KATA PENGANTAR. Banjarmasin, 15 Januari 2011 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 dapat diselesaikan dan ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini. Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2011 – 2015, menggambarkan rencana pelaksanaan program/kegiatan dengan sumber dana APBD Prov. Kalsel, dan disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Penyusunan Rentra ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dari sisi format penulisannya, Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pencapaian sasaran RPJMD Prov. Kalsel 2011 s.d 2015. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan yang konstruktif demi penyempurnaan Rencana Strategis ini akan diterima dengan senang hati.

Banjarmasin, 15 Januari 2011 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. M. BAHRIAR HANAFI, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19551005 198303 1 016



Rancangan Renstra Dinas Sosial Prov. Kalsel tahun 2011 - 2015, Halaman 0

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

..................................................................................................

PENDAHULUAN

BAB II

A. Latar Belakang ...................................................................................

1

B. Landasan Hukum ...............................................................................

2

C. Maksud dan Tujuan ............................................................................

4

D. Sistematika .........................................................................................

5

PELAYANAN DINAS SOSIAL PROV. KALSEL

BAB III

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kalsel... ....

7

B. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang dikelola ......................................

8

C. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran ...........................................

11

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS SOSIAL PROV. KALSEL A. Analisis Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalsel ...................................................................

14

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah .....

15

C. Kajian Dokumen Penunjang ..............................................................

17

D. Analisis Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Prov. Kalsel ...................................................................

19

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

22

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................

BAB VI

29

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROV. KALSEL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJPMD KALSEL TAHUN 2011-2015 .................................................................................

36

PENUTUP ................................................................................................................

41

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Tabel Rencana Stratejik Tahun 2011 – 2015 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan UPTD. 


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah perlu disusun untuk dipedomani di dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menyadari hal tersebut maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

mengimplementasikan

penyusunan

perencanaan

jangka

menengah dalam sebuah dokumen perencanaan strategis. Tuntutan

adanya

pelaksanaan

pemerintahan

yang

lebih

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diktum kedua dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah sampai lingkup Eselon II diharapkan telah mempunyai perencanaan Stratejik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6. serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 


mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan peran yang cukup besar bagi Dinas Sosial dalam kegiatan pembangunan dibidang sosial. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

dituntut untuk

mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu disusun Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 (sumber dana APBD), yang tentunya merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang didasari dari Visi Misi Gubernur Kalimantan Selatan. B. Landasan Hukum

Dinas

Sosial

Provinsi

Propinsi

Kalimantan

Selatan

dalam

menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya didasari atas: 1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;

3.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

4.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;




5.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;

6.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

7.

Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

8.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

9.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah;

10. Peraturan Menteri Sosial RI - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 141/HUK/2011-2015 tentang rencana

program,

kegiatan,

dan

anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial tahun 2011-2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/2010 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Rencana Strategis 2010 – 2014 Kementrian Sosial Indonesia; 13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 


Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6; 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan; 15. Keputusan-Keputusan Menteri Sosial RI, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Pedoman maupun juknis yang ada kaitannya dengan Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2011 - 2015, adalah sebagai upaya

mendayagunakan seluruh potensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumberdaya lainnya, agar satuan kerja ini mampu menjawab tuntutan perkembangan permasalahan sosial di daerah. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.




D. Sistematika

Sistematika

penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika.

BAB II.

PELAYANAN DINAS SOSIAL PROV. KALSEL

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kalsel, Kapasitas Pelayanan dan Aset yang dikelola serta Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS SOSIAL PROV. KALSEL

Memuat rumusan Analisis Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalsel, Target Capaian Pembangunan

Program

Prioritas

Kepala

Daerah,

Kajian

Dokumen Penunjang dan Analisis Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Prov. Kalsel BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SRATEGI DAN KEBIJAKAN Menjelaskan visi yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Menjelaskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Menjelaskan tujuan yang merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Menjelaskan 

sasaran

yang

menggambarkan


hasil

yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Menjelaskan strategi yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program APBD untuk mewujudkan visi dan misi. BAB V.

Menjelaskan kebijakan yang merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (APBD)

BAB VI. Memuat Rencana Program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama tahun 2011 – 2015 INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROV. KALSEL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJPMD PROV. KALSEL Memuat Indikator Kinerja sesuai tujuan dan sasaran RJPMD selama lima tahun (2011-2015)

PENUTUP Berisi mengenai saripati dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya,

disertai

dengan

harapan-harapan

dalam

mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015.




BAB II PELAYANAN DINAS SOSIAL PROV. KALSEL

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Prov. Kalsel

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah

Prov.

Kalsel

Nomor

6

Tahun

2008

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial; c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan sosial; d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial; e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan bantuan sosial; f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat; g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang

terdiri : a. Sekretariat, yang terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 


b. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang terdiri dari Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin, Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Penyuluhan Sosial, Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang terdiri dari Seksi Tuna Sosial dan Napza, Seksi Anak dan Panti Sosial, Seksi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia. d. Bidang Bantuan Sosial, yang terdiri dari Seksi Kesiapsiagaan dan Bantuan Sosial, Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Sosial, Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. e. Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat, yang terdiri dari Seksi Pekerja Sosial Masyarakat dan Kemitraan, Seksi Karang Taruna, Seksi Organisasi Sosial dan Lembaga Sosial. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan”, Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera”, Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia”, Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria”, Panti Sosial Bina Wanita “Melati”, (Struktur Organisasi Dinas dan UPTD terlampir)

B. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang dikelola Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Prov. Kalsel termasuk salah satu SKPD yang melaksanakan urusan wajib. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Prov. Kalsel membawahi 5 (lima) UPTD. Potensi yang dimiliki Dinas Sosial Prov. Kalsel antara lain : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) NO. 1.



JABATAN/ESELON Dinas Prov. Kalsel - Eselon II - Eselon III - Eselon IV

JUMLAH 1 Orang 10 Orang (termasuk 5 org kepala panti) 31 Orang (termasuk 15 org di panti)


NO.

2.

3.

JABATAN/ESELON

JUMLAH

- Jafung - Staf Dinas UPTD (Panti Sosial) - PSBN “Fajar Harapan” - PSTW “Budi Sejahtera” - PSAA “Budi Mulia” - PSBR “Budi Satria” - PSBW “Melati” Tenaga Honorer yang tersebar pada Dinas dan Panti-Panti

28 Orang (termasuk 26 org di panti) 72 Orang

Total SDM pada Dinas dan Panti

308 Orang

39 Orang (staf) 56 Orang (staf) 23 Orang (staf) 25 Orang (staf) 17 Orang (staf) 64 Orang

Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terdapat PNS yang berkarier pada jabatan fungsional pekerja sosial sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan 1 (satu) orang arsiparis yang bertugas pada Dinas Sosial = 1 orang (Arsiparis), PSTW = 6 orang, PSAA = 8 orang, PSBR = 8 orang, PSBW = 1 orang dan PSBN = 4 orang. Disamping itu melalui kerjasama dengan masyarakat telah dilatih dan tersebar tenaga penyuluh sosial sebanyak 60 orang.

