KATA PENGANTAR. Pekanbaru, 27 Februari 2015 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU Kepala, Mawardi Arsad BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya masing-masing satuan kerja. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government. Laporan ini menggambarkan kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2014, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja dalam rangka transparansi atas pencapaian visi dan misi BPS. Dan sekaligus berfungsi sebagai alat kendali, evaluasi serta pemacu peningkatan kinerja BPS dalam penyelenggaraan kegiatan perstatistikan di tahun-tahun mendatang. Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua harus mampu dipahami oleh seluruh insan BPS. Visi tersebut merupakan harapan dan tekad, tanggungjawab sekaligus tantangan yang harus dilaksanakan demi terwujudnya BPS yang Profesional, Integritas dan Amanah. Seiring dengan harapan terwujudnya visi BPS tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan hingga penerbitan laporan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami hargai karena bermanfaat bagi peningkatan kualitas laporan pada tahun berikutnya.

Pekanbaru, 27 Februari 2015 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU Kepala,

Mawardi Arsad

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

|i


DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................. Daftar Tabel ................................................................................................. Daftar Gambar ...................................................................................... Ringkasan Eksekutif ......................................................................................

Hal i ii iii v vii

Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ............................................................. 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi ...... 1.3 Landasan Hukum ............................................................. 1.4 Sumber Daya ......................................................................... 1.5 Harapan dan Tantangan .................................................

1 2 4 5 6

Bab II Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 ..................................... 2.2 Indikator Kinerja Utama ................................................. 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2014 ..................................... 2.4 Anggaran Tahun 2014 ................................................. 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2014 .....................................

7 12 16 18 19

Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 ......................... 3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 ..................................... 3.3 Akuntabillitas Keuangan Tahun 2014.....................................

25 42 45

Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum ............................................................. 4.2 Permasalahan dan Kendala ................................................. 4.3 Saran Tindak Lanjut .............................................................

48 48 49

Lampiran-lampiran: 1 2 3 4 5 6 7 8

Struktur Organisasi ................................................. Rencana Strategis (RS) ..................................... Indikator Kinerja Utama (IKU)..................................... Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ......................... Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) ......................... Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) ......................... Sumber Daya Manusia (SDM) ......................... Mailling List Publikasi .................................................

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

51 52 58 63 79 83 97 98

2014

| ii


DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

Rata-rata Pencapaian Tujuan Strategis BPS Provinsi Riau Tahun 2014 ……………………………………………………………….

viii

Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 148 Tahun 2014…………………………………

13

Pagu Anggaran Belanja BPS Provinsi Riau menurut Program Tahun 2014………………………………………………………………

19

Tabel 4

Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Riau Tahun 2014…..………………

19

Tabel 5

Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis BPS Provinsi Riau Tahun 2012-2014…………………………..……………………………………

26

Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas..…………………………………

27

Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Ekonomi yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu.…………………

28

Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu…………………………………………….………………

30

Tingkat Pencapaian Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei Serta Pemasukan Data……………..…………………………………

32

Tingkat Pencapaian Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik yang Andal, Efektif dan Efisien……………………………………………………………………

33

Tingkat Pencapaian Meningkatkan dan Mengembangkan Analisis Statistik ………………………………………………………………….

34

Tingkat Pencapaian M eningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Data dan Informasi Statistik …………………………………………………

35

Tingkat Pencapaian Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data …………………………………..…………………………………

37

Tingkat Pencapaian Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ……………………………………………………………..

38

Tingkat Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik ……………………………..………………………

39

Tingkat Pencapaian Meningkatnya Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah………………..…………………………

39

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 6

Tabel 7

Tabel 8

Tabel 9

Tabel 10

Tabel 11

Tabel 12

Tabel 13

Tabel 14

Tabel 15

Tabel 16

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

| iii


Tabel 17

Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan ……………………………………………….…………

40

Tabel 18

Tingkat Pencapaian Memperbaiki Sumber Daya Manusia …..……

41

Tabel 19

Persentase Realisasi Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2014……………………………………………….……………………..

42

Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Provinsi Riau menurut Unit Kerja sampai dengan Desember 2014 …..……………….…………

47

Tabel 20

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

| iv


DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1 Penghargaan yang Diterima BPS Provinsi Riau sebagai Korwil Terbaik I Pengelola BNM se Wilayah DJKN Riau, Sumbar & Kepri

ix

Gambar 2 Grafik Persentase Jumlah SDM BPS Provinsi Riau menurut Tingkat pendidikan tahun 2014…….…………………………………

6

Gambar 3 Penyerahan Piagam Penghargaan Oleh BPS Provinsi Riau Kepada Responden Perusahaan Terbaik Tahun 2014..……………

11

Gambar 4 Seleksi Penerimaan CPNS Di Lingkungan BPS Provinsi Riau Tahun 2014.……………………………………………………………..

25

Gambar 5 Pengumpulan dan Pengawasan Statistik Harga Konsumen di Pasar Tradisional…………………..……………………………………

29

Gambar 6 Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Riau……………..

33

Gambar 7 Forum Jumatan dengan Materi Leadership Training ..……..……….

41

Gambar 8 Grafik Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Provinsi Riau Tahun 2012-2014………………………………………………………....……..

46

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

|v


RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan diperkuat status kelembagaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2007, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai peran penting sebagai penyelenggara kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Selanjutnya kewenangan BPS di daerah diatur dalam Keputusan Kepala BPS Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2001.

Dasar hukum tersebut

digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Riau untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Riau dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan statistik selama lima tahun. Dengan amanat tersebut, BPS Provinsi Riau memiliki visi yaitu sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”, dan ini merupakan harapan dan tekad yang ingin dcapai BPS sebagai sumber data yang objektif dan terpercaya. Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Disamping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut dalam menyediakan, memanfaatkan dan menggunakan data dan informasi statistik. Berkaitan dengan visi BPS di atas maka dijabarkan dalam misi yang harus dilaksanakan, yaitu: (a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; (b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; (c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; (d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; (e) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

| vi


diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2014 BPS Provinsi Riau melaksanakan 3 (tiga) program berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp.22.038.038.000 dan realisasinya mencapai

Rp.20.646.904.388

atau sebesar

93.69 persen.

Dalam

melaksanakan program-program BPS Provinsi Riau tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh : a. Target sampel yang tidak terpenuhi karena sebagian masyarakat enggan memberikan data atau menjadi responden BPS terutama para pelaku ekonomi mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan BPS; b. Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah. Dilain pihak, kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (small area statistics); c. Sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang memadai, khususnya di daerah terpencil serta keterbatasan petugas pengumpul data di daerah sulit juga mempengaruhi kualitas data BPS; d. Meningkatnya kebutuhan dan kegiatan statistik sektoral dan bersifat ad hoc, yang seringkali berlangsung pada saat yang bersamaan, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM yang professional. Berbagai upaya telah dilakukan BPS Provinsi Riau untuk mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memberikan apresiasi kepada petugas yang telah berdedikasi. Data yang dihasilkan BPS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna data baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sesuai dengan visinya. Data

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

| vii


tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten dan lengkap. Untuk mencapai visi tersebut

maka BPS

menetapkan 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai dan menjadi panduan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan statistik, yaitu: Tujuan 1:

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;

Tujuan 2:

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, efektif dan efisien;

Tujuan 3:

Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja; dan

Tujuan 4:

Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas, dan di BPS Provinsi Riau dapat ditandai dengan pencapaian target dapat terpenuhi. Tabel 1. Rata-rata Pencapaian Tujuan Strategis BPS Provinsi Riau Tahun 2011-2014

Indikator Kinerja Tujuan

Target Realisasi 2014 2014

(1)

(2)

(3)

Tingkat Capaian 2014

2013

2012

(4)

(5)

(6)

na

na

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data

80%

97.42% 121.78%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

80%

95.03% 118.79% 100%

Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

12

65%

12

Kinerja

100%

100%

67.09% 103.22% 97.17% 91,09%

Rata-rata tingkat capaian

Laporan

100%

93.75%

Instansi

110.94% 100.41% 97.22%

Pemerintah

Tahun

2014

| viii


Terkait evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Riau sesuai dengan visinya, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi pencapaian kinerja BPS Provinsi Riau menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian tujuan strategis sebesar 110,94 persen, meningkat dibanding pencapaian tahun 2013 sebesar 100,41 persen. Hal ini memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan perstatistikan di BPS Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Capaian kinerja BPS yang terus meningkat juga sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja oleh Kemen PAN-RB yang memberikan peringkat baik. Selain itu BPS Provinsi Riau juga telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Satker Terbaik I Pengelola BMN pada KPKNL Pekanbaru dan Korwil Terbaik I Pengelolaan BMN di Provinsi Riau oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumbar dan Kepri pada tanggal 6 November 2014.

Serta penghargaan sebagai

pengelola PST terbaik II BPS Provinsi se Indonesia.

Gambar 1. Penghargaan yang Diterima BPS Provinsi Riau sebagai Korwil Terbaik I Pengelola BMN se Wilayah DJKN Riau, Sumbar & Kepri

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014

| ix


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala, terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagai

perwujudan

pelaksanaan

tata

kepemerintahan

yang

baik

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta menjawab tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara, maka pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP),

yang

mewajibkan

semua

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPS sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pembangunan system perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pembangunan system AKIP secara online yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

1


Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Renstra BPS Provinsi Riau periode 2010-2014. Renstra telah mengalami pengembangan (Review) yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan terutama indikator-indikator yang sejalan dengan program Reformasi Birokrasi (RB) dan Penganggaran Berbasis Kinerja (RBK). Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga telah mengalami perbaikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 148 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi Riau Tahun 2014, adalah perwujudan kewajiban BPS Provinsi Riau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Provinsi Riau di tahuntahun mendatang.

1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan

konstitusional

Badan

Pusat

Statistik

yang

menyatakan

kedudukan

dan

kewenangannya. Didalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Tugas, fungsi dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Sedangkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, menjelaskan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi sebagai berikut: 1) Kedudukan BPS Provinsi Riau adalah Perwakilan BPS di Riau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, BPS Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

2


2) Tugas BPS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. 3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi : a) Menyelenggarakan statistik dasar di tingkat provinsi; b) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi c) Pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di provinsi dibidang statistik d) Penetapan Sistem Statistik Nasional; e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 4) Susunan Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, maka susunan organisasi BPS Provinsi Riau terdiri dari: a) Kepala Kepala mempunyai tugas memimpin dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS Provinsi, serta membina aparatur agar berdaya guna dan berhasil guna. b) Kepala Bagian Tata Usaha Kepala

Bagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS Provinsi Riau. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian Bina Program, Subbagian Urusan Dalam, Subbagian Kepegawaian dan Hukum, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Perlengkapan. c) Kepala Bidang Statistik Sosial Kepala Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Kepala Bidang Statistik Sosial

membawahi

Seksi

Statistik

Kependudukan,

Seksi

Statistik

Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Statistik Ketahanan Sosial.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

3


d) Kepala Bidang Statistik Produksi Kepala

Bidang

Statistik

Produksi

mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Kepala Bidang Statistik Produksi membawahi Seksi Statistik Pertanian, Seksi Statistik Industri, dan Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi. e) Kepala Bidang Statistik Distribusi Kepala

Bidang

Statistik

Distribusi

mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi. Kepala Bidang Statistik Distribusi membawahi Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar, Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen, serta Seksi Statistik Niaga dan Jasa. f)

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca wilayah dan analisis statistik. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik membawahi Seksi Neraca Produksi, Seksi Neraca Konsumsi dan Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor.

g) Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik membawahi Seksi Integrasi Pengolahan Data, Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik, dan Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik. Secara rinci susunan organisasi BPS Provinsi Riau terdapat pada lampiran 1.

