HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 DAN PROBLEMATIKANYA
Disampaikan oleh: Mohamad Hardi, Ak. MProf Acc., CA Inspektur I Kementerian Ristek Dikti Pada Rakor Itjen 4 Februari 2016
PEMBAHASAN 1
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015
2
PERMASLAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3
UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI WTP
2
Standar Reviu atas Laporan Keuangan (PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5))
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
PMK No. 255/PMK.09/2015 tgl 31 Desember 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
3
Konsep Dasar Reviu Membantu Menteri/Pimpinan Lembaga Untuk Menghasilkan LK yang Berkualitas
Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian LK
REVIU 4
LK
KRITERIA DALAM PENENTUAN OPINI LK
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Efektivitas Pengendalian Intern
Kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan
Pengungkapan yang memadai dalam CaLK
SATUAN PENGAWASAN INTERN Satker PTN/Politeknik/Kopertis yang memiliki SPI di lingkungan Kemenristekdikti sebanyak 46 Satker, yang terdiri dari: PTN – BH PTN – BLU PTN – PNBP/Politeknik Kopertis Wilayah
6
= 4 Satker = 8 Satker = 29 Satker = 5 Satker
PENYAMPAIAN REVIU LK oleh SPI
SPI yang telah menyampaikan Reviu Laporan Keuangan kepada Inspektur Jenderal Kemenristekdikti u.p. Inspektorat I, sebanyak 24 Satker (52,17%) dari 46 Satker, dengan pengiriman melalui e-mail tanggal 28 – 29 Januari 2016
Dari 24 Satker yang telah menyampaikan Reviu Laporan Keuangan, Pelaporan Hasil Reviu yang telah sesuai dengan PMK 255/PMK.09/2015 tentang Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebanyak 7 Satker
7
PENYAMPAIAN REVIU LK oleh SPI (1) 1. Kopertis Wilayah III Jakarta 2. Kopertis Wilayah VI Semarang 3. Universitas Indonesia (UI) 4. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) 5. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 6. Universitas Brawijaya (UB) 7. Universitas Lampung (Unila) 8. Universitas Udayana (Unud) 9. Universitas Negeri Semarang (Unnes) 10. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
8
PENYAMPAIAN REVIU LK oleh SPI (2) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 9
Universitas Jember Universitas Syiah Kuala Universitas Pattimura Universitas Siliwangi ISI Yogyakarta ISI Surakarta Poltek Negeri Bandung Poltek Negeri Banjarmasin Poltek Negeri Ketapang Poltek Negeri Lampung Poltek Negeri Madiun Poltek Negeri Semarang Poltek Negeri Sriwijaya Poltek Elektronika Negeri Surabaya
REVIU LK Sesuai PMK No. 255 Tahun 2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
10
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Politeknik Negeri Bandung Politeknik Negeri Lampung Politeknik Negeri Sriwijaya Politeknik Negeri Ketapang Universitas Indonesia Universitas Negeri Semarang
REVIU LK belum sepenuhnya sesuai PMK 255/2015
Format Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu belum menggambarkan adanya penambahan POS-POS Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan terdapat Satker yang mengirimkan Reviu Laporan Keuangan tanpa dilengkapi dengan CHR dan IHR
11
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN OLEH INSPEKTORAT I ITJEN KEMENRISTEKDIKTI YANG PERLU DIPERBAIKI
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI
12
1.
Susunan Laporan Keuangan belum sesuai dengan PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
2.
Daftar isi belum sepenuhnya sesuai dengan PMK 177/PMK.05/2015.
3.
Belum mencantumkan status Un-Audited pada cover Laporan Keuangan.
4.
Belum secara khusus dibuatkan SK tentang Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi.
PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. 2.
3.
4. 5. 6.
Penyajian isi penjelasan umum CaLK belum sepenuhnya memadai sesuai Permenkeu No. 177/PMK.05/2015. Pengungkapan kebijakan akuntansi pada CaLK belum sepenuhnya mengacu Permenkeu No. 177/PMK.05/2015 khususnya pada poin (2) Pendapatan LO; poin (3) Belanja, poin (4) Beban, poin (5) Aset, dan poin (8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali. Pengungkapan pos-pos LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Pengungkapan Penting Lainnya telah memadai, namun perlu disesuaikan dengan penomoran tiap-tiap pos. Pengungkapan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada CaLK belum diungkapkan secara rinci penggunaannya. Pengungkapan Lain-lain berupa revisi DIPA belum diungkapkan secara memadai. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CA-LBMN) yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2015.
PERMASALAHAN ATAS LAPORAN /PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (1)
NO
JENIS TEMUAN
1 Kas
2
PIUTANG
PERMASALAHAN
Pencatatan dan Pengelolaan Kas Belum Memadai Pengeluaran kas sebagai pinjaman yang tidak dianggarkan dalam DIPA dan/atau RBA Pengendalian Pengelolaan Kas Belum Optimal dan Terdapat Kas Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga Perbedaan Saldo Kas pada BLU per 31 Desember pada Neraca dengan Saldo Akhir Kas pada SP3B Saldo Dana Titipan - Dana Beasiswa dalam Neraca per 31 Desember yang tidak dapat ditelusuri Penyajian Rincian Kas Lainnya Dan Setara Kas Per 31 Desember Belum Diungkap Secara Memadai Atas Dana Pihak Ketiga Pendapatan Dana Kerjasama belum diterima dan belum diakui sebagai Piutang Piutang tercatat lebih rendah Penyajian Piutang Bukan Pajak di Neraca masih belum didasarkan Surat Ketetapan Piutang Penatausahaan dan Pelaporan Piutang Bukan Pajak berupa SPP Mahasiswa belum dilaksanakan secara memadai.