2. Sarana Prasarana Pusat dan daerah (Seperti : gedung, mobil operasional, peralatan kantor, UPTD) a. Jenis Sarana dan Prasarana Penunjang Yakni :  Gedung Kantor Dinas Sosial (Hibah Kementerian Sosial RI / Asset Pemerintan Provinsi)  Gedung/Gudang Logistik Bencana  Gedung Loka Bina Karya (LBK)  Gedung beserta sarana prasarana (5 (lima) buah Panti Sosial/UPTD)

Sarana Mobilitas mendukung Kementerian Sosial RI

kegiatan

yang

berasal

 Mobil Tangki Merk Mitsubishi thn. 2006 (Ops. Bencana)

3 buah

 Mobil Truk Bak Kayu Merk Isuzu Thn. 2006 


dari

(Ops. Bencana)

1 buah

 Mobil Bok/Dumlap Merk Mitsubishi 2004 (Ops. Bencana)

4 buah

 Mobil Doble Cabin Merk Mitsubishi 2006 (Ops. Bencana)

2 buah

 Mobil Kijang Merk Toyota Thn. 1998

3 buah

 Mobil Mini Bus Merk Toyota (UPSK) thn. 2006

1 buah

 Mobil Jeep Feroza Merk Daihatsu 1997

1 buah

 Mobil Taf Gt Heline Merk Daihatsu 1994

1 buah

 Mobil Mini Bus L 300 Merk Mitsubishi Thn.1999

3 buah

 Mobil Bus Merk Toyota (UPSK) 2006

1 buah

Sarana Mobilitasi berasal dari Pemprov. Kalsel  Mobil Innova Merk Toyota 2008

1 buah

 Mobil Kijang Merk Avanza 2009

5 buah

Adapun untuk pelayanan dan rehabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” kapasitas tampungnya sebanyak 70 orang, Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” sebanyak 170 orang, Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia” sebanyak 100 orang, Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” sebanyak 125 orang/angkatan, Panti Sosial Bina Wanita “Melati” sebanyak 50 orang/angkatan. Sumber dana dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Prov. Kalsel adalah dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Sosial RI.

No.

Sumber Dana

T.A 2008

1.

APBD Prov. Kalsel (Dinas)

4.793.145.000,(10 (Program) termasuk ABT 10.692.396.000,termasuk ABT 19.784.993.000,-

2. 

APBD Prov. Kalsel (UPTD) Dekon

T.A 2009 3.688.826.000,(10 Program) termasuk ABT 13.413.146.550,Termasuk ABT 15.733.169.000,-

T.A 2010 2.900.000.000,(10 Program) 13,002,952,500,12.949.410.000,-


3.

Tugas Pembantuan

(5 Program) 6.156.375.000,(1 Program)

(6 Program) 2.220.810.000,(2 Program)

(6 Program) 4.137.370.000,(2 Program)

JUMLAH

41.426.909.000,-

35.055.951.550,-

32,989,732,500,-

C. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Adapun

jenis

pelayanan

terhadap

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1. Pelayanan Sekretariat Penyusunan

program/rencana

kerja,

administrasi

keuangan,

administrasi umum dan kepegawaian. 2. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan

Fakir

Pemberdayaan

Komunitas

Pendayagunaan

Miskin,

Nilai-nilai

Pemberdayaan

Adat

Terpencil,

Kepahlawanan,

Keluarga

Miskin,

Pelestarian

dan

Kejuangan

dan

Kesetiakawanan Sosial, Penyuluhan Sosial. 3. Pelayanan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Pelayanan dan Perlindungan Kesos Lanjut Usia, Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak. 4. Pelayanan Bidang Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya, Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial, Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, Akses Jaminan Sosial, Penyempurnaan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin yang memenuhi Persyaratan Program Keluarga Harapan (PKH). 


5. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat. Pemberdayaan

Kelembagaan

Sosial

Masyarakat

(PKSM),

Pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos), Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pemberdayaan Karang Taruna (KT), Pengembangan Wahana Kesos berbasis Masyarakat (WKSBM), Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha (Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha), Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 6. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah : a. Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan”, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut (bekerjasama dengan Kab/Kota) bagi para penyandang cacat netra agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. (usia 7 35 tahun) b. Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera”, memberikan pelayanan sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial pelatihan keterampilan bagi para lanjut usia terlantar agar dapat menikmati sisa-sisa hidup secara wajar termasuk didalamnya kegiatan pemulasaraan (penyelenggaraan jenazah), usia 60 tahun keatas. c. Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia”, memberikan pelayanan Kesejahteraan sosial kepada anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar meliputi pembinaan fisik, mental, sosial bakat dan kemampuan serta keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut (bekerjasama dengan Kab/Kota) agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. (usia 7 - 18 tahun) d. Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria”, memberikan pelayanan Kesejahteraan sosial kepada anak terlantar yang putus sekolah meliputi pembinaan fisik, mental, sosial bakat dan kemampuan 


serta keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut (bekerjasama dengan Kab/Kota) agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. (usia 15 - 21 tahun) e. Panti Sosial Bina Wanita “Melati”, melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, sikap dan prilaku, keterampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut (bekerjasama dengan Kab/Kota) agar terwujud kesetaraan dan kemandirian serta dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. (usia 22 - 50 tahun)

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DINAS SOSIAL PROV. KALSEL

A. Analisis Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009, dimana pada Bab II tentang kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta

isu-isu

Penyandang 

strategis Masalah

kondisi

sosial

Kesejahteraan

budaya Sosial

disebutkan (PMKS)


bahwa

merupakan

penomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan data dan pengelompokan tahun 2005 ada “27” jenis PMKS, saat ini berdasarkan sumber resmi dari Pusdatin Kementerian Sosial RI penyandang masalah kesos (PMKS) menjadi 22 jenis. Untuk diketahui bahwa di Kalimantan Selatan terdapat 8 (delapan) kelompok PMKS yang menonjol yaitu Keluarga Fakir Miskin 97.809 KK, Anak Terlantar 58.998 Orang, Lanjut Usia Terlantar 53.800 Orang, Penyandang Cacat 38.120 Orang, Keluarga Rentan 37.821 Orang, Rumah Tidak Layak Huni 38.120 Buah, Keterpencilan (KAT) 5.381 KK, Penduduk yang bermukim didaerah Rawan Bencana 34.158 Orang (Data tahun 2005 berdasarkan data yang diterima dari Kab/Kota, dan data tersebut bersifat dinamis yang dari tahun ke tahun terjadi perubahan dari data PMKS. Misalnya data Fakir Miskin 97.809 KK pada kondisi renstra ini dibuat terdapat penurunan menjadi 66.419

KK,

Penyandang

Cacat

menjadi

19.621

Orang

(hasil

pemutakhiran data tahun 2009). Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disebutkan pula bahwa adanya keterbatasan sumber daya dalam menangani masalah PMKS, dengan demikian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tercermin program dan kegiatan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut.

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah

Program prioritas kepala daerah yang tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan target yang diupayakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada priode tahun 2006 – 2010 capaian Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas 


Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja

Utama

sesuai

Keputusan

Kepala

Dinas

Sosial

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 1129 Tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009, dan target tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

No.

