasil Pengujian Validitas Terhadap Variabel Tekanan Waktu (X3) Pernyataan (X3)1 (X3)2 (X3)3 (X3)4 (X3)5 (X3)6 (X3)7
R hitung 0,868 0,838 0,915 0,896 0,824 0,815 0,833
R tabel
0,361
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Lampiran 8
Hasil Pengujian Validitas Terhadap Variabel Kualitas Reviu LKPD (Y) Pernyataan (Y)1 (Y)2 (Y)3 (Y)4 (Y)5 (Y)6 (Y)7 (Y)8
R hitung 0,789 0,864 0,895 0,858 0,838 0,858 0,902 0,879
R tabel
0,361
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Lampiran 9
Hasil Pengujian Reliabilitas No
Variabel
Prosedur 1 Reviu Tekanan 2 Waktu Kualitas 3 Reviu LKPD Sumber: Lampiran 7-9
Items 9 7 8
Cronbach’s Alpha Coefficient 0.969 0,958 0,963
1
Lampiran 2 Transform Data Interval
Prosedur Reviu
Pendidikan
Anggaran Dana Reviu
Tekanan Waktu
Responden
Kualitas Reviu
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X1
X2
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3
X4
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8
Y
1
3.28
2.95
2.07
3.06
2.85
2.02
2.94
2.81
3.35
25.30
0
2.00
1.00
2.00
3.00
4.18
3.03
1.95
17.15
2.47
2.92
2.15
3.11
3.06
2.06
3.03
2.09
3.33
21.75
2
3.28
2.95
3.14
4.08
3.77
3.03
3.90
3.71
4.52
32.38
0
1.00
1.00
1.00
1.00
4.18
3.03
3.84
15.05
2.47
3.88
3.30
3.11
4.08
4.19
3.03
3.19
3.33
28.11
3
1.00
1.00
2.07
1.00
1.00
1.00
1.97
1.00
1.00
11.04
0
1.00
1.00
1.00
1.00
4.18
3.03
3.84
15.05
2.47
1.00
1.00
2.05
1.00
1.00
2.01
1.00
2.16
11.23
4
3.28
2.95
3.14
3.06
3.77
3.03
3.90
3.71
4.52
31.36
0
1.00
1.00
1.00
1.00
4.18
3.03
3.84
15.05
2.47
3.88
3.30
3.11
3.06
4.19
3.03
3.19
3.33
27.09
5
2.14
1.00
1.00
2.03
1.00
1.00
1.00
1.00
2.17
12.34
1
1.00
1.00
1.00
1.00
4.18
4.04
3.84
16.06
3.94
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
6
4.42
3.92
4.20
4.08
3.77
4.05
3.90
3.71
4.52
36.58
0
1.00
2.00
2.00
2.00
3.12
4.04
3.84
18.00
3.94
2.92
4.45
4.16
4.08
4.19
4.04
3.19
4.49
31.54
7
4.42
3.92
4.20
3.06
3.77
4.05
3.90
1.90
3.35
32.57
0
3.00
4.00
4.00
4.00
2.06
1.00
1.00
19.06
1.00
1.00
2.15
1.00
1.00
2.06
1.00
1.00
1.00
10.22
8
3.28
2.95
2.07
4.08
2.85
2.02
3.90
2.81
4.52
28.47
0
1.00
2.00
3.00
2.00
4.18
2.01
3.84
18.04
2.47
3.88
3.30
2.05
3.06
2.06
3.03
2.09
3.33
22.81
9
3.28
3.92
4.20
4.08
3.77
4.05
2.94
3.71
4.52
34.47
0
2.00
2.00
1.00
2.00
3.12
4.04
2.90
17.06
3.94
2.92
4.45
4.16
4.08
4.19
3.03
3.19
3.33
29.36
10
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
3.21
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
11
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
2.47
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
12
3.28
1.97
3.14
3.06
1.92
2.02
1.97
3.71
3.35
24.41
1
2.00
1.00
3.00
3.00
3.12
2.01
2.90
17.03
2.47
1.96
3.30
3.11
3.06
3.13
2.01
3.19
2.16
21.92
13
2.14
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.97
1.00
1.00
11.11
0
1.00
2.00
2.00
3.00
3.12
3.03
3.84
17.99
1.00
1.96
1.00
1.00
1.00
1.00
2.01
1.00
1.00
9.97
14
3.28
2.95
3.14
3.06
3.77
3.03
2.94
3.71
4.52
30.39
0
2.00
2.00
2.00
2.00
4.18
3.03
3.84
19.05
3.21
3.88
4.45
4.16
3.06
3.13
4.04
4.28
4.49
31.50
15
3.28
2.95
3.14
4.08
3.77
4.05
3.90
3.71
3.35
32.23
0
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
3.84
17.99
3.94
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
16
3.28
2.95
3.14
4.08
3.77
4.05
3.90
3.71
3.35
32.23
0
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
4.04
3.84
19.00
1.74
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
17
1.00
1.97
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.17
11.15
0
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
3.84
17.99
3.94
1.00
2.15
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.16
10.32
18
4.42
2.95
4.20
3.06
2.85
4.05
3.90
3.71
3.35
32.48
0
2.00
2.00
1.00
2.00
3.12
4.04
3.84
18.00
2.47
2.92
3.30
3.11
4.08
3.13
4.04
3.19
