KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Januari 2017 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang begitu melimpah serta tiadahenti-hentinya terutama limpahan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan “ Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan maksud sebagai upaya menggambarkan hasil akhir dari kegiatan pembangunan Pertanian dan Peternakan tahun kedua dari Rencana Strategi 5 tahunan (2014–2018), sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun. Dalam LKjIP ini diyakini masih banyak memiliki kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu besar harapan kami kepada semua pembaca kiranya dapat memberikan masukan, kritikan maupun saran yang bersifat membangun, sehingga LKjIP Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau tahun mendatang akan lebih baik dan sempurna. Pekanbaru, Januari 2017 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU

drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV, MP Pembina Utama Madya NIP. 19591117 198303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau yang telah dicanangkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai. Dari 14 indikator kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016, menunjukan bahwa 5 indikator yang dikategorikan sangat tinggi atau 36,71% sementara terdapat 64,29% yang belum mencapai target. Indicator yang capaiannya sangat rendah yaitu sebanyak 4 indikator atau 28,57%. Kategori indikator yang lain adalah tinggi 14,29% dan sedang 21,43%. Capaian tertinggi dicapai oleh indicator luas panen lahan buah buahan yang mencapai 197,86% dan terendah adalah Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran yaitu 10,94%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain : 1.

Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian baik menjadi lahan komoditas lain atau penggunaan diluar lahan pertanian. Untuk itu perlu dibangun system budidaya pertanainyang mempunyai daya saing baik antar komoditas di pertanian atau dengan sector lain.

2.

Mendorong peningkatan lahan sawah dengan pemanfaatan lahan terlantar dan memperjelas status lahan yang mempunyai potensi tetapi tidak dapat diolah.

3.

Meningkatkan adopsi teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

4.

Membangun jaringan petani ke akses permodalan sehingga dapat mengatasi masalah keuangan dan peningkatan usaha.

5.

Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida kimiawi masih cukup tinggi. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai media umpan

balik dalam perencanaan program dan kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

BAB I.

PENDAHULUAN ...................................................................................

1

A. Organisasi .............................................................................................

1

B. Aspek Strategis Organisasi ...................................................................

2

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi .............................

3

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................

5

A . Perencanaan .........................................................................................

5

B. Perjanjian Kinerja ................................................................................

5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................

8

A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................

9

B. Realisasi Anggaran ................................................................................

22

BAB IV. PENUTUP ...............................................................................................

24

i

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Capaian dan Sasaran Indikator Utama Tahun 2015 Tabel 2. Capaian dan Sasaran Indikator Utama Tahun 2013 s/d 2015

9 11

Tabel 3. Perbandingan Capaian Sasaran Indikator Utama 2015 dengan akhir renstra 2018 14 Tabel 4. Perbandingan Capaian Sasaran Indikator Utama Tahun 2015 dengan Target Nasional 2015 .......................................

16

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2015 .....................................................................

22

Tabel 6. Rasionalisasi Anggaran Tahun 2015 .............................................................

23

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lamp 1. Lamp 2. Lamp 3.

Perjajnjian Kinerja Tahun 2015.......................................................................... 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................................... 30 Laporan Pelaksanaan Program/Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan BelanjaLangsung APBD Provinsi RIAU Tahun Anggaran 2015 31

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap pelaksana pemerintah untuk menyampaikan pelaksanaan kinerja dalam bentuk laporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

guna

mendorong

terwujudnya

sebuah

kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Laporan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2016. Selain itu LKjIP tahun 2016 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 diharapkan dapat : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau. 2. Mendorong Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

1

B. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi : 1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum. 2. Bidang Tanaman Pangan, yang terdiri atas : Seksi Produksi Padi; Seksi Produksi Jagung, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; serta Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan. 3. Bidang Hortikultura, yang terdiri atas : Seksi Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias; Seksi Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obat-obatan; serta Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura. 4. Bidang Prasarana dan Sarana, yang terdiri atas : Seksi Pupuk dan Pestisida; Seksi Alat dan Mesin Pertanian; serta Seksi Pengolahan Lahan dan Air. 5. Bidang Budidaya Ternak, yang terdiri atas : Seksi Produksi Ternak; Seksi Kelembagaan dan Penataan Kawasan Ternak; serta Seksi Alat dan Mesin Peternakan. 6. Bidang Perbibitan, Pakan dan Penyebaran Ternak, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Penyebaran Ternak. 7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Seksi Kesehatan Hewan; Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; serta Seksi Kalembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, yang terdiri atas : Seksi Pembiayaan dan Manajemen Usaha; Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil; serta Seksi Pemasaran dan Promosi 9. UPT Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Benih Tanaman Pangan; serta Seksi Benih Hortikultura 10. UPT Mekanisasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Rekayasa Teknologi Mekanisasi; serta Seksi Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi 11. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengawasan dan Sertifikasi; serta Seksi Penilaian Kultivar dan Pengujian Benih 12. UPT Inseminasi Buatan Daerah, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran; serta Seksi Pemeliharaan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

2

13. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Klinik Hewan; serta Seksi Laboratorium 14. UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Penyelenggaraan Diklat; serta Seksi Pelayanan Bidang Teknis 15. UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pembibitan Ternak; serta Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak. 16. UPT Plaza Ternak, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pelayanan Usaha dan Retribusi Ternak; serta Seksi Analisa Usaha, Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran 17. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT; serta Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan OPT. 18. Kelompok Pejabat Fungsional.

C. Fungsi dan Tugas Dinas

Pertanian

dan

Peternakan

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian dan peternakan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program dan pengendalian bidang pertanian. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian. 3. Pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan. 4. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang pertanian. 5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya. 6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian kabupaten/kota. 7. Penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian lintas kabupaten/kota. 8. Pemberdayaan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian. 9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keadaan Pegawai Jumlah pegawai lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau pada tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 391 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

3

a. Berdasarkan Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin NO URAIAN

ASN

THL

1 Laki-laki

241

2 Perempuan

150 391

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Jumlah

1 S3

2

2 S2

173

3 S1

44

4 D III

31

5 D II

3

6 DI

13

7 SLTA

112

8 SLTP

0

9 SD

13 391

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No Golongan

Jumlah

Golongan IV

66

Golongan III

242

Golongan II

78

Golongan I

5 391

Tabel 4. Berdasarkan Bidang dan UPT No

Bidang/UPT 1 Sekretariat (termasuk kepala dinas dan sekretaris) 2 Bidang Tanaman Pangan

ASN

THL

55

31

19

10

3 Bidang Budidaya Ternak 4 Bidang Prasaran dan Sarana

15

7

14

6

5 Bdang Hortikultura 6 Bidang Pembibitan, Pakan dan Penyebaran Ternak Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 7 Veteriner 8 Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian

19

5

10

8

8

6

15

4

9 UPT Pelatihan Pertanian dan Peternakan

37

30


4

10 UPT Inseminasi Buatan 11 UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 12 Unit Benih Tanaman Pangan 13 UPT Plaza Ternak UPT Mekanisasi Tanaman Pangan Hortikultura dan 14 Peternakan 15 UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan 16 Ternak 17 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