Indikator Kinerja Utama

1.

Pelayanan Sekretariat Jumlah penyusunan program pembangunan kesos a. Usulan Program Kesos (usulan) (Dekon) b. Wokshop Pengarusutan Gender (kali) (Dekon) c. Penilaian Jabatan Fungsional (orang) (APBD) Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial Jumlah fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilatih/dibina a. Jumlah Fakir Miskin (KK) (Dekon) b. Jumlah Keluarga Miskin (KK) (Dekon) c. Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KK) (Dekon & TP) d. Jumlah Pelestarian dan pendayagunaan Nilai K3S - Dekon (Org) - APBD (Keg)/Makam e. Jumlah penyuluhan sosial (Org) (APBD) f. Petugas pendamping FM, KAT & PMKS (org) (APBD) g. Pelatihan keterampilan berusaha Keluarga Miskin (KK) (APBD) Pelayanan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang Masalah Kesos yang diberi pelayanan dan rehabilitasi a. Jumlah Tuna Sosial (Gepeng dan Eks Napi) (Dekon) b. Jumlah korban napza (orang) (Dekon) c. Jumlah Penca (orang) (Dekon) d. Jumlah lanjut usia terlantar (orang) (Dekon) e. Jumlah anak terlantar (Org) (Dekon) f. Jumlah Anak Cacat (anak) (Dekon) g. Jumlah Anak Nakal (orang) (Dekon) h. Jumlah Anak Jalanan (orang) (Dekon) Pelayanan Bidang Bantuan Sosial Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan Korban Tindak kekerasan dan Migran yang diberi bantuan dan dibina a. Jumlah korban bencana alam (orang)

2.

3.

4.



Target Capaian 2006 – 2010

Capaian 2006 s.d 2010

Target Capaian 2011 - 2015

120

120

120

5

5

5

28

28

27

22,000 8,255

12,700 3,870

22,500 2.100

1,465

1,411

1.250

8,000 5

3,290 5

1.250 5

350 80

250 80

450 620

1,000

800

700

1,000

485

500

479 6,000 4,000

440 2,757 2,150

400 6,000 400

6,000 1,000 1,000 3,000

4,165 689 602 1,015

5,000 1,000 1,000 800

250,000

437.518


No.

Target Capaian 2006 – 2010

Indikator Kinerja Utama (Dekon) - Bantuan Bahan Rumah /BBR (KK) - Insentif Anggota Tagana (Orang) - Kampung Siaga Bencana (Lokasi) b. Jumlah Korban Bencana Sosial (Jiwa) (Dekon) c. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Org) (Dekon) d. Jumlah Sumber Daya Sosial yang didayagunakan (Rekomendasi) (Dekon) e. Jumlah jaminan sosial (Org) (Dekon) f. PKH (RTSM) (Dekon)/Kabupaten Pelayanan Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyararakat Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan a. Jumlah TKSK (Org) (Dekon) b. Jumlah Orsos (Orsos) (Dekon) c. Jumlah PSM (PSM) (Dekon) d. Jumlah Karang Taruna (KT) (Dekon) e. Jumlah WKSBM (Desa) (Dekon) f. Jumlah Lembaga Dunia Usaha (Org) (Dekon) Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jumlah Pelayanan UPTD a. Penyandang cacat netra (APBD) b. Lanjut usia (APBD) c. Anak terlantar putus sekolah (APBD) d. Remaja putus sekolah (APBD) e. Wanita rawan sosial ekonomi (APBD)

5.

6.

Capaian 2006 s.d 2010

Target Capaian 2011 - 2015

25,000

22,745

30 908 1 15.000

517

355

400

15

15

15

4000 27,331 (08/09)

4000 27.338

800 5

119 550 950 300 50 350

119 317 690 278 31 376

151 300 450 200 40 110

350 850 500 1,250 500

350 850 500 1,250 500

350 850 500 1,250 500

B. Kajian Dokumen Penunjang

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan kesejahteraan

sosial

Dinas

Sosial

Provinsi

Kalimantan

Selatan

melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial RI, sehingga rencana strategis Kementerian Sosial RI tahun 2010 – 2014 adalah salah satu dokumen penunjang dalam rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015. Dimana didalam Renstra Kementerian Sosial RI tahun 2010 – 2014 tertulis visi “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat” 


Hal ini merupakan tantangan dan tanggungjawab Kementerian Sosial RI untuk dapat mewujudkan melalui berbagai program kegiatan terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2009 yang semula 5 (lima) prioritas utama saat ini menjadi 6 (enam) prioritas utama yaitu kemiskinan; keterlantaran;

kecacatan;

katerpencilan;

ketunaan

sosial

dan

penyimpangan perilaku; korban bencana, korban tindak kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi. Di tingkat Nasional masalah penduduk miskin dan belum tuntasnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih menjadi

isu

penting

dan

tetap

memerlukan

perhatian

dalam

pembangunan kesejahteraan sosial. Di tingkat Regional masalah trafficking dan perlindungan sosial merupakan permasalahan sosial yang mendapat perhatian serius pada beberapa negara. Di tingkat Global masalah kemiskinan menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan. Pada millennium ke 2 PBB melopori pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan tujuan pembangunan millennium yang dikenal dengan millennium development goals (MDGs) yang terdiri : 1. mengahapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, 2. mencapai pendidikan dasar secara universal, 3. mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, 4. mengurangi tingkat kematian anak, 5. meningkatkan kesehatan ibu, 6. memerangi HIV AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 7. menjamin keberlanjutan lingkungan, 8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dalam Renstra Kementerian Sosial RI disamping menyebutkan visi juga menguraikan misi sebagai penjabaran dari visi tersebut diatas yaitu : a. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS; b. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS; 


c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan; d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan; e. Meningkatkan

dan

melestarikan

dan

nilai-nilai

kepahlawanan,

kerintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam penyusunan renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini juga mengkaji beberapa penelitian yang dilaksanakan pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI antara lain penelitian evaluasi pasca pemberdayaan komunitas adat terpencil.

D. Analisis Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Prov. Kalsel

Isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi




sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan / ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai isu strategis tersebut bila dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan berarti Dinas Sosial berkewajiban : a. Melaksanakan program/kegiatan bidang sosial yang terdapat dalam APBD Prov. Kalsel (untuk belanja langsung yang terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan untuk T.A 2010). b. Melaksanakan

program/kegiatan pembangunan kesejahteraan

sosial dengan sumber dana dekonsentrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (6 program dan 23 kegiatan untuk T.A 2010). c. Melaksanakan program/ kegiatan pembangunan kesejahteran sosial dengan sumber dana tugas pembantuan Departemen Sosial Republik Indonesia (2 program dan 4 kegiatan untuk T.A 2010)

2. Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan : a. Pada Sekretariat, menghimpun program/kegiatan bidang terkait penanganan PMKS dan PSKS. b. Pada Bidang Pemberdayaan Sosial, menangani PMKS (Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi, Keluarga Rentan), dan bantuan rumah tidak layak huni

serta

Pelestarian

Nilai

Kepahlawanan,

Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial. 