3.33
27.10
19
2.14
3.92
3.14
3.06
2.85
2.02
2.94
1.90
3.35
25.30
0
2.00
3.00
2.00
2.00
4.18
2.01
3.84
19.04
2.47
2.92
2.15
3.11
2.03
4.19
4.04
2.09
3.33
23.87
20
3.28
3.92
4.20
3.06
2.85
4.05
3.90
2.81
4.52
32.59
0
1.00
1.00
2.00
2.00
4.18
4.04
3.84
18.06
2.47
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
4.04
3.19
3.33
26.07
21
2.14
1.00
2.07
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.17
12.38
0
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
2.01
1.00
19.01
1.00
1.00
1.00
1.00
2.03
1.00
1.00
1.00
2.16
10.19
22
3.28
3.92
3.14
3.06
3.77
3.03
2.94
3.71
3.35
30.19
0
2.00
1.00
2.00
2.00
3.12
4.04
2.90
17.06
2.47
2.92
3.30
3.11
3.06
4.19
3.03
3.19
3.33
26.13
23
3.28
2.95
3.14
4.08
2.85
3.03
3.90
3.71
3.35
30.29
0
1.00
2.00
1.00
1.00
2.18
3.03
2.90
13.10
3.94
2.92
4.45
4.16
4.08
4.19
4.04
4.28
4.49
32.63
24
4.42
2.95
4.20
4.08
3.77
4.05
3.90
3.71
4.52
35.61
0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.18
3.03
3.84
17.05
2.47
3.88
3.30
3.11
3.06
4.19
4.04
4.28
4.49
30.36
25
1.00
1.00
2.07
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.07
0
3.00
4.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.95
17.95
1.00
1.00
1.00
2.05
2.03
2.06
1.00
2.09
1.00
12.24
2
26
4.42
3.92
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
29.50
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
3.94
2.92
3.30
4.16
4.08
4.19
4.04
3.19
4.49
30.39
27
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
4.05
3.90
2.81
3.35
29.37
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
3.94
2.92
3.30
4.16
3.06
3.13
4.04
3.19
3.33
27.13
28
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
4.00
3.00
4.00
4.00
2.06
1.00
1.00
19.06
3.94
2.92
3.30
3.11
4.08
3.13
4.04
3.19
4.49
28.27
29
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
3.71
3.35
28.29
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
3.94
3.88
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
26.02
30
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
2.00
4.18
3.03
2.90
18.10
3.94
3.88
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
26.02
31
4.42
3.92
4.20
4.08
3.77
4.05
3.90
3.71
4.52
36.58
1
1.00
1.00
1.00
1.00
4.18
4.04
3.84
16.06
3.94
3.88
4.45
4.16
4.08
4.19
4.04
4.28
4.49
33.59
32
2.14
1.00
1.00
1.00
1.00
2.02
1.00
1.90
1.00
12.06
0
1.00
2.00
2.00
1.00
4.18
3.03
3.84
17.05
1.74
1.00
2.15
1.00
1.00
2.06
1.00
1.00
2.16
11.38
33
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
2.00
4.18
3.03
2.90
18.10
3.94
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
34
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
1.00
4.18
3.03
2.90
17.10
3.94
3.88
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
26.02
35
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
3.94
3.88
4.45
4.16
4.08
3.13
3.03
3.19
3.33
29.25
36
4.42
2.95
4.20
4.08
3.77
3.03
3.90
2.81
4.52
33.69
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
2.47
2.92
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
25.06
37
3.28
2.95
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
27.39
1
2.00
2.00
2.00
1.00
4.18
3.03
2.90
17.10
3.94
3.88
3.30
3.11
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
26.02
38
4.42
3.92
3.14
3.06
2.85
3.03
2.94
3.71
3.35
30.40
0
1.00
1.00
2.00
1.00
4.18
4.04
3.84
17.06
1.00
3.88
3.30
4.16
3.06
3.13
3.03
3.19
3.33
27.08
39
2.14
1.00
1.00
1.00
1.00
2.02
1.00
1.00
2.17
12.33
0
4.00
4.00
3.00
4.00
2.06
1.00
1.00
19.06
3.21
1.00
1.00
2.05
1.00
1.00
2.01
1.00
2.16
11.23
40
4.42
3.92
3.14
3.06
3.77
3.03
3.90
3.71
4.52
33.47
0
2.00
1.00
1.00
2.00
4.18
3.03
2.90
16.10
3.94
2.92
4.45
4.16
4.08
4.19
4.04
3.19
3.33
30.37
41
1.00
1.00
1.00
2.03
1.00
2.02
1.00
1.00
2.17
12.22
1
1.00
1.00
1.00
2.00
4.18
3.03
3.84
16.05
2.47
3.88
4.45
4.16
4.08
4.19
4.04