1.3

Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Provinsi

Riau dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

Dengan

adanya

undang-undang

ini

maka

kepentingan

masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

4


Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistic dasar. 5) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 6) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah. 7) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 8) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik. 9) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 148 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.

1.4

Sumber Daya Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan professional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Salah satu tugas Bagian Tata Usaha adalah melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian SDM, diantaranya sistem rekruitmen pegawai diarahkan untuk memperoleh calon pegawai yang berkualitas. Tahun 2014, BPS Provinsi Riau didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 79 orang PNS. Berdasarkan Unit kerja, 26 orang di Bagian Tata Usaha, 12 orang di Bidang Statistik Sosial, 9 Orang dibidang Statistik Produksi, 12 orang dibidang Statistik Distribusi, 9 orang dibidang Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dan 11 orang dibidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Sedangkan SDM berdasarkan kelompok pendidikan, tingkat D-IV/S1 menempati jumlah SDM terbanyak yaitu 40 orang (50,63%), sehingga secara total pegawai BPS Provinsi Riau yang berpendidikan minimal D-IV/S1 sebesar 67,09 persen.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

5


16,456%

22,785%

10,127% SLTA D-III 50,633%

D-IV/S1 S2

Gambar 2. Grafik Persentase Jumlah SDM BPS Provinsi Riau menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

1.5

Harapan dan Tantangan Harapan masyarakat terhadap BPS semakin tinggi dalam menyampaikan

data dan informasi statistik yang terpercaya. Semakin meningkatnya kebutuhan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas, menjadi tantangan untuk meningkatkan peran BPS Provinsi Riau sebagai badan peyedia data yang terpercaya bagi semua pihak. Tantangan yang dihadapi BPS antara lain: a. Tuntutan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data makin meningkat, bahkan permintaan penyajian data hingga wilayah terkecil dan data mikro semakin luas. Disisi lain sesuai mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS, serta rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi yang benar menyebabkan kualitas data dipertanyakan.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

6


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 BPS Provinsi Riau telah menetapkan strategi guna peningkatan kualitas dan keragaman data sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja BPS dalam kegiatan statistik. Kebijakan ini diselaraskan dengan Renstra Badan Pusat Statistik 2010-2014 dan arah kebijakan serta program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Dalam melaksanakan tugas, BPS melakukan koordinasi dan kerjasama untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). Kewenangan melaksanakan tugas Badan Pusat Statistik tertuang dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, serta Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah . Adapun kebijakan yang dijalankan BPS Provinsi Riau selaras dengan kebijakan BPS yang diarahkan untuk mendukung tugas pokok tersebut. Rencana Strategis BPS Provinsi Riau Tahun 2010-2014 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala regional

yang mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik yang berlaku selama kurun waktu 2010-2014. Dokumen perencanaan ini dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya perjanjian kinerja ini akan dimonitoring dan dievaluasi pada tahun yang bersesuaian. Berikut Framework Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2010-2014: 1) Visi BPS Provinsi Riau Visi dari BPS Provinsi Riau sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of Trustworthy Statistical Data for all)”.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

7


2) Misi BPS Provinsi Riau Dalam rangka mencapai visi tersebut, Badan Pusat Statistik juga telah menetapkan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tugas pokok, yaitu : a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, Badan Pusat Statistik mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut: 3) Tujuan BPS Provinsi Riau Tujuan dalam Rencana Strategis BPS Provinsi Riau adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. BPS mempunyai empat tujuan utama yang ditargetkan dalam Renstra 2010-2014 dan telah diperbaharui dengan Review Renstra Tahun 2014 yang meliputi: Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas. Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Handal, Efektif dan Efisien. Tujuan 3: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Tujuan 4: Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

8


4) Sasaran BPS Provinsi Riau Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan empat tujuan utama BPS Provinsi Riau di atas, selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Indikator tujuan merupakan sesuatu yang dijadikan alat untuk mengukur tujuan di atas dapat dikatakan berhasil atau tidak. Dengan adanya indikator tujuan tersebut dapat digambarkan tingkat pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas. Indikator Tujuan: Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

1.2

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

1.3

Meningkatnya metodologi sensus dan survei serta pemasukan data.

Tujuan 2

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien.

Indikator Tujuan: Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Meliputi tiga sasaran strategis yaitu: 2.1

Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik.

2.2

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik.

2.3

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

9


Tujuan 3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja. Indikator Tujuan: Jumlah satker yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Dijabarkan dalam sasaran strategis: 1.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik.

1.2

Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS daerah

Tujuan 4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan. Indikator Tujuan: Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 Dijabarkan dalam sasaran strategis yaitu: 4.1

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

5) Kebijakan BPS Provinsi Riau Penyelenggaraan tugas BPS Provinsi Riau

mengacu pada strategi

pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik pada Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, antara lain: a) Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas diberbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei dan metode lainnya; b) Mengembangkan sistem statistik wilayah dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah; c) Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen dan pengguna data, dengan memberikan apresiasi, serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik;

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

10


Gambar 3. Penyerahan Piagam Penghargaan Oleh BPS Provinsi Riau Kepada Responden Perusahaan Terbaik

d) Meningkatkan jumlah, ragam keterampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai; e) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima; f) Mengefektifkan

fungsi

Forum

Masyarakat

Statistik

(FMS)

dengan

memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan. 6) Program yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Riau Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Provinsi Riau, maka untuk tahun 2014 dilaksanakan tiga program, yaitu: a) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program PPIS bertujuan untuk: (1) Menyediakan data statistik dasar secara berkelanjutan yang berkualitas di bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter, dan bidang lain yang bersifat sektoral maupun lintas-sektor seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi dan kompilasi catatan administrasi; (2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan manajemen statistik, serta komputasi data administrasi;

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

11


(3) Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus menerus sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional di bidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat; (4) Mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan; (5) Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan (6) Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional. b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); Program DMPTTL bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) Program PSPA merupakan dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan teknis dan administrasi. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas teknis dan administrasi yang memadai, sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan lancar.

2.2 Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah mewajibkan Menteri/Pimpinan Lembaga dan unit kerja di bawahnya menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Badan Pusat Statistik mengikat komitmen seluruh jajarannya menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 148 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

12


Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama BPS, sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk lebih fokus dalam melihat kinerja BPS Provinsi Riau sebagai Lembaga, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian sudah semestinya didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai. Tabel 2. Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 148 Tahun 2014 No.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi BIdang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

1.1

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro.

Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro.


Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal.


Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

13


No.



Penanggung Jawab

(1)

(2)

(3)

1.2

Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

Bidang Statistik Sosial

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat


Persentase publikasi statistik sosial dan dan kesejateraan rakyat yang rilis sesuai jadwal


Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Sosial Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistic


1.3

Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data

(4)

2.

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS


2.1

Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN


Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

Bagian Tata Usaha

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

14


No. (1)

2.2

2.3



(2)

Penanggung Jawab

(3)

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

(4)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS


Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS


Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu Meningkatkan Persentase konsumen hubungan dengan data yang merasa pengguna data terpenuhi kebutuhan datanya


Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS Jumlah Satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online


Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu


Jumlah petugas fungsional pranata komputer


3.

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik



4.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Bagian Tata Usaha

4.1

Memperbaiki sumber daya manusia

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Bagian Tata Usaha

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

15


Pada masing-masing Indikator Kinerja sudah ditentukan unit kerja yang bertanggung jawab atau unit kerja yang dapat menyediakan data dasar penghitungan IKU BPS Provinsi Riau. Sumber data dan unit kerja yang memonitor pencapaian target tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2014 Mengacu pada Renstra BPS Provinsi Riau Tahun 2010-2014, disusun Rencana Kinerja Tahunan BPS Provinsi Riau, yang dapat dilihat pada lampiran 2. Program utama di BPS Provinsi Riau adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Selain itu tentunya perlu dilaksanakan program yang mendukung yaitu, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS. Untuk melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT Tahun 2014. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi dengan komponen kegiatan sebagai berikut: 1. Pengembangan dan Pemutakhiran Kerangka Sampel Statistik Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa-jasa, dan Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis WEB Tahun 2014; 2. Updating Peta dan Blok Sensus; 3. Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus; 4. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Triwulanan; 5. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan; 6. Survei Monitoring Dampak Krisis Februari 2014 (Kegiatan Lanjutan); 7. Survei Upah; 8. Survei Struktur Upah; 9. Susenas 2014; 10. Susenas Panel 2014; 11. Pendataan Potensi Desa 2014; 12. Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB), dan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP); 13. Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan;

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

16


14. Survei Perilaku Anti Korupsi 2014; 15. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan; 16. Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan; 17. Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian; 18. Survei Perusahaan Perkebunan; 19. Sensus Pertanian 2013 Subsektor; 20. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH; 21. Survei Perusahaan Perikanan; 22. Survei Perusahaan Kehutanan; 23. Survei IBS Tahunan; 24. Survei IBS Bulanan; 25. VIMK Triwulanan; 26. VIMK Tahunan; 27. Survei Pertambangan dan Energi; 28. Survei Konstruksi; 29. Kompilasi Data Statistik Ekspor; 30. Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi; 31. Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi; 32. Kompilasi Data Transportasi; 33. Survei Harga Produsen; 34. Pengadaan Data IKK 2014 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2015; 35. Survei Harga Perdagangan Besar; 36. Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras; 37. Survei Harga Perdesaan; 38. Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal; 39. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah; 40. Statistik Lembaga Keuangan; 41. Survei Penggunaan dan Penyerapan Sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi; 42. Survei Perusahaan Komunikasi dan Teknologi Informasi; 43. Survei Bidang Jasa Parawisata; 44. Survei Konsumsi 11 Bahan Pokok; 45. Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPPB) Tahun 2014; 46. Survei Penyediaan dan Penggunaan Jasa/Sut Jasa (SPPJ) 47. Penyusunan Perubahan Tahun Dasar 2010=100;

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

17


48. Survei Penyusunan Indikator Khusus SPIK (PDB Triwulanan); 49. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha; 50. Percepatan Penghitungan PDRB Perkapita 2014 Untuk Indikator DAU; 51. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100; 52. Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan; 53. Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba; 54. Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha; 55. PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan; 56. Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah; 57. Penyusunan Stok Kapital; 58. PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran; 59. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen; 60. Penyusunan Statistik Indonesia (Statistik Daerah dan Riau Dalam Angka). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS merupakan program untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dicakup dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaiannya dapat dilihat pada Lampiran 4.

2.4 Anggaran Tahun 2014 Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Provinsi Riau pada tahun 2014 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014, dengan nilai pagu sebesar Rp. 22.038.038.000,00 (Dua puluh dua milyar tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Pagu anggaran untuk program teknis BPS Provinsi Riau yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp. 12.494.936.000 sedangkan program lainnya merupakan program pendukung yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) sebesar Rp 8.686.342.000 dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp. 856.760.000.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

18


Tabel 3. Pagu Anggaran Belanja BPS Provinsi Riau menurut Program Tahun 2014 No.

Jenis Program

Pagu (Rp.)

(1)

(2)

(3)

1.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3.

