KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Mei Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Buku Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 telah dapat disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019. Buku Rancangan Akhir Rencana Strategis ini merupakan perbaikan hasil pembahasan Rancangan Awal Rencana Strategis pada Verifikasi Penyusunan Renstra SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau ini memberikan gambaran visi, misi, tunjuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Semoga Buku ini menjadi acuan dalam menjalankan Program dan Kegiatan setiap tahunnya selama periode lima tahun ke depan.

Pekanbaru, Mei 2014 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

H. AHMAD SYAH HARROFIE Pembina Utama Madya NIP. 19600815 198603 1 006

i

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

KATA PENGANTAR ………………………………………..……..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………

ii

PENDAHULUAN …………………………………………………….

1

1.1. Latar Belakang ………………………………………….

1

1.2. Landasan Hukum ……………………………………….

5

1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………..

9

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………..

9

GAMBARAN PELAYANAN Dinas Komunikasi dan Informatika Provins Riau ......... ……………………………..

11

2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……..

11

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan

22

Informatika Provinsi Riau …………………….... 2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan

25

Informatika Provinsi Riau .............…………… 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

45

Pelayanan SKPD ………………………………………… BAB III

ISU – ISU STRATEGIS ………………………………………………

47

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD …………….

47

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih …

62

ii

BAB IV

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi ………………………………

66

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………

72

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……………………………………………………………

75

4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau ………………………

75

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau …………………………………………………………

77

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau ……………………

BAB V

81

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……………………………………………………………..

BAB VI

87

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU ………………………

iii

97

I.PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pesatnya kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat tersebut telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan alam, Iklim, sumber daya hayati baik perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan serta keragaman budaya dan bahasa jika dikemas sebagai produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan berdaya saing tinggi. Keunggulan khas tersebut dapat menjadi information database yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dipercepat menjadi ciri masyarakat baru ini menyebabkan keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan. Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronik government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah yang sistematis

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

1

menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (knowledge economy) dan masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola Komunikasi dan Teknologi Informasi di Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah : 1.

Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya

2.

Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau agar lebih dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat

3.

Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

4.

Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan

5.

Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau


2

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau melalui proses yang terdiri dari : 1.

Pengolahan Data dan informasi

2.

Penyusunan profil pelayanan SKPD

3.

Identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan SKPD

4.

Merumuskan isu-isu strategis

5.

Merumuskan visi dan misi

6.

Merumuskan tujuan dan sasaran

7.

Merumuskan strategi dan kebijakan SKPD

8.

Menetapkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau memuat 4 komponen penting yaitu : 1. Memuat secara jelas arah masa depan yang dituju melalui Visi dan Misi Dinas. 2. Menggambarkan kondisi saat ini dan mengidentifikasi kondisi ke depan untuk menetapkan Misi Organisasi. 3. Menetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan direncanakan 5 tahun ke depan. 4. Memuat ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja dan target kinerja sebagai umpan balik untuk pertimbangan kegiatan selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya sasaran dan tujuannya. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan sub sistem dari sistem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Riau, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor ...... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2010 – Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

3

2014 serta Renstra Kabupaten/Kota dalam upaya sinergitas pembangunan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Riau. Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD. Gambaran hubungan Renstra SKPD, RPJMD Provinsi, Renstra Kementerian dan Renja SKPD disajikan dalam gambar berikut ini :

1.2.

Landasan Hukum Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam menyusun RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau ini adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).


4

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065); 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);


5

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan; 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 20. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos; 21. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005 – 2010; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahn 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Peaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

6

24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan Telekomunikasi; 25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenanagn Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2); 26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9); 27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014. tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2). 1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau adalah memberikan pedoman / landasan serta arah pembangunan

bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau

selama lima tahun ke depan. 1.3.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau adalah agar diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi , Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Pembangunan yang akan dibuat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU – ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informa-tika Provinsi Riau

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI.

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN

SASARAN DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU


8

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau A. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau , Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Bidang Informasi Publik d. Bidang Komunikasi e. Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi f. Bidang Pos dan Telekomunikasi g. Unit Pelaksana Teknis Media Center h. Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau

B. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor ...... Tahun 2014 tanggal ...................... : 1. KEPALA DINAS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah berdasarkan kewenangan provinsi di bidang komunikasi dan informatika serta tugas manajerial dan teknis lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1) Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

9

2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. 2.

SEKRETARIAT Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraaan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada sub bagian yang dibawahinya serta membantu Kepala Dinas dalam Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi : 1) Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sub bagian yang dibawahinya 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada sub bagian yang dibawahinya 3) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada sub bagian yang dibawahinya 4) Pelaksanaan tugas lain selain tugas dan fungsinya Sekretariat membawahi : a.

Sub Bagian Perencanaan Program.

b. Sub Bagian Umum . c. 3.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

BIDANG INFORMASI PUBLIK Bidang Informasi Publik dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala

Bidang

Informasi

Publik

mempunyai

tugas

mengoordinasikan

penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi,


10

monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksiseksi yang dibawahinya. Untuk

melaksanakan

tugasnya

Kepala

Bidang

Informasi

Publik

menyelenggarakan fungsi : 1)

Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;

2)

Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;

3)

Koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;

4)

pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Publik terdiri dari: a.

Seksi Layanan Informasi Publik;

b. Seksi Penyiaran; c.

Seksi Media Informasi.

4. BIDANG KOMUNIKASI Bidang Komunikasi dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala

Bidang

Komunikasi

mempunyai

tugas

mengoordinasikan

penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya. Untuk

melaksanakan

tugasnya

Kepala

Bidang

Komunikasi

menyelenggarakan fungsi: 1) Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksiseksi yang dibawahinya; 3) Koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

11

4) pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Komunikasi terdiri atas : a.

Seksi Komunikasi Sosial;

b. Seksi Kemitraan Media Komunikasi; c.

Seksi Komunikasi Pemerintah.

5. BIDANG DATA DAN PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepala Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : 1) Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksiseksi yang dibawahinya; 3) Koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 4) pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi terdiri atas: a.

Seksi Penyajian Data dan Informasi;

b.

Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data;

c.

Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Evaluasi E-Government.


12

6.

BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi-seksi yang dibawahinya. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : 1) Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksiseksi yang dibawahinya; 3) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 4) pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi dan Informatika terdiri dari : a.

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informatika;

b. Seksi Pengembangan SDM Teknologi Informatika; c.

Seksi Jaringan Komunikasi.

7. BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi-seksi yang dibawahinya; Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi : 1) Koordinasi perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;


13

2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 3) Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya; 4) pelaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari : a.

Seksi Pos dan Telekomunikasi;

b. Seksi Standarisasi Pos dan telekomunikasi; c.

Seksi Pengawasan Pos dan Telekomunikasi.

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS MEDIA CENTER UPT Media Center mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan program Dinas di bidang media Center, ketatausahaan dan mengoordinasikan tugas dan program kelompok jabatan fungsional Dalam melaksanakan tugas pokok, UPT Media Center menyelenggarakan fungsi : 1)

Pelaksanaan kegiatan teknis media center

2)

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan media center

3)

Pelaksanaan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dalam

pengelolaan Media Center 4)

Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan

5)

Pelaksanaan pelayanan masyarakat

6)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Unit Pelaksana Teknis Media Center membawahi : a.

Sub Bagian Tata Usaha

b.

Seksi Pelayanan Informasi

9. UNIT PELAKSANA TEKNIS KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU UPT Komisi Informasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok memberikan dukungan pelayanan administratif kepada Komisi Informasi Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPT KIP menyelenggarakan fungsi : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

14

1) Penyusunan dan pelaksanaan program kerja KIP 2) Fasilitasi penyiapan program KIP 3) Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KIP 4) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan KIP 5) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan KIP 6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPT KIP. UPT KIP membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Administrasi Sengketa 3. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Kerjasama Badan Publik Daerah C. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau . Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 5 Orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 Orang Kepala UPT (Eselon III) dan 23 Orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV). Selengkapnya disajikan pada halaman 20 dan 21.


15


16

UPT MEDIA CENTER

Kepala UPT

Subbag Tata Usaha

Seksi Pelayanan Informasi

UPT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

Kepala UPT

Subbag Tata Usaha

Seksi Administrasi Sengketa


Seksi Pelayanan Konsultasi dan Kerjasama Badan Publik Daerah

17

2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika perlu didukung oleh Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya. a. Sumber Daya Manusia i). Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebanyak 58 orang terdiri yang 56 PNS dan 2 orang Non PNS (K2). ii). Kualifikasi Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

iii). Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berdasarkan eselon Tahun 2013 Eselon I

-

II 1

III 6


IV 16

JUMLAH

23

18

iv). Pangkat dan Golongan. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2013 No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pangkat / Golongan PNS Pembina Utama Madya / IV d Pembina Utama Muda / IV c Pembina Tingkat I / IV b Pembina / IV a Penata Tingkat I / III d Penata / III c Penata Muda Tingkat I / III b Penata Muda / III a Pengatur Tingkat I / II d Pengatur / II c Pengatur Muda Tingkat I / II b Pengatur Muda / II a Jumlah PNS

Tahun 2013 1 0 6 4 14 9 10 4 1 3 4 0 56

v). Fungsional. Berdasarkan jenis jabatan fungsional, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terdapat 1 (satu) jenis jabatan fungsional yaitu di UPT Media Center, tetapi sampai Tahun 2013 belum memiliki pejabat fungsional. vi). Jenis Kelamin. Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut :


19

b. Sarana dan Prasarana pendukung Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau disajikan pada Lampiran IV, sedangkan sarana Informasi layanan public adalah sebagai berikut : Tabel 2.3. Sarana Informasi Layanan Publik No

Uraian

Jumlah

1

Digital Signage (anjungan informasi)

2

2

Media Center

2

3

Mobil PLIK

2

4

Mobil unit penyebarluasan informasi

1

5

Newsroom

1

6

Ruang PPID

1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau selama tahun 2009 – 2013 sebagai berikut : a. Pengembangan Teknologi Informasi Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Dalam era globalisasi, peran teknologi informasi saat ini sangat dominan, melalui teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Komponen teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN, sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data serta sumber daya manusia yang berbasis teknologi informasi . Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau selama kurun waktu lima tahun telah membangun jaringan komunikasi antar SKPD Pemprov Riau serta pelatihan SDM, dengan data sebagai berikut :


20

Untuk konektivitas jaringan di SKPD Pemerintah Provinsi Riau, telah dibangun melalui jaringan wireless dan jaringan Fiber Optic yang dibangun sejak tahun 2010.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM bidang TIK di Provinsi Riau telah dilakukan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur dengan data sebagai berikut :

b. Penyebarluasan Informasi Salah satu permasalahan dalam bidang komunikasi dan informatika yaitu masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antara masyarakat di perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 2014 - 2019

21

Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau telah melakukan berbagai aktifitas dalam upaya penyebarluasan informasi melalui Televisi dan Radio. Tabel 2.4. Jumlah Publikasi melalui media Informasi MEDIA No.

INFORMASI

1

TAHUN 2009

2010

2011

2012

2013

TVRI

-

1 kali

2 kali

7 kali

3 kali

2

RTV

-

1 kali

6 kali

8 kali

8 kali

3

RRI

-

3 kali

0

0

5 kali

Tabel 2.5. Jumlah Media Informasi di Provinsi Riau TAHUN NO.

MEDIA

1

2009

2010

2011

2012

2013

TELEVISI

20

27

27

36

75

2

RADIO

89

99

99

117

171

3

SURAT KABAR

27

31

31

31

31

Selain penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media lain yang digunakan untuk menyebarluaskan data dan informasi Pembangunan Provinsi Riau serta berita Pemerintah Provinsi Riau yaitu melalui media online (website). Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau saat ini

mengelola website resmi

Pemerintah Provinsi Riau (www.riau.go.id), website www.diskominfo.riau.go.id dan website www.mediacenter.riau.go.id.