Keperintisan,

c. Pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, menangani PMKS (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Cacat, Anak Nakal, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lansia Terlantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Mantan Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (WKBLK), Korban Penyalahgunaan Napza, Orang dengan HIV/ AIDS) d. Pada Bidang Bantuan Sosial, menangani PMKS (Korban Tindak Kekerasan, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial dan Pekerja Migran Terlantar). e. Pada Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat, melaksanakan pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha yang melakukan UKS. f. Pada UPTD Dinas Sosial Prov. Kalsel, menangani Penyandang Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

dalam

panti

yaitu

penyandang cacat netra, anak terlantar/putus sekolah, lanjut usia terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi.




BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 - 2015. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015 adalah : “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya

=

2. Kesejahteraan = Sosial.

3. Masyarakat

=

Sesuatu yang dapat terlihat, dan dirasakan (nyata) Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sekelompok orang yang hidup bersama dan peduli terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

B. MISI Visi selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang merupakan rumusan umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

untuk

mewujudkan visi, adapun Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1. Mencegah dan mengurangi tumbuh kembang serta meluasnya masalah kesejahteraan sosial. 2. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup yang layak dan normatif. 


3. Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

fasilitas

kesejahteraan sosial. 4. Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial bagi korban bencana dan masalah lainnya. 5. Meningkatkan peran serta sosial masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS).

C. TUJUAN Dari Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dijabarkan menjadi Tujuan, sebagai berikut :  Dari misi (1) Mencegah dan mengurangi tumbuh kembang serta meluasnya masalah kesejahteraan sosial. dijabarkan dengan tujuan : 1. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial.  Dari misi (2) Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup yang layak dan normatif dijabarkan tujuan : 2. Terwujudnya kemauan dan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan

sosial

(PMKS)

guna

memperbaiki

taraf

kesejahteraan sosial yang didasarkan atas kesetiakawanan sosial.  Dari Misi (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas kesejahteraan sosial dijabarkan tujuan : 3. Terwujudnya kualitas dan efektifitas rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)  Dari Misi (4) Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial bagi korban bencana dan masalah lainnya. Dijabarkan tujuan : 4. Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat/potensi sumber kesejahteraan sosial dalam usaha kesejahteraan sosial serta

kesiapsiagaan

dalam

usaha

pencegahan

penanggulangan akibat bencana 


dan

 Misi (5) Meningkatkan peran serta sosial masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS) dijabarkan tujuan : 5. Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial

D. SASARAN Sesuai dengan Tahun

2011-2015,

sasaran pada Rencana Jangka Menengah program

prioriras

Dinas

Sosial

Provinsi

Kalimantan Selatan adalah termasuk pada : MISI

PERTAMA

:

“Meningkatkan

Kualitas

kehidupan

Beragama, Sosial, dan Budaya”. SASARAN : “Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat “ INDIKATOR : Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dari Tujuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dijabarkan kembali menjadi Sasaran sebagai berikut : 1. Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Dijabarkan dalam Sasaran : (1) Meningkatkan kualitas penyusunan program dan rencana kerja pembangunan

kesejahteraan

sosial,

penyelenggaraan

pengarusutamaan gender, dan penilaian jabatan fungsional pekerja sosial.

2. Tujuan : Terwujudnya

kemauan

dan

kemampuan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) guna memperbaiki taraf kesejahteraan sosial yang didasarkan atas kesetiakawanan sosial. 


Dijabarkan dalam Sasaran : (2) Meningkatkan kemampuan dan kemauan keluarga rentan, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, nilai keperintisan dan kepahlawanan, keluarga pahlawan nasional, komunitas adat terpencil dan meningkatkan kualitas penyuluhan sosial. 3. Tujuan : Terwujudnya kualitas dan efektifitas rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dijabarkan dalam Sasaran : (3) Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat, lanjut usia dan perlindungan kesejahteraan sosial serta keterampilan dalam panti maupun luar panti baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. (6) Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat netra, lanjut usia, anak terlantar/remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. 4. Tujuan : Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat/potensi sumber kesejahteraan sosial dalam usaha kesejahteraan sosial serta kesiapsiagaan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana.

Dijabarkan dalam Sasaran : (4) Meningkatnya

kesiapsiagaan

perangkat

dan

kesadaran,

kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam, bencana 


sosial,

korban

tindak

kekerasan

dan

pekerja

migran,

pendayagunaan sumber dana sosial, akses jaminan sosial serta penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (PKH). 5. Tujuan : Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Dijabarkan dalam Sasaran : (5) Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PKSM), organisasi sosial masyarakat (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna (KT), pengembangan wahana kesos berbasis masyarakat (WKSBM), dan upaya mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan dunia usaha dalam bentuk program kerjasama kelembagaan dan dunia usaha (KKDU).

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi merupakan faktor terpenting dalam perencanaan Strategis dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu dari organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi

penetapan

kebijakan,

program

dengan

memperhatikan

sumberdaya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan. Strategi (Kebijakan dan Program) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2011 - 2015, sebagai berikut : 1. Kebijakan : a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS. 


b. Meningkatkan

kualitas

manajemen

dan

SDM

pelayanan

kesejahteraan sosial. c. Meningkatkan

pemberdayaan

penanggulangan

kemiskinan,

kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, korban bencana dan masalah sosial strategis lainnya. d. Meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial baik dari segi kualitas maupun kuantitas. e. Meningkatkan kualitas pelayanan panti-panti sosial dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

2. Program Program Dinas Sosial Prov. Kalsel adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mencapai sasaran dan tujuan. Adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Sumber Dana APBN (Dekonsentrasi) dengan 6 program : 1. Program Kepemerintahan yang baik. 2. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3. Program Pemberdayaan fakir miskin (FM), komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 4. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial. 5. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos. 6. Program Bantuan dan jaminan sosial. b. Sumber Dana Tugas Pembantuan dengan 2 program : 1. Program Pemberdayaan fakir miskin (FM), komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Bantuan dan jaminan sosial c. Sumber Dana APBD Prov. Kalsel dengan 6 program : 1. Program Sekretariat  Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial 


Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Bidang Pemberdayaan Sosial  Sub Program Pemberdayaan fakir miskin (FM), komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.  Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial Program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.  Sub Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos  Sub Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma  Sub Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Bidang Bantuan Sosial  Sub Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Program Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat.  Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial Program Panti Sosial  Sub Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos     

2.

3.

4. 5.

6.




BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (APBD)

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun 2011 – 2015 untuk mencapai target sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sumber dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada setiap tahun anggarannya, sebagaimana tabel : No 1.

2.

3.