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

8.686.342.000 856.760.000. 12.494.936.000

TOTAL

22.038.038.000

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Selama periode 2014 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS Provinsi Riau yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada tabel berikut ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Riau. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2014. Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Riau Tahun 2014 Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas 1.1 Tersedianya data dan informasi Statistik Ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Laporan


80 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro

80 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

80 %

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

100%

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

19


1.2 Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei dan pemasukan data

Tujuan II: Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik


80 %


80 %

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal

100 %


100 %


80 %

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik

100 %

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS


23


5


49.500

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS melalui Website BPS

14.050

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

Laporan

80 %

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

65

2014 |

20


2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

70 %

Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS

200

Jumlah pengunjungan yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

2.900

Jumlah Satker Kab/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu Jumlah petugas fungsional pranata komputer

3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Banyaknya tayangan langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Banyaknya penggunaan Video Conferense untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

12

100 %

2

22

26

Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

Persentase pegawai yang sudag pernah mengikuti diklat prajabatan

100%

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon

100%

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

65 %

16

65%

Sebagai penyedia data dan informasi statistik maka fokus BPS Provinsi Riau adalah menyediakan data yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

21


dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas. Beberapa dimensi data statistik berkualitas yaitu: 1) Relevansi Data dikatakan mempunyai relevansi jika memenuhi kebutuhan pengguna, untuk mengukur secara kuantitatif dilakukan dengan Survei Kepuasan Pengguna. 2) Akurat Akurat adalah kedekatan antara nilai perkiraan dengan nilai populasi sebenarnya (yang tidak diketahui), indikator yang menunjukkan akurasi yaitu besarnya kesalahan sampling dan kesalahan non sampling. 3) Ketepatan Sebagian besar pengguna ingin data terkini yang secara periodik disajikan dan tepat waktu sesuai jadwal. Ukuran ketepatan waktu yaitu perbedaan waktu antara tanggal tersedianya dengan tanggal yang seharusnya tersedia. 4) Mudah diakses Data statistik sangat tinggi nilainya jika mudah diakses dalam bentuk yang diinginkan pengguna, dan dokumentasi yang cukup untuk memahami data tersebut. Indikator yang menunjukan kemudahan akses data dapat diketahui dari banyaknya media yang digunakan dan jenis-jenis media untuk menyebarluaskan data. 5) Keterbandingan Statistik karakteristik tertentu sangat bermanfaat jika nilainya dapat dibandingkan dengan karakteristik antar waktu dan antar tempat.Indikator untuk keterbandingan antar tempat yaitu jumlah dan persentase produk statistik yang menunjukkan perbedaan pengukuran unit

untuk

area yang

berbeda. Indikator untuk

keterbandingan antar waktu yaitu jumlah periode deret waktu dari data atau variabel. 6) Konsistensi Data statistik dapat dikatakan konsisten apabila dapat digabung secara reliabel dengan cara berbeda untuk tujuan berbeda, tanpa harus melihat apakah berasal dari satu sumber. Indikator konsistensi meliputi konsistensi antara data provinsi dan data nasional, data bulanan dengan data tahunan. 7) Kelengkapan Kelengkapan statistik adalah ketersediaan data dan informasi dengan statistik

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

22


yang seharusnya tersedia menurut keperluan pengguna. Indikator kelengkapan yaitu persentase statistik yang tersedia dibandingkan dengan yang seharusnya tersedia. Selain itu juga kelengkapan referensi terhadap dokumen penting yang seharusnya ada di tingkat nasional. Selain dimensi kualitas maka BPS Provinsi Riau yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: 1) Berikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi

suatu

masyarakat

demokratis,

serta

melayani

pemerintah,

perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak warga negara mendapatkan informasi tentang masyarakat. 2) Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik. 3) Statistik Harus Dapat Dipahami dengan Mudah oleh Pengguna Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan. 4) Statistik Hanya Menyediakan Keterangan yang Benar Saja Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik resmi serta penyalahgunaan statistik. 5) Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat dan Ganda-Pakai Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber,

bisa berasal dari survei atau catatan administrasi.

Lembaga

perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu,

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

23


kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responseden survei. 6) Kerahasiaan Data Individu Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan. 7) Transparansi Tata cara Perstatistikan Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan/penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan. 8) Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsisensi (ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan. 9) Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi. 10) Kerjasama Internasional Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

24


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Riau merupakan perwujudan kewajiban BPS Provinsi Riau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama tahun anggaran 2014, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam program kegiatan disampaikan dalam laporan ini. Keinginan pengguna data baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang terpercaya, relevan dan tepat waktu. Untuk mencapai maksud tersebut menuntut peningkatan dan perubahan budaya kerja dan pola berpikir seluruh jajaran BPS Provinsi Riau, baik pimpinan hingga staf yang paling bawah. Artinya perubahan dan reformasi bukan hanya difokuskan pada perbaikan teknik statistik semata, tetapi juga perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data juga harus menjadi perhatian. Selama tahun 2014, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan BPS Provinsi Riau antara lain: a. Peningkatan kualitas data didasarkan kepada suatu indikator kinerja yang telah ditetapkan. b. Sistem rekruitmen pegawai didasarkan atas formasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. c. Pengembangan SDM tidak hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan manajemen dan organisasi. d. Perubahan budaya kerja dan pola pikir.

Gambar 4. Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan BPS Provinsi Riau Tahun 2014

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

25


3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014 Analisis akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja BPS Provinsi Riau Tahun 2014, target dan indikator yang digunakan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Selain menyajikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis, pada laporan ini disampaikan pula permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Secara Umum Kinerja BPS Provinsi Riau tahun 2014 dapat dikatakan berhasil dengan baik, dengan rata-rata pencapaian tujuan strategis sebesar 110,94 persen meningkat dibanding tahun lalu sebesar 100,41 persen. Pencapaian tersebut diukur terhadap indikator tujuan strategis BPS Provinsi Riau yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Dari keempat tujuan yang mengarah pada pengembangan kegiatan statistik yang berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5. Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis BPS Provinsi Riau Tahun 2012-2014 Indikator Kinerja Tujuan

Target Realisa 2014 si 2014

(1)

(2)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

(3)

Tingkat Capaian 2014

2013

2012

(4)

(5)

(6)

na

na

80%

97.42% 121.78%

80%

95.03% 118.79% 100%

Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

12

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

65%

12

100%

93.75%

100%

100%

67.09% 103.22% 97.17% 91,09%

Rata-rata tingkat capaian

110.94% 100.41% 97.22%

Sejauh ini kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data BPS terus meningkat. Hasil survei mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan data di BPS Provinsi Riau dengan tingkat capaian sebesar

118,79 persen,

menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun dari sisi pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

26


statistik melalui Website BPS Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 7,86 persen dibanding tahun lalu, dan data ini fluktuatif setiap tahun. BPS Provinsi Riau dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen, khususnya terhadap produk yang dihasilkan. Untuk itu, BPS Provinsi Riau telah melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dimaksudkan sebagai evaluasi kebutuhan konsumen terhadap data statistik, baik yang tersedia di BPS Provinsi Riau maupun yang belum, serta diperoleh informasi tentang kualitas pelayanan yang diberikan. 1.3 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014

Tujuan-1 Meningkatkan

Ketersediaan

Data

dan

Informasi

Statistik

yang

Berkualitas Tujuan utama yang hendak dicapai BPS adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas. Indikator tingkat pencapaian tujuan ini diperoleh dari persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Provinsi Riau. Informasi tentang hal ini diperoleh dari Survei Kebutuhan Data (SKD) terhadap data BPS yang digunakannya. Dari survei SKD di Provinsi Riau diperoleh hasil persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS sebesar 97,42 persen. Dengan target sebesar 80 persen, maka tingkat pencapaian tujuan ini sebesar 121,78 persen. Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Indikator Kinerja (1)

(2)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualias data BPS

80%

Laporan

Tingkat Pencapaian


Kinerja

(3)

2014

2013

2012

(4)

(5)

(6)

(7)

na

IKU

97.42% 121.78% 104.47%

Instansi

Ket.

Pemerintah

Tahun

2014 |

27


Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu Tingkat pencapaian Sasaran 1.1 diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator tersebut yaitu: 1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro; 2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro; kedua indikator ini diperoleh melalui survei SKD, dan 3) Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal. Tabel 7. Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Ekonomi yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu



(2)


Tingkat Pencapaian

Ket.

2014

2013

2012

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

80%

99.14% 123.93%

na

na

IKU


80%

95.69% 119.61%

na

na

IKU

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal

100%

100%

100 %

111.76% 100%

IKU

Hasil yang diperoleh dari survei dan laporan jadwal pelaksanaan untuk indikator ini menunjukkan bahwa persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data sebesar 99,14 persen dari 80 persen target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja ini sebesar 123,93 persen. Selanjutnya persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro sebesar 95,69 persen dari 80 persen yang ditargetkan, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja ini sebesar 119,61 persen. Indikator

sasaran

tersedianya

data

dan

informasi

statistik

ekonomi

ditunjukkan pula dengan terlaksananya penyajian data secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berita Resmi Statistik (BRS) data Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani dan Data Ekspor Impor Provinsi Riau dirilis bulanan pada hari kerja pertama setiap bulannya.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

28


Gambar 5. Pengumpulan Data dan Pengawasan Statistik Harga Konsumen di Pasar Tradisional

Masalah/kendala yang dihadapi 1) Masih ditemui responden yang melakukan penolakan terhadap petugas BPS terutama responden perusahaan/usaha. 2) Keterlambatan penyampaian dokumen survei dari perusahaan/usaha karena harus berkoordinasi dengan unit kerja lain, misalnya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. 3) Isian beberapa pertanyaan dalam dokumen survei tidak lengkap terutama dari responden perusahaan, antara lain pertanyaan tentang nilai produksi, nilai pengeluaran, volume penjualan dan sebagainya. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya data yang diberikan, diantaranya dengan memasyarakatkan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang merupakan payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2) Meningkatkan kemampuan SDM untuk menguasai substansi teknis statistik dan mampu mengelaborasi pertanyaan, serta berkoordinasi dengan responden dan para petugas lapangan. 3) Melaksanakan kunjungan ulang, pendekatan yang sistematis kepada responden dan memperbaiki isian dokumen yang tidak konsisten, sekaligus peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi Lapangan. 4) Memberikan reward berupa piagam penghargaan, leaflet/booklet/BRS kepada responden yang secara rutin telah memberikan data yang akurat dan tepat waktu.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

29


Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu Tingkat pencapaian Sasaran 1.2 diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator tersebut yaitu: 1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat; 2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat; kedua indikator ini diperoleh melalui survei SKK, dan 3) Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal. Kelompok data ststistik sosial dan kesejahteraan rakyat antara lain: data geografi, kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan dan lingkungan hidup, sosial, kriminalitas, polkam, kesehatan dan pendidikan. Dari hasil pengukuran diperoleh informasi bahwa indikator ini menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data sebesar 100 persen dari 80 persen target yang ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja ini sebesar 125 persen. Selanjutnya persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat sebesar 100 persen dari 80 persen yang ditargetkan, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja ini sebesar 125 persen. Sedangkan rilis publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tabel 8. Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu



Tingkat Pencapaian

Ket.