22

Tabel 2.6. Jumlah Pengunjung Website yang dikelola Diskominfo dan PDE Prov. Riau

c.

No.

WEBSITE

2009

2010

2011

2012

2013

1

http://www.riau.go.id

33.561

35.165

35.797

61,233

64.807

2

http://www.diskominfo. riau.go.id

0

0

2.112

2.178

2.316

3.

http://www. mediacenter.riau.go.id

0

0

0

19.908

105.922

Penyediaan Data dan Informasi Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau sebagai SKPD penanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi, senantiasa melakukan updating data pembangunan Provinsi Riau yang meliputi 8 (delapan) kelompok data penting pembangunan di Provinsi Riau yang terdiri dari data umum, data ekonomi dan Keuangan, Data Infrastruktur, Data Politik, Hukum & Keamanan, Data Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan dan Koperasi, Data Sumber Daya Alam, Data Sosial Budaya dan Data Insidensial. Data-data tersebut selain untuk keperluan interen Pemerintah Provinsi Riau juga mendukung ketersediaan Data Pembangunan Provinsi Riau beserta seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi

Riau pada server Sistem Database

Dukungan kebijakan Nasional (SDDKN) Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tabel 2.7. Jumlah Data Pembangunan Provinsi Riau yang disajikan di SDDKD/SDDKN No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah item data

13.132

16.747

19.235

30.207

40.743


23

d. Penyediaan Layanan Internet Gratis Dalam upaya mencerdaskan masyarakat dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat, Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau telah menyediakan layanan internet gratis bagi masyarakat berupa penyediaan : - Media Center di Perpustakaan Soeman HS (Penyediaan internet gratis), - Media Center di Lantai I Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau (selain penyediaan internet gratis, sejak tahun 2013 juga dimanfaatkan untuk pembelajaran TIK bagi guru dan siswa) -

Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), penyediaan layanan internet bergerak yang diperuntukan bagi masyarakat dan untuk saat ini difokuskan bagi sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru secara bergiliran), operasional mulai Tahun 2013.

Tabel 2.8. Jumlah Pengunjung Layanan Internet Gratis yang dikelola Diskominfo dan PDE Provinsi Riau TAHUN

e.

No.

LOKASI

1

MEDIA CENTER DI LT 1 DISKOMINFO

2

MEDIA CENTER PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

3

MPLIK

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

2.223

2.553

0

5.705

16.194

13.519

13.169

0

0

0

0

4.607

Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi Ketersediaan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi di Provinsi Riau baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam mengelola informasi .


24

Tabel 2.9. Jumlah Pelatihan bidang komunikasi dan informasi NO. 1 2 3 4 5

6

7

8

Jenis Pembinaan/ Pelatihan Pembinaan lembaga penyiaran Wokshop jurnalistik media siaran Forum Komunikasi Informasi Kehumasan Forum Komunikasi Media Komunikasi Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi Pelatihan Teknis Kelompok Media Pertunjukan Rakyat Sosialisasi / Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2009 0

2010 0

TAHUN 2011 60 orang

2012 70 orang

2013 50 orang

60

60 orang

100 orang

50 orang

50 orang

100

0

0

0

0

0

180 orang

100 orang

0

120 orang

0

0

40 orang

0

50 orang

0

0

25 orang

0

52 orang

0

0

110 orang

0

65 orang

60 orang

0

0

0

0

f. Pembangunan Teknologi Informasi bantuan Kementerian Kominfo RI a) Desa Dering, merupakan layanan telefoni dasar (basic telephony) yaitu layanan

telefon dan SMS (Short Massage Service) bagi daerah-daerah

terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Program ini bertujuan membuka aksesibilitas layanan komunikasi dan informasi di daerah terpencil dengan harga yang terjangkau, yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 112 Kecamatan, 716 Desa, dengan rincian sebagai berikut :


25

Tabel 2.10. Program Desa Dering No.

Kabupaten/Kota

Kecamatan Jumlah 8 7 20 14

Desa/Kelurahan

Terjangkau 7 3 14 14

Jumlah 136/19 0/33 198/39 178/16

Terjangkau 27 0/8 75 96

1 2 3 4

Bengkalis Dumai Indragiri Hilir Indragiri Hulu

5 6 7 8 9 10

Kampar Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak

21 15 12 15 16 14

11 12 9 13 14 10

237/8 218/11 106/12 159/25 144/6 122/9

93 147 51 60 82 49

11

Meranti

9

5

96/5

28

JUMLAH

163

112

1.594/241

708/8

b) Desa Punya Internet (Desa Pinter), dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan informasi dan pendidikan karena dengan adanya computer yang dilengkapi akses internet, masyarakat dapat mengakses informasi apapun. Program Desa Pinter di Provinsi Riau tersebar di 2 Kabupaten, 3 Kecamatan, 3 Desa, dengan rincian : Tabel.2.11. Program Desa Pinter di Provinsi Riau

c)

No.

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa

1

Indragiri Hilir

Kemuning

Keritang

2

Kampar

Bangkinang Barat

Siabu

3

Kampar

Kampar

Sungai Tonang

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan penyediaan akses internet yang sehat, murah dan aman di Ibukota Kecamatan KPU/USO. PLIK di Provinsi Riau tersebar di 12 Kabupaten/Kota di 143 desa, dengan perincian sebagai berikut :


26

Tabel. 2.12. Program PLIK di Provinsi Riau No.

Kabupaten/Kota

Kecamatan Jumlah Terjangkau

Desa/Kelurahan Jumlah Terjangkau

1 2

Bengkalis Dumai

8 7

8 6

136/19 0/33

12 0/5

3 4

Indragiri Hilir Indragiri Hulu

20 14

11 14

198/39 178/16

20 14

5 6 7 8 9 10 11 12

Kampar Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak Meranti Pekanbaru JUMLAH

21 15 12 15 16 14 9 12 163

20 13 4 9 6 11 4 08 98

237/8 218/11 106/12 159/25 144/6 122/9 96/5 0/58 1.594/ 241

20 12 12 13 16 12 7 0/7 131/12

Tabel 2.12.a. Program PLIK SP (PRODUKTIF) di Provinsi Riau No.

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bengkalis Dumai Indragiri Hilir Indragiri Hulu Kampar Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak Meranti Pekanbaru JUMLAH

Kecamatan Jumlah Terjangka u 8 4 7 1 20 2 14 4 21 3 15 5 12 2 15 4 16 2 14 5 9 2 12 5 163 39

Desa/Kelurahan Jumlah Terjangkau 136/19 0/33 198/39 178/16 237/8 218/11 106/12 159/25 144/6 122/9 96/5 0/58 1.594/ 241

4 0/1 2 4 3 5 2 2 2 5 2 0/6 33/7

d) Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) MPLIK merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah. Tujuannya adalah untuk melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses informasi dan internet. Jumlah MPLIK yang diserahkan ke


27

Provinsi Riau sebanyak 50 unit yang disebarkan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Tabel.2.13. Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e)

Kabupaten/Kota Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Kampar Dumai Pekanbaru Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak Meranti Provinsi Riau JUMLAH

Jumlah Unit 4 4 4 4 4 7 4 4 3 4 4 2 2 50

Desa Informasi Program Desa Informasi selain bertujuan untuk menepiskan kesenjangan informasi antara desa dan kota juga untuk membuka wawasan dan pemahaman sekaligus menyosialisasikan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika kepada pemerintah daerah, camat, kelompok informasi masyarakat (KIM), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pelajar dan masyarakat lainnya. Program Desa Informasi di Provinsi Riau tersebar di 4 Kabupaten, 8 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.14. Program Desa Informasi di Provinsi Riau No.

Kabupaten/Kota

1

Bengkalis

2

Indragiri Hilir

3

Pelalawan

4

Rokan Hilir

Kecamatan 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.


Bantan Rupat Tembilahan Tembilahan Hulu Bandar Sekijang Pangkalan Kerinci Bangko Bangko Pusako 28

f)

Tabel 2.15. Telinfo Tuntas (BTS) Provinsi Riau No.

Kabupaten/Kota

Jumalh Lokasi Per Kecamatan

Jumlah Desa

1 2

Indragiri Hilir Rokan Hilir JUMLAH

2 3 5

3 4 7


29

Analisis tingkat kinerja pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Capaian target kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau selama kurun waktu 5 tahun berdasarkan Tabel 2.16. 1). Indikator nilai e-government Provinsi Riau Dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan (dari 2,16 menjadi 2,13) dan jika dilihat capaian target pada tahun 2013 tidak mencapai 100 % ( 97 %) dengan nilai 2,13 ( kategori KURANG). Rendahnya nilai tersebut disebabkan : a) Aspek kebijakan - Belum jelasnya proses kebijakan TIK - Belum jelasnya visi, misi dan strategi penerapan TIK dalam bentuk keputusan tertulis dan jelas - Belum jelasnya regulasi bekaitan dengan kebijakan TIK termasuk dengan prioritas pengembangan dalam kebijakan TIK b) Aspek Infrastruktur

c)

-

Belum adanya data center yang cukup termasuk sarana pendukungnya

-

Belum adanya disaster recovery

-

Belum adanya pemeliharaan yang menyeluruh

-

Beluma danya inventarisasi peralatan TIK yang menyeluruh

-

Belum adanya jaringan koneksi yang menghubungkan seluruh SKPD

Aspek Aplikasi -

Belum ada inventarisasi aplikasi yang terdokumentasikan

-

Belum ada dokumentasi aplikasi TIK yang diterapkan

-

Belum ada pengembangan interoperabilitas aplikasi

-

Belum ada aplikasi yang diakses secara jaringan yang terkoneksi satu sama lain

d) Aspek Perencanaan -

Belum ada fungsi yang melakukan perencanaan penerapan TIK dalam Unit yang khusus

-

Belum ada dokumentasi perencanaan TIK yang menyeluruh


30

2). Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Indikator ini karena baru digunakan tahun 2013 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena Provinsi Riau baru membentuk Komisi Informasi Provinsi pada Tahun 2012. Sedangkan dari segi target sudah melampaui target (target 30, realisasi 32,27). Namun walaupun demikian dibanding nilai rata-rata keterbukaan informasi badan publik kategori badan publik provinsi (42,72) nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau masih lebih kecil sehingga masih perlu ditingkatkan.

2.4. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013. 1.

Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tahun 2010

2.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Riau Tahun 2011

3.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 2012

4.

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terlayani jaringan komunikasi data sebanyak 38 SKPD

5.

Website yang dikelola dinas Kominfo Dan Pde Provinsi Riau sebanyak 4 website (riau.go.id, diskominfo-pde.riau.go.id, mediacenter.riau.go.id, komisiinformasi. riau.go.id)

6.

Pelayanan hosting riau.go.id 43 SKPD Pemprov Riau

7.

Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan 5 aplikasi.

8.

Pembuatan e-mail riau.go.id pejabat esselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

9.

