LAPORAN TAHUNAN. DISKOMINFO PDE PROVINSI RIAU Dinas Komunikasi Informasi & Pengolahan Data Elektronik. JL. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru TAHUN 2013

LAPORAN TAHUNAN

DISKOMINFO PDE PROVINSI RIAU Dinas Komunikasi Informasi & Pengolahan Data Elektronik JL. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru

TAHUN 2013

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan

Tahunan

Dinas

Komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 telah dapat kami susun. Buku Laporan Tahunan ini sebagai bahan evaluasi dan monitoring pembangunan Komunikasi dan Informatika lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sepanjang Tahun 2013. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Pekanbaru,

Desember 2013

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

H. AHMAD SYAH HARROFIE Pembina Utama Madya NIP. 19600815 198603 1 006

i Kata Pengantar


LAMPIRAN

Kata Pengantar


BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar

untuk

pelayanan

mengolah

masyarakat

dokumentasi

data

data

(public

administrasi services),

penduduk,

tata

usaha,

pengolahan

perencanaan,

dan

statistika,

pengambilan keputusan, dan lain-lain. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak

lain.

Penggunaan

teknologi

informasi

ini

kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan

potensi

wilayah

dan

parawisata,

dan

sebagainya. Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang

akan

datang

akan

digunakan

untuk

pengambilan

keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat.

Bab I. Pendahuluan

1


Pesatnya kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu

lintas

informasi

menjadi

seolah-olah

tanpa

batas

kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu. Proses

komunikasi

dan

penyebaran

informasi

yang

dipercepat menjadi ciri masyarakat baru ini menyebabkan keberadaan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

menjadi

bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan. Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik

di

Pusat,

Provinsi

maupun

Kabupaten/Kota

telah

mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend

baru,

government

diawali (e-Gov)”

dengan yaitu

munculnya

isu

pemerintahan

“electronik

yang

berbasis

elektronik. Dengan tata pemerintahan yang dikelola secara elektronis diharapkan

teknik

untuk

mengumpulkan,

menyiapkan,

menyimpan, memproses, menganalisis dan atau menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Bab I. Pendahuluan

2


Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan

dan

menerapkan

pengetahuan

termasuk

teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah yang sistematis menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi

(knowledge

economy)

dan

masyarakat

yang

berpengetahuan (knowledge society). Percepatan pembangunan daerah yang didukung dengan inovasi dan pemanfaatan TIK, sangat penting di lakukan secara sungguh-sungguh

dan

konsisten

dengan

didukung

oleh

sumberdaya manusia yang handal dalam menerapkan dan mengembangkannya dalam pengelolaan pemerintahan yang diimplementasikan kedalam administrasi pemerintahan dan program pelayanan publik. Target program global untuk mewujudkan masyarakat informasi

merupakan

tantangan

dan

peluang

dalam

pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, sehingga diperlukan adanya penyebaran informasi publik yang terbuka dan penguatan komunikasi serta pengkajian sumber daya manusia

teknologi

informasi

dan

komunikasi

(TIK)

yang

Pengolahan

Data

profesional selaras dengan tuntutan ke depan. Dinas

Komunikasi

Informatika

dan

Elektronik Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola Teknologi Informasi di Provinsi Bab I. Pendahuluan

3


Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Maksud dan Tujuan Laporan

Tahunan

memberikan

data

pelaksanaan

tugas

2013 dan baik

ini

disusun

informasi

untuk

terhadap

pelaksanaan

tugas

dapat

realisasi umum

pemerintahan, maupun tugas pembangunan lingkup Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi

Riau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

(tahun

2013) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap hasilhasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi sekaligus memformulasikan langkah-langkah bagi pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.

C. Lawas Laporan ini mencakup kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat, Bidang Komunikasi, Bidang Informasi Publik, Bidang Aplikasi Telematika, Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan UPT Media Center.

Bab I. Pendahuluan

4


Kegiatan tiap-tiap unit kerja yang dilaporkan adalah kegiatan-kegiatan

yang

pelaksanaannya

dibiayai

dengan

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Cakupan waktu pelaporan ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan juga

prsetasi

yang telah

diraih

Dinas Komunikasi

dan

Informatika Provinsi Riau di Tingkat Nasional. D. Sistematika Laporan Tahunan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pendahuluan, Rencana dan Realisasi Pembangunan Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Tahun 2013, Analisis Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut.

Bab I. Pendahuluan

5

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau 2013

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PDE TAHUN 2013 A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2009, Tugas

Pokok

Pengolahan

Dinas

Data

Komunikasi

Elektronik

Informatika

Provinsi

Riau

dan adalah

menyelenggarakan Otonomi Daerah, Tugas Desentralisasi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Pengolahan Data Elektronik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 2. Fungsi Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah sebagai berikut : a. Perumusan dan Pelaksanakan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika dan pengolahan data elektronik informasi

yang

meliputi

komunikasi,

pemberdayaan

diseminasi

system

informasi

dan

komunikasi

dan

pengembangan aplikasi telematika b. Pelaksanaan

diseminasi,

jaringan

layanan informasi publik

Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013

6


c. Pelaksanaan

fasilitasi

bantuan

teknis

di

bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengolahan Data dan Informasi serta Pemberdayaan Telematika d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang TIK, Pengolahan data dan informasi, pemberdayaan telematika, diseminasi informasi, jaringan komunikasi dan layanan informasi publik standarisasi. e. Pelaksanaan

monitoring

evaluasi

dan

penyusunan

laporan hasil kegiatan kepada Gubernur f.

Pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. VISI DAN MISI 1. Visi Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau : “Terwujudnya Berbasis

Komunikasi

Teknologi

dan

Informasi

Informasi

menuju

yang

Masyarakat

Sejahtera”. Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau tersebut di atas yaitu :


7


a. Komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi adalah

terciptanya

(pesan,

ide,

proses

gagasan)

yang

penyampaian bisa

informasi

dimengerti

dan

difahami dari pemerintah kepada masyarakat melalui sarana

teknologi,

multimedia

untuk

format

visual

menghasilkan

dan

distribusi

informasi

yang

berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat

waktu

pemerintahan,

yang

digunakan

bisnis,

untuk

pribadi

dan

keperluan merupakan

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. b. Masyarakat sejahtera adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tentram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. 2. Misi Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau : a. Mewujudkan

ketersediaan

akses

serta

layanan

komunikasi dan informatika yang terintegrasi b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013

8


Di dalam kedua misi tersebut terkandung hal-hal yang mendasar, yaitu : a. Mewujudkan tersedianya system jaringan komunikasi, informatika dan pengolahan data elektronik yang terintegrasi dan efisien guna memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. b. Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data yang terintegrasi di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. c. Memberikan

kontribusi

terselenggaranya

pemerin-

tahan yang baik (good governance) melalu pelayanan informasi dan penyediaan data untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. d. Mendorong peran media massa serta masyarakat informasi dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah untuk pembangunan daerah. e. Pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informasi

dengan

mengimplementasikan

melalui

pembinaan kepada masyarakat.


9


f. Pelayanan komunikasi, informasi dan penyediaan data dapat

diakses

oleh

Pemerintah

dan

masyarakat

melalui sistem jaringan (website) ataupun media center yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau.

C. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan

yang

ingin

dicapai

oleh

Dinas

Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau : a. Tersedianya

akses

dan

layanan

komunikasi

dan

informasi. b. Terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera. 2. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2012 yang dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya

pembangunan

dan

pengembangan

sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi. b. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi.


10


c. Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

dan

pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi. D. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. Strategi a. Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

komunikasi

dan

informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. b. Meningkatkan efektifitas pelayanan data dan informasi c. Optimalisasi

koordinasi

dan

kemitraan

dalam

penyebarluasan informasi 2. Kebijakan a. Pengembangan infrastruktur e-government (infrastruktur jaringan,

infrastruktur

informasi

dan

infrastruktur

aplikasi). b. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data dan informasi c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan seluruh pelaku diseminasi informasi.

E. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 1. Program Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Provinsi Riau Tahun 2013 Sumber Dana

APBD.


11


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur e. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan f. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa g. Program

Fasilitasi

Peningkatan

SDM

Bidang

Komunikasi dan Informasi h. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa. i. Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

2. KEGIATAN Kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2013 untuk Dinas

Komunikasi

Elektronik

Provinsi

Informatika Riau

yang

dan

Pengolahan

merupakan

Data

kegiatan

pendukung keberhasilan Program yang telah ditentukan, adalah :


12


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran operasional pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum pemerintahan dan menunjang tugas pembangunan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Provinsi

Riau

seperti

surat-menyurat,

langganan daya dan jasa, koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan program

ini

dilaksanakan

selama

setahun

penuh.

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan : 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Kegiatan

Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaan 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013

13


9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 11) Penyediaan jasa publikasi 12) Peringatan hari kebangkitan nasional b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan (O & P) terhadap aset daerah berupa gedung, mobil jabatan, peralatan serta perlengkapan kantor. Dengan demikian diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau. Program

ini

dilaksanakan

dengan

kegiatan-kegiatan

sebagai berikut : 1)

Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

2)

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3)

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung

Kantor 4)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

c. Peningkatan Disiplin Aparatur 1). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2). Pengadaan pakaian KORPRI Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013

14


d. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur Kualitas sumber daya aparatur merupakan bagian dalam

rangka

menciptakan

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu kapasitas sumber daya aparatur harus senantiasa ditingkatkan untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya melalui Pendidikan dan pelatihan serta Pembinaan jasmani dan rohani, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Kegiatan Pembinaan Olah Raga Seni Budaya dan Rohani. e. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

perlu

ditingkatkan

dalam

rangka

penyusunan rencana program dan kegiatan, laporan keuangan dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan penggunaan

anggaran

transparansi

dan

pemerintah

serta

tuntutan

pertanggungjawaban/akuntabilitas

penggunaan anggaran terhadap kinerja pemerintah. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan, sebagai berikut :


15


1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran dan Akhir Tahun 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

f.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi, pengembangan sistem komunikasi dan informasi serta sumber daya dan jaringan komunikasi dan informasi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program dimaksud adalah : 1) Kegiatan Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau 2) Kegiatan Optimalisasi website riau.go.id 3) Kegiatan Pengembangan e-government Provinsi Riau 4) Kegiatan Pengembangan studio editing multimedia 5) Kegiatan

Rapat

Koordinasi

Teknis

Tahunan

Teknologi Informasi se Provinsi Riau 6) Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013

16


7) Penyimpanan sistem jaringan integrasi Open Source se Provinsi Riau 8) Layanan kinerja komisi informasi Provinsi Riau 9) Operasional

mobil

pusat

layanan

internet

kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau.

g. Program

Fasilitasi

Peningkatan

SDM

Bidang

Komunikasi dan Informasi Sumber daya manusia baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat luas merupakan salah satu pilar terpenting

dalam

penyerbaluasan

informasi

dan

mengembangkan komunikasi publik. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang

teknologi

informasi

maka

perlu

diberikan

pelatihan, sosialisasi dan pengembangan SDM. Untuk menunjang program tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau pada tahun 2013 telah melaksanakan Kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan

Job

Training

linux

bagi

Aparatur

Pemerintah Provinsi Riau 2) Festival

Pertunjukan

media

tradisional

dalam

penyebarluasan informasi Rencana Pembangunan Diskominfo&PDE Tahun 2013

17


3) Kegiatan

Workshop

Jurnalistik

Media

Siaran

(Broadcasting Journalist) bagi Komunitas Radio dan Televisi 4) Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Publik 5) Bimbingan

Teknis

Pengelolaan

Informasi

dan

Dokumentasi (PID) h. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Dalam upaya mewujudkan transparansi pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, sehingga terwujudnya

kepastian

pemerintah

untuk

menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell), maka perlu dilakukan kerjasama

informasi

dan

media

massa

dalam

melaksanakan penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggung jawab sehingga program-program pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat dengan tepat. Melalui

program

ini

juga

diharapkan

dapat

meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan persatuan

dan

kehidupan kesatuan;

bangsa;

memperkukuh

membentuk

kepribadian

bangsa, serta memperkuat kelembagaan.