2014

2013

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


80%

100%

125%

na

na

IKU


80%

100%

125%

na

na

IKU

100% Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang terbit sesuai jadwal

100%

100%

100%

150%

IKU

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

30


Masalah/kendala yang dihadapi 1) Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data statistik sosial diantaranya berkaitan dengan kondisi geografis Provinsi Riau yang cukup luas, dan tidak jarang petugas statistik harus melakukan perjalanan ke daerah sulit. 2) Beberapa daerah sulit juga menemui permasalahan dalam rekruitmen petugas yang tidak sesuai dengan prasyarat yang ditentukan misalnya berpendidikan minimal SLTA. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. 3) Semakin meningkatnya kepercayaan publik yang ditandai dengan banyaknya permintaan data yang bersifat ad hoc dan harus segera diselesaikan, menyebabkan beban kerja BPS Provinsi hingga KSK makin meningkat, disisi lain BPS juga memiliki keterbatasan SDM. 4) Jadwal pelatihan petugas yang cukup padat bahkan hingga malam dapat mempengaruhi daya serap petugas terhadap materi yang disampaikan. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat. 2) Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pencacahan maka dilakukan metode

pencacahan

berbentuk

tim

yang

terdiri

dari

pencacah

dan

pengawas/pemeriksa. 3) Mengoptimalkan

SDM yang ada dan meningkatkan peran petugas MK

(monitoring kualitas). 4) Mengusulkan penambahan jumlah hari pelatihan dengan waktu 8 (delapan) jam per hari, agar daya serap petugas lebih baik, sehingga hasil pendataan juga lebih baik.

Sasaran 1.3 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta Pemasukan Data Sasaran strategis peningkatan metodologi sensus dan survei di BPS Provinsi Riau dapat dilihat dari ketepatan desain sampling, konsep dan definisi variabel yang dikumpulkan, serta untuk kegiatan lapangan diperlukan sketsa peta wilayah dan blok sensus yang baik. Secara umum indikator yang diukur pada sasaran 1.3 ini selain pemutakhiran peta blok sensus, juga persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data dan persentase pemasukan dokumen/response rate kegiatan survei.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

31


Hasil pencapaian kinerja pada sasaran ini juga cukup baik, hal ini dicerminkan dari pemutahiran peta blok sensus yang terealisasi 100 persen, dan persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data pada tahun 2014 terealisasi 97,79 persen dari 80 persen target yang ditetapkan. Sedangkan persentase pemasukan dokumen/response rate kegiatan survei hanya terealisasi 87.36 persen dari 100 persen target, sehingga tingkat pencapaian hanya 87.36 persen. Tabel 9. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta Pemasukan data Tingkat Pencapaian Target Realisasi 2014 2014 2014 2013 2012

Indikator Kinerja

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


100%

100%

100%

100%

100%

IKU


80%

97.79 % 122.24 %

100%

93.75%

IKU


100%

87.36% 87.36% 104.47% 102.97%

IKU

Masalah/kendala yang dihadapi 1) Alokasi sampel yang dikirimkan BPS RI dengan menggunakan kerangka sampel induk hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE2006) tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan terkini. 2) Muatan wilayah pencacahan tidak sesuai lagi dengan batasan/kriteria suatu wilayah pencacahan terutama akibat pemekaran wilayah. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Penggunaan kerangka sampel induk hasil SE2006 untuk beberapa survei dilakukan penyesuaian dengan kondisi terakhir, hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan sketsa peta wilayah yang mutakhir. BPS Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan BPS Kabupaten/Kota untuk menentukan wilayah sampel, dan melaporkan setiap perubahan ke BPS RI.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

32


Tujuan-2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Handal, Efektif dan Efisien Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPS, maka BPS wajib menyebarkan hasil kegiatan tersebut kepada masyarakat. Adapun pintu gerbang penyebarluasan hasil kegiatan BPS Provinsi Riau melalui unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST), yang berfungsi sebagai penyedia layanan data dalam bentuk buku/hardcopy dan softcopy.

Gambar 6. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Riau

Untuk mengetahui kinerja layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada pengguna data untuk menilai layanan yang telah diterima, dilakukan survei terhadap pengguna data. Pada tahun 2014 tujuan-2 dapat tercapai dengan baik. Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS sebesar 95.03 persen melebihi dari target 80 persen, sehingga tingkat pencapaian tujuan ini sebesar 118,79 persen.

Tabel 10. Tingkat Pencapaian Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik yang Andal, Efektif dan Efisien



(1)

(2)


80%

Laporan

Kinerja

(3)

Tingkat Pencapaian 2014

2013

2012

(4)

(5)

(6)

(7)

100%

93,75%

IKU

95.03% 118.79%

Instansi

Ket.

Pemerintah

Tahun

2014 |

33


Sasaran 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik Dalam kerangka meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik, maka indikator kinerja yang ditetapkan BPS Provinsi Riau antara lain: jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN dan indikator jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli. Kedua indikator ini memberikan gambaran kegiatan analisis statistik yang dilakukan serta publikasi yang dihasilkan dari tenagatenaga fungsional statistisi di lingkungan BPS Provinsi Riau. Tabel berikut memberi gambaran bahwa jumlah judul publikasi yang dapat diselesaikan sebanyak 23 judul dari 23 judul yang ditargetkan, sehingga tingkat pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 100 persen. Sedangkan tenaga funsional statistisi ahli yang ada saat ini sebanyak 5 orang dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Tabel 11. Tingkat Pencapaian Meningkatkan dan Mengembangkan Analisis Statistik Target Realisasi 2014 2014

Indikator Kinerja


2013

2012

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)


23

23

100%

5

5

100%


105.88% 125% 100%

100%

Ket. (7)

IKU IKU

Masalah/kendala yang dihadapi 1) Analisis dan penerbitan publikasi baik jumlah maupun jadwal terbit sangat dipengaruhi oleh data yang dikumpulkan subject matter atau data sekunder dari instansi

lain.

Sehingga

keterlambatan

proses

pengumpulan

data

juga

mempengaruhi penyusunan analisis statistik dan penerbitan publikasi. 2) Beberapa target sampel tidak dapat terpenuhi karena keengganan masyarakat menjadi responden sehingga response rate masih rendah. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit kerja di BPS Provinsi Riau. Dan juga mengadakan pendekatan serta kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait. Tetapi secara umum kendala ini dapat diatasi

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

34


sehingga penerbitan publikasi dan analisis dapat dilakukan tepat waktu. 2) Meningkatkan sosialisasi dan pendekatan persuasif baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah setempat. Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Dengan mengusung visi BPS sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua maka penyebarluasan data kepada pemangku kepentingan menjadi ukuran yang sangat penting. Pada sasaran meningkatkan efektifitas dan efisensi diseminasi data digunakan indikator pengunjung yang datang mencari informasi baik tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya. Penetapan target jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data melalui website BPS tahun 2014 berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengunjung pada website BPS Provinsi Riau tahun 2014 hanya 45.864 kunjungan dari target yang ditetapkan sebesar 49.500 kunjungan, atau tingkat capaian kinerja 92,65 persen. Tabel 12. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Data dan Informasi Statistik Target Realisasi 2013 2013

Indikator Kinerja (1) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS melalui Website BPS

Tingkat Pencapaian 2014 (4)

2013 (5)

Ket.

2012 (6)

(2)

(3)

49.500

45.864

92.65% 249.76 % 251,92 % IKU

14.050

11.366

80.90%

na

na

IKU

65

65

100 %

100%

100%

IKU


(7)

. Masalah/Kendala yang dihadapi 1) Panjangnya rentang waktu antara bulan dokumen dengan bulan penyajian data, hal ini menjadi keluhan pengguna data karena informasi yang tersedia sudah kurang up to date untuk digunakan. 2) Dengan adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik masyarakat

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

35


menginginkan semua informasi harus bebas dan gratis. Sedangkan BPS dibatasi oleh Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di instansi BPS. 3) Pengguna data yang memiliki akses ke website, kesulitan mengakses data yang bersesuaian antara website BPS Provinsi Riau dengan website BPS RI. Strategi untuk mengatasi masalahan/kendala 1) Berusaha untuk mempercepat penerbitan publikasi sehingga timelines dari data dan informasi yang dihasilkan BPS tidak terlalu lama. 2) Melakukan penjelasan atau sosialisasi tentang PP No. 54 Tahun 2009, berkaitan dengan produk BPS. 3) Dibuat template website yang sama untuk BPS baik BPS RI maupun BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga memudahkan pengguna mencari data yang diperlukan. Sasaran 2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Kemudahan akses dalam memperoleh data BPS adalah salah satu dimensi kualitas, dan untuk mengukurnya didekati dengan indikator hubungan dengan pengguna data, yaitu banyaknya sosialisasi, banyaknya tamu yang hadir untuk berdialog tentang data BPS. Selain itu kepuasan pengguna data juga diukur dengan Survei Kebutuhan Data. Pada tahun 2014 ditargetkan 70 persen konsumen merasa terpenuhi kebutuhan datanya, sedangkan realisasi mencapai 96,34 persen, artinya tingkat pencapaian kinerja sebesar 137,63 persen. Disisi lain, kunjungan tamu asing dari dalam maupun luar negeri dengan target 200 kunjungan, hanya terealisasi 171 kunjungan atau tingkat pencapaian 85,50 persen, sedangkan jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dengan tingkat pencapaian 98,07 persen.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

36


Tabel 13. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data Target Realisasi 2014 2014


(2)

(3)


70%

Banyaknya kunjungan tamu asing dari dalam dan luar negeri ke BPS

200

171

2.900

2.844

Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

Tingkat Pencapaian

Ket.

2014

2013

2012

(4)

(5)

(6)

(7)

na

na

IKU

na

na

IKU

96.34% 137.63%

85.50%

98.07% 108.44 77.17% %

IKU

Masalah/Kendala yang dihadapi 1.

Kegiatan pada sasaran ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. menyebabkan banyaknya kegiatan ad hoc yang bersifat harus segera diselesaikan, sehingga mengganggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

2.

Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih belum optimal, sehingga seringkali tidak dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah.

3.

Kerjasama dengan unit lain masih belum sesuai harapan, karena kesibukan unit tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan antisipasi jadwal dan rencana kegiatan agar kegiatan ad hoc tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan utama sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal dan rencana. 2) Mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan pendidikan. 3) Melakukan koordinasi dengan pihak lain, terutama dalam membuat kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

37


Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Pencapaian tujuan penguatan teknologi informasi dan komunikasi diukur dengan indikator banyaknya satker yang mempunyai situs web yang online untuk menunjang kecepatan dan kemudahan mengakses data BPS. Sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkan data dan informasi hasil sensus dan survei yang telah dilaksanakan dengan mudah. Dan sejak tahun 2011 seluruh satker BPS kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau telah memiliki situs web yang terhubung secara online. Tabel 14. Tingkat Pencapaian Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Target 2014

Realisasi 2014

(1)

(2)

Jumlah satker Kab/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

12


Tingkat Pencapaian

Ket.

2014

2013

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12

100%

100%

100%

IKU

Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik Pengolahan data memegang peranan penting dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Teknologi Informasi sudah menjadi kelaziman dalam proses di berbagai kegiatan tak terkecuali pengolahan data statistik. Pengembangan

sistem

pengolahan

yang

efektif

terus

diusahakan

untuk

menghasilkan data yang valid dan konsisten. Kecepatan melaporkan dari berbagai wilayah geografis juga perlu ditingkatkan, demikian pula SDM yang mengelola peralatan dan pengembangan system. Penyelesaian pengolahan data merupakan rangkaian dari pemasukan data ke media komputer, pengecekan konsistensi data, kewajaran data, hingga mengirimkan data yang telah tervalidasi, sangat membutuhkan SDM yang profesional. Pada tabel berikut ini disajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya. Data ini menggambarkan bahwa tahun 2014 BPS Provinsi Riau belum memiliki tenaga fungsional pranata komputer, walaupun tenaga yang kompeten dibidang teknologi informasi tersedia.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

38


Tabel 15. Tingkat Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik Target Realisasi 2014 2014


(2)


100%

2

Jumlah petugas fungsional pranata komputer

(3)


2012

(4)

(5)

(6)

(7)

100%

100%

IKU

0%

0%

IKU

96.05% 96.05%

0

Ket.