Penyimpanan data secara online (drive.riau.go.id)

10. Media center Provinsi Riau menduduki peringkat terbaik ke-2 se Indonesia tahun 2013 11. Pengisian data SDDKN Provinsi Riau menduduki peringkat 1 se Indonesia tahun 2013 12. Persentase pengaduan perselisihan masalah informasi publik dapat terselesaikan 100 % tahun 2013


31

13. Pelayanan publik Pemerintah Provinsi Riau memperoleh peringkat X se Indonesia sebagai badan publik dalam keterbukaan informasi publik (tahun 2013) 14. Penyediaan Bilik Media Center Di Perpustakaan Suman Hs (Tahun 2010), Di Lantai I Dinas Kominfo Dan Pde Provinsi Riau (Tahun 2012) 15. Penyelenggara Pekan Informasi Nasional Tahun 2010 16. Pelayanan MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) sebanyak 50 unit tersebar di seluruh Kabupaten / Kota 17. Pengembangan sdm (guru dan masyarakat) pemanfaatan tik sebanyak 1.080 orang (tahun 2012-2013) 18. Dialog publik di radio dan tv 44 kali (2009 – 2013)


32

2.5. Analisis Pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Dari Tabel 2.17 tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau setiap tahunnya memiliki Program yang sama, kecuali untuk tahun 2012 ditambah Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi dengan Kegiatan Analisis Pemberdayaan Sistem Informasi pada SKPD Pemerintah Provinsi Riau yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus rekomendasi pengembangan sistem informasi terkait kebutuhan aplikasi dan infrastruktur, standarisasi aplikasi dan integrasinya di SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan Tabel 2.16 di atas, Rasio realisasi anggaran dan anggaran yang paling baik yaitu pada tahun 2011 sebesar 92,89 % dengan serapan dana untuk semua program diatas 90 %. Program dengan serapan anggaran tertinggi adalah Program rutin SKPD yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (99,47 %) dan Program sesuai tupoksi Dinas dengan rasio yang tertinggi adalah Program Pengembangan Data dan Statistik (96,81 %), sedangkan Program dengan rasio terendah pada tahun 2011 yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur (85,36 %). Rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran kurang baik yaitu pada tahun 2012 sebesar 84,69 %. Pada tahun 2012 ini terdapat serapan anggaran yang rendah yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (62,83 %), rendahnya serapan ini terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu anggaran untuk biaya sewa jaringan VPN IP untuk akses antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang tidak direalisasikan karena berdasarkan monitoring dan evaluasi pemanfaatannya kurang optimal, sehingga pembangunan jaringan difokuskan ke SKPD Pemerintah Provinsi Riau. Secara umum terjadi rasio yang cukup signifikan antara perencanaan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau pada tahun 2009 – 2013 (87,96 %). Jika dilihat dari rasio tersebut, kemungkinan terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga perkiraan dalam belanjanya kurang tepat atau terdapat program dan kegiatan yang tidak


33

dilaksanakan padahal sudah direncanakan dalam annggaran yang sebenarnya sisa dari penghematan tersebut dapat disalurkan ke pos-pos belanja yang masih kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan dan pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau :

2.6.

1.

Kejelasan sasaran anggaran

2.

Ketepatan waktu pengesahan APBD dan APBDP

3.

Terbatasnya SDM yang berkualitas

4.

Mekanisme pencairan anggaran

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Tabel 2.18. Komparasi Capaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI No.

Indikator Kinerja

1

Nilai e-government Provinsi Riau

2

Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau

Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo RI

2,13

-

2,98

32,27

-

69,42

Tabel 2.19. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau No.

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

1

Jaringan prasarana telekomunikasi

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan -


Pengaruh Rencana Arahan Lokasi Struktur Ruang Pengembangan terhadap Pelayanan Kebutuhan Dinas Kominfo Pelayanan Dinas Kominfo -

34

Tabel 2.20. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau No.

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat ini

-

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan -

Pengaruh Rencana Arahan Lokasi Pola Ruang Pengembangan terhadap Pelayanan Kebutuhan Dinas Kominfo Pelayanan Dinas Kominfo -

Tabel 2.21. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Riau Dinas Komunikasi dan Informatika No.

Aspek kajian

1

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Kinerja layanan/jasa ekosistem

2

3 4

5

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap pelayanan SKPD

Catatan bagi perumusan program dan kegiatan SKPD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


35

2.6.1. TANTANGAN 1.

Persaingan Global

2.

SKPD yang menangani komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama

3.

Belum optimalnya penyelenggaraan e-government

4.

Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan

5.

Kurangnya komitmen Pimpinan SKPD Provinsi Riau dan SKPD Kabupaten/Kota terhadap integrasi data, pertukaran data dan keterisian data

6.

Content digital yang kurang mendidik, sesat dan atau merusak moral dan tatanan sosial masyarakat

7.

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi

8.

Tingginya sengketa informasi yang terjadi

9.

Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi

10. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI 11. Masih banyaknya penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta pengguna alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang tidak memiliki izin 12. Keterbatasan anggaran 13. Masih Rendahnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional Khususnya Yang Menguasai Bidang It (Analis, Aplikasi, Database, Pemograman Dan Jaringan) 14. Inkonsistensi Penempatan Aparatur Dengan Kompetensi Yang Dimiliki 2.6.2. Peluang 1.

Kemajuan teknologi informasi

2.

Keinginan masyarakat memperoleh informasi

3.

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemendagri, Kemkominfo dan Kemsesneg RI)


36

4.

Adanya

partisipasi

dan

kemitraan

komunikasi

sosial

antar

Provinsi,

Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi) 5.

Tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi

6.

Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta

7.

Peran strategis Komisi Informasi dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik

8.

Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif

9.

Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara


37

Tabel 2.16 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU (2009 - 2013)

NO

1.

Nilai e-government Pemerintah Provinsi Riau

TARGET

SPM

IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

2

2,1

2,1

2,2

2

2

2,16

0

2,13

100%

100%

103%

0%

97%

Jumlah SKPD yang online

0

8

10

7

13

0

8

10

7

13

0%

100%

100%

100%

100%

Jumlah bandwidth akses internet bagi SKPD Pemprov Riau

0

6

8

20

40

0

6

8

20

40

0%

100%

100%

100%

100%

Jumlah aplikasi berbasis web yang dikembangkan

0

1

1

0

3

0

1

1

0

3

0%

100%

100%

0%

100%

124

115

340

545

862

124

115

340

545

862

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah website/aplikasi aktif yang menggunakan sub domain riau.go.id

0

0

25

35

45

0

0

31

43

56

0%

0%

124%

123%

124%

Jumlah website/aplikasi aktif yang menggunakan hosting riau.go.id

0

0

0

25

35

0

0

0

28

43

0%

0%

0%

112%

123%

0

0

0

0

30

0

0

0

0

32,27

0%

0%

0%

0%

108%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0

5.705

16.194

15.742

20.329

0%

114%

162%

105%

102%

Jumlah keterisian data SDDKD/SDDKN

11.000

15.000

19.000

29.000

39.000

13.132

16.747

19.235

30.207

40.743

119%

112%

101%

104%

104%

Jumlah pengunjung website yang dikelola Diskominfo dan PDE Provinsi Riau

30.000

32.500

36.500

66.750

167.000

33.561

35.165

37.909

83.319

173.045

112%

108%

104%

125%

104%

Persentase sengketa informasi yang terselesaikan

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0%

0%

0%

0%

100%

Peringkat Media center

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0%

0%

0%

0%

100%

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan TIK

2.

TARGET INDIKATOR

Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Jumlah pengunjung yang memanfaatkan internet gratis yang disediakan Diskominfo (Media center dan MPLIK)

NO

TARGET

TARGET

SPM

IKK

INDIKATOR

TARGET INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE2009

2010

2011

2012

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE2013

1

2

3

4

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 5

1

2

3

4

5

Provinsi Riau jumlah publikasi lewat media massa

0

5

8

15

22

0

5

8

15

16

0%

100%

100%

100%

73%

jumlah instansi yang sudah membentuk PPID

0

0

0

1

4

0

0

0

1

4

0%

0%

0%

100%

100%

jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya

220

240

435

120

377

220

240

435

120

377

100%

100%

100%

100%

100%

Keterangan : Indikator Nilai e-government Provinsi Riau adalah nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo RI sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan Indikator Nilai Keterbukaan Informasi adalah Nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan aspek yang dinilai kelengkapan regulasi tentang keterbukaan informasi publik, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan kelengkapan proses pelayanan informasi publik.

Tabel 2.17. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU Anggaran Pada Tahun keNO

2009 1

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

URAIAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

1.282.098.050

1.321.028.650

1.496.362.750

1.995.551.550

2.102.780.000

1.126.531.049

1.125.069.723

1.353.909.637

1.253.874.252

1.656.786.708

87,87%

85,17%

90,48%

62,83%

78,79%

164.136.390

106.051.132

250.402.000

294.740.000

272.390.000

445.574.675

504.500.000

192.945.550

252.223.300

258.848.500

426.152.800

443.713.493

77,05%

85,57%

95,03%

95,64%

87,95%

50.819.600

50.153.589

81.600.000

-

33.500.000

75.000.000

81.024.000

-

28.594.000

-

63.300.000

99,29%

84,40%

(1.320.000)

(3.544.800)

157.300.000

90.800.000

230.000.000

253.400.000

192.800.000

137.850.000

78.560.000

208.963.500

217.947.900

178.457.100

87,64%

90,85%

86,01%

92,56%

7.100.000

8.121.420

127.600.000

57.500.000

101.036.000

564.282.325

407.000.000

117.450.000

57.500.000

100.503.900

523.969.225

352.301.025

92,05% 100,00% 99,47%

92,86%

86,56%

55.880.000

46.970.205

2.289.455.000

1.819.521.500

2.125.000.000

1.514.129.100

4.522.727.100

2.101.642.440

1.509.111.500

2.011.525.135

1.377.084.750

4.110.622.174

91,80%

82,94%

94,66%

90,95%

90,89%

446.654.420

401.795.947

653.800.000

1.102.792.700

600.000.000

495.155.850

943.123.400

593.606.000

858.548.050

555.063.295

455.474.550

875.785.940

90,79%

77,85%

92,51%

91,99%

92,86%

57.864.680

56.435.988

2.203.951.800

4.565.713.500

2.346.464.000

2.003.382.400

1.720.676.600

1.938.592.400

4.204.238.810

2.159.231.840

1.822.487.428

1.558.221.900

87,96%

92,08%

92,02%

90,97%

90,56%

(96.655.040)

(76.074.100)

350.000.000

-

400.000.000

562.919.000

1.845.371.225

217.447.500

387.230.950

535.386.400

1.529.704.340

62,13%

96,81%

95,11%

82,89%

299.074.245

262.451.368

87,45%

983.554.295

852.360.748

PERKANTORAN 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

85,36%

APARATUR 4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

86,52%

SUMBER DAYA APARATUR 5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

7

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

8

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA

9

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK

10 PROGRAM PENGKAJIAN DAN

-

172.081.000

167.959.400

97,60%

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TOTAL PER TAHUN TOTAL SELAMA 5 TAHUN (2009 - 2013)

7.396.206.850

9.252.096.350

7.604.752.750

8.006.475.900

12.313.978.325 44.573.510.175

6.507.088.939

8.085.251.383

7.063.870.757

6.780.336.705

10.768.892.680 39.205.440.464

87,98%

87,39%

92,89%

84,69%

87,96

Anggaran Pada Tahun keNO

URAIAN

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. A. Analisis Lingkungan Strategis Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan

(critical success factors) suatu

organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi . Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 1. Kekuatan : a) Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi; b) Tersedianya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Pelaksanan Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau c)

Adanya Regulasi Pendukung bidang komunikasi dan informatika

d) Tersedianya Sarana dan Prasarana : Server Data, Jaringan M-PLIK melalui VSAT dan modem GPRS, Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Riau (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless, dan Jaringan PNS Box), layanan internet 40 Mbps, akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone)., Peralatan dan ruangan Multimedia , Media Center, Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-2019

36

bantuan dari Kementerian Kominfo RI, Newsroom Pemerintah Provinsi Riau, mobil unit untuk diseminasi informasi, Digital signage (anjungan informasi) e) Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik f)

Tersedianya aparatur pengelola multimedia, TIK, analis data, jurnalistik dan PPNS bidang Komunikasi dan Informatika

g) Terersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota; h) Tersedianya website www.riau.go.id (portal), http://mediacenter.riau.go.id, dan http://diskominfo.riau.go.id, http://.komisiinformasi.riau.go.id i)

Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau, aplikasi perkantoran (e-office), aplikasi drive.riau.go.id (aplikasi penyimpanan data-data), SDDKD/SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah/Nasional)

j)

Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Provinsi Riau ;

k) Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik l)

Adanya kewenangan penerbitan penyelenggaraan jasa titipan kantor cabang, pengawasan pelayanan jasa telekomunikasi terhadap izin telekomunuikasi khusus yang diterbitkan, pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi;

2. Kelemahan a) Belum adanya Standar Operasional Prosedure (SOP) pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ;

b) Belum adanya Regulasi Daerah tentang : 

Pengelolaan Data



SLIP (Standar Layanan Informasi Publik);



TI (Teknologi Informasi);



Pos dan Telekomunikasi

c) Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten) d) Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, Akses jaringan internet hingga ke perdesaan dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap SKPD;


37

e) Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial. f)

Rendahnya Kesadaran Badan Publik dalam pembentukan PPID ;

g) Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi h) Rendahnya pengawasan bidang pos, telekomunikasi dan informatika i)

Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika

3. Peluang a) Kemajuan teknologi informasi; b) Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi; c) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI) d) Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota,

Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat e) Tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa

Pos dan

Telekomunikasi f) Media massa

yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun

swasta; g) Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik; h) Edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif); i) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara 4. Ancaman dan Tantangan a) Persaingan global b) SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama. c) Belum optimalnya penyelenggaraan e-government; d) Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan e) Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD Prov. Riau, SKPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data; f)

Content digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat


38

g) Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang

penyiaran dan keterbukaan informasi; h) Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi. i)

Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;

j) Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI. k) Masih banyaknya penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta penguna alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi yang tidak memiliki izin. l) Keterbatasan anggaran


39

Tabel 3.1. ANALISIS SWOT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU KEKUATAN KONDISI INTERNAL

KELEMAHAN

1. Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi; 2. Tersedianya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Pelaksanan Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 3. Adanya Regulasi Pendukung :  Undang -undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,  Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers  Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran  Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik .  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Undang -undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan


40

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedure (SOP) pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ; 2. Belum adanya Regulasi Daerah tentang :  Pengelolaan Data  SLIP (Standar Layanan Informasi Publik);  TI (Teknologi Informasi);  Pos dan Telekomunikasi 3. Kurang optimalnya layanan informasi publik (personal, sarana dan konten 4. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, Akses jaringan internet hingga ke perdesaan dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap SKPD; 5. Kurang maksimalnya ketersediaan data umum, data pembangunan dan data spasial. 6. Rendahnya Kesadaran Badan Publik dalam pembentukan PPID ; 7. Rendahnya pengetahuan publik tentang Keberadaan Komisi Informasi 8. Rendahnya pengawasan bidang pos, telekomunikasi dan informatika 9. Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika

KONDISI EKSTERNAL

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos;  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Domain go.id  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan Telekomunikasi  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung :  Server Data, Jaringan M-PLIK melalui VSAT dan modem GPRS  Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Riau (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless, dan Jaringan PNS Box)  layanan internet 40 Mbps  akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone).  Peralatan Multimedia  Ruangan multimedia  Media Center  Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) bantuan dari Kementerian Kominfo RI  Newsroom Pemerintah Provinsi Riau


41

 mobil unit untuk diseminasi informasi  Digital signage (anjungan informasi) 5. Adanya Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri di luar pemerintah yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik (KIP) 6. Tersedianya aparatur pengelola multimedia, TIK, analis data, jurnalistik dan PPNS bidang Komunikasi dan Informatika 7. Tersedianya Sumber Data yang otentik dan valid pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota; 8. Tersedianya website www.riau.go.id (portal), http://mediacenter.riau.go.id, dan http://diskominfo.riau.go.id, http://.komisiinformasi.riau.go.id 9. Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau, aplikasi perkantoran (e-office), aplikasi drive.riau.go.id (aplikasi penyimpanan data-data), SDDKD/SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah/Nasional) 10. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Provinsi Riau ; 11. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik 12. Adanya kewenangan :  penerbitan penyelenggaraan jasa titipan kantor cabang  pengawasan pelayanan jasa telekomunikasi terhadap izin telekomunuikasi khusus yang diterbitkan  pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi; Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-2019

42

PELUANG

1. Kemajuan teknologi informasi; 2. Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi; 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI) 4. Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat 5. Tingginya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi 6. Media massa yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta; 7. Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik; 8. Edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif); 9. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara

STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG:

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah, masyarakat dan duniausaha melalui TI; (2 -7) 2. Pemanfaatan Infrastruktur jaringan dalam meningkatkan kuantitas pelayanan informasi (2 – 4) 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan data informasi kepada masyarakat. (2,3 – 4) 4. Melibatkan peran swasta dan lembaga perguruan tinggi untuk mendukung layanan berbasis TI melalui kemitraan yang strategis; (4 5. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk edukasi INSAN (Internet Sehat dan Aman) yang CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif) bagi masyarakat (8 – 4)


STRATEGI MENANGGULANGI MEMANFAATKAN PELUANG:

UNTUK

1. Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan prosedur birokrasi serta transparansi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik. (1 – 3) 2. Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur jaringan dan Portal Informasi guna penyeimbang dalam kemajuan teknologi (1 -4) 3. Pengembangan Data Center yang terintgrasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh SKPD; (1 – 4) 4. Mendorong pembentukan PPID pada masing-masing Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik; (2 – 6) 5. Membangun kemitraan dengan Pusat maupun Kab/Kota dalam penerapan Sosialisasi peraturan perundang – undangan kepada masyarakat tentang komunikasi dan informatika (4-3) 6. Melibatkan peran swasta / dunia usaha, berpartisipasi meningkatkan ketersediaan infrastruktur TI hingga pedesaan (4 – 4) 7. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha dalam penciptaan SDM yang berkualitas; (4 – 9) 8.

43

KELEMAHAN

Meningkatkan peran dan kontribusi media cetak dan media siaran baik milik pemerintah maupun swasta untuk membantu desiminasi informasi

pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. (6 -3) 9. Memanfaatkan media informasi elektronik, non elektronik, dalam dan luar ruangan secara efektif dalam menyampaikan informasi publik; (6 -3) 10. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang INSAN dan CAKAP (8 -3) 11. Pengembangan Data Center yang terintgrasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh SKPD; (10,4) ANCAMAN/TANTANGAN

STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI ANCAMAN/TANTANGAN

STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI ANCAMAN/TANTANGAN:

1. Persaingan global 2. SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama. 3. Belum optimalnya penyelenggaraan egovernment; 4. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan 5. Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD Prov. Riau, SKPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;

1.

1. Mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan TI semaksimal mungkin dalam rangka menghadapi pasar global (1 – 3) 2. Peningkatan keamanan teknologi informasi yang modern, manageable, dan handal; (1 – 4) 3. Menyusun kebijakan/aturan dan standarisasi tata kelola pengembangan bidang komunikasi dan informatika Provinsi Riau (3 – 1,2) 4. Menyusun SOP Komunikasi dan Informatika ( 3 – 1) 5. Pembangunan Infrastruktur hingga ke pedesaan (4 -4 6. Membangun kemitraan dengan Badan Publik terutama yang mempunyai potensi besar untuk disengketakan dan dengan pemohon informasi yang aktif melakukan permintaan informasi kepada Badan Publik; (9 – 3)

2.

3.

Melakukan edukasi kepada aparatur dan masyarakat tentang komunikasi dan informatika (1 – 6,11) Memanfaatkan sistem informasi untuk pimpinan/eksekutif dalam pengambilan keputusan/kebijakan. (3 – 2,9) Melakukan koordinasi dengan komisi penyiaran untuk melakukan strategi dalam mengatasi siaran negara luar yang masuk di daerah perbatasan (4, 2)

4.

Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait se- Provinsi Riau; (5 – 7)

5.

Melakukan Pengawasan dan pengendalian melaui Provider,warnet,instansi terkait terhadap content situs-situs yang tidak mendidik, Sesat dan/ atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat (6 – 6)


44

6. Content

digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat 7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi; 8. Tingginya sengketa informasi publik yang terjadi. 9. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi; 10. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI. 11. Masih banyaknya penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta penguna alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi yang tidak memiliki izin. 12. Keterbatasan anggaran

6. 7.

8. 9.

Meningkatkan pemahaman tentang manfaat regulasi UU Penyiaran dan UU KIP ;(7 – 2) Mendorong peran dan fungsi komisi informasi provinsi riau untuk menyelesaikan sengketa informasi.(8 – 5) Melakukan Identifikasi Badan Publik yang rawan atau mempunyai potensi untuk menjadi sasaran permintaan informasi publik; (9 – 5) Melakukan pengawasan yang bersinambungan terhadap perusahaan yang belum memiliki izin maupun yang telah memiliki izin penyelenggara Pos dan Telekomunikasi. (11 – 1)

10. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembahasan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang digunakan (12 – 1)


45

7. Melakukan sosialisasi, dialog interatif, Focus Group Dicussion (FGD), bimtek dsbnya dalam mencerdaskan dan memberikan pemahaman pada masyarakat dan aparat tentang komunikasi dan informatika 8. Memberikan pelayanan informasi publik dengan membuat Desk Informasi (Meja Informasi) serta membangun dan mengembangkan sistim layanan informasi publik secara online; 9. Memberikan pemahaman terhadap badan publik tentang pentingnya keterbukaan informasi secara berkesinambungan (9 – 7) 10. Sosialisasi UU KIP kepada masyarakat selaku pemohon informasi dan pengguna informasi; (8 – 7) .

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau.

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat Ini

Standar Yang Digunakan

1

2

3

Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Bidang Tik Dalam Pelayanan Publik

Masih Lemahnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi Dan Perencanaan Bidang Tik

Nilai EGovernment Provinsi Riau


Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan SKPD) Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD) 4

5

13. Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap pembangunan Komunikasi dan informatika; 14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) 15. Regulasi Pendukung bidang komunikasi dan informatika 16. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung :  Server Data, Jaringan M-PLIK melalui VSAT dan modem GPRS

46

10.Kemajuan teknologi informasi 11.Dukungan Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri RI, Kemkominfo RI dan Kemensesneg RI) 12.Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi; 13.Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara 14. Persaingan global

Permasalahan Pelayanan SKPD 6

1. Masih rendahnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan 2. Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional 3. Belum tersedianya regulasi bidang TI 4. Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan TIK Provinsi Riau 5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan telekomunikasi

1

2

3

4

5

 Infrastruktur jaringan Pemerintah Provinsi Riau (Jaringan Fiber Optik /kabel bawah tanah, Jaringan wireless, dan Jaringan PNS Box)  layanan internet 40 Mbps  akses komunikasi telpon bebas biaya (IP-Phone). 17. Tersedianya aparatur pengelola multimedia dan TIK 18. Tersedianya aplikasi e-Mail Pemerintah Provinsi Riau, aplikasi perkantoran (e-office), aplikasi drive.riau.go.id (aplikasi penyimpanan datadata), SDDKD/SDDKN (Sistem Database Dukungan Kebijakan Daerah/Nasional


47

6

6. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (network security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun, dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi di setiap SKPD; 7. SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama. 8. Belum optimalnya penyelenggaraan egovernment 9. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan. 10. Keterbatasan anggaran

1

2

3

Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Riau Dalam Memberikan Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat

Masih Lemahnya Kelengkapan Regulasi, Sarana Prasarana Dan Proses Pelayanan Informasi Publik



4

5

6

1. Tersedianya Sarana dan 1. Keinginan masyarakat 1. Kurangnya Komitmen Prasarana Pendukung : memperoleh informasi; Pimpinan SKPD Prov.  Peralatan Multimedia 2. Adanya dukungan dari Riau, SKPD Kab/Kota  Ruangan multimedia Pemerintah Pusat terhadap Integrasi  Media Center (khususnya Data/Pertukaran Data  Mobil Pusat Layanan Kementerian Dalam serta Keterisian Data; Internet Kecamatan (MPLIK) Negeri RI, Kemkominfo 2. Content digital yang  Newsroom Pemerintah RI dan Kemensesneg RI) kurang mendidik, sesat Provinsi Riau 3. Adanya partisipasi dan dan/atau merusak moral  mobil unit untuk diseminasi Kemitraan Komunikasi & tatanan sosial informasi Sosial antar Provinsi, masyarakat  Digital signage (anjungan Kab/Kota, Dunia Usaha, 3. Rendahnya pengetahuan informasi) Perguruan Tinggi dan masyarakat akan hak dan masyarakat kewajiban tentang 2. Adanya Komisi Informasi 4. Tingginya harapan penyiaran dan merupakan lembaga mandiri di masyarakat terhadap keterbukaan informasi; luar pemerintah yang penyelenggaraan jasa 4. Tingginya sengketa berwenang menyelesaikan Pos dan Telekomunikasi informasi publik yang sengketa informasi publik 5. Media massa yang terjadi. 3. Tersedianya aparatur analis sangat berkembang 5. Ketidaksiapan badan data, jurnalistik dan PPNS bidang baik milik pemerintah publik dalam Komunikasi dan Informatika maupun swasta; menghadapi permintaan 4. Persaingan global 6. Peran strategis KI informasi; 5. Tersedianya Sumber Data yang (Komisi Informasi) 6. Terjadinya perubahan otentik dan valid pada SKPD dalam mengawal regulasi tentang Provinsi dan SKPD Kab/Kota; reformasi birokrasi agar perangkat lunak dan pelayanan publik perangkat keras menjadi lebih baik; terhadap platform produk TI.