6

19

64

4

45

7

7

7

15

5

10

8

10 27

21

376

178

Jumlah Pejabat Fungsional

No

Jabatan Fungsional 1 Widya Iswara

Jumlah 9

2 Fungsional POPT

28

3 Fungsional PMHP

1

4 Fungsional Arsiparis

3

5 Fungsional Perencana

1

6 Fungsional Medik

6

7 Fungsional Paramedik

3

8 Fungsional Pengawas Mutu Pakan

2

9 Fungsional Pengawas Mutu Bibit

1

10 Fungsional Pengawas Benih 11 Fungsional Analis Hasil Pertanian Jumlah

11 2 67

E. Keadaan Sarana Dan Prasarana Dari sejarahnya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau merupakan gabungan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga asset yang dimiliki mulai dari tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah kerja. Beruntung dengan adanya Simak BMN, asset yang belum / tak jelas asal-usulnya, perolehannya dan lain-lain dapat mulai terlacak dan tersusun jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian


5

dan Peternakan Provinsi Riau. (Proses dan laporan asset disajikan khusus oleh Bagian Umum Sekretariat Dinas). Fasilitas yang tersedia pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut: 1. Ruang Rapat: a. Gedung A : 3 Unit b. Gedung B : 2 Unit 2. Tempat Upacara dan Apel Pagi terletak di Gedung A dengan ukuran luas 310 m2 (31 m x 10 m) 3. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor: a. Gedung A : 1 Unit, dengan luas: …… m2 b. Gedung B : 2 Unit, dengan luas: ……. m2 4. Kamar Kecil/Toilet: a. Gedung A : 11 Unit b. Gedung B : 8 Unit 5. Halaman Kantor: a. Gedung A : Depan : 400 m2 Belakang : 100 m2 b. Gedung B : Tengah : 100 m2 6. Daya Listrik: a. Gedung A : 35 A (7.000 VA) b. Gedung B : 20 A (4.400 VA) 20 A (4.400 VA) 50 A (11.000 VA), berupa Cool Room 7. Telekomunikasi/Jaringan Telephon Kabel: a. Gedung A : 2 Unit (no tlp: 0761 - 561030 dan 511031) b. Gedung B : 2 Unit (no tlp: 0761 - 511001 dan 586516)

F. KEUANGAN Capaian realisasi fisik dan keuangan belanja langsung APBD tahun 2016 yaitu realisasi keuangan mencapai 86.50% dan realisasi fisik 96,02 %. Realisasi anggaran TA. 2016 sebesar 86,50%, sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi karena ada sisa lelang pengadaan barang/jasa, efisiensi perjalanan dinas (baik dalam maupun luar daerah karena at cost), Target dan realisasi anggaran APBD tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel I.1 : Target dan realisasi anggaran APBD tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

6


7


8


9


10

G. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Organisasi Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang berupa : 1. Bergabungnya dua dinas yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan menjadikan dinas ini sebagai organisasi yang memiliki struktur yang besar yang terdiri dari 1 Sekretaris, 7 Bidang dan 9 UPT. 2. Dari segi sumber daya manusia Dinas Pertanian dan Peternakan memiliki 401 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 150 orang pegawai tidak tetap dan tenaga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

11

harian. Besarnya SDM yang ada belum didukung dengan kompetensi yang memadai sehingga roda organisasi belum dapat berjalan secara optimal. 3. Sektor pertanian terutama sektor tanaman pangan merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya perubahan iklim. Terdapat tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim global yang berdampak pada sektor pertanian yaitu: (1) perubahan pola hujan, (2) meningkatnya kejadian iklim ekstrim (banjir, kekeringan, angin kencang dan petir), dan (3) peningkatan suhu udara. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkup kabupaten, provinsi dan pusat untuk menyikapinya. 4. Produktifitas komoditi padi rendah. Rata-rata produktivitas padi sawah di Provinsi Riau hanya 37,69 kuintal/hektar, dibanding rata-rata nasional tahun 2014 sudah mencapai 51 kuintal/hektar. 5. Ketersediaan infrastruktur pertanian yang sangat terbatas khususnya jaringan irigasi. Keterbatasan penyediaan jaringan irigasi mengakibatkan keterbatasan pasokan air sebagai salah satu komponen penting dalam proses pertanaman yang secara langsung akan dapat memicu terjadinya alih fungsi lahan pangan menjadi lahan untuk kebutuhan non-pangan 6. Pemanfaatan Sumber Daya lahan belum optimal. Pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan ternak masih sangat besar. Peluang pengembangan sapi dan kerbau masih cukup tinggi sebesar 82,14% atau 913.559 ekor.

G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pembangunan dari APBN yang tersedia mendukung program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, dan pada TA. 2016 terdapat tujuh Satker baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Jumlah anggaran

dikelola sebesar Rp

120.393.197.000,- dengan rincian DK 25.225.130.000,- dan TP 85.278.067.000,-. Realisasi anggaran DK adalah 80,86% dan TP

56,85%. Adapun target dan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Peternakan Realisasi No

1

2 3 4

Nama Kegiatan / Kode Kegiatan Program Peningkatan Produksi, Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Penyediaaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Anggaran (Rp)

Keuangan (Rp)

%

Realisasi Fisik (%)

8,551,841,000

5,823,407,295

68.10

100

2,510,050,000

2,140,027,900

85.26

92.14

7,605,379,000

6,554,511,192

86.18

100

6,447,860,000

5,790,993,563

89.81

81.08


12

Jumlah

25,115,130,000

20,308,939,950

80.86

98.83

Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Keuangan (Rp)

%

Realisasi Fisik (%)

60,440,118,000

21,663,413,228

35.84

99.00

9,798,931,000

8,525,163,602

87.00

92.42

2,006,754,000

1,994,859,201

99.41

100.00

23,032,264,000

21,985,881,000

95.46

78.01

95,278,067,000

54,169,317,031

56.85

97.22

Realisasi No

1 2 3 4

Nama Kegiatan / Kode Kegiatan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Program Penyediaaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah

Anggaran (Rp)

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau selama Tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran organisasi, aspek strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, serta struktur organisasi;

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 meliputi RPJMD Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas

Pertanian

dan

Peternakan


Provinsi

Riau

dikaitkan

dengan

13

pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk

Tahun 2016. Bab IV

Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


14

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2014-2019 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta memuat strategi, arah kebijakan, program disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diringkas dalam poin-poin berikut: 1. Semakin tingginya alih fungsi lahan. 2. Menurunnya kesuburan lahan pertanian. 3. Kondisi jaringan irigasi tidak memadai 4. Anomali iklim 5. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian) 6. Kemampuan permodalan petani dan peternak terbatas 7. Penerapan teknologi terbatas 8. Daya saing produk masih rendah 9. Lemahnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil petani dan peternak. 10. Pemotongan ternak ruminansia produktif 11. Penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMS) 12. Mayoritas lapangan usaha pertanian adalah penduduk miskin 70,27%. 13. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. 14. Masih rendahnya kualitas SDM petugas 15. Masih terbatas sarana dan prasarana peternakan 16. Masih rendahnya pendapatan petani 17. Masih lemahnya koordinasi antara Provinsi dengan Kab/Kota 18. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) danASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). 19. Keterbatasan modal petani dan peternak dalam usaha pertanian dan peternakan. 20. Masih lemahnya pembinaan kelembagaan pertanian dan peternakan. 21. Adanya ancaman penyakit hewan menular (Al/flu burung, Rabies, SE).