4.28
4.49
33.59
42
3.28
2.95
2.07
3.06
3.77
2.02
2.94
1.90
3.35
25.32
0
3.00
2.00
3.00
3.00
2.06
2.01
1.95
17.02
2.47
2.92
2.15
3.11
2.03
3.13
2.01
3.19
2.16
20.70
43
4.42
3.92
4.20
3.06
2.85
3.03
2.94
2.81
3.35
30.57
1
2.00
2.00
2.00
2.00
3.12
3.03
2.90
17.04
2.47
3.88
3.30
3.11
4.08
3.13
3.03
4.28
4.49
29.31
44
4.42
3.92
4.20
4.08
3.77
4.05
3.90
3.71
3.35
35.41
1
2.00
2.00
1.00
2.00
4.18
3.03
2.90
17.10
2.47
2.92
3.30
4.16
4.08
4.19
4.04
4.28
4.49
31.48
45
4.42
3.92
3.14
4.08
2.85
4.05
2.94
3.71
3.35
32.45
0
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
1.00
1.00
18.00
1.74
1.00
2.15
1.00
2.03
2.06
1.00
2.09
1.00
12.34
1
Lampiran 3
Rata-Rata Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pernyataan
1
2 4 8 6 7 9 6 7 8 4
Skor Jawaban 3 6 2 6 2 1 8 3 4 5
1 12 13 12 11
2 23 22 21 21 3 8 7
Skor Jawaban 3 4 4 6 3 7 5 7 5 8 7 13 5 23 4 17
1 5
2 3
2 8 5 6 6 5 6 7 4
X1 (1) X1 (2) X1 (3) X1 (4) X1 (5) X1 (6) X1 (7) X1 (8) X1 (9)
Pernyataan X3 (1) X3 (2) X3 (3) X3 (4) X3 (5) X3 (6) X3 (7)
Pernyataan X4 (1)
Pernyataan Y (1) Y (2) Y (3) Y (4) Y (5) Y (6) Y (7) Y (8)
1
Sumber: Lampiran 10 dan 11
Jumlah 5 Skor 12 178 13 175 10 172 12 176 15 176 12 172 16 179 18 178 11 178 Prosedur Reviu (X1)
RataRata 3,96 3,89 3,82 3,91 3,91 3,82 3,98 3,96 3,96 3,91
Jumlah Skor 94 94 97 100 22 189 9 168 17 179 Tekanan Waktu (X3)
RataRata 2,09 2,09 2,16 2,22 4,20 3,73 3,98 2,92
Skor Jawaban 3 17
Jumlah 4 5 Skor 3 17 159 Anggaran Dana Reviu (X4)
RataRata 3,53 3,53
Skor Jawaban 3 2 7 4 5 6 5 5 7
Jumlah 4 5 Skor 21 14 176 25 8 171 23 12 176 21 13 176 21 13 177 20 14 177 26 7 168 24 10 175 Kualitas Reviu LKPD (Y)
RataRata 3,91 3,80 3,91 3,91 3,93 3,93 3,73 3,89 3,88
4 23 22 23 24 20 19 19 15 25
5
2
Lampiran 4
Uji Validitas Variabel Prosedur Reviu (X1) Correlations X1.1 X1.1
X1.2
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N X1.2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.6
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.7
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.8
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.9
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
30 .720
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
.720**
.765**
.769**
.775**
.818**
.767**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
1
**
**
**
**
.751**
.000
.000
**
.000
.767
.000
.756
.000
.848
.000
.787
30
30
30
30
30
30
30
.765**
.767**
1
.694**
.775**
.887**
.732**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
.769**
.756**
.694**
1
.878**
.794**
.842**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
**
**
**
**
1
**
.857**
.000
.000
.775
.848
.775
.878
.865
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
**
**
**
**
**
1
.853**
.818
.000
.787
.000
.887
.000
.794
.000
.865
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
.767**
.751**
.732**
.842**
.857**
.853**
1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
.743**
.659**
.709**
.864**
.840**
.775**
.749**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
**
**
**
**
**
**
.751**
.736
.780
.702
.853
.847
.729
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
**
**
**
**
**
**
.904**
.871
.871
.865
.923
.952
.928
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
3
Correlations X1.8 X1.1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.6
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.7
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
X1.8
Pearson Correlation
X1.9
.871**
.000
.000
.000
30
30
30
**
**
.871**
.000
.000
.000
30
30
30
**
**
.865**
.000
.000
.000
30
30
30
**
**
.923**
.000
.000
.659
.709
.864
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.736
.780
.702
.853
30
30
30
.840**
.847**
.952**
.000
.000
.000
30
30
30
.775**
.729**