48

1

2

3

4

5

6. Tersedianya website 7. Edukasi INSAN www.riau.go.id (portal), (Internet Sehat dan www.mediacenter.riau.go.id, Aman) yang CAKAP dan www.diskominfo.riau.go.id, (Cerdas, Kreatif dan www.komisiinformasi.riau.go.id Produktif); (MC) 7. Adanya Pejabat Pengelola 8. Akuntabilitas dan Informasi dan Dokumentasi transparansi dalam (PPID) Dinas Kominfo Provinsi penyelenggaraan Riau ; Negara 8. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik


49

6

7. Masih banyaknya penyelenggara Pos dan Telekomunikasi serta penguna alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi yang tidak memiliki izin. 8. Keterbatasan anggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tabel 3.3. Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera Dan Berdaya Saing Tingi, Menurunya Kemiskinan,Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur No.

Misi Dan Program KDK Dan Wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur - Membuka Aksesibilitas Daerah Terisolir Program : Pengembangan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika

1. Masih Minimnya Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Dan Informatika Di Daerah Terisolir


1. Keterbatasan Anggaran 2. Cakupan Wilayah Provinsi Riau Yang Tersebar

50

1. Komitmen Pimpinan Dan Staf Terhadap Pembangunan Tik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Program Cyber Provinsi Riau 4. Sudah Dibangunnya Program Desa Dering, Desa Pinter, Desa Informasi, Plik Dan Mplik Oleh Kementerian Kominfo RI

No.



Faktor Penghambat

Pendorong

Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Terpercaya (Handal) A. Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kurangnya Pemahaman Badan Publik Terhadap Uu No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Nilai Ki) *) Program Pengembangan Komunikasi Dan Informasi Publik

Keterbatasan Sdm Yang Handal Dan Profesional

*) Program Database Masih Kurang Pengembangan Lengkap Dan Bersifat Data Dan Parsial Informasi/Statist ik Daerah


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keinginan Masyarakat Memperoleh Informasi

51

No.



*) Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

Belum Optimalnya Partisipasi Dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Dalam Penyebarluasan Informasi

Faktor Penghambat

*) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika *) Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Data center yang masih minim dan belum terintegrasi

*) Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika

Belum terintegrasinya sistem informasi di lingkungan pemerintah Prvoinsi Riau


52

Pendorong

No.



Faktor Penghambat

Pendorong

*) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa b. Meningkatkan aparatur pemerintah yang handal *)Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur *) Program Peningkatan sarana prasrana aparatur

Terbatasnya kemampuan teknis aparatur

Terbatrasnya anggaran

Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program cyber Provinsi Riau

Terbatrasnya anggaran Terbatasnya sarana dan prasarana


53

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015 – 2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan merupakan prasyarat utama dan harus dimanfaatkan secara optimal bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI” Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah :

a. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informative dalam kerangka NKRI; b. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ; c. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ; d. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ; e. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global. Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut : a.

Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital)


54

b. Tersedianya sarana prasarana dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot c.

Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern

d. Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial e.

Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

f.

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum,

g.

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos,

h. Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi i.

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran

j.

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten,

k.

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

l.

Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50 persen pada tahun 2014

m. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online n. Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam o. dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI p. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik q. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar infomasi publik


55

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI periode 2009 – 2014 : a.

Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia

b. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien c. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI d. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal e. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi f. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika g. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat h. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat i. Tercapainya peranserta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat j. Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air k. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika l.

Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan

m. informatika n. Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan o. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal p. Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-2019

56

q. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika r. Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika s. Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2010 – 2014 yang terkait bidang Komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan permasalahan pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan

komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan

yang terkait.

Beberapa

pergeseran

yang perlu

dicermati dan

dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2010-2014 Bidang Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: a. Lisensi yang bergeser dari lisensi yang berbeda untuk penyelenggaraa telekomunikasi, internet, penyiaran menjadi satu macam lisensi gabungan yang dapat dipergunakan untuk bermacam-macam penyelenggaraan. b. Pemisahan secara vertikal per sektor bergeser menjadi pemisahan secara horisontal antara infrastruktur, layanan, aplikasi dan konten. Demikian juga tentang perlunya pemisahan antara sumber daya dan penyelenggaraan. c. Ekslusivitas sumber daya dan infrastruktur menjadi pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur. d. Tariflayanan yang bebasis jarak dan waktu menjadi berbasis volume konten dan kualitas. e. Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi. f. Konten yang bebas tanpa campur tangan pemerintah menjadi yang aman dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasannya. g. Pasar yang bergeser dari bebas menjadi terlindungi untuk memberi kesempatan pada pemain domestik. h. Hak warganegara atas informasi yang telah dijamin dalam UUD 1945 serta hak atas informasi publik yang telah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.


57

i.

Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan konten hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi.

j. Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya citizen journalism dimana anggota a masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya. k.

Dominasi kepentingan bisnis mempengaruhi media massa dan aktifitas omunikasi lainnya, sehingga menjadikan informasi sebagai komoditas material yang akan mendangkalkan rasionalitas, kepekaan, harmonisasi, keserasian yang akhirnya tidak mendukung masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan bersatu.

Selain pergeseran paradigma tersebut di atas, permasalahan lain diantaranya : a. Kebijakan dan perundang-undangan b. Masalah birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI c.

Teknologi

d. Informasi dan edukasi / i-literacy e. Pasar, pelaku usaha dan masalah software illegal/bajakan 3.5. Penentuan Isu-isu strategis Isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2014-2019 antara lain: 1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Riau 2. Kurangnya jumlah aparatur Bidang komunikasi dan informatika i di Provinsi Riau 3. Minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di Provinsi Riau 4. Minimnya Data Center di Provinsi Riau 5. Belum optimalnya Layanan Pemerintah Provinsi Riau berbasis teknologi informasi/layanan online dan penyebarluasan informasi 6. Belum terintegrasinya Implementasi Cyber City di Provinsi Riau 7. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi bidang Komunikasi dan Informatika 8. Kurangnya komitmen lembaga penyiaran dalam mencerdaskan masyarakat 9. Kurangnya keseimbangan informasi di daerah perbatasan


58

BAB IV. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU 4.1. VISI DAN MISI a.

VISI Visi Komunikasi dan Informatika merupakan Visi Dinas yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya. Rumusan Visi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya Visi Pemerintahan Provinsi Riau tahun 2015-2019 yaitu : “ Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera Dan Berdaya Saing Tingi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur” Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Provinsi Riau dimaksud, merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam Pemerintahan Provinsi dan seluruh potensi pemerintahan daerah di bawahnya. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan

dapat

memberikan

kontribusi

melalui

upaya

mewujudkan

masyarakat informasi yang sejahtera dan berdaya saing tinggi. SKPD yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, tidak hanya Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut : “Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing “


59

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu: a) Layanan Komunikasi dan Informatika adalah pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi : -

Pembangunan infrastruktur (penyediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas serta layanan informasi dan komunikasi yang mendukung ekonomi masyarakat di Provinsi Riau)

-

Pembangunan Suprastruktur (yang difokuskan kepada Pengembangan dan Kelembagaan Kelompok Informasi sosial agar memiliki kesiapan untuk

memanfaatkan

mendayagunakan

infrastruktur

informasi

untuk

yang

telah

disediakan

meningkatkan

dan

kesejahteraan

masyarakat), -

Pembangunan infostruktur (Penyediaan konten positif yang mendidik, mencerahkan,

memberdayakan

dan

meningkatkan

nasionalisme

masyarakat). b) Handal adalah penyelenggaraan pelayanan yang aman, nyaman, faktual, cepat, tepat, transparan, dapat dipercaya dan diandalkan serta efektif dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. c) Berdaya saing adalah Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya,tatanan sosial yang agamis b. MISI 1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan 2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-2019

60

4.2. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan 1.

Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan

2.

Tersedianya

teknologi

informasi

yang

mendukung

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien 3.

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat Riau untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

4. b.

Tersedianya akses informasi publik kepada masyarakat

Sasaran 1.

Meningkatnya jumlah jaringan komunikasi dan informatika sampai ke Pedesaan

2.

Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang

terintegrasi dalam

pelayanan publik 3.

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM ASN dan masyarakat dalam pemanfataan TI

4.

Meningkatnya

penyediaan dan penyebarluasan data/informasi yang

transparan dan akuntabel


61

Tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU

NO

1.

TUJUAN

Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan

SASARAN

Meningkatnya jumlah jaringan komunikai dan informatika sampai ke Pedesaan

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

- Jumlah desa terisolir dan terpencil yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika - Jumlah desa yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika - Jumlah desa sentra produktif yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

2.

Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien

Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan public



62

1

2

3

4

5

0

12

12

12

12

0

24

24

24

24

0

2

2

2

2

2,3

2,45

2,75

2,9

2,6

NO

3.

4.

TUJUAN

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat Riau untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal Tersedianya akses informasi public kepada masyarakat

SASARAN

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam pemanfataan TI Meningkatnya penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi yang transparan dan akuntabel


INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Jumlah aparatur dan masyarakat yang terampil dalam memanfaatkan IT


63

1

2

1.900

1.664

Orang

35,82

3

4

5

2.028

2.016

2.028

Orang

Orang

Orang

Orang

39,36

42,91

46,45

50

TABEL. 4.2. TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU VISI

:

Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang Handal dan Terjangkau untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien sehingga Mampu Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan bagi Masyarakat Provinsi Riau

MISI 1

:

Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan

NO. 1.

TUJUAN Tersedianya jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya jumlah jaringan komunikai dan informatika sampai ke Pedesaan

o Membangun terrestrial (FO dan microwave) atau sewa jaringan operator yang menghubungkan setiap pusat pemerintahan Kota / Kabupaten

Pembangunan jaringan komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan

o Membangun atau sewa jaringan komunikasi (microwave atau nirkabel) yang menghubungan setiap pusat pemerintahan Kab/Kota dengan kecamatan-kecamatan


64

NO.