1.

Visi dan Misi Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Riau Tahun 2014 – Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

5

2019, maka telah ditetapkan Visi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, sebagai berikut : “ Terwujudnya Pertanian dan Peternakan Riau yang Maju, Berdaya Saing tinggi dan Berkelanjutan Menuju Petani dan Peternak yang Sejahtera dengan Dukungan Aparatur yang Andal “ Pengertian dari kata kunci pada Visi diatas adalah : 1.

Maju : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan pembangunan yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2.

Berdaya Saing Tinggi : Suatu kondisi Pemerintahan dan Masyarakat yang tanggguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis

3.

Berkelanjutan

: mampu eksis dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan

staregis dengan menggunakan sumber daya yang terbarukan. 4.

Sejahtera : Terciptanya kondisi insan pertanian dan peternakan yang makmur, aman dan nyaman serta merata daris egala aspek ekonomi, sosial, politik, hokum dan keamanan

5.

Aparatur yang andal : Aparatur yang menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, inovatif, dan mempunyai etos kerja tinggi.

2.

Misi Untuk mewujudkan Visi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, maka disusun

Misi Pembangunan Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, sebagai berikut : 1.

Mengembangkan infrastruktur pertanian dan peternakan

2.

Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian dan peternakan yang maju dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan.

3.

Meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian dan peternakan secara efisien dan efektif.

4.

Meningkatkan kapasitas SDM, penyusunan dan penyebaran informasi pertanian dan peternakan.

5.

Meningkatkan partisipasi swasta dan lembaga keuangan dalam bidang pertanian dan peternakan. Penjelasan misi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 dimaksudkan dengan ketersediaan infrastruktur pertanian dan peternakan, merupakan sarana pendukung dalam mendorong usaha pertanian dan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan. 2. Misi 2 dimaksudkan mampu eksis dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumberdaya terbarukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

6

3. Misi 3 dimaksudkan melalui peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dan peternakan secara efisien dan efektif yang berwawasan agribisnis diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan sekaligus mendukung ketahanan pangan baik regional maupun nasional. Serta mampu menghasilkan keluaran berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif. 4. Misi 4 dimaksudkan untuk dapat mewujudkan SDM pertanian dan peternakan yang berkualitas dan profesional didukung oleh ketersediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan kerja serta memiliki penguasan ilmu dan teknologi, berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa, serta menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, inovatif, dan mempunyai etos kerja tinggi. 5. Misi

5

dimaksudkan

dalam

rangka

meningkatkan

peranan

swasta

dalam

mengembangkan komoditas pertanian dan peternakan baik dalam bentuk usaha core bisnis maupun dalam rangka pengembangan masyarakat sekitar perusahaan

3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, maka telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian dan Peternakan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 No 1

2

3

Misi 1.

Misi 2.

Misi 3.

Tujuan Mengembangkan infrastruktur pertanian dan peternakan

Sasaran

1.1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana - Meningkatnya ketersediaan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, sarana dan prasarana pertanian produktivitas dan mutu hasil pertanian dan dan peternakan guna mendukung peternakan aktivitas usaha tani/ ternak Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian dan peternakan yang maju dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan 2.1. Meningkatkan kesempatan kerja di bidang - Berkurangnya tingkat kemiskinan agribisnis pertanian dan peternakan. di Provinsi Riau Meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian dan peternakan secara efisien dan efektif 3.1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

- Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) -

3.2. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan peternakan serta efisiensi usaha

-

4

Misi 4.

Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas, memenuhi syarat ASUH dan memiliki nilai tambah. Meningkatnya efesiensi usaha pertanian dan peternakan

3.3. Meningkatkan Status Kesehatan Hewan

-

4.1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian dan peternakan

-

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian dan peternakan

4.2. Menyusun dan menyebarkan informasi pertanian

-

Tersusun dan tersebarnya

Terbebasnya Provinsi Riau dari penyakit hewan menular Meningkatkan kapasitas SDM, penyusunan dan penyebaran informasi pertanian dan peternakan


7

dan peternakan 5

Misi 5.

Meningkatkan partisipasi peternakan.

informasi pertanian dan peternakan swasta dan lembaga keuangan dalam bidang pertanian dan

5.1. Meningkatkan partisipasi swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis pertanian dan peternakan.

4.

-

Meningkatnya partisipasi swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis pertanian dan peternakan.

Strategi

Dari beberapa kombinasi strategi yang dihasilkan diatas, dilakukan pemilihan atau seleksi, sehingga diperoleh stratgei yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai, sehingga strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana

2.

Pengembangan

kawasan

agribisnis

pertanian

dan

peternakan

berbasis

sumberdaya lokal secara berkelanjutan 3.

Memberikan insentif peningkatan produktivitas dan penerapan teknologi pertanian dan peternakan

4.

Pengembangan sistem integrasi tanaman dan ternak

5.

Pemberdayaan dan pendampingan petani/ peternak

6.

Pengembangan system integrasi tanaman dan ternak

7.

Pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan

8.

Memberikan insentif peningkatan produktivitas dan penerapan teknologi pertanian dan peternakan

9.

Peningkatan mutu hasil pertanian dan peternakan melalui pemanfaatan teknologi

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertanian dan peternakan 11. Peningkatan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergitas Tupoksi antar bidang, UPTD dan pengembangan unit kerja/ UPT serta stakeholder terkait 12. Pemanfaatan lembaga keuangan makro dan mikro untuk pengembangan usaha agribisnis pertanian dan peternakan 13. Penyebaran informasi pertanian dan peternakan

5. Program

Rencana program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif revisi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2014-2019) disusun berdasarkan evaluasi tahun 2014-2015 serta rencana tahun 2016-2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.