18


Kegiatan-kegiatan

yang

terkait

dengan

program

kerjasama informasi dan media massa diantaranya adalah : 1)

Kegiatan

Pameran

Pembangunan

Teknologi

Informasi 2)

Kegiatan

Layanan

Media

Elektronik

(Dialog

Interaktif di Radio dan TV lokal) 3)

Kegiatan Layanan informasi public Diskominfo-PDE

4)

Kemitraan Pemerintah dan Insan Pers

5)

Kegiatan

Pengembangan

Kemitraan

Lembaga

Komunikasi

i.

6)

Pengembangan Penyelenggaraan penyiaran

7)

Kegiatan Pekan Informasi Nasional

8)

Pengembangan layanan informasi media center

9)

Newsroom Pemerintah Provinsi Riau

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Ketersediaan data dan informasi yang akurat, terkini dan akuntabel sangat diperlukan baik oleh masyarakat maupun pemangku kebijakan sebagai bahan evaluasi dan

perencanaan

kebutuhan

ke

tersebut,


depan. maka

Untuk

perlu

memenuhi

dikembangkan

19


penyediaan

data

dan

informasi

dengan

melalui

kegiatan : 1). Kegiatan Up date dan analisa data pembangunan Provinsi Riau. 2). Kegiatan Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau 3). Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah se Provinsi Riau 4). Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN), Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2014 di Kabupaten/Kota.


20


BAB III REALISASI PEMBANGUNAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PDE TAHUN 2013

A. KESERETARIATAN 1. ORGANISASI DAN TATA KERJA Dinas

Komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan

Data

Elektronik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau

sebagai

unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab

kepada

Gubernur

melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Provinsi

melaksanakan

Riau

urusan

berdasarkan

azas

pembantuan

bidang

mempunyai

pemerintahan

otonomi

daerah

komunikasi,

tugas daerah

dan

informatika

tugas dan

pengolahan data elektronik serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Realisasi Pembangunan Tahun 2013

21


Berdasarkan

Peraturan

Gubernur

Riau

Nomor

46

Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau, Dinas Kominfo dan PDE Provinsi

Riau

merupakan

suatu

unit

kerja

yang

dipercaya sebagai pengelola Teknologi Informasi di Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi sehingga dapat menjadi pusat

informasi

bagi

kebutuhan

Pemerintah

pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Bina Program; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Bidang Informasi Publik, terdiri dari: 1) Seksi Layanan Informasi Publik; 2) Seksi Penyiaran; 3) Seksi Media Informasi. d. Bidang Komunikasi, terdiri dari: 1) Seksi Komunikasi Sosial; 2) Seksi Kemitraan Media Komunikasi; 3) Seksi Komunikasi Pemerintah. e. Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi, terdiri dari: 1) Seksi Pengumpulan Data; 2) Seksi Pengolahan dan Analisis Data; 3) Seksi Penyajian Data dan Informasi. f. Bidang Aplikasi dan Telematika, terdiri dari: 1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi; Realisasi Pembangunan Tahun 2013

22


2) Seksi Pengembangan Perangkat Lunak; 3) Seksi Sistem Jaringan. Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis di bidang

media

center

dan

pengelolaannya,

Dinas

Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Media

Center

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas dan program Dinas di Bidang Media Center, ketatausahaan dan mengkoordinaskan tugas dan program kelompok jabatan fungsional yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kepala; 2) Sub Bagian Tata Usaha; 3) Kelompok Jabatan Fungsional 2. KEPEGAWAIAN 1. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebanyak 57 orang PNS. 2. Kualifikasi Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan

Data

Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut :


23

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 Tabel 3.1

:

Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau

berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun

2013

No

Tingkat Pendidikan

Tahun 2013

A

PNS

1

Sekolah Dasar (SD)

0

2

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

0

3

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

4

Diploma (D3)

4

5

Sarjana (S1)

22

6

Pasca Sarjana (S2)

15

7

Pasca Sarjana (S3)

0

15

Jumlah Total

Tabel 3.2

:

56

JumlahPegawaiDinasKominfodan PDE Provinsi RiauMenurut Tingkat Pendidikan, Golongan

No

Pendidikan

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

PascaSarjana (S2)

-

-

5

10

15

2

Sarjana (S1)

-

-

20

2

22

3

D3

-

3

1

-

4

4

SMA

-

5

10

-

15

-

8

36

11

56

Jumlah

3. Pangkat dan Golongan. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan

Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013

Data

adalah sebagai

berikut :


24

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 Tabel 3.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2013

No

Pangkat / Golongan

Tahun 2013

A.

PNS

1.

Pembina Utama Madya / IV d

1

2.

Pembina Utama Muda / IV c

0

3.

Pembina Tingkat I / IV b

6

4.

Pembina / IV a

4

5.

Penata Tingkat I / III d

14

6.

Penata / III c

9

7.

Penata Muda Tingkat I / III b

10

8.

Penata Muda / III a

4

9.

Pengatur Tingkat I / II d

1

10.

Pengatur / II c

3

11.

Pengatur Muda Tingkat I / II b

4

12.

Pengatur Muda / II a

0 56

Jumlah PNS

4. Pejabat Struktural Berdasarkan

Eselon

Pegawai

Dinas

Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 :

Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau berdasarkan eselon Tahun 2013

Eselon JUMLAH I

II

III

IV

-

1

6

16


23

25


5. Fungsional. Berdasarkan Komunikasi

jenis

jabatan

Informatika

dan

fungsional, Pengolahan

Dinas Data

Elektronik Provinsi Riau terdapat 1 (satu) jenis jabatan fungsional yaitu di UPT Media Center, tetapi sampai Tahun 2013 belum memiliki pejabat fungsional. 6. Jenis Kelamin. Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 : Jumlah Pegawai Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

3.

No

Jenis Kelamin

Tahun 2013

1

Laki-laki

34

2

Perempuan

22

Jumlah

56

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan

Data

Elektronik Provinsi Riau Tahun 2013 Sumber Dana APBD

Untuk mendukung pelaksanan program dan kegiatan pembangunan Komunikasi informatika dan PDE telah dialokasikan anggaran melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2013

sesuai

dengan

DPA-SKPD

Dinas

Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau nomor 1.25.1.25.01.00.00.5.2 dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Pembangunan Tahun 2013

26


a. Belanja Tidak Langsung

7,816,727,900,-

38,82 %

12,313,978,325,-

61.18 %

20,130,706,225,-

100,00%

b. Belanja Langsung Jumlah

Selengkapnya mengenai rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran. Anggaran Dinas Kominfo (sumber

dana

APBD

tahun

20,130,706,225,-Realisasi tersebut

sampai

dan PDE Provinsi Riau

dengan

2013

penyerapan akhir

sebesar dari

tahun

Rp. dana

anggaran

(Desember tahun 2013) adalah Rp. 17,573,432,176.00,(87.30%) dengan realisasi fisik

98.40 %.

Tabel 3.6 : Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013

KODE REK. 5.1

URAIAN

BELANJA

TIDAK

LANGSUNG 5.2

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH

REALISASI

JUMLAH DANA (RP.)

7,816,727,900,-

KEUANGAN (RP.)

6,804,539,496.00,-

FISIK (%) 100.00

12,313,978,325,-

10,768,892,680,-

98.40

20,130,706,225,-

17,573,432,176.,-

98.40

Berikut ini realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau tahun 2013.


27


Tabel 3.6 : Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 Realisasi s/d 31 Desember 2013 No

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

BELANJA I A

20,130,706,225.00

BELANJA TIDAK

7,816,727,900.00

LANGSUNG Gajidan Tunjangan

3,650,911,900.00

Gaji Pokok Representasi

2,595,082,041.55

PNS/Uang

344,885,631.68

Tunjangan Keluarga

259,171,250.00

Tunjangan Jabatan

97,136,125.00

Tunjangan Umum

200,108,653.88

Tunjangan Beras

Keuangan

Fisik (%)

Rp

%

17,573,432,176.00

87.30

98.40

87.05

100.00

6,804,539,496.00 3,174,557,796.00 2,336,306,600.00 246,697,834.00 248,170,000.00 88,035,000.00

86.95 90.03 71.53 95.76 90.63

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

150,523,950.00

75.22

57,174,869.00

61.68

50,989.00

58.61

47,598,554.00

77.09

4,165,816,000.00

3,629,981,700.00

87.14

Tambangan Penghasilan berdasarkan beban kerja

4,165,816,000.00

3,629,981,700.00

87.14

100.00

II

BELANJA LANGSUNG

12,313,978,325

10,768,892,680

87.45

98.40

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,102,780,000

1,656,786,708

78.79

1.1

Penyediaan menyurat

4,200,000

1.2

Penyediaan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor

877,280,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

92,699,826.38 87,000.00

Pembulatan Gaji

61,741,371.51

Iuran Asuransi Kesehatan B

1.3 1.4

Tambahan PNS

Penghasilan

jasa

surat

100.00 100.00 100.00

71.43

100.00

679,703,438

77.48

100.00

60,000,000

49,121,000

81.87

100.00

10,000,000

9,916,500

99.17

100.00

3,000,000


28


Realisasi s/d 31 Desember 2013 No

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

1.5

Penyediaan alat tulis kantor

95,000,000

89,564,325

94.28

100.00

1.6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

75,000,000

72,056,075

96.07

100.00

1.7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35,000,000

97.84

100.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

30,100,000

83.48

100.00

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

80,000,000

78,634,900

98.29

100.00

491,200,000

469,771,220

95.64

100.00

Penyediaan jasa publikasi

270,000,000

26.94

30.00

97.23

100.00

Keuangan Rp

1.8

1.9 1.1 0 1.1

2

%

34,245,100

25,128,000

1 1.1

Fisik (%)

72,726,250 Peringatan kebangkitan nasional

hari

75,000,000 72,919,900

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan komputer. printer dan kelengkapannya

504,500,000

443,713,493.00

87.95

176,500,000

169,125,000

95.82

100.00

2.2

Pengadaan peralatan perlengkapan kantor

111,000,000

95.99

100.00

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80,000,000

97.38

100.00

2.4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

137,000,000

90,141,493

65.80

100.00

75,000,000

63,300,000.00

84.40

3.1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

37,000,000

31,800,000

85.95

100.00

3.2

Pengadaan pakaian KORPRI

38,000,000

31,500,000

82.89

100.00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan olahraga seni budaya dan rohani Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD Monitoring. Evaluasi dan pelaporan

192,800,000

178,457,100.00

92.56

117,800,000

110,119,400

93.48

100.00

75,000,000

68,337,700

91.12

100.00

407,000,000

352,301,025.00

86.56

75,000,000

67,243,725

89.66

100.00

112,000,000

100,532,575

89.76

100.00

87.57

100.00

2 2.1

3

4.1 4.2 5

5.1 5.2 5.3

dan

106,544,000 77,903,000

150,000,000


131,350,075

29



Pagu (Rp)

Program/Kegiatan

Rp 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3

7.4 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4

Fisik (%)

Keuangan %

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau Optimalisasi website riau.go.id Pengembangan egovernment Provinsi Riau Pengembangan studio editing multimedia

70,000,000

53,174,650

75.96

4,522,727,100

4,110,622,174

90.89

500,000,000

477,917,425

95.58

100.00

187,600,000

179,045,300

95.44

100.00

200,000,000

175,670,125

87.84

91.50

98.64

100.00

Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau Sosialisasi jaringan online Pemerintah Provinsi Riau

200,000,000

186,660,650

93.33

100.00

85,000,000

68,791,090

80.93

100.00

Penyimpanan system jaringan integrasi Open Source se Provinsi Riau Layanan kinerja komisi informasi Provinsi Riau

350,000,000

92.25

100.00

2,288,903,350

2,109,151,134

92.15

96.94

Operasional mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau Festival pertunjukan media tradisional dalam penyebarluasan informasi Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagikomunitas radio dantelevisi Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik Bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) Program Kerjasama Informasidan Media Massa