TUJUAN

SASARAN


STRATEGI o

Membangun jaringan komunikasi (kabel atau nirkabel) dan titik akses (access pint) yang menghubungkan kecamatan dengan kelurahan/desa .

o

Membangun jaringan titiktitik akses yang menghubungkan kelurahan/desa dengan lokasi pengguna/ masyarakat

65

KEBIJAKAN

MISI 2

NO 1.

:

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika TUJUAN

Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan public

*) Menyusun Rencana Induk egovernment (Master Plan eGov) yang memuat arsitektur proses bisnis, arsitektur informasi, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur TI dan Rencana Implementasinya

o

Menyusun aturan (Pergub) agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh SKPD untuk membangun TI agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya

*) Mengawali implementasi master plan agar sesuai dengan arsitektur dan jadwal yang sudah direncanakan

o

Menyusun Tim manajemen proyek / kegiatan TI yang terpadu dan terpusat dan membuat aturan bahwa setiap pengembangan TI harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfo


66

KEBIJAKAN

NO

TUJUAN

SASARAN


STRATEGI

KEBIJAKAN

*) Memanfaatkan secara optimal asset-aset teknologi informasi eks penyelenggaraan PON tahun 2012 untuk membangun data center yang bagus

o

Membangun fasilitas sebuah data center berstandar internasional yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TI di tiap-tiap SKPD dengan mengoptimalkan seluruh asset-aset TI ex penyelenggaraan PON 2012

*) Menyusun kebijakan dan menyediakan sumber daya manusia yang cukup untuk mengoperasionalkan system-sistem informasi yang sudah diimplementasikan

o

Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik

67

NO

TUJUAN

2.

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat Riau untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam pemanfataan TI


KEBIJAKAN

Memberikan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TI

-

Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan TI

-

Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM

-

Kerjsama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga pelatihan TIK

-

Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi bagi masyarakat

-

Penyediaan sarana dan prasarana TI bagi masyarakat

-

Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap situs-situs yang kurang mendidik

-

Pengawasan dan pemblokiran terhadap situs-situs yang kurang mendidik

68

MISI 3

:

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.

Tersedianya akses informasi publik kepada masyarakat

Meningkatnya penyediaan dan penyebarluasan data/informasi yang transparan dan akuntabel

Mengoptimalkan pengelolaan website pemprov dan SKPD

Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemprov Riau dan SKPD

Melakukan kerjasama dengan media massa

Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat


69

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau selama kurun waktu dari Tahun 2014 – 2019 terdiri dari : 1.

Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

2.

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

3.

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

4.

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

5.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

6.

Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah

7.

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

8.

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

9.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10. Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 11. Program peningkatan disiplin aparatur 12. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 13. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator program dan kegiatan serta pagu indikatif disajikan pada Tabel 5.1


70

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau terdiri dari : 1.

Jumlah desa terisolir dan terpencil yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

2.

Jumlah desa yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

3.

Jumlah desa sentra produktif yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

4.


5.

Jumlah aparatur dan masyarakat yang terampil dalam memanfaatkan TI

6.



71

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

I

PROGRAM DAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN 6

KEGIATAN (OUTPUT) 7

DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2014 AWAL PERENCANAAN Volume Keuangan 8 9 10

BELANJA TIDAK LANGSUNG

TERSEDIANYA JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA HINGGA KE PERDESAAN

Jumlah desa 1.1. Program Pengembangan terisolir dan infrastruktur komunikasi dan terpencil yang informatika terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika DAN INFORMATIKA Jumlah desa yang HINGGA KE terkoneksi jaringan PERDESAAN komunikasi dan informatika

MENINGKATNYA JUMLAH JARINGAN KOMUNIKASI

Jumlah desa sentra produktif yang terkoneksi jaringan komunikasi dan

Volume 11

8.174,38

II BELANJA LANGSUNG 1

2015

0 desa

-

-

Jumlah desa yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

974 desa

-

-

Jumlah desa sentra produktif yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

40 desa

-

Keuangan 12

Volume 13

Keuangan 14

8.174,38

10.799,96 Jumlah desa terisolir yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2016 2017 Volume 15

Keuangan 16

8.174,38

16.717,06

2018

Volume 17

8.174,38

30.177,80

Keuangan 18

Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD Volume Keuangan 19 20 40.871,88

8.174,38

27.434,55

27.133,30

112.262,67

12 desa

1.200,00

12 desa

1.200,00

12 desa

1.200,00

12 desa

1.200,00

48 desa

4.800,00

24 desa

1.800,00

24 desa

1.800,00

24 desa

1.800,00

24 desa

1.800,00

1.070 desa

7.200,00

2 desa

150,00

2 desa

150,00

2 desa

150,00

2 desa

150,00

48 desa

600,00

12 unit

1.200,00

12 unit

1.200,00

12 unit

1.200,00

12 unit

1.200,00

48 unit

4.800,00

24 unit

1.800,00

24 unit

1.800,00

24 unit

1.800,00

24 unit

1.800,00

96 unit

7.200,00

2 unit

150

2 unit

150,00

2 unit

150,00

2 unit

150,00

8 unit

600,00

500,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

-

KEGIATAN :

informatika a

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di desa terisolir dan tertinggal

Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang

-

-

b

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di perdesaan


-

-

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di desa sentra produktif


-

c

2

TERSEDIANYA TEKNOLOGI INFORMASI YANG

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN TEKNOLOGI INFORMASI

MENDUKUNG YANG PENYELENGGARAAN TERINTEGRASI PEMERINTAHAN DALAM YANG BAIK PELAYANAN (GOOD PUBLIK GOVERNANCE), EFEKTIF DAN EFISIEN


2,1 Program Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika

Jumlah SKPD dan kab/Kota

b

38 SKPD

-

-

52 SKPD

450,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

500,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

20 Mbps

-

-

40 Mbps

840,00

100 Mbps

2.220,00

100 Mbps

-

-

52 SKPD

450,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

500,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

-

-

40 Mbps

840,00

100 Mbps

2.220,00

100 Mbps

40 Mbps

1.030,51

-

-

yang terkoneksi jaringan

500,00 54SKPD / 12 Kab/kota

1.950,00

komunikasi dan informatika Jumlah bandwidth akses internet

a

-

KEGIATAN : Pengembangan sarana dan prasarana perangkat jaringan

Jumlah sarana dan prasarana perangkat jaringan yang

Pemerintah Provinsi Riau

terpasang

Pengelolaan bandwidth internet dan Teknologi VPN

Jumlah bandwidth akses internet

2.220,00 100 Mbps

500,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

2.220,00 100 Mbps

2.220,00

100 Mbps

7.500,00

500,00

54 SKPD 12 Kab/Kota

1.950,00

2.220,00

100 Mbps

7.500,00

40 Mbps

1.030,51

Pemerintah Provinsi Riau 2,2 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Jumlah bandwidth akses internet Jumlah dokumen

a

KEGIATAN : Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau

Jumlah bandwidth akses internet

20 Mbps

-

0

1 dokumen

40 Mbps

-

1.030,51

1

950,00

-

-

1 dokumen

40 Mbps

950,00

1.030,51

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 21

Lokasi

22

1

2

3

4

5 b

6 Pembuatan Master Plan TI Provinsi Riau

2,3 PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA

7 Jumlah dokumen

Jumlah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Jumlah SKPD yang melakukan migrasi open source

KEGIATAN : Pengembangan e-government Provinsi Riau

9

3 aplikasi

10

2 aplikasi

11

170,17

12

13

1 dokumen

950,00

2 aplikasi

350,00

6 SKPD

-

-

-

-

Jumlah SKPD yang terintengrasi aplikasinya

0

-

-

-

-

Jumlah aplikasi yang diintegrasikan dalam portal yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

0

Jumlah SKPD yang memanfaatkan aplikasi sesuai dengan standar

a

8

5 aplikasi

1 SKPD

Jumlah aplikasi yang dibangun

0

-

250,00

-

-

14

30 aplikasi 18 SKPD/ 4 Kab/kota

15

2.000,00 300,00

16

17

30 aplikasi

2.000,00 10 aplikasi

18 SKPD/

18 SKPD/ 300,00 4 Kab/kota -

4 Kab/kota

54 SKPD

1.500,00

-

20 aplikasi

500,00

20 aplikasi

500,00

54 SKPD

165,00

54 SKPD

190,00

2 aplikasi

170,17

2 aplikasi

350,00

10 aplikasi

1.500,00

10 aplikasi

Pengembangan Government Service Bus Pemerintah Provinsi Riau

Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam portal yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

-

-

5 aplikasi

250,00

20 aplikasi

500,00

20 aplikasi

500,00

c

Peningkatan pemanfaatan open source di Provinsi Riau

Jumlah SKPD yang melakukan migrasi open source

-

-

-

-

18 SKPD 4 Kab/Kota

300,00

18 SKPD 4 Kab/Kota

300,00

d

Pengembangan dan penguatan data center terpadu untuk seluruh SKPD

Jumlah SKPD yang

-

-

-

-

54 SKPD

1.500,00

e

Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian aplikasi e-government di SKPD Pemerintah Provinsi Riau

Jumah SKPD yang dievaluasi apikasi e-government

-

-

-

54 SKPD

165,00

2,4 PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Persentase jasa titipan dan provider yang mematuhi peraturan

10%

-

-

20 %

12 Kab/Kota

a

Pembinaan dan Pengawasan bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina

-

-

b

Workshop jasa titipan dan jasa provider

Jumlah peserta workshop

-

-

c

Perlombaan dan pameran fillatelli

Jumlah pameran

2,5 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a

Sosialisasi e-government Pemerintah Provinsi Riau dan Bimtek PNS BOX

Jumlah aparatur yang mampu mengoperasionalkan aplikasi yang tersedia Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek

35 orang

100 orang

171,50

100 orang

171,50

2

150,00

0,50

150,00 12 Kab/Kota

50 %

82 aplikasi

6.020,17

54 SKPD/ 12 Kab/kota

900,00

54 SKPD

1.500,00

-

-

45 aplikasi

1.250,00

54 SKPD

210,00

-

18 SKPD 4 Kab/Kota

54 SKPD

5.020,17

1.500,00

-

300,00

565,00

45 aplikasi

54 SKPD 12 Kab/kota

1.250,00

900,00

54 SKPD

1.500,00

565,00

190,00

54 SKPD

210,00

54 SKPD

"75 %

850,00

100 %

420,00

100 %

1.420,50

210,00

12 Kab/Kota

1.060,00

350,00 12 Kab/Kota

350,00 12 Kab/Kota

-

50 orang

200,00

50 orang

200,00

-

-

2 kali

300,00

2 kali

300,00

-

-

-

300,00

20 950,00

54 SKPD

-

-

1.500,00

19 1 dokumen

-

1.500,00 10 aplikasi

b

0

18

-

-

210,00

2 kali

-

-

100 orang

400,00

6 kali

810,00

135 orang

135 orang

171,50

171,50

21

22

1

2

3

4

5 6 2,6 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI / STATISTIK DAERAH a

3 TERSEDIANYA MENINGKATNYA SDM APARATUR PENGETAHUAN DAN DAN MASYARAKAT KETERAMPILAN RIAU UNTUK APARATUR DAN DAPAT MASYARAKAT MEMANFAATKAN DALAM TEKNOLOGI PEMANFATAN TI INFORMASI SECARA OPTIMAL

Jumlah aparatur dan masyarakat yang terampil dalam memanfaatkan TI

3,1 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENINGKATNYA Nilai Keterbukaan PENYEDIAAN Informasi Prov. SERTA PENYEBAR- Riau LUASAN DATA DAN INFORMASI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

jumlah aplikasi yang diintegrasikan dalam portal yang dikelola dinas kominfo provinsi riau