8

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau 01 02 03 05 06

15

16

PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Persentase layanan administrasi perkantoran yang Perkantoran baik (%) Program Peningkatan Sarana Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja dan Prasarana Aparatur aparatur yang sesuai dengan standart kerja (%) Program Peningkatan Disiplin Persentase aparatur yang mendapat teguran/sanksi Aparatur (%) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 12 hari kerja (%) Persentase penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan baik dan tepat waktu (%)

Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat (%) Program Peningkatan Nilai Tukar Petani Kesejahteraan Petani - Tanaman Pangan - Tanaman Hortikultura - Peternakan Program Peningkatan Ketahanan Tingkat Ketersediaan Pangan/Padi (ton) Pangan Pertanian/Perkebunan

17

Program Peningkatan Pemasaran Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Hasil Produksi Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok) Pertanian/Perkebunan

18

Program Peningkatan Penerapan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Teknologi Pertanian/ Menerapkan Teknologi Pertanian (kelompok) Perkebunan Program Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Pertanian (ton atau kg) Pertanian/ Perkebunan

19 21

Program Pencegahan dan Menurunkan Angka Kematian Ternak (%) Penanggulangan Penyakit Ternak

22

Program Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Daging (kg) Hasil Peternakan

23

Program Peningkatan Pemasaran Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Hasil Produksi Ternak Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)

B. Perjanjian Kinerja Dalam rangka mewujudkan sasaran Strategis dan Program Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 20152019 yang menitik beratkan pada dua sasaran strategis seperti dijelaskan pada Tabel 3.


9

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai Tukar Petani (NTP)

1

Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau

2

Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah

- Tanaman Pangan 116.26 - Tanaman hortikultura 121.11 - Peternakan 104.17 Jumlah Produksi Pertanian - Jumlah Produksi Padi (ton) ###### - Jumlah Produksi Buah-buahan (ton) ###### - Jumlah Produksi Sayur-sayuran (ton) 64,564 - JumlahProduksi Daging Sapi dan Kerbau (kg)

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 maka dibuatlah Perjanjian Kinerja tahunan dengan dokumen resmi dapat dilihat pada Lampiran 1. Rincian Sasaran Strategis, Program serta anggaran perjanjian kinerja diurai pada Tabel 4. Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan guna mendukung aktivitas usaha tani ternak Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis pertanian dan peternakan

2

3

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Luas Panen Lahan Sawah (ha)

109,862.00

- Luas Panen Lahan Buah-buahan (ha) - Luas Panen Lahan Sayuran (ha) - Jumlah Produksi Padi (ton) - Jumlah Produksi Buah-buahan (ton) - Jumlah Produksi Sayur-sayuran (ton) - Populasi Ternak Sapi (ekor)

5,226.00 3,375.00 407,038.00 289,354.00 22,062.00 252,038.00

- Jumlah kelompok pertanian/perkebunan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)

4


- Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) - Nilai Tukar Petani (NTP) Pangan - Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura - Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan - Angka konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

5

Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Menurunkan angka kematian ternak (%)

144.00 64.00 116.50 121.35 105.22 7.47 1.60

Beberapa pengertian indikator yang perlu diperjelas adalah : 1. Untuk

pengembangan

pengembangan

tanaman

buah-buahan

komoditas

yang

dikembangkan ada 4 jenis dan sayur-sayuran sebanyak 2 jenis. Adapun komoditas tersebut seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Jenis Komoditas Buah-buahan dan Sayur-sayuran No 1 2 3 4

2.

Komoditi Buah Jeruk Siam/Keprok Nenas Durian Manggis

Komoditi Sayur Bawang Merah Cabe

Yang dimaksud dengan luas lahan baik lahan sawah, lahan buah-buahan maupun lahan sayuran adalah luas panen untuk masing-masing komoditi.

3.

Nilai NTP merupakan NTP rata-rata setahun

4.

Konsumsi daging adalah konsumsi daging segar dalam kg per kapita per tahun


10

5.

C.

Instrumen Pendukung Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk

pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah perangkat teknologi untuk mengantarkan informasi tersebut, yaitu teknologi informasi. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : http://www.distanak.riau.go.id Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar. Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat petani dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan pertanian. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukkan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pertanian di Riau. Disamping itu, kehadiran web ini adalah untuk mewujudkan

tata

laksana

pemerintahan

yang

transparan,

akuntabel,

bersih,

bertanggungjawab, responsive, efektif, dan efisien dalam mendukung terwujudnya Riau Go IT.


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja 2016 Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 11. Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

1.

91% ≤ 100%

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA Sangat tinggi

2.

76% ≤ 90%

Tinggi

3.

66% ≤ 75%

Sedang

4.

51% ≤ 65%

Rendah

5.

≤ 50%

Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1)

Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2)

Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3)

Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Evaluasi kinerja Dinas pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 dengan

instrumen pengukuran kinerja yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase disajikan pada Tabel 12.


8

Tabel 12. Ketegori Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan guna mendukung aktivitas usaha tani ternak Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah

- Luas Panen Lahan Sawah (ha) - Luas Panen Lahan Buah-buahan (ha)

NO 1

2

3

4

5

Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis pertanian dan peternakan



- Luas Panen Lahan Sayuran (ha) - Jumlah Produksi Padi (ton) - Jumlah Produksi Buah-buahan (ton) - Jumlah Produksi Sayur-sayuran (ton) - Populasi Ternak Sapi (ekor) - Jumlah kelompok pertanian/perkebunan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) - Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) - Nilai Tukar Petani (NTP) Pangan - Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura - Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan - Angka konsumsi daging (kg/kapita/tahun)


TARGET CAPAIAN 109.862

72,008.40

5.226

10,340.23

3.375

2,498.00

407.038

294,586.36

289.354

83,086.30

22.062

8,358.90

252.038

238,819.00

144

24.00

64

116,50 121,35

7.00

65.54

SEDANG

197.86

SANGAT TINGGI

74.01

SEDANG

72.37

SEDANG

28.71 37.89 94.76

SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI

16.67

SANGAT RENDAH

10.94

SANGAT RENDAH

TINGGI

102.65

88.11

94.36

77.76

TINGGI

95.32

SANGAT TINGGI

94.65

SANGAT TINGGI

145.00

SANGAT TINGGI

105,22

100.30

7,47

7.07

1.60

% KATEGORI CAPAIAN PENILAIAN

0.88

Berdasarkan Tabel 12, dari 14 indikator yang diukur terdapat 5 indikator yang dikategorikan sangat tinggi atau 36,71% sementara terdapat 64,29% yang belum menccapai target. Selanjutnya masih ada indicator yang capaiannya sangat rendah yaitu sebanyak 4 indikator atau 28,57%. Kategori indokator yang lain adalah tinggi 14,29% dan sedang 21,43%. Capaian tertinggi dicapai oleh indicator luas panen lahan buah buahan yang mencapai 197,86% dan terendah adalah Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran yaitu 10,94%. Dari realisasi perjanjian kinerja diatas maka dapat dijelaskan untuk setiap sasaran sebagai berikut :


9

Sasaran 1.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan guna mendukung aktivitas usaha tani ternak

Peningkatan ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Peternakan diukur dengan tiga indikator kinerja utama yang terdiri dari : 1.