.928**
.000
.000
.000
30
30
30
**
**
.904**
.000
.000
.000
30
30
30
1
**
.887**
.000
.000
.749
Sig. (2-tailed) X1.9
X1 **
.743
**
.751
.801
30
30
30
.801**
1
.887**
.000
.000
30
30
30
.887**
.887**
1
.000
.000
30
30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
30
4
Lampiran 5
Uji Validitas Variabel Tekanan Waktu (X3) Correlations X3.1 X3.1 Pearson Correlation
X3.2 1
Sig. (2-tailed) N
X3.3 **
.745
X3.4 **
.782
.000
.000
X3.5 **
.804
.000
X3.6 **
.744
.000
X3.7 **
.753
.000
X3 **
.902**
.000
.000
.839
30
30
30
30
30
30
30
30
X3.2 Pearson Correlation
.745**
1
.802**
.762**
.796**
.747**
.683**
.882**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
X3.3 Pearson Correlation
N
.782**
.802**
1
.915**
.796**
.840**
.751**
.941**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
**
**
**
1
**
**
**
.925**
N X3.4 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X3.5 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N X3.6 Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
.804
.762
.915
.000
.000
.000
30
30
30
30
**
**
**
**
.744
.796
.796
.799
.799
.000
.000
.000
30
30
30
30
1
**
**
.867**
.000
.000
.000
30
30
30
1
**
.866**
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
**
**
**
**
**
.747
.840
.731
.783
.000
.000 .753
.731
.600
.600
.727
.733
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
X3.7 Pearson Correlation
.839**
.683**
.751**
.783**
.727**
.733**
1
.882**
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
.902**
.882**
.941**
.925**
.867**
.866**
.882**
1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
N
N X3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000
30
5
Lampiran 6
Uji Validitas Variabel Kualitas Reviu (Y) Correlations Y.1 Y.1
Pearson Correlation
Y.2 1
Sig. (2-tailed) N Y.2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.6
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.7
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.8
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Y.3 **
.712
Y.4 **
.658
.000
.000
Y.5 **
.685
.000
Y.6 **
.686
.000
Y.7 **
.764
.000
Y.8 **
.754
.000
Y **
.842**
.000
.000
.746
30
30
30
30
30
30
30
30
30
.712**
1
.812**
.802**
.766**
.705**
.851**
.782**
.895**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000 30
30
30
30
30
30
30
30
30
.658**
.812**
1
.820**
.816**
.825**
.856**
.805**
.920**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
30
**
**
**
1
**
**
**
**
.893**
.685
.802
.820
.000
.000
.000
30
30
30
30
**
**
**
**
.686
.766
.816
.762
.762
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
1
**
**
**
.880**
.000
.000
.000
30
30
30
30
**
**
**
**
**
.825
.731
.790
30
30
.705
.808
.000
.000 .764
.731
.725
.725
.814
.709
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
1
**
**
.895** .000
.761
.877
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
30
.754**
.851**
.856**
.808**
.814**
.761**
1
.790**
.925**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
30
.746**
.782**
.805**
.790**
.709**
.877**
.790**
1
.906**
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
30
.842**
.895**
.920**
.893**
.880**
.895**
.925**
.906**
1
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
30
30
30
30
30
30
30
30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000
30
6
Lampiran 7
Uji Reliabilitas Variabel Prosedur Reviu (X1) Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
30 a
Excluded Total
100.0
0
.0
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.969
9
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
X1.1
3.8333
.83391
30
X1.2
3.8333
.98553
30
X1.3
3.8333
.87428
30
X1.4
3.9000
.99481
30
X1.5
3.9000
1.09387
30
X1.6
3.7667
1.10433
30
X1.7
4.0333
1.03335
30
X1.8
3.9667
1.15917
30
X1.9
3.9667
.88992
30