Jumlah masyarakat dan aparatur yang faham dalam pemanfaatanTI

8 0

0

4.140 orang

9 6 SKPD

10 236,24

6 aplikasi

236,24

1.800

1.152,43

11

12

13

14

15

16

17

18

19 6 SKPD

20 236,24

-

-

-

-

-

-

-

6 aplikasi

236,24

1.550,00

655,00

1.950,00

1.450,00

1.950,00

1.475,00

1.950,00

1.500,00

9.200,00 orang

6.232,43

a

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan Program KPU/USO Khususnya MPLIK

Jumlah anggota masyarakat yang paham dalam memanfaatan Program KPU/USO khususnya MPLIK

0

-

450,00 orang

280,00

600,00 orang

500,00

600,00 orang

525,00

600,00 orang

550,00

2.250,00 orang

1.855,00

b

Pembinaan pemanfaatan TI bagi masyarakat di daerah-daerah

Jumlah peserta pembinaan

0

-

100,00 orang

150,00

200,00 orang

300,00

200,00 orang

300,00

200,00 orang

300,00

700,00 orang

1.050,00

c

Pembelajaran teknologi informasi bagi aparatur dan masyarakat

Jumlah peserta pembelajaran TIK

600,00 orang

202,43

d

Pengembangan aparatur Pemprov Riau pengguna dan Pengelola TI

jumlah aparatur yang mampu menggunakan dan mengelola TI

450,00 orang

900,00

Edukasi internet sehat dan

Jumlah masyarakat yang

5.200,00

2.225,00

CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau

mengikuti edukasi

e

4 TERSEDIANYA AKSES INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

pembuatan government service bus pemerintah provinsi riau

7 jumlah SKPD yang terintegrasi

4,1 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

600 orang

202,43

-

-

-

-

150,00

300,00

orang

1.200

950,00

orang

1.000,00

225,00

orang

1.000,00

150,00

300,00

orang

350,00

1.000,00

350,00

orang

300,00

1.000,00

350,00

orang

0 acara

15 acara

115,32

Peliputan Acara dan dokumentasi multimedia di Provinsi Riau

jumlah acara yang didokumentasikan

0 acara

15 acara

115,32

4,2 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jumlah masyarakat yang dapat berperan sebagai penyebaluasan informasi

275 orang

191,36

600,00 orang

400,00

650,00 orang

1.050,00

650,00 orang

1.050,00

750,00 orang

1.050,00

-

-

-

24,00 orang

125,00

24,00 orang

125,00

24,00 orang

125,00

360,00 orang

350,00

360,00 orang

350,00

360,00 orang

350,00

Jumlah aparatur yang mampu mengelola media center

-

Jumlah aparatur yang memahami UU tentang Keterbukaan Informasi Publik

a

b

c

-

-

-

15 acara

115,32

15 acara

115,32

2.925,00 orang

3.741,36

72,00

375,00

orang 1.880,00

-

Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist)

Jumlah peserta workshop jurnalistik

Pembinaan media center daerah melalui fasilitasi pengembangan SDM petugas media center Daerah

jumlah petugas media center yang dilatih

0

Pemantapan pemahaman aparatur

Jumlah aparatur yang

0

-

800,00 orang

544,99

1.594,99 -

orang

94,98

50

50,00

orang

94,98

orang

-

-

-

24,00 orang

-

3

600,00

334,75

125,00

24,00 orang

125,00

24,00 orang

22

orang


a

-

150,00

orang

21

125,00

72,00

375,00

orang

600,00

334,75

-

1

2

3

4

5

6 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 Kabupaten/kota

memahami KIP

7

Peningkatan layanan kesekretariat

Jumlah aparatur yang dapat

dan ajudikasi Komisi Informasi di Provinsi Riau

mengelola Komisi Informasi di lingkungan kerjanya

e

Pelaksanaan edukasi dan advokasi KIP di 12 Kab/Kota

f

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

orang

19

20

orang

0

-

200,00

210,24

JumlaH peserta edukasi

0

-

-

-

360,00 orang

350,00

360,00 orang

350,00

360,00 orang

350,00

1.080,00 orang

1.050,00

Forum Komunikasi kemitraan media komunikasi

Jumlah peserta forum

0

-

-

-

200,00 orang

400,00

200,00 orang

400,00

300,00 orang

400,00

700,00 orang

1.200,00

g

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah anggota kelompok informasi yang dibina

125

96,38

200,00

200,00

150,00

200,00

150,00

200,00

150,00

200,00

775,00 orang

896,38

h

Diseminasi informasi ke daerah terisolir

jumlah masyarakat yang mengikuti diseminasi informasi

-

400,00 orang

200,00

400,00 orang

200,00

v

Penyebaran informasi pada masyarakat desa pinggiran kota dan menggunakan MCAB dan MPLIK

-

-

450,00

900,00 orang

1.350,00

d

4,3 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

-

210,24

300,00 orang

450,00

300,00 orang

450,00

300,00 orang

Jumlah Pengunjung website yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

110.000 157,002 pengunjung pengunjung

645,80

130.000 pengunjung

865,00

160.000 pengunjung

2.380,00

175.000 pengunjung

1.966,00

200.000 pengunjung

2.057,60

775157,002 pengunjung

7.914,40

jumlah pengunjung yang memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau

52,808 25.000 pengunjung pengunjung

227,56

30.000 pengunjung

310,00

35.000 pengunjung

2.200,00

40.000 pengunjung

1.550,00

45.000 pengunjung

1.500,00

175052,808 pengunjung

5.787,56

228 orang

1.331,00

220 acara

2.350,00

Jumlah operator yang mampu mengoperasionalkan mobil ` Jumlah acara yang didokumentasikan

52

0

orang

orang

20 acara

0 acara

-

-

0

0

berita

berita

jumlah even yang dilaksanakan untuk penyebarluasan informasi

6 kali

4 kali

Persentase sengketa informasi yang dapat diselesaikan

100%

100%

jumlah berita yang dipublikasikan melalui TV streaming dan radio stremaing yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau

-

38

281

orang

50 acara

400,00

50

a

Pengelolaan dan Pengembangan website portal riau.go.id

Jumlah website resmu pemprov Riau

-

-

b

Pengelolaan dan pengembangan

Jumlah website resmi Dinas

-

-

4

38

0

orang

50 acara

900,00

50 acara

100

400,00

berita

2

425,00

kali

2.045,13

350

200,00

berita

749,12

50 orang

100%

1 website

1 website

1

550,00

100

1.250,00

100%

50

350

orang

50 acara

400,00

berita

kali

1.704,37

350

100

500,00

400,00

berita

1

1.250,00

kali

2.857,85

1,00

13

100%

1.400,00

2.200,00

27 kali

5.874,12

2.500,00

100%

11.090,20

kali

1.982,85

350 berita

165,00

1 website

800,00

1 website

900,00 1 website

900,00

200,00

1 website

375,00

1 website

400,00 1 website

425,00

1 website

1 website

2.765,00

1.400,00

21

22

1

2

3

4

5

6 website Dinas Kominfo Provinsi Riau

7 Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dikelola

c

Layanan Informasi Publik Diskominfo Provinsi Riau

jumlah website yang dikelola

d

Newsroom Pemerintah Provinsi Riau

Jumlah Berita yang dipublikasikan melalui website

e

Penyediaan Bilik Media Center di Airport Sultan Syarif Kasim II dan 2 mall di Pekanbaru

jumlah bilik media center

-

-

-

-

f

Penyediaan Layanan Kominfo Digital di Provinsi Riau

Jumlah Layanan kominfo digital

-

-

-

-

g

layanan Informasi publik melalui media cetak , media elektronik dan media luar ruangan

Jumlah publikasi melalui media cetak, elektronik dan media luar ruangan

0

-

-

-

Layanan Informasi melalui media center

Jumlah bilik media center yang dikelola

Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Universal Service Obligation (USO) di Prov. Riau

Jumlah MPLIK yang dioperasionalkan

j

Peliputan Acara dan dokumentasi multimedia di Provinsi Riau


-

-

k

Pengembangan Studio editing multimedia

Jumlah jenis peralatan studio editing yang diadakan

-

-

-

l

Pengembangan TV Streaming dan Radio Streaming Dinas Kominfo Provinsi Riau

Jumlah publikasi melalui media online diskominfo Prov. Riau

-

-

50 publikasi

11 orang 1 kali

196,00

h

i

9

10

11

1 website

174,80

6.336

471,00

berita

jumlah peserta PIN Jumlah Pameran

n

Pagelaran pertunjukan rakyat dalam penyebarluasan informasi pembangunan

Jumlah Kabupaten/Kota

o

Pameran Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi

Jumlah pameran yang dilaksanakan Jumlah jenis informasi yang disebarluaskan

12

13

14

15

1.200,00

500,00

berita

8.000,00

605,00

berita

227,56

17

2 bilik

310,00

8.800,00

666,00

berita

3,00

18

19

5 unit

500,00

30,00

732,60

berita

500,00

5 unit

500,00

25,00

450,00

publikasi

7 bilik

9.680,00

34.016,00 berita

20

174,80

2.974,60 berita

600,00

publikasi

2 bilik

16

1 website

600,00

7 bilik

5 unit

20,00

500,00

400,00

publikasi

600,00

7 bilik

1.500,00

15 unit

75,00

1.350,00

publikasi

31,00

600,00

2.337,56

bilik 0

52 orang

-

2 unit /

281,00

38 orang 38 orang

Jumlah Kabupaten/Kota

m Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional

p

8

-

30 orang

0

50 acara

-

1 kali

224,91

-

1 kali

350,00

-

2 unit /

350,00

38 orang 38 orang

12 Kab/Kota 400,00

20 orang 1 kali

2 unit / orang 5050 orang

2 unit /

350,00

2 unit / 228 orang

1.331,00

1.600,00

50orang orang 50

12 Kab/Kota

12 Kab/Kota

50 acara

400,00

50 acara

400,00

50 acara

400,00

200 acara

1 paket

500,00

1 paket

150,00

1 paket

100,00

1 paket

750,00 -

200,00 100 publikasi



400,00

350,00 publikasi

1.400,00

200,00

30,00 1,00

400,00

30,00 1,00

400,00

400,00

121 orang

1.596,00

-

-

-

-

-

12 kab/ kota

950,00

12 kab/ kota

250,00

1 kali

250,00

1 kali

225,00

1 kali

250,00

1 kali

30,00 1,00

950,00

1.199,91

12 Jenis

Pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi

Jumlah peserta sosialisasi jumlah kerjasama dengan lembaga komunikasi

75 orang

q

Diseminasi informasi daerah perbatasan

Jumlah peserta diseminasi

100 orang

186,78

r

Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau

Persentase pelayanan PPID Provinsi Riau dan Diskominfo Provinsi Riau

-

-

100 %

150,00

100 %

150,00

100 %

200,00

100 %

s

Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

Persentase pelayanan KIP

2.045,13

100%

1.214,91

100%

1.250,00

100%

1.250,00

100%

141,43

-

75 orang

141,43

-

100%

5

100 orang

186,78

200,00

100 %

700,00

1.275,00

100%

7.035,04

-

21

22

1

2

3

4

5 t

6 Penguatan kelembagaan PPID serta kerjasama (MoU) dengan Lembaga Pemerintah dan non pemerintah

u

Penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi di Pekanbaru dan di luar pekanbaru

v

Monitoring, evaluasi dan peningkatan PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP dan SLI Daerah (12 Kab/Kota)

7

8

9

11

-

-

Persentase sengketa informasi yang diselesaikan

-

-

12

100 %

13

231,61

-

w Forum Diskusi Penyelesaian Sengketa informasi dan diskusi publik KIP x

10

Jumlah PPID yang ditingkatkan

15

375,00

1,00

425,00

12 kab/ kota

1,00

425,00

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00 orang

107,85

50,00 orang

107,85

50,00 orang

107,85

Seleksi anggota KIP

Jumlah anggota komisioner yang dilantik

-

-

-

-

5,00 orang

250,00

z

Kerjasama Kelembagaan (MOU) dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah

jumlah dokumen MOU

-

-

-

-

1 dokumen

150,00

PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA

Jumlah pengunjung website yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau jumlah website yang dikelola