Luas panen lahan sawah dengan target 109.862 ha hingga November 2016 telah tercapai seluas 72.008,4 ha atau sebesar 65,54 %

2. Luas panen lahan buah-buahan dengan 4 komoditi target seluas 5.226 ha, selama tahun 2016 tercapai 8.484 ha (162,34%); 3. Luas lahan sayuran dengan target 3.375 ha dan capaian 2.496 ha atau 73,96%. Untuk tanaman pangan selain padi, jagung dan kedelai juga menjadi prioritas nasional yang perlu mendapatkan perhatian. Luas lahan jagung mengalami peningkatan sebesar 368 Ha (2,96%) menurut angka ASEM 2015 dibandingkan ATAP 2014, sementara kedelai menurun 514 Ha (33,91%). Data ASEM 2015 yang dirilis oleh BPS Riau masih ada kemungkinan untuk berubah pada saat menentukan Angka Tetap (ATAP) 2015 pada bulan Juni 2016. Lebih lanjut diuraikan pada Tabel 6. Tabel 5. Capaian Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Luas tanam (ha) No

Komoditi

ATAP 2015

ARAM* II 2016

ASEM 2016

Luas panen (ha) +/-

%

ATAP 2015

ARAM II 2016

1

Padi

99.104

42.446

107.546

100.407

2

Jagung

18.362

8.553,4

12.425

13.045,9

3

Kedelai

2.668

2.818,3

1.516

2.238,6

ASEM 2016

+/-

*Realisasi tanam Januari-Agustus 2016) Sasaran 2.

Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah

Pada sasaran strategis kedua terdapat empat indikator kinerja utama yaitu: 1. Jumlah produksi padi (ton) Target produksi padi tahun 2016 sebesar 407.038 ton dengan capaian 294.586,36 ton per November 2016 atau persentase capaian

72,73 %. Jika memperhatikan

berdasarkan

Angka Ramalan II (ARAM) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 375.880 ton, maka tingkat capaian produksi padi juga tidak mencapai target.


10

%

Tabel 5. Capaian Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Produktivitas (ku/ha) No

Komoditi

1

ATAP 2015

ARAM II 2016

Padi

36,63

37,44

393.917

375.880

2

Jagung

24,85

25,10

30.870

32.746

3

Kedelei

14,15

12,18

2.145

2.726

2.

ASEM 2016

Produksi (ton)

+/-

ATAP 2015

%

ARAM II 2016

ASEM 2016

+/-

Jumlah Produksi Buah-buahan

Produksi buah-buahan dengan target 289.357 ton dan hanya capaian 83.086,9 ton atau 28,71%. Kondisi ini terjadi karena ada penetapan target yang tidak sesuai khususnya

pada

komoditas nenas. Kondisi menyebabkan realisasi menjadi rendah. Adapun target dan realisasi berdasarkan komoditas buah-buahan disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Target dan Realisasi Produksi Buah-buahan Utama Provinsi Riau Tahun 2016 No 1 2 3 4

Komoditas Durian Jeruk Siam/Keprok Manggis Nenas Jumlah

Target (ton) 11,577.00 9,870.00 2,033.00 265,874.00 289,354.00

Produksi (ton) 5,854.20 14,289.60 2,674.00 60,268.50 83,086.30

% 50.57 144.78 131.53 22.67 28.71

Dari Tabel 7 terlihat bahwa ada penetapan target yang terlalu besar pada produksi nenas. 3. Jumlah Produksi Sayur-sayuran Komoditas yang dikembangkan adalah bawang merah dan cabe. Jumlah produksi sayursayuran dengan target 22.062 ton dengan capaian sebesar 8.358,9 ton atau 36,89%. Capaian produksi sayur-sayuran juga rendah. Jika dilihat dari capaian komoditas, dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Target dan Realisasi Produksi Sayur-sayuran Utama Provinsi Riau Tahun 2016 No 1 2 a b

Komoditas Bawang Merah Cabe Cabe Besar Cabe Rawit

Target (ton) 1,020.00 21,582.00

22,602.00


Produksi (ton) 497.30 7,861.60 4,860.10 3,001.50 8,358.90

% 48.75 36.43

36.98

11

%

Berdasarkan Tabel 6 maka pencapaian produksi dua komoditas utama sayur-sayuran sangat rendah. Terdapat target yang cukup tinggi pada produksi cabe, tetapi tidak diiringi kegiatan yang mendukung yang mengakibatkan capaian menjadi rendak. 4. Populasi Ternak Sapi populasi ternak dengan target 252.038 ekor, capaian 238.819 (94,76%). Angka ini masih dapat berubah karena data yang ada merupakan data sementara. Selanjutnya akan dilakukan validasi dengan petugas didaerah pada bulan Maret 2017. Sasaran 3.


1. Jumlah kelompok pertanian/perkebunan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) Pengembangan usaha pertanian dan hortikultura yang mendapat akses pemasaran dengan target 144 kelompok, terealisasi

sebanyak 24 kelompok atau realisasi

16,67%. 2. Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) Pengembangan usaha peternakan yang mendapat akses pemasaran dengan target 64 kelompok, terealisasi sebanyak 7 kelompok atau realisasi 10,94%. Sasaran 4.


Ukuran berkurangnya kemiskinan dapat dilihat dari NTP. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. Tujuan mengetahui indikator NTP untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar (term of trade) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik. Nilai Tukat Petani pangan pada tahun 2016 mempunyai target sebesar 116,50 capaian sebesar 102,65 atau 88,11%. Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura dengan target 121,35, capaian yang diraih 94,36 atau sekitar 77,76%. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan dengan target 105,22 sementara capaian yang diraih 100,30 atau sekitar 95,32%. Dari tiga NTP tersebut hanya NTP peternakan lebih dari 90%. Hal ini menyiratkan bahwa perlu dukungan lebih kuat kepada petani untuk lebih meningkatkan produktifitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.


12

Sasaran 5.


Indikator kinerja sasaran ini adalah penurunan angka kematian ternak. Pada tahun 2016 target kematian ternak adalah 1,60%. Data capaian angka kematian ternak disajikan pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKSNAS) dengan capaian 0,85% atau capaian target sebesar 147,10%. B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya Memperhatikan realisasi kegiatan tahun 2015, jika dibandingkan dengan tahunnya sebelumnya maka ditampilkan perkembangan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan 2015.Komparasi tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2014 s/d 2016 NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan guna mendukung aktivitas usaha tani ternak Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah

CAPAIAN 2014

INDIKATOR KINERJA - Luas Panen Lahan Sawah (ha) - Luas Panen Lahan Buah-buahan (ha) - Luas Panen Lahan Sayuran (ha) - Jumlah Produksi Padi (ton) - Jumlah Produksi Buah-buahan (ton) - Jumlah Produksi Sayur-sayuran (ton) - Populasi Ternak Sapi (ekor)

3

4



106,037.00

5,803.62

3,236.00

3,129.00

385,475.00

393,917.00

CAPAIAN 2016 72,008.40 10,340.23

2,498.00 294,586.36

3,355.00

100,220.00

83,086.30

15,670.00

12,094.00

8,358.90

217,852.00

242,205.00

238,819.00

-

- Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)

-

24

-

7

-

- Nilai Tukar Petani (NTP) Pangan

116.01

107.27

102.52

Nilai Tukar Petani Hortikultura

120.36

96.05

94.11

101.56

100.76

100.47

(NTP)

- Angka konsumsi daging (kg/kapita/tahun) Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang

86,218.00

5,238.88

- Jumlah kelompok pertanian/perkebunan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)

- Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

5

CAPAIAN 2015



6.72

-

7.04

7.07

1.03

0.88

13

aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Dari Tabel 7 dapat dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan realisasi dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015, dengan penjelasan sebagai berikut: Sasaran 1.