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted
X1.1
31.2000
54.234
.842
.967
X1.2
31.2000
52.372
.836
.967
X1.3
31.2000
53.821
.833
.967
X1.4
31.1333
51.430
.901
.964
X1.5
31.1333
49.637
.937
.962
X1.6
31.2667
49.926
.905
.964
X1.7
31.0000
51.241
.876
.965
X1.8
31.0667
49.995
.850
.967
X1.9
31.0667
53.306
.860
.966
Scale Statistics Mean 35.0333
Variance 65.275
Std. Deviation 8.07928
N of Items 9
7
Lampiran 8
Uji Reliabilitas Variabel Tekanan Waktu (X3) Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
30 a
Excluded Total
100.0
0
.0
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.958
7
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
X3.1
3.9000
.95953
30
X3.2
3.8667
1.04166
30
X3.3
3.7333
1.11211
30
X3.4
3.6667
1.02833
30
X3.5
4.1333
.93710
30
X3.6
3.7000
1.05536
30
X3.7
4.0000
1.11417
30
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted
X3.1
23.1000
31.817
.868
.951
X3.2
23.1333
31.292
.838
.953
X3.3
23.2667
29.789
.915
.946
X3.4
23.3333
30.851
.896
.948
X3.5
22.8667
32.464
.824
.954
X3.6
23.3000
31.390
.815
.955
X3.7
23.0000
30.621
.833
.953
Scale Statistics Mean 27.0000
Variance 42.138
Std. Deviation 6.49137
N of Items 7
8
Lampiran 9
Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Reviu (Y) Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
30 a
Excluded Total
100.0
0
.0
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.963
8
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
Y.1
3.8333
.98553
30
Y.2
3.7333
.86834
30
Y.3
3.8333
.91287
30
Y.4
3.8667
.93710
30
Y.5
3.9000
.99481
30
Y.6
3.9667
.99943
30
Y.7
3.6333
.88992
30
Y.8
3.8667
.86037
30
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted
Y.1
26.8000
34.234
.789
.963
Y.2
26.9000
34.714
.864
.958
Y.3
26.8000
33.959
.895
.956
Y.4
26.7667
34.047
.858
.958
Y.5
26.7333
33.651
.838
.960
Y.6
26.6667
33.402
.858
.959
Y.7
27.0000
34.138
.902
.956
Y.8
26.7667
34.668
.879
.957
Scale Statistics Mean 30.6333
Variance 44.309
Std. Deviation 6.65652
N of Items 8
9
Lampiran 10
Deskripsi Data Penelitian Statistics X1.1 N
Valid
X1.2
X1.3
45
Missing
45
X1.4 45
X1.5 45
45
0
0
0
0
0
Mean
3.9556
3.8889
3.8222
3.9111
3.9111
Mode
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
.87790
1.02740
.93636
.97286
1.08339
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Std. Deviation Minimum Maximum Sum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
178.00
175.00
172.00
176.00
176.00
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
Statistics X1.6 N
Valid Missing
Mean Mode
X1.7 45
X1.8 45
X1.9 45
X2 45
45
0
0
0
0
0
3.8222
3.9778
3.9556
3.9556
.4000
4.00
4.00
5.00
4.00
.00
.98371
1.03328
1.10691
.85162
.49543
Minimum
2.00
2.00
2.00
2.00
.00
Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
172.00
179.00
178.00
178.00
18.00
Std. Deviation
Sum
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
Statistics N
Valid Missing
X3.1 45
X3.2 45
X3.3 45
X3.4 45
X3.5 45
X3.6 45
X3.7 45
0
0
0
0
0
0
0
Mean
2.0889
2.0889
2.1556
2.2222
4.2000
3.7333
3.9778
Mode
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
4.00
4.00(a)
Std. Deviation
.94922
.99595
.99899
1.02000
.94388
.98627
1.05505
Minimum
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
Maximum
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
94.00 94.00 97.00 a Multiple modes exist. The smallest value is shown
100.00
189.00
168.00
179.00
Sum
10
Statistics X4 N
Valid
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
45
45
45
45
45
0
0
0
0
0
Mean
3.5333
3.9111
3.8000
3.9111
3.9111
Mode
3.00(a)
4.00
4.00
4.00
4.00
1.35848
1.04059
.86865
.94922
.97286
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Missing
Std. Deviation Minimum Maximum Sum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
159.00
176.00