65.000 pengunjun g

138,18

-

-

-

1 website

138,18

-

18

19

20

40,00 PPID

-

y

4.5 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA

17

-

Jumlah peserta rapat kerja teknis

60.000 pengunjung

16

150,00

Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Prov Riau

4.4 a Optimalisasi website riau.go.id

0

14

40,00 PPID

1,00

450,00

1.531,61

100 &

12 kab/ kota

150,00

12 kab/ kota

300,00

1 kali

225,00

1 kali

225,00

50,00 orang

200,00

200,00

-

523,55

orang 5,00 orang

-

-

-

-

250,00

1 dokumen

150,00

65.000 pengunjung

138,18

pengunjung

138,18

Jumlah publikasi kepada masyarakat melalui media elektronik

68

17

322,05

25,00

834,77

30,00

750,00

30,00

600,00

30,00

600,00

200,00

Jumlah publikasi kepada masyarakat melalui media audio visual

24

10

192,80

-

-

-

700,00

-

700,00

-

700,00

34,00

2.292,80

0

0

-

2,00

150,00

5,00

350,00

5,00

375,00

6,00

400,00

18,00

1.275,00

jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga komunikasi a

Layanan Media Elektronik (Dialog Interaktif di media elektronik lokal)

Jumlah dialog

b

Penyebarluasan informasi Publik melalui media audio visual

jumlah publikasi melalui media audio visual

c

Penyebarluasan informasi Publik bagi masyarakat melalui media elektronik

jumlah publikasi melalui media elektronik

d

Advertorial dan penayangan iklan layanan masyarakat dalam rangka penguatan KIP,

Jumlah penayangan iklan melalui media elektronik dan media cetak

17

322,05

-

-

-

-

6

3.106,82 Dinas Komunikasi dan Informatika

322,05

-

-

-

-

700,00

-

700,00

-

700,00

2.100,00

25,00

400,00

30,00

600,00

30,00

600,00

30,00

600,00

2.200,00

-

246,50

246,50

-

-

21

375,00

22

1

2

3

4

5

6 PPID dan SLIP melalui media cetak dan elektronik

e

Dialog Interaktif di TV dan Radio dalam rangka Penguatan PPID

jumlah publikasi melalui media elektronik

f

Pengembangan Penyelenggaraan penyiaran

Jumlah SKPD yang dipubli kasikan melalui media online diskominfo Prov. Riau

g

Pengembangan kemitraan

jumlah aktivitas kemitraan

lembaga komunikasi

dengan lembaga komunikasi

4.6 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI / STATISTIK DAERAH

7

Jumlah data Provinsi Riua pada SDDKD/SDDKN

8

9

10

11

-

-

10

192,80

0

-

12

13

14

188,27

15

16

17

18

19

20

21

338,27

150,00

192,80

2,00

150,00

5,00

350,00

5,00

375,00

6,00

400,00

-

1.275,00

40.743

42.000

328,95

43.000,00

400,00

44.000,00

450,00

45.000,00

500,00

46.000,00

500,00

260.743,00

2.178,95

37

0

310,18

78,00

250,00

78,00

300,00

78,00

300,00

78,00

300,00

349,00

1.460,18

2 dokumen

1

290,86

-

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

290,86

4.166,23 Jumlah aparatur yang mampu mengolah data pembangunan

Jumlah dokumen informasi pembangunan Provinsi Riau

5 Terciptanya

tata kelola administrasi ketatausahaan penyelenggaraan kepemerintahan secara efektif dan efisien

MENINGKATNYA Persentase

Peningkatan SANAAN TATA Pelayanan USAHA DAN kepada RUMAH TANGGA masyarakat

a

Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Provinsi Riau

Jumlah kelompok data yang diidentifikasi

b

Update dan analisa data pembangunan Provinsi Riau

Jumlah data yang diupdate

c

Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Universal Service Obligation (USO) di Prov. Riau

Jumlah MPLIK yang dioperasionalkan

d

Bimbingan Teknis Pengolahan Data Pembangunan dan Data Spasial (Geografis) bagi aparatur Unit Kerja/Instansi terkait Pemerintah Daerah se Provinsi Riau

Jumlah peserta bimtek

e

Geliat kemajuan pembangunan daerah Provinsi Riau

Jumlah dokumen audio visual

5.1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

persentase tertib pelaksanaan tata usaha Dinas Kominfo Provinsi Riau

TERTIB PELAK-

123,41 8 kelompok data




200,00

-

873,41

40.000

205,54

250,00

250,00

300,00

300,00

-

1.305,54

3

310,18

8 kelompok data

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina

-

43.000,00

60,00

70,00

80,00

310,18

12 Kab/Kota

35 orang

35 oranng

-

1 dokumen

290,86

50,00

250,00

78,00

300,00

78,00

300,00

78,00

300,00

-

1.150,00

-

290,86

2.481,80

3.156,94

3.979,45

4.200,70

3.800,70

17.619,58

1.140,71

1.489,44

1.879,45

2.000,70

1.575,70

8.086,00

a

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang dikirim

5,70

6,50

7,50

7,50

7,50

34,70

b

Penyediaan jasa komunikasi

Waktu berlangganan telfon

8,00

31,50

50,00

50,00

50,00

189,50

jumlah kendaraan yang dipeliharan

99,55

92,74

100,00

100,00

100,00

492,29

jumlah jenis peralatan kebersihan

15,00

15,00

20,00

25,00

0,00

75,00

DINAS KOMINFO PROVINSI RIAU

sumber daya air dan listrik c

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

d

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.929,99

7

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

80,00

95,00

100,00

100,00

100,00

475,00

138,18

150,00

187,50

250,00

0,00

725,68

jumlah jenis komponen listrik yang disediakan

30,00

75,00

75,00

93,75

100,00

373,75

jumlah jenis peralatan yang diadakan

217,00

275,00

450,00

450,00

450,00

1.842,00

jumlah surat kabar yang diadakan

33,78

57,00

71,25

75,00

75,00

312,03

jumlah makan dan minum yang disediakan

90,00

100,00

125,00

156,25

0,00

471,25

423,50

548,50

650,00

650,00

650,00

2.922,00

43,20

172,80

475,00

1.837,50

e

Penyediaan alat tulis kantor

jumlah jenis atk

f

Penyediaan barang cetakan dan

jumlah buku yang dicetak

penggandaan g

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j

Penyediaan makanan dan minuman

k

Rapat-rapat koordinasi dan

Jumlah personil

70 orang

konsultasi ke luar daerah l

Honorarium Pegawai Honorer/

Jumlah pegawai Tidak Tetap

(Tidak Tetap/K2)

K2

5,2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Riau

a

jumlah gedung kantor yang dipelihara

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

b

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

c

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

150,00

1 gedung

150,00

1 gedung

150,00

597,50

jumlah kendaraan yang dipelihara

4 unit

75,00

4 unit

100,00

4 unit

125,00

4 unit

125,00

4 unit

125,00

550,00

jumlah jenis peralatan yang dipelihara

20 jenis

90,00

15 jenis

75,00

30 jenis

150,00

30 jenis

175,00

30 jenis

200,00

690,00

150,00

563,75

75,00

321,25

-

55,00

Pengadaan pakaian linmas

jumlah pakaian yang diadakan

c

Pengadaan pakaian khusus


5.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

450,00

1 gedung

b

Pengadaan pakaian olah raga

425,00

43,20 2 org, 12 bln

72,50


d

247,50

43,20 2 org, 12 bln

1 gedung

a

hari-hari tertentu

240,00

43,20 2 org, 12 bln

75,00

Persentase keseragaman berpakaian bagi aparatur Dinas Kominfo Provinsi Riau

perlengkapannya

- 2 org, 12 bln

1 gedung

5,3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan pakaian dinas beserta

-

78,75

75 stel

75 stel

110,00

41,25

100 stel

55,00

-

100 stel

55,00

-

-

-

37,50

jumlah pakaian olah raga yang diadakan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah peserta diklat

b

Pembinaan Fisik dan Mental

jumlah pembinaan

100 stel

100 stel

Presentase peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kominfo Provinsi Riau

a

75,00

300,17

55 kali

80,85

Aparatur

8

610,00

75,00

150,00

100 stel

75,00

100 stel

-

100 stel

75,00

100 stel

75,00

75,00

275 stel

100 stel

700,00

700,00

187,50

75,00

3.010,17

700,00

25 orang

100,00

25 orang

150,00

25 orang

150,00

25 orang

150,00

100 orang

550,00

65 kali

110,00

75 kali

150,00

75 kali

150,00

75 kali

150,00

345 kali

640,85

21

22

1

2

3

4

5 c

6 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah peserta upacara Harkitnas

1500 orang

100,32

Jumlah dokumen anjab

50 ekplr

119,00

jumlah dokumen SOP

-

-

1 dokumen

100,00

Jumlah jenis arsip kepegawaian

-

-

3 jenis

150,00

3 jenis

200,00

3 jenis

200,00

3 jenis

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

350 ekplr

722,17

250 ekplr

700,00

250 ekplr

900,00

250 ekplr

900,00

Jumlah dokumen Laporan

100 ekplrs

94,01

100 ekplrs

120,00

100 ekplrs

150,00

100 ekplrs

50 eksplr

70,00

50 eksplr

100,00

50 eksplr

1500 orang

150,00

1500 orang

200,00

1500 orang

200,00 1500 orang

18

19

200,00

20

7.500 orang

850,32

50 ekplr

119,00

21

22

Pemerintah Provinsi Riau d

Penyusunan Analisis Jabatan,

-

Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan e

Penyusunan SOP pada Dinas

1 dokumen

100,00

200,00

3 jenis

750,00

250 ekplr

900,00

1.250 ekpltr

150,00

100 ekplrs

150,00

500 ekplr

664,01

100,00

50 eksplr

100,00

250 ekplr

418,97 106,37

150,00

500 ekplr

719,72

888,11

Kominfo f

Pengembangan administrasi Kepegawaian

5.4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a

Penyusunan Laporan Capaian

4.122,17

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen Laporan

50 eksplr

48,97

c

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

100 ekspr

106,37

d

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

100 ekspr

134,72

e

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi

Rapat Koordinasi Teknis Tahunan

Jumlah peserta Rakornis

f

12 Kab/ Kota

80 orang

-

100 ekspr

135,00

-

100 ekspr

150,00

-

100 ekspr

150,00

-

100 ekspr

138,11 12 Kab/ Kota

150,00 12 Kab/ Kota

200,00 12 Kab/ Kota

200,00 12 Kab/ Kota

200,00

12 Kab/ Kota

200,00

225,00

300,00

300,00

300,00

400 orang

80 orang

80 orang

80 orang

80 orang

1.325,00

Komunikasi dan Informatika se Provinsi Riau

TOTAL

18.974,3365

24.891,44

38.352,18

35.608,93

35.307,68

153.134,55

-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

-

-

18

Tabel 6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.

1.

2.

3.

INDIKATOR

Jumlah desa terisolir dan terpencil yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika Jumlah desa yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika Jumlah desa sentra produktif yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

12

12

12

12

48 desa

974 desa

0

24

24

24

24

1.070 desa

40 desa

0

2

2

2

2

48 desa

NO.

4.

5.

6

INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD


2,13

2,3

2,45

2,6

2,79

2,90

2,90

Jumlah aparatur dan masyarakat yang terampil dalam memanfaatkan IT

4.264 orang

1.900 orang

1.664 orang

2.028 orang

2.016 orang

2.028 orang

13.900 orang


32,27

35,82

39,36

42,91

46,45

50

50

KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Mei Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

Recommend Documents