Pencapaian Sasaran melalui Tugas Dekon Pembantuan  Sasaran Meningkatkan kualitas penyusunan program dan rencana kerja pembangunan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan penilaian jabatan fungsional pekerja sosial.  Program Sekretariat  Indikator : Jumlah penyusunan program pembangunan kesos d. Usulan Program Kesos - Dekon (120 usulan) √ - APBD (5 Dokumen) √ e. Wokshop Pengarusutan Gender (5 kali) √ f. Penilaian Jabatan Fungsional (27 orang) √  Sasaran Meningkatkan kemampuan dan kemauan keluarga rentan, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional, komunitas adat terpencil dan meningkatkan kualitas penyuluhan sosial  Program Bidang Pemberdayaan Sosial  Indikator : Jumlah fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilatih/dibina h. Jumlah Fakir Miskin (22,500 KK) √ i. Jumlah Keluarga Miskin (2,100 KK) √ j. Jumlah Komunitas Adat Terpencil (1.250 KK) √ k. Jumlah Pelestarian dan pendayagunaan Nilai K3S - Dekon (1.250 Org) √ - APBD (5 Keg) √ l. Jumlah penyuluhan sosial (450 Org) v m. Petugas pendamping FM, KAT & PMKS (620 org) √ n. Pelatihan keterampilan berusaha Keluarga Miskin (700 KK) √  Sasaran Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat, lanjut usia dan perlindungan kesejahteraan sosial serta keterampilan dalam panti maupun luar panti baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta  Program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  Indikator : Jumlah Penyandang Masalah Kesos yang diberi pelayanan dan rehabilitasi i. Jumlah Tuna Sosial (Gepeng dan Eks Napi) - Dekon (400 org) √ - APBD (250 Org) √ j. Jumlah korban napza - Dekon (400 org) √ - APBD (150 Org) √ k. Jumlah penyandang cacat - Dekon (6,000 org) √ - APBD (90 Org) √ Sasaran Renstra / Program / Indikator Capaian RPJMD 2011 – 2015

APBD


No

Sasaran Renstra / Program / Indikator Capaian RPJMD 2011 – 2015

Pencapaian Sasaran melalui Tugas APBD Dekon Pembantuan √ √ √ √ √ √ -

l. Jumlah lanjut usia terlantar (400 orang) m. Jumlah anak terlantar (5,000 Org) n. Jumlah Anak Cacat (1,000 anak) o. Jumlah Anak Nakal (1,000 orang) p. Jumlah Anak Jalanan (800 orang) q. Jumlah PBK bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal (150 Orang)  Sasaran Meningkatnya kesiapsiagaan perangkat dan kesadaran, kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendayagunaan sumber dana sosial, akses jaminan sosial serta penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (PKH).  Program Bidang Bantuan Sosial  Indikator :Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan Korban Tindak kekerasan dan Migran yang diberi bantuan dan dibina a. Jumlah korban bencana alam - Dekon (BBR : 30 KK, Tagana : 908 Org, KSB : 1 Lokasi) √ - APBD (300 orang) √ b. Jumlah Korban Bencana Sosial (15.000 org) √ c. Jlh Korban Tindak Kekerasan & Pekerja Migran (400 Org) √ d. Jumlah Sumber Daya Sosial yang didayagunakan √ (15 rekomendasi) e. Jumlah Askesos (800 Org) √ f. PKH (68345 RTSM) √  Sasaran Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial msyarakat (PKSM), organisasi sosial masyarakat (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna (KT), pengembangan wahana kesos berbasis masyarakat (WKSBM), dan peningkatan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha (KKDU).  Program Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyararakat  Indikator : Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan g. Jumlah TKSK (151 Org) √ h. Jumlah Orsos (300 Orsos) √ i. Jumlah PSM (450 PSM) √ j. Jumlah Karang Taruna (200 KT) √ k. Jumlah WKSBM (40 Desa) √ l. Jumlah Lembaga Dunia Usaha (110 Org) √ m. Jumlah penerima paket (560 Orang) √  Sasaran Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat netra, lanjut usia, anak terlantar, remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Selatan  Program Unit Pelaksana Teknis Daerah  Indikator :Jumlah Pelayanan UPTD f. Penyandang cacat netra (350 org) √ g. Lanjut usia (850 org) √ h. Anak terlantar putus sekolah (500 org) √ i. Remaja putus sekolah (1,250 org) √ j. Wanita rawan sosial ekonomi (500 org) √ -

4.

5.

6.

Adapun Rencana Program / kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sumber dana APBD Prov. Kalsel tahun 2011 – 2015 sebesar Rp.129.444.275.125,- yang akan dilaksanakan sebagai berikut :




Program/Kegiatan Dinas Sosial Prov. Kalsel Tahun 2011 – 2015 dengan sumber dana APBD Prov. Kalsel

No.

1.

Program

Kegiatan

Thn. 2011

Pendanaan Indikatif (5 Thn/ dari 2010)

Program Sekretariat

Indikator Kinerja/Sasaran

Dana (000)

Thn. 2012

Target

Dana (000)

Thn. 2013

Target

Dana (000)

Thn. 2014

Target

Dana (000)

Thn. 2015 Target

Dana (000)

Target

Terlaksananya Program Sekretariat (100%) a.

Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat

1.

Pembinaan perencanaan dan pengendalian serta sistem informasi kesejahteraan sosial

2.

Penilaian jabatan fungsional

457.882

 



  







Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cerak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

5.777.439

Penilaian Jabatan Fungsional (135 orang) Lancarnya kegiatan administasi perkantoran (5 Thn)

75.000

1

82.500

1

90.750

1

99.825

1

109.807

1

48.000

27

52.800

27

58.080

27

63.999

27

70.726

27

946.330

1

1.004.963

1

1.145.059

1

1.259.565

1

b. 293.044

Sub Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Usulan Program Kesos (5 Dokumen)

Rancangan Renstra Dinas Sosial Prov. Kalsel tahun 2011 – 2015, Halaman 31

1.385.521

1

No.

Program

Kegiatan

 

 

Sub Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   












Dana (000)

Thn. 2012

Target

Dana (000)

Thn. 2013

Target

Dana (000)

Thn. 2014

Target

Dana (000)

Thn. 2015 Target

Dana (000)

Target

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mabeleur Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.818.220

Sub Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sub Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sub Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan



Pendidikan dan Pelatihan Formal

152.627



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

199.639



Thn. 2011 Indikator Kinerja/Sasaran

71.429

Peningkatan dayaguna sarana prasarana perkantoran (5 Thn)

297.820.

1

327.602

1

360.362

1

396.398

1

436.038

1

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas (5 Thn) Peningkatan kualitas SDM (5 Thn)

11.700

1

12.870

1

14.157

1

15.572

1

17.129

1

25.000

1

27.500

1

30.250

1

33.275

1

36.602

1

Tersedianya laporan yang berkualitas (5 Thn)

32.700

1

35.970

1

39.567

1

43.532

1

47.876

1


No.

2.