171.00
176.00
176.00
Y.7
Y.8
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
Statistics Y.5 N
Valid Missing
Mean Mode
Y.6 45
45
45
45
0
0
0
0
3.9333
3.9333
3.7333
3.8889
4.00
4.00
4.00
4.00
.93905
.98627
.91453
.85870
Minimum
2.00
2.00
2.00
2.00
Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
177.00 177.00 a Multiple modes exist. The smallest value is shown
168.00
175.00
Std. Deviation
Sum
11
Lampiran 11
Frekuensi Jawaban Responden X1.1
Valid
Frequency 4
Percent 8.9
Valid Percent 8.9
Cumulative Percent 8.9
3.00
6
13.3
13.3
22.2
4.00
23
51.1
51.1
73.3
5.00
12
26.7
26.7
100.0
Total
45
100.0
100.0
2.00
X1.2
Valid
2.00
Frequency 8
Percent 17.8
Valid Percent 17.8
Cumulative Percent 17.8
3.00
2
4.4
4.4
22.2
4.00
22
48.9
48.9
71.1
5.00
13
28.9
28.9
100.0
Total
45
100.0
100.0
X1.3 Frequency Valid
2.00
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
6
13.3
13.3
13.3
3.00
6
13.3
13.3
26.7
4.00
23
51.1
51.1
77.8
5.00
10
22.2
22.2
100.0
Total
45
100.0
100.0
X1.4 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
15.6
15.6
15.6
3.00
2
4.4
4.4
20.0
4.00
24
53.3
53.3
73.3
5.00
12
26.7
26.7
100.0
Total
45
100.0
100.0
12
X1.5 Frequency Valid
Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
9
20.0
20.0
20.0
3.00
1
2.2
2.2
22.2
4.00
20
44.4
44.4
66.7
5.00
15
33.3
33.3
100.0
Total
45
100.0 X1.6
100.0
2.00
Frequency 6
Percent 13.3
Valid Percent 13.3
Cumulative Percent 13.3
3.00
8
17.8
17.8
31.1
4.00
19
42.2
42.2
73.3
5.00
12
26.7
26.7
100.0
Total
45
100.0
100.0
X1.7
Valid
2.00
Frequency 7
Percent 15.6
Valid Percent 15.6
Cumulative Percent 15.6
3.00
3
6.7
6.7
22.2
4.00
19
42.2
42.2
64.4
5.00
16
35.6
35.6
100.0
Total
45
100.0
100.0
X1.8
Valid
2.00
Frequency 8
Percent 17.8
Valid Percent 17.8
Cumulative Percent 17.8
3.00
4
8.9
8.9
26.7
4.00
15
33.3
33.3
60.0
5.00
18
40.0
40.0
100.0
Total
45
100.0
100.0
X1.9
Valid
2.00
Frequency 4
Percent 8.9
Valid Percent 8.9
Cumulative Percent 8.9
3.00
5
11.1
11.1
20.0
4.00
25
55.6
55.6
75.6
5.00
11
24.4
24.4
100.0
Total
45
100.0
100.0
13
X2
Valid
.00
Frequency 27
Percent 60.0
Valid Percent 60.0
Cumulative Percent 60.0 100.0
1.00
18
40.0
40.0
Total
45
100.0
100.0
X3.1
Valid
1.00
Frequency 12
Percent 26.7
Valid Percent 26.7
Cumulative Percent 26.7
2.00
23
51.1
51.1
77.8
3.00
4
8.9
8.9
86.7
4.00
6
13.3
13.3
100.0
Total
45
100.0
100.0
X3.2
Valid
1.00
Frequency 13
Percent 28.9
Valid Percent 28.9
Cumulative Percent 28.9
2.00
22
48.9
48.9
77.8
3.00
3
6.7
6.7
84.4 100.0
4.00
7
15.6
15.6
Total
45
100.0
100.0
X3.3
Valid
1.00
Frequency 12
Percent 26.7
Valid Percent 26.7
Cumulative Percent 26.7
2.00
21
46.7
46.7
73.3
3.00
5
11.1
11.1
84.4
4.00
7
15.6
15.6
100.0
Total
45
100.0
100.0
X3.4
Valid
1.00
Frequency 11
Percent 24.4
Valid Percent 24.4
Cumulative Percent 24.4
2.00
21
46.7
46.7
71.1
3.00
5
11.1
11.1
82.2
4.00
8
17.8
17.8
100.0
Total
45
100.0
100.0
14
X3.5
Valid
Frequency 3
Percent 6.7
Valid Percent 6.7
Cumulative Percent 6.7
3.00
7
15.6
15.6
22.2
4.00
13
28.9
28.9
51.1
5.00
22
48.9
48.9
100.0
Total
45
100.0
100.0
2.00
X3.6 Frequency Valid
2.00
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
8
17.8
17.8
17.8
3.00
5
11.1
11.1
28.9
4.00
23
51.1
51.1
80.0
5.00
9
20.0
20.0
100.0
Total
45
100.0
100.0
X3.7 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
7
15.6
15.6
15.6
3.00
4
8.9
8.9
24.4
4.00
17
37.8
37.8
62.2
5.00
17
37.8
37.8
100.0
Total
45
100.0
100.0
x4 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
1.00
5
11.1
11.1
11.1
2.00
3
6.7
6.7
17.8
3.00
17
37.8
37.8
55.6
4.00
3
6.7
6.7
62.2
5.00
17
37.8
37.8
100.0
Total
45
100.0
100.0
Y.1 Frequency Valid
2.00
8
3.00
2
4.00
21
5.00
14
Total
45
Percent 17.8
Valid Percent
Cumulative Percent
17.8
17.8
4.4
4.4
22.2
46.7
46.7
68.9
31.1
31.1
100.0
100.0
100.0
15
Y.2
Valid