611,223,750

491,869,950

80.47

100.00

943,123,400

875,785,940.00

92.86

175,000,000

165,915,990

94.81

100.00

244,000,000

238,220,200

97.63

100.00

89.03

100.00

95.69

100.00

84.08

100.00

Pameran pembangunan teknologi informasi

225,000,000

Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik lokal) Layanan informasi publik Diskominfo-PDE Kemitraan pemerintah dan insane pers

200,000,000

100,000,000

100.00

98,641,300

322,875,200

100,000,000 89,030,950 224,123,400

214,454,700

200,000,000 168,164,100 1,720,676,600

1,558,221,900

90.56 91.35

100.00

187,796,000

93.90

100.00

137,200,000

125,671,600

91.60

100.00

100,000,000

86,116,900

86.12

100.00

205,533,000


30



Pagu (Rp)

Program/Kegiatan

Rp 8.5 8.6 8.7

Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi

100,000,000

Pengembangan penyelenggaraan penyiaran

190,000,000

Pekan informasi tahun 2013

176,000,000

nasional

Fisik (%)

Keuangan % 81.72

100.00

88.39

100.00

84.56

100.00

81,723,500 167,946,100 148,829,100

8.8

Pengembangan layanan informasi media center

405,076,600

386,445,100

95.40

100.00

8.9

Newsroom PemerintahProvinsi Riau Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau

187,400,000

168,160,600

89.73

100.00

1,845,371,225

1,529,704,340

82.89

262,291,000

231,008,950

88.07

100.00

Identifikasi. sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah seProvinsi Riau Sosialisasi Internet Sehatdan Aman, Narkoba dan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu 2014 di Kabupaten/Kota

320,600,000

282,739,690

88.19

100.00

175,000,000

154,206,300

88.12

100.00

1,087,480,225

861,749,400

79.24

100.00

9 9.1 9.2 9.3

9.4

Untuk lebih rincinya mengenai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sumber dana APBD Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran. B. BIDANG INFORMASI PUBLIK 1. Layanan Informasi Publik Diskominfo-PDE Seiring dengan diberlakukannya UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka perlu dibuat Desk Layanan Informasi Publik dengan mengacu pada standar yang sudah ada. Setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan Realisasi Pembangunan Tahun 2013

31


sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar

sesuai

dengan

petunjuk

teknis

standar

layanan

informasi publik yang berlaku. Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana Desk Layanan Informasi sebagai media dan sarana dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi atau masyarakat yang membutuhkan informasi. 2. Dibuat dan dikembangkan sebuah sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar melalui website dinas (http://diskominfo-pde.riau.go.id) dan sistem pengelolaan layanan informasi publik. Dalam

melakukan

pengelolaan

sistem

layanan

informasi publik melalui website http://diskominfo-pde.riau.go.id secara rutin dengan memasukan berita terkini tentang pembangunan

riau,

update

informasi

publik,

banner

pengumuman/informasi prov. Riau, agenda gubernur dsbnya serta membuat sebuah sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Hasil yang diharapkan adalah :

1. Mendukung terlaksananya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dalam memberikan layanan informasi publik. 2. Adanya media dan desk layanan Infrmasi publik yang dikelola secara terpadu. 3. Terwujudnya Layanan Informasi Publik secara cepat, mudah

dan

wajar

sesuai

dengan

tuntutan

dan

kebutuhan masyarakat. 4. Dengan tersedianya desk layanan informasi publik dapat dilakukan pengeloaan informasi dan dokumentasi dengan baik pada Dinas Kominfo&PDE Prov. Riau, serta akan terjadi pelayanan informasi yang baik dari pemerintah dan hak setiap warga negara dapat terpenuhi terutama hak


32


memperoleh

data

dan

informasi

dari

badan

publik

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU KIP. 5. Tersedia sebuah sistem layanan informasi publik yang memberikan informasi publik kepada masyarakat yang mudah, cepat dan cara sederhana yang ditampilkan dalam bentuk website resmi dinas kominfo & pde Prov. Riau. 2. Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau. Terlahir dari semangat undang-undang keterbukaan Informasi publik dengan diberlakukannya UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Daerah wajib membentuk Komisi Informasi Provinsi seperti yang tertera pada BAB VII UU KIP tentang Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan

UU

KIP

dan

peraturan

pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi. Tujuan dari kegitan ini adalah membantu memfasilitasi operasional layanan kinerja Komisi Informasi Provinsi agar UU KIP

dapat

dilaksanakan

dengan

baik,

sehingga

dapat

meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah dalam memberikan pelayan informasi kepada masyarakat. Adapun kegiatan utama dari Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau adalah : 1.

Mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu Komisi Informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

2.

Mempersiapkan segala bentuk administratif, keuangan dan ketatausahaan kegiatan dan operasional Komisi Informasi Provinsi Riau.


33


3.

Melakukan

kerjasama

dengan

pihak-pihak

terkait

menyangkut administrasi maupun teknis dalam edukasi dan sosialisasi Komisi Informasi Provinsi Riau Setelah kegiatan ini terlaksanan maka hasil sebagai keluaran yang diharapkan adalah : 1.

Mendukung Keterbukaan

terlaksananya Informasi

Undang-undang

Publik

dalam

memberikan

layanan informasi publik. 2.

Terlaksana

dan

terlayaninya

operasional

Komisi

Informasi Provinsi Riau yang dapat menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya 3.

Terwujudnya Layanan Informasi Publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Dengan adanya Komisi Informasi Provinsi Riau ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa informasi publik terhadap badan publik yang ada, serta akan terjadi pelayanan yang baik dari pemerintah dan hak setiap warga negara dapat terpenuhi terutama hak memperoleh data dan informasi dari badan publik. Agar Komisi Informasi Provinsi yang sudah dibentuk dapat segera menerbitkan pedoman dan petunjuk teknis, sehingga pemberlakuan UU KIP dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga akan meningkat kepercayaan masyarakat terhadap badan publik dan pemerintah daerah dalam kapasitas sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik.

3. Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran . Di Provinsi Riau saat ini terdapat Lembaga Penyiaran yang

tersebar

di

Kabupaten/Kota

di

Prpvinsi

Riau.

Lembaga Penyiar ini mempunyai penyiar sebagai ujung tombak penyampai informasi kepada pendengar. Menjadi permasalahan pada saat ini bagi lembaga penyiar untuk


34


mendapatkan insan penyiar yang mempunyai pengetahuan terhadap etika Penyiaran dan mampu menggali dan mengangkat

content

lokal

didaerahnya.

Hal

ini

dikarenakan tidak adanya penambahan ilmu dalam dunia penyiaran

bagi mereka. Oleh karena itu perlu diadakan

Pengembangan

Penyelenggaraan

Penyiaran

bagi

insan

penyiar yang ada di Riau. Membarikan penambahan Pengalaman ilmu dalam penyiaran dan juga memberikan reward terhadap insan penyiar yang dianggap berprestasi di bidangnya sesuai dengan

kategori

meningkatkan

yang

diberikan.

pengetahuan

terhadap

Pelatihan etika

untuk

penyiaran

Memberikan rewards terhadap penyiar yang berprestasi Penataan dunia penyiaran khususnya di Provinsi Riau agak sulit, karena membutuhkan kesabaran dan menuntut kebijaksanaan, dimana masih adanya aktivitas masyarakat menggunakan frekuensi dan bersiaran tanpa mengantongi ijin penggunaan frekuensi dan ijin siaran. Berikut ini data kelembagaan penyiaran dan penerbitan pers baik Harian, Mingguan maupun bulanan yang ada di Provinsi Riau. 4. Dialog Interaktif Di TV Lokal Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional Dalam rangka penyebaran informasi, salah satu media yang efektif digunakan adalah media elektronik, media elektronik yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah TVRI dan TV swasta lokal, media tersebut dipilih dengan alasan sebagai media elektronik yang telah dikenal


35


oleh pemirsa dan berjalan dengan baik serta dapat diakses oleh masyarakat di daerah ini. Selain alasan diatas tadi, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau memilih TVRI Riau-Kepri dan PT Riau Media Televisi adalah merupakan media Elektronik yang mempunyai sinyal yang baik serta diminati oleh pemirsanya di wilayah Provinsi Riau. Sebab itulah Dinas Komunikasi

dan

Informatika

dan

Pengolahan

Data

Elektronik Provinsi Riau memilih kedua media tersebut, dalam

rangka

mensosialisasikan

program

pemerintah

kepada masyarakat di daerah ini, terutama mengenai isu-isu aktual

yang

sedang

berkembang

dalam

kehidupan

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau telah

menayangkan

8

(delapan)

kali

kegiatan

Dialog

Interaktif secara langsung di kedua media tersebut. Maksud dan tujuan dari program kerja ini adalah : 1. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah dan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota

yang telah, akan, sedang dan telah

selesai dilaksanakan 2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta tangung jawab para pengambil kebijakan, stakeholder, swasta dan masyarakat di Provinsi Riau akan pentingnya Informasi. 3. Mendorong Politikal Will Pemerintah Daerah untuk meningkatkan


cakupan

pelayanan

dan

akses

36


Komunikasi Informasi terhadap masyarakat di Provinsi Riau. 4. Diperolehnya informasi yang akurat terhadap isu-isu aktual dalam kehidupan masyarakat. 5.

Terjadinya dialog secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Kegiatan dialog Interaktif di TVRI Riau-Kepri dan RTV

Pekanbaru dilaksanakan sebanyak

8

kali

dapat dilihat

pada table.3.7 berikut: Tabel: 3.7 : Daftar Media TV lokal untuk Dialog Interaktiv di TV Lokal

No

NAMA MEDIA ELEKTRONIK

FREKWENSI SIARAN

1

TVRI Riau-Kepri

-

2.

RTV Pekanbaru

8 Kali

Kegiatan

dialog

interaktif

yang

telah

telah

dilaksanakan sebanyak 8 kali yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2013, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.8 sebagai berikut : Tabel: 3.8 : Rincian Kegiatan Dialog Interaktiv di TV Lokal No.

1

TANGGAL PELAKSANAAN 26 Maret 2013

TEMA

Peran

TEMPAT

Komisi

Informasi

RTV

dan

Program

Komisi

Informasi

Provinsi

23 April 2013

Dunia

Penyiaran

Dalam

Membangun dengan

Komisi

Informasi

2. Mantan Ketua Tim Seleksi Calon K.I Riau. 3. Pengamat Hukum.

Tantangan

sa,

1. Ketua

Provinsi Riau.

Riau.

2.

NARASUMBER

Bang

Bersempena Hari

RTV

1. Ketua ASPIKOM Wila yah Riau. 2. Ketua

Komisi

Penyiaran

Indonesia Daerah Riau. 3. Ketua PRSNI Riau.

Penyiaran Nasional.


37


1. Kakanwil

3.

02 Mei 2013

Persiapan

Penye

lenggaraan

RTV

Haji

Kemenag

Prov.

Riau. 2. Ketua Ikatan Persaudara an

Tahun 2013

Haji Indonesia Riau. 3. Ketua

Kelompok

Bim

bingan Ibadah Haji Riau.

4

17 Mei 2013

Dengan

semangat

RTV

kebangkitan nasional,

1.Kepala Dinas Komuni kasi

kita

judkan

Wu

Demokrasi

Berdasarkan casila

dan 2.Ketua

UUD

PDE

Legiun

Veteran

Provinsi Riau.

1945 Menuju Indo

3.

nesia yang Maju dan modern

&

Provinsi Riau.

Pan

dan

Informatika

Anggota

DPRD

Provinsi

Riau.

Dalam

Bingkai NKRI.

5.

6.

08 Juli 2013

Sejahtera Ber sama

RTV

1.

Koperasi

02 Agustus 2013

Kepala

Dinas

Koperasi

dan UKM Provinsi Riau

Persiapan

3.

Pengamat Ekonomi.

1.

Ass.

Ekonomi

Jadi

Pembangunan

Sekda

Provinsi Riau ke- 56.

Provinsi Riau.

Hari

RTV

Bupati Kampar.

Bid.

sanaan

Pelak

2.