2014

0%

Masalah/Kendala yang dihadapi 1) Beberapa revisi program pengolahan yang dikirim BPS RI ke daerah, kadangkala menemui hambatan dalam sinkronisasi antara versi lama dengan versi terbaru. 2) Masih terdapat perbedaan konsistensi data yang telah diolah, misalnya kompilasi dari data kabupaten/kota tidak sesuai dengan total data provinsi dan sebagainya. Strategi mengatasi masalah/kendala 1) Melakukan komunikasi aktif dengan BPS RI dan melakukan uji coba sistem pengolahan sebelum pengolahan data sesungguhnya dilakukan. 2) Sebelum data dipublikasikan dibandingkan nilai sebaran data secara silang dari variabel yang ada, sehingga dapat dilihat kewajaran dan konsistensi data. Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah Tabel 16. Tingkat Pencapaian Meningkatnya Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah Tingkat Pencapaian Target Realisasi 2014 2014 2014 2013 2012

Indikator Kinerja

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

16

16

100%

100%

100%

IKU

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

22

19

86,36%

na

na

IKU

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi dan Gerakan Penghematan Nasional, BPS secara konsisten melaksanakan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

39


diantaranya memanfaatkan video conference untuk pengganti tatap muka secara langsung sehingga menghemat biaya perjalanan, menghemat waktu, dan informasi lebih cepat disampaikan.

Tujuan-4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Dukungan SDM dengan pendidikan dan keahlian yang memadai merupakan salah satu syarat terselenggaranya kegiatan perstatistikan dengan baik. Sebagian satker masih kekurangan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kebijakan penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) ke BPS kabupaten/kota secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM dan transfer teknologi di daerah. Tabel 17. Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Tingkat Pencapaian

Target 2014

Realisasi 2014

2014

2013

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1

65%


Ket. (8)

67.09% 103.22% 97.17% 91,09%

IKU

Sasaran 4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia Kemampuan teknis dan manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga beberapa indikator untuk mengukur peningkatan kapasitas SDM dipilih untuk menunjukkan tingkat pencapaian memperbaiki SDM. Pengembangan SDM dalam jajaran BPS, dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Di samping menggunakan berbagai forum resmi, para pegawai juga diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam berbagai keterampilan. Pembinaan pegawai selain melalui jalur formal juga jalur non formal seperti kursus teknis statistik, komputer maupun administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS RI, disamping beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar BPS.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

40


Tabel 18. Tingkat Pencapaian Memperbaiki Sumber Daya Manusia Target Realisasi Tingkat Pencapaian 2014 2014 2014 2013 2012

Indikator Kinerja

Ket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100%

100%

100%

na

na

…

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

100%

100%

100%

na

na

…


16

16

100%

na

na

IKU

Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

65

25

38.46%

na

na

…

Keikutsertaan pegawai BPS Provinsi Riau pada diklat teknis dan fungsional masih berdasarkan formasi dari BPS RI, sehingga target yang telah ditetapkan tidak selalu dapat terpenuhi. Alternatif kegiatan yang telah dilakukan di BPS Provinsi Riau berkaitan dengan peningkatan SDM adalah berupa “Forum Jumatan” yang diisi dengan diskusi-diskusi baik teknis, fungsional dan manajerial. Diskusi-Diskusi yang telah dilakukan antara lain: Penyusunan Materi Persentasi, Leadership Training, Penyusunan BRS Ekspor-Impor , NTP dan Inflasi, Kepegawaian dan sebagainya.

Gambar 7. Forum Jumatan dengan Materi Leadership Training

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

41


3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014, pada periode tahun 2014 ditandai dengan pencapaian sasaran-sasaran yang mendukungnya. Data yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Pada Tujuan-1, terlihat seluruh indikator kinerjanya telah memenuhi target. Adapun dimensi kualitas lainnya dijabarkan dalam Tujuan-2, yaitu Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, Efektif dan Efisien, sasaran-sasaran strategis yang ditargetkan menunjukkan tingkat pencapaian yang memuaskan. Bahkan layanan terhadap konsumen selalu di atas target yang ditetapkan, hal ini karena pengguna data menjadikan produk BPS sebagai rujukan yang sangat penting. Sedangkan Tujuan-3, dan Tujuan-4 merupakan pendukung untuk mencapai visi BPS sebagi Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Untuk mencapai kinerja yang handal jelas dibutuhkan peralatan yang mendukung serta kapasitas SDM yang mampu secara teknis dan manajerial. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah dapat dipenuhi pada periode tahun 2014 ini, sehingga selanjutnya upaya dalam pencapaian visi BPS pada akhir periode dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Tabel 19. Persentase Realisasi Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2014 No.

Jenis Kegiatan

Rata-Rata Realisasi Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

1.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial

92.46%

2.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi

79.06%

3.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi

95,81%

4.

Penyediaan dan Pengembangan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

85,57%

5.

Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

100,40%

Rata-rata

90.66%

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Riau Tahun 2014 untuk Program PPIS secara rata-rata mencapai 90.66 persen dengan rincian: 1) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial, dengan rata-rata pencapaian 92.46 persen. 2) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi, rata-rata pencapaian 79.06 persen. 3) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, rata-rata

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

42


pencapaian 95,81 persen. 4) Penyediaan dan Pengembangan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, rata-rata pencapaian 85,57 persen. 5) Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, rata-rata pencapaian 100.40 persen. Secara rinci realisasi tingkat pencapaian kegiatan disajikan pada tabel 19 di atas. Evaluasi kegiatan setiap unit kerja di BPS Provinsi Riau Tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut : Bagian Tata Usaha Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPS, maka seluruh satuan kerja BPS dari pusat hingga daerah, secara bersama-sama terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara (BMN). Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan BMN atau SIMAK BMN secara profesional juga dikelola dengan baik. Langkah awal yang telah dilakukan antara lain membenahi inventaris barang di setiap ruangan, serta menatausahakan pengadaan BMN. Disamping itu buku-buku publikasi yang berada diperpustakaan yang merupakan aset BPS juga dikelola dengan baik sebagai BMN. Dengan kerja keras dan tekad kuat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Riau khususnya berkaitan dengan penatausahaan, pada Tahun 2014 BPS Provinsi Riau meraih 2 (dua) penghargaan yang berkaitan dengan penataan BMN yaitu sebagai Satker Terbaik I Pengelola BMN pada KPKNL Pekanbaru dan Korwil Terbaik I Pengelolaan BMN di Provinsi Riau oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumbar dan Kepri. Bidang Statistik Sosial Kegiatan di Bidang Statistik Sosial merupakan pelaksanaan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Data yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik sosial antara lain: jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, potensi desa, tingkat pengangguran, angkatan kerja, upah minimum daerah, data pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya. Pada Bidang Statistik Sosial banyak kegiatan yang bersifat ad hoc dan harus segera disajikan. Kegiatan-kegiatan tersebut berpengaruh pada jadwal kegiatan lainnya, karena pelaksanaannya dalam waktu yang bersamaan. Secara umum kinerja Bidang Statistik Sosial pada Tahun 2014 sudah cukup baik dengan rata-rata pencapaian 92.46 persen. Publikasi yang dihasilkan sebanyak 6 (enam) buku, 3 diantaranya sudah memiliki ISSN/ISBN sesuai dengan jumlah yang

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

43


ditargetkan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data mencapai 91,88 persen. Kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus pada Bidang Statistik Sosial adalah kegiatan survei dengan responden perusahaan/usaha dengan tingkat pencapaian pada Tahun 2014 hanya sebesar 45,65 persen. Bidang Statistik Produksi Data utama yang dihasilkan dari kegiatan Bidang Statistik Produksi antara lain angka ramalan produksi padi dan palawija, data statistik hortikultura, indeks produksi industri besar dan sedang, statistik air bersih dan sebagainya. Beberapa data statistik pertanian sangat tergantung kepada instansi/ kementerian terkait sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dijalin hubungan yang intensif dan kondusif dengan instansi/dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Produksi Industri di tingkat Provinsi dapat disusun apabila pemasukan dokumen Survei Industri Besar Sedang Bulanan untuk tiap jenis industri minimum 80 persen dari target sampel perusahaan. Tingkat pencapaian kegiatan statistik produksi cukup rendah dibanding kegiatan bidang teknis lainnya yaitu 79.06 persen. Hal ini berkaitan dengan pemasukan dokumen dari responden usaha/perusahaan (non rumahtangga) yang cukup rendah. Bidang Statistik Distribusi Produk utama kegiatan bidang statistik distribusi yang disajikan dan dirilis setiap bulan antara lain data Indeks Harga Konsumen (Tingkat Inflasi) Provinsi Riau dan 3 (tiga) kota yaitu, Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, data Nilai Tukar Petani, dan data Ekspor Impor barang. Rilis ketiga data tersebut selalu tepat waktu yakni pada hari kerja pertama setiap bulannya (tanpa time-lag). Pemasukan dokumen hasil pencacahan pada Bidang Statistik Distribusi relatif baik sebesar 95,81 persen. Secara umum, persentase pemasukan dokumen yang rendah terjadi pada Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi sebesar 69,03 persen, demikian juga pada Survei Kompilasi Data Transportasi sebesar 82,00 persen dan Survei Perusahaan Infokom sebesar 86,96 persen. Sedangkan persentase pemasukan dokumen pada survei-survei lainnya di atas 95 persen.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

44


Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau berbasis System of National Account (SNA) 2008 dan mengalami perubahan tahun dasar dari tahun 2000 menjadi 2010. Penggunaan tahun dasar baru didasari oleh beberapa alasan, antara lain: (i) Selama sepuluh tahun terakhir banyak terjadi perubahan pada tatanan global dan lokal yang mempengaruhi ekonomi nasional maupun regional, terutama dibidang teknologi informasi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; (ii) Rekomendasi PBB, bahwa pergantian tahun dasar setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali; (iii) Pada tahun 2010 perekonomian Indonesia relatif stabil, dan (iv) tersedianya sumber data baru seperti Sensus Penduduk (SP) 2010. Secara umum tingkat pencapaian kinerja Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik cukup baik yaitu sebesar 85,57 persen. Kegiata-kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus sehingga dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang seperti Survei Penyusunan Indikator Khusus (SPIK) PDB Triwulanan, pemasukan dokumen terkait penyusunan matrik PMTB, Survei Penyediaan dan Penggunaan Barang (SPPB) dan sebagainya. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

sudah baik dengan nilai 100,40 persen. Beberapa indikator

kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan kemasan Statistik Elektronik dan Website serta peningkatan pelayanan metadata statistik dasar, sektoral dan khusus. Pada kegiatan pemetaan khususnya Peta Blok Sensus yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pembentukan Blok Sensus diperbaiki sesuai dengan kondisi terakhir, karena akan dipakai dan selalu dimutakhirkan terusmenerus untuk survei dan sensus lainnya.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari

tingkat

satuan

Kementerian/Lembaga.

kerja Setiap

(Satker), satker

wilayah,

Eselon

diwajibkan

untuk

I

sampai menyusun

tingkat dan

menyampaikan laporan keuangan ke jenjang di atasnya.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

45


Untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan Keuangan BPS Provinsi Riau semesteran dan tahunan, sehingga konsistensi data keuangan dan barang tingkat satker dan wilayah hingga tingkat tertinggi akan memperoleh opini wajar. Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, selain faktor teknis, maka aspek keuangan sangat berpengaruh terhadap pencapaian indikator keberhasilan tersebut. Operasional semua kegiatan dapat dilaksanakan secara baik apabila didukung dengan pembiayaan memadai.