Frequency 5
Percent 11.1
Valid Percent 11.1
Cumulative Percent 11.1
3.00
7
15.6
15.6
26.7
4.00
25
55.6
55.6
82.2
5.00
8
17.8
17.8
100.0
Total
45
100.0 Y.3
100.0
2.00
Frequency Valid
2.00
6
3.00
4
4.00
23
5.00
12
Total
45
Percent 13.3
Valid Percent
Cumulative Percent
13.3
13.3
8.9
8.9
22.2
51.1
51.1
73.3
26.7
26.7
100.0
100.0
100.0
Y.4 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
6
13.3
13.3
13.3
3.00
5
11.1
11.1
24.4
4.00
21
46.7
46.7
71.1
5.00
13
28.9
28.9
100.0
Total
45
100.0
100.0
Y.5 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
5
11.1
11.1
11.1
3.00
6
13.3
13.3
24.4
4.00
21
46.7
46.7
71.1
5.00
13
28.9
28.9
100.0
Total
45
100.0
100.0
Y.6 Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2.00
6
13.3
13.3
13.3
3.00
5
11.1
11.1
24.4
4.00
20
44.4
44.4
68.9
5.00
14
31.1
31.1
100.0
Total
45
100.0
100.0
16
Y.7
Valid
Frequency 7
Percent 15.6
Valid Percent 15.6
Cumulative Percent 15.6
3.00
5
11.1
11.1
26.7
4.00
26
57.8
57.8
84.4 100.0
2.00
5.00
7
15.6
15.6
Total
45
100.0
100.0
17
Lampiran 12
Statistik Deskriptif Data Uji
N Prosedur Reviu Pendidikan Tekanan Waktu Anggaran Reviu Kualitas Reviu Valid N (listwise)
45 45 45 45 45 45
Descriptive Statistics Minimum Maximum 19 0 18 1 18
45 1 23 5 40
Mean 35,20 ,40 20,47 3,53 31,02
Std. Deviation 8,022 ,495 1,375 1,358 6,781
18
Lampiran 13
Regresi Linier Berganda Variables Entered/Removed(b)
Model 1
Variables Removed
Variables Entered Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan(a)
Method .
Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: Kualitas Reviu
Model Summary(b)
Model 1
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.820(a) .672 .640 4.32700 a Predictors: (Constant), Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan b Dependent Variable: Kualitas Reviu
ANOVA(b)
Model 1
Regression Residual
Sum of Squares 1537.431
4
Mean Square 384.358
40
18.723
df
748.919
F 20.529
Sig. .000(a)
Total
2286.350 44 a Predictors: (Constant), Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan b Dependent Variable: Kualitas Reviu
Coefficients(a) Unstandardized Coefficients B Std. Error
Model 1
(Constant) Prosedur Reviu Pendidikan Tekanan Waktu Anggaran Dana Reviu
a Dependent Variable: Kualitas Reviu
28.159
10.146
.507
.083
Standardized Coefficients Beta .572
t
Sig.
2.775
.008
6.120
.000
3.183
1.478
.219
2.154
.037
-1.377
.542
-.236
-2.541
.015
1.713
.767
.237
2.234
.031
19
Lampiran 14
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual 45
N Normal Parameters(a,b)
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
Absolute
.0000000 4.12563694 .132
Positive
.098
Negative
-.132
Kolmogorov-Smirnov Z
.888
Asymp. Sig. (2-tailed)
.409
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
20
Lampiran 15
Uji Multikolinieritas
Variables Entered/Removed(b)
Model 1
Variables Removed
Variables Entered Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan(a)
Method .
Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: Kualitas Reviu
Coefficients
a
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
(Constant) Prosedur Reviu
.937
1.067
Pendidikan
.794
1.260
Tekanan Waktu
.952
1.050
Anggaran Dana Reviu
.726
1.377
a. Dependent Variable: Kualitas Reviu
Collinearity Diagnostics
a
Variance Proportions
Eigenvalue
Condition Index
Prosedur Tekanan (Constant) Reviu Pendidikan Waktu
Anggaran Dana Reviu
Model
Dimension
1
1
4.360
1.000
.00
.00
.01
.00
.00
2
.515
2.910
.00
.01
.78
.00
.00
3
.065
8.214
.00
.09
.21
.01
.93
4
.059
8.624
.01
.89
.00
.02
.00
5
.002
44.420
.99
.01
.00
.98
.06
a. Dependent Variable: Kualitas Reviu
21
Lampiran 16
Uji Heteroskedastisitas Variables Entered/Removed(b)
Model 1
Variables Removed
Variables Entered Anggaran Dana Reviu, Tekanan Waktu, Prosedur Reviu, Pendidikan(a)
Method .
Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: abs_res1
Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
-.763
6.871
Prosedur Reviu
-.030
.056
Pendidikan
.423
Tekanan Waktu Anggaran Dana Reviu b Dependent Variable: abs_res1
Standardized Coefficients Beta
t
Sig.
-.111
.912
-.083
-.533
.597
1.001
.071
.422
.675
.357
.367
.150
.973
.336
-.672
.519
-.228
-1.293
.203
1 Lampiran 17
1
Tanggal lahir Responden
KUESIONER Tgl :….. Bln :…..
2
Mulai kerja di Inspektorat
Th :…..
Th :…..
Petunjuk : dimohon memberikan tanda (√) pada salah satu kotak jawaban pilihan dibawah ini 3
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
4
Latar belakang pendidikan
Akuntansi/Keuangan
Non Akuntansi
Pendidikan formal terakhir
Diploma
Sarjana (S1)
Magister (S2)
Doktor (S3)
Anggota Tim
Pengendali Mutu
Ketua Tim
JF. P2UPD
5
6
Sertifikat pengawasan yang dimiliki
Pengendali Teknis Petunjuk : dimohon memberikan pendapat, dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju R : Ragu-ragu S : Setuju SS : Sangat Setuju No Pernyataan STS TS Prosedur Reviu 1. Reviu dilakukan dengan membandingkan angka pos Laporan Keuangan terhadap saldo Buku Besar. 2. Reviu dilakukan dengan membandingkan saldo Buku-buku Besar terhadap Buku Pembantu. 3. Reviu dilakukan dengan membandingkan angka-angka pos Laporan Keuangan terhadap laporan pendukung, misal: Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset. 4. Pada saat reviu, diperoleh informasi mengenai kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas bersangkutan dengan peraturan yang berlaku. 5. Pada saat reviu, diperoleh informasi mengenai kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan. 6. Pada saat reviu, diperoleh informasi atas Laporan Keuangan periode sebelumnya. Pada saat reviu, Laporan Keuangan dianalisis untuk menentukan apakah Laporan 7. Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Pada saat reviu, dilakukan perbandingan terhadap Laporan Keuangan dalam 8. beberapa periode yang setara. 9. Pada saat reviu, dilakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran.
R
S
SS
2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Tekanan Waktu Jangka waktu penugasan terlalu sempit jika dibandingkan dengan kompleksitas tugas reviu yang harus diselesaikan. Dengan waktu yang telah ditentukan, acap kali tugas yang diberikan belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Waktu penyelesaian tugas reviu terkadang melebihi jangka waktu penugasan reviu yang telah ditentukan. Jika waktu yang diberikan terlalu sempit terkadang reviu dilaksanakan tergesa-gesa dan kurang fokus. Jangka waktu pelaksanaan reviu dalam Surat Tugas Reviu dikomunikasikan sebelumnya kepada tim reviu. Dalam penugasan reviu, efisiensi dalam pelaksanaan proses reviu sangat ditekankan. Kesesuaian penyelesaian tugas reviu dengan waktu penugasan, dijadikan indikator penilaian kinerja dari atasan. Kualitas Reviu Reviu dilakukan secara periodik sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta tidak menunggu setelah laporan keuangan selesai disusun. Pemberian bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilakukan sebelum pelaksanaan reviu dimulai. Pembekalan tentang dasar-dasar audit/reviu, diberikan sebelum pelaksanaan reviu dimulai. Program Kerja Reviu (PKR) disusun sebelum pelaksanaan reviu. Kertas Kerja Reviu sebagai pertanggungjawaban & dokumentasi reviu dibuat sepanjang pelaksanaan reviu. Kertas Kerja Reviu direviu secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu. Pelaporan reviu mengungkapkan tujuan & alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pelaporan reviu mengungkapkan langkah perbaikan yang disepakati, koreksi penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang tidak atau belum dilaksanakan.
Petunjuk : dimohon memberikan pendapat, dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai STC: Sangat Tidak Cukup TC : Tidak Cukup C: Cukup LDC: Lebih Dari Cukup SC : Sangat Cukup Anggaran Dana Reviu No Pernyataan STC TC 1.
Kondisi ketersediaan anggaran reviu (prasarana dan sarana) LKPD Inspektorat Daerah tahun ini. Nama Responden
Tanda Tangan Terimakasih Atas Kerjasamanya
C
LDC
SC