(1) luas panen lahan sawah tahun dari tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan trend menurun hal ini menunjukkan terjadi alih fungsi lahan yang mencapai 34.029 ha pada dua tahun terakhir. Hal ini juga diikuti tengan tidak adanya penambahan cetak sawah baru; (2) luas panen lahan buah-buahan tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan trend yang positif dengan setiap tahun terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut mencapai 5.101 ha.; (3) luas lahan sayuran dua tahun terus mengalami penurunan. Luas panen sayuran pada tahun 2014 sebesar 15.670 ha, turun menjadi 8.358,9 ha pada tahun 2016. Penurunan tersebut mencapai 738 ha atau sebesar 22,8%. Trend perkembangan luas panen digambarkan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Luas Panen Padi, Buah-buahan dan Sayursayuran Provinsi Riau 2014-2016 Jika dilihat perkomoditi, luas panen sayur-sayuran dan buah-buahan ini disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Luas Panen Komoditas Buah-buahan dan Sayur-sayuran Provinsi Riau Tahun 2014-2016 (ha) NO

KOMODITAS


REALISASI

REALISASI

REALISASI

14

A

2014

2015

3016

Buah-buahan

1

Durian

1.635,55

1,809.89

1,562.58

2

Jeruk Siam/Keprok

1.497,73

1,772.25

6,000.57

3

Manggis

512,34

1,273.63

902.12

4

Nenas

1.593,26

947.85

1,874.96

5.238,88

5,803.62

10,340.23

14

41

74.00

Jumlah B

Sayur-sayuran

1

Bawang Merah

2

Cabe Besar

1.878

1.775

1.383.00

3

Cabe Rawit

1.344

1.313

1.041.00

3.236

3.129

2.498.00

Jumlah

Dari tabel 13 terlihat bahwa untuk komoditas buah-buahan, peningkatan yang signifikan terjadi pada luas panen jeruk. Sedangkan untuk manggis dan durian mengalami penurunan. Untuk sayur-sayuran yang meningkat adalah luas panen bawang merah, sedangkan cabe menunjukkan trend menurun. Sasaran 2.

(1) jumlah produksi padi pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 385.475 ton dan 393.917 ton menunjukkan trend peningkatan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis mencapai 99.331 ton atau 25,76% dibandingkan dengan tahun 2015; (2) jumlah produksi buah-buahan tahun 2014 sebesar 3.355 ton, meningkat drastis pada tahun 2015 menjadi 100.220 ton namun turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 83.086 ton.; (3) jumlah produksi sayur-sayuran

tahun 2014 hingga tahun 2016

menunjukkan kecenderungan menurun dengan penurunan sebesar 7.311 ha atau 46,66%, yang berarti penurunan produksi mencapai 23,33% setiap tahun; (4) Untuk populasi ternak sapi, tingkat populasi ternak sapi mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dengan peningkatan sebesar 24.353 ekor atau 11,18%. Tetapi pada tahun 2016 populasi mengalami penurunan 3.386 ekor 1,39%. Untuk produksi buah-buahan dan sayuran berdasarkan komoditas disajikan pada Tabel 14. Tabel 14. Produksi Komoditas Buah-buahan dan Sayur-sayuran Provinsi Riau Tahun 2014-2016 (ton) NO

KOMODITAS

A 1

Buah-buahan Durian


REALISASI 2014 1,811

REALISASI 2015 12,364.00

REALISASI 3016 5,854.20

15

2 3 4

Jeruk Siam/Keprok Manggis Nenas Jumlah

B 1 2 3

Sayur-sayuran Bawang Merah Cabe Besar Cabe Rawit Jumlah

1,253 178 113 3,355.00

9,873.00 3,595.00 74,388.00 100,220.00

14,289.60 2,674.00 60,268.50 83,086.30

64 9354 6252 15670

140 7393 4561 12094

497.30 4,860.10 3,001.50 8358.9

Pada Tabel 14 dapat dijelaskan bahwa untuk buah-buahan peningkatan produksi yang menunjukkan peningkatan setiap tahun adalah jeruk siam sedangkan durian dan manggis mengalami penurunan. Produksi nenas, pada tahun 2017 menunjukkan produksi yang signifikan tetapi pada tahun 2016 turun sebesar 18,98%. Selanjutnya untuk sayur-sayuran peningkatan terjadi pada komoditas bawang merah, sedangkan cabe mengalami penurunan setiap tahun. Sasaran 3

(1) jumlah kelompok pertanian dan peternakan yang mendapat akses pemasaran belum menjadi indikator kinerja pada tahun 2014 dan 2015.

Sasaran 4.

(1) Nilai Tukar Petani (NTP) pangan tahun 2014 sebesar 116,01, namun kembali turun di tahun 2015 menjadi 107,27 dan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 102,52. Penurunan NTP ini cukup tajam karena sema tiga tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 11,63%. (2) sementara NTP hortikultura tahun 2015 sebesar 96,05 dibawah NTP tahun 2014 sebesar 120,36 dan menurun kembali pada tahun 2016 sebesar 94,11. (3) Untuk NTP peternakan juga memperlihatkan kecenderungan menurun dari 101,56 pada tahun 2014 menjadi 100,47 pada tahun 2016 atau menurun sebesar 1,08%.

Sasaran 5.

Angka kematian ternak ternak merupakan jumlah ternak yang mati dan dilaporkan pada SIKHNAS. Pada tahun 2015 angka kematian ternak adalah 1,03% terlah turun menjadi 0,88%. Penurunan angka kematian ternak ini merupakan gambaran terhadap keberhasilan dalam menangani ternak yang sakit dan upaya dalam mencegah terjadinya penyebaran penyakit.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra Selanjutnya dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2016 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 15. Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2016 dengan Akhir Renstra 2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

16

NO

1

2

3

4

5

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan guna mendukung aktivitas usaha tani ternak Tersedianya hasil pertanian dan peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis pertanian dan peternakan



INDIKATOR KINERJA

- Luas Panen Lahan Sawah (ha) - Luas Panen Lahan Buahbuahan (ha) - Luas Panen Lahan Sayuran (ha) - Jumlah Produksi Padi (ton) - Jumlah Produksi Buahbuahan (ton) - Jumlah Produksi Sayursayuran (ton) - Populasi Ternak Sapi (ekor) - Jumlah kelompok pertanian/perkebunan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) - Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok) - Nilai Tukar Petani (NTP) Pangan - Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura - Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan - Angka konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

CAPAIAN 2016

TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN 2018

CAPAIAN 2016 TERHADAP 2018 (%)

72,008.40

142,976.00

50.36

10,340.23

8,601.00

120.22

2,498.00

4,083.00

61.18

294,586.36

526,151.00

55.99

83,086.30

628,645.00

13.22

8,358.90

26,704.00

31.30

238,819.00

416,236.00

57.38

24.00

214.00

11.21

7.00

139.00

5.04

102.65

116.93

87.79

94.36

121.83

77.45

100.30

107.33

93.45

7.07

8.03

88.04

0.88

1.20

172.73


Data pada Tabel 15 menyajikan capaian indikator kinerja tahun 2016 dengan target akhir kinerja rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan yang akan berakhir pada tahun 2018 dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1.