100,000

97.60 97,450

95,000

93,690

2012 90,000

2013 2014

85,000 80,000

TOTAL

DMPTTL

PSPA

PPIS

Gambar 8. Grafik Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Provinsi Riau Tahun 2012-2014

Pada

Tahun

2014,

pagu

anggaran

BPS

Provinsi

Riau

sebesar

Rp.22.038.038.000 dan realisasinya mencapai Rp.20.646.904.388 atau sebesar 93,69 persen. Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2014 ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 (97,45%) dan 2013 (,97,60%). Sedangkan bila dirinci per program, tingkat pencapaian realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPS (DMPTTL)

sebesar 99.10 persen, yang terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi 99,53 persen dan belanja barang dengan realisasi 90,32 persen. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) 99.51 persen, yang merupakan belanja modal dengan realisasi 99,51 persen, dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan realisasi sebesar 89,53 persen.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

46


Tabel 20. Realisasi Penggunaan Anggaran BPS Provinsi Riau menurut unit Kerja sampai dengan Desember 2014 No.

Jenis Anggaran/Program/Unit Kerja

(1)

(2)

1

Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) - Belanja Pegawai (51) - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) - Belanja Pegawai (51) - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) - Bidang Statistik Sosial - Bidang Statistik Produksi - Bidang Statistik Distribusi - Bidang Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik TOTAL

2

3

Pagu (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp)

(3)

(4)

% (5)

8.683.243.000

8.608.021.835

99,10

7.019.716.000 1.666.626.000 856.760.000

6.986.989.751 1.621.032.084 852.525.780

99,53 90,32 99,51

856.760.000 12.494.936.000

852.525.870 11.186.356.683

99,51 89,53

3.717.539.200 7.523.960.238 530.076.762 590.385.000

3.344.622.344 6.825.735.418 411.980.149 476.367.972

89,97 90,72 77,72 80,69

132.974.800

127.650.800

96,00

22.038.038.000

20.646.904.388

93,69

Untuk melihat penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, maka disajikan realisasi penggunaan anggaran berdasarkan belanja masing-masing unit kerja. Anggaran pada Bagian Tata Usaha merupakan program DMPTTL dan PSPA sebesar Rp.9.543.102.000 dan realisasi 99,19 persen. Sedangkan pada unit kerja lainnya merupakan pelaksanaan program PPIS dengan pagu terbesar diperuntukkan bagi Bidang Statistik Produksi sebesar Rp. 7.523.960.238, dengan realisasi pencapaiannya

sebesar

90,72 persen.

Sedangkan secara umum

realisasi

penggunaan anggaran yang tertinggi dicapai Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik sebesar 96,00 persen dan pencapaian terendah pada Bidang Statistik Distribusi sebesar 77,72 persen.

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

47


BAB IV PENUTUP 4.1

Tinjauan Umum Laporan kegiatan BPS Provinsi Riau harus terintegrasi mulai dari

penyusunan rencana, penyusunan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja BPS sehingga dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja yang komprehensif. Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi Riau secara umum menunjukkan keberhasilan yang baik. Dari 4 (Empat) tujuan strategis yang telah ditetapkan rata-rata pencapaian sebesar 110,94 persen, sedangkan dari 9 (Sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan rata-rata pencapaian sebesar 96.75 persen. Pencapaian sasaran yang sangat memuaskan terjadi pada indikator peningkatan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan sistem statistik yang andal, efektif dan efisien serta tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu, sedangkan yang terendah pada peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik.

4.2

Permasalahan dan Kendala Utama Program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah kendala yang bersifat non teknis, seperti masalah koordinasi, kerjasama internal maupun eksternal, dan kondisi geografis. Selain itu juga terjadi kendala yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, seperti perekrutan petugas mitra yang belum baik, tingkat pendidikan mitra yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Masalah lain yaitu pemahaman yang terbatas tentang manfaat data statistik. Rincian permasalahan tersebut adalah: 1) Rendahnya responsibiltas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS, khususnya dari kalangan dunia usaha; 2) Kebutuhan dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (Small Area statistics).

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

48


Sementara itu Jumlah dan sebaran sampel masih terkendala oleh keterbatasan dana pemerintah; 3) Waktu antara pelaksanaan kegiatan statistik dengan kebutuhan data, hal ini menjadi keluhan pengguna data karena informasi yang tersedia sudah kurang up to date untuk digunakan. 4) Sarana komunikasi dan transportasi yang belum memadai, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dan masih minim sarana dan prasarana.

4.3

Saran Tindak Lanjut Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja BPS Provinsi Riau

selanjutnya adalah : 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pendidikan formal, melalui tugas belajar dan memberi peluang ijin belajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada asosiasi pengusaha tentang kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik agar mendorong peningkatan pemasukan dokumen; 3) Lebih meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, juga lembaga lainnya sehingga dimungkinkan penambahan sampel pencacahan untuk mendapatkan data statistik yang menggambarkan wilayah terkecil; 4) Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai kegiatan di BPS. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder; 5) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini yang lebih optimal;

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

49


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Tahun

2014 |

50

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPUTUSAN KEPALA BPS NO.121 TAHUN 2001

Kepala

Bagian Tata Usaha

Subbagian Bina Program


Bidang Statistik Produksi

Subbagian Urusan Dalam

Bidang Statistik Distribusi

Subbagian Kepegawaian dan Hukum

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Subbagian Keuangan

Subbagian Perlengkapan


Seksi Statistik Kependudukan

Seksi Statistik Pertanian

Seksi Statistik Harga Konsumen dan Perdagangan

Seksi Neraca Produksi

Seksi Statistik Integrasi Pengolahan Data

Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Seksi Statistik Industri

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Seksi Neraca Konsumsi

Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi

Seksi Statistik Niaga dan Jasa

Seksi Analisis Lintas Sektor

Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

51

Tenaga Fungsional

LAMPIRAN 2

RENCANA STRATEGIS Satuan Kerja BPS Tahun 2010 s/d 2014

Instansi

: BPS Provinsi Riau

Visi

: Pelopor data statistik terpecaya untuk semua

Misi

: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

52

LAMPIRAN 2 Tujuan I: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas Sasaran Strategis

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase konsumen yang merasa puas Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dengan kelengkapan data statistik dan sinergi antar bidang di BPS ekonomi makro Provinsi, dan antara BPS Provinsi Persentase konsumen yang merasa puas dengan BPS Pusat dan Kab/Kota serta dengan instansi terkait dalam dengan akurasi data statistik ekonomi rangka terwujudnya perencanaan makro kegiatan BPS yang berkualitas Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

b) Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase konsumen yang merasa puas Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dengan kelengkapan data statistik sosial dan sinergi antar bidang di BPS dan kesejahteraan rakyat Provinsi, dan antara BPS Provinsi Persentase konsumen yang merasa puas dengan BPS Pusat dan Kab/Kota serta dengan instansi terkait dalam dengan akurasi data statistik sosial dan rangka terwujudnya perencanaan kesejahteraan rakyat kegiatan BPS yang berkualitas Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal


53

LAMPIRAN 2 Sasaran Strategis


Uraian

Indikator Kinerja

Kebijakan

Program

(1)

(2)

(3)

(4)

c) Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan data

Persentase peta wilayah administrasi dan Meningkatkan integrasi, sinkronisasi blok sensus yang mutakhir dan sinergi antar bidang di BPS Pesentase konsumen yang merasa puas Provinsi, dan antara BPS Provinsi dengan BPS Pusat dan Kab/Kota terhadap cakupan data serta dengan instansi terkait dalam Persentase pemasukan rangka terwujudnya perencanaan dokumen/response rate dari kegiatan kegiatan BPS yang berkualitas survei statistik


54

LAMPIRAN 2

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Handal, Efektif, dan Efisien Sasaran Strategis Uraian (1)


Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan (3)

a) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

Memperbaiki organisasi dan sumber daya manusia teknologi informasi.

b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS.

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik.


Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat, dan murah.

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu.

Meningkatkan efektifitas sistem mailing list Publikasi BPS.

Program (4) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.


55

LAMPIRAN 2 Sasaran Strategis Uraian (1) c) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data



Kebijakan (3)


Memperbaiki hubungan kemitraan dengan penyedia data.


Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data.

Program (4) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

Memperbaiki kepuasan pelanggan terhadap data dan informasi statistik.

Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Sasaran Strategis Uraian (1) a) Meningkatkannya kualitas pengolahan data dan informasi statistik



Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu.

Memperbaiki layanan online untuk pengguna data internal maupun eksternal.

Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli.

Memperbaiki organisasi dan sumber daya manusia teknologi informasi.

Program (4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS.

56

LAMPIRAN 2 Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Sasaran Strategis Uraian (1) a) Memperbaiki sumber daya manusia



Jumlah pegawai yang memangku jabatan Membangun sistem informasi fungsional tertentu. sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM. Mengembangkan sistem penilaian kemampuan pegawai secara fair, transparan dan akuntabel.

Program (4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS.

57

LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS No.148 Tahun 2014) 1.

Nama Unit Organisasi : BPS Provinsi Riau

2.

Tugas

3.

Fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik; b. Penyelenggaraan statistik dasar; c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS; d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

No. (1)

1

:

Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator Kinerja Utama : Tujuan dan Sasaran Strategis (2)

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama (3)


Penanggung Jawab

Sumber Data

(4)

(5)

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

58

`

Survei Kebutuhan Data

LAMPIRAN 3 No.



(1)

(2)

(3)

1.1

1.2

59

`

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Penanggung Jawab

Sumber Data

(4)

(5)

1.1.a Persentase konsumen yang Bidang Statistik Produksi merasa puas dengan kelengkapan Bidang Statistik Distribusi data statistik ekonomi makro. Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik


1.1.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro.



1.1.c. Persentase publikasi Bidang Statistik Produksi statistik ekonomi makro yang terbit Bidang Statistik Distribusi sesuai jadwal. Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik

Advanced Release Calender

1.2.a. Persentase konsumen yang Bidang Statistik merasa puas dengan kelengkapan Sosial data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat


1.2.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat



LAMPIRAN 3 No.



(1)

(2)

(3)

1.3

2.

60

`

Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei serta pemasukan data

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien

Penanggung Jawab

Sumber Data

(4)

(5)

1.2.c.Persentase publikasi statistik sosial dan kesejateraan rakyat yang rilis sesuai jadwal


Advanced Release Calender

1.3.a. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir


Master File Desa

1.3.b.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data


Survei Kebutuhan Data Tahun 2014

1.3.c.Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik

Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Sosial-Bidang Neraca Wilayah dan Analis Statistik

Laporan Aktivitas BPS

2. Persentase konsumen yang Bidang Integrasi Pengolahan merasa puas dengan layanan data dan Diseminasi Statistik BPS


LAMPIRAN 3 No.



(1)

(2)

(3)

2.1

2.2

2.3

61

`

Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Penanggung Jawab

Sumber Data

(4)

(5)

2.1.a. Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN


Katalog Publikasi BPS

2.1.b Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli 2.2.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Bagian Tata Usaha

Sistem Informasi Kepegawaian Statistik Pengunjung domain.bps.go.id

2.2.b. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS


Daftar Pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terbadu

2.2.c. Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu


Daftar Pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu


Meningkatkan hubungan dengan 2.3.a. Persentase konsumen data Bidang Integrasi Pengolahan Survei Kebutuhan Data pengguna data yang merasa terpenuhi kebutuhan dan Diseminasi Statistik datanya

LAMPIRAN 3 No.