2.

II

Kepala

Dinas

Pemuda

dan Olah Raga Provinsi Riau 3.

Kepala Dinas Parawisata Prov. Riau.

7

18 Agustus 2013

Dengan Hari

Jadi

Riau

ke

Semangat

RTV

1.

Provinsi 56,

wujudkan Sebagai

Kita

Ass.

II

Bid.

Ekonomi

Pembangunan

Sekda

Provinsi Riau.

Riau

2.

Bupati Bengkalis.

Pusat

3.

Tokoh Masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Baru

di

Indonesia.


38


8.

18 Oktober 2013

Sengketa

Informasi

RTV

1.

Publik.

Ketua

Komisi

Informasi

Riau. 2.

Ketua Aspikom Riau.

3.

Pengamat Hukum.

C. BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA 1. Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau Untuk meningkatkan komunikasi dan informasi yang efektif secara online antar SKPD Pemerintah Provisnsi Riau, dan juga untuk meningkatkan unjuk kerja atau performance, keamanan,

kemudahan

dalam

melakukan

pengaturan

komunikasi dan informasi dibidang teknologi jaringan online pemerintahan,

Dinas

Komunikasi

Informatika

dan

Pengoalahan Data Elektronik Provinsi Riau saat ini melakukan pengembangan dan penataan jaringan IT di beberapa SKPD Provinsi Riau. Kebijakan pemerintah dibidang e-government merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Maka dalam hal ini untuk mengoptimalkan Transfer Komunikasi

Data

antar

Instansi

SKPD

Provinsi

Riau

diperlukan perangkat Jaringan komunikasi yaitu Radio Link atau Wireless yang pada saat ini beberapa Satker telah dibangun dan digunakan untuk jaringan data, komunikasi IPPhone, Aplikasi Satker dan Intranet dan Internet. Dalam kaitan itulah, Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau akan mengadakan kegiatan Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau, berupa Jaringan


39


Wireless. Dengan teknologi Jaringan Wireless yang semakin maju, komunikasi antar Instansi SKPD Pemprov Riau jadi semakin mudah melalui Teknologi Radio LAN. Keistimewaan Wireless terhadap saluran non kabel adalah handal dan bandwidth lebar dengan sistem transmisi paket data. Dengan demikian kiranya perlu dibangun jaringan Wireless Pemprov Riau sebagai jaringan komunikasi data yang bertujuan untuk : 1 Membangun Komunikasi dan Informasi data melalui Jaringan Wireless Pemerintah Provinsi Riau 2 Meningkatkan

pemahaman

dan

kerjasama

tentang

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangannya dalam bentuk jaringan Wireless. 3 Meningkatkan

kualitas

perencanaan

melalui penyediaan sistem informasi

pembangunan yang valid dan

akurat serta mudah dan cepat. 4 Membangun koordinasi dan Transfer data dan informasi pemerintah Provinsi melalui Intranet dan Pesawat telpon (IPPhone) 5 Meningkatkan unjuk kerja dan memudahkan untuk melakukan manajemen lalu lintas data pada jaringan komputer Diskominfo & PDE Provinsi Riau seperti utilitas, segmentasi jaringan dan security. 6 Membentuk jaringan VLAN antar SKPD Provinsi Riau Untuk menjaga kualitas layanan yang akan diberikan kepada Dinas Kominfo & PDE Provinsi Riau, disamping kompleksitas pekerjaan yang menjadi lingkup kerja dari kegiatan ini, untuk pelaksana pekerja atau kontraktor harus memiliki kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut :


40


1. Memiliki Tenaga Ahli Jaringan yang berpengalaman minimal 3 tahun dan memiliki sertifikasi CCNA dan CCNP ( 1 orang CCNA dan 1 orang CCNP ) dan akan lebih baik apabila memiliki tenaga ahli yang bersetifikasi CCDA atau CCDP. 2. Tenaga Ahli Jaringan diatas harus terlihat selama kegiatan design jaringan, implementasi dan melakukan kegiatan pengujian (test plan).Copy sertifikasi untuk tenaga ahli jaringan diatas harus dilampirkan dalam dokumen administrasi. Lokasi Pengadaan barang/jasa perangkat Jaringan wireless ini yang adalah di

Kantor Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Jl, Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru, Adapun pemasangan perangkat jaringan ini di 13 SKPD dan pemeliharaan jaringan terdapat pada 25 SKPD Provinsi Riau terdiri dari : Tabel 3.8. Lokasi Jaringan Wireless Provinsi Riau Tahun 2008-2013 No.

Tahun

Lokasi Kegiatan

1.

2008

- Kota Pekanbaru

2.

2012

-

Gedung Menara Lancang Kuning,

-

sebanyak 4 unit (access point)

-

Bappeda

-

Dinas Pemuda dan Olah Raga

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan

-

Kependudukan

-

Dinas Tanaman Pangan

-

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


41


3

2013

-

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

Dinas Pendapatan

-

Badann Lingkungan Hidup

-

Satuan Polisi Pamong Praja

-

Badan Penangulangan Bencana

-

Kediaman Gubernur

-

Badan Perbatasan

-

Dinas Koperasi dan UKM

-

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Tabel 3.9.

-

Biro Humas

-

Biro keuangan

-

Birop Kesra

-

Biro Umum

-

Biro Ekonomi

-

Biro perlengkapan

Lokasi Jaringan Wireless Provinsi Riau Tahun 2012.

No.

Tahun

Lokasi Kegiatan

1.

2012

-

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- Badan Penelitian dan Pengembangan, -

Badan

Pemberdayaan

Perlindungan

Anak

Perempuan,

dan

Keluarga

Berencana (BP3KB) - Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Sosial, - Dinas Perikanan dan Kelautan) - Perbaikan alat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).


42


Tabel 3.10. Lokasi Jaringan Fiber Optic Provinsi Riau Tahun 2013.

No.

Tahun

1.

Lokasi Kegiatan

2013

- Gedung Menara Lancang Kuning, -

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

- Inspektorat - Badan Kepegawaian Daerah -

Badan

Perpustakaan

Arsip

dan

Dokumentasi - Dinas Kesehatan - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh - Dinas Perkebunan - Dinas Kehutanan - Dinas Perhubungan

2. Sosialisasi Jaringan Online Pemerintah Provinsi Riau Adanya komunikasi diharapkan penataan

penerapan di

lingkup

diikuti

sistem

pula

teknologi

informasi

dan

Pemerintah

Provinsi

Riau

dengan

manajemen

adanya

dan

proses

pelaksanaan kerja

yang

mengoptimalkan pemanfaataan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas

komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan

Data

Elektronik Provinsii Riau menyelenggarakan Sosialisasi Jaringan

Online

Pemerintah

Provinsi

Riau

pada

Dinas/Instansi, Kab/Kota se-Provisni Riau selama sehari, di Ruang Kenanga, diharapkan melalui sosialisasi ini para peserta dapat memahami teknologi jaringan komunikasi Realisasi Pembangunan Tahun 2013

43


wireless

dan

penggunaan

jaringan pesawat

masing-masing

SKPD.

intranet telpon

/

internet,

(IPPhone)

“Peserta

ataupun

komunikasi

seluruhnya

70

di

orang

dengan rincian dari Dinas, Badan, Biro, dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang masing-masing 2 orang ( untuk eselon IV dan Staf teknis) Adapun tujuan sosialisasi adalah agar para peserta mampu mengolah data dan informasi dalam proses kerja secara elektronik, serta terhindar dari ancaman gangguan ICT (information and communication technology) dalam menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi. “Tujuan lainnya adalah peserta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan penggunaan peralatan canggih agar memudahkan pelayanan publik. Materi sosialisasi meliputi Kebijakan Umum dalam Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi serta Kondisi

Perkembangan

Komunikasi

dan

Teknis

Pelaksanaan Jaringan komunikasi dan Informasi dalam lingkup pemerintahan yang diwujudkan dalam konsep egovernment lebih dimaksudkan untuk mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment

dan

SK

57/Kep/M.Kominfo/12/2003

Menkominfo tentang

No. Panduan

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga,” Kegiatan Sosialisasi Jaringan Online Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk : Realisasi Pembangunan Tahun 2013

44


a. Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah tentang penerapan teknologi dan komunikasi guna mendukung kelancaran tugas. “Hal ini mennunjukkan bahwa aparat Pemerintah

senantiasa

mengikuti

perubahan

dan

perkembangan teknologi.. b. Membuat tentang

kesepakatan

pemahaman

pemanfaatan

teknologi

dan

kerjasama

informasi

dan

komunikasi serta pengembangannya di antar instansi. c. Mengetahui sejauh mana kebutuhan akan teknologi infrastruktur

jaringan

online

ini

bagi

aparatur

pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau d. Membangun TIM Teknis antar instansi Kegiatan

Sosialisasi

Provinsi Riau kegiatan panitia

kegiatan

Jaringan

Online

Pemerintah

ini akan dilaksanakan oleh pihak

Dinas

Komunikasi

Informatika

dan

Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Provinsi Riau. Waktu pelaksanaan kegiatan ini InsyaAllah akan diadakan pada bulan Maret 2013 dengan peserta Eselon IV dari Badan/Dinas/Biro Pemprov. Riau dan Kab/Kota Se Provinsi Riau. 3. Perangkat Lunak Perangkat lunak yang telah tersedia di Dinas Kominfo dan PDE Provinsi sampai tahun 2013 adalah Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN), Sistem Database Dukungan

Kebijakan

Daerah

(SDDKD)

yang

merupakan pengembangan

dari

SDDKN

disesuaikan

dengan

kebutuhan Pemerintah Provinsi Riau, Bank Data Provinsi Riau. Sedangkan website yang dibangun adalah website riau.go.id dan website diskominfo-pde.riau.go.id. Realisasi Pembangunan Tahun 2013

45


Pengembangan

Sistem

informasi

website

riau.go.id

dilaksanakan melalui pengembangan konten manajemen sistem dari website riau.go.id, maintenance web server email server website riau.go.id (aplikasi dan database) serta proteksi terhadap website riau.go.id dari hacker dan virus. Website riau.go.id merupakan website resmi pemerintah Provinsi Riau, yang memberikan data dan informasi serta berita pemerintah Provinsi Riau bagi masyarakat. Data dan informasi yang disajikan adalah data Profil Provinsi Riau, Data Umum, Pemerintahan, Perekonomian, Sosial Budaya, Politik,

Hukum

dan

Keamanan,

Perindustrian

,

Perdagangan dan Investasi. Sedangkan website diskominfo-pde.riau.go.id merupakan website Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau yang memberikan informasi publik. Tabel 3.11. Jumlah pengunjung website riau.go.id dan diskominfo-pde.riau.go.id Tahun 2013

NO

BULAN

www.riau.go.id

www. Diskominfopde.riau.go.id

JUMLAH PENGUNJUNG

JUMLAH PENGUNJUNG

1.

JANUARI

5.429

263

2.

FEBRUARI

4.379

245

3.

MARET

4.759

217

4.

APRIL

4.888

187

5.

MEI

2.963

153

6.

JUNI

2.991

179

7.

JULI

2.925

134


46


8.

AGUSTUS

3.733

95

9.

SEPTEMBER

12.737

247

10.

OKTOBER

7.781

183

11.

NOVEMBER

5.300

172

12.

DESEMBER

6.922

240

64.801

2.315

JUMLAH

4. Pengembangan Teknologi Informasi Dalam

rangka

memberikan

ilmu

pengetahuan

serta

menumbuhkembangkan kreatifitas aparatur Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi. Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau sampai dengan tahun 2013 adalah : Tabel 3.12. Daftar Jenis Pelatihan di bidang Teknologi Informasi Tahun 2005-2013 No.

Tahun

Nama Pelatihan

1.

2005

Pelatihan E-Government (merancang dan Mengembangkan situs web).

2.

2006

Job Training Pengisian Website riau.go.id Pemerintah Training Source

Provinsi

Riau

Penggunaan bagi

Pegawai

dan

Program di

Job Open

Lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau

3.