(1) luas panen lahan sawah tahun 2016 sebesar 72.008,4 ha dibawah target 2018 seluas 142.976 ha atau persentase capaian 50,36% yang berarti masih diperlukan peningkatan cetak sawah baru untuk mencapai target hingga 2018; (2) luas lahan buah-buahan tahun 2016 seluas 10.9340,23 ha sementara target sampai akhir 2018 adalah 8.601 ha. Hasil ini merupakan capaian yang baik karena telah mencapai target atau terjadi pencapaian hingga 120,22 %; (3) luas lahan sayuran

2.498 ha tahun 2016, telah

tercapai sebesar 61,18%. Kondisi ini akan diusahakan dicapai pada tahun 2017 dan 2018. Sasaran 2.

(1) jumlah produksi padi pada tahun 2016 sebesar 294.586 ton atau 55,99% dibandingkan target capaian akhir rencana strategis tahun2018; (2) capaian


17

jumlah produksi buah-buahan tahun 2016 sebesar 83,086 ton atau hanya mampu mencapai 13,22% dari target capaian produksi tahun 2018 sebesar 628.645 ton. Kondisi ini menjadi kerja berat oleh Dinas Pertanian dan Peternakan untuk dapat menggenjot produksi buah lokal khususnya nenas; (3) jumlah produksi sayur-sayuran tahun 2016 sebesar 8.358 ton atau 31,30 % dari target capaian 2018 sebesar 26.704 ton; (4) tingkat populasi ternak sapi 238.819 ekor pada tahun 2016 sementara target akhir 2018 sebesar 416.236 ekor, jadi sampai 2016 realisasi target sebesar 57,38%, sehingga masih diperlukan pemasukan ternak dari luar provinsi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sasaran 3

Pencapaian kelompok untuk memperoleh akses pemasaran masih belum menggembirakan. Hal ini terjadi karena pencapaian target yang rendah pada tahun 2016. Untuk kelompok pertanian hanya tercapai 11,21% dan kelompok peternakan tercapai 5,04%.

Sasaran 4.

(1) Nilai Tukar Petani (NTP) pangan tahun 2016 berada pada angka 102,65 masih dibawah target capaian akhir sebesar 116,93 atau sekitar 87,79%. (2) sementara NTP hortikultura tahun 2016 sebesar 94,36 atau 77,45% dari target 2018 sebesar 121,83. (3) sementara NTP peternakan tahun 2016 sebesar 100,30 atau 93,45% dari target 2018 sebesar 107,33.

Dari ketiga

capaian tersebut maka NTP hortikultura mempunyai capaian terandah. Untuk itu pada tahun berikurnya perlu pendorong kegiatan hortikultura untuk lebih berkembang. (4) Angka konsumsi daging juga belum mencapai target walaupun sudah mendekati target pencapaian tahun 2018 sebesar 88,04%. Sasaran 5.

Target penurunan kematian ternak pada tahun 2018 maka capaian pada tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang baik. Permasalahannya capaian kematian ternak yang dihasilkan pada SIKHNAS perlu dibandingkan dengan jumlah kematian ternak yang tidak mampu dideteksi melalui SIKHMAS.

1. Analisis Peningkatan/Penurunan kinerja dan Solusi a. Permasalahan Pelaksanaan program dilakukan dengan berbagai kegiatan. Tidak tercapainya target sasaran kinerja disebabkan beberapa hal yaitu : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

18

1) Pada tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau menganggarkan belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 90.971.714,- yang yang terdapat pada 17 kegiatan. Seluruh belanja hibah ini tidak dapat direalisasikan karena dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan tentang belanja hibah. Untuk menghindari agar tidak menjadi permasalahan dimasa yang akan datang, maka seluruh kegiatan hibah tidak dilaksanakan dan dihilangkan pada APBD Perubahan. 2) Pengembangan budidaya padi di Provinsi Riau setuap tahun mengalami penurunan aktifitas baik luas panen maupun produksi. Hal ini disebabkan tekanan terhadap alih fungsi lahan sangat besar, sedangkan cetak sawah baru tidak dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan lahan dan status lahan. 3) Untuk pengembangan hortikultura, pengembangannnya hanya mengandalkan usaha mayarakat. Pemerintah, melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau belum dapat melakukan pengembangan dalam jumlah besar dan massal karena terbatas pada ketersediaan lahan dan minat masyarakat. 4) Usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk masih berjalan secara maksimal sehingga berdasarkan NTP, manfaat kegiatan budidaya pertanian belum memberikan porsi yang besar bagi pendapatan petani. Hal ini selain disebabkan karena produktifitas petani yang rendah, juga dipengaruhi oleh factor eksternal petani seperti fluktuasi harga, harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran. 5) Usaha untuk meningkatkan populasi ternak masih belum maksimal pelaksanaan inseminasi buatan secara intensif belum berjalan. Usaha untuk pengembangan usaha perbibitan masih terkendala manajemen kelompok yang belum baik dan pengendalian keluar masuk ternak yang tidak terkendali. 6) Sebagian besar kondisi RPH/TPH/TPU serta sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar/syarat sebagai tempat penyelenggara pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang ASUH (halal, aman, sehat dan utuh), hal ini berkaitan dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, serta kurangnya perhatian dan komitmen dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan 7) b. Solusi Berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiannya yaitu : 1) Melaksanakan Program Upaya Khusus Swasembada Pangan (Padi, Jagung, Kedele (UPSUS PAJALE) 2014-2018 melalui anggaran APBN. Kegiatan ini merupakan kegiatan perluasan areal tanam padi, peningkatan IP pengembangan jaringan irigasi, rehabilitasi sawah terlantar (optimasi lahan), gerakan penerapan pengelolaan tanaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