(1)

(2)

(3)

Penanggung Jawab

Sumber Data

(4)

(5)

2.3.b. Jumlah Instansi pemerintah Bidang Tata Usaha dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

62

`

Daftar Pengiriman Publikasi

3.

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

3.1. Jumlah Satker Kabuten/Kota Bidang Integrasi Pengolahan Website BPS Provinsi yang mempunyai situs web yang dan Diseminasi Statistik terhubung secara online

3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

3.1.a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu


Laporan hasil pengolahan data

3.1.b. Jumlah petugas fungsional pranata komputer


Sistem Informasi Kepegawaian

4.


4.1. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Bagian Tata Usaha

Sistem Informasi Kepegawaian

4.1

Memperbaiki sumber daya manusia

4.1.a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Bagian Tata Usaha

Sistem Informasi Kepegawaan

LAMPIRAN 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPS PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Publikasi

10

Jumlah responden survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras

Responden

9.512

Jumlah responden Survei Harga Perdagangan Besar

Responden

2.940

Jumlah responden pencacahan khusus paket komoditas dan diagram timbang

Responden

83

Jumlah responden penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dalam rangka kebijakan dan Perimbangan 2015

Responden

36

1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu


80%


80%


100%



Jumlah judul buku mengenai Statistik Distribusi

63

LAMPIRAN 4 Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah responden Survei statistik keuangan pemerintah daerah (Tahunan)

Responden

186

Jumlah perusahaan Survei Lembaga Keuangan (Tahunan)

Perusahaan

157

Jumlah responden survei statistik badan usaha dan pasar modal

Responden

98

Jumlah responden survei statistik Harga Produsen

Responden

1.116

Jumlah responden Survei Harga Pedesaan

Responden

7.128

Jumlah responden Survei bidang Jasa parawisata, updating direktori perusahaan restoran dan Jasa Perjalanan Wisata

Responden

2.036

Jumlah responden survei kompilasi data transportasi

Responden

400

64


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah responden survei penggunaan dan penyerapan sarana komunikasi dan teknologi informasi (PPSKTI)

Responden

81

Jumlah responden survei perusahaan komunikasi dan teknologi informasi (Perusahaan Infokom)

Responden

46

Jumlah responden survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditi

Responden

65

Jumlah responden Survei Ekspor-Impor

Responden

48

Jumlah responden survei triwulanan kegiatan usaha terintegrasi

Responden

352

65


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah judul buku mengenai Statistik Produksi

Publikasi

5

Jumlah dokumen hasil survei pertanian tanaman pangan/Ubinan

Dokumen

6.741

Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Hortikultura dan indikator pertanian

Dokumen

4.212

Responden

194

Dokumen

34.680

Responden

256

Jumlah dokumen Hasil survei peternakan dan RPH

Dokumen

36

Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Perikanan,

Dokumen

57

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Produksi

Jumlah responden survei perusahaan perkebunan Jumlah dokumen hasil pencacahan sub sektor Jumlah responden pencacahan updating perusahaan pertanian

66


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6)

(7)

(8)

Jumlah dokumen hasil survei Perusahaan Kehutanan

Dokumen

64

Jumlah responden pengumpulan data kehutanan triwulanan

Responden

52

Jumlah dokumen Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

Dokumen

194

Jumlah dokumen Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

Dokumen

756

Jumlah dokumen direktori matching IBS (IB & IC)

Dokumen

28

Jumlah responden Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

Responden

1.320

Jumlah responden Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK)

Responden

1.110

TPI/PPI/PP

67


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6)

(7)

(8)

Dokumen

201

Jumlah responden captive power

Responden

100

Jumlah responden hasil survei perusahaan konstruksi Tahunan

Responden

502

Responden

1.499

Jumlah judul buku mengenai data neraca dan analisis statistik

Publikasi

5

Penyusunan perubahan Tahun Dasar 2010=100

Dokumen

20

Jumlah dokumen survei penyediaan dan penggunaan

Dokumen

85

Tahunan Jumlah dokumen hasil Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian

Jumlah responden direktori hasil matching konstruksi

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

68


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6)

(7)

(8)

Jumlah dokumen survei penyusunan Indikator Khusus SPIK (PDB Triwulanan)

Dokumen

320

Jumlah responden penyusunan PDRB Triwulan dan Tahunan Menurut Lapangan Usaha/survei khusus sektoral

Dokumen

200

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

Dokumen

320

Jumlah dokumen Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba

Dokumen

900

Jumlah dokumen Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha

Dokumen

115

Jumlah dokumen penyusunan matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non

Dokumen

300

barang (SPPB) Tahun 2014

69


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6)

(7)

(8)

Jumlah dokumen penyusunan studi stok kapital

Dokumen

140

Jumlah dokumen hasil pendataan survei tendensi konsumen

BS

128

Jumlah judul buku mengenai Statistik Sosial

Publikasi

6

Jumlah dokumen hasil sakernas triwulanan 2014

Dokumen

3.840

Jumlah dokumen hasil sakernas tahunan 2014

Dokumen

3.840

Jumlah dokumen survei monitoring dampak krisis februari 2014 (Kegiatan lanjutan)

Dokumen

1.280

Pemerintah

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statitik sosial dan kesejahteraan rakyat Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang terbit sesuai jadwal

80%

80%

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi


100% Jumlah responden Responden pengumpulan data statistik upah

92

70


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output (6)

Satuan

Target

(7)

(8)

Responden

23

Jumlah dokumen hasil susenas 2014

Dokumen

5.730

Jumlah dokumen hasil Susenas Panel

Dokumen

320

Jumlah dokumen hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial

Dokumen

1.910

Jumlah dokumen hasil pendataan podes

Dokumen

1.775

Jumlah dokumen statistik LH 2014

Dokumen

6

Jumlah instansi survei statistik politik dan keamanan

Instansi

8

Responden

200

Dokumen

1.910

Jumlah responden Struktur upah

Jumlah responden survei perilaku anti korupsi 2014 Jumlah dokumen pengukuran 71


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6)

(7)

(8)

Pemutakhiran dan pemeliharaan MFD dan MBS berbasis Web

Desa

64


Desa

80%


Desa

100%

tingkat kebahagian 1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei dan pemasukan data


100 %


80 %


100 %


Pengembangan dan pemutakhiran kerangka sampel statistik bidang sosial, produksi, distibusi, dan jasa-jasa Pemutakhiran MFD dan MBS berbasis Web dan peta wilayah kerja statistik berdasarkan hasil pemutakhiran MFD dan MBS

72

LAMPIRAN 4 Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2.1 Meningkatkan Jumlah judul publikasi dan statistik yang mempunyai mengembangkan ISSN/ISBN analisis statistik


Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik neraca wilayah dan analisis statistik

Jumlah judul buku analisis sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mempunyai ISSN/ISBN

Publikasi

23


Pegawai

5

Jumlah pengunjung 49.500 Penyediaan eksternal yang mengakses dan data dan informasi statistik Pelayanan melalui website BPS Informasi Statistik Jumlah pengunjung berulang yang 14.050 menggunakan data BPS melalui website BPS

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus, dan Pengembanga n Kemasan Statistik Elektronik dan Website

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS

Orang

49.500

Updating Website

Paket

1

Instansi

65



Jumlah instansi pemerintah lembaga dalam dan luar negeri

23

5

65

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar

73

LAMPIRAN 4 Sasaran Strategis (1)


Indikator Kinerja (2) yang menerima publikasi BPS

Target

Program

Kegiatan

(3)

(4)

(5)

Persentase konsumen yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya.

70%


200


2.900


Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Indikator Output

Satuan

Target

(7)

(8)

Dokumen

190


Orang

200

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu (perpustakaan)

Orang

2.900

(6) negeri yang menerima Publikasi BPS

Jumlah dokumen hasil pengumpulan data survei kebutuhan data daerah

74

LAMPIRAN 4 Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik


100 %

Dok

190

Dok

3.840

Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli

2

Validasi dan kompilasi dokumen sakernas tahunan 2014

Dok

3.830

Validasi dan kompilasi dokumen susenas triwulanan 2014

Dok

5.730

Validasi dan kompilasi dokumen susenas panel

Dok

320

Validasi dan kompilasi dokumen susenas modul ketahanan sosial

Dok

1.910

Pengolahan dokumen

Dok

6


Integrasi Pengolahan survei Pengolahan kebutuhan data daerah dan Diseminasi Statistik Validasi dan kompilasi dokumen sakernas triwulanan 2014

75


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6) statistik LH 2014

(7)

(8)

Pengolahan dokumen Polkam 2014

Dok

8

Pengolahan data survei pertanian tanaman pangan/ubinan

Dok

6.741

Pengolahan data survei hortikultura dan indikator pertanian

Dok

4.212

Pengolahan data pencacahan SPP dan subsektor

Dok

34.680

Pengolahan data survei industri besar/sedang tahunan

Dok

194

Pengolahan data survei industri mikro dan kecil (VIMK)

Dok

2.430

Pengolahan data survei

Dok

120

76


Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indikator Output

Satuan

Target

(6) harga pedesaan

(7)

(8)

Pengolahan data lembaga keuangan

Dok

157

Pengolahan data survei harga perdagangan besar

Dok

1.140

Pengolahan data survei statistik harga produsen

Dok

12

Pengolahan survei harga konsumen

Dok

3.180

Pengolahan data survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras

Dok

400

Pengolahan data hasil survei triwulanan kegiatan usaha terintegrasi

Dok

1

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli

Orang

2

77

LAMPIRAN 4 Tujuan IV:Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

16


Orang

16



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


78

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA SASARAN BPS PROVINSI RIAU TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas


100 %

97.42%

121.78 %


80 %

99.14 %

100 %


80 %

95.69%

110.04 %

IKU


100 %

100%

100 %

IKU


80 %

100 %

100 %


1.2 Tersedianya data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu

IKU


Penyediaan dan Pelayanan In formasi Statistik

IKU

IKU

79


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statitik sosial dan kesejahteraan rakyat

80 %

100 %

100 %

IKU

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang terbit sesuai jadwal

100%

100%

100 %

IKU


100 %

100%

100 %


80 %

97.79%

122.24 %

IKU


100 %

87.37%

87.37 %

IKU


80 %

95.03 %

118.79 %

IKU

1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei dan pemasukan data


IKU

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien

80


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


23

23

100 %


IKU


5

5

100 %


49.500

45.864

92.65 %

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS melalui website BPS

14.050

11.366

80.90 %


65

65

100%


70%

96.34%

137.63%


200

171

85.50%

2.900

2.844

98.07%

2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik




IKU



81


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

Program

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12

12

100 %

100 %

96.05%

96.05%

Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli

2

0

0%


2.900

2.844

98.07 %


Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

65 %

67.09 %

103.22 %

4.1 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia


16

16

100 %

Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Jumlah satker BPS Kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

IKU


IKU

Tujuan IV: IKU


IKU

82

LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS PROVINSI RIAU TAHUN 2014

Tujuan I : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Riau Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

10

10

100%

Jumlah responden survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras

9.512

9.512

100%

Jumlah responden Survei Harga Perdagangan Besar

2.940

2.902

98,71%

Jumlah responden pencacahan khusus paket komoditas dan diagram timbang

83

83

100%

Jumlah responden penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dalam rangka kebijakan dan Perimbangan 2015

36

36

100%

Jumlah responden Survei statistik

186

186

100%



Jumlah judul buku mengenai Statistik Distribusi

83


Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

(6)