2007

- Job Training Penggunaan Program Open Source bagi Aparatur Pemprov Riau


47

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 - Job Training Pembuatan Design Web bagai Aparatur Pemprov Riau

4.

2008

- Workshop Teknologi Informasi se Provinsi Riau - Job Training Teknisi Komputer Dasar/ Lanjutan bagi Aparatur Pemprov Riau - Pelatihan manajerial Pelaporan Sistem Informasi (MPSI) bagi aparatur Pemprov Riau.

5.

2009

- Job Training Penggunaan Design Web bagi aparatur Pemprov Riau - Job Training penggunaan Open source bagi aparatur Pemprov Riau

6.

2010

Job Training Teknisi Komputer Tingkat Dasar

dan

lanjutan

bagi

aparatur

Pemerintah Provinsi Riau 7.

2011

- Job Training Open Source (Linux) bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau - Sosialisasi e-government (9 aplikasi)

8.

2012

- Sosialisasi

dan

implementasi

e-

governmenet (2 aplikasi) - Job

Training

linux

bagi

aparatur

Pemprov Riau - Workshop jurnalistik media siaran - Pembelajaran TIK bagi siswa dan guru - Bimbingan

teknis

pengolahan

data

pembangunan daerah Provinsi Riau 9

2013


- Job traning TIK bagi aparatur seprovinsi

48

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 Riau. - Bimbingan Teknis E office - Sosialisasi Penyampaian sistem jaringan terintegrasi Open Source - Dialog Optimalisasi MPLIK di Provinsi Riau - Pembinaan

dan

Peningkatan

Kinerja

sumberdaya aparatur pengelola data dan

informasi

pembangunan

daerah

Provinsi Riau. - Pelatihan

Operator

SDDKD/SDDKN

kabupaten kota se Provinsi Riau - Sosialisasi

Program

KPU/USO

se

Provinsi Riau - Sosialissi jaringan On-Line Pemerintah Provinsi Riau

D. BIDANG KOMUNIKASI Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 baik kepada aparatur maupun masyarakat : 1. Pekan Informasi Nasional Pesatnya informasi

pertumbuhan

yang

didukung

media oleh

komunikasi

kemajuan

dan

teknologi

komunikasi dan informasi yang dapat menjadi peluang bagi setiap anak bangsa untuk meningkatkan wawasan dan kualitas kehidupan. Sesuai dengan kemajuan zaman pemerintah melihat media tradisional masih sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan

yang

memang

masih

memiliki

keterbatasan

teknologi informasi. Seperti diketahui, setiap kabupaten/kota di provinsi Riau masih memiliki media tradisional untuk penyampaian pesan-pesan pembangunan yang mempunyai Realisasi Pembangunan Tahun 2013

49


ciri khas daerah masing-masing. Media inilah yang akan dibangkitkan, dimanfaatkan kembali oleh pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan satu wadah atau kegiatan yang bisa melestarikan media tradisional seperti diadakannya kegiatan Pekan Informasi Nasional bila tidak dikawatirkan media yang sangat bermanfaat ini akan hilang sehingga kebudayaan daerah tidak dikenal oleh generasi muda. Kegiatan Pekan Informasi Nasional bertujuan untuk meningkatkan peran media tradisional dalam penyebarluasan Informasi

Pembangunan.

diharapkan

akan

dapat

mewujudkan pekerja seni yang mampu dan kreatif dalam memanfaatkan media tradisional sebagai media edukasi, maupun sebagai media penyalur aspirasi dan pendapatnya kepada pihak manapun. Secara konstruktif dan positif. Hal ini menjawab kebutuhan era demokratisasi yang sekaligus dapat diharapkan dapat mengembangkan dan memberdayakan media tradisional dalam meminimalisasi penyampaian aspirasi yang menyita waktu, dan menguras pikiran dan tenaga masyarakat, bahkan mengorbankan usaha dan perhatian terhadap keluarga. Kegiatan

Pekan

Informasi

Nasional

diadakan di Kota Medan Provinsi Sumatera

tahun

2013

Utara mulai

tanggal 24 Mei sampai dengan 28 Mei 2013 berlokasi di lapangan merdeka medan. 2. KEGIATAN FESTIVAL PERTUNJUKAN MEDIA TRADISIONAL DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

Kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertunjukan rakyat dalam


50


menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat. Media pertunjukan rakyat dipandang paling efektif dan

popular untuk digunakan

informasi

publik

eksistensi

media

di

dalam

Prov.Riau,

pertunjukan

menyampaikan

diharapkan

rakyat,

dengan

sebagai

sarana

edukasi, dan komunikasi publik yang sehat di masyarakat. Kegiatan Propinsi

Riau

ini

selain

dalam

sebagai

memperkokoh

wujud

partisipasi

khazanah

tradisi

Indonesia Juga untuk : a. Meningkatkan

kemampuan

tradisional

ada

yang

di

pemeran

group

media

Provinsi

Riau

dalam

penyebarluasan informasi kepada masyarakat. b. Meningkatkan peran group media tradisional yang ada di

Provinsi

Riau

dalam

penyebarluasan

informasi

kepada masyarakat untuk mensukseskan programprogram pembangunan yang telah dicapai maupun yang akan dilaksanakan pemerintah. c. Masyarakat dapat dengan cepat mengerti apa yang ingin

dicapai

oleh

pemerintah

atau

yang

telah

dilakukan pemerintah dengan cara penyampaian yang berbeda sesuai dengan tradisi setempat. d. Sumbang

saran

untuk

menambah

kekayaan

kebudayaan Indonesia yang berasal dari Provinsi Riau. e. Menggalakkan kecintaan terhadap tradisi Riau baik untuk generasi muda maupun masyarakat Indonesia. f.

Persiapan group media tradisional yang akan mewakili Provinsi Riau di Tingkat Nasional yang akan diadakan pada bulan Mei 2014 di Sumatera Barat. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan media pertunjukan

rakyat

se Provinsi Riau tanggal 28 November sampai

dengan 2 Desember 2013 di Hotel New Holliwood Jalan Realisasi Pembangunan Tahun 2013

51


Kuantan Raya no. 120 Pekanbaru yang diikuti oleh tiga wakil group/teater yang ada diseluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. 3. Kegiatan Pengembangan Studio Editing Multimedia Kegiatan ini berupa pengadaan peralatan studio editing multimedia. Peralatan yang dibeli belum lengkap dengan peralatan

pendukungnya,

karena

belum

dianggarkan.

Disarankan untuk tahun berikutnya agar dianggarkan untuk pengadaan peralatan pendukungnya. Tempat untuk ruangan studio editing telah disediakan di tahun 2013. E. BIDANG PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI 1. Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya

Aparatur

Pengelola

Data

Dan

Informasi

Pembangunan Daerah Se Provinsi Riau Tahun 2013

Dalam rangka untuk mewujudkan Data dan Informasi yang efisiensi, efektivitas dan produktivitas serta terkini dan dapat disajikan serta menampilkan informasi yang bersifat informatif kepada masyarakat, investor dan stake holder tidak terlepas dari Kinerja Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal

serta memiliki pengetahun teknis dibidang

pemberdayaan system informasi khususnya bagi aparatur, untuk itu melalui Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya

Aparatur Pengeleola

Data dan

Informasi

Pembangunan Daerah se Provinsi Riau, yang bertujuan untuk menambah wawasan dan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan Kinerja, keterampilan, pengetahuan dan kualitas serta penyamaan persepsi bagi Aparatur di dalam penerapan pengelolaan

data

pemberdayaan

system

informasi

pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Riau.


52


Tewujudnya Aparatur yang berkualitas, handal dan profesional dalam rangka Pengumpulan data, pengolahan, update serta analisa data Pembangunan Daerah di Provinsi Riau. Tabel

NO

3.13.

Tabel Peserta Pelatihan Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pengelola Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

NAMA PESERTA

1 1

SUPARMAN

2

2

ERRY IBRAHIM, S. Sos, MH

3

UNIT KERJA/INSTANSI

PROVINSI/KAB/ KOTA

3 BAGIAN PDE SETDA KAB. BENGKALIS BAPPEDA KAB. BENGKALIS

4 KAB. BENGKALIS

DISHUB KOMINFO KAB. INHIL

KAB. INHIL

4

HJ. MENA CHOIRIAH S. Sos, MM ABBAS HS

BAPPEDA KAB. INHIL

KAB. INHIL

5

RINALDI

DISHUBKOMINFO KAB. INHU

KAB. INHU

6

FEBRIAN

BAPPEDA KAB. INHU

KAB. INHU

7

ASMARA MURNI. BA

BAPPEDA & LITBANG KAB. ROHIL

KAB. INHU

8

MARYEDY

BAPPEDA KAB. KAMPAR

KAB. KAMPAR

9

ALAMIN

DISHUB INFOKOM KAB. KAMPAR

KAB. KAMPAR

10

FEBRIADY, S. Si, Apt

BAPPEDA KAB. KEP. MERANTI

KAB. KEP. MERANTI

11

DARYANI

BAPPEDA KAB. KEP. MERANTI

KAB. KEP. MERANTI

12

AZWAN, S. Pd, M. Pd

KAB. KEP. MERANTI

13

RONI. F, SIP

DISHUB KOMINFO KAB. KEP. MERANTI BAPPEDA KAB. KUANSING

14

PRAREZKI INDRA MUDA, ST

BAPPEDA KAB. KUANSING

KAB. KUANSING

15

HENDRIYANTO, SE, M. Si

SETDA KAB. KUANSING

KAB. KUANSING

16

ULI FIRMAN

BAPPEDA KAB. PELALAWAN

KAB. PELALAWAN

17

BAIHAQI RAHMAT, ST

KAB. PELALAWAN

18

RAHMATSYAH, SH

BAGIAN HUMAS & PDE SETDA KAB. PELALAWAN DISHUB KOMINFO KAB. ROHIL

19

IMAN SYAHRIAL

DISHUB KOMINFO KAB. ROHIL

KAB. ROHIL

20

NIFZAR

BAPPEDA KAB. ROHUL

KAB. ROHUL

21

AHMAD YUDI

PDE KAB. ROHUL

KAB. ROHUL

22

HENDRIZAL, S. Kom

BAPPEDA KAB. SIAK

KAB. SIAK

23

MEGA KURNIA, W

BAPPEDA KOTA DUMAI

KOTA DUMAI

24

BIBIT WALUYO JATI

KANTOR PADE KOTA DUMAI

KOTA DUMAI

25

VINSENSIUS HARTANTO, ST

KOTA PEKANBARU

26

THIEN ELYUNITA, S. Kom

BAGIAN PDE SETDA KOTA PEKANBARU BAGIAN PDE SETDA KOTA PEKANBARU


KAB. BENGKALIS

KAB. KUANSING

KAB. ROHIL

KOTA PEKANBARU

53

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 27

SRI SULISTYOWATI

DINAS KEHUTANAN PROV. RIAU

PROVINSI RIAU

28

SAID HANIFAH, S. Sos, M. Si

PROVINSI RIAU

29

MUJIONO, SE

BIRO TATA PEMERINTAHAN PROV. RIAU BPS PROV. RIAU

30

MARDAWINIS

PROVINSI RIAU

31

KHAIRI SETIAWATI

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. RIAU DINAS PERKEBUNAN PROV. RIAU

32

EMILY YUMI ARIZA, SE

PROVINSI RIAU

33

BOBI MULYA, W

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. RIAU DISNAKERTRANSDUK PROV. RIAU

34

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. RIAU DINKES PROV. RIAU

PROVINSI RIAU

35

ANTON SUPROJA HADIYANTO, ST ALI NAPIA

36.

M. IQBAL RAMLI, ST

PROVINSI RIAU

37.