19

terpadu (GPPTT) padi, peneyediaan bantuan benih, penyediaan bantuan pupuk, dan penyediaan bantuan alat mesin pertanian. Dukungan penganggaran dari APBN ini diharapkan mampu meningkatan produktifitas sawah dan petani. 2) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat melalui peningkatan kegiatan demonstrasi dan uji coba. 3) Membatasi pemberian izin penggunaan lahan yang menyebabkan beralih fungsinya lahan-lahan sawah produktif menjadi penggunaan lain. 4) Meningkatkan motivasi petani, melakukan efisiensi produksi dan memberikan insentif produksi/permodalan melalui program ekonomi kerakyatan. 5) Meningkatkan

kewaspadaan

terhadap

kemungkinan

bencana

alam

seperti

kebanjiran/kekeringan pada areal tanaman pangan dan hortikultura seperti pemantauan daerah rawan bencana alam, menyiagakan pompa-pompa air, pengaturan pola tanam dan meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam. 6) Memfasilitasi permodalan dalam bentuk pinjaman suku bunga rendah bagi petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pembiayaan yang ada dan skim kredit lain. Memfasilitasi penyaluran modal usaha dengan cara pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). 7) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura (petugas, petani dan siswa), melalui peningkatan diklat, perbaikan kurikulum, fasilitasi dan sosialisasi konsep Competency Based Training (CBT). 8) Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor,dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan IB serta melengkapi sarana dan prasarana inseminasi 9) Melengkapi sarana prasarana dan personil seperti petugas medis, paramedis, ATR, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan vaksinator dan tenaga administrasi, baik dari segi kuantitas dan kualitas, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi serta peranan puskeswan sesuai dengan Permentan No. 64 tahun 2007 oleh masingmasing kabupaten/kota sehingga pada kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui puskeswan terpadu dapat terlaksana secara optimal. Peningkatan kualitas petugas yang berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar atau pertemuan teknis baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 10) Sebagai antisipasi munculnya penyakit sewaktu-waktu, maka dilakukan pengamatan ke lokasi-lokasi yang pernah terjadi kasus penyakit atau daerah rawan secara terprogram. Selain itu diupayakan pengoptimalan petugas PDSR dilapangan agar menginformasikan selain penyakit AI, juga menginformasikan penyakit hewan menular lainnya seperti rabies, SE serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung


20

oleh ternak melalui sistem SMS gateway, sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat.

2.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangan produksi pangan strategis di Provinsi Riau

menunjukkan trend penurunan, namun rasio produksi dan kebutuhan beras masih berada pada nilai ≤ 1, yang berarti Provinsi Riau belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan berasnya. Produksi beras Riau pada tahun 2015 mencapai 247.144 ton, sedangkan jumlah penduduk Riau pada tahun 2014 (survei Penduduk) berjumlah 6.344.402 jiwa dengan tingkat konsumsi beras 104,7 kg/kap/tahun. Dengan demikian kebutuhan beras penduduk Riau pada tahun 2015 sebesar 660.452,25 ton, sehingga apabila dibandingkan antara produksi dengan kebutuhan maka Provinsi Riau masih mengalami kekurangan beras sejumlah 413.309 ton (- 62,58%). Tidak terealisasinya belanja hibah, yang merupakan bentuk bantuan kepalda masyarakat, sebesar 39,62% dari anggaran yang ada menjadi salah satu pemicu berkurangnya aktifitas riil pertanian dan peternakan. Upaya yang ada untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia, dilakukan dengan penambahan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani.

3.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Upaya pengembangan komoditi padi merupakan salah satu upaya untuk

membangunan ketahanan pangan. Untuk itu usapaya peningkatan Produksi Padi dengan pemanfaatan teknologi yang ada merupakan prioritas dalam pembangunan pertanian ke depan. Untuk itu berbagai penunjang kegiatan seperti penyediaan benih, pemanfaatan teknologi tepat guna dan membangun keterampilan dan kemampuan petani dan petugas menjadi penting. Dalam upaya meningkatkan agribisnis pertanian khususnya buah dan sayur, maka pengembangan komoditas hortikultura yang potensial menjadi utama seperti Jeruk, Nenas, Durian dan Manggis.Sedangkan untuk peningkatan Produksi Sayuran-sayuran diprioritaskan pada komoditas bawang merah dan cabe. Peningkatan populasi ternak khususnya sapi dan kerbau dapat dilaukan dengan intensifikasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA).Selain itu, pembatasan pemotongan ternak betina produktif juga dapat dijadikan salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan populasi ternak local. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit hewan telah dilakukan dengan menekan angka kematian dan mempertahankan agar wilayah Provinsi Riau tersebut tetap bebas penyakit hewan keluron menular (Brucellosis) pada sapi dan kerbau. Upaya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

21

mempertahankan status bebas Brucellosis dilaksanakan dengan memperlakukan pengetatan persyaratan terhadap pemasukan ternak ke Provinsi Riau dan pemeriksaan retest RBT terhadap seluruh ternak baik untuk bibit maupun untuk budidaya ternak potong (sapi, kerbau, kambing dan domba) yang masuk ke Provinsi Riau. Pengendalian penyakit juga dilakukan pada penyakit Septicemia Epizootica (SE), jembrana dan rabies. Upaya pengendalian AI berjalan dengan baik terutama adanya dukungan petugas PDSR (Participatory Diseases and Surveillance Responses) atau tim gerak cepat dalam merespon, mendeteksi dan melaporkan kasus penyakit di wilayahnya melalui Sistem SMS gateway.

B. Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau pada tahun 2016 memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp 182.247.798,353,-. Tetapi setelah perubahan berkugang menjadi Rp 96.468.121.601,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp 83.442.336.002.- atau sebesar 86,50 %. dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 5. Tabel 5. Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 No.

Program

A

UTAMA

1

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Persentase

72,274,202,311

62,441,966,848

86.40

Peningkatan Kesejahteraan Petani

4,725,978,796

4,319,547,250

91.40

2

Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

2,755,660,794

2,082,958,145

75.59

3

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

15,044,961,972

13,821,575,505

91.87

4

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

11,250,064,700

9,569,159,191

85.06

5

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

11,014,777,243

9,590,336,433

87.07

6

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

24,543,504,600

20,285,645,874

82.65

7

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2,939,254,206

2,772,744,450

94.33

B

PENDUKUNG

24,193,919,290

21,000,369,154

86.80

Dari anggaran yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat bahwa program yang paling besar anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

22

Peternakan sebesar Rp 24,543,504,600.- dengan serapan anggaran 82.65%. Untuk serapan anggaran terbesar adalah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan anggaran Rp 2,939,254,206 dan serapan 94.33%. Sementara serapan anggaran paling kecil pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan dengan serapan 75.59% dari total anggaran Rp 2,755,660,794.-.


23

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik (good governance). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan PeternakanProvinsi Riau cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tesebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik. Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Dinas Pertanian dan Peternakan provinsi Riau dalam merealiasikan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan telah melaksanakan kegiatan dengan realisasi Fisik adalah sebesar 96,02%. Sementara itu, untuk realisasi keuangan adalah sebesar 86,50%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dikategorikan dapat tercapai. Hasil evaluasi telah menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membangun usaha tani ternak cukup besar dan hal ini telah didukung oleh tersedianya peluang potensi pembangunan peternakan yang cukup baik, serta potensi pemasaran yang strategis. Oleh karena itu diharapkan ke depan para pengambil keputusan hendaknya dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik lagi dalam pengalokasian

sumber dana

pembangunan Peternakan di Provinsi Riau. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2014 - 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengadaan ternak besar dan proses administrasi pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat menjadi keniscayaan dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

24

KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Januari 2017 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU

Recommend Documents