Program

Kegiatan

Capaian Kinerja dan Keuangan Program Bidang Pemberdayaan Sosial

Sub Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya


3. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya 4. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

2.884.476

3.260.978

6. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

1.831.530

Program Bidang Pelayanan dan rehabilitasi kesos

Sub Program Pelayanan dan rehabilitasi kesos

Dana (000)

Thn. 2013

Target

Dana (000)

Thn. 2014

Thn. 2015

Target

Dana (000)

Target

Dana (000)

Target

a. Petugas pendamping FM, KAT & PMKS (620 org)

427.470

124

519.717

124

571.688

124

628.857

124

691.743

124

534.140

140

587.554

140

646.309

140

710.940

140

782.034

140

389.000

90

427.900

90

470.690

90

517.759

90

569.534

90

300.000

5

330.000

5

363.000

5

399.300

5

439.230

5

a. Jumlah anak yang ikut PBK (150 org)

333.065

30

366.371

30

403.008

30

443.309

30

487.640

30

b. Jumlah Gepeng (250 Org)

139.320

50

153.252

50

168.577

50

185.434

50

203.978

50

b. Pelatihan keterampilan berusaha Keluarga Miskin (700 KK)

c. Jumlah penyuluhan sosial (450 Org) d. Jumlah Pelestarian & pendayaguna an Nilai K3S (25 Makam)

Terlaksananya Program Bidang Pelayanan dan rehabilitasi kesos (100%) 7.

8.



Thn. 2012

Target

Terlaksananya Program Bidang Pemberdayaan Sosial (100%)

2.374.883

3.

Dana (000)

Kinerja SKPD

5. Penyuluhan sosial

Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial


Pelatihan keterampilan dan PBK bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesos

2.033.395

850.562


No.

Program

Kegiatan



Dana (000)

Thn. 2012

Target

Dana (000)

Thn. 2013

Target

Dana (000)

Thn. 2014

Target

Dana (000)

Thn. 2015 Target

Dana (000)

Target

bagi PMKS

4.

5.

6.

Sub Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

9.

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

439.567

c. Jumlah Penca (90 Org)

72.000

18

79.200

18

87.120

18

95.832

18

105.415

18

Sub Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Bidang Bantuan Sosial

10.

Pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

333.155

d. Jumlah Korban Napza (150 Org)

54.570

30

60.027

30

66.029

30

72.632

30

79.895

30

Sub Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos

11. Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat & kejadian luar biasa

476.950

300

524.645

300

577.195

300

634.820

300

689.302

300

183.935

112

202.328

112

222.561

112

244.817

112

269.299

112

Program Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat Sub Program Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat Program Panti Sosial

Sub Program Pelayanan dan rehab. Kesos

Terlaksananya Program Bidang PPPSM (100%)

12.

Peningkatan jejaring kerjasama pelakupelaku Usaha Kesos Masyarakat

1.122.941

Jumlah Penerima Paket (200 Kelompok) Terlaksananya Program Panti Sosial (100%)

13.

Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan”

18,090,468

Jumlah Penca netra (350 org)

2.752.400

70

3.304.906

70

3,635,396

70

3,998,936

70

4,398,829

70

14.

Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia”

16,096,311

Jumlah Lanjut usia terlanat (850 org)

2.853.450

170

2.853.450

170

3,138,795

170

3,452,674

170

3,797,941

170

20,872,063

Jumlah Anak terlantar putus sekolah (500 org)

2.988.550

100

3.853.375

100

4,238,712

100

4,662,583

100

5,128,842

100

15.



2.911.827

Terlaksananya Program Bidang Bantuan Sosial (100%) Jumlah Orang terlantar yang dikembalikan ke daerah asal (1.500 OT/org)


No.

Program

Kegiatan

16.

Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria”

22,711,746

17.

Panti Sosial Bina Wanita “Melati”

24,860,085

JUMLAH DANA INDIKATIF (APBD) SELAMA 5 TAHUN




129.444.275

Thn. 2011 Indikator Kinerja/Sasaran Jumlah Remaja putus sekolah (1,250 org) Jumlkah Wanita rawan sosial ekonomi (500 org)

Thn. 2012

250

4.230.790

250

4,653,869

250

5,119,255

250

5,631,181

250

3.180.100

100

4.671.404

100

5,138,544

100

5,652,398

100

6,217,638

100


Dana (000)

26.119.637

Target

Dana (000)

Thn. 2015

3.076.650

23.745.125

Target

Thn. 2014

Target

19,243,15 0

Dana (000)

Thn. 2013

Dana (000)

28.731.601

Target

Dana (000)

31.604.761

Target

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PROV. KALSEL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJPMD PROV. KALSEL 2011-2015 (APBD)

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 terdapat misi pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan daerah yang memiliki kualitas kehidupan beragama, sosial dan berbudaya yang berakar pada nilai-nilai luhur, serta dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam misi pertama ini terdapat antara lain isu pokok yaitu masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kemiskinan, dengan indikator kinerja misi yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun kegiatan prioritas bidang sosial antara lain pengembangan dan penguatan kepekaan sosial dan komunitas adat terpencil, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pembinaan dan pencegahan penyaki sosial masyarakat, mendorong pengembangan peran karang taruna, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya pembangunan, mendorong peningkatan PMKS. Sebagai SKPD pelaksana untuk melaksanakan misi pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 tersebut diatas untuk urusan sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan pencapaian tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam 5 (lima tahun) kedepan dijabarkan pencapaiannya dalam rencana strategis dengan sasaran, yaitu sebagai berikut : 1. Tujuan : Terwujudnya

sumber

daya

manusia

(SDM)

yang

melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. 


mampu

untuk

Dijabarkan dalam Sasaran : (1) Meningkatkan kualitas penyusunan program dan rencana kerja pembangunan kesejahteraan sosial, dan penilaian jabatan fungsional pekerja sosial. (dengan output : 5 usulan APBD, 27 Orang Peksos). 2. Tujuan : Terwujudnya

kemauan

dan

kemampuan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) guna memperbaiki taraf kesejahteraan sosial yang didasarkan atas kesetiakawanan sosial. Dijabarkan dalam Sasaran : (1) Meningkatkan kemampuan dan kemauan keluarga fakir miskin, nilai keperintisan dan kepahlawanan, keluarga pahlawan nasional, komunitas adat terpencil dan meningkatkan kualitas penyuluhan sosial. (dengan output : 5 Makam, 450 Org Penyuluh Sosial, 620 Org Petugas pendamping FM/KAT/PMKS, 700 KK peserta pelatihan berusaha keluarga miskin) 3. Tujuan : Terwujudnya kualitas dan efektifitas rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dijabarkan dalam Sasaran : (1) Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat. (dengan output : bimbingan teknis dan bantuan UEP 150 Orang Tuna Sosial, pemantapan vokasional 250 org korban napza, pengiriman mengikuti diklat 90 orang penyandang cacat, pelatihan keterampilan berusaha UEP 150 org anak terlantar/anak jalanan/anak cacat/anak nakal). (2) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik,

mental,

sosial,

pelatihan keterampilan,

dan

resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat netra, lanjut usia, anak terlantar, remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. (dengan output : 350 org paca netra, 850 org lansia 


terlantar, 500 org anak terlantar putus sekolah, 1.250 org anak/remaja putus sekolah, 500 org wanita rawan sosial ekonomi) 4. Tujuan : Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat/potensi sumber kesejahteraan

sosial

dalam

usaha

kesejahteraan

sosial

serta

kesiapsiagaan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana. Dijabarkan dalam Sasaran : (1) Meningkatnya kesiapsiagaan perangkat dan kesadaran, kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan

akibat

bencana

alam.