SEPNIYANTI

DISKOMINFO DAN PDE PROVINSI RIAU DISKOMINFO DAN PDE PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU PROVINSI RIAU

2. Kegiatan Update Data Pembangunan Provinsi Riau Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan

Data

Pembangunan

Provinsi

Riau

serta

mengembangkan Sistim Data Base Dukungan Kebijakan Daerah Provinsi Riau yang telah dibuat tahun 2010. Data-data mengalami

yang

dikumpulkan

peningkatan

dan

secara

format

keseluruhan

SDDKD

sudah

disesuaikan dengan kebutuhan. Sebaiknya data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan agar dikoordinasikan dengan pengelola website riau.go.id sehingga dapat ditampilkan di website tersebut untuk mengupdate data-data yang sudah lama. Updating Data Pembangunan Provinsi Riau melalui Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) dan berhasil mengupdate data pembangunan Provinsi Riau serta 12 Kabupaten /Kota sebanyak 21.864 data.


54


Tabel 3.14. Hasil Update Data SDDKN Tahun 2012

No.

Prov / Kab / Kota

Total

1.

PROVINSI RIAU

3.031

2.

KABUPATEN INHU

1.248

3.

INHIL

1.421

4.

SIAK

2752

5.

PELALAWAN

1109

6.

KAMPAR

1021

7.

ROHUL

2.609

8.

BENGKALIS

1.906

9.

ROHIL

1594

10.

KUANSING

1438

11.

DUMAI

1598

12.

PEKANBARU

1403

13.

KEP. MERANTI

734

TOTAL

21.864

3. Kegiatan Operasional MPLIK Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan

layanan

umum

berupa

sarana

teknologi

informasi dan komunikasi kepada publik/masyarakat untuk tujuan peningkatan kecerdasan warga dan kesejahteraan masyarakat.


55


Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah menyediakan Layanan Kewajiban Umum melalui Program KPU/USO di seluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Riau telah mendapatkan bantuan layanan Teknologi Informasi karena masih

kurangnya

terbatasnya

pelayanan

Sumber

Daya

terhadap

Manusia

informasi

pengelola

dan

Teknologi

Informasi dan Komunikasi. Bantuan

layanan

diserahterimakan

oleh

Teknologi

Pemerintah

Informasi

Pusat

ke

yang

pemerintah

Daerah yaitu berupa Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang merupakan gebrakan baru dari Kemenkominfo untuk memasyarakatkan

internet

dan

meng-internet-kan

masyarakat. MPLIK ini merupakan kelanjutan dari program Universal Service Obligation (USO) melalui Pusat Layanan Internet

Kecamatan

(PLIK).

antara MPLIK dan PLIK adalah

dari

Perbedaan segi

mobilitas

PLIK ditempatkan di rumah, koperasi, tempat usaha ataupun di suatu tempat khusus atau bisa digambarkan seperti warnet, sedangkan MPLIK merupakan

perangkat

layanan

internet

yang ditempatkan di dalam mobil sehingga bisa berpindahpindah tempat. Didalam paket MPLIK ini tersedia 1 VSAT (Very Small Aperture Terminal), 1 modem, 1 Server, 6 Laptop, UPS, DVD player, TV LCD, Genset untuk menyediakan listrik dan tentu saja 1 buah mobil untuk mengangkut semua perangkat itu. Koneksi

internet

tentunya

didapat

dengan

menggunakan antenna VSAT yang merupakan teknologi komunikasi satelit yang memungkinkan seluruh tempat mendapatkan akses internet tanpa terkecuali. Teknologi VSAT yang digunakan di MPLIK ini menyediakan bit rate 256 Kbps. Bit rate tersebut akan dibagi lagi ke masing-masing CPU sehingga masing-masing CPU akan mendapatkan 42 Kbps.


56


Tentunya dengan bit rate yang ada koneksi internetnya akan sangat lambat, tapi hal ini sudah cukup lumayan bagi masyarakat terutama di dunia pendidikan, usaha, dan lingkungan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang belum memiliki jaringan/signal internet (blank spot). Tabel : 3.15 .

NO KABUPATEN/KOTA

Sebaran Mplik ( Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan) - Provinsi Riau KECAMATAN

NOMOR POLISI

PIC

1

KEPULAUAN MERANTI

DISHUB

B-9375-OD

2

BENGKALIS

BUKIT BATU

B-9793-NT

AZWIN

3

BENGKALIS

BENGKALIS

B-9806-NT

YUDI

4

BENGKALIS

BANTAN

B-9984-NU

MIRZA

5

BENGKALIS

RUPAT UTARA

B-9986-NU

6

KOTA DUMAI

KOTA DUMAI SELATAN

B-9256-MA

MELIA RAHMAT ALAMSYAH

7

KOTA DUMAI

SUNGAI SEMBILAN

B-9638-LZ

M.FIRDAUS

8

KOTA DUMAI

MEDANG KAMPAI

B-9639-LZ

ARRFFATI MULIA

9

KOTA DUMAI

BUKIT KAPUR

B-9812-NT

ADI ARIANTO

10

INDRAGIRI HILIR

TEMPULING

B-9226-NU

11

INDRAGIRI HILIR

B-9263-NU

12

INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN KOTA GAUNG ANAK SERKA(TELUK SUNGKA)

YUSPIK HELMI WAHYU FRIONANDA RIZA

B-9569-OD

SUHARDI

13

INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN HULU

B-9792-NT

IBNU SOPIAN

14

INDRAGIRI HULU

BATANG CENAKU

B-9239-OD

DWI RIDO SETYO

15

INDRAGIRI HULU

BATANG PERANAP

B-9456-OD

YAMTO

16

INDRAGIRI HULU

LIRIK

B-9493-OD

TRIMAIMANAH

17

INDRAGIRI HULU

RENGAT

B-9816-OD

18

KAMPAR

BANGKINANG

B-9040-NU

RONI CHANDRA RAHMAT HARYANTO

19

KAMPAR

TAPUNG

B-9098-NU

SARIPUL

20

KAMPAR

SIAK HULU

B-9791-NT

HAMNI

21

KAMPAR

KAMPAR KIRI HULU

B-9796-NT

WARMAN

22

KUANTAN SINGINGI

SINGINGI HILIR

B-9241-NU

DONI WAHYUDI

23

KUANTAN SINGINGI

KUANTAN MUDIK

B-9365-OD

LESY MARTALOVA

24

KUANTAN SINGINGI

KUANTAN TENGAH

B-9459-NT

JENPRI,S.Pi

25

KUANTAN SINGINGI

CERENTI

B-9985-NU

RICE KURNIAWAN

26

KEPULAUAN MERANTI

TEBING TINGGI BARAT

B-9528-OD

27

KOTA PEKANBARU

BUKIT RAYA

B-9118-MD

WAHYU

28

KOTA PEKANBARU

SAIL

B-9137-MD

KHAIRUL

29

KOTA PEKANBARU

TENAYAN RAYA

B-9228-LZ

FADLY ULUL AZMI

30

KOTA PEKANBARU

MARPOYAN DAMAI

B-9498-MK

EDO PRAHMANA


57


NO KABUPATEN/KOTA

NOMOR POLISI

KECAMATAN

PIC

31

KOTA PEKANBARU

RUMBAI PESISIR

B-9544-MK

WILI ANTONI

32

KOTA PEKANBARU

RUMBAI

B-9555-MK

ADE RISWANTO

33

KOTA PEKANBARU

TAMPAN

B-9702-LZ

ARIFIANDRI

34

PELELAWAN

PANGKALAN KURAS

B-9206-OD

HERMAN SUGIHRO

35

PELELAWAN

PELELAWAN

B-9226-OD

HAKIM EFENDI

36

PELELAWAN

PANGKALAN KERINCI

B-9308-NU

TITIN ANDRYANI

37

PELELAWAN

LANGGAM

B-9721-OD

RIO

38

PROV RIAU

PEKANBARU(UF)

B-9025-LV

M.ZALIK FARMA

39

PROV RIAU

PEKANBARU(UF)

B-9971-LS

JEPRIZAL

40

ROKAN HILIR

PUJUD

B-9314-OD

IMAN SYAHRIAL

41

ROKAN HILIR

TANAH PUTIH

B-9543-OD

IMRA/MARZUKI

42

ROKAN HILIR

BANGKO

B-9621-OD

M.JUFRI

43

ROKAN HULU

TANDUN

B-9172-OD

ELSA YULIANA

44

ROKAN HULU

RAMBAH SAMO

B-9342-OD

MUSRIAL

45

ROKAN HULU

ROKAN EMPAT KOTO

B-9527-OD

ZUL EKA PUTRA

46

ROKAN HULU

RAMBAH

B-9640-OD

NURIZARMAN

47

SIAK

SUNGAI MANDAU

B-9266-NU

SAID MUSLIM

48

SIAK

SUNGAI APIT

B-9281-NU

EKO WIJAYA

49

SIAK

SIAK

B-9649-NU

IKANG FAUZI

50

SIAK

DAYUN

B-9694-NU

ANDRI FEBRIANTO

Dinas

Kominfo

dan

PDE

dalam

rangka

untuk

mewujudkan dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Apartur khususnya

bagi

dilingkungan

pejabat

pengelola

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

agar

data

Daerah

pembangunan Provinsi

terselenggaranya

dan kegiatan

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Aparatur Pengelola

data

dan

Informasi

Pembangunan

Daerah

se

Provinsi Riau Tahun 2013 yang dihadiri oleh penanggung jawab dan operator MPLIK di Kabupaten Kotab se Provinsi Riau, hal ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi serta mencari solusi dari permasalahan yang mungkin timbul dari pada pelaksanaan Program MPLIK tersebut. Dibawah ini adalah tabel pesefrta kegiatan Dilaog Optimalisasi Operasional MPLIK provinsi Riau tahun 2013 dari kabupaten kota se Provinsi Riau.


58


Tabel : 3.16

NO

NAMA PESERTA

Peserta Dialog Optimaliasi Operasional MPLIK

Provinsi Riau Tahun 2013

UNIT KERJA/INSTANSI DAN JABATAN

PROVINSI/KAB/ KOTA

1.

DARMAWAN PUTRA S.Kom

BAGIAN PDE SETDA PEKANBARU

PEKANBARU

2.

MULYASMAN

BAGIAN PDE SETDA PEKANBARU

PEKANBARU

3.

ALAMIN, SE

DISHUB KAB. KAMPAR

KAMPAR

4.

GUSNIWATI

DISHUB KAB. KAMPAR

KAMPAR

5.

BUDI REZEKI, S.Kom

PDE BENGKALIS

BENGKALIS

6.

DICKY PRIMAZOLA, ST

PDE BENGKALIS

BENGKALIS

7.

RAHMATSYAH

DISHUB INFOKOM KAB.ROHIL

ROKAN HILIR

8.

IMAN SYAHRIAL

DISHUB INFOKOM KAB.ROIL

ROKAN HILIR

9.

HENDRIYANTO, SE, M.Si

KABAG EKBANG KAB.KUANSING

KUANSING

10.

BENI CANDRA, S.Kom

KABAG EKBANG KAB.KUANSING

KUANSING

11.

SAMSURI

HUMAS & PDE KAB. PELALAWAN

PELALAWAN

12.

BAIHAQI RAHMAT

HUMAS & PDE KAB. PELALAWAN

PELALAWAN

13.

SUHARTO, A.Ks

DISHUB KAB. ROKAN HULU

ROKAN HULU

14.

CANDRA MUSTIKA, Amd

DISHUB KAB. ROKAN HULU

ROKAN HULU

15.

ENCIK APRIZAL HASMI, S.Sos

DISHUB KAB. INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HULU

16.

JULIMAR LUBIS

DISHUB KAB. INDRAGIRI HULU

INDRAGIRI HULU

17.

MENA CHOIRIAH

DISHUB INFOKOM KAB. INHIL

INDRAGIRI HILIR

18.

H. HAMLAN

DISHUB INFOKOM KAB. IN HIL

INDRAGIRI HILIR

19.

IRAWAN SUKMA. AP. M.Si

DISHUB KAB. DUMAI

DUMAI

20.

FIRMAN

DISHUB KAB. DUMAI

DUMAI

21.

EDI YUSRA

DISHUB KAB.SIAK

SIAK

22.

JUNAIDI, S.Sos

DISHUB KAB.SIAK

SIAK

23.

AZWAN, M.Pd

DISHUB KAB. KEP. MERANTI

KEP. MERANTI

24.