PERMASALAHAN ATAS LAPORAN /PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (2)
NO
JENIS TEMUAN
PERMASALAHAN Pengelolaan Piutang Operasional BLU tidak didukung dengan SOP dan pengungkapan piutang tidak memadai
3
PERSEDIAAN
Pengelolaan Piutang Non Operasional BLU - Piutang Program dan Pegawai Tidak Didukung Pengendalian, Pencatatan, Pemantauan dan Pengungkapan yang Memadai Pengadaan Tidak Dilaksanakan Sesuai Kontrak Nilai Persediaan Yang Disajikan Dalam Neraca Per 31 Desember Kurang tepat
4.
ASET TETAP
Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap berupa Tanah Belum Memadai ketidaksesuaian Spesifikasi catatan dengan Fisik Tanah Tidak didukung dengan Bukti Kepemilikan Aset belum tercatat
Tanah Dikuasai Pihak Lain Tanah Menjadi Bagian Sengketa Pengadilan Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga tidak didukung oleh Perjanjian Kerjasama yang Memadai Pemanfaatan Aset dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan
PERMASALAHAN ATAS LAPORAN /PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (3)
NO
JENIS TEMUAN
PERMASALAHAN
Pelaksanaan Pemutusan Kontrak dan Pencatatan Atas Penyelesaian Pekerjaan Pada Akhir Tahun Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Penyajian Aset Belum Didukung Inventarisasi Fisik Dan Informasi Terkait Sengketa Tanah Belum Diungkap pada CaLK Secara Memadai Pengendalian atas aset tetap belum memadai, diantaranya masih terdapat tanah yang belum bersertifikat. Bangunan Gedung yang sudah dihapuskan belum dibongkar/lelang dan masih digunakan
Pengendalian, Pelaporan, dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib (Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya, Aset tetap belum didukung bukti kepemilikan, Aset tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan Pengelolaan BMN) Pemanfaatan BMN tidak dan/atau belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN dan tidak memberikan kontribusi kepada Negara 5.
SETORAN
Pekerjaan Pembangunan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya dan belum dikenakan denda keterlambatan Realisasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang belum dipertanggungjawabkan dan denda keterlambatan belum ditarik Keterlanjuran Pembayaran Gaji kepada Pegawai yang Mendapatkan Permasalahan Hukum Sisa kas di bendh pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke Kas negara
PERMASALAHAN ATAS LAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (4)
NO
JENIS TEMUAN
PERMASALAHAN
Kelebihan Bayar atas Prestasi Pekerjaan, Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan, Ketidakcermatan Penyusunan Dokumen Serah Terima Pekerjaan, serta Jaminan Pelaksaan Pekerjaan Yang Belum /tidak dapat Dicairkan Penggunaan Langsung Penerimaan PNBP Tanpa Pengesahan, Belum Disetor dan Disetor Untuk Disahkan Melewati Tahun Anggaran Kelebihan Bayar Tunjangan Kehormatan Profesor dan Kelebihan Bayar Tunjangan Profesi Dosen serta Lemahnya Monev Atas Pelaksanaan Tugas Belajar 6.
ADMINISTRASI
Pemberian Uang Muka Tidak Jelas Statusnya Beasiswa Disalurkan Tidak Sesuai Ketentuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak tertib Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa Bidikmisi Belum Tertib Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).
PERMASALAHAN ATAS LAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (5)
JENIS PERMASALAHAN TEMUAN 7. PENDAPATAN Pendapatan yang Belum Disahkan dan belum tersaji dalam LK
NO
PNBP Belum Diketahui Sumber nya Penggunaan Langsung PNBP diluar mekanisme APBN Pendapatan yang ditangguhkan Tidak Dapat Diketahui Perinciannya. Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif 8. BELANJA
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Belanja Barang berupa Kegiatan Pemeliharaan yang Menambah Aset Tetap Belum Dikapitalisasi Pengadaan belanja barang dan belanja modal dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan dilakukan melalui penunjukkan langsung Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan
PERMASALAHAN ATAS LAPORAN /PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (6)
NO
JENIS TEMUAN
PERMASALAHAN
Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Dilaksanakan Tanpa Adanya Ketersediaan Anggaran dan Perikatan Kontrak Realisasi Belanja Barang berupa Kegiatan Penelitian yang belum dipertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, dan Tunjangan Profesi Dosen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak tertib Indikasi-indikasi kecurangan sistematis dalam pelaksanaan belanja barang dan belanja modal Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan. Kemahalan Harga (Mark up) Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI WTP (1)
Monev Tindak lanjut LHP BPK RI , BPKP dan Itjen; Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI); Pengawasan Dini terhadap Program/Kegiatan dan Anggaran; Pengawasan/Pemeriksaan fokus pada Laporan Keuangan; Meningkatkan Pengawasan dan Reviu atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI WTP (2) Mengoptimalkan pembinaan terhadap satker, khususnya pengelolaan keuangan, pencatatan, pelaporan hutang dan piutang serta pengelolaan dan penatausahaan aset tetap;
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi melalui :
• Pengawasan pengelolaan dan penertiban BMN; • Pengawasan pengelolaan PNBP; • Pengawasan terhadap Rekening-rekening; • Pengawasan/Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); • Pengawasan Pengelolaan dana yang bersumber dari Hibah dan Kerjasama Pengawasan dana Bansos/BSM di PTN.
TERIMA KASIH
No Hp 08159906542