(dengan

output

:

pengembalian orang terlantar 1.500 OT) 5. Tujuan : Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Dijabarkan dalam Sasaran : (1) Meningkatkan organisasi sosial masyarakat (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna (KT). (dengan output : 560 orang peserta jejaring kerjasama)

Output / keluaran yang merupakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun yaitu tahun 2011 – 2015 merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan dengan sumber dana APBD Prov. Kalsel dan diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran misi pertama dari RPJMD Prov. Kalsel 2011-2015.




Indikator Kinerja Dinas Sosial Prov. Kalsel yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RJPMD

No.

1.

2.


Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJPMD (2006-2010)

Target capaian Setiap tahun Tahun 1

Tahun 2

Taun 3

Taun 4

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJPMD

Tahun 5

Terlaksananya Program Sekretariat (100%) c.

Usulan Program Kesos (5 Dokumen)

5 Dokumen

1

1

1

1

1

10 Dolumen

d.

Penilaian Jabatan Fungsional (28 orang)

27 Org

27

27

27

27

27

27 Org

Lancarnya kegiatan administasi perkantoran (5 Thn)

5 tahun

1

1

1

1

1

10 Tahun

Peningkatan dayaguna sarana prasarana perkantoran (5 Thn)

5 tahun

1

1

1

1

1

10 Tahun

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas (5 Thn)

5 tahun

1

1

1

1

1

10 Tahun

Peningkatan kualitas SDM (5 Thn)

5 Tahun

1

1

1

1

1

10 Tahun

Tersedianya laporan yang berkualitas (5 Thn) Terlaksananya Program Bidang Pemberdayaan Sosial (100%)

5 Tahun

1

1

1

1

1

10 Tahun

c. Petugas pendamping FM, KAT & PMKS (620 org) d. Pelatihan keterampilan berusaha Keluarga Miskin (700 KK) c. Jumlah penyuluhan sosial (450 Org) d. Jumlah Pelestarian & pendayagunaan Nilai K3S (5 Makam)



80 Org 124

124

124

124

124

140

140

140

140

140

90

90

90

90

90

5

5

5

5

5

282 KK 96 org 5 Makam


1.460 1.216 546 20

No.

3.

4.

5.

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJPMD (2006-2010)

Tahun 1

Tahun 2

Taun 3

Taun 4

Tahun 5

a. Jumlah Anak Terlantar/Jalanan (Org) b. Jumlah Gepeng dan Pengasuh (250 Org)

60 Org

30 50

30 50

30 50

30 50

30 50

c. Jumlah Penca (90 Org)

105 Org

18

18

18

18

18

195

d. Jumlah Napza (150 Org)

115 Org

30

30

30

30

30

265

1.500 Org

300

300

300

300

300

3.000

27 UKS

112

112

112

112

112

587

700 1.700


Target capaian Setiap tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RJPMD

Terlaksananya Program Bidang Pelayanan dan rehabilitasi kesos

Terlaksananya Program Bidang Bantuan Sosial Jumlah Kegiatan untuk Penanggulangan Korban Bencana (1500 OT/Org)

150 310

Terlaksananya Program Bidang PPPSM Jumlah Penerima Paket (560 PSM, KT, Orsos) Terlaksananya Program Panti Sosial

6. Penyandang cacat netra (350 org) Lanjut usia (850 org) Anak terlantar putus sekolah (500 org) Remaja putus sekolah (1,250 org) Wanita rawan sosial ekonomi (500 org)



350 Org 850 Org 500 Org 1250 Org 500 Org

70

70

70

70

70

170

170

170

170

170

100

100

100

100

100

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100


1.000 5.000 1.000

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015, adalah sebagai pengatur/arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Rencana Strategis merupakan manifestasi dari respon Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terhadap RPJMD Prov. Kalsel tahun 2011-2015 serta kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta analisis lingkungan yang efektif.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk pencapaian sasaran misi pertama dari RPJMD Prov. Kalsel tahun 2011-2015. Untuk tercapainya sasaran renstra dimaksud diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015 akan dapat dicapai, dengan faktor penentu adanya dukungan pimpinan, faktor “pengungkit” serta semangat dan kerja keras yang didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawakkal terhadap Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai

penentu

terhadap

segala

keberhasilan,

tiada

hari

tanpa

kesetiakawanan sosial dengan menunjung tinggi motto “Penduduk Miskin Berkurang Bila Anda Ikut Peduli”.




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 06 TAHUN 2008 TANGGAL : 15 APRIL 2008

KEPALA DINAS SOSIAL

Sekretaris

Kepala Subag Program

Kel. Jafung

Kepala Subag Umum & Kepegawaian

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Bantuan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi & Partisipasi Sosial Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga & Fakir Miskin

Kepala Seksi Tuna Sosial & Napza

Kepala Seksi Kesiap siagaan & Bantuan Sosial

Kepala Seksi Pekerja Sosial Masyarakat & Kemitraan

Kepala Seksi Pelest. Nilai Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Penyuluhan Sosial

Kepala Seksi Anak dan Panti Sosial

Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial

Kepala Seksi Karang Taruna

Kepala Seksi Pember KAT

Kepala Seksi Penyandang Cacat & LU

Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan & Pekerja Migran

Kepala Seksi Organisasi Sosial & Lembaga Sosial

UPTD 

Kepala Subag Keuangan


1. 2. 3. 4. 5.

Panti Sosial Tresna Wirdha “ Budi Sejahtera “ Banjarbaru Panti Sosial Asuhan Anak “ Budi Mulia “ Banjarbaru Panti Sosial Bina Remaja “ Budi Satria “ Banjarbaru Panti Sosial Bina Wanita “ Melati “ Banjarbaru Panti Sosial Bina Netra “ Fajar Harapan “ Martapura

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Panti Sosial Tresna Wirdha “ Budi Sejahtera “ Banjarbaru 2. Panti Sosial Asuhan Anak “ Budi Mulia “ Banjarbaru 3. Panti Sosial Bina Remaja “ Budi Satria “ Banjarbaru 4. Panti Sosial Bina Wanita “ Melati “ Banjarbaru 5. Panti Sosial Bina Netra “ Fajar Harapan “ Martapura

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 12 MEI 2008

KEPALA PANTI SOSIAL

Kel. Jafung SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN




SEKSI PEMBINAAN DAN RESOSIALISASI

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROV. KALSEL TAHUN 2011 - 2015 VISI

MISI (5 point)

TUJUAN (5 point)

SASARAN (RPJMD 5 thn) (6 point)

KEBIJAKAN (5 point)

PROGRAM (9 point)

1

2

3

4

5

6

Terwujud

1. Mencegah & mengurangi 1. Terwujudnya sumber daya

1. Meningkatkan kualitas penyusunan

1. Meningkatkan kualitas

nya kese

tumbuh kembang serta

manusia (SDM) yg mampu utk

program dan rencana kerja pembangunan

pelayanan dan bantuan dasar

jahteraan

meluasnya masalah

melaksanakan pembang.

kesejahteraan sosial, penyelenggaraan

kesejahteraan sosial bagi

sosial

kesejahteraan sosial.


pengarusutamaan gender, dan penilaian

PMKS.

masyara

1. Pemberdayaan kelembagaan sosial 2. Kepemerintahan yang baik

jabatan fungsional pekerja sosial

kat.