MUKHLISIN, S.Kom

DISHUB KAB. KEP. MERANTI

KEP. MERANTI

25.

AKHYAN FAJRI, S.Sos

DISKOMINFO & PDE PROV. RIAU

PROV. RIAU

26.

Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si

KECAMATAN TAMPAN

PEKANBARU

27.

Drs. H. JAMIN NUR

KECAMATAN RUMBAI

PEKANBARU

28.

JUNAEDY, S.Sos, M.Si

KECAMATAN RUMBAI PESISIR

PEKANBARU

29.

EDI WALDILA

KECAMATAN BUKIT RAYA

PEKANBARU

30.

IRNI DEWITARI, S.STP, M.Si

KECAMATAN SAIL

PEKANBARU

31.

AKMAL WADI, S.Sos

KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

PEKANBARU

32.

YUNIZAR

KECAMATAN TENAYAN RAYA

PEKANBARU

33.

ZULKARNAIN, M.Si

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

DUMAI

34.

SUMIARTI

KECAMATAN MEDANG KAMPAI

DUMAI

35.

Drs. EDI AFRIZAL, M.Si

KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

KAMPAR

36.

Hj. YASNIMAR, SH, MH

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KAMPAR

37.

JOHN KENEDY, S.Sos

KECAMATAN TAPUNG

KAMPAR

38.

EKO YUDIANTO

KECAMATAN KOTO KAMPAR

KAMPAR


59


39.

REZA NOVERINDRA, S.STP, M.Si

KECAMATAN BENGKALIS

BENGKALIS

40.

FAISAL, S.STP

KECAMATAN BANTAN

BENGKALIS

41.

KIKI SYAMPUTRA, S.STP

KECAMATAN BUKIT BATU

BENGKALIS

42.

NISKAUSAR

KECAMATAN RUPAT UTARA

BENGKALIS

43.

H. ZULAFRIL, S.Sos, MPH

KECAMATAN LIRIK

INDRAGIRI HULU

44.

HERY MUKTI

BAPPEDA KOTA PEKANBARU

PEKANBARU

45.

ERFI SUSANTI

BAPPEDA KAB. KAMPAR

KAMPAR

46.

HARMANTO

BAPPEDA KAB. SIAK

SIAK

47.

ULI FIRMAN

BAPPEDA KAB. PELALAWAN

PELALAWAN

48.

FEBRY FERIKA

BAPPEDA KAB. ROKAN HULU

ROKAN HULU

49.

ARIFIANDRI

OPERATOR

PEKANBARU

50.

ADE RISWANTO

OPERATOR

PEKANBARU

51.

WILI ANTONI NORMAN

OPERATOR

PEKANBARU

52.

WAHYU TRINANDA PUTRA

OPERATOR

PEKANBARU

53.

KHAIRUL

OPERATOR

PEKANBARU

54.

EDO DARMADI

OPERATOR

PEKANBARU

55.

FADLI ULUL AZMI

OPERATOR

PEKANBARU

56.

CHAIDIR

OPERATOR

DUMAI

57.

BASRI

OPERATOR

DUMAI

58

UTAMA WARMAN

OPERATOR

KAMPAR

59

ELSA

OPERATOR

KAMPAR

60.

RAHMAT

OPERATOR

KAMPAR

61.

HAMNI

OPERATOR

KAMPAR

62.

T.WAHYU ANDI SAPUTRA

OPERATOR

KEP. MERANTI

63.

HARDY WINANDA

OPERATOR

KEP. MERANTI

64.

WAHYU DINEDRA LESAMANA,

OPERATOR

BENGKALIS

65.

MIRZA HENDRIYADI

OPERATOR

BENGKALIS

66.

AZWIN, Amd

OPERATOR

BENGKALIS

67.

APING

OPERATOR

BENGKALIS

68.

WILY APRINALDI

OPERATOR

SIAK

69.

IKANG FAUZI

OPERATOR

SIAK

70.

ANDRY FEBRIANTO

OPERATOR

SIAK

71.

JUMIATI

OPERATOR

SIAK

72.

TITIN ADRIANI

OPERATOR

PELALAWAN

73.

HAKIM EFFENDI

OPERATOR

PELALAWAN

74.

ARLAN

OPERATOR

PELALAWAN

75.

RIO ANDIKA

OPERATOR

PELALAWAN

76.

JENPRI

OPERATOR

KUANSING

77.

DONI WAHYUDI

OPERATOR

KUANSING

78.

RICE KURNIAWAN

OPERATOR

KUANSING

79.

LESI MARTALOPA

OPERATOR

KUANSING

80.

M. JUFRI

OPERATOR

ROKAN HILIR

81.

WAN ANDI

OPERATOR

ROKAN HILIR


60


82.

IMRA

OPERATOR

ROKAN HILIR

83.

NURIZARMAN

OPERATOR

ROKAN HULU

84.

SARIFUL

OPERATOR

ROKAN HULU

85.

ABDUL MULUK

OPERATOR

ROKAN HULU

86.

ZUL EKA PUTRA

OPERATOR

ROKAN HULU

87.

RAJEN FARULIAN

OPERATOR

INDRAGIRI HULU

88.

RIDWAN

OPERATOR

INDRAGIRI HULU

89.

RONNY CANDRA

OPERATOR

INDRAGIRI HULU

90.

WAHYU

OPERATOR

INDRAGIRI HILIR

91.

BUDI WAHYONO

OPERATOR

INDRAGIRI HILIR

92.

EVAN ARISANDI

INDRAGIRI HILIR

93.

RIZKI FERNANDA

INDRAGIRI HILIR

F. UPT MEDIA CENTER Unit Pelaksana Teknis Media Center merupakan pusat layanan informasi bagi masyarakat

maupun pemerintah.

Media Center ini akan dijadikan sebagai pintu gerbang pelayanan

informasi

sekaligus

sebagai

pembangunan layanan

Provinsi

informasi

Riau

publik,

dan

sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Pasal 7 Ayat 3 mengamanatkan bahwa badan publik harus membangun dan mengembangkan

sistem

informasi

publik

secara

efisien

sehinggan dapat diakses dengan mudah. Secara

keseluruhan

dapat

disimpulkan

bahwa

kegiatan di UPT media center adalah sebagai berikut: a) Pendataan dan pembinaan media center di daerah, pada umumnya Kabupaten/Kota belum memiliki Media Center, baru di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dan rokan hulu (Tahun 2013) b) Penambahan berita dari

Kontributor kabupaten Kota

Provinsi Riau sampai dengan bulan September 2013 sebanyak 305 Berita.


61


c) Penyediaan layanan internet gratis bagi masyarakat di Bilik Media Center Gedung Perpustakaan Soeman HS dan Ruang Biro Humas (Pembuatan tahun 2010 dan 2011) d) Pembuatan DED Plaza Informasi Provinsi Riau (Tahun 2010) e) Pembelajaran

Teknologi

Informasi

Komunikasi

bagi

mahasiswa serta guru SD dan SMP sebanyak 600 orang bertempat di Bilik

Media Center Lantai I Kantor Dinas

Kominfo dan PDE Provinsi Riau (Tahun 2013) Selain

dari

mengadakan

Studi

hal

diatas

komparatif

juga ke

UPT Dinas

media

centre

Perhubungan

Komunikasi & Informatika Kota Singkawang serta ke Dishub Kominfo Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut : 1. Dalam

studi komparatif ke Media Center Dishub Kominfo

Kota Singkawang, rombongan dari Diskominfo PDE Provinsi Riau, diterima oleh Kepala Bidang Kominfo Dishub Kominfo Kota Singkawang Ibu Istri Handayani beserta staf. Dalam keterangan yang didapat pada Tahun 2011 Media Center Kota Singkawang merupakan Media Center terbaik dari 130 Media Center yang ada di Indonesia. 2. Beberapa hal yang membuat Media Center ini mendapat award tersebut yaitu : a) Memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pelayanan informasi yang actual, obyektif dan factual kepada masyarakat yang bekepentingan. b) Membangun hubungan baik, saling pengertian dan kesepahaman dengan media massa. c) Menjadi pusat informasi bagi masyarakat luas (Vocal Point bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengakses informasi).


62


d) Koordinasi dan kerjasama Internal dan Eksternal e)

Memberdayan semua potensi se optimal mungkin

f) Selain peliputan, melakukan kegiatan dialog interaktif melalui radio. g) Melakukan dialog Publik h) Menyelenggarakan pertunjukan Media Tradisional i) Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Masyarakat Beberapa

kunci

sukses

Media

Center

Kota

Singkawang dapat disebutkan sebagai berikut : a) Memahami

peran

informatika

yang

dan

fungsi

salah

urusan

satu

wajib

tugasnya

dan

adalah

menjalankan fungsi kehumasan. b) Terus

mengembangkan

diri,

meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan jurnalis media online, Bimtek dan lain-lain. c) Menjaga etos kerja jurnalis yang professional. d) Menjaga kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak, khususnya Media Massa, Layanan media center yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 adalah : 1. Kegiatan Pengembangan Media Center Provinsi Riau Media Center di Provinsi Riau khususnya yang dikelola Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau terletak di Gedung Perpustakaan Syuman HS Pekanbaru dan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau belum optimal dalam operasionalnya. Perlu ada pembinaan secara intens ke Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.


63


DED Plasa Informasi telah dibuat, kendalanya adalah untuk pembangunan Plasa Informasi yang terhambat karena keterbartasan anggaran. Berikut ini adalah table jumlah pengunjung layanan internet gratis di bilik media center perpustakaan Soeman HS Dinas Kominfodan PDE Provinsi Riau Tahun 2013: Tabel 3.17. Jumlah Pengunjung Layanan Internet Gratis di Bilik Media Center Perpustakaan Soeman HS Tahun 2013

No.

Jumlah Pengunjung (Orang)

Bulan Pelajar

Mahasiswa

Umum

Total

1

Januari

264

364

621

1249

2

Februari

339

300

622

1161

3

Maret

335

373

593

1301

4

April

368

303

593

1254

5

Mei

221

225

596

1042

6

Juni

379

152

520

1051

7

Juli

350

250

410

1010

8

Agustus

225

150

510

885

9

September

425

225

300

950

10

Oktober

375

350

225

980

11

November

452

250

408

1110

12

Desember

412

242

612

1266


64


Tabel 3.18 Jumlah Pengunjung Layanan Internet Gratis di Bilik Media Center Lantai 1 Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau Tahun 2013 Jumlah Pengunjung (Orang) No.

Bulan Wartawan

Mahasiswa

Umum

Total

1

Januari

120

43

50

213

2

Februari

81

25

35

141

3

Maret

121

34

40

195

4

April

182

61

62

305

5

Mei

106

91

118

315

6

Juni

62

78

64

204

7

Juli

70

50

41

161

8

Agustus

50

30

30

110

9

September

75

40

99

214

10

Oktober

80

50

89

219

11

November

75

30

93

198

12

Desember

174

47

75

296

2. Sosialisasi

INSAN,Narkoba

Pemula Pemilu Maksud

dan

Sosialisasi

Pemilih

2014 di 6 Kabupaten/Kota.

dari

Kegiatan

ini

adalah

untuk

mensosialisasikan bahaya penggunaan Internet yang bersifat negatif, bahaya narkoba sekaligus mensosialisasikan pemilih pemula dalam menghadapi Pemilu Tahun 2014. Selain dari pada itu juga dapat Memberikan pembelajaran internet sehat kepada peserta, agar peserta mampu menggunakan internet


65


secara baik dan benar, mengoptimalkan penggunaan internet yang positif dan meninggalkan internet yang bersifat negetif. Memberikan

sosialisasi

tentang

pemilu

karena

pemilih

pemula belum cukup terinformasi soal pemilu dan politik. Serta untuk meningkatkan pengetahuan pemilih pemula tentang pemilu dan politik dan Memberikan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba kepada generasi muda. Terget pelaksanaan kegiatan ini ada untuk memberi wawasan 1.200 orang siswa terhadap INSAN, narkoba dan pemilih pemula di 6 Kab/Kota. Sehinngga manfaat yang dapat dirasakan adalah : 1. Peserta mampu menggunakan internet secara baik dan benar, mengoptimalkan penggunaan internet yang positif dan meninggalkan internet yang bersifat negatif. 2. Peserta mengetahui bahaya penggunaan narkoba 3. Generasi muda mempunyai pengetahuan terhadap pemilu dan politik. 3. Pembelajaran Tik Bagi Publik Maksud dari

Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

SDM Teknologi baik Aparatur maupun kelompok Masyarakat. Dengan kegiatan utamanya adalah : 1. Memberikan Pembelajaran Internet Sehat kepada Peserta, agar peserta mampu menggunakan Internet secara baik dan benar, mengoptimalkan penggunaan Internet yang positif dan meninggalkan Internet yang bersifat negetif. 2. Memberikan Pembelajaran TI ( Pengenalan Komputer Dasar) bagi Peserta yang selama ini belum mengenal komputer dan Internet, untuk meningkatkan jumlah Guru/Siswa/Masyarakat yang melek Teknologi. 3. Pembelajaran

Power

Point/Prezi

bagi

peserta

yang

berminat.


66


Kegiatan ini dalam pelaksanaannya menitik beratkan terhadap

pembelajaran

TIK

bagi

600

orang

Masyarakat/Guru/Siswa/Mahasiswa, sehingga manfaat yang akan didapat dari kegiatan ini adalah : 1.

Meningkatnya

kemampuan

Masyarakat

dalam

menggunakan Internet dengan baik dan benar 2.

Meningkatnya

Aparatur/Masyarakat

yang

melek

Teknologi Informasi 3.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan Internet yang baik dan benar.

Tabel

3.19

.

Rekapitulasi

Jumlah

Peserta

pelatihan

Pembelajaran Tik Bagi Publik Tahun 2013 NO

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

15-Feb-13 18-Feb-13 20-Feb-13 21-Feb-13 22-Feb-13 25-Feb-13

7 8 9 10

25-Feb-13 26-Feb-13 27-Feb-13 28-Feb-13

11

1-Mar-13

12 13

4-Mar-13 6-Mar-13

14

7-Mar-13

15 16

13-Mar-13 14-Mar-13


ASAL PESERTA MTS DINIYAH PUTERI SDN 110 SMPN 32 SMPN 17 TK AL-FATAH dan SMPN 153 TK KEMALA BAYANGKARI 2 TK RIDHA TK ALMUNAWWARAH SDN 51 SDN 71 SDN 58 SDN 137 SDN 159 MTS AL-FAJAR SDN 168 SMK TARUNA SDN 137 YAYASAN DINIYAH SDN 154 MTS AL-FAJAR SDN 77 SDN 143 R.A ULUL AZMI SDN 158

JUMLAH PESERTA 10 5 10 10 7 3 3 1 7 5 7 9 5 7 5 2 2 10 5 5 8 2 10 5

67


NO

TANGGAL

17 18 19

15-Mar-13 18-Mar-13 19-Mar-13

20 21

20-Mar-13 21-Mar-13

22 23

25-Mar-13 26-Mar-13

24 25 26 27 28

27-Mar-13 16-Apr-13 30-Apr-13 6-May-13 13-May-13

29 30 31 32 33

14-May-13 15-May-13 17-May-13 20-May-13 22-May-13

34

23-May-13

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

27-May-13 28-May-13 4-Jun-13 5-Jun-13 10-Jun-13 11-Jun-13 12-Jun-13 18-Jun-13 19-Aug-13 20-Aug-13 21-Aug-13 22-Aug-13 29-Aug-13 26-Aug-13 28-Aug-13


ASAL PESERTA SDN 39 SDN 26 SDN 26 SDN 30 SDN 31 SDN 88 SDN 144 TK ALIFA KID KIM TK AISYIAH TK AN-NAMIROH 7 TK AL KHAIRAT DTA NUR ILAHI DTA DARUL IHSAN KIM PDTA MIFTAHUL JANAH SMP N 10 DTA DARUL ILMI SMPN 4 SMPN 5 MTS AL-FAJAR SMPN 10 SDN 83 SDN 24 SMPN 4 KIM DTA SMPN 4 PDTA SDN 18 MIN 1 PDTA MIN 1 PDTA SMPN 4 SIAK HULU PAUD PAUD SMPN 4 SIAK HULU SMPN 4 SIAK HULU SMPN 4 SIAK HULU SMPN 4 SIAK HULU(cpt dasar)

JUMLAH PESERTA 10 8 2 4 4 10 5 5 10 4 4 3 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 1 10 9 8 10 10 8 7 9 10 13 7 10 10 10 9

68


NO

TANGGAL

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

29-Aug-13 2-Sep-13 3-Sep-13 18-Sep-13 30-Sep-13 2-Oct-13 3-Oct 7-Oct-13 8-Oct-13 10-Oct-13 17-Oct-13 18-Oct-13 22-Oct-13

63

21-Oct-13

64 65 67 68 69 70 71

24-Oct-13 11-Nov-13 13-Nov-13 14-Nov-13 15-Nov-13 22-Nov-13 28-Nov-13

ASAL PESERTA SMPN 4 SIAK HULU SMPN 4 SIAK HULU PAUD PAUD SMPN 4 SIAK HULU SMPN 1 SIAK HULU SMPN 4 TAMBANG SMPN 4 TAMBANG SMPN 4 TAMBANG SMPN 1 SIAK HULU SMPN 4 TAMBANG PAUD/TK SMPN 4 TAMBANG PAUD/TK SMPN 4 SIAK HULU SMPN 4 TAMBANG PAUD/TK SMPN 1 SIAK HULU SMPN 10 TAPUNG SMPN 10 TAPUNG LSM TK UNRI PAUD ARROYAH Jumlah Peserta


JUMLAH PESERTA 10 7 9 10 8 13 10 11 11 8 4 11 4 4 5 5 5 10 10 10 10 10 10 663

69


BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN Dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

urusan

komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau selama Tahun Anggaran 2013,

terdapat permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, diantaranya adalah : 1. Reorganisasi, perubahan nomenklatur dan pemutasian pejabat yang Kurang memahami tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 2. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan kemampuan jaringan internet di beberapa unit kerja sehingga menghambat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komuniksi untuk

digunakan sebagai sarana dalam menjalankan Tupoksi. 3. Keterbatasan kebijakan dalam pengelolaan Data sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. 4. Kurangnya Koordinasi, Singkronisasi dan Integritas yang berkesinambungan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan pendataan data-data pembangunan di Provinsi Riau. 5.

Masih

kurangnya

administrasi terhadap

Analisis Permasalahan

bagi

Perjanjian

pemahaman para

pengetahuan

secara

Koordinator/Penanggung

Jawab

Kerjasama

dan

antara

Pihak

Pengelola

70


(PT.Telkom, PT. PINs, PT. WEB, PT. Matrasar dan Kopegtel) dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan operasional MPLIK sehingga masih adanya kendala dan permasalahan baik di

administrasi

maupun

operasional

unit

MPLIK

yang

beroperasi di Kabupaten/Kota. 5. Masih kurangnya Informasi keberadaan program KPU/USO (Desa Dering, PLIK) yang ada dilingkungan masyarakat. 6. masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan yang diberikan oleh Komisi nforfmasi Provinsi Riau dan masih banyak SKPD yang tidak mengetahui tentang tugas wewenang dari Komsi Informasi Provinsi Riau 7. Banyak

PPID

dan

baik

SKPD

Provinsi

Riau

maupun

kabupaten/ kota yang belum paham tentang UU KIP dan tugas bertanggung jawab seorang PPID. 8

Kurang/belum menjalankan sekretariat

ada aplikasi

maupun

tenaga(SDM) yang di

yang

sudah

bertugas

dibuat

Bidang-bidang

yang

baik ada

untuk untuk dala

lingkungan DISKOMINFO. 9. Masih diperlukan penyempurnaan terhadap aplikasi e-office agar

lebih/dapat

meng-handle

semua

kebutuhan

dalam

distribusi dan disposisi surat-menyurat.


71


9.

Data-data untuk Bank Data media center belum lengkap, terutama dari Kabupaten/Kota karena pembuatan kabupaten dalam angka baru pencetakan di akhir Tahun.

10.

Pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan siswa SMA di akhir tahun perlu dihindari sehingga peserta yang seharusnya diikuti oleh kelas III SMA, sebahagian diikuti oleh siswa kelas I & II, karena bersamaan dengan ujian bagi kelas III SMA.

11. Shooting pembuatan DVD yang direncanakan tiga group hanya bisa dilaksanakan dua group, hal ini disebabkan setelah diadakan pelatihan dan seleksi oleh instruktur dari pusat yang layak untuk ikut seleksi tingkat nasional nantinya hanya dua group yaitu : Group Gabungan dari tiga kabupaten peserta ( Kampar, Pelalawan dan Kuansing) serta Group SMA Negri 1 Pangkalan Kerinci.


72

Laporan Tahunan Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau tahun 2013

BAB V. SARAN TINDAK LANJUT Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau di tahun mendatang, perlu ditempuh beberapa upaya yang lebih terarah, guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Melaksanakan berkesinambungan

Koordinasi, antara

sinkronisasi

SKPD

terkait

baik

yang dengan

pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 2.

Setiap

pengambil

mempertimbangkan

kebijakan penerapan

(decision teknologi

maker)

untuk

informasi

dan

komunikasi dan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah organisasi, terlebih pada lembaga pemerintah yang berorientasi pada public service. 3.

Selain faktor infrastruktur dan sumber daya manusia, faktor penting lainnya yang mempengaruhi implementasi teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor budaya organisasi, budaya kerja, keterbukaan dan transparansi

4.

Data data pembangunan harus dapat di himpun seakurat mungkin

karena

sangat

berguna

untuk

pengambilan

keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau 5.

Untuk lebih mengoptimalkan Program/Kegiatan KPU/USO khususnya kegiatan PLIK dan MPLIK sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka di harapkan adanya kegiatan yang serupa setiap tahunnya demi terwujudnya optimalisasi operasional PLIK dan MPLIK yang tepat sasaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Saran dan Tindak Lanjut

73


6.

Mempercepat pembentukan PPID di kabupaten kota bagi Kabupaten Kota yang belum membentuk agar layanan terhadap informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

7.

Menyediakan PC layanan masyarakat dengan dukungan jaringan

intranet

Pemerataan

dan

internetdi

perkembangan

setiap

teknologi

SKPD

untuk

informasi

dan

komunikasi oleh pemerintah terutama untuk akses internet dan peningkatan SDM akan membantu percepatan penetrasi informasi. 8.

Pelatihan-pelatihan aparatur pemerintah di bidang Teknologi informasi akan meningkatkan kemampuan SDM.

9.

Untuk mendapatkan hasil data yang berkualitas, akuntable dan kredibel serta terkini diharapkan agar membentuk Pokja/Tim Penyusunan dan Analisa Data serta Informasi Pembangunan

yang

melibatkan

SKPD

terkait

(lintas

sektoral). 10.

Melakukan koordinasi, sikronisasi dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap unit kerja/instansi terkait untuk memperoleh data yang diinginkan

11.

segala bentuk sosialisasi harus segera dilaksanakan di tahun 2014 agar masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat segera mengetahui fungsi dan layanan informasi yang harus diberikan.

12.

Sebaiknya BIMTIK PPID dilakukan setiap tahunnya baik kab/kota maupun badan public provinsi riau agar provinsi riau dapat pemersiapkan PPID yang handal

13.

Ditempatkan tenaga yang khusus meng-handle e-office baik di sekretariat maupun bidang.

14.

Mensosialisasikan dan Memanfaatkan Media Center sebagai pusat data dan informasi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemerintahan daerah serta pembangunan yang telah dilaksanakan.


74



75

LAPORAN TAHUNAN. DISKOMINFO PDE PROVINSI RIAU Dinas Komunikasi Informasi & Pengolahan Data Elektronik. JL. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru TAHUN 2013

Recommend Documents