157

157

100%

Jumlah responden survei statistik badan usaha dan pasar modal

98

98

100%

Jumlah responden survei statistik Harga Produsen

1.116

1.087

97.40%

Jumlah responden Survei Harga Pedesaan

7.128

7.128

100%

Jumlah responden Survei bidang Jasa parawisata, updating direktori perusahaan restoran dan Jasa Perjalanan Wisata

2.036

1.926

94.60%

Jumlah responden survei kompilasi data transportasi

400

328

82,00%

Jumlah responden survei penggunaan dan penyerapan sarana komunikasi dan teknologi informasi (PPSKTI)

81

81

100%

keuangan Pemerintah Daerah (Tahunan) Jumlah Perusahaan Survei Lembaga Keungan (Tahunan)

84


Kegiatan

(1)

(2)

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Produksi

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

(3)

Tingkat Pencapaian

(4)

(5)

(6)

Jumlah dokumen survei perusahaan komunikasi dan teknologi informasi (Perusahaan Infokom)

46

40

86.96

Jumlah responden survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditi

65

65

100%

Jumlah responden Survei EksporImpor

48

48

100%

Jumlah responden survei triwulanan kegiatan usaha terintegrasi

352

243

69,03%

5

5

100%

Jumlah dokumen hasil survei pertanian tanaman pangan/Ubinan

6.741

4.689

69.56%

Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Hortikultura dan indikator pertanian

4.212

3.336

79.20%

Jumlah responden survei perusahaan perkebunan

194

115

59.28%

Jumlah judul buku mengenai Statistik Produksi

85


Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

34.680

34.680

100%

Jumlah responden pencacahan updating perusahaan pertanian

256

46

17.97%

Jumlah dokumen Hasil survei peternakan dan RPH

36

30

83.33%

Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

57

23

40.35%

Jumlah dokumen hasil survei Perusahaan Kehutanan

64

45

70.31%

Jumlah responden pengumpulan data kehutanan triwulanan

52

29

53.85%

Jumlah dokumen Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

194

155

79.90%

Jumlah dokumen Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

756

661

87.43%

Jumlah dokumen direktori matching IBS (IB & IC)

28

26

92.86%

Jumlah dokumen hasil pencacahan sub sektor

86


Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah responden Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

1320

1.320

100%

Jumlah responden Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan

1.110

1.110

100%

Jumlah dokumen hasil Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian

201

194

96.52%

Jumlah responden captive power

100

100

100%

Jumlah responden hasil survei perusahaan konstruksi Tahunan

502

401

79.88%

Jumlah responden direktori hasil matching konstruksi

1.499

1.346

89.79%

Jumlah judul buku mengenai data neraca dan analisis statistik

5

5

100%

Penyusunan perubahan Tahun Dasar 2010=100

20

20

100%

Jumlah dokumen survei penyediaan

85

70

82.35%

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

87


Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah dokumen survei penyusunan Indikator Khusus SPIK (PDB Triwulanan)

320

206

64,38%

Jumlah responden penyusunan PDRB Triwulan dan Tahunan Menurut Lapangan Usaha/survei khusus sektoral

200

189

94,50%

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

320

240

75%

Jumlah dokumen Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba

900

858

95,33%

Jumlah Neraca Usaha

Penyusunan dan Badan

115

88

76,52%

Jumlah dokumen penyusunan matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah

300

196

65,33%

dan penggunaan barang (SPPB) Tahun 2014

dokumen Pemerintah

88


Kegiatan

(1)

(2)

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu


Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah dokumen penyusunan studi stok kapital

140

123

87,86%

Jumlah dokumen hasil pendataan survei tendensi konsumen Jumlah judul buku mengenai Statistik Sosial

128

128

100%

3

3

100%

Jumlah dokumen hasil sakernas triwulanan 2014

3.840

3.840

100%

Jumlah dokumen hasil sakernas tahunan 2014

3.840

3.830

99,74%

Jumlah dokumen survei monitoring dampak krisis februari 2014 (Kegiatan lanjutan)

1.280

1.280

100%

Jumlah responden pengumpulan data statistik upah

92

36

39,13%

Jumlah responden Struktur upah

23

12

52,17%

5.730

5.730

100%

320

320

100%

Jumlah dokumen hasil susenas 2014 Jumlah dokumen hasil Susenas Panel 89


Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

Tingkat Pencapaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah dokumen hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial

1.910

1.910

100 %

Jumlah dokumen hasil pendataan podes

1.775

1.836

103.44%

Jumlah dokumen statistik LH 2014

6

6

100%

Jumlah instansi survei statistik politik dan keamanan

8

8

100%

Jumlah responden survei perilaku anti korupsi 2014

200

200

100%

Jumlah dokumen pengukuran tingkat kebahagian Pemutakhiran dan pemeliharaan MFD dan MBS berbasis Web

1.910

1.910

100%

64

64

100%


80%

97.79%

122.24%

Persentase Pemasukan dokumen/rensponse rate dari kegiatan survei statistik

100%

87.37%

87.37%

1.3 Peningkatan metodologi sensus dan survei

Pelaksanaan metodologi sensus dan survei

90

LAMPIRAN 6 Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tingkat Pencapaian (6)

2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik



Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik neraca wilayah dan analisis statistik


23

23

100%


5

5

100%

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus, dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS

49.500

45.864

92.65 %


14.050

11.366

80.90 %


65

65

100 %


70

96.34

137.63%

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Banyaknya kunjungan tamu dari

91


Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kegiatan (3) dalam dan luar negeri ke BPS Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

Target

Realisasi

(4) 200

(5) 171

Tingkat Pencapaian (6) 85.50%

2.900

2.844

98.07%

92

LAMPIRAN 6 Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Pengolahan survei kebutuhan data daerah

190

190

100%

Validasi dan kompilasi dokumen sakernas triwulanan 2014

3.840

3.840

100%

Validasi dan kompilasi dokumen sakernas tahunan 2014

3.830

3.830

100%

Validasi dan kompilasi dokumen susenas triwulanan 2014

5.730

5.730

100%

Validasi dan kompilasi dokumen susenas panel

320

320

100%

Validasi dan kompilasi dokumen susenas modul ketahanan sosial

1.910

1.910

100%

6

6

100%

3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Pengolahan dokumen statistik LH 2014 93


Kegiatan

(1)

(2)

Target

Realisasi

(4) 8

(5) 8

Tingkat Pencapaian (6) 100%

Pengolahan data survei pertanian tanaman pangan/ubinan

6.741

4.689

69.56%

Pengolahan data survei hortikultura dan indikator pertanian

4.212

3.336

79.20%

Pengolahan data pencacahan SPP dan subsektor

34.680

34.680

100%

Pengolahan data survei industri besar/sedang tahunan

194

142

73.20%

Pengolahan data survei industri mikro dan kecil (VIMK)

2.430

2.430

100%

Pengolahan data survei harga pedesaan

120

120

100%

Pengolahan data lembaga keuangan

157

157

100%

1.140

1.128

98.95%

Indikator Kegiatan (3) Pengolahan dokumen Polkam 2014

Pengolahan data survei harga 94


Kegiatan

(1)

(2)

Target

Realisasi

(3) perdagangan besar

(4)

(5)


Pengolahan data survei statistik harga produsen

12

12

100%

3.180

3.180

100%

Pengolahan data survei harga konsumen dan survei volume penjualan eceran beras

400

400

100%

Pengolahan data hasil survei triwulanan kegiatan usaha terintegrasi

1

1

100%

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli

2

0

0%

Indikator Kegiatan

Pengolahan survei harga konsumen

95

LAMPIRAN 6 Tujuan IV:Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Sasaran Strategis

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


16

16

100 %


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


96

LAMPIRAN 7 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI RIAU MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2014

No. (1)

Jenjang Pendidikan

Unit Organisasi (2)

Jumlah

S3

S2

DIV/S1

DIII

SLTA

SLTP

SD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

Kepala BPS Provinsi

-

1

-

-

-

-

-

1

2.

Bagian Tata Usaha

-

1

9

7

8

-

-

25

3.

Bidang Statistik Produksi

-

2

4

-

3

-

-

9

4.

Bidang Statistik Distribusi

-

2

7

1

2

-

-

12

5.


-

3

7

-

2

-

-

12

6.


-

1

9

-

1

-

-

11

7.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

-

3

4

-

2

-

-

9

Jumlah

-

13

40

8

18

-

-

79

97

LAMPIRAN 8 MAILING LIST PUBLIKASI BPS PROVINSI RIAU TAHUN 2014 BPS Provinsi BPS se-Indonesia Kab/Kota

No.

Judul Publikasi

BPS Pusat

BPS Provinsi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lembaga Lainnya

Jumlah

(6)

(7)

(8)

1.

Statistik Air Bersih Provinsi Riau 2009-2013

2

17

-

24

-

43

2.

Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau 2013

2

7

-

24

-

50

3.

Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Riau 2013

2

5

-

24

-

31

4.

Hasil Survei Tanaman Pangan Statistik Padi dan Palawija Riau 2013

2

9

-

24

-

40

5.

Hasil Survei Hortikultura Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Riau 2013

2

9

-

24

-

40

6.

Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Riau

2

5

-

24

-

31

7.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2014

2

7

-

24

-

50

8.

Publikasi Statistik Angkutan Udara

2

5

-

24

-

31

9.

Publikasi Statistik Nilai Tukar Petani 2013

2

5

-

24

-

31

10.

Publikasi Indeks Harga Konsumen Kota Pekanbaru,

2

5

-

24

-

31

98

LAMPIRAN 8 BPS Provinsi BPS se-Indonesia Kab/Kota

No.

Judul Publikasi

BPS Pusat

BPS Provinsi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lembaga Lainnya

Jumlah

(6)

(7)

(8)

Dumai dan Nasional 2013 11.

Publikasi Harga Eceran Pedesaan Provinsi Riau 2013

2

5

-

24

-

31

12.

Publikasi Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya

2

5

-

24

-

31

13.

Publikasi Statistik Jasa Akomodasi Provinsi Riau 2013

1

6

-

24

-

31

14.

Publikasi Pendapatan Regional Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

2

5

-

24

-

31

15.

Publikasi Pendapatan Regional Menurut Pengeluaran 2009-2013

1

6

-

24

-

31

16.

Publikasi PDRB Kab/Kota Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

2

5

-

24

-

31

17.

Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau 2013

2

5

-

24

-

31

18.

Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Kab/Kota 2013

2

5

-

24

-

31

99

LAMPIRAN 8 BPS Provinsi BPS se-Indonesia Kab/Kota

No.

Judul Publikasi

BPS Pusat

BPS Provinsi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lembaga Lainnya

Jumlah

(6)

(7)

(8)

19.

Statistik Daerah Provinsi Riau 2014

1

15

32

12

-

60

20.

Peta Indeks Provinsi Riau

2

5

-

24

-

31

21.

Selayang Pandang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2014

2

7

-

24

17

50

22.

Potensi Desa 2014

2

7

-

24

17

50

23.

Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2014

2

5

-

24

-

31

24.

Riau Dalam Angka Provinsi Riau 2013

2

14

32

12

-

60

25.

Statistik Lingkungan Hidup Riau 2013

2

7

-

24

17

50

26.

Laporan Hasil Survei Harga Konsumen & Survei Volume Penjualan Eceran Beras Bulan April

2

5

-

24

-

31

27.

Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Riau 2014

1

6

-

24

-

31

28.

Laporan Hasil Survei Harga Konsumen & Survei Volume Eceran Beras Bulan Oktober

2

5

-

24

-

31

Jumlah

52

192

64

648

95

1.051

10

KATA PENGANTAR. Pekanbaru, 27 Februari 2015 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU Kepala, Mawardi Arsad BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

Recommend Documents