2. Meningkatkan kualitas Dengan Indikator :

manajemen dan SDM

3. Penguatan kelembagaan

a. Dokumen usulan program (120 Usulan)

pelayanan kesejahteraan

pengarusutamaan gender

b. Usulan Program Kesos (5 Dokumen)

sosial.

dan anak

c. Workshop pengarusutamaan gender Program keg. Rutin/ BTL

(5 kali)

a. Pelayanan administrasi

d. Penilaian Jabatan Fungsional (27 Org)

perkantoran b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan disiplin aparatur d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur e. Peningkatan pengemb. sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Mengentaskan penyan-



2. Terwujudnya kemauan &

2. Meningkatkan kemampuan dan kemauan

3. Meningkatkan pemberdayaan

dang masalah kesejah-

kemampuan penyandang

keluarga rentan, keluarga fakir miskin,

penanggulangan kemiskinan,

teraan sosial (PMKS)

masalah kesejahteraan

keluarga berumah tidak layak huni,perintis

kecacatan, ketunaan sosial,


4. Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya

agar dapat hidup yg

sosial (PMKS) guna mem

kemerdekaan,keluarga pahlawan nasional,

keterlantaran,korban bencana

layak dan normatif.

perbaiki taraf kesejahtera

komunitas adat terpencil & meningkatkan

dan masalah sosial strategis

an sosial yang didasarkan

kualitas penyuluhan sosial.

lainnya.

1. Pemberdayaan kelembagaan sosial

atas kesetiakawanan sosial.

Dengan indikator : a. Pemberdayaan fakir miskin (22.500 KK). b. Pemberdayaan keluarga miskin (2.100 KK)

c. Komunitas adat terpencil (1.250 KK). d. Pembinaan kepahlawanan (1.250 org). e. Pelestarian & pendayagunaan Nilai K3S (5 makam) f. Penyuluhan sosial (450 org). g. Petugas pendamp. FM,KAT & PMKS (620 org) h. Diklat keterampilan Keluarga Miskin (700 KK) 3. Meningkatkan kualitas

3. Terwujudnya kualitas dan

3. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi

3. Meningkatkan pemberdayaan

sumber daya manusia &

efektifitas rehabilitasi bagi

bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan

penanggulangan kemiskinan,

fasilitas kesejahteraan

penyandang masalah

napza, penyandang cacat, lanjut usia dan

kecacatan, ketunaan sosial,

sosial.


perlindungan kesejahteraan sosial serta

keterlantaran,korban bencana

keterampilan dalam panti dan luar panti

dan masalah sosial strategis

baik yang diselenggarakan pemerintah

lainnya.

maupun swasta.

5. Pelayanan dan rehabilitasi kesos

6. Pembinaan para penyandang cacat eks. Trauma

4. Meningkatkan kemampuan Dengan Indikator :

potensi sumber kesejahteraan

a. Penyantunan tuna sosial (500 org).

sosial baik dari segi kualitas

Penyandang penyakit

b. Rehabilitasi Gepeng (250 Org)

maupun kuantitas.

sosial

c. Rehabilitasi korban penyalahgunaan napza




7. Pembinaan eks.

(400 org). d. Diklat Napza (150 Org) e. Penyantunan penyandang cacat (6.000 org). f. Diklat Penca (90 Org) g. Penyantunan lanjut usia (400 org) e. Pemberian kesejahteraan anak (7.800 org). h. Diklat Anak (150 ORG)

4. Meningkatkan pelayanan

4. Terwujudnya kesadaran

4. Meningkatnya kesiapsiagaan perangkat


& bantuan sosial bagi

dan tanggung jawab

& kesadaran, kemampuan serta tanggung

pelayanan dan bantuan dasar

korban bencana &

masyarakat/ potensi

jawab masyarakat dlm usaha pencegahan .

kesejahteraan sosial bagi

masalah lainnya.

sumber kesejahteraan

dan penanggulangan akibat bencana alam,

PMKS.

sosial dalam usaha

bencana sosial, korban tindak kekerasan

kesejahteraan sosial serta

& pekerja migran, pendayagunaan sumber

kesiapsiagaan dalam

dana sosial, akses jaminan sosial serta

manajemen dan SDM

usaha pencegahan dan

penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai

pelayanan kesejahteraan

penanggulangan akibat

bagi rumah tangga sangat miskin yang

sosial.

bencana.

memenuhi persyaratan

a. Bantuan korban bencana alam (250.000 org). b. Penanggulangan Korban Bencana (1.500 OT/Org) c. Pemberdayaan sosial korban bencana

kekerasan & pekerja migran (400 org) e. Pendayagunaan sumber dana sosial (15 rekomendasi). f. Akses Jaminan Sosial (800 orang)




sosial

5. Pelayanan & rehabilitasi 2. Meningkatkan kualitas

Dengan Indikator :

sosial (15.000 org). d. Perlindungan sosial korban tindak

8. Bantuan dan jaminan

kesos

8. Bantuan dan jaminan sosial

g. PKH (68.345 RTSM)

5. Meningkatkan peran

5. Terwujudnya sarana dan

5. Meningkatkan pemberd. kelembagaan

4. Meningkatkan kemampuan

serta sosial masyarakat

prasarana kesejahteraan

sosial masyarakat (PKSM), organisasi

potensi sumber kesejahteraan

dalam melaksanakan

sosial yang memadai

sosial masyarakat (Orsos), Pekerja Sosial

sosial baik dari segi kualitas

usaha kesejahteraan

untuk mendukung

Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT),

maupun kuantitas.

sosial (UKS).

pembangunan kesejah

pengembangan wahana kesos berbasis

teraan sosial.

masyarakat (WKSBM), dan peningkatan

1. Pemberdayaan kelembagaan sosial

kerjasama kelembagaan dan dunia usaha (KKDU).

Dengan Indikator : a. TKSK (151 org) b. Orsos (300 orsos) c. Pemberdayaan tenaga kesos masyarakat (450 Org) d. Karang Taruna (200 KT/org) e. Wahana kesos berbasis masyarakat (40 WKSBM) f. Kelembagaan kerjasama dunia usaha (110 org) g. Penerima Paket (560 Kelompok)




3. Terwujudnya kualitas dan

6. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi


9. Peningkatan pelayanan &

sumber daya manusia &

efektifitas rehabilitasi

sosial yang meliputi pembinaan fisik,

pelayanan panti-panti sosial

rehabilitasi sosial pada

fasilitas kesejahteraan

bagi penyandang masalah

mental, sosial, pelatihan keterampilan, &

dalam lingkup Dinas Sosial

panti


sosial.


resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat netra, lanjut usia, anak terlantar, remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari kabupaten/kota se Kalsel Dengan Indikator : a. Penyandang cacat netra (350 org) b. Lanjut usia (850 org) c. Anak terlantar putus sekolah (500 org) d. Remaja putus sekolah (1.250 org) e. Wanita rawan sosial ekonomi (500 org)




Provinsi Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR. Banjarmasin, 15 Januari 2